Merdekapost.com

Terbengkalai, 21.800 Motor Listrik MBG Tak Terpakai Usai Dadan Cs Diciduk Kejagung

Sebanyak 21.800 unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi perhatian publik setelah tiga mantan petinggi BGN, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka. (Ist)

MERDEKAPOST.COM - Pengungkapan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menyeret sorotan terhadap ribuan motor listrik yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional program tersebut.

Pengadaan kendaraan operasional tersebut disebut memiliki nilai anggaran fantastis, diperkirakan mencapai Rp915 miliar hingga Rp1,39 triliun.

Ribuan Motor Listrik Terlihat Menumpuk di Gudang

Pantauan di kawasan Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menunjukkan ribuan motor listrik berwarna biru masih tersimpan di area gudang milik produsen Emmo Electric Mobility.

Kondisi di lokasi kini jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Jika sebelumnya kendaraan-kendaraan tersebut tersusun rapi di area penyimpanan samping gudang, kini jumlahnya terlihat semakin banyak hingga memenuhi halaman depan.

Deretan motor listrik itu tampak tidak beroperasi dan sebagian besar ditutupi jaring hitam untuk melindungi kendaraan dari panas maupun hujan.

Tak hanya motor listrik, sebuah truk kontainer milik PT Yasa Artha Tunggal (YAT) juga terlihat terparkir di area sekitar gudang.

Suasana Gudang Lengang

Saat didatangi pada Sabtu (6/6/2026), aktivitas di lokasi terpantau minim. Tidak terlihat adanya kegiatan distribusi maupun mobilitas kendaraan yang signifikan.

Meski gerbang gudang dalam kondisi terbuka, suasana di sekitar lokasi tampak sepi. Tidak terlihat pekerja maupun aktivitas operasional yang biasanya berlangsung di area tersebut.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola mengenai status ribuan motor listrik tersebut maupun kelanjutan distribusinya setelah kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan petinggi BGN mencuat.

Warga Sebut Aktivitas Berkurang Saat Akhir Pekan

Seorang pedagang yang biasa berjualan di sekitar kawasan gudang mengatakan kondisi sepi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh libur akhir pekan.

Menurutnya, pada hari kerja aktivitas di area gudang biasanya lebih ramai dibandingkan saat Sabtu dan Minggu.

"Kalau hari biasa ada aktivitas karyawan. Sabtu memang biasanya lebih sepi karena banyak yang libur," ujarnya.

Pengadaan Motor Listrik Ikut Disorot

Kasus dugaan korupsi MBG yang sedang ditangani aparat penegak hukum membuat sejumlah proyek pendukung program tersebut ikut menjadi perhatian, termasuk pengadaan kendaraan operasional.

Publik kini menunggu kejelasan mengenai nasib puluhan ribu motor listrik yang telah diproduksi tersebut, sekaligus menanti hasil penyelidikan terkait penggunaan anggaran dalam program MBG yang sebelumnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

(Aldie Prasetya /Tribunnewsbogor)

Jumlah Cuan dan Markup Dadan cs yang Terungkap Sejauh Ini dalam Kasus Korupsi MBG

Foto: Mantan Boss BGN Dadan Hindayana ditahan Kejagung (Foto Doc detikcom)

Jakarta - Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung mengungkap jumlah keuntungan dan markup anggaran yang dilakukan para tersangka hingga membuat negara merugi.

Ketiga tersangka ini mulai dari mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya telah resmi ditahan Kejagung mulai Rabu (3/6/2026).

Patgulipat Dadan cs di program MBG ini membuat ketiganya dijerat dengan pasal merugikan negara.

"Perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dilansir dari detikcom, angka-angka yang muncul sejauh ini dari korupsi yang dilakukan Dadan cs. Angka ini merupakan jumlah keuntungan yang didapat hingga penggelembungan anggaran yang dilakukan para tersangka.

Cuan Miliaran Tiap Hari

Modus korupsi yang dilakukan Dadan cs ini berkaitan dengan intervensi dan pengaturan terhadap verifikasi pembentukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kejagung mengatakan MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah, namun pada praktiknya banyak yayasan yang justru terafiliasi dengan Dadan cs.

"Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," kata Syarief dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Kejagung mengungkap Dadan, Sony, dan Lodewyk menggunakan pengaruh jabatannya di BGN dalam mengatur verifikasi pembentukan SPPG. Intervensi itu membuat SPPG yang diloloskan merupakan milik yayasan yang terafiliasi dengan tiga tersangka tersebut.

"Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka," jelas Syarief.

Afiliasi ini membuat Dadan cs meraup keuntungan dari keberadaan SPPG tersebut. Nilainya mencapai miliaran rupiah tiap harinya.

"Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya yang dimiliki Saudara DH, SS, dan Saudara LP," ujar Syarief.

Markup Sepatu hingga Motor Listrik

Selain modus afiliasi, Kejagung mengungkap Dadan cs melakukan markup pada anggaran terkait program MBG. Penggelembungan anggaran itu bahkan dilakukan pada barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pengadaan yang di-markup ialah motor listrik berjumlah 21.801 unit. Kejagung mengatakan pengadaan itu dimasukkan Dadan cs padahal tidak dibutuhkan.

Selain motor listrik, penggelembungan harga juga dilakukan di pengadaan 32 ribu pasang sepatu di BGN. Nilai anggarannya mencapai Rp 1 triliun.

"Dalam penyusunan KAK (kerangka acuan kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG," ucap Syarief.

Dadan dan kedua tersangka lain juga melakukan markup pada tablet dan televisi. Perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara.

"Pengadaan tablet sebanyak 31 ribu sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga," imbuhnya.

Kasus ini masih dalam pengusutan lebih lanjut oleh Kejagung. Pihak Kejagung masih mendalami aliran uang yang diterima para tersangka dan jumlah kerugian yang dialami negara akibat perbuatan Dadan cs.(*)

Profil Irjen (Pol) Sony Sonjaya, Berpengalaman di Reskrim, Tumbang dan Ditahan Kejagung di Kasus MBG

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (Rompi pink) saat dikawal tim Kejagung berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).(ANTARA Foto)

MERDEKAPOST.COM - Nama Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya tengah menjadi pusat perhatian publik.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ini resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu 03 Juni 2026.

Ia ditahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN.

Sebelum tersandung kasus di Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya memegang posisi strategis sebagai Wakil Kepala BGN yang membawahi bidang operasional teknis pemenuhan gizi nasional.

Selain itu, ia juga memimpin Tim Verifikasi BGN yang bertanggung jawab atas validasi data penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, ini merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sony adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, ia memiliki pengalaman yang sangat matang di bidang reserse kriminal.

Sebelum memasuki masa purna tugas dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), jabatan terakhirnya di struktur Polri adalah Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri.

Kiprah Sony Sonjaya di Polda Aceh

Bagi masyarakat Aceh, sosok Sony Sonjaya sudah tidak asing lagi. Ia tercatat pernah mengemban dua jabatan krusial secara berturut-turut di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.

Pada tahun 2020, Sony dipercaya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Aceh.

Setahun kemudian, pada 2021, ia bergeser posisi menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh.

Saat menakhodai Ditreskrimsus Polda Aceh, Sony memimpin penanganan sejumlah kasus korupsi besar yang menyedot perhatian warga publik.

Salah satu kasus paling menonjol adalah dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 senilai Rp22,3 miliar, yang dikelola melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.

Di bawah kepemimpinannya saat itu, Ditreskrimsus Polda Aceh berhasil mengamankan pengembalian dana beasiswa sebesar Rp1,15 miliar dari total kerugian negara.

Kasus besar tersebut akhirnya berujung pada penetapan tujuh orang tersangka, yang melibatkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis, hingga koordinator lapangan.

Dicopot Presiden dari BGN dan Ditahan Kejagung

Setelah pensiun dari Polri, Sony Sonjaya mendapatkan amanah baru di jajaran pemerintahan sipil sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sejak September 2025.

