MERDEKAPOST.COM

Gubernur Al Haris Apresiasi Ekspedisi Merah Putih Atap Sumatera Berhasil Kibarkan Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Kerinci

Merdekapost.com - Ekspedisi Merah Putih Atap Sumatera, yang diprakarsai oleh Polda Jambi lewat Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Ronalzie Agus telah berjalan dengan sukses.

Tim yang berjumlah 26 orang ini, berhasil mencapai puncak Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut (mdpl), Minggu 13 Agustus 2023.

Semua tim yang dikomandoi Kombes Pol Ronalzie Agus ini, semua dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia.

"Salut dengan seluruh tim dalam Ekspedisi Merah Putih Atap Sumatera," kata Kombes Pol Ronalzie Agus.

Ekspedisi ini sendiri dilakukan dengan tujuan mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Kerinci. Selain itu, ekspedisi ini membawa misi kebhinekaan.

Apa yang dilakukan mereka, rupanya disambut baik oleh Gubernur Jambi. Tim bahkan diundang pada malam resepsi kenegaraan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 17 Agustus 2023.

Di malam resepsi kenegaraan tersebut, beberapa perwakilan tim menerima piagam penghargaan dari Gubernur Jambi Al Haris.

Hadir pula memberi ucapan selamat, adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, dan Kabinda Jambi Brigjen Pol Irawan David Syah.

Kombes Pol Ronalzie mengatakan, Ekspedisi Merah Putih Atap Sumatera adalah sebuah misi pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kerinci pada ketinggian 3.805 mdpl.

Misi ini dilaksanakan atas restu Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono.

"26 orang pemuda pemudi dari Sumatera sampai Papua, telah mengibarkan merah putih di atap Sumatera sebagai puncak tertinggi yaitu Gunung Kerinci sebagai simbol kebhinekaan dan semangat pantang menyerah untuk Indonesia maju," kata dia.

Tim Ekspedisi Merah Putih Atap Sumatera ini, dilepas oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Rabu 9 Agustus 2023 pukul 08.00 di Polda Jambi.

Untuk diketahui, tim ini sendiri dipimpin oleh Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Ronalzie Agus. Tim Ekspedisi Merah Putih Atap Sumatera ini terdiri dari berbagai suku yang berbeda.

Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan bahkan Papua. "Ini adalah sebuah perjalanan tim. Bukan perorangan," kata Kombes Ronalzie.

Tim sendiri memulai pendakian dari pintu rimba Gunung Kerinci pada hari Jumat 11 Agustus 2023 pagi. (*)

Pimpin Upacara HUT ke-78 RI: Gubernur Al Haris Ajak Bersama Isi Kemerdekaan Sesuai Peran Masing-masing

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Al Haris memimpin upacara bendera HUT ke-78 RI yang berlangsung di lapangan depan kantor Gubernur Jambi, Kamis (17/8/2023) pagi.

Upacara bendera HUT RI ke-78 ini dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, para pimpinan Forkopimda, anggota DPR RI H Bakrie, para pejabat eselon II Pemprov Jambi, dan Ketua TP PKK Provinsi.

Upacara bendera HUT RI ke-78 ini diikuti para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan para pelajar. Teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

Gubernur Jambi, Al Haris usai memimpin upacara bendera mengucapkan selamat HUT ke-78 RI tahun 2023 dan mengapresiasi semua yang hadir, terutama para paskibra yang sukses mengibarkan bendera merah putih.

“Upacara berlangsung dengan khidmat, Paskibraka sukses mengibarkan bendera tidak ada kesalahan,” kata Al Haris usai memimpin upacara bendera HUT ke-78 RI.

Al Haris mengatakan semangat kemerdekaan harus tetap berkobar untuk pengabdian kepada bangsa Indonesia. Gubernur juga mengajak untuk semua menjaga kondusifitas terutama menjelang Pemilu 2024.

“Semangat kita kembali berkobar untuk mengabdikan diri untuk bangsa sesuai dengan peran kita. Mari kita ciptakan kondisi yang kondusif terutama jelang pesta demokrasi, kita harap mulai hal yang kecil kondusif sampai negera,” sebut Al Haris.

