MERDEKAPOST.COM

Tak Sia-siakan Kesempatan, Ahmadi 'Curhat' dan Minta Dukungan Mensos Risma untuk Bangun Kota Sungai Penuh

Walikota Sungai Penuh terpilih Ahmadi Zubir saat mengikuti Rakor bersama DPD PDIP Jambi dengan Ibu Menteri Tri Risma dihotel Swiss Bell Jambi. ini sekaligus dalam rangkaian kunjungan kerja Kemensos di Jambi selama dua hari ini. (hza)

Jambi, Merdekapost.com - Walikota Sungai Penuh terpilih Ahmadi Zubir diundang DPD PDIP Provinsi Jambi untuk menghadiri Rapat koordinasi dengan Menteri Sosisal Tri Rismaharini, Kamis, 11 Maret 2021.

Dalam kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Swissbell Hotel Jambi tersebut Wako terpilih Ahmadi Zubir hadir sebagai kader dan Pemenang Pilkada serentak Kota Sungai Penuh yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Ahmadi membenarkan hal itu, kepada media ini dirinya menyebutkan bahwa dirinya diundang sebagai kader PDI Perjuangan Pemenang Pilkada serentak.

"Iya, Saya diundang hadir rapat kordinasi DPD PDI Perjuangan Jambi dengan Menteri Sosial Ibuk Tri Risma sebagai kader dan sekaligus Pemenang Pilkada serentak yang digelar desember tahun lalu yang diusung oleh PDI Perjuangan". Ujar Ahmadi.

• RUU Pemilu Batal Direvisi, Ini 4 Tantangan Berat Hadapi 2024, "Agustus 2022 Tahapan Harus Sudah Dimulai"

"Saya sangat berterima kasih kepada DPD PDI Perjuangan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan rencana-rencana kita kedepan terkait pembangunan Kota Sungai Penuh langsung kepada Ibu Menteri Risma".

Kesempatan emas ini tentu saja tidak disia-siakan oleh Ahmadi Zubir, dan dirinya langsung menyampaikan lobi-lobi terkait rencana pembangunan Sungai penuh.

Ada beberapa hal penting yang kami sampaikan kepada Ibu Mensos, ya seperti curhat-lah, tentang kondisi Kota Sungai Penuh dan alhamdulillah beliau merespon dengan baik.

"Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBD Kota Sungai Penuh terbatas, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan banyak sedikit pasti akan terkendala, oleh karena itu, lanjut Ahmadi, kita sangat mengharapkan peran dan bantuan dari Pemerintah pusat". Ujar Ahmadi.

Khususnya dalam hal ini terkait persoalan-persoalan sosial yang terjadi ditengah masyarakat, seperti kita ketahui bahwa Kota Sungai Penuh menjadi langganan banjir, kasian kita dengan masyarakat yang selalu mengeluhkan persoalan ini.

"begitu juga dengan musibah-musibah yang diakibatkan oleh alam lainnya yang sering terjadi baik di Sungai Penuh maupun di Kabupaten kerinci". Ungkapnya.

"dan alhamdulillah, Ibu Menteri bersedia mendengarkan 'curhat' kita tentang kondisi Kota Sungai Penuh dan beliau merespon dengan baik, insya Allah siap membantu kita untuk mewujudkan harapan kita menuju pembangunan kota sungai penuh yang berkeadilan". Pungkas Ahmadi Zubir. (hza)

Ahmadi Zubir Wako Terpilih Ikuti Rakor PDIP Jambi Bersama Mensos Tri Risma

Jambi, Merdekapost.com - Walikota Sungai Penuh terpilih Ahmadi Zubir diundang DPD PDIP Provinsi Jambi untuk menghadiri Rapat koordinasi dengan Menteri Sosisal Tri Rismaharini, Kamis, 11 Maret 2021.

Ahmadi membenarkan hal itu, kepada media ini dirinya menyebutkan bahwa dirinya diundang sebagai kader PDIperjuangan Pemenang Pilkada serentak.

"Iya, Saya diundang hadir rapat kordinasi DPD PDI Perjuangan Jambi dengan Menteri Sosial Ibuk Tri Risma sebagai kader dan Pemenang Pilkada serentak yang digelar desember tahun lalu yang diusung oleh PDI Perjuangan". Ujar Ahmadi.

Sebab, lanjut Ahmadi, kita sangat mengharapkan peran dan bantuan dari Pemerintah pusat, mengingat kondisi APBD Kota Sungai Penuh yang terbatas.

"dan alhamdulillah, Ibu Menteri bersedia mendengarkan 'curhat' kita tentang kondisi Kota Sungai Penuh dan beliau membantu kita untuk mewujudkan harapan kita menuju pembangunan kota sungai penuh yang berkeadilan". Pungkas Ahmadi Zubir.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi yang juga ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto bersama para petinggi PDIP lainnya serta beberapa Dirjen di jajaran Kemensos. (adz)

(hza)

Di Batanghari, Mensos Tri Rismaharini Tinjau Perekamanan Data Warga SAD

Mensos Tri Rismaharini Tinjau Perekamanan Data Warga SAD

Merdekapost.com | MUARABULIAN - Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batanghari, tepatnya berada di Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV, Rabu (10/3/2021).

Saat ini di lokasi, Mensos tengah berbincang bersama Pj Gubernur Jambi, Bupati Batanghari Fadhil Arief, dan perwakilan SAD.

Mensos mengunjungi lokasi tempat perekaman e-KTP bagi Suku Anak Dalam (SAD).

Setelah meninjau lokasi perekeman e-KTP, Mensos Tri Rismaharini juga memberikan penyerahan paket bantuan kepada SAD di Desa Jelutih.

Terlihat pula, aparat keamanan dari TNI, Polri, Satpol PP tengah berjaga dibeberapa sudut tenda tempat Mensos melakukan perbincangan dengan para pejabat daerah.(adz)

Mensos Risma Datang Beri Bantuan Untuk SAD di Batanghari Jambi

Mensos Tri Risma sesaat sebelum bertolak dari Kota Jambi ke Batanghari untuk menemui Suku Anak Dalam atau Orang Rimba di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV

Merdekapost.com | Jambi - Menteri Sosial Tri Rismaharini datang ke Jambi dengan tujuan utama menyambangi Suku Anak Dalam ( SAD).

Mensos Tri Risma tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 10.45 WIB Kamis 10 Maret 2021.

Rombongan Risma tidak lama di bandara, ia hanya menyempatkan diri untuk foto bersama sejumlah pegawai lembaga di bawah naungan Kemensos.

Mereka foto bersama di depan VIP Room bandara Jambi itu.

Risma langsung menuju mobil yang sudah disiapkan dengan pelat RI 29.

Keberangkatan rombongan Risma dikawal pengamanan dari TNI dan Polri.

Informasi yang dihimpun, Risma langsung bertolak ke Kabupaten Batanghari untuk menemui Suku Anak Dalam.

Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV dijadwalkan Risma akan melihat proses rekam data untuk SAD Orang Rimba.

Tak cuma itu, Risma juga akan memberikan bantuan untuk Orang Rimba termasuk bantuan teknologi.

Diperkirakan Risma akan tiba di Batanghari pukul 14.30 WIB.

Risma membawa 12 orang dalam rombongan tersebut.

Di antara rombongan itu adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial.

Identitas Orang Rimba

Orang Rimba atau biasa juga disebut SAD atau Suku Anak Dalam hingga kini masuk kelompok marginal.

Orang Rimba mayoritas hidup dalam kawasan hutan, utamanya di dalam dan sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas.

Baru sedikit dari Orang Rimba yang memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Identitas sebagai warga negara itu sulit mereka dapatkan karena selama ini masih hidup semi nomaden.

Mereka merupakan kelompok masyarakat yang sangat mengandalkan hasil hutan.

