MERDEKAPOST.COM

Anies-Gus Imin Jadi Paslon Pertama Gugat Pilpres 2024 ke MK

Tim Hukum AMIN saat menyampaikan laporan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3). [Doc ; Ist ]

Jakarta, Merdekapost.com - Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi yang pertama mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran paslon tersebut resmi didaftarkan pada hari ini, Kamis (21/3).

Dilihat dari laman MK, pendaftaran tersebut diunggah pada pukul 09.02 WIB, dengan tanda terima nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Gugatan tersebut terkategori dalam klasifikasi perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, atas nama pemohon H. Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar.

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Merdekapost.com | Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebut, pihaknya sudah siap untuk mengajukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.

“Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Namun, kata Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

“Jadi jangan dibilang ‘Kok diam aja’. Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus,” ujarnya. (adz)

Didukung Kiai se-Jawa barat, Gus Imin: Saya Diminta Komitmen Jaga Etika Konstitusi

Foto: Cak Imin di Bandung (ist/detik.com)

Bandung - Kiai se-Jawa Barat menyatakan sikap dan maklumat mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) di Sutan Raja Hotel, Soreang, Kabupaten Bandung. Cak Imin bersyukur menerima dukungan tersebut.

"Alhamdulilah ini Munajat singkatan dari majelis ulama pesantren nahdliyin Jawa Barat, di mana sudah memberikan seruan, ratusan pesantren yang memberikan seruan kepada alumni, orang tua santri, tetangga dan masyarakat untuk bersama-sama datang ke TPS 14 Februari memilih pasangan Anies-Muhaimin. Ini dukungan yang luar biasa," kata Cak Imin di Sutan Raja Hotel, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (7/2/2024) malam.

Cak Imin mengaku diminta para kiai untuk komitmen menjaga etika konstitusi. Dia mengatakan para kiai juga nemintanya meneruskan perjuangan pendidikan di pesantren.

"Saya diminta berkomitmen menjaga etika konstitusi, meneruskan perjuangan pendidikan bagi pesantren dan madrasah dan itu bagian dri visi misi kami memang," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Imin optimis dapat meraih suara kemenangan di Jawa Barat. Dia menyebut dukungan dari para kiai dalam acara Munajat Majelis Ulama Pesantren Nahdliyin se-Jawa Barat bertajuk istighotsah kubro 1.111 kiai itu merupakan dukungan yang luar biasa untuk AMIN.

"Insyalaah Jawa Barat yakin sepenuhnya suara Anies-Muhaimin akan sangat unggul di Jawa Barat," ujarnya.

Seperti dilansir dari detik.com sebelumnya, para kiai se-Jabar memberikan deklarasi pernyataan sikap terhadap pemilu dan kondisi bangsa Indonesia. Perwakilan sejumlah kiai secara simbolis membacakan pernyataan sikap dan maklumat tersebut.

Pembacaan pernyataan sikap kiai se-Jawa Barat itu dibacakan oleh KH Abu Bakar dari Pondok Pesantren Al Masthuriyah. Sementara itu, Maklumat dibacakan oleh KH busyri muslim dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Burdah.

"Kalau orang Jawa Barat bilang Gus tong hariwang keeng jangan khawatir, para kiai tidak akan membiarkan Gus Muhaimin berperang sendiri," kata KH Abu Bakar.

editor: Aldie Prasetya || merdekapost.com

Kampanye Akbar AMIN di JIS: Open Gate Mulai Pukul 04.30 WIB

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kampanye di kawasan Lapangan Reformasi Deli Serdang, Kamis(1/2/2024). Foto: Dok. Istimewa

JAKARTA - Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) akan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/2). Kampanye pamungkas bertajuk Kumpul Akbar Ber-1 Berani Berubah itu akan dimulai pukul 07.00-12.00 WIB.

Namun, bagi yang sudah memiliki e-ticket dapat datang lebih awal. Panitia memberlakukan open gate pukul 04.30 WIB.

Panitia menggunakan sistem tiket elektronik untuk masyarakat yang akan datang ke kampanye akbar tersebut. Tiket bisa didapat di situs GOERS secara gratis, tapi saat ini tiket untuk "stadium" sudah sold out dalam waktu singkat

"Open gate mulai 04.30, setelah pukul. 06.30 WIB tidak ada lagi prioritas bagi pemilik tiket elektronik," tulis syarat dan ketentuan dalam pembelian tiket elektronik seperti yang tertera di situs GOERS, dikutip Rabu (7/2).

Syarat dan ketentuan tiket kampanye AMIN di JIS, 10 Februari 2024. Foto: Dok. Istimewa

Timses Anies mengeklaim sebanyak 3 juta orang akan menghadiri kampanye akbar yang digelar 10 Februari 2024 ini.

Dalam deskripsi acara tertulis, masyarakat yang akan datang disarankan mengenakan baju putih, membawa bendera Indonesia hingga beratribut AMIN.

Tiket kampanye AMIN di bagian stadium JIS 10 Februari 2024 sold out Foto: Dok. Istimewa

"Disarankan datang mengenakan baju putih, bendera Indonesia sebagai ikat kepala atau selendang, dan atribut AMIN," tulis deskripsi acara.

Pada hari yang sama kampanye akbar Prabowo-Gibran juga digelar di Gelora Bung Karno (GBK) pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Kedua stadion bertaraf internasional ini dipisahkan jarak sekitar 18 km.(*)

editor: Aldie Prasetya || Sumber: kumparan.com

Wow! Kalahkan Coldplay, 3,5 Juta Orang Antre Tiket Kampanye AMIN dalam Hitungan Menit

Capres-Cawapres 01, Anies-Muhaimin (AMIN) hadir bersama dalam acara kampanye akbar di Lapangan Desa Kalisapu, Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

JAKARTA - Pemesanan tiket kampanye akbar bersama pasangan calon nomor urut satu, Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Gus Muhaimin Iskandar atau AMIN dari Koalisi Perubahan telah dibuka Rabu, 7 Februari 2024 mulai pukul 11:11 WIB. Tiket bisa didapatkan melalui tautan di laman: goers.co/kumpulakbar.

Namun, dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, ada sekitar 3,5 juta pengunjung yang ingin mendapatkan tiket.

“Dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, ada sekitar 3,5 juta pengunjung, sehingga website harus menampung waiting list (daftar tunggu) yang berdurasi hingga 4 jam. Ini rekor melebihi saat penjualan tiket war atau konser lainnya,” ungkap Niki, co-founder Goers, Rabu 7 Februari 2024.

Sebagai perbandingan, dengan mengutip dari laman loketcom https://www.instagram.com/loketcom/p/CsbAOB6yXPl/, saat itu, ketika menangani konser Coldplay, loket.com hanya melayani 1,5 juta pemesan di sesi awal.

Sementara itu, antrean war tiket Kumpul Akbar Ber1 Berani Berubah yang bakal digelar pada Sabtu 10 Februari 2024 mulai pukul 07.00-12.00 WIB di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara membeludak: dalam hitungan menit sudah ada 3,5 juta simpatisan AMIN yang ingin memesan.

Di laman goers.co/kumpulakbar sendiri muncul pesan untuk mengantre hingga beberapa jam pada kebanyakan pemesan. “You are now in line. Thank you for your patience. Your estimated wait time is more than 4 hours. We are experiencing a high volume of traffic and using a virtual queue to limit the amount of users on the website at the same time (Anda sekarang berada dalam antrean.

Terima kasih untuk kesabarannya. Perkiraan waktu tunggu Anda adalah lebih dari 4 jam. Kami mengalami volume trafik yang tinggi dan menggunakan antrean virtual untuk membatasi jumlah pengguna pada laman di saat yang sama),” bunyi pesan di laman goers.co/kumpulakbar yang dialami oleh sebagian besar pemesan. (*)

editor: aldie prasetya || sumber: kumparan.com

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik.

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)

Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

Pembacaan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

MERDEKAPOST.COM | Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah. “Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA., Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Panut Mulyono mengatakan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijalankan sekarang ini harus tetap memegang asas luber dan jurdil untuk memilih calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif. “Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,”katanya.

Ia juga mengingatkan asas pemilu ini harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan POLRI serta ASN untuk tidak berpihak pada paslon manapun, namun berpihak pada kepentingan bangas adan negara. “Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.

Sementara Abdul Gaffar Karim berpendapat bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sekarang ini sama-sama menganut sistem demokrasi, namun di Amerika pelaksanaan pemilu dianggap lebih demokratis dibandingkan di Indonesia. Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang,” ujarnya.

Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air. “Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya.(HZA/UGM)

Abu Bakar Ba'asyir Titip Salam untuk Gus Ipul: Semoga Sehat Selalu

Abu Bakar Ba'asyir

Solo, Merdekapost.com - Pendiri pondok pesantren Al-Mukmin, Abu Bakar Ba'asyir menitipkan salam untuk Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Salam itu diungkapkan langsung oleh putra Abu Bakar Ba'asyir, yakni Abdul Rochim.

Abdul Rochim mengatakan, Abu Bakar Ba'asyir mengirimkan salam untuk Gus Ipul yang sempat membuat pernyataan agar tidak memilih paslon yang dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir.

"Dari Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kirim salam buat Gus Ipul, Semoga sehat selalu," kata pria yang akrab disapa Iim itu kepada detikJateng, Rabu (17/1/2024).

Saat dihubungi, Iim mengaku bahwa dirinya sedang bersama dengan Abu Bakar Ba'asyir.

"Ini (kami) perjalanan pulang dari kunjungan pesantren di Lereng Gunung Lawu," ungkapnya.

Iim mengatakan bahwa sang ayah juga telah mengetahui mengenai rekaman yang viral di media sosial soal dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Ya beliau sudah saya beri tahu, rekamannya tersebar. Beliau biasa saja, yaudah," ungkapnya.

Ia mengatakan, Pilpres 2024 akan menjadi momen pertama Abu Bakar Ba'asyir mengikuti pencoblosan. Ia mengaku selama berada di Lapas Gunung Sindur, sang ayah tidak pernah memilih calon presiden.

"Iya pertama. Selama ini kan berada di dalam penjara meski ada TPS beliau tidak bebas mengamati informasi program Capres tidak pernah, juga tidak bisa menilai, jadi lebih memilih tawakuf," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dilansir detikNews, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh warga NU agar tak pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setuju dengan Gus Ipul.

"Iya itu setuju dengan gus Ipul. Top itu Gus Ipul," kata Hasto saat ditanya terkait pernyataan Gus Ipul usai jumpa pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Gus Ipul sebelumnya mengingatkan kepada warga NU agar tak sembarangan pilih presiden di 2024. Dia juga menegaskan lagi agar tak pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir karena beberapa alasan.

"Pertama, saya berharap warga NU datang ke TPS pada tanggal 14 Februari itu untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka untuk memilih pemimpin Indonesia di masa yang akan datang," kata Gus Ipul saat mengawali pesannya kepada warga NU, dilansir detikJatim, Rabu (17/1/2024).

Lalu, Gus Ipul membeberkan alasannya mengapa meminta warga NU tak memilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir.

"Nah, melihat rekaman Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tentang alasan memilih presiden, itu menurut saya berbeda dengan cara kita warga NU sesuai para kiai untuk memilih seorang pemimpin," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, memang, warga NU merupakan umat Islam. Namun, muslim di Indonesia hidup berdampingan dengan agama lain. Untuk itu, Gus Ipul tak sependapat dengan pernyataan Abu Bakar Ba'asyir.(HZA)