Usai melaksanakan upacara bendera di lapangan depan kantor Gubernur Jambi. Gubernur bersama pimpinan Forkopimda mengikuti upacara bendera HUT RI di istana negara secara virtual. (*)

Gubernur Al Haris dan Wagub Abdullah Sani Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Penyampaian Nota Pengantar RAPBN 2024

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua TP. PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Wakil Ketua TP. PKK Provinsi Jambi Komariah Abdullah Sani beserta para Unsur Forkopimda dan para Kepala OPD serta para pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi untuk mengikuti dan mendengarkan secara daring Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2024, yang disiarkan langsung Dari Gedung Nusantara Jakarta, bertempat di Ruang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (16/8/2023) siang.

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi.
Dalam sesi wawancaranya dengan para awak media usai mengikuti Sidang Paripurna, Gubernur Al Haris menjelaskan, hasil Sidang Nota Pengantar RAPBN 2024 ada kenaikan anggaran kalau dibanding di tahun 2022 dan 2023, untuk transfer kedaerah juga ada peningkatan, belanja infrastruktur juga ada peningkatan, dan juga dana yang masuk kedaerah juga naik, apakah itu DAK dan belanja lainya, sehingga nanti dapat membantu mempercepat pembangunan didaerah.

"Yang pasti kita mengharapkan RAPBN 2024 lebih bagus dari pada tahun sebelumnya, apakah itu serapannya atau kualitasnya meskipun ditengah tahun politik ditahun 2024 mendatang tetap, para ASN, para pekerja ataupun yang ditunjuk para pejabat ada kenaikan. Diharapkan pengelolaan keuangan dikonsisten dan konstrasi penuh menghadapi kedepannya, agar pengelolan keuangan semakin lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurut Gubernur Al Haris RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen, sudah sewajarnya, karena sudah diimbangi dengan kenaikan harga-harga barang selama ini. "Mengenai kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen, sudah sewajarnya, karena sudah diimbangi dengan kenaikan harga-harga barang selama ini,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, dalam pidatonya Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Sementara itu juga, mengutip Buku Nota RAPBN 2024, belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.077,22 triliun. Belanja tersebut, kata buku itu, belum memperhitungkan kenaikan gaji PNS Pusat dan Daerah, TNI dan Polri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pendapatan negara sebesar Rp. 2.781,3 triliun pada 2024. (*)

Kominfo Provinsi Jambi Gelar Pendampingan Teknis SPBE

Merdekapost.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menggelar acara Pendampingan Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Hotel Aston Jambi Selasa (07/06/2022).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi, Drs.H.Apani Saharudin secara langsung membuka acara tersebut dengan narasumber Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian Pemberdayaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Cahyono Tri Birowo,S.T.,M.T,.

Apani menyambut baik serta memberikan apresiasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai salah satu sarana penunjang dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah, sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan dapat meningkatan pelayanan kepada masyarakat,”ujar Apani.

Apani menuturkan Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah sebagai piloting SPBE oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan penerapan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk terus berusaha meningkatkan penerapan SPBE, begitu juga dengan Kabupaten/Kota memiliki antusiasme yang tinggi dan partisipasi aktif menggambarkan semangat dalam penerapan SPBE.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ir.Nurachmat Herlambang,MMA., melaporkan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, agar pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE, dimana Pemerintah Provinsi Jambi dan 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sudah memiliki Indeks SPBE.

Herlambang menjelaskan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 tahun 2020 bertugas mengkoordinaskan setiap aktivitas pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan SPBE tidak hanya tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi saja, tetapi sudah tugas bersama.

“Dalam melaksanakan SPBE Sangat dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dapat terwujud. Piloting SPBE ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan penerapan SPBE,” jelas Herlambang. (064)

Sekda: Pemprov Jambi akan Kaji Tawaran Calon Investor

Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman

Merdekapost.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H.Sudirman,S.H.,M.H, menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari dan mengkaji ulang terkait calon investor yang akan membangun jalan khusus angkutan batu bara.

Hal tersebut dinyatakan Sekda usai memimpin Rapat bersama Calon Investor Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara oleh PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Jambi, Senin (10/01/2022).

Pemerintah Provinsi Jambi sangat menyambut baik dari para investor yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi, khususnya dalam menanamkan investasi guna pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.

"Kami dengan tangan terbuka menerima para investor yang ingin berinvestasi, karena saat ini Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan jalan khusus angkutan batu bara," ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan pengkajian ulang terhadap tawaran dari para investor terkait pembangunan jalan khusus batu bara. Selama ini, Pemerintah Provinsi Jambi mengalami hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.

"Kami mengharapkan, dengan dari investor yang akan kami kaji ulang ini bisa menjadi salah satu solusi dalam pembangunan jalan khusus angkutan batu bara. Pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan jalan khusus angkutan batu bara, karena selama ini angkutan batu bara melewati jalan jalan umum," jelas Sekda.

Direktur Operasi PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi memaparkan, pembangunan jalan khusus angkutan batu bara ini berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun. Penggunanya adalah untuk pemegang izin usaha pertambangan dengan fungsi agar lebih memperlancar angkutan barang khususnya batu bara, dengan estimasi biaya Rp.1,2-1,5 triliun.

Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik niat kami untuk berinvestasi di Provinsi Jambi terkait pembangunan jalan angkutan khusus batu bara dan komoditas lainnya.

"Kita mengharapkan dengan adanya jalan khusus angkutan batu bara ini, truk truk batubara tidak menggunakan jalan umum lagi karena sudah memiliki jalan khusus," terang Rizki.

Rizki mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama antara lain, penentuan jalur karena harus memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, sampai jalur yang melintasi jalan hutan lindung.

"Kami sangat memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi yaitu mulai dari dukungan pembebasan lahan, dukungan untuk melaksanakan preliminary study dan site survey serta dukungan informasi jaringan khusus berdasarkan tata ruang Provinsi Jambi," ungkap Rizki. (064)

Sekda Provinsi Jambi Buka Rapat Inisiasi Forum Komunikasi UKPBJ

Merdekapost.com - Sekda Provinsi Jambi Sudirman, SH., MH membuka Rapat Inisiasi Pembentukan Forum Komunikasi/ Silaturahmi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Jambi, Selasa (30/11), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Jambi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Jambi, dan pihak OPD terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini, Sekda Provinsi Jambi mengatakan unit pengadaan barang dan jasa merupakan unit sentral dalam pengadaan barang dan jasa.

"Unit pengadaan barang dan jasa ini merupakan unit yang sentral, mengingat tidak sedikit nominal yang akan direalisasikan oleh unit pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu ini menjadi sangat strategis dengan adanya Inisiasi Pembentukan Forum Komunikasi/ Silaturahmi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa," tutur Sekda

Beliau juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi Pembentukan Forum Komunikasi/ Silaturahmi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Jambi.

"Pemerintah Provinsi sangat mengapresiasi kegiatan inisiasi pembentukan forum komunikasi atau forum silaturahmi, pembentukan lembaga ini adalah upaya untuk menguatkan, dan saling komunikasi agar segala persoalan di dalam pengadaan barang dan jasa bisa dikomunikasikan dengan baik," lanjutnya.

Beliau juga berharap pembentukan lembaga ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan antar unit kerja pengadaan barang dan jasa.

"Kita berharap pembentukan lembaga ini bertujuan untuk saling mengingatkan agar pelaksanaan UKPBJ kedepan tidak menyalahgunakan aturan, patuh dan taat pada aturan, lembaga ini juga bisa menjadi lembaga koreksi terkait titik lemah persoalan di UKPBJ, kalau seandainya kelemahan ada di SDM maka tingkatkan kualitas SDM, ketika kendala di persoalan teknis maka tingkatkan kemampuan di persoalan teknis, mudah-mudahan pembentukan lembaga ini bisa menjadi ajang untuk mengatasi persoalan-persoala terkait pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jambi," tutupnya. (064)

Sekda Ajak Masyarakat Gemar Memakan Ikan

Merdekapost.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman, SH, MH Mengajak Masyarakat Provinsi Jambi Gemar memakan ikan, karena ikan kaya akan gizi termasuk produk paling sehat, ajakan demikian disampaikannya saat menghadiri,

puncak peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) yang ke-8, Provinsi Jambi, dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Kamis (25/11/2021)

Harkannas Ke-8 Kali ini dengan tema “Ikan Untuk Generasi Tangguh dan Unggul”.

Ikut Hadir pada kesempatan ini Wakil Ketua II TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih Sudirman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ir. H. Amir Hasbi, ME, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

Pada kesempatan ini Sekda mengucapkan terima makasih kepada Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jambi yang sudah menyiapkan tempat dan terima kasih kepada kepala Dinas Perikanan kabupaten/kota yang sudah hadir.

" Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/ kota untuk tidak berhenti melakukan inovasi ini sudah cukup bagus tapi perlu peningkatan. Perhatian terus dikawal dan yang tidak kalah pentingnya bukan hanya sekedar pembinaan mungkin kalau memang ada modal bantu modalnya karena jangan sampai yang tumbuh dan berkembang itu, mohon maaf hanya itu-itu saja, perlu dipelajari tingkatkan nanti ada kelompok-kelompok lainnya bisa terus diberdayakan Saya yakin dan percaya bahwa dari Dinas Perikanan Kabupaten /Kota sudah melakukan itu tetapi kontrolnya masih kurang perlu bantuan kita bersama." ucap Sekda. (064)

Anggota Dewan Nyaris Baku Hantam Saat Rapat Paripurna, Edi Purwanto Sebut "Itu Dinamika"

Foto Anggota Dewan Cekcok Nyaris Baku Hantam Saat Rapat Paripurna, Edi Purwanto: Itu Dinamika

Merdekapost.com | JAMBI - Adu cekcok terjadi antara anggota dewan DPRD Provinsi Jambi, yaitu Ahmad Fauzi dan Kamaludin Havis saat rapat Paripurna yang digelar pada Senin (13/9/2021) sore.

Ketua DPRD, Edi Purwanto, menyatakan kedua pihak saat ini sudah berdamai. Menurutnya, ini merupakan bagian dari dinamika dalam penyampaian pendapat.

Baca Juga:

Minta Dukungan Bangun Jambi, Gubernur Al Haris Undang Anggota DPRD Fraksi PKB Coffe Morning

"Sudah biasa itu, cara pandang masing-masing orang kan berbeda. Itu bagian dari dinamika, tidak masalah sudah selesai itu, sudah ketawa-ketawa lagi," ungkapnya, usai rapat paripurna.

Ketika ditanya terkait adanya rencana penyertaan modal tambahan bagi Bank Jambi, Edi menjawab itu leading sector gubernur.

Ia pun meminta agar gubernur Jambi harus mengkaji itu dengan matang.

Baca Juga:

Gubernur Jambi Terima 2 Penghargaan Bidang Pertanian dari Wapres

"Dulu kita bahas itu, karena ada surat gubernur. Dan gubernur menghentikan itu sementara."

"Kalau gubernur mau lanjut ya tentu kajian hukumnya harus matang," katanya.

"Secara yuridisnya harus betul dipahami, jangan sampai ada konsekuensi jika itu dilanjutkan. Intinya kami serahkan ke gubernur," pungkasnya.(hza)

Jika Gugatan CE-Ratu Ditolak MK, Pelantikan Gubernur Jambi Bisa Jadi April

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Rahmad Hidayat

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Senin (22/3/2021) besok Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menyampaikan putusan terkait sengketa Pilgub Jambi.

Apakah gugatan Paslon 01 (CE-Ratu) yang menghendaki adanya pemungutan suara ulang (PSU) diterima atau ditolak.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Rahmad Hidayat mengatakan, jika gugatan Paslon 01 ditolak oleh MK, maka proses selanjutnya kembali ke KPU untuk melaksanakan pleno penetapan Paslon terpilih yang hasilnya akan diserahkan ke DPRD untuk diparipurnakan usulan pengangkatan.

Berita Terkait:

Hari Ini, Sengketa Hasil Pilgub Jambi Diputuskan MK, Al Haris dan Cek Endra Siap Terima Keputusan

MK Tolak Gugatan Pilbup Bandung, Kemenangan Dadang-Sahrul Gunawan Sah!

"Karena paripurna pemberhentian kan sudah Pak Fachrori kemarin. Jadi proses itu lagi, setelah itu menunggu Kepres dan jadwal pelantikan," sebut Rahmad.

Dia menambahkan, jika prosesnya seperti itu, dimungkinkan pelantikan bisa dilaksanakan pada bulan April 2021 mendatang.

"Kalau pelantikan diperkirakan serentak kayaknya tidak lama, macam kemarin. Jadwalnya kita belum tahu pasti, tapi pasti ada surat nya menyusul seperti pelantikan tanggal 26 Februari dulu," jelasnya.

Sedangkan jika permohonan Paslon 01 (CE-Ratu) di terima oleh MK, maka kata Rahmad prosesnya akan semakin panjang. Jabatan Pj Gubernur pun akan semakin lama.

Sebab masa jabatan Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni akan berakhir pada saat pelantikan gubernur defenitif hasil Pilkada serentak.

"Kalau ada PSU, kita nunggu itulah lagi, nunggu hasil proses dari KPU, dan belum bisa diperkirakan kapan jadwal pelantikanya," pungkasnya.(adz)

Awalnya Dua Orang, Hari ini Belasan Pelajar SMA Titian Teras Abd. Sayoeti Terpapar Corona

Kampus SMA titian Teras di Muaro Jambi. (ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Sebanyak 19 orang pelajar SMA Titian Teras Abdurrahman Sayuti terkonfirmasi Positif Covid19.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Muarojambi, Afifudin.

"Ya awalnya yang terpapar hanya dua orang dan baru diketahui pagi tadi," ujarnya.

Mendapat informasi itu, kata dia, Dinkes melalui Puskesmas Sungai Duren langsung melakukan tracing ke sekolah itu.

"Sebanyak 153 orang pelajar di tracing, hasilnya dari 153 orang itu ternyata 19 orang terkonfirmasi positif 19," kata Afifudin.

Dijelaskannya, kedua orang yang dikabarkan positif pertama kali itu diketahui setelah keduanya melakukan rapid tes secara mandiri.

Saat ini SMA Titian Teras Abdurrahman Sayoeti diliburkan. Namun semua yang terkonfirmasi tidak dibolehkan pulang dan di isolasi di asrama sekolah itu sendiri.

"Mereka di sana jan memang tinggal di asrama, jadi mereka tidak dibolehkan pulang, tetap diisolasi di sana. Namun mereka yang terkonfirmasi, dipisah tempatnya dengan pelajar lainnya," sebut Afifudin.

Sementara itu rasa kekhawatiran datang dari salah satu wali murid yang anaknya mengenyam pendidikan di SMA tersebut.

"Iya kita sebagai orang tua tentu sangat mengkhawatirkan anak yang di asrama, karena mereka satu tempat tinggal dan saling berinteraksi di asrama itu," kata Harahap.(adz/jpnn)

Ini Alasan Pj Gubernur Wajibkan ASN Pakai Batik Jambi Hari Kamis dan Jumat

Pj Gubernur Jambi Dr Hari Nur Cahaya Murni memakai Batik Jambi saat kunjungan kerjanya ke Tanjabbar. (ist/hms)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI – Untuk membangkitkan semangat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi, Pj Gubernur Jambi mengeluarkan surat edaran untuk mempromosikan batik Jambi dan kue tradisional Jambi di saat event atau seminar.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan promosi kepada orang luar dari Jambi. Mengingat saat ini masih merbaknya pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi yang membuat penurunan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM.

Untuk mendukung itu, Pj Guberbnur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengeluarkan kebijakan, untuk ASN di Provinsi Jambi selalu menggunakan batik Jambi setiap hari Kamis dan Jumat pada saat jam kerja.

“Kita sudah mengeluarkan imbauan itu kepada kabupaten kota untuk memberdayakan UMKM yang ada,” kata dia, Jumat (12/3).

• Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo Terima PWI Jambi Award 2021

• Terlibat Pungli, 3 Personel Polres Batanghari Diamankan Propam Polda

Lanjutnya, selaian batik, kue atau produk UMKM dengan khas Provinsi Jambi juga harus di promosikan melalui beberapa event atau kegiatan, salah satunya yakni rapat dan seminar, workshop dan kegiatan lainnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan batik Jambi tersebut digunakan bukan saat kerja saja, dan bukan hanya untuk ASN saja, namun pihak swasta juga harus menggunakan batik Jambi. “Tidak hanya untuk instansi Pemprov Jambi saja, akan tetapi juga instansi vertikal juga,” kata dia.

Kemudian, Sudirman menyebutkan bahwa untuk saat ini, biasanya setiap hari Jumat para ASN di Pemprov Jambi menggunakan baju olahraga, namun dengan adanya surat edaran tersebut, pihaknya akan mempertegas, bahwa setiap hari Jumat wajib menggunakan batik Jambi.

Ilustrasi : Batik Jambi

“Ini dalam rangka membudayakan batik Jambi dan mempromosikan supaya lebih dikenal lagi di kanca nasional,” tambahnya.

Kemudian, kuliner Jambi juga harus dikenalkan, saat acara tertentu jangan lagi menggunkan produk makanan dari luar seperti roti. Namun harus menggunkan produk UMKM seperti ubi, kacang dan lain sebagainya.

“Jadi kita menonjolkan khas Jambi, kalau ada yang belum melakukan itu, kita ingatkan kembali, untuk sanksi itu belum ada,” pungkasnya.(adz/hms)

Ini Peringatan Kajati Jambi, Johanis: Ingat! Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Penyelewengan Dana Bansos!

Jadi Narasumber, Kajati Jambi Ingatkan Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Penyelewengan Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. (doc/ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Sebagai wujud pelaksanaan fungsi Kejati dalam bidang penegakan hukum, Kejati Jambi rutin mengadakan dialog interaktif.

Satu di antaranya adalah dialog interaktif dalam program Skak Mat Bang El yang dilaksanakan di Kantor Tribun Jambi, Jumat (12/3), dengan topik Tips Penyaluran Dana Bansos yang Aman dan Tidak Melanggar Hukum.

Bertindak sebagai host Bang El (Yunsak El Halcon) dan narasumber Dr. Johanis Tanak, SH. MH. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Sebagai latar belakang, dana bantuan sosial merupakan salah satu program pemerintah yang memberi dampak positif bagi masyarakat jika pelaksanaannya dilakukan dengan baik tentunya.

Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Namun di lapangan banyak sekali muncul kendala serta permasalahan yang terjadi.

Kenyataannya, penyaluran bansos kerap terbentur kendala dan permasalahan. Untuk mensiasati hal tersebut, Kejati Jambi menyampaikan tips penyaluran dana bansos yang aman sehingga terhinda dari permasalahan hukum.

“Masalah yang sering ditemui saat penyaluran dana bansos adalah data penerima bantuan yang tidak update, mulai dari data kependudukan, data pajak, dan lain sebagainya. Selain itu, sosialisasi melalui media elektronik atau pesan whatsapp sehingga hanya masyarakat tertentu yang bisa mengetahui informasi tersebut,” ujar Kajati di sesi pertama.

Kajati Jambi juga menjelaskan kendala lainnya yaitu validasi calon penerima melalui media elektronik (email/ whatsaap) sehingga hanya masyarakat yang memiliki HP berbasis android. Data penyaluran bansos belum terintegrasi dan menyebabkan dobel penerimaan bansos juga menjadi kendala yang kerap terjadi.

• Ini Senjata Baru Kubu Moeldoko Ancam Penjarakan AHY

• Terlibat Pungli, 3 Personel Polres Batanghari Diamankan Propam Polda

Lambatnya penyaluran dana ke masyarakat dan belum adanya kajian yang spesifik terkait penyaluran bansos bisa meningkatkan daya beli masyarakat juga dinilai menjadi kendala yang terjadi selama ini dalam penyaluran dana bansos.

Jadi Narasumber, Kajati Jambi Ingatkan Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Penyelewengan Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19 (istimewa)

Adapun program dana bansos yang ada saat ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako, Bansos Beras (BSB) disalurkan dalam bentuk e-warong, Bansos dari masing masing Pemkab yang berbeda-beda nilainya.

Untuk menyalurkan bansos agar menjadi tepat sasaran, Kajati Jambi menyarankan adanya peninjauan kembali pemberian bantuan berupa barang

“Perlu dibuatkan pula database penerima manfaat dana bansos, agar data penyaluran terintegrasi. Perlu menggunakan transaksi perbankan untuk menghindari penyalahgunaan, karena langsung tepat sasaran pada Penerima Manfaat Bantuan (PMB),” ujarnya.

Sebagai penutup, Kajati Jambi mengingatkan penyelewengan dana bansos untuk dikorupsi hukumannya adalah hukuman mati.