Kerusakan hutan akibat illegal logging, serta semakin masifnya perkebunan membuat kehidupan Orang Rimba semakin sulit.

Kini, tak jarang mereka datang ke kota dan menjadi pengemis demi menyambung hidup.

Identitas utama Orang Rimba bukanlah KTP, tapi pohon yang ditanam saat mereka lahir.

Saat lahir, orangtua bayi akan menanam dua batang pohon, dan jadi identitas bayi tersebut. (*)

Bulan Ini, Kemenkes Sebar 200 Ribu Vaksin ke Seluruh Puskesmas

Wamenkes mengatakan bulan ini pihaknya akan menyebar 200 ribu vaksin Covid-19 ke puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia. Pelaksanaan penyuntikan vaksin Covid-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac untuk para tenaga kesehatan di Puskesmas Cilincing, Jakarta. (CNN Indonesia)

Jakarta | Merdekapost.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menyatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyebar sebanyak 200 ribu vaksin Covid-19 ke seluruh puskesmas yang ada di Indonesia pada bulan ini. Hal tersebut, kata Dante, dilakukan demi mengejar jumlah vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan selesai selama satu tahun.

"Seluruh puskesmas di Indonesia akan kami serahkan 200 ribu dalam bulan ini untuk mencapai tingkat vaksinasi yang maksimal tersebut," ujar Dante dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Selasa (9/3)

Selain itu, Dante mengatakan jumlah pasokan vaksin di Indonesia meningkat setelah Ia juga mengatakan akan ada tambahan vaksin lagi dari biofarma.

"Yang baru kemudian beberapa waktu ini kita akan mendapatkan vaksin dari biofarma yang sudah membuat vaksin sekitar 1,5 juta juga. Ditambah lagi sampai 18 juta produksi, yang terakhir 185 produksi vaksin. Maka akan terjadi peningkatan jumlah vaksinasi di seluruh Indonesia," kata dia.

Selain itu, Dante juga mengingatkan vaksinasi ini adalah sebuah gerakan yang harus dilakukan secara bersama-sama.

"Vaksinasi ini bukan program. Narasinya harus diganti menjadi gerakan vaksinasi. Maka, vaksinasi akan jadi tanggung jawab kita semua," kata Dante.

"Masyarakat dapat menyelenggarakan vaksinasi dengan dikoordinir oleh Kemenkes dan Dinkes setempat sehingga akselerasi mencapai target yang kita atur. Satu tahun memang berat, tetapi kita upayakan agar tidak terlalu meleset," imbuhnya.

Infografis Daftar Warga Disuntik Vaksin Covid Tahap Dua

Diketahui, pemberian vaksinasi sendiri akan dilakukan secara bertahap, di mana kini telah masuk ke tahap kedua. Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pada Maret-April 2021, vaksinasi akan dilakukan kepada 500 ribu orang per hari. Kemudian pada Juni-Juli akan diberikan kepada sejuta orang per hari.

"Juni-Juli baru sejuta karena ketersediaan vaksinnya di Juni-Juli baru bisa 25 juta sebulan. Sejuta sehari kan 30 juta sebulan, sebelumnya kita tidak ada vaksinasi sebanyak itu," kata Budi saat memberikan sambutan dalam acara vaksinasi layanan tanpa turun atau lantatur (drive-thru), Jakarta, Rabu (3/3)

Budi menyebut target itu telah disesuaikan dengan rencana kedatangan beberapa merek vaksin ke Indonesia dengan total 426 juta dosis vaksin.

Rinciannya, 90 juta dosis vaksin tiba periode Januari-Juni 2021, sementara sisanya baru tiba periode Juli-Desember 2021.

( adz | CNN Indonesia | Merdekapost.com )

Cita Citata Klarifikasi soal Fee dari Dana Bansos Corona

Cita Citata menyampaikan klarifikasi terkait dana bansos yang disebut mengalir kepada penyanyi dangdut itu sebagai fee atau bayaran. Cita-citata menyampaikan klarifikasi terkait dana bansos corona yang mengalir ke pihaknya.(CNN)

Ini Peran Ihsan Yunus yang Dibeberkan Saksi Dipersidangan

Sidang Kasus Korupsi Paket Bansos Covid-19

Anggota DPR RI asal Jambi, Ihsan Yunus / ANTARA

JAKARTA | MERDEKAPOST.COM - Peran anggota DPR RI asal Jambi, Ihsan Yunus, dalam pusaran korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial semakin jelas. Ihsan disebut membawa perusahaan yang menjadi vendor penyedia paket bansos dan diduga menerima fee melalui asistennya, Agustri Yogasmara.

Hal itu terungkap dari kesaksian mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Adi Wahyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Adi sebelumnya juga menjabat Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos Tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19. Dia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Harry, konsultan hukum yang membawa PT Mandala Hamonangan Sude, didakwa menyuap mantan Mensos Juliari Peter Batubara senilai Rp 1,28 miliar. Sedangkan Ardian, direktur utama PT Tigapilar Argo Utama, didakwa menyuap senilai Rp 1,95 miliar.

Menurut Adi, sejumlah perusahaan mendapatkan jatah paket bansos melalui sejumlah pejabat dan politisi. Di antaranya, Juliari P Batubara (saat itu masih Mensos), Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Staf Ahli Mensos Kukuh Ari Wibowo, dan Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar.

Nama lainnya, Staf Khusus Mensos Bidang Hubungan Antar Lembaga Erwin Tobing, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Dasopang, dan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

“Nama-nama pengusul ini jelas. Ini ada Kukuh, Marwan Dasopang, Hartono Laras, Dadang Iskandar, Ihsan Yunus, Juliari P Batubara, Candra Mangke, M Royani. Ini tentu Saudara gak salah sebut, tentu ada data kan?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Muhammad Nur Azis kepada Adi merujuk kepada berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 45.

Adi mengiyakan. Namun karena nama pengusul disampaikan sudah di akhir, yang diketahui Adi adalah nama-nama tersebut.

“Jadi PT Moncino, Saudara dengar, terafiliasi ke Pak Hartono Laras, PT Andalan Pesik Internasional terafiliasi ke Ihsan Yunus, PT Anugerah Bangun Kencana terafiliasi dengan Erwin Tobing, Sri Citra Pratama terafiliasi Juliari P Batubara begitu?" tanya Jaksa Azis.

"Ya betul," jawab Adi.

"Jadi ini karena sering rapat, Saudara tahu perusahaan ini terafiliasi dan diusulkan oleh nama-nama tersebut?" tanya Jaksa. "Ya Betul," jawab Adi.

Dalam BAP nomor 46, Adi juga menjelaskan nama-nama perusahaan dan pengusul masing-masing. Diketahui, pada tahap ketiga, Adi menjadi KPA kegiatan bansos Covid-19.

“Ini saya bacakan, PT Bumi Pangan pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus; PT Food Station pengusulnya M Royani; Pertani tidak ada yang mengafiliasi; PT Tahta Jaga Internasional pengusulnya Hartono Laras....; PT Andalan Persik Internasional pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus.... Benar keterangan Saudara?" tanya Jaksa.

Adi kembali mengiyakan.

Kepada Jaksa, Adi juga menjelaskan pembagian jatah 1,9 juta paket sembako Covid-19. “Sesuai dengan permintaan Pak Menteri. Pak Menteri atasan saya, jadi saya nurut beliau," kata Adi.

"Satu juta paket itu untuk kolega Pak Menteri, siapa?" tanya Azis. Adi menjawab bahwa semua tercantum di BAP. "Di BAP disebutkan 550 ribu paket untuk Pak Ivo Wongkaren PT Anomali Lumbung Artha. Atas rekomendasi siapa?" tanya jaksa.

"Melanjutkan setelah saya dipanggil Sak Sesditjen (M Royani)," jawab Adi.

"500 ribu paket lagi Pak Budi Pamungkas dari PT Integra Padma Mandiri?" tanya jaksa. "Iya 500 ribu," jawab Adi.

"Yang 900 ribu?" tanya jaksa. "Yang 400 ribu untuk timnya Pak Harry Sidabukke, dan satu kelompok Pak Iman sama Pak Yogas," jawab Adi.

Yogas yang dimaksud adalah Agustri Yogasmara yang dalam dakwaan disebut sebagai pemilik kuota paket bansos sembako. Yogas disebut-sebut sebagai operator Ihsan Yunus.

"Kemudian 200 ribu (paket) atas arahan Pak Menteri untuk Asri Citra dan Bisma Sindo kemudian yang 300 ribu untuk ‘bina lingkungan’," ungkap Adi.

Istilah “bina lingkungan” mengacu kepada pembagian jatah kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan para pejabat lainnya baik di lingkungan Kemensos maupun pada kementerian dan lembaga lain. Sebagian dari paket tersebut dikerjakan Ardian Iskandar Maddanatja.

Jaksa kemudian membacakan BAP nomor 53. Dalam BAP itu Adi menjelaskan, setelah tahap 6 selesai dan menjelang tahap 7, dia dipanggil Menteri Juliari bersama Matheus Joko dan Kukuh Ari Wibowo. “Langsung ada arahan Pak Menteri untuk pembagian kuota,” ungkap Adi dalam BAP.

Adi merincikan, satu juta paket diberikan untuk grup Herman Hery, Ivo Wongkaren, Stefano dan kawan-kawan; 400 ribu paket kepada Ihsan Yunus, Irman Ikram, Yogas, dkk; 300 ribu oleh Matheus Joko dikelola untuk kepentingan “bina lingkungan”; dan 200 ribu teman kerabat kolega Juliari.

"BAP ini benar ya?" tanya jaksa dan langsung dibenarkan Adi.(*)

IMM Kritik Pj. Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Diminta Lebih Fokus Tangani Covid-19

M. Awal Ketua IMM Provinsi Jambi

Jambi | Merdekapost.com - Pasien positif Covid-19 di Provinsi Jambi terus bertambah sampai dengan 7 maret 2022 tercatat 20 orang penambahan dengan total 5.631 terkonfirmasi. Bahkan, 1 orang diantaranya meninggal.

Kondisi ini membuat Jambi masih sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.

M. Awal Ketua IMM Provinsi Jambi mengkritik pejabat Gubernur Dr. Hari Nur Cahya Murni, untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Corona dengan melakukan inisiatif mengambil langkah progresif atau skenario tertentu supaya masyarakat tercegah dari penularan yang semakin luas.

Dikatakannya, "Pj Gubernur sekarang cenderung tertutup kepada masyarakat soal persebaran dan penanganan virus Corona, dan lebih memilih menunggu instruksi dari pemerintah pusat ketimbang berinisiatif".

Baca Juga: Tambah Lagi, Hari Ini 81 Warga Kota Sungai Penuh Positif Covid-19

"Selain itu, lanjut Awal, kami meminta Pj Gubernur membuat introspeksi diri dan mengevaluasi kegiatan apa saja yang selama ini masih kurang, sehingga tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah dan cenderung mengabaikan pandemi ini.

"jadi, tindakan yang selama ini dianggap masih kurang hendaknya harus dilengkapi dan disempurnakan, dan lebih diupayakan lagi agar tepat guna atau tepat sasaran". Ujar Awal.

Harapan utama kita saat ini, agar Pj Gubernur Jambi fokus penyembuhan pasien Covid-19 dan menekan angka kematian akibat Covid-19 di Provinsi Jambi, bukan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan seremonial dengan perjalanan dinas kedaerah memanfaatkan fasilitas kewenangan sebagai pejabat Gubernur". Tegasnya. (adz)