Melebihi 5 Persen, Kerinci Alami Inflasi Tertinggi Se-Jambi

Melebihi 5 Persen, Kerinci Alami Inflasi Tertinggi Se Provinsi Jambi.(adz)

JAMBI, MERDEKAPOST - Provinsi Jambi tercatat sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional, Secara keseluruhan Inflasi Provinsi Jambi berada di angka 3,7 persen, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di posisi 3,5 persen.‎‎

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan bahwa daerah dengan Tingkat Inflasi Tertinggi di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Kerinci Berdasarkan penilaian yang dilakukan di tiga wilayah yakni Kota Jambi, Bungo dan Kerinci tercatat bahwa inflasi di Kerinci mencapai lebih dari 5 persen.‎‎” Inflasi Tertinggi ada pada kabupaten kerinci yakni mencapai 5 persen, berdasarkan penilaian di 3 Wilayah,” Sebutnya. Kamis 9/10

Baca Juga: Dukung Kemajuan Infrastuktur Desa, Pemkot Sungai Penuh Gelontorkan 1 Miliar 50 Juta

‎‎Sudirman Menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas faktor-faktor yang memicu tingginya inflasi di daerah.‎” Kami juga sudah Rakor terkait Faktor-faktor pemicu tingginya Inflasi di Kabupaten Kerinci,” Katanya.‎‎

Ia menegaskan pentingnya langkah strategis yang akan difokuskan di Kabupaten Kerinci terutama dalam mengendalikan komoditas penyebab inflasi. ‎‎ 

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Pemdes Air Hangat dan Polsek Air Hangat Timur Gelar Tanam Jagung Bersama

"Kami menekankan agar penanganan Inflasi tidak dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami berharap pada bulan berikutnya inflasi dapat menurun dan berada di bawah rata-rata nasional,” Harapnya.‎‎‎

Pilihan Redaksi: Kodim 0417/Kerinci Buka Akses Jalan Baru Melalui Program TMMD ke-126 Tahun 2025

Untuk diketahui, berdasarkan data statistik tahun lalu, Desember 2024, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 1,43 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 2,07 persen. Juli 2025, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 2,71 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 4,92 persen.(ADZ/ALE)

HIMSAK Tegaskan Aksi Murni Mahasiswa, Tuntut Kejati Jambi Ambil Alih Kasus PJU Kerinci

HIMSAK Tegaskan Aksi Murni Mahasiswa, Tuntut Kejati Jambi Ambil Alih Kasus PJU Kerinci.(mpc)

Jambi, Merdekapost.com – Aksi konsolidasi dan unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci (HIMSAK) terkait desakan pengambilalihan kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kerinci berjalan dengan lancar dan tertib.

Dalam aksi pada 21 September 2025 yang dipusatkan di Jambi tersebut, massa HIMSAK ditemui langsung oleh Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi yang menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kerinci. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan HIMSAK dalam mengawal penegakan hukum agar berjalan transparan, tanpa tebang pilih, dan tidak berlarut-larut.

Baca Juga: 

Titik Terang Kasus Pembunuhan Brigadir Esco Usai Istri Ditetapkan Tersangka

Apakah Kerangka Manusia di Pohon Aren itu adalah Yuda?

HIMSAK menegaskan tiga poin utama tuntutannya. Pertama, mendesak Kejati Jambi segera mengambil alih kasus PJU Kerinci yang dinilai lamban dan tidak transparan di Kejari Sungai Penuh. Kedua, menuntut penetapan tersangka terhadap seluruh aktor korupsi, baik pelaksana, pejabat, maupun aktor intelektual, tanpa pandang bulu. 

Aksi mahasiswa HIMSAK di depan Kejati Jambi. (adz) 

Ketiga, menegaskan bahwa korupsi PJU adalah kejahatan yang merugikan rakyat, dan apabila tidak segera ditangani dengan tegas, maka akan ada aksi lanjutan sebagai bentuk perlawanan terhadap lemahnya penegakan hukum.

Presiden HIMSAK, Egil Pratama Putra, menegaskan bahwa aksi ini murni gerakan mahasiswa tanpa ada pihak yang menunggangi. 