“Negara telah menetapkan hukuman mati bagi pelaku penyelewengan dana bansos karena negara ditetapkan dalam keadaan darurat selama pandemi covid-19,” pesannya.

Johanis Tanak berharap perekonomian Jambi baik, zero kriminal dan zero korupsi sehingga masyarakat menjadi sejahtera.(adz)

Pj. Gubernur Jambi Usulkan Tiga Proyek Prioritas kepada Kepala Bappenas

Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si mengusulkan 3 (tiga) proyek prioritas nasional kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa dalam Rapat Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan Dilaksanakan di Daerah Tahun 2022. (hza/ist)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si mengusulkan 3 (tiga) proyek prioritas nasional kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa dalam Rapat Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan Dilaksanakan di Daerah Tahun 2022.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappenas RI pada Selasa (23/2) sore tersebut diselenggarakan secara virtual melalui tele konferensi video dan diikuti oleh para gubernur se Indonesia, yang dibagi per regional.

Pj. Gubernur Jambi mengikuti dari Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ia didampingi oleh Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman dan Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Donny Iskandar.

Pada kesempatan tersebut, dalam sesi regional Sumatera, setelah arahan dari Kepala Bappenas, Pj.Gubernur Jambi dan para gubernur se Sumatera diberi kesempatan secara bergantian untuk menyampaikan usulan proyek strategis/prioritas kepada Kepala Bappenas.

Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Hari Nur Cahya Murni,M.Si mengusulkan 3 (tiga) proyek prioritas nasional kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa dalam Rapat Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan Dilaksanakan di Daerah Tahun 2022. (Istimewa)

Pj. Gubernur Jambi mengungkapkan, terdapat tiga isu strategis yang harus diselesaikan pada tahun 2022, pertama, belum optimalnya diversifikasi produksi dan rantai nilai komoditas unggulan Provinsi Jambi yang dapat menjadi daya ungkit ekonomi Jambi.

Kedua, belum adanya kawasan strategis yang ideal untuk dikembangkan, dimana dalam RTRW Provinsi Jambi kawasan tersebut telah diarahkan pada Kawasan Ujung Jabung yang terintegrasi dengan rencana Pelabuhan Ujung Jabung. Ketiga, belum meratanya infrastruktur daerah di Provinsi Jambi.

Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Hari Nur Cahya Murni,M.Si mengusulkan 3 (tiga) proyek prioritas nasional kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa dalam Rapat Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan Dilaksanakan di Daerah Tahun 2022.

Selanjutnya, Pj.Gubernur Jambi mengusulkan tiga proyek prioritas nasional pada tahun 2022, untuk dilaksanakan di Provinsi Jambi Jambi, yakni Pertama, terkait prioritas nasional, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, untuk menjawab isu strategis ketidakmerataan infrastruktur daerah di Provinsi Jambi, yaitu dengan mengusulkan jalan tol Sumatera Aceh-Lampung pada ruas Jambi-Rengat dan ruas Betung (Simpang Sekayu) – Betung – Jambi. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi telah menyelesaikan tugasnya untuk penetapan lokasi dan sedang dalam proses pengukuran oleh BPN untuk selanjutnya dilakukan penilaian harga ganti rugi oleh KJPP.

Kedua, jaringan pelabuhan utama terpadu dengan rincian output lanjutan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung serta pembangunan jembatan pada jalan akses menuju pelabuhan tersebut, dan secara simultan mengusulkan agar pembangunan jembatan akses pelabuhan Ujung Jabung yang telah masuk prioritas nasional dapat dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu Jembatan Sungai Rambut sepanjang 600 meter.

Ketiga, akses sanitasi layak dan aman dengan rincian output SPALD- Skala Kota/regional, Spald-T Skala Permukiman dan SPALD-S Skala Kota (IPLT) yang seluruhnya berlokasi di Kota Jambi.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Jambi juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi telah berupaya menurunkan stunting (pertumbuhan kerdil) dan saat ini masuk dalam lima besar daerah dengan stunting terendah di Indonesia. Selanjutnya, Pj. Gubernur Jambi berharap agar ada insentif dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Jambi atas kinerja dalam pananggulangan stunting.

Selain itu, Pj.Gubernur Jambi juga mengharapkan ada insentif bagi Provinsi Jambi atas keberadaan taman nasional-taman nasional di Provinsi Jambi. (Adv | hza).