Siap-Siap Pilpres Dua Putaran

Kala kubu Prabowo-Gibran sedang gencar-gencarnya mengampanyekan pilpres satu putaran, data berbagai lembaga survei justru menunjukkan sebaliknya: pilpres bakal dua putaran. Musababnya, hingga 14 Januari 2024 (sebulan sebelum hari H pencoblosan), elektabilitas Prabowo-Gibran meski tinggi masih berupaya mendekati 50%. Ini berbeda dengan Pilpres 2009. Dulu, sebulan sebelum pencoblosan, elektabilitas SBY-Boediono sudah 67%, dan mereka akhirnya menang satu putaran. 

***

Memandang sepanjang Jl. Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, bertebaran baliho Gerakan Sekali Putaran (GSP) bergambar foto artificial intelligence Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 di Pilpres 2024.

Beberapa baliho itu berisi pesan “Hemat Waktu, Hemat Biaya, Lebih Damai”. Pada bagian bawahnya tertera alamat markas kelompok GSP di Jl. Tegal Parang Selatan I No. 37, Mampang Prapatan, Jaksel, berikut nomor teleponnya. Kontak itu dulu salah nomor Muhammad Qodari, pendiri dan Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer. Kini, nama pengguna pada nomor itu bersalin menjadi GSP.

Sejak pertengahan Desember 2023, Qodari memang menginisiasi GSP guna mengkampanyekan Prabowo-Gibran menang pilpres sekali putaran. Menurutnya, ada 3 alasan untuk membentuk gerakan itu: efisiensi waktu, efektivitas biaya, dan stabilitas keamanan politik.

“Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai Juni 2024,” ujar Qodari dalam keterangan tertulisnya Desember 2023.

M Qodari, inisiator Gerakan Sekali Putaran (GSP). (Foto: kumparan)

Walau GSP baru muncul pertengahan Desember, Qodari sudah menggaungkan pilpres sekali putaran sejak awal November. Wacana itu ia lontarkan berbasis data survei lembaganya, Indo Barometer, pada 25–31 Oktober 2023, yang menangkap elektabilitas Prabowo-Gibran pada angka 34,2%, di atas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (18,3%) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (26,2%); sementara 21,3% responden ketika itu belum memutuskan pilihan atau merahasiakan pilihannya.

Qodari berasumsi, ketika suara 21,3% undecided voters itu tersebar ke tiap pasangan calon dengan distribusi suara tertinggi untuk paslon yang elektabilitasnya tertinggi (Prabowo-Gibran) dan distribusi suara terendah untuk paslon yang elektabilitasnya rendah, maka elektabilitas Prabowo-Gibran bisa mencapai 43,5%, tetap di atas Ganjar-Mahfud yang ditaksir 33,3% dan Anies-Muhaimin yang diprediksi 23,2%.

“Dengan data ini, bisa ada potensi pilpres satu putaran,” kata Qodari dalam sebuah diskusi di KAHMI Center, Jakarta Selatan, 10 November 2023.

Baliho Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Tegal Parang, Jakarta Selata. (Foto: kumparan)

Kampanye satu putaran terus digaungkan kubu Prabowo-Gibran sejak sejumlah lembaga survei merilis kenaikan pesat elektabilitas mereka pada awal November 2023 sampai saat ini. Temuan sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran berada di rentang 39%-48%.

Bila melihat data tersebut, Prabowo-Gibran butuh 3–11% suara lagi untuk bisa menang satu putaran. Sesuai Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, apabila pilpres diikuti lebih dari dua paslon, pemenangnya harus memperoleh suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi di lebih dari setengah dari total jumlah provinsi di Indonesia (minimal 20 dari 38 provinsi).

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dua paslon teratas akan bertarung lagi di putaran kedua.

Jalan Sehat Satu Putaran di Makassar, Sulawesi Selatan, 25 November 2023. Foto: ANTARA

Menurut Prabowo, pilpres cukup satu putaran untuk menghemat uang negara. Berdasarkan hitungan timnya, pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran hingga Rp 27 triliun.

Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa anggaran pilpres telah tersedia Rp 76,6 triliun, dan jumlah itu sudah termasuk untuk putaran kedua. Kemenkeu dan Kemendagri pun sejak awal menegaskan ketersediaan dana Pilpres hingga putaran kedua.

“Kami sudah menyediakan dana cukup kok, tenang saja, termasuk kalau ada putaran kedua. Jadi [anggaran] sudah siap, tinggal [berdoa] semoga yang terbaik buat Indonesia,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, 10 Oktober 2023.

Petugas melipat surat suara Pilpres 2024 di Gudang Sarinah, Jakarta Selatan). Foto: kumparan

Elektabilitas Prabowo-Gibran Sulit Tembus 50%

Sejumlah lembaga seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Indikator Politik, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) berpendapat bahwa keinginan pilpres satu putaran tidak mudah terealisasi. Penilaian itu didasarkan pada data elektabilitas paslon hasil survei masing-masing lembaga.