Baca Juga: Heboh Penemuan Kerangka Manusia di dalam Pohon Aren yang Tumbang

“Aksi ini adalah suara hati mahasiswa dan masyarakat Kerinci yang menolak segala bentuk pembiaran terhadap praktik korupsi. Kami hanya berpihak pada rakyat dan kebenaran. Jika Kejati Jambi tidak segera menunjukkan langkah tegas, maka HIMSAK siap kembali dengan gerakan yang lebih besar sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

HIMSAK menutup aksinya dengan penegasan bahwa perjuangan melawan korupsi akan terus berlanjut. Mereka berkomitmen untuk tetap berada di garis depan mengawal kasus ini demi tegaknya keadilan dan bersihnya penegakan hukum di Provinsi Jambi.

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat! Lawan Korupsi!. Tutupnya (adz)

Bakal Dihadiri Bupati Kerinci Monadi, HKTS Jambi Akan Gelar Halal Bihalal

Himpunan Keluarga Tanah Sekudung (HKTS) Jambi akan menggelar acara Halal Bihalal pada Sabtu, 20 April 2025. Bakal Dihadiri Bupati Kerinci Monadi dan anggota DPRD yang berasal dari Tanah Sekudung. (ist)

Jambi, Merdekapost.com – Himpunan Keluarga Tanah Sekudung (HKTS) Jambi akan menggelar acara Halal Bihalal pada Sabtu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Acara ini akan berlangsung di Gedung HKTS Jambi, Mendalo, dan akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari May Ariel Noah.

Acara tahunan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antar perantau Tanah Sekudung di Provinsi Jambi, khususnya yang berdomisili di Kota Jambi dan sekitarnya.

Arwiyanto, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Kerinci dan Kota Sungaipenuh, menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal seperti ini sangat penting untuk menjaga semangat kebersamaan dan kekeluargaan di perantauan.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini, kita tidak hanya saling bermaafan, tapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar masyarakat Tanah Sekudung di Jambi. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita jaga dan rawat,” ujar Arwiyanto. Kamis (17/4/2025) kemarin.

Sementara itu, Amrizal, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi, menyampaikan pentingnya menjaga hubungan emosional antar sesama warga perantauan.

“Silaturahmi adalah kunci kebersamaan. Dengan saling bertemu, berdiskusi, dan berbagi, kita dapat menjaga persatuan dan memperjuangkan kepentingan daerah asal di perantauan,” tutur Amrizal.

Disamping itu, Edminudin, Anggota DPRD Provinsi Jambi yang juga berasal Tanah Sekudung yang juga aktif di berbagai kegiatan sosial, menambahkan bahwa Halal Bihalal ini bukan hanya seremonial, tapi wujud nyata menjaga nilai-nilai kekeluargaan.

“Ini bukan sekadar kumpul-kumpul. Ini tentang memperkuat jaringan, menyatukan suara, dan memastikan kita tetap saling mendukung dalam suka maupun duka,” ujar Edminudin.

Acara ini juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, seperti:

Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si

Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Irwandi

Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil I dan II

Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda Tanah Sekudung

Dengan harapan besar bahwa acara ini menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa persatuan, HKTS Jambi mengajak seluruh masyarakat Tanah Sekudung yang berada di Jambi untuk hadir dan meramaikan kegiatan tersebut.(*)

Bandara STS Jambi Kembali Normal, Pastikan Tidak Ada Gangguan Landasan penerbangan

Suasana di pintu keberangkatan Bandara Sultan Thaha Jambi, Kamis (10/4/2025). (ANTARA)

JAMBI, MPC - Bandara Sultan Thaha JAMBI memastikan penerbangan kembali normal setelah terjadinya gangguan pada landasan pacu yang mengakibatkan tertundanya sejumlah penerbangan. 

General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi Ardon Marbun di Jambi, Kamis, mengatakan terjadi kendala teknis pada landasan efek panasnya terik matahari yang mengakibatkan roda pesawat menjadi lengket pada landasan sehingga tidak bisa terbang.

"Kalau amblas tidak benar, kami menyebutnya landasan lendut karena panasnya matahari, pesawat itu berat sehingga roda pesawat lengket di landasan," kata dia saat dikonfirmasi, dikutip dari antara. 

Akibat kendala teknis itu, penumpang yang sudah di dalam pesawat terpaksa turun. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, gangguan berhasil diatasi pada pukul 17.30 WIB.