Namun, perjalanannya di BGN berakhir secara damatis. Hanya sehari setelah dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Kejagung setelah menjalani pemeriksaan intensif terkait tata kelola anggaran di Badan Gizi Nasional.(*)

(Aldie Prasetya / Sumber: pikiran-rakyat.com)

Profil Lodewyk Pusung Jenderal TNI Bintang 3, Eks Pangdam I/BB yang Ditahan Kasus Korupsi MBG

Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung ditahan Kejagung.(Ist)

Merdekapost.com - Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi tata kelola Makanan Bergizi Gratis (MBG). Lodewyk merupakan mantan Pangdam I/Bukit Barisan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lodewyk Pusung lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 27 September 1960. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1985.

Lodewyk berpengalaman di bidang infanteri. Dia purna tugas pada tahun 2018 dengan pangkat Mayjen TNI.

Jabatan terakhir yang diembannya adalah Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.

Selama bertugas menjadi prajurit TNI, Lodewyk mengemban sejumlah jabatan strategis. Salah satunya adalah Pangdam I/BB pada tahun 2015-2017.

Lodewijk dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN di Istana Presiden, Jakarta Selasa (22/10/2024). Kemudian Lodewijk dicopot dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026).

Berikut beberapa jabatan yang diemban Lodewyk selama berkarir di TNI:

Danton Yonif 507/Sikatan (1985)

Kasiaplat Deplat Rindam VI/Tpr (1996)

Danyonif 203/Arya Kemuning Kodam Jaya (1999)

Dandim 0505/Jakarta Timur Kodam Jaya (2001)

Asops Kasdam IX/Udayana (2005)

Dosen Sesko TNI (2009)

Danrem 142/Tatag Dam VII/Wrb (2010)

Ir Kostrad (2013)

Kasdam VI/Mulawarman (2014)

Pangdivif I/Kostrad (2015)

Pangdam I/BB (2015)

Asops Panglima TNI (2017)

Pendidikan Militer

Akmil (1985)

Suscarcab Inf (1985)

Selapa I/Inf (1989)

Diklapa II/Inf (1994)

Seskoad (1998)

Sesko TNI (2008)

Lemhanas (2013)

Sebelumnya diberitakan, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.(Adz/Antara)

Daftar Proyek yang Dikorupsi Eks Kepala BGN Dadan dan 2 Wakilnya terkait Tata Kelola MBG

Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana mengenakan rompi merah muda saat dihadapkan ke awak media, Rabu (3/6/2026). Ia terjerat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung

Merdekapost.com - Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Letjen TNI (Purn) Lodwyk Pusung (LP) dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya (SS).

"Tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka," kata Direktur Penydidikan Jampidsus Syarief Sulaiman, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola yayasan-yayasan pada setiap sekolah lewat mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka," ujar Syarief.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari dan yayasan-yayasan tsb terafiliasi di antanya dimiliki oleh sdr DH, SS dan LP," sambungnya.

Ketiga tersangka itu diketahui melakukan melawan hukum terkait pengadaan barang dan jasa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Syarief Sulaeman Nahdi.

Syarief mengatakan Dadan cs melalukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ungkapnya.

Adapun pengadaan BGN yang dimaksud di antaranya:

- Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun.

- Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

- Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

- Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. (*)

Presiden Prabowo Akan Rayakan Idul Adha di Prancis, Sudah Sumbang 1.098 Sapi Pakai APBN

Presiden Prabowo saat menghadiri Plenary Session bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya untuk merumuskan arah dan tujuan strategis Konferensi Tingkat Tinggi ke-48 ASEAN. (Ist)

MERDEKAPOST.COM - Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menjalani perayaan Idul Adha di Prancis, seiring tengah melakukan melakukan kunjungan kerja di sana pada Selasa, (26/5/2026).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/5/2026).

"Bapak presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. nanti kita tunggu aja," kata Juri.

Meskipun demikian Juri tidak membeberkan mengenai agenda Presiden di Prancis. Hal itu kata dia akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Pak Menlu yang akan menjelaskan," katanya.

Sumbang 1.098 ekor Sapi Kurban

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan jumlah sapi yang diserahkan pada Idul Adha kali ini yakni sebanyak 1.098 ekor sapi.

“Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1.447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (26/5/2026).

Sapi kurban tersebut diserahkan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Masing masing daerah akan menerima satu hingga dua ekor sapi tergantung bobot sapinya. Standar bobot sapi Presiden yakni 800 kilogram hingga 1,3 ton.

“Setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan dua sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten-kota akan menerima 598 sapi,” katanya.

Tidak hanya diserahkan kepada daerah, Sapi Kurban Presiden juga diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dengan jumlah sebanyak 500 sapi.

“Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagaman, pondok pesantren, tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi,” pungkasnya.

Habiskan Ratusan Miliar Beli Sapi Pakai Dana Banpres dari APBN

Presiden RI Prabowo Subianto membagikan 1.098 sapi kurban untuk setiap provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia dan lembaga-lembaga sosial.

Sumber anggaran pembelian sapi kurban itu berasal dana Bantuan Presiden (Banpres) bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengungkapkan sumber anggaran pembelian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.

Untuk membeli semua sapi tersebut, dana yang dihabiskan mencapai ratusan miliar.

Juri pun mengatakan dana yang dipakai itu berasal dari Dana Bantuan Presiden (Banpres) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sumber anggarannya dari APBN ya, melalui Anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," kata Juri dalam konferensi pers, Selasa (26/5/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

SAPI KURBAN - Sapi kurban Presiden Indonesia, Prabowo Subianto untuk tingkat Provinsi jambi dengan bobot 800 Kg dibeli dari peternak lokal Jambi. (Ist)

Terkait dengan harga sapi, Juri mengatakan harganya bervariasi karena di setiap daerah berbeda-beda.

"Harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu memengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar," papar Juri.

Sapi-sapi yang dibagikan itu, kata Juri, juga merupakan sapi premium yang sudah memiliki sertifikat kesehatan.

"Jenis-jenis sapi yang menjadi kurban adalah jenis sapi premium ya, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH (Friesian Holstein), Belgian Blue, dan Carolis."

"Jadi ini sapi-sapi yang bukan saja bobotnya berat di atas 800 kilo, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau memiliki surat keterangan kesehatan hewan, jadi sapi-sapi sehat," paparnya.

Sementara itu, terkait sumber sapi ini, Juri mengatakan berasal dari peternak lokal.

"Sumber-sumber sapi tadi semua berasal dari peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat jadikan momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi kurban," ucapnya.

Dibagikan ke 552 Daerah dan 500 Lembaga Sosial

Juri mengatakan bahwa sapi-sapi itu akan dibagikan ke setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Juri.

Juri menjelaskan alasan 552 daerah menerima 598 sapi karena terdapat 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan ukuran sesuai standar sapi presiden.

SAPI KURBAN - Sapi kurban Presiden Indonesia, Prabowo Subianto untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali dibeli dari peternak Kota Binjai yang biasa dikenal dengan Bang Yanto (YT) Farm yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, Lingkungan I, Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Kamis (21/5/2026).(Ist)

"Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah, karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden, standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton dan setiap daerah akan mendapatkan satu," jelasnya.

"Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu, oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten/kota akan menerima 598 sapi," tambah Juri.

Selain dibagikan ke provinsi dan kabupaten/kota, sapi kurban presiden itu juga diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial.

"Sapi Bapak Presiden akan diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi."

"Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi, jadi semuanya 1.098 ekor sapi," ucap Juri.

Dalam hal ini, Juri menjelaskan pihaknya melalui Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Dinas-dinas di daerah yang membidangi atau mengurusi peternakan dan kesehatan hewan.

Selain itu, Juri mengatakan, Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) turut dilibatkan.

"Sehingga dalam hal pemenuhan sejumlah 1.098 sapi ini bisa kami dapatkan dengan baik atas kerja sama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi kurban," tuturnya.

Sapi-sapi yang dipilih tersebut, kata Juri, juga sudah sesuai syariat Islam untuk menjadi hewan kurban.

"Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan, serta tidak cacat. Sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik," ungkapnya.(Adz/Sbr:Tribun-Medan.com)

7 Tahun Dipelihara, Sapi Berbobot 836 Kg Milik Warga Jambi Dipilih Jadi Kurban Presiden Prabowo

Dipelihara selama 7 Tahun, Sapi Berbobot 836 Kg Milik Warga Jambi Dipilih Jadi hewan Kurban Presiden Prabowo.(Istimewa)

Jambi - Kebanggaan besar dirasakan pasangan peternak di Kota Jambi setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Iduladha 2026.

Sapi jenis Brahman bernama Kucai itu memiliki bobot fantastis mencapai 836 kilogram. Hewan jumbo tersebut dipelihara oleh pasangan suami istri peternak di RT 10, Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Pemilik sapi, Ida, mengaku tidak menyangka sapi yang dirawat sejak kecil itu akhirnya dipilih sebagai hewan kurban Presiden RI.

“Kami sangat bangga dan bersyukur. Kucai sudah kami rawat bertahun-tahun dan akhirnya dipercaya menjadi kurban Presiden,” ujarnya.

Kucai yang kini berusia sekitar tujuh tahun dikenal memiliki postur tubuh besar dan sehat. Setiap hari sapi tersebut diberi pakan rumput segar dan ampas kedelai agar kondisinya tetap prima.

Menariknya, sapi raksasa itu merupakan hasil inseminasi buatan atau kawin suntik yang dipelihara secara intensif hingga tumbuh dengan bobot mencapai hampir satu ton.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan meningkatnya kebutuhan hewan kurban setiap tahun harus dibarengi dengan pengawasan kesehatan hewan yang ketat.

“Seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Jambi harus dipastikan sehat dan layak dipotong,” tegasnya.(Adz/Merdekapost.com)

Sudah 11 Tahun SAD Jambi Menunggu Janji Lahan 2.500 Ha dari Jokowi yang Belum Ditepati

Joko Widodo, semasa menjadi Presiden RI, berdialog dengan warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. (SETPRES)

SAROLANGUN - Harapan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun terhadap janji mantan Presiden RI Joko Widodo kian memudar.

Hingga kini, janji penyediaan lahan penghidupan seluas 2.500 hektare bagi komunitas adat tersebut belum juga terealisasi.

Sudah hampir 11 tahun berlalu sejak janji itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi permukiman Orang Rimba di Sarolangun pada Jumat, 30 Oktober 2015.

Saat itu, Jokowi menjanjikan penyediaan lahan sebagai ruang hidup dan sumber mata pencaharian agar masyarakat SAD tidak lagi hidup berpindah-pindah di kawasan konflik.

Namun hingga 2026, janji tersebut belum juga terwujud dan masih sebatas proses administratif.

Kondisi itu membuat ratusan warga Orang Rimba terus hidup dalam keterbatasan, tanpa kepastian sumber penghidupan serta dibayangi konflik sosial yang berkepanjangan.

Secara historis dan budaya, kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan ruang hidup masyarakat Orang Rimba.

Akan tetapi, kawasan yang kini berstatus taman nasional itu dinilai tidak lagi mampu menopang kehidupan mereka.

Hasil hutan seperti jernang, damar, rotan, manau hingga satwa buruan semakin sulit ditemukan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang memadai.

Temenggung Bepayung dari Desa Pematang Kabau, Sarolangun, mengatakan belum adanya kepastian lahan menjadi penyebab utama keresahan di tengah masyarakat SAD.

"Janji itu diucapkan langsung oleh Presiden (Jokowi) sejak 2015. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Ini membuat warga hidup tidak tenang," ujarnya.

Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga hilangnya rasa percaya kepada pemerintah dan para pemimpin adat.

“Sekarang warga mulai buruk sangka dan tidak percaya lagi. Kami hanya butuh kepastian lahan untuk hidup, bukan sekadar kunjungan atau janji,” tegasnya.

Situasi tersebut, kata dia, membuat posisi para temenggung semakin sulit karena masyarakat mulai sulit diarahkan dan emosi sosial mudah tersulut.

“Sejak itu masyarakat susah diatