MERDEKAPOST.COM

Diduga, Ketua DPRD Provinsi Jambi Atur Monopoli Media untuk Dana Publikasi

Edi Purwanto

Merdekapost.com - Di tengah pesatnya media sosial, kondisi media konvensional lokal Jambi kian "terjepit". Faktanya, Pemda yang diharap bisa membantu menstimulan media, jadi kesulitan karena dana media yang dianggarkan minim.

Misalnya di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi. Tahun ini, Diskominfo mengalami penurunan anggaran publikasi untuk media konvensional. Kondisi ini membuat Diskominfo "terjepit".

Kesulitan makin bertambah ketika anggaran lebih banyak difokuskan ke penanganan Covid-19 dan sejenisnya.

"Secara riil alokasi anggaran saat ini masih kurang, tetapi kita juga melihat ketersediaan alokasi anggaran APBD yg masih diprioritaskan ke penanganan Covid-19, Jaring Pengaman Sosial, dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkap Kepala Diskominfo Provinsi, Nurachmat Herlambang, kepada media, Kamis (29/4/2021).

Tak hanya di Pemprov Jambi, Diskominfo di Pemkab-pemkab juga mengalami penurunan dana media publikasi sangat jauh.

"Sama saja, di Pemkab juga turun drastis. Ya, kita mau bagaimana lagi lah, cuma bisa bersukur atas apa yang ada," ungkap seorang jurnalis kepada media.

DPRD Provinsi Jambi Malah Diduga Monopoli ke 1 Media

Di tengah kondisi minimnya anggaran media publikasi di Diskominfo Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi malah menganggarkan dana publikasi cukup besar untuk 1 media.

Sebagian jurnalis sudah mempersoalkan dugaan praktek monopoli tersebut. Apalagi, nilai anggaran yang digelontorkan DPRD Provinsi Jambi untuk 1 media tersebut cukup besar.

"Masak sampai ratusan juta untuk satu media bae. Kalau dibagi-bagi, itu sudah dapat berapa media," ungkap seorang sumber yang juga wartawan kepada media.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui berapa nilai total digelontorkan DPRD Provinsi Jambi untuk 1 media tersebut.

Sementara, diduga dana publikasi yang diduga monopoli 1 media itu, digagas oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Malah, hingga saat ini materi publikasi di media itu kebanyakan diisi oleh Edi Purwanto Sang Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dihubungi, nomor ponselnya tak aktif. Dikirimi pesan singkat, Edi tak menyahut konfirmasi media ini.(*)

Dinilai Kasus Besar 2017, Hari Ini Kejagung Akan Gelar Perkara Kasus IUP Batu Bara Sarolangun

Dinilai Kasus Besar 2017, Hari Ini Kejagung Akan Gelar Perkara Kasus IUP Batu Bara

Merdekapost.com – Kejaksaan Agung tampaknya tak main-main dalam menyidik dugaan kasus korupsi saat proses jual-beli saham Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara Sarolangun, Jambi. Hari ini, Kamis, 29 April 2021, Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut.

"Kita majukan ekspose di Kamis (29/4) ini," kata Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Adriansyah seperti dilansir Alenia.id pada Kamis, 29 April 2021.

Febrie Adriansyah mengatakan, kasus IUP Batu Bara Sarolangun merupakan satu besar pada tahun 2017. Kasus itu adalah salah satu dari 16 kasus yang mangkrak dan menjadi pembahasan serius oleh Kejaksaan Agung.

Febrie menyebut, kasus tersebut telah diteliti kembali oleh penyidik, dan masih dianggap layak untuk dilanjutkan sampai ke tahap persidangan. Pasalnya, kasus itu menyebabkan kerugian negara cukup besar.

"Batu bara Antam (PT Antam) di Jambi memang termasuk tunggakan yang akan kami selesaikan," ucap Febrie.

Berliku dan Panjang

Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara di Sarolangun memang cukup panjang. Memakan waktu 12 tahun lebih atau satu setengah windu, sejak berita acara penyelidikan Satgasus P3TPK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dikeluarkan pada 19 September 2008 silam.

Saat itu, tim yang menyelidiki kasus tersebut diketuai oleh Lila Nasution SH MHum. Tim menyimpulkan bahwa telah ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Bupati Sarolangun kepada PT Sarolangun Bara Prima, PT Tamarona Mas International dan PT Citra Toba Sukses Perkasa yang berhubungan dengan pengambilalihan IUP Batu Bara dengan cara membeli saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT ANTAM Tbk) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp91,5 miliar.

Sehingga berdasarkan fakta perbuatan yang telah diuraikan di atas, Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT ANTAM Tbk) telah memenuhi primer pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2008 itu pula, Cek Endra sebagai Bupati Sarolangun turut diperiksa oleh Tim dari Kejagung tersebut.

Pada 7 Januari 2019 barulah Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka dalam kasus IUP batu bara tersebut. Adapun enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni Matlawan Hasibuan selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional,

BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, MT selaku pemilik PT RGSR, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, AL selaku Direktur Utama PT Antam, dan HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam.

Kasus ini baru dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada 24 Maret 2021 lalu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan penyidik Kejagung sudah menggandeng tim audit lain untuk menghitung nilai kerugian negara, sebagai salah satu syarat untuk melimpahkan berkas perkara korupsi PT Antam ke JPU.

Menurutnya, penyidik sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tiga tahun lalu untuk menghitung nilai kerugian negara, tetapi sampai saat ini belum ada laporan terkait nilai itu.

“Kemarin itu kan sudah mau tahap satu ya, tetapi penuntut umum minta agar disertakan kerugian negaranya menggunakan auditor lain tidak apa-apa di luar BPK dan BPKP,” katanya pada Rabu, 24 Maret 2021.

Febrie memastikan perkara tindak pidana korupsi PT Antam tersebut bakal dituntaskan secepatnya, sehingga tidak ada lagi perkara yang mangkrak di Kejagung. “Kami akan usahakan selesaikan tunggakan kasus secepatnya,” katanya. (*)

Bupati Batanghari Hadiri Audiensi dengan Dirjen Migas

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief menghadiri audiensi bersama Dirjen Migas di Rumah Dinas Gubernur Jambi menyelesaikan masalah ilegal drilling yang terdapat di Kecamatan Bajubang, kamis (29/4/2021).

Dalam rapat audiensi tersebut Bupati Batanghari menyetujui upaya penyelesaian ilegal drilling dengan menandatangani hasil kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Dirjen Migas, SKK Migas, K3S, Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Dimana penyelesaian ilegal drilling di daerah itu dilakukan melalui tiga fase. Yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Penyelesaian jangka pendek dilakukan sampai dengan akhir Mei 2021. Adapun bentuk penyelesaian masalahnya yakni dengan membentuk tim terpadu dari Ditjen Migas, SKK Migas, K3S, KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, akademisi dan LSM.

Kemudian melakukan pengosongan TKP dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi bersama Satpol PP daerah lokus di bawah koordinasi Polri dan TNI. Kemudian membuat portal dan pos penjagaan di lokasi untuk mencegah akses masuk dan keluar.

Kemudian penyelesaian jangka menengah dilakukan hingga akhir Oktober 2021 dengan melakukan pengosongan TKP yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi dan Kabupaten lokus di bawah koordinasi TNI dan Polri. Melakukan revisi Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 terkait dengan pelibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat migas. Dan pemulihan lingkungan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penyelesaian jangka panjang dilakukan hingga akhir Juni 2022 dengan melakukan penguatan kelembagaan pembinaan penambangan rakyat. Dan pemberian manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. (064)

Pj. Gubernur Berikan Pengarahan Persiapan Pelaksanan PSU

Merdekapost.com - Pj. Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si memberikan pengarahan demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Calon Gubernur Jambi di Provinsi Jambi. PSU dilaksanakan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP-GUB-XIX/2021 tentang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi, dengan Amar Putusan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 88 TPS.

Pengarahan ini disampaikan dalam pembukaan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, Kamis, (29/4/2021).

Hadir di kesempatan ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi beserta para Komisioner dan jajaran, Forkopimda Kerinci, Sungai Penuh, Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjabtim, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kerinci, Sungai Penuh, Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjabtim, OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dan OPD terkait lingkup Kerinci, Sungai Penuh, Muaro Jambi, Batang Hari dan Tanjabtim.

‘‘Untuk itu, saya berharap dan minta agar semua pihak mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan berpedoman pada aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Pj. Gubernur juga menyebutkan beberapa hal yang menunjang kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, yaitu: Seluruh jadwal tahapan pelaksanaan harus disusun dengan baik, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid, Seluruh logistik, termasuk distribusi logistik dan contingency planning (rencana dalam kondisi darurat) jika ada logistik yang kurang, terutama kertas suara. Juga harus diperhatikan agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, harus merekrut PPK dan KPPS yang baru, dan adanya sosialisasi yang memadai dengan harapan agar partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, tinggi. Selain itu, anggaran harus dihitung secermat mungkin, agar dana semua tahapan cukup. Penganggaran ini harus memenuhi prinsip akuntabel, efektif, dan efisien.

"Selain itu, hal yang juga tak kalah pentingnya adalah menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 secara ketat dan tegas dalam seluruh tahapan. Jangan sampai PSU ini menjadi cluster baru penularan Covid-19. Di satu sisi, kita ingin Pilkada lancar, aman, dan sukses, di sisi lain, masyarakat dan kita semua sehat,” tegasnya.

Kepada para pasangan calon yang akan berlaga kembali, Pj. Gubernur minta agar menjaga suasana kondusif dan demokratis. “Calon gubernur dan wakil gubernur beserta semua tim untuk sama-sama menjaga kekondusifan Provinsi Jambi yang kita cintai ini, baik sebelum, pada saat, maupun setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Yang kita helat adalah kontestasi demokrasi, maka kita pun harus melaksanakannya secara demokratis. Prinsip fairness dan sportif harus kita terapkan dalam pelaksanaan kontestasi, supaya apapun nanti hasil PSU, Provinsi Jambi tetap aman dan rukun. Bapak dan Ibu tim paslon dan kita semua harus turut berkontribusi menjaga citra Provinsi Jambi. Dengan demikian, semua paslon dan tim harus benar-benar memegang teguh dan bersedia melaksanakan ikrar siap menang siap kalah. Pasca pelaksanaan PSU, kita semua harus berangkulan dengan damai, bersatu membangun Provinsi Jambi.

Menurtunya, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi mendukung terwujudnya PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang jujur, adil, aman, lancar, damai, dan sehat.

“Tanggal 1 April 2021, saya telah memimpin pengucapan ikrar neralitas ASN, yang diiukuti oleh perwakilan ASN dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas dalam PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, serta agar ASN juga harus turut berkontribusi terhadap terwujudnya suasana yang kondusif demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah dengan jujur, adil, lancar, aman, dan damai, dan sehat,” ungkapnya.

Pj. Gubernur juga menyatakan keyakinannya bahwa bahwa KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait dalam persiapan dan pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan sangat bermakna guna menyiapkan kelanjutan kepemimpinan Provinsi Jambi. (064)

Satgas Yonif 512 Dampingi Tim BNPP-RI Tinjau PLBN Distrik Waris Keerom Papua

Merdekapost.com - Dalam rangka mengamankan peninjauan lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), anggota Pos Waris Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY mendampingi Tim BNPP-RI meninjau PLBN yang ada di Dusun Paytenda, Kampung Pund, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (28/04/2021)

Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa Tim BNPP-RI beserta rombongan dengan didampingi oleh anggota Pos Waris berjalan kaki menuju ke PLBN Dusun Paytenda dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan dengan jarak sekitar 3 KM.

"Pengamanan peninjauan lokasi PLBN ini merupakan tanggung jawab kami karena Dusun Paytenda masuk dalam sektor tanggung jawab Pos Waris" terang Letkol Taufik.

Dansatgas juga menjelaskan bahwa kegiatan pengamanan tersebut melibatkan 20 orang (10 orang anggota Pos Waris dan 10 orang anggota Pos Kalipay) yang dipimpin langsung oleh Komandan Kompi B Lettu Inf Nugraha Khofa dan Danpos Waris Letda Inf Tatok Pujianto.

Pos PLBN Dusun Paytenda yang di tinjau oleh Tim BNPP-RI sementara belum beroperasi karena masih dalam tahap pembangunan.

Dalam arahanya, Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih mengungkapkan bahwa pembangunan PLBN tersebut akan segera di selesaikan dan di operasionalkan.

"Dalam waktu dekat pembangunan Pos PLBN ini akan segera di selesaikan, agar dapat di operasionalkan sebagai mana mestinya" ucap Wahfir Kokasih.

Sementara itu, Kepala BNPP-RI Kholik mengungkapkan pihaknya akan terus memantau perkembangan pembangunan PLBN tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada anggota Satgas Yonif 512 yang mengamankan jalanya peninjauan PLBN tersebut.

"Terima kasih Bapak Wakil Bupati dan seluruh pihak yang terlibat atas pembangunan Pos PLBN ini, kami Tim BNPP pusat juga berterima kasih kepada anggota TNI yang berpartisipasi dalam kegiatan ini hingga dapat berjalan dengan lancar" pungkas Kepala BNPP-RI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala PLBN Prov Papua Yan Z Numberi, Border Board Kabupaten Keerom Ronald Aez, Dirut kawasan perkotaan dan batas negara Kemendagri Thomas dan asissten deputi pengelolaan lintas batas negara Murtono. (064)

Di tengah Bulan Ramadhan, TNI Lakukan Pengobatan Keliling di Wilayah Perbatasan Papua

TNI Lakukan Pengobatan Keliling di Wilayah Perbatasan Papua

Merdekapost.com – Dalam Rangka menjaga kondisi kesehatan masyarakat perbatasan di bulan Ramadhan, anggota Pos Kotis Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY melakukan pengecekan kesehatan dan pengobatan keliling di Kampung Wonorejo Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (28/04/2021)

Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat menuturkan dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat yang sakit cepat mendapat pengobatan, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk menyambung tali silaturahmi serta memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat di bulan Ramadhan.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini kesehatan masyarakat dapat selalu terjaga, agar warga yang beragama muslim dapat melakukan kegiatan ibadah puasa tanpa terhambat masalah kesehatan” harap Dansatgas.

“Selain itu, kegiatan ini juga dijadikan momentum anggota kami untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME dengan menolong sesama umat manusia yang sedang membutuhkan bantuan pengobatan” imbuhnya.

Ketika berkeliling di Kampung Wonorejo, anggota Pos Kotis memperoleh informasi bahwa ada salah satu warga bernama Asni (66) yang sedang sakit demam, kemudian anggota Pos Kotis segera mendatangi rumah Asni untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

ketika sampai dirumah Asni anggota Pos Kotis segera melakukan pemeriksaan tekanan darah, detak jantung dan pengukuran suhu tubuh, setelah dilakukan pemeriksaan anggota Pos Kotis memberikan beberapa obat antibiotik dan obat Demam agar Asni dapat segera sembuh.

“Saya sangat berterima kasih kepada bapak TNI karena telah membantu mengobati saya, semoga kebaikan bapak TNI dibalas oleh Allah SWT, ganjaran bapak TNI di bulan puasa ini dilipat gandakan, Aamiin” ucap Asni. (064)

Petinggi Partai Koalisi Haris – Sani Gelar Buka Puasa Bersama di DPW PAN Jambi

Merdekapost.com – Sejumlah petinggi partai koalisi pengusung paslon Gubernur Jambi Haris – Sani menggelar buka puasa bersama di DPW PAN Jambi, rabu (28/4/2021).

Buka bersama ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih, Al Haris - Abdullah Sani, Ketua DPW PAN H. Bakri, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jambi Abdullah Sani dan Ketua DPW PKS Provinsi Jambi serta tim pemenangan Al Haris – Sani.

Digelarnya acara buka puasa bersama itu selain mempererat siraturahmi juga untuk menyatukan barisan untuk memenangkan pasangan Haris – Sani di PSU 88 TPS yang berlangsung 27 Mei Mendatang.

Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jambi, Abdullah Sani mengatakan dalam acara buka bersama ini, mengucapkan terima kasih kepada petinggi partai koalisi dan paslon Gubernur Jambi Haris – Sani yang telah hadir dalam buka bersama tersebut.

Selain meningkatkan ukhuah Islamiah dan mempererat siraturahmi. Acara buka bersama ini juga untuk meningkatkan semangat kebersamaan partai koalisi agar Partai koalisi Al Haris - Sani agar tetap solid dalam berjuang pada PSU dalam memenangkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Alharis – Abdullah Sani.

"Jaga terus kebersamaan kita, apalagi ini di bulan suci Ramadhan, tingkatkan kebersamaan untuk menjemput kemenangan Al Haris - Abdullah Sani pada PSU 27 mei nanti," ungkap Wakil Gubernur terpilih Jambi ini. (oga)

Satgas Yonif 512 Tingkatkan Semangat Belajar dengan Bagikan Buku

Merdekapost.com - Mewujudkan generasi berkualitas, anggota Pos Kalilapar Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY memberikan bimbingan belajar dan mebagikan buku tulis kepada anak-anak di Kampung Kalilapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom. Selasa (27/04/2021)

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Satgas Yonif 512 dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat di Pos Kotis Distrik Mannem bahwa anak-anak memerlukan bimbingan belajar sejak dini agar menimbulkan semangat untuk menuntut ilmu.

"Memberikan bimbingan belajar dengan mendatangi anak-anak di kampung akan lebih menarik minat untuk belajar, ditambah lagi dengan membagikan buku yang dapat digunakan untuk belajar dirumah" terang Dansatgas.

Kegiatan bimbingan belajar dan pembagian buku tulis yang dilakukan langsung oleh Danpos Kalilapar Letda Inf Wahyu Luhur Priyono ini disambut baik oleh warga dan anak-anak Kampung Kalilapar 2.

Tidak hanya mengajarkan materi pelajaran umum, anggota Pos Kalilapar juga memberikan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan kepada anak-anak.

Dansatgas menambahkan, dengan memberikan wawasan kebangsaan anak-anak akan menjadi generasi penerus yang memiliki rasa cinta tanah air tinggi, disiplin, berkarakter, dan memiliki semangat untuk belajar demi meraih cita-cita yang mereka inginkan.

Martin Maunda (35) selaku Warga kp kalilapar 2 menyampaikan ungkapan terima kasih atas kepedulian anggota Pos Kalilapar dalam membantu untuk mengajar dan membagikan buku kepada anak -anak di kampungnya.

"Anak -anak sangat bersemangat saat menerima pelajaran dari Bapak TNI, semoga ini menjadi bekal positif bagi anak -anak disini untuk meningkatkan semangat belajarnya serta menjadi generasi yang berpresatasi untuk membagun tanah Papua," ucapnya. (064)

Kunjungi Tokoh Masyarakat, Satgas Yonif 512 Ajak Jaga Stabilitas Keamanan

Merdekapost.com - Anggota Pos Workwana Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh untuk bersama meciptakan lingkungan yang aman, salah satunya dengan mengunjungi tokoh masyarakat Kampung Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua. Selasa (27/04/2021)

Hiskia Yon (40) tokoh masyarakat Kampung Worwana ketika dikunjungi mengungkapkan bahwa dirinya senang dengan keberadaan Pos TNI yang banyak membantu warga sekitar.

"Kami semua senang dengan Pos TNI yang banyak membantu warga, selalu ada bila warga membutuhkan bantuan, anggota TNI juga ramah sering membagikan makanan untuk anak-anak disini" ucap Hiskia.

Ketika mendengar ajakan untuk ikut menjaga keamanan, Hiskia sangat setuju dan dengan senang hati akan ikut menjaga keamanan kampung demi kebaikan bersama.

"Kami sangat senang dan setuju dengan ajakan dari anggota Pos TNI untuk bersama menjaga keamanan kampung, saya juga akan ajak warga lainya untuk bantu TNI jaga keamanan kampung ini" imbuh Hiskia dengan tegas.

Hiskia Yon merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di Kampung Workwana karena Hiskia dikenal baik dan peduli dengan Kampung serta aktif dalam kegiatan yang ada di Kampung Workwana.

Hiskia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada anggota Pos Workwana yang sudah mau berkunjunga kerumahnya, ia berjanji akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pos Workwana.

Dalam rilis tertulisnya, Dansatgas Letkol Inf Taufik hidayat menuturkan bahwa sambutan baik dari masyarakat merupakan imbal balik dari kegiatan yang selama ini dilakukan oleh anggota Pos Workwana, "sambutan baik dan atusias warga yang dikunjungi merupakan bukti keberhasilan anggota kami Pos Workwana dalam membina masyarakat" ucapnya.

Dansatgas juga menambahkan bahwa di seluruh jajaran Pos Satgas 512 selalu berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat di perbatasan dengan cara yang humanis.

"Puji syukur, masyarakat selalu menerima kita dengan baik, karena masyarakat benar-benar merasakan manfaat keberadaan Pos TNI yang ada di wilayah mereka" tutup Letkol Taufik. (064)

Terkait Larangan Mudik, Sekda Asraf Himbau Masyarakat Ikuti Aturan Pemerintah

Merdekapost.com - Menindaklanjuti larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah yang diberlakukan secara Nasional mulai tanggal 6 – 17 Mei mendatang, Pemerintah Kabupaten Kerinci akan mendirikan satu posko diperbatasan Jambi – Sumatera Barat tepatnya di Pelompek, Kecamatan Gunung Tujuh.

Penjabat Sekda Kerinci, Asraf, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kerinci yang saat ini masih berada di perantauan, untuk mengikuti aturan pemerintah dengan menahan diri agar tidak mudik pada lebaran tahun ini demi kemaslahatan bersama.

Menurutnya jika masyarakat tetap nekad untuk mudik, dikhawatirkan akan terjadi penyebaran kasus positif Covid-19 dengan klaster baru, yang dapat berdampak terhadap peningkatan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kerinci.

“Kita himbau agar masyarakat bisa menahan diri, karena dikhawatirkan saat diperjalanan bisa saja singgah dirumah makan, maupun tempat lainnya. Hal ini tentu bisa terinfeksi dengan virus covid-19 dari orang lain, apalagi niatnya mau bertemu dengan orang tua, sangat rentan terjadi penyebaran covid-19,” ungkap Asraf, Rabu (28/04).

Dalam memberlakukan larangan mudik ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci akan memberlakukan pengecualian terhadap masyarakat yang mudik dengan keperluan khusus, seperti masyarakat yang mengalami sakit parah/masyarakat dengan perjalanan berobat keluar daerah dengan mengantongi surat keterangan satgas Covid-19, dan beberapa ketentuan lainnya.

“Namun demikian jangan sampai terdapat oknum-oknum tertentu yang membuat surat keterangan atau rekomendasi dari satgas Covid-19, yang dipergunakan untuk keperluan masyarakat diluar aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (064)

Desakan Nonaktifkan Sanusi, Ketua KPU Jambi: Sementara Diroling Divisi

Merdekapost.com - Massa aksi demontrasi mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi atas teguran terhadap salah satu komisioner KPU, M Sanusi, Selasa (27/4/2021).

Massa aksi yang dikomandoi M Madel dan Ritas, menyoal turunan putusan DKPP memberikan sanksi administrasi, namun sampai hari ini M Sanusi belum disanksi.

Menurut Ritas, ini sangat disayangkan adanya dugaan pembiaran oleh KPU. Sementara, Sanusi diketahui sedang menjalankan sanksi administrasi berat yang diputuskan oleh DKPP.

“Mau jadi apa Sanusi, makan gaji buta, enak ya jadi komisioner KPU, bermasalah tidak masuk kantor gaji jalan terus,“ cetus Ritas.

Sementara Adil Fitri selaku korlap aksi, mengatakan seharusnya Sanusi itu dipecat dan diberhentikan juga seperti Anggota KPU lainnya, karena dugaan persekongkolan terhadap Paslon lain jelas mengarah, banyaknya bukti yang ditemukan dalam pelanggaran.

“Jika hal ini dibiarkan, kuat dugaan Sanusi tetap beroperasi di luar kantor karena ada pengaruh politik yang sedang ia alami (Sanusi, red), KPU sendiri harusnya mempertegas posisi Sanusi tersebut apakah masih pegawai KPU atau tidak,” jelasnya

Terpisah, Ketua KPU provinsi Jambi M Subhan, menyinggung terkait keberadaan sanusi komisioner KPU Jambi jarang Ngantor belakang ini.

"Kalau kamu rame (wartawan.red) dio dak mau ngantor, tapi adolah dia masuk ngantor seklai-kali," katanya.

Terkait desakan non-aktifkan M Sanusi, ia menyebut tidak ada kewenangan.

"Kita tunggu, jadikan begini kita tidak punya kewenangan sesama level. Kecuali KPU kabupaten/Kota itu kewenangan kita, kalau Kasus Sanusi itu kewenanagn KPU RI," kata M Subhan.

Terkait putusan PKPU, Kata M Subhan akan diroling devisi.

"Roling divisi, itu tadi hasil dari dialog juga bersama tim KPU RI. Kebetulan ia sedang melaksanakan sidang terkait laporan Julius terhadap 5 Bawaslu di kabupaten/kota dan juga massa aksi yang lagi berorasi di waktu yang bersamaan," tuturnya.

"Solusinya M Sanusi jangan lagi tangani divisi teknis yang bersentuhan dengan banyak orang, bisa saja dipindahkan di divisi lain seperti SDM dan lainnya, karenakan rekrutmen PPK dan lainnya sudah selesai," tegas M Subhan.

Sidang pleno tersebut, kata M Subhan akan digelar pada Senin pekan depan di KPU Jambi.

"Tadi orang ni (Massa Aksi.red) menuntut lagi agar sanusi dinonaktifkan, dan tadi perwakilan dari Tim KPU RI Mas Bram akan melaporkan dulu KPU RI, putusannya di sana," jar Subhan.(*)

Datangi KPU Jambi, Massa Desak KPU RI Nonaktifkan Sanusi

Merdekapost.com - Sejumlah massa mendatangi kantor KPU Provinsi Jambi, Telanaipura (27/4/2021) pagi. Kedatangan mereka menuntut agar KPU menonaktifkan komisioner bernama M Sanusi.

Dasar desakan menonaktifkan Sanusi itu adalah putusan DKPP RI nomor 43-PKE-DKPP/I/2021, perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Jambi M Sanusi.

"Karena itu, kita berharap KPU RI menonaktifkan sementara komisioner KPU Jambi saudara M Sanusi, selama pelaksanaan PSU Pilgub Jambi," ungkap Ritas, koordinator massa.

Menurut Ritas, permintaan ini diajukan dengan harapan nonaktifnya M Sanusi, bisa mencegah konflik masyarakat di wilayah pelaksanaan PSU.

"Kita minta KPU menonaktifkan Sanusi, supaya masyarakat tidak lagi buruk sangka dan percaya dengan KPU," tegas Ritas. (*)

Bupati Fadhil Arief Pimpin Rapat PPKM Mikro Bersama Forkompinda

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief memimpin rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari, selasa (27/4/2021).

“Kita ingin semuanya bersinergi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini secara bersama-bersama,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief di Batanghari, Selasa.

Bupati Batanghari meminta pemerintah daerah bersama Forkompinda berperan aktif dalam menangani COVID-19 dengan cara melakukan pendekatan pendekatan aktif kepada masyarakat. Serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di bulan Suci Ramadhan dengan menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, pengetatan-pengetatan aktivitas masyarakat di tengah masyarakat turut ditingkatkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian akan melakukan patroli dan membubarkan segala bentuk kerumunan. Terutama pada daerah yang berada pada zona merah COVID-19 atau zona resiko tinggi penularan COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dr Elvie Yennie menjelaskan pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan sesuai dengan zona. Untuk daerah yang berada pada zona merah akan dilakukan pengetatan pembatasan aktivitas hingga menutup sementara aktivitas di fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Pembatasan aktivitas dilakukan sesuai dengan zona daerah-nya,” kata Dokter Elvie Yennie.

Dari delapan kecamatan di daerah itu hanya Kecamatan Maro Sebo Ilir yang masih berada pada zona hijau. Kemudian satu kecamatan berada pada zona merah, yakni Kecamatan Muara Bulian. Sementara enam kecamatan lainnya berada pada zona kuning dan zona orange COVID-19.

“Fokusnya pada penegakan hukum protokol kesehatan dan optimalisasi posko sampai ke tingkat rukun tetangga (RT),” kata Dokter Elvie Yennie. Bupati Fadhil Arief Pimpin Rapat PPKM Mikro Bersama Forkompinda

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief memimpin rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari, selasa (27/4/2021).

“Kita ingin semuanya bersinergi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini secara bersama-bersama,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief di Batanghari, Selasa.

“Pembatasan aktivitas dilakukan sesuai dengan zona daerah-nya,” kata Dokter Elvie Yennie.

“Fokusnya pada penegakan hukum protokol kesehatan dan optimalisasi posko sampai ke tingkat rukun tetangga (RT),” kata Dokter Elvie Yennie. (064)

Sambut Ramadhan, DWP Provinsi Jambi Berbagi Kasih Dengan Anak disabilitas

Merdekapost.com - Selasa pagi (27/4/2021) anak anak panti asuhan dan yatim piatu dan anak disabilitas Yayasan Teratai Jaya berkumpul di ruang Sekretariat panti. Wajah anak anak ini dihiasi senyuman menyambut kedatangan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih Sudirman, beserta rombongan. Tampak hadir pula Ketua panti Ahadiah mendampingi anak anak.

Kedatangan Ketua Dharma Wanita Persatuan selain untuk memberikan tali kasih dan silahturahmi juga sebagai ungkapan kasih dan kepedulian kepada anak anak.

"Saya sangat berbahagia dapat bertemu dengan anak- anak disini, saya yakin anak - anak disini adalah anak anak istimewa dan luar biasa, saya mengharapkan anak- anak dapat selalu sehat dan nantinya anak- anak dapat bertumbuh menjadi anak- anak yang membanggakan dan berguna bagi bangsa dan negara, dan tercapai seluruh cita citanya" ujar Iin Kurniasih.

Dijelaskan Iin bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin dari program kerja sosial dan budaya yang dilakukan setiap tahun." Santunan yang kami berikan dalam rangka bulan Ramadhan, dan kami berharap kehadiran kami dapat memberikan kekuatan dan penghiburan untuk anak anak, dan apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi anak anak di panti ini, untuk mencukupi kebutuhan mereka" katanya.

Dijelaskan Iin bahwa DWP memilih panti ini karena panti ini adalah panti yang dikelola secara mandiri." Panti ini dikelola secara mandiri, dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, untuk itu kami berharap bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi anak- anak disini, apa yang kami berikan ini sebagai bentuk kepedulian dan kasih kami" katanya.

Sementara itu Ketua panti Ahadiah mengungkapkan terima kasih atas apa yang diberikan oleh DWP.

"Saya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan. Panti ini adalah panti yang didirikan untuk memberikan perlindungan bagi anak anak yatim piatu dan juga anak anak disabilitas, di tempat ini ada anak anak yatim dan juga anak anak berkebutuhan khusus, ada tuna grahita, tuna rungu, dan mereka disini bersekolah di sekolah umum dan juga SLB, dan kami sangat berterima kasih atas apa yang diberikan kepada kami, dan semoga ini menjadi amalan dan akan berguna bagi kami" kata Ahadiah.

Sebelumnya DWP juga menyerahkan bantuan 100 paket sembako bagi masyarakat di sekitar DWP. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Hj. Iin Kurniasih. (064)