Baca Juga: Lion JT603 Gagal Lepas Landas di Bandara Sultan Thaha, GM Sebut Landasan Lendut karena Panas

"Bandara ditutup sekitar dua jam, sekarang sudah kembali normal," kata Ardon.

Saat ini, ia memastikan bahwa landasan pacu sudah kembali dapat digunakan. Untuk perbaikan sementara sudah dilakukan, selanjutnya perbaikan permanen akan dilakukan setelah seluruh penerbangan di Bandara tersebut selesai.

"Nanti habis penerbangan selesai malam ini juga diperbaiki lagi," kata dia.

Atas kejadian ini, pihak otoritas bandara mengucapkan maaf kepada seluruh pengguna angkutan bandara yang terganggu karena adanya keterlambatan penerbangan. (ant) 

Banjir, Sejumlah Wilayah di Jambi Terendam, Gubernur Al Haris Instruksikan Pejabat Bergerak Cepat

Dari Lembah Tidar, Magelang, Selasa (25/2/2025), Al Haris menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan tanggap.
Jambi, Merdekapost.com – Hujan deras yang mengguyur Provinsi Jambi beberapa hari mulai menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk Kota Jambi. Kondisi ini membuat Gubernur Jambi, Al Haris, langsung mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pejabat, termasuk bupati dan wali kota, agar segera turun ke lapangan membantu warga terdampak.

Dari Lembah Tidar, Magelang, Selasa (25/2/2025), Al Haris menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan tanggap.

“Turun langsung ke lapangan, lihat kondisi warga. Bantu mereka secepatnya. Bila perlu segera evakuasi warga yang terdampak parah. Segera tangani masalah kesehatan dan makanan. Jangan berlama-lama! Harus bergerak cepat, jangan sampai warga menderita,” tegasnya.

Banjir yang mulai melanda beberapa wilayah di Jambi terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir. Di Kota Jambi, beberapa kawasan langganan banjir seperti Jelutung, Danau Sipin, dan Paal Merah dilaporkan mulai terendam.

Sementara itu, laporan dari kabupaten lain seperti Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Batanghari juga menyebutkan kondisi air semakin naik, membuat warga mulai kesulitan beraktivitas.

Sejumlah warga di lokasi terdampak mengaku mulai mengalami kekurangan bahan makanan, air bersih, serta meningkatnya risiko penyakit akibat banjir.

Al Haris menegaskan bahwa tidak boleh ada keterlambatan dalam merespons bencana ini. Ia meminta bupati, wali kota, dan dinas terkait untuk segera melakukan evakuasi bagi warga yang berada di daerah dengan genangan tinggi.

Selain itu, ia juga menekankan agar masalah kesehatan dan distribusi bantuan pangan harus menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai ada warga yang tidak dapat makanan atau layanan kesehatan. Semua pihak harus siaga penuh!” katanya.

Menindaklanjuti instruksi gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi bersama TNI, Polri, dan relawan mulai dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak. Mereka melakukan pemantauan situasi, membantu warga yang rumahnya tergenang, serta menyiapkan posko darurat dan dapur umum.

BPBD Jambi sudah menyiapkan perahu karet dan bantuan logistik untuk warga terdampak.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, warga yang berada di daerah rawan banjir diminta waspada dan segera mengungsi jika air terus naik.

Dengan kondisi banjir yang semakin meluas, kini tantangan bagi pemerintah adalah memastikan penanganan yang cepat, efektif, dan tepat sasaran agar warga tidak semakin menderita.

Publik kini menanti, sejauh mana instruksi tegas Gubernur Al Haris akan dijalankan oleh para pejabat daerah. Akankah mereka benar-benar turun ke lapangan, atau hanya sekadar laporan di atas kertas? (*)

Pendalaman Tugas dan Fungsi: 55 Anggota DPRD Provinsi Jambi Ikuti Orientasi yang Digelar BPSDM Kemendagri

Merdekapost.com - Sebanyak 55 orang Anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik, mengikuti kegiatan orientasi pendalaman tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Orientasi ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, 23-27 September 2024.


Kegiatan Orientasi seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2029 itu dibuka langsung Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd.


Adapun tujuan orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi angkatan XI itu yakni memahami ruang lingkup tufoksi dan wewenang DPRD serta meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.


Beberapa materi yang akan diterima 55 anggota DPRD Provinsi Jambi yaitu wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan Indonesia, penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan.


Kemudian terkait fungsi tugas dan wewenang DPRD, Tatib dan hak serta kewajiban DPRD, pokok-pokok pikiran (Pokir), kode etik dan tata beracara serta pembahasan isu aktual. (*)

DPRD Provinsi Jambi: Investor Tak Komit Soal Jalan Khusus

 

Merdekapost.com - Angkutan batubara beberapa hari ini kembali bikin ulah dengan ramai-ramai melakukan aktifitasnya di jalan umum. Tindakan para angkutan ini pun bahkan kembali membuat warga gerah hingga kembali bikin kemacetan di jalan raya.


"Ya kalau masalah angkutan batubara ini ya sebenarnya persoalan jalan khusus. Jadi pak Gubernur itu sudah koordinasi sama kami di DPRD kalau terhambatnya jalan khusus ini karena investor nya ini yang tidak komitmen," kata Anggota DPRD Jambi Ivan Wirata, Selasa (17/9/2024).


Ivan juga menyebut bahwa selama ini pemerintah provinsi Jambi sudah terus berupaya dalam segera mempercepat realisasi jalan khusus bagi angkutan batubara. Hanya saja, lagi-lagi kendalanya selalu di investor yang banyak maunya.


"Pemerintah Provinsi Jambi ini sudah selalu mencarikan solusi terbaik buat mempercepat jalan khusus ini. Bahkan sebelum jalan khusus selesai, pemerintah coba maksimalkan dulu pakai jalur sungai, agar supaya jalan khusus itu cepat selesai, tetapi tidak juga artinya investor ini tak kompak, maunya ngambil hasil bumi Jambi tetapi tidak mau taati aturannya," ujar Ivan tegas.


Sejak dimasa kepemimpinan Al Haris sebagai Gubernur Jambi, batu bara memang semakin melejit harganya. Bahkan, naiknya harga batubara ini bikin banyak pengusaha berbondong-bondong kesana hingga angkutan nya pun semakin padat jumlahnya dijalan raya.


Kondisi ini kemudian diperparah karena para sopir pun ikut ugal-ugalan berkendara di jalan raya. Apalagi angkutan yang tertera pun diketahui juga banyak dari luar daerah sehingga jalan raya pun semakin macet dan keributan pun tak terhindarkan.


Sejauh ini pemerintah provinsi Jambi sudah mencarikan berbagai solusi dalam mengatasi persoalan angkutan batubara ini. Meski di satu sisi produktifitas batubara mesti ditingkatkan karena menjadi pasokan penting dari aliran listrik PLN di Sumatera, di sisi lain pula batubara jadi permasalahan karena angkutan yang memenuhi jalan raya.


Pemerintah kini bahkan juga sudah membuat kebijakan dengan mengeluarkan instruksi gubernur nomor 1 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara yang mana angkutan batubara belum diperbolehkan lalu lalang di jalan raya dan memaksimalkan jalur sungai.


Awalnya ingub ini dilaksanakan, namun belakangan ini ingub itu seperti dibiarkan karena sungai batanghari alami pendangkalan akibat musim kemarau. Maka, aktivitas batubara kembali aktif dijalan raya.


Meski pasokan listrik PLN Sumatera jadi alasan utama, akan tetapi investor juga harus punya komitmen dengan pemerintah agar jalan khusus yang kini dikerjakan bisa segera terselesaikan.


"Saat ini, pemerintah Jambi sedang berupaya agar jalan khusus ini benar-benar dikerjakan bagi pihak investor. Kami pemerintah akan selalu berkomitmen agar percepatan jalan khusus batubara ini bisa selesai dan permasalahan batubara tidak lagi jadi keributan," kata juru bicara Pemprov Jambi, Ariansyah.


Pemprov Jambi juga berharap, sebelum jalan khusus ini terselesaikan ada baiknya para pengusaha tambang batubara dan para angkutan batubara bisa bekerja sama. Selain karena pasokan batubara juga tidak bisa dihentikan begitu saja, tentunya pengusaha juga tak bisa semena-mena mengambil keputusan dengan tidak menaati aturan yang sudah dibuat pemerintah.


"Maka dari itu, sampai saat ini kami minta pengusaha bisa memahami hal ini agar tidak terjadi lagi kemacetan dan kami pemerintah juga mendorong agar percepatan jalan khusus yang dilakukan pihak investor bisa terwujud segera," ucap Ariansyah.


Diketahui, sejauh ini saja polisi sudah melakukan penertiban bagi angkutan batubara yang tak taati aturan yang ada. Polisi sudah melakukan penahanan sejumlah angkutan batubara karena melintasi jalan raya yang mana dilarang oleh pihak Pemprov Jambi. (*)

Baru Dilantik: Ansori Minta Jalan Padang Lamo dan Tabir Tebo Tuntas Tahun Depan

 

Merdekapost.com - Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi PAN, Ansori meminta Pemprov Jambi untuk menuntaskan semua kerusakan beberapa ruas jalan Provinsi di Kabupaten Tebo.


Hal ini disampaikan Ansori setelah prosesi pelantikan DPRD Provinsi Jambi, Senin (09/09/2024). Dikatakan Ansori, kerusakan jalan Provinsi di Kabupaten Tebo sudah sangat lama sekali terjadi, meskipun setiap tahun sudah dianggarkan tapi belum maksimal.


"Ya, salah satu yang akan kita perjuangkan 2025 nanti adalah beberapa kerusakan ruas jalan Provinsi di Tebo, ada jalan Padang Lamo yang hampir setiap hari dikeluhkan masyarakat, dan jalan di Kecamatan Tabir. Saya berharap betul anggaran tahun 2025 ini kedua ruas jalan provinsi itu tuntas," ungkap Ansori.


Selain persoalan jalan, masih banyak persoalan lain yang harus dibenahi di daerah pemilihannya, seperti irigasi sawah, sangketa lahan dan persoalan perekonomian masyarakat.


"Dihari pertama kerja kemarin kita baru berkenalan sesama anggota, menyusun program dan persiapan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mohon doaya semoga kami diberi kelancaran dan saya optimis semua dewan yang ada sekarang orang-orang terbaik di Dapil mereka masing-masing" ungkap mantan jurnalis media ini. (*)

Hafiz Fattah Jabat Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi: Mazlan Wakil Ketua Sementara

 

Merdekapost.com - Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 resmi dilantik di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (9/9/2024).


Pelantikan ini dihadiri Gubernur Jambi, Al Haris, Bupati, Walikota, serta tokoh masyarakat dan keluarga anggota DPRD yang baru dilantik.


Adapun yang ditunjuk menjadi unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi 2024-2029, yakni Muhammad Hafiz politisi muda PAN sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi.


Kemudian politisi Golkar Dapil Bungo-Tebo, Mazlan ditunjuk menjadi Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi.


Ketua sementara DPRD Provinsi Jambi Hafiz mengatakan, berharap selaku penerus dapat melanjutkan program-program DPRD Provinsi sebelumnya dan meningkatkan karya-karya sesuai dengan penuntutan perkembangan zaman.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi atas kepercayaan dan dukungannya selaku wakil rakyat 5 tahun mendatang,” kata Hafiz. (*)

55 Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2024-2029 Resmi Dilantik: Ini Nama-namanya

Merdekapost.com - Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 resmi dilantik di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (9/9/2024).

Pelantikan ini dihadiri Gubernur Jambi, Al Haris, Bupati, Walikota, serta tokoh masyarakat dan keluarga anggota DPRD yang baru dilantik.


Ketua DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2019-2024, Edi Purwanto berharap anggota DPRD Provinsi Jambi yang dilantik dapat melanjutkan program program DPRD sebelumnya. Ia berpesan jangan takut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.


“Kami berharap dapat melanjutkan program-program bagi masyarakat dan jangan takut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi” kata Edi Purwanto.


“Semoga DPRD Provinsi Jambi ke depan dapat mengembang pengalamannya untuk meraih kesuksesan dan prestasi” tambahnya.

Berikut 55 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 yang dilantik hari ini:


Dapil Jambi 1 Kota Jambi

1. Zulkifli Linus (PAN)
2. Putra Absor Hasibuan (Partai Gerindra)
3. Riana Doris Sembiring (Partai Golkar)
4. Maya Fitriah Siregar (Partai NasDem)
5. Heru Kustanto (PKS)
6. Muhammad Nasir (PKB)
7. Daulat Sitorus (PDI Perjuangan)
8. Yuli Yuliarti (Partai Demokrat)
9. Ibnu Sina (PPP)
10. Rusli Kamal Siregar (PAN)

Dapil 2 Batanghari-Muaro Jambi

1. M. Hafiz (PAN)
2. Akmaluddin (PDI Perjuangan)
3. Ivan Wirata (Partai Golkar)
4. M. Mahdan (PPP)
5. Abunyani (Partai Gerindra)
6. Erpan (PKB)
7. Burhanudin Mahir (Partai Demokrat)
8. Sapuan Ansori (Partai NasDem)
9. Ririn Novianty (PAN)
10. RD. Fauzi (PKS)

Dapil Jambi 3 Sarolangun-Merangin

1. Syafaruddin (PPP)
2. Samsul Riduan (PDI Perjuangan)
3. Fauzi Ansori (Partai Demokrat)
4. Al Kausari (PAN)
5. A. Sarwani (Partai Gerindra)
6. Pinto Jayanegara (Partai Golkar)
7. Juwanda (PKB)
8. Hapis Hasbiallah (PKS)
9. Izhar Majid (Partai NasDem)
10. M.Chandra Muzaffar Al Ghiffari (PPP)

Dapil Jambi 4 Kerinci-Sungai Penuh

1. Afuan Yuza Putra (PAN)
2. Rucita Arfiansa (PDI Perjuangan)
3. Edminuddin (Partai Gerindra)
4. Arwiyanto (PKB)
5. Darmaiyansah (Partai Demokrat)
6. Amrizal (Partai Golkar)

Dapil Jambi 5 Bungo-Tebo

1. Sukandar (Partai Golkar)
2. KH. Rifa'i (Partai Demokrat)
3. Suwarno (PDI Perjuangan)
4. Hambali (Gerindra)
5. Ansori (PAN)
6. Eka Madjid Muaz (PKB)
7. Yahya (PPP)
8. Mustaharudin (PKS)
9. Umaima Kamila (Partai NasDem)
10. Mazlan (Partai Golkar)

Dapil Jambi 6 Tanjab Barat-Tanjab Timur

1. Bima Audia Pratama (PAN)
2. Ahmad Jahfar (Partai Golkar)
3. Faizal Riza (Partai Gerindra)
4. Zuldi Ikrom (PDI Perjuangan)
5. M. Adib Mubarak (PAN)
6. H. Abdul Hamid (PKB)
7. Yudi Hariyanto (Partai NasDem)
8. Arpin Siregar (PAN)
9. Mohd. Rendra Ramadhan Usman (PKS).

Malam Keakraban: Edi Purwanto Sampaikan Pesan untuk Dewan Selanjutnya

Merdekapost.com - DPRD Provinsi Jambi menggelar malam keakraban bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Sabtu malam (7/9/2024). Pada malam keakraban ini, hadir Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan sejumlah anggota DPRD bersama keluarga dan sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

Pada sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi dan juga seluruh pegawai di sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang sama-sama menjaga marwah DPRD Provinsi Jambi.


“Satu hal yang menjadi kebanggaan bagi kita bersama alhamdulillah kepercayaan publik kepada lembaga yang kita cintai hari ini telah muncul kembali dan itu bukan hanya kerja satu atau dua orang tapi kerja kolektif kita 55 orang dan seluruh keluarga besar DPRD Provinsi Jambi,” ujarnya.


Disisi lain, Edi Purwanto juga mengapresiasi atas komunikasi yang dibangun bersama dengan unsur forkompimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Ia berharap, komunikasi yang baik ini bisa terus dipertahankan untuk dewan periode berikutnya.


“Mudah-mudahan saya yakin dan percaya dengan abang-abang saya yang masih disini, mampu menjaga tradisi hubungan baik itu, karena sekali lagi membangun provinsi jambi ketika relasinya tak terbangun dengan baik maka susah juga,” sebutnya.


“Karna membangun itu butuh pengintegrasian, butuh kesamaan pandangan, butuh kesamaan gagasan sehingga semua terkonsentrasi membangun jambi yang kita cintai,” tambahnya.


Diakhir sambutan, Ketua DPRD Provinsi Jambi ini mengucapkan permohonan maaf jika selama menjadi pimpinan DPRD Provinsi Jambi terdapat kesalahan. Edi Purwanto yang akan melanjutkan perjuangan ke DPR RI ini juga mendoakan kesuksesan seluruh dewan sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk yang masih terpilih.