Peluang terbesar, menurut data tiga lembaga tersebut, adalah Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Senior Fellow CSIS Philips J. Vermonte menyimpulkan, elektabilitas Prabowo-Gibran sulit mencapai 50% dalam rentang waktu jelang pencoblosan yang tinggal sebulan. Pencobolosan putaran pertama bakal berlangsung 14 Februari 2024.

Survei CSIS 13–18 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 43,7%, diikuti Anies-Muhaimin (26,1%) dan Ganjar-Mahfud (19,4%). Angka 43,7% yang dikantongi Prabowo-Gibran itu, dinilai sudah optimal dan sulit menanjak kecuali terjadi peristiwa khusus yang dampaknya membuat paslon nomor 2 itu meraih simpati luar biasa banyak dalam waktu singkat.

“Kalau menggunakan data hari ini, bagi sebagian pihak yang mengatakan bisa satu putaran, itu agak berat. Asalkan salah satu kandidat di posisi 2 dan 3 tidak drop jauh sekali, [elektabilitas akan tetap di kisaran itu],” ujar Phillips dalam Info A1 kumparan, Selasa (2/1).

Debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, 7 Januari 2024. Foto: kumparan

Elektabilitas paslon, menurut CSIS, tak lepas dari faktor debat capres dan cawapres. Debat bisa memengaruhi keputusan sebagian pemilih yang membuat wacana pilpres satu putaran sulit terwujud.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes memaparkan hasil survei lembaganya yang menunjukkan, 49,8% responden mengaku menonton debat pertama calon presiden. Dari angka tersebut, sekitar 75,2% responden sudah mantap dengan pilihannya, namun 24,8% responden masih mungkin mengubah pilihan (swing voters).

Secara rinci, 10,2% responden baru akan menentukan pilihan pada hari pencoblosan, 5,8% responden setelah menonton debat perdana, 4,8% responden seminggu sebelum pemilihan, dan 4% sisanya sebulan sebelum pemilihan.

“Debat bisa menyebabkan penggerusan dukungan pemilih pada kandidat yang sudah mereka pilih sebelum debat berlangsung, atau bisa juga memoderasi atau mengoreksi pilihan seseorang,” ujar Arya dalam keterangannya.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan juga menganggap peluang pilpres dua putaran lebih besar dibanding satu putaran. Survei LSI pada 3–5 Desember 2023 menunjukkan, elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 45,6%, Ganjar-Mahfud 23,8%, dan Anies-Muhaimin 22,3%. Sementara 8,3% sisanya ialah suara responden yang tidak menjawab (undecided voters).

Apabila merujuk pada data LSI itu, Prabowo-Gibran butuh sekitar 6% untuk merealisasikan satu putaran. Sumber pertama yang bisa menambal kekurangan itu adalah 8,3% suara undecided voters. Padahal, dalam kalkulasi rasional, sulit untuk mengambil seluruh suara undecided voters. Lumrahnya, suara di kelompok ini terbagi rata ke masing-masing paslon.

Skenario kedua, Prabowo-Gibran mengambil suara dari pemilih Ganjar-Mahfud. Namun, upaya ini juga tidak mudah lantaran mayoritas pemilih Ganjar-Mahfud merupakan pendukung PDIP yang sangat loyal. Dengan demikian, dua sumber suara yang diharapkan dapat mengerek elektabilitas Prabowo-Gibran dalam waktu singkat sama-sama sulit diraih.

Di sisi lain, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan berbagai strategi kampanyenya justru bisa menggerus basis suara Prabowo-Gibran, sebab—berdasarkan data LSI—mayoritas pemilih AMIN (39,3%) merupakan pemilih Prabowo di Pilpres 2019.

Stagnasi Elektabilitas Prabowo-Gibran Jadi Peluang Bagi Paslon Lain

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai, kepastian pilpres berlangsung satu atau dua putaran bergantung pada hasil survei terbaru yang akan dirilis dalam waktu dekat—kurang dari sebulan sebelum hari pencoblosan.

Sejauh ini, hasil survei Indikator menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 45,8% pada akhir November 2023, dan naik sedikit menjadi 46,7% pada akhir Desember 2023. Kenaikan tipis 0,9% selama sebulan itu memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran relatif stagnan.

“Andaikan angka pada survei berikutnya tidak jauh berbeda dari 45–46%, berarti sulit mengatakan bahwa pilpres akan selesai dalam satu putaran. Mungkin [elektabilitas paslon] 02 sudah stagnan, mentok,” ujar Bawono di kawasan Senopati, Jaksel, Selasa (9/1).

Ia memandang, stagnasi elektabilitas Prabowo-Gibran disebabkan oleh lompatan suara mereka yang terjadi lebih dulu dibanding dua paslon lain. Berdasarkan catatan Indikator, elektabilitas Prabowo pada Oktober 2023, sebelum berpasangan dengan Gibran, ialah 37%. Angka itu lalu melesat menjadi 45,8% dalam survei pada akhir November 2023, ketika Prabowo telah resmi menggandeng Gibran sebagai cawapres.

Kenaikan itu berasal dari pemilih Jokowi yang non-PDIP di Pipres 2019. Rekaman data Indikator menunjukkan, dari 55,5% suara Jokowi pada Pilpres 2019, 31,5% di antaranya merupakan pemilih non-PDIP. Nah, 53,6% dari 31,5% suara non-PDIP tersebut kini beralih ke Prabowo-Gibran.

“Limpahan suara pemilih Jokowi yang lari ke Pak Prabowo sudah maksimal. Kalau [angka pada] hasil survei berikutnya enggak jauh beda, maka dengan sisa waktu 30 hari, rasa-rasanya sulit pilpres satu putaran.” - Bawono Kumoro, Indikator Politik

Anies Baswedan berorasi di hadapan relawan di Cipondoh, Tangerang, 2 Desember 2023. Foto: ANTARA FOTO

Bawono menganalisis, tren stagnan Prabowo-Gibran bisa dimanfaatkan paslon AMIN dan Ganjar-Mahfud untuk memaksimalkan upaya melaju ke putaran kedua.

Ganjar-Mahfud bisa mencoba menarik kembali basis pemilih Jokowi—khususnya yang dari PDIP—ke kubu mereka. Saat ini, menurut Indikator, ada 20,6% pemilih Jokowi dari PDIP yang terpincut Prabowo-Gibran.

Adapun AMIN bisa mencoba meyakinkan pemilih Prabowo yang anti-Jokowi pada Pilpres 2019 agar kini pun tetap setia pada agenda perubahan.

Sesungguhnya wacana pilpres satu putaran bukan kali ini saja terjadi. Pada Pilpres 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono juga mengampanyekan satu putaran walau pilpres diikuti tiga paslon. Kala itu, SBY-Boediono bersaing dengan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Namun, elektabilitas calon terkuat pada Pilpres 2009 berbeda dengan saat ini. Merujuk pada survei LSI, tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2009, elektabilitas SBY-Boediono sudah di atas 50%, tepatnya 59%. Elektabilitas pasangan itu bahkan pernah menyentuh angka 75% ketika disurvei.

Sebulan sebelum pencoblosan, elektabilitas SBY-Boediono naik lagi menjadi 67%, jauh di atas Mega-Pro (16%) dan JK-Win (8%). Beberapa hari sebelum pencoblosan, angkanya ialah 63% untuk SBY-Boediono, 21% untuk Mega-Pro, dan 11% untuk JK-Win.

Pada akhirnya, dalam penghitungan resmi KPU, SBY-Boediono meraih 60,80% suara, Mega-Pro 26,79%, dan JK-Win 12,41%. Raupan suara itu tak berbeda jauh dengan hasil survei elektabilitas paslon sebelum hari H pencoblosan.

SBY dan Boediono saat Pilpres 2009 Foto: AFP

“Ketika itu hasil survei menunjukkan SBY-Boediono sudah di atas 50%, jadi tinggal dikampanyekan, digaungkan [lebih kencang]. Kalau sekarang ini kan [Prabowo-Gibran] belum [50%],” ucap Bawono.

Dari realitas itu, menurut pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, wacana satu putaran adalah prematur dan menabrak teori peluang.

Namun, Jubir TKN Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menepis anggapan elektabilitas jagoannya stagnan. Ia menyebut bahwa pada beberapa survei, elektabilitas Prabowo-Gibran masih cenderung naik. Bahkan, merujuk pada hasil survei Ipsos periode 27 Desember 2023–5 Januari 2024, Hasan makin yakin Prabowo-Gibran bisa menang 1satu putaran

Survei Ipsos mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran 48,05%, AMIN 21,80%, dan Ganjar-Mahfud 18,35%; sedangkan sisanya yang 11,80% adalah suara responden yang tidak menjawab.

“Kami berusaha seoptimal mungkin menyederhanakan kompetisi biar selesai lebih cepat; biar kita bisa melanjutkan hidup lebih cepat; masyarakat tidak terus-menerus dalam ketegangan,” kata pendiri lembaga survei Cyrus Network itu.

Sekretariat Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Tegal Parang, Jakarta Selatan. Foto:  kumparan

Dugaan “Operasi Cipta Kondisi” di Balik Gerakan Satu Putaran

Keyakinan menang satu putaran di kubu Prabowo-Gibran diduga tim AMIN dan Ganjar-Mahfud sebagai upaya cipta kondisi opini publik.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, menduga ada 2 alasan yang melatarbelakangi masifnya narasi satu putaran dengan memanfaatkan survei. Pertama, ia menilai kampanye satu putaran sebagai strategi efek ikut-ikutan (bandwagon effect).

“Mencoba memengaruhi pemilih. Masyarakat umum suka ikut yang menang. Kalau digembar-gemborkan menang, maka swing voters akan pindah ke kereta yang menuju kemenangan,” kata Ammarsjah, Kamis (11/1).

Kedua, ia menduga ada operasi menggunakan survei untuk menjustifikasi pilpres satu putaran. Padahal, bisa saja satu putaran itu diwarnai dengan kecurangan.

“Lembaga survei ‘dipaksa’ mengejar supaya [elektabilitas Prabowo-Gibran] bisa sampai 51%. Ada upaya memaksakan satu putaran. Saya melihat ada kecenderungan ke sana, tapi semoga tidak,” ucapnya.

Ia melanjutkan, proses survei bukan tak mungkin diam-diam diintervensi, misalnya bila responden yang disurvei telah di-treatment dengan bansos sebelum survei; atau petugas survei yang mendatangi rumah warga “dipaksa” didampingi aparat selama proses pengambilan data.

Konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, 30 Desember 2023. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Ammarsjah sendiri lebih percaya pada hasil survei internal TPN yang dirilis akhir Desember 2023. Dari survei itu, elektabilitas Prabowo-Gibran maksimal di angka 41,1%, sedangkan Ganjar-Mahfud 37% dan AMIN 21,7%.

Ammarsjah mengumpamakan elektabilitas Prabowo-Gibran seperti “harga saham yang sudah mentok dan overvalue.”

Senada, Jubir Timnas AMIN Muhammad Iqbal menyatakan, hasil survei internal mereka menemukan elektabilitas Prabowo-Gibran tak lebih dari 40%, sedangkan AMIN di kisaran 30%. Dari data itu, Iqbal memandang narasi satu putaran merupakan propaganda kubu Prabowo-Gibran untuk menutupi kekhawatiran mereka atas pilpres dua putaran.

“Kalau yakin satu putaran, tidak perlu berkoar-koar, cukup bekerja,” ujarnya.

Philips Vermonte yang juga Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) mengatakan, memang bisa saja survei dipakai untuk menggiring opini. Namun, jika terlalu banyak survei yang dijadikan alat untuk memperkuat narasi tertentu, maka hasilnya akan kontraproduktif.

Hasil survei Starpoll soal elektabilitas capres-cawapres yang dirilis 4 Januari 2024. Foto: Starpoll

Sinyal Kuat Koalisi Anies dan Ganjar

Kampanye satu putaran juga disinyalir sebagai upaya Prabowo-Gibran menghindari berhadapan dengan gabungan kekuatan AMIN dan Ganjar-Mahfud di putaran kedua. Terlebih, kubu 1 dan 3 sudah sama-sama terbuka melempar kode koalisi.

“Secara psikologis, [menghadapi Anies plus Ganjar] memang mengerikan buat 02… sehingga lebih baik selesai satu putaran ketimbang lanjut putaran kedua di mana kemungkinan rival-rivalnya bersatu,” kata Bawono dari Indikator Politik.

Meski demikian, Bawono maupun Djayadi memandang potensi koalisi kubu Anies dan Ganjar memiliki tantangan tersendiri. Di tingkat elite partai, kunci koalisi ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Padahal, hubungan politik Mega dan Paloh tak begitu baik sejak 2019.

Terakhir kali ada elite PDIP yang menemui Paloh bukanlah Megawati sendiri, melainkan putrinya, Puan Maharani, pada Agustus 2022 di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Kini pun, menurut sumber, kemungkinan akan ada pertemuan Surya dan Puan terkait penjajakan koalisi putaran dua.

Puan Maharani dan Surya Paloh bertemu di NasDem Tower, 22 Agustus 2022. Foto: kumparan

Tantangan lain bagi kubu 1 dan 3 di tingkat elite, menurut Djayadi, adalah fakta sejarah bahwa PKS belum pernah sekalipun berkoalisi dengan PDIP dalam pilpres. Namun, bukan tak mungkin itu terjadi, seperti PKS dan PKB yang baru kali ini berkoalisi mengusung AMIN.

Pun begitu, bila AMIN tak lolos ke putaran dua, PKB dan PKS bisa saja tak merapat ke Ganjar, tapi justru ke Prabowo dengan pertimbangan historis.

“Jadi, tidak semudah itu bersekutu di tingkat elite. Terlalu complicated. Apalagi kalau sudah keluar hasil pileg dan tersisa second round pilpres, partai-partai [yang capres-cawapresnya tersingkir di putaran pertama] sepertinya sudah enggak terlalu bernafsu. Yang penting sudah dapat kursi parlemen,” kata Bawono.

Jika pun terjadi kesepakatan di tingkat elite, suara pemilih bisa berbeda dengan elite. CSIS menemukan kesolidan pemilih partai pendukung paslon 1 terhadap AMIN ada di kisaran 59,3%, dan kesolidan pemilih partai pendukung paslon 3 terhadap Ganjar-Mahfud di angka 56,7%. Tingkat kesolidan tertinggi ada pada paslon 2 di angka 71,1%.

Jadi, ujar Djayadi, kesepakatan elite partai di putaran dua bakal menghadapi tantangan secara ideologis dan emosional di akar rumput.

Capres Prabowo Subianto menghadiri acara Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Lampung, Kamis (11/1). Foto: Dok. Istimewa

Pemilih Ganjar-Mahfud secara ideologis lebih dekat dengan pemilih Prabowo-Gibran. Dalam simulasi survei LSI, jika Ganjar-Mahfud tak lolos putaran kedua, separuh basisnya (50,1%) akan pindah ke Prabowo, sedangkan 25,3% pindah ke Anies.

Pemilih Anies yang cenderung anti-Jokowi dan anti-PDIP juga secara emosional lebih dekat ke Prabowo. Simulasi LSI memproyeksikan basis suara Anies akan lebih banyak yang pindah ke Prabowo (46,2%), sementara yang pindah ke Ganjar 20,4%; dan sisanya (33,4%) belum menentukan pilihan.

“Untuk memenangi pertarungan melawan Prabowo, kubu 1 dan 3 di tingkat akar rumput harus bersatu 90–100%. Kalau hanya 50%, tidak cukup untuk menang.”

- Djayadi Hanan, LSI

Menanggapi soal tantangan koalisi kubu 1 dan 3 di putaran dua, Ammarsjah menyebut ada titik temu antar kedua paslon, baik di tingkat elite maupun akar rumput. Meski PDIP dan PKS belum pernah bersekutu, namun di kubu AMIN ada PKB dan NasDem yang pernah bersama-sama PDIP selama 10 tahun terakhir.

“Proposal awal NasDem itu Ganjar-Anies, tapi ditolak Pak Jokowi. Bukan Bu Megawati yang enggak mau Anies,” tegas Ammarsjah.

Sementara di akar rumput, Ammarsjah memandang pendukung Ganjar-Mahfud dan AMIN sama-sama pemilih rasional. Mereka bakal mendukung paslon yang mengusung kampanye substantif, bukan gimik semata.

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo berbincang dengan capres nomor 01 Anies Baswedan saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: kumparan

Di sisi Timnas AMIN, segala tantangan bukan berarti menghambat rencana koalisi kedua kubu.

“Kami meyakini kepentingan nasional adalah salah satu tujuan utama,” ucap Iqbal.

Tidak perlu memaksakan satu putaran. Jangan sampai karena ambisi satu putaran, lalu ada pemaksaan. Biarkan saja pemilu berlangsung secara natural... Djayadi Hanan (LSI)

(Editor : Aldie Prasetya  | Sumber : Kumparan.com) 

KPK Kumpulkan 3 Capres Rabu Besok, Apa yang akan Dibahas?

Ketua KPK Nawawi Pomolango di Konferensi Pers Kinerja 2023 dan Arah Kebijakan 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). (Foto: kumparan)

JAKARTA - KPK akan menggelar kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) dengan mengundang 3 capres yang bertarung di Pilpres 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (17/1) besok.

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja KPK dalam upaya perlawanan terhadap korupsi yakni PAKU Integritas.

"Tadi ditanyakan mengenai rencana kegiatan PAKU Integritas besok, itu adalah bagian dari program kerja KPK PAKU Integritas," kata Nawawi saat Konferensi Pers Kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).

"Itu sudah bagian dari program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat," lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nawawi mengungkapkan bahwa nantinya KPK akan menyampaikan problem dan hambatan yang ditemukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lewat itu, ia berharap ketiga capres dapat menunjukkan komitmen yang akan mereka perbuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Jadi tidak ada, format seperti debat itu, kami pastikan itu tidak ada. Kemudian bukan juga adu program, enggak. Forum itu kita maksudkan lembaga [KPK] ingin menyampaikan kepada calon ini, problem apa saja, hambatan apa saja yang kita temukan dalam upaya pemberantasan korupsi," terangnya.

"Sejumlah persoalan itu kita hadapkan pada mereka. Apakah kelak kemudian kalau satu di antara mereka terpilih, komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang kami sebutkan tadi. Dan barangkali bisa ditambahkan oleh 3 calon, apa lagi yang akan mereka perbuat selain yang kami permasalahkan tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi," bebernya.

Nawawi mengungkapkan, KPK juga telah mendapat lampu hijau dari KPU untuk menggelar kegiatan tersebut. Atas izin tersebutlah, KPK menghadirkan ketiga capres besok. 

"Kita sudah mendapatkan semacam restu lah dari penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Karena ketiga pasangan ini kan memang ada domain kekuasaan KPU, kalau KPU bilang enggak boleh, ya [berarti] enggak boleh, kita gak bisa jalani," jelasnya.

"Kita sudah mendapatkan lampu hijau bahwa itu bisa dilaksanakan," pungkas Nawawi.

KPK mengundang tiga capres terkait pembekalan pencegahan korupsi. Acara tersebut diagendakan pada 17 Januari 2024.

"Iya betul. Acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (9/1).

“Informasi yang kami peroleh diagendakan pada Rabu (17/1/2024) di gedung Merah Putih KPK,” tambah dia. (hza | Sumber: Kumparan.com )

Viral!!! Wakanda No More Artinya Apa? Ini Istilah Gaul dari Anies Baswedan

Anies Baswedan sebut "Wakanda no more, Indonesia foever: dalam Debat Capres 2024. Foto: YouTube/Anies Baswedan

MERDEKAPOST.COM - Wakanda no more artinya apa menjadi pertanyaan banyak orang. Istilah "Wakanda no more, Indonesia forever" mendadak viral setelah calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, melontarkan kata-kata ini dalam Debat Capres 2024 yang digelar pada Selasa malam, (12/12). 

Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan pesan untuk para generasi muda dan mengimbau mereka agar bisa memilih pemimpin yang serius. 

"Bagi anak-anak muda, kita semua ini Pemilu masa depan. Anda adalah pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius jadi presiden, bukan yang bermain-main jadi presiden," ujar Anies.

Tidak sedikit warganet di Twitter yang menyebut bahwa ucapan Anies tersebut secara tersirat mengarah pada lawannya, Prabowo Subianto, yang sering kali diasosiasikan dengan sebutan "gemoy" yang artinya "gemas".

Lebih lanjut, Anies menambahkan, "Ketika kita bicara tentang masa depan, maka saya sampaikan bahwa kebebasan berpendapat dijamin, kita tidak diizinkan (menjadi) orang takut. Maka dari itu, saya sampaikan, 'Wakanda no more, Indonesia forever.'"

Istilah "Wakanda no more, Indonesia forever" yang diucapkan oleh Anies tersebut kemudian menjadi populer di media sosial. Untuk mengetahui artinya, simak penjelasan berikut ini.

Wakanda No More Artinya Apa?

Kata Wakanda berasal dari film Marvel berjudul Black Panther. Foto: Black Panther: Wakanda Forever

Kata Wakanda berasal dari film Marvel berjudul Black Panther. Foto: Black Panther: Wakanda Forever

Secara harfiah, Wakanda no more artinya dalam bahasa Indonesia adalah "tidak ada lagi Wakanda". Kata "Wakanda" ini berasal dari sebuah film besutan Marvel yang berjudul "Black Panther".

Mengutip laman Dictionary.com, Wakanda adalah sebuah negeri fantasi dalam film Marvel yang menjadi tanah kelahiran bagi superhero dengan julukan "Black Panther". 

Wakanda digambarkan sebagai tempat di mana penduduknya sangat menghargai budaya, tetapi kotanya juga sangat maju secara teknologi. Warganet di Indonesia kemudian mengadopsi kata ini sebagai ekspresi sehari-hari.

Dalam penggunaan sehari-hari, kata "Wakanda" adalah sebutan lain dari nama negara Indonesia. Istilah ini banyak ditemukan dalam caption dan kolom komentar di berbagai platform media sosial.

Umumnya, kata "Wakanda" digunakan oleh masyarakat Tanah Air untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah atau perilaku sesama warganya. 

Sebagai contoh, seorang pengguna Twitter membuat cuitan, "Hanya di negari Wakanda, orang yang salah asal cantik atau tampan pasti selalu dibela."

Pada intinya, "Wakanda" berfungsi sebagai sebuah ungkapan atau komentar terhadap segala sesuatu yang memiliki stigma negatif di dalam negeri. 

Penggunaan istilah ini menjadi cara bagi warga Indonesia untuk mengekspresikan kekecewaan atau mengkritik berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola negara.

Jadi, dengan Anies menyebut "Wakanda no more, Indonesia forever" artinya adalah tidak ada lagi sebutan untuk Wakanda, tetapi hanya Indonesia selamanya. 

Kata-kata tersebut merujuk pada pesan Anies bahwa di masa depan (dengan makna tersirat untuk memilihnya sebagai presiden), setiap orang memiliki kebebasan berpendapat sehingga tidak perlu lagi merasa takut. Sebab, di masa depan tidak ada lagi "Wakanda", tapi hanya "Indonesia".(hza)

Ganjar: Kami Tak Bisa Kontrol Alat Negara, Tapi Bergerak dengan Rakyat

Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yakin gerakan rakyat yang mendukungnya bisa menang melawan pihak-pihak yang saat ini berkuasa dan memiliki alat negara. (CNN)

Semarang |  Merdekapost.com - Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yakin gerakan rakyat yang mendukungnya bisa menang melawan pihak-pihak yang saat ini berkuasa dan memiliki alat negara.

Pernyataan Ganjar ini disampaikan saat berorasi di acara Deklarasi Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Tengah di GOR Jatidiri Semarang pada Sabtu (4/11).

"Kami tidak punya pasukan khusus, kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat, bersatu, untuk apa ? Untuk menang. Apakah kalau menang selesai ? Tidak", ujar Ganjar.

Ganjar juga mengajak pendukungnya untuk berani melawan bila mengalami tekanan khususnya mereka yang setia mendukung dirinya dengan Mahfud MD.

"Kita bukan orang-orang yang bisa diinjak, kita bukan orang yang bisa ditendang, bukan orang yang bisa ditekan. Kita satukan pikiran dan kekuatan, mari kita semua bergerak. Matanya kekuatan, telinga kekuatan rakyat dan menjadi gerakan pemenangan. Kalau ada yang menekan panjenengan, laporkan", tambah Ganjar.

Lihat Juga :

Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Di acara yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan saat ini telah muncul fenomena kawan lama menjadi lawan baru.

"Jangan takut lawannya, sekarang ada teman jadi lawan, kawan jadi lawan, kita tetap pilih Ganjar-Mahfud", ujar Puan.

Puan menyebut ajakan memilih Ganjar-Mahfud lebih pada mewujudkan Indonesia lebih maju bahkan Indonesia Emas di tahun-tahun mendatang.

Berita Lainnya:

Jimly Sebut Bakal Umumkan Hasil Pemeriksaan 9 Hakim MK Pekan Depan

Ini 14 Negara yang Menolak Gencatan Senjata Israel-Hamas

https://www.merdekapost.com/2023/11/ternyata-semangka-jadi-simbol-palestina.html

"Bicara masa depan Indonesia, bisa nggak kita memenangkan Ganjar Mahfud. Semuanya demi Indonesia yang lebih maju bahkan Indonesia Emas ke depannya", teriak Puan.

Di akhir orasinya, Puan menutup dengan ajakan para kader simpatisan PDI Perjuangan dan koalisinya yakni PPP, Hanura dan Perindo untuk bergerak langsung mengetuk hati rakyat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Saya minta semua hadir pada kesempatan ini, ketuk satu-satu semua pintu rakyat, hari rakyat, gotong-royong, katakan bahwa pemimpin kita akan pilih adalah yang bekerja sebesar-sebesarnya, sebisanya sekerasnya, adalah untuk rakyat Indonesia", tegas Puan.

(adz | Sumber: CNN INDONESIA)

Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Jimly Asshiddiqie menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih mempraktikkan feodalisme. (ist)

Jimly " Indonesia Itu Republik Tapi Perilakunya Kerajaan"

Makassar | Merdekapost.com - Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyinggung politik dinasti yang ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2024. Dia menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih menggunakan sistem feodal.

Hal itu disampaikan Jimly di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden, Prabowo Subianto di Makassar, Sulawesi, Sabtu (4/11).

"Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya, tapi perilaku politiknya republik, nah, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilakunya republik sehingga mudah bagi anda berubah jadi republik. Indonesia tidak begitu saya bilang, Indonesia itu republik tapi kelakuannya kerajaan," kata Jimly.

Sebagai orang berintelektual kata Jimly harusnya melihat secara objektif sebagai fenomena.

"Itu menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah, bukan cuman satu semuanya. Jadi kita tidak menyalahkan partai a, partai b, tidak bisa. Tapi kita harus melihat sebagai fenomena yang harus dicarikan solusinya jangka panjangnya. Bukan saling menyalahkan," ungkapnya.

"Ini semua feodal ini lalu bicara dinasti, nah ini dinasti semua. Tidak usah saya sebut partainya, kalian sudah paham," sambungnya.

Lihat Juga : Cak Imin Ungkap Survei Terbaru, Klaim Ada Peluang Menang 1 Putaran

Seharusnya kata Jimly kita harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melalukan modernisasi, termasuk modernisasi budaya politik. Ini persoalan serius.

"Kalau budaya politik kita sudah dewasa sudah modern. Contoh Obama kampanye untuk Hilary, kalah, artinya presiden yang sudah tidak menjabat tidak berpengaruh lagi. Karena budaya feodalnya sudah tidak berpengaruh yang kedua institusi politiknya sudah kuat. Nah, kita ini budaya politiknya masih feodal, institusinya masih lemah, masih tergantung figur ini problem kita," jelasnya.

Saat ini, lanjut Jimly persoalan yang dihadapi adalah perbaikan kualitas institusi berbangsa dan bernegara harus dibenahi.

"Inilah konflik kepentingan institusi ini menjadi sumber suburnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi. Jadi tantangan bagi kita memberi dukungan pada capres sambil kita memberi masukan. Mudah murahan beliau-beliau ini ketika menjadi presiden, ini memikirkan kepentingan penataan kembali jangka panjang. Bukan saling berebutan untuk menikmati, bukan berebutan sharing dengan tangan di atas. Mudah-mudahan tokoh seperti Pak Prabowo ini bukan untuk menikmati tapi, caring dan sharing," pungkasnya.

Prabowo Subianto saat ini menjadi sorotan karena dinilai telah melanggengkan dinasti politik Jokowi dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya.

Prabowo menyebut politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi di sejumlah parpol termasuk PDIP. Pernyataan itu Prabowo sampaikan usai menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

"Kalau kita jujur, Anda lihat semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif," kata Prabowo.

Lihat Juga :

Ini Para Tokoh yang Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies

Prabowo mengakui bahwa dirinya juga bagian dari politik dinasti karena putra dari Sumitro Djojohadikusumo dan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Namun demikian, ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dinasti keluarganya ingin mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia.

Adapun Sumitro Djojohadikusumo merupakan menteri di era Orde Baru sementara Raden Mas Margono Djojohadikusumo adalah pendiri Bank BNI. Pernah pula menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

"Pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti pada negara dan bangsa, salahnya apa? jangan dipolitisasi, ya kan," ujar Prabowo.(*)

(Editor : Aldie Prasetya | Sumber: CNN Indonesia)

Anies Titip Pesan Netralitas Saat Makan Siang Bareng 3 Capres, Ini Kata Jokowi

Jakarta - Presiden Jokowi makan siang bersama tiga capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Anies menyampaikan kerap bertemu dengan orang yang sayang dengan Jokowi dan menitipkan pesan jaga netralitas.

"Kami tadi sampaikan pada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan pada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres, pemilu," kata Anies, usai makan bersama Jokowi, di Istana, Senin (30/10/2023).

Baca Juga: 

Jokowi Makan Siang Bareng Anies-Ganjar-Prabowo di Istana

Foto: Presiden Joko Widodo mengadakan silaturahmi dengan tiga bakal calon presiden yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023). (Doc | CNBC Indonesia)

Jakarta  | Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo mengadakan silaturahmi dengan tiga bakal calon presiden yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Ketiga bacapres itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pantauan Media, pukul 12.40 WIB, tampak Jokowi bersama Anies, Ganjar, dan Prabowo, sedang menyantap menu makanan dan minuman yang disediakan. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan pers yang diberikan dan media masih menunggu persamuhan tersebut selesai.

Sebelumnya, kabar tiga capres diundang Jokowi makan siang di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikabarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

"Ketiga bakal capres diundang serentak oleh Presiden ke Istana. Silaturahmi," kata Hermawi, Senin (30/10/2023).

(Sumber: CNBC Indonesia || Editor: Heri Zaldi)

Dahnil harus membuktikan kepemilikan Tiga Mobil yang digunakan oleh Prabowo dan timnya Saat Mendaftar Capres ke KPU RI

 

Kendaraan operasional satuan TNI 4x4 WD Maung produksi PT Pindad yang digunakan Capres Prabowo mendaftar Capres ke KPU

Merdekapost.com - Pasangan capres cawapres Prabowo-Gibran telah resmi mendaftarkan diri ke KPU RI, Rabu (25/10) siang tadi. Keduanya menaiki kendaraan taktis (rantis) Maung saat menuju KPU. Prabowo sempat menjelaskan bahwa rantis Maung yang dinaikinya merupakan karya anak bangsa.

Diketahui Maung adalah rantis yang diproduksi oleh perusahaan BUMN yaitu PT Pindad. Rantis ini telah mulai diproduksi secara massal pada 2020, Kemenhan yang dipimpin Prabowo sendiri telah memesan 5.000 Maung buat Pejabat Hingga Prajurit TNI. sementara harga rantis ini pada saat diluncurkan adalah Rp 600 Juta sampai dengan Rp 700 Juta per unitnya untuk versi sipil, sedangkan untuk versi militer di atas Rp 1 Milyar sesuai spesifikasi yang diminta.

Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan soal rantis Maung yang dipakai Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke KPU, Dahnil menyebut rantis Maung yang digunakan Prabowo dan Gibran bukan mobil dinas, melainkan mobil pribadi.

Namun dalam catatan LHKPN terakhir yang dilaporkan Prabowo di tahun 2022, totalnya aset kendaraannya bernilai sebesar Rp1,25 miliar. Prabowo memiliki total delapan unit kendaraan yang tercaatat dalam LHKPN-nya. Diantara delapan kendaraan tersebut, Prabowo memiliki Land Rover Jeep 1992, Land RoverJeep 1994, Toyota Lexus Jeep 2002, Pajero Jeep 2000, Alphard 2005, Land Cruiser Jeep 1980 dan CRV Jeep 2007.

Menanggapi hal itu, Kornas Gerbang Amin Joni Setiawan meminta agar Dahnil tidak asal memberikan statement tanpa bukti yang valid.

‘’Dahnil harus membuktikan kepemilikan 3 Mobil yang digunakan oleh Prabowo dan timnya, coba bawaslu dan wartawan cek data pemesanan Maung di PT Pindad, ada gak pembelian pribadi dari yang bersangkutan selain yang resmi dipesan atas nama Kemenhan?’’ Ujar Awan

Baca Juga : Pencalonan Gibran Tidak Perlu Dijadikan Narasi Drama adanya Pengkhianatan

Awan tidak mempermasalahkan tujuan Prabowo mempromosikan Maung sebagai karya Pindad yang merupakan karya anak bangsa, tetapi jika mobil yang digunakan ternyata bukan milik pribadi melainkan aset kementerian pertahanan, meskipun belum masuk masa kampanye adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang karena menggunakan aset negara.

‘’Secara etika, seorang pejabat juga tidak pantas menggunakan aset pemerintah untuk kepentingan kontestasi politik, partai juga pribadi, nanti rakyat akan bertanya; ini belum apa-apa kok sudah memanfaatkan fasilitas negara’’ terang Awan

Gerbang Amin menyatakan merasa perlu mengingatkan hal ini, adalah bentuk antisipasi agar capres  dan cawapres memberi contoh kepada siapapun pejabat negara yang berkompetisi di pemilu mendatang agar tidak menggunakan fasilitas pemerintah, karena itu adalah salah satu bentuk pelanggaran pemilu.

‘’Mari kita awasi bersama, agar dalam pemilu kali ini sumber daya, aset dan alat negara disalahgunakan untuk kepentingan kandidat atau partai tertentu, mari kita berkompetisi dengan jujur dan sehat’’ Pungkas Awan. (rdp)