BGN Tegaskan SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional SPPG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (Instagram/@badangizinasional.ri)

MERDEKAPOST.COM - Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk beroperasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, SLHS tidak boleh dipandang sebagai formalitas atau sekadar persyaratan administratif.

Dikatakan Sudaryono sertifikasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dapur yang melaksanakan MBG benar-benar memenuhi standar kebersihan, higienitas, dan sanitasi sebelum memberikan makanan kepada penerima manfaat.

"SLHS ini bukan syarat administrasi, melainkan ini syarat mutlak," ucap Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Bagi SPPG yang telah beroperasi tetapi belum memiliki SLHS, BGN memberikan batas waktu terakhir hingga tanggal 10 Agustus 2026 untuk segera melengkapi proses sertifikasinya.

"Kami memberikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 Agustus untuk melengkapi SLHS ini, diurus di dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan kota," ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian terhadap kelayakan higienitas dan sanitasi menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan operasional sebuah SPPG. Apabila dapur MBG dinyatakan tidak layak, maka operasionalnya tidak dapat dilanjutkan.

"Kalau layak, satu. Kalau tidak layak, ya memang nol. Jadi, mau sebagus apapun, ternyata secara higienis dan sanitasinya kemudian tidak layak, maka harus ditangguhkan permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen," tuturnya.

Langkah tegas tersebut, lanjut dia, dilakukan karena SLHS berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, serta keselamatan penerima manfaat Program MBG.

HiNgga saat ini, BGN telah menerima laporan mengenai sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

BGN akan melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi masing-masing dapur sebelum menentukan SPPG yang harus dihentikan secara permanen.

Di sisi lain, BGN memahami bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kecepatan pelayanan dan respons antarwilayah yang dapat mempengaruhi proses penerbitan sertifikat.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BGN telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah agar memberikan asistensi dan membantu proses administrasi apabila diperlukan oleh pengelola SPPG dalam memenuhi persyaratan pengurusan SLHS.

"Jadi, saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan kota," katanya.

Sebagai informasi, kasus kejadian fatal keracunan MBG masih terjadi di berbagai daerah, terakhir di Semarang, Jawa Tengah; Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua; hingga Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

BGN telah mencopot kepala SPPG di Kabupaten Jayapura serta masih menginvestigasi penyebab kejadian fatal di daerah-daerah tersebut.(adz)

BGN Hentikan Permanen 833 Dapur MBG, Pelanggaran Sanitasi Jadi Sorotan

Kepala BGN Sudaryono (tengah), Gubernur Universitas RI Donny Ermawan Taufanto (kanan) dan Wakil Gubernur Universitas Yos Sunitiyoso (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas RI serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas RI. (ANTARA FOTO).

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 833 dapur penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan operasionalnya secara permanen setelah ditemukan melakukan berbagai pelanggaran.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penghentian tersebut di lakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Kebijakan itu mulai diberlakukan pada Senin (27/7/2026).

“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Dapur MBG yang mendapatkan sanksi permanen tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari total 833 dapur yang di hentikan, sebanyak 98 dapur berada di kawasan Sumatera.

Sementara itu, sebanyak 311 dapur berada di wilayah Jawa dan Madura. Adapun 424 dapur lainnya tersebar dari Kalimantan hingga Papua.

Sudaryono memastikan, SPPG yang telah di hentikan secara permanen tidak akan kembali menerima kompensasi maupun pembayaran insentif dari pemerintah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berbeda dengan penghentian sementara yang pernah di lakukan sebelumnya. Pada kebijakan lama, dapur yang di hentikan masih memungkinkan menerima pembayaran tertentu. Namun, untuk penghentian permanen kali ini, tidak ada lagi pembayaran karena terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau yang ini sudah di suspend tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegasnya.

Hasil evaluasi BGN menemukan sejumlah persoalan yang menjadi penyebab penghentian operasional dapur MBG. Pelanggaran tersebut mayoritas berkaitan dengan standar kebersihan, sanitasi, kualitas makanan, hingga potensi risiko keracunan bagi penerima manfaat.

Selain itu, BGN juga menyoroti persoalan pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar.

“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya,” jelas Sudaryono.

BGN memastikan proses evaluasi terhadap pelaksanaan MBG akan terus di lakukan. Langkah tersebut bertujuan agar program unggulan pemerintah itu berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin BGN, Sudaryono juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, masyarakat akan di berikan ruang untuk ikut melakukan pengawasan, terutama terkait menu serta kualitas makanan yang di bagikan kepada penerima manfaat.

“Kami membangun sebuah transparansi dan akan mengumumkan bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang di bagi ini,” kata Sudaryono.(Adz/Sumber:Kompas)

GAPEMBI Jambi Nyatakan Dukungan Penuh untuk Presiden Prabowo dan Kepala BGN Sudaryono Sukseskan Program MBG

GAPEMBI Jambi Nyatakan Dukungan Penuh untuk Presiden Prabowo dan Kepala BGN Sudaryono  untuk Menyukseskan Program MBG.(Ist)

MERDEKAPOST.COM - Jambi, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Jambi secara resmi menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap kesuksesan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG)yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Selain itu, GAPEMBI Provinsi Jambi juga memberikan apresiasi serta dukungan penuh kepada Bapak Sudaryono atas kepemimpinannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengemban amanah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak bangsa.

Ketua GAPEMBI Provinsi Jambi menyampaikan bahwa para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah GAPEMBI siap bersinergi secara aktif, profesional, dan berkelanjutan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan rantai pasok, kualitas, serta distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, santri, dan ibu hamil dapat berjalan tepat sasaran, higienis, dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Baca Juga: Rekam Jejak Anak Petani 'Sudaryono", Kader Gerindra dan Asisten Prabowo yang Resmi Pimpin BGN

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis untuk mencetak Generasi Emas Indonesia 2045. GAPEMBI Provinsi Jambi siap berdiri di garda terdepan untuk mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan gerak langkah kepemimpinan Kepala BGN, Bapak Sudaryono,” ujar Chandra Sekretaris GAPEMBI Provinsi Jambi.

Melalui sinergi ini, GAPEMBI Provinsi Jambi berharap pelaksanaan program MBG di daerah dapat memberikan multiplier effect (dampak ganda) bagi perekonomian lokal. Hal ini mencakup pelibatan UMKM pangan lokal, petani, peternak, serta penyedia jasa boga di Provinsi Jambi sebagai bagian dari ekosistem penyediaan makanan bergizi.

GAPEMBI Provinsi Jambi berkomitmen untuk mengawal program ini dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan mutu terbaik demi masa depan anak-anak Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi.(red)

Rekam Jejak Anak Petani 'Sudaryono", Kader Gerindra dan Asisten Prabowo yang Resmi Pimpin BGN

Sudaryono Kepala BGN yang akan dilantik Presiden Prabowo hari ini, Rabu (22/7/2026), Dinamika kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru dengan kabar akan dilantiknya Sudaryono menjadi Kepala BGN mengantikan Nanik S Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri.

MERDEKAPOST.COM – Dinamika kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru dengan kabar akan dilantiknya Sudaryono menjadi Kepala BGN mengantikan Nanik S Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri. 

Pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi Presiden RI, Prabowo Subianto telah menunjuk politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, untuk menduduki posisi Kepala BGN.

Untuk diketahui, Nanik Sudaryanti Deyang yang resmi mengundurkan diri pada Rabu (22/7/2026) pagi karena alasan kesehatan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan prosesi pelantikan dilangsungkan di Istana Negara pada Rabu sore pukul 15.00 WIB. 

Istana juga memastikan Sudaryono akan fokus penuh pada amanah barunya.

“Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca Juga: Breaking News! Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN

“Rencana dilantik hari ini. Tidak rangkap jabatan,” tegas Prasetyo menambahkan bahwa jabatan Wamentan akan dilepas secara penuh.

Penunjukan kader utama Gerindra ini selaras dengan isyarat yang sempat dibocorkan Nanik S Deyang saat mengumumkan pengunduran dirinya untuk jalani perawatan medis ke luar negeri.

“Insyallah pengganti saya adalah "adik saya" dimana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yg menyimpang,” tulis Nanik dalam unggahan media sosialnya.

Di tengah pro-kontra program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) serta bayang-bayang dugaan kasus korupsi yang sempat menjerat mantan Kepala BGN terdahulu Dadan Hindayana, rekam jejak Sudaryono di ranah politik, akademis, dan korporasi menjadi sorotan utama publik.

Akar Keluarga Petani hingga Lulusan Terbaik

Lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985, Sudaryono tumbuh sebagai anak tunggal dari keluarga petani di Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh. 

Sejak kecil, ia terbiasa memanggul jerami dari sawah untuk pakan sapi ternak guna membantu kedua orang tuanya.

Latar belakang sederhana tersebut memicu semangat belajarnya. Sudaryono menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara (2000–2003) dan meraih predikat lulusan terbaik. 

Capaian itu mengantarkannya meraih beasiswa Teknik Mesin di Akademi Pertahanan Jepang (National Defense Academy of Japan) hingga lulus pada 2009.

Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration (S2) dari Swiss German University (2015–2018) dan menyandang gelar Doktoral (S3) di bidang Keuangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada kurun waktu 2020–2023.

Kedekatan Khusus dengan Prabowo dan Kiprah Politik di Partai Gerindra

Adapun rekam jejak karier politik Sudaryono tidak lepas dari lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto. 

Sepulangnya dari studi di Jepang pada tahun 2010, ia langsung dipercaya menjadi asisten pribadi (aspri) Prabowo selama lima tahun berturut-turut.

Di struktur Partai Gerindra, Sudaryono pernah mengemban amanah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2020–2025) dan hingga kini memegang posisi strategis sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. 

Nama Sudaryono bahkan sempat santer digadang-gadang maju pada Pilkada Jawa Tengah 2024 sebelum akhirnya batal diluncurkan.

Selain aktif di Partai Gerindra, ia memimpin sejumlah organisasi sayap dan kepemudaan, antara lain:

- Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

- Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA)

- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

- Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia (TMI)

Sepak Terjang Korporasi dan Jabatan Publik

Sebelum masuk ke jajaran birokrasi, rekam jejak profesional Sudaryono membentang di dunia usaha. 

Ia memulai karier sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy (2014), lalu dipercaya menjadi CEO Garuda TV (2018), CEO PT Nusantara Telematics System (2019), serta Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma (2020). 

Di bawah kepemimpinannya, Garuda TV memperluas jangkauan nasional serta meluncurkan program edukasi Garuda TV Education untuk membantu ratusan sekolah di Indonesia.

Karier publiknya melesat saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Wakil Menteri Pertanian RI pada 18 Juli 2024. 

Selanjutnya, ia juga dipercaya menduduki posisi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia sejak 16 Juni 2025 menggantikan Darmin Nasution, sebelum akhirnya dilantik Presiden Prabowo memimpin Badan Gizi Nasional.(*)

Editor: Aldie Prasetya | Source: Berbagai Sumber

Breaking News! Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menggantikan Nanik S Deyang yang mundur dari jabatannya karena harus menjalani perawatan medis di luar negeri. 

Prabowo mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan yang diikuti Sudaryono. Dia meminta Kepala BGN yang baru menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab. 

Sebelumnya, Sudaryono tiba dengan mengenakan jas lengkap dan dasi biru. Dia didampingi sang istri beserta keluarganya. Saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Sudaryono meladeni sesi wawancara bersama awak media. 

Berita Lainnya: BREAKING NEWS! Kepala BGN Nanik S Deyang Tiba-Tiba Mundur, Sudah Pamit ke Presiden sebut Ingin Fokus Berobat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN atas berbagai dasar dan pertimbangan. "Selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program MBG. 

Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan MBG," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). 

Sudaryono sebagai Wamentan selama ini memiliki kegiatan yang tidak lepas dari program MBG. "Itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian karena bagaimana pun sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan menjadi dalam bentuk MBG untuk para penerima manfaat," ujarnya.(red)

BREAKING NEWS! Kepala BGN Nanik S Deyang Tiba-Tiba Mundur, Sudah Pamit ke Presiden sebut Ingin Fokus Berobat

Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Pamit dengan Prabowo sebut Ingin fokus berobat.(Adz/Ist)

MERDEKAPOST.COM - Keputusan ini diambil karena ia harus menjalani pengobatan penyakit jantung dan telah berpamitan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," tulis Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan Dirgayuza Setiawan dalam akun Instagram resminya dikutip, Rabu (22/7/2026).

Sementara itu dalam unggahan di akun Facebook-nya, Nanik mengaku berat hati meninggalkan jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan meminta maaf kepada Presiden Prabowo.

“Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut,” tulis Nanik.

Nanik juga menambahkan tetap mendukung program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

“Saya tetap berjuang dan mendukung Pak Presiden yang saat ini sangat keras berupaya memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. 14 tahun ikut beliau, saya tahu persis program MBG bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan orang, tapi sebagai program untuk benar-benar intervensi gizi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi emas dan juga untuk menjaga kesehatan mereka,” tambahnya.

Mundurnya Nanik S Deyang ditengah situasi saat ini membuat publik bertanya-tanya, bagaimana nasib Program MBG kedepannya?.(*)

Sumber: Instagram/Dirgayuza Setiawan/Naniek Sudaryati Deyang

GEMPAR! Mahkamah Konstitusi Pertanyakan Anggaran MBG Masuk Pos Pendidikan, Hakim Singgung Nasib Guru yang Masih Bergaji di Bawah UMR

Mahkamah Konstitusi Pertanyakan Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Pos Pendidikan, Hakim Singgung Nasib Guru yang Masih Bergaji di Bawah UMR.(Ist/ANT)

JAKARTA - Sidang Mahkamah Konstitusi memanas setelah Majelis Hakim melontarkan pertanyaan tajam mengenai dasar konstitusional penempatan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam pos anggaran pendidikan. Sorotan hakim mengarah pada pertanyaan besar: apakah anggaran pendidikan layak digunakan untuk membiayai program yang dinilai sebagai layanan pendukung, sementara kebutuhan utama dunia pendidikan masih belum terpenuhi?

Hakim Konstitusi Arsul Sani secara terbuka mempertanyakan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran di tengah keterbatasan kemampuan fiskal negara. Menurutnya, jika layanan utama pendidikan masih menghadapi banyak kekurangan, maka muncul pertanyaan apakah pembiayaan program yang dikategorikan sebagai layanan sekunder masih sejalan dengan amanat konstitusi.

"Apakah kemudian sebuah program yang statusnya adalah secondary services to education itu dipenuhi, sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi karena memang kemampuan fiskal Pemerintah itu terbatas? Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstitusional?" tegas Arsul Sani dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (1/7/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan di ruang sidang bukan sekadar membahas pentingnya pemenuhan gizi bagi peserta didik, melainkan menyangkut persoalan mendasar mengenai arah kebijakan anggaran negara dan kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Dasar.

Arsul juga menyinggung kondisi kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilainya masih memerlukan perhatian serius. Ia mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat kesaksian mengenai guru, termasuk dari perguruan tinggi negeri terkemuka, yang masih menerima gaji pokok di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas negara dalam memenuhi hak-hak dasar di sektor pendidikan.

"Para guru bersaksi juga, bahkan dari perguruan tinggi negeri terkemuka yang gaji pokoknya masih di bawah UMR. Ketika kita ada pada keadaan seperti itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, mana yang harusnya didahulukan?" ujar Hakim Arsul.

Sidang ini pun membuka perdebatan yang lebih luas mengenai batas penggunaan anggaran pendidikan, apakah dana mandatory spending sebesar 20 persen semestinya diprioritaskan terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan pokok sekolah, kesejahteraan guru, serta layanan pendidikan utama, atau dapat pula digunakan untuk membiayai program pendukung seperti Makan Bergizi Gratis. Pertanyaan tersebut kini menjadi salah satu isu penting yang tengah diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi.(Red/Berbagai Sumber)

Kasus MBG Memanas, 7 Orang Jadi Tersangka saat Boss Baru BGN Nanik Belum Genap Sebulan Dilantik

Kasus MBG makin Memanas, 7 Orang ditetapkan Kejagung Jadi Tersangka.(Istimewa)

MERDEKAPOST.COM – Hampir satu bulan menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang dihadapkan pada tantangan besar untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah penyidikan dugaan korupsi yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.

Ya, Nanik dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Di tengah upaya memperluas pelaksanaan Program MBG, BGN juga menghadapi proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan penunjukan mitra program.

Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka

Kejaksaan Agung hingga kini telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka terdiri atas mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Menurut penyidik, para tersangka diduga memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari dugaan pengaturan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan barang, hingga dugaan penerimaan suap. Seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dugaan Keterlibatan Nanik Masih Akan Didalami

Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga menyatakan akan menelusuri keterangan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menyebut nama Nanik S. Deyang dalam pemeriksaan penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan bahwa keterangan seorang saksi maupun tersangka tidak dapat langsung dijadikan dasar kesimpulan.

Menurutnya, penyidik akan mencocokkan seluruh keterangan dengan alat bukti lain sebelum menentukan langkah berikutnya.

"Kalau memang sepanjang itu ada nanti akan diklarifikasi. Apalagi kalau keterangan itu sangat diperlukan dalam rangka pengungkapan perkara ini," ujar Anang.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menetapkan Nanik S. Deyang sebagai tersangka maupun mengumumkan adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Kepala BGN tersebut.

DPR Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai pergantian kepemimpinan BGN menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Yahya, terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian, yakni peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan standar operasional untuk menjamin keamanan pangan, serta peningkatan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah.

Ia berharap BGN mampu memperbaiki sistem pengawasan sehingga pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sejauh ini, Nanik S. Deyang masih memimpin BGN di tengah proses penyidikan yang terus dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

(Aldie prasetya | merdekapost )