“Lima tahun kita bersama, alhamdulillah kita sudah tiba untuk berpisah meninggalkan gedung yang kita cintai ini. Tentu saya pribadi mohon maaf kepada teman-teman apabila memimpin kembaga ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja baik melalui tindakan perkataan dan perbuatan, semoga kesuksesan dan kesehatan menyertai kita semua,” pungkasnya. (*)

Edi Purwanto Raih Gelar Doktor dengan IPK 4.00 di Universitas Jambi


Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendapatkan gelar Doktor setelah dinyatakan lulus dengan nilai A dan angka Indeks Predikat Kumulatif (IPK) 4,00 dalam sidang terbuka promosi Doktor di Universitas Jambi, yang dilaksanakan pada Jumat (6/9/2024).


Pada sidang terbuka promosi Doktor ini, Edi Purwanto memberikan judul disertasinya “Politik Hukum Penyelesaian Konflik Lahan Yang Berkeadilan di Indonesia”. Adapun disertasi ini dibuat oleh Edi Purwanto melihat dalam perjalanan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi menemukan persoalan konflik lahan.


Pada penelitian dalam disertasi yang dipaparkan oleh tokoh muda jambi ini, bahwa pengaturan penyelesaian konfik lahan yang terjadi di Indonesia harus melibatkan masyarakat dan para pengusaha yang melakukan investasi di Indonesia, juga antara masyarakat dengan masyarakat.


“Pengaturan ini disederhanakan dan dilakukan secara terintegrasi, sehingga tidak, terjadi tumpang tindih aturan yang berakibat lemahnya kepastian hukum dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan rasa keadilan,” paparnya.


Edi Purwanto juga memaparkan bahwa Politik hukum penyelesaian konfik lahan di Indonesia sebaiknya tidak lagi menggunakan berbagai sistem penyelesaian melalui Non Litigasi yang tidak mendapat legitimasi pengadian, untuk itu perlu penyesuaian pengaturannya yang berintegrasi melalui Badan Penyelesaian Konfik Nasional yang melegitimasi cara-cara Non Litigasi sehingga tercapainya Kepastian Hukum.


“Hasil penelitian ini adalah penelitian awal. Diharapkan kepada peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian yang lebih mendalam terhadap penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Indonesia,” ucapnya.


Sementara itu, dalam sesi wawancara Edi Purwanto menyebut bahwa judul disertasi yang diambil sejalan dengan semangat dirinya dan teman-teman di DPRD Provinsi Jambi. Ia menyebut bahwa dimana DPRD Provinsi Jambi membuat pansus konflik lahan dan konflik lahan ini menjadi serius bagi bangsa yang kita cintai, maka dalam disertasi inilah dirinya menuangkan gagasan-gagasan terkait konflik lahan.


“Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bisa memberikan warna tersendiri dan bisa memberikan manfaat bagi bangsa yang kita cintai,” ungkapnya.


Disisi lain, Edi Purwanto menerangkan bahwa proses sampai dengan sidang hari ini melalui proses yang cukup panjang. Apalagi dirinya mengambil pendidikan dokter dalam suasana Covid-19 pada 2021 lalu.


“Satu sisi saya tetap menjalankan dan tidak melupakan tugas sebagai ketua dprd provinsi jambi, namun alhamdulillah atas dukungan istri dan kawan-kawan semua saya bisa menyelesaikan ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi, atas suport dan dukungan teman-teman semua,” katanya.


“Ini rahmat Allah, ini karunia Alllah
Terima kasih kepada orang tua saya, kepada mama saya, mertua saya, almarhum bapak saya dan almarhum bapak mertua saya, keluarga dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,” pungkasnya.


Adapun penguji eksternal Prof. Dr. Iskandar, S.H., M. Hum, Ketua Penguji, Dr. Usman, S.H., M.H, anggota penguji, Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.H, Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H, Dr. Hartati, S.H., M.H, Dr. Hj. Rosmidah, S.H.,M.H dan dengan Promotor, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, Co- Promotor, Dr. A. Zarkasi,S.H., M.H.


Hadir pada kesempatan ini, anggota keluarga, anggota DPR RI, Hasan Basri Agus, Ketua DPD PDIP Sulawesi Barat, Agus Ambi Djiwa, Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan, Syaripuddin, Kepala Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi, Sardaini, H. Abdul Rahman dan sejumlah unsur forkompimda dan instansi vertikal dilingkup pemerintahan Provinsi Jambi. (*)

Edi Purwanto Raih Gelar Doktor di Universitas Jambi

 

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendapatkan gelar Doktor setelah dinyatakan lulus dengan nilai A dan angka Indeks Predikat Kumulatif (IPK) 4,00

dalam sidang terbuka promosi Doktor di Universitas Jambi, yang dilaksanakan pada Jumat (6/9/2024).


Pada sidang terbuka promosi Doktor ini, Edi Purwanto memberikan judul disertasinya 'Politik Hukum Penyelesaian Konflik Lahan Yang Berkeadilan di Indonesia'. Adapun disertasi ini dibuat oleh Edi Purwanto melihat dalam perjalanan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi menemukan persoalan konflik lahan.


Pada penelitian dalam disertasi yang dipaparkan oleh tokoh muda jambi ini, bahwa pengaturan penyelesaian konfik lahan yang terjadi di Indonesia harus melibatkan masyarakat dan para pengusaha yang melakukan investasi di Indonesia, juga antara masyarakat dengan masyarakat.


“Pengaturan ini disederhanakan dan dilakukan secara terintegrasi, sehingga tidak, terjadi tumpang tindih aturan yang berakibat lemahnya kepastian hukum dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan rasa keadilan,” paparnya.


Edi Purwanto juga memaparkan bahwa Politik hukum penyelesaian konfik lahan di Indonesia sebaiknya tidak lagi menggunakan berbagai sistem penyelesaian melalui Non Litigasi yang tidak mendapat legitimasi pengadian, untuk itu perlu penyesuaian pengaturannya yang berintegrasi melalui Badan Penyelesaian Konfik Nasional yang melegitimasi cara-cara Non Litigasi sehingga tercapainya Kepastian Hukum.


“Hasil penelitian ini adalah penelitian awal. Diharapkan kepada peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian yang lebih mendalam terhadap penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Indonesia,” ucapnya.


Sementara itu, dalam sesi wawancara Edi Purwanto menyebut bahwa judul disertasi yang diambil sejalan dengan semangat dirinya dan teman-teman di DPRD Provinsi Jambi. Ia menyebut bahwa dimana DPRD Provinsi Jambi membuat pansus konflik lahan dan konflik lahan ini menjadi serius bagi bangsa yang kita cintai, maka dalam disertasi inilah dirinya menuangkan gagasan-gagasan terkait konflik lahan.


“Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bisa memberikan warna tersendiri dan bisa memberikan manfaat bagi bangsa yang kita cintai,” ungkapnya.


Disisi lain, Edi Purwanto menerangkan bahwa proses sampai dengan sidang hari ini melalui proses yang cukup panjang. Apalagi dirinya mengambil pendidikan dokter dalam suasana Covid-19 pada 2021 lalu.


“Satu sisi saya tetap menjalankan dan tidak melupakan tugas sebagai ketua dprd provinsi jambi, namun alhamdulillah atas dukungan istri dan kawan-kawan semua saya bisa menyelesaikan ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi, atas suport dan dukungan teman-teman semua,” katanya.


“Ini rahmat Allah, ini karunia Alllah
Terima kasih kepada orang tua saya, kepada mama saya, mertua saya, almarhum bapak saya dan almarhum bapak mertua saya, keluarga dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,” pungkasnya.


Adapun penguji eksternal Prof. Dr. Iskandar, S.H., M. Hum, Ketua Penguji, Dr. Usman, S.H., M.H, anggota penguji, Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.H, Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H, Dr. Hartati, S.H., M.H, Dr. Hj. Rosmidah, S.H.,M.H dan dengan Promotor, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, Co- Promotor, Dr. A. Zarkasi,S.H., M.H.


Hadir pada kesempatan ini, anggota keluarga, anggota DPR RI, Hasan Basri Agus, Ketua DPD PDIP Sulawesi Barat, Agus Ambi Djiwa, Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan, Syaripuddin, Kepala Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi, Sardaini, H. Abdul Rahman dan sejumlah unsur forkompimda dan instansi vertikal dilingkup pemerintahan Provinsi Jambi. (*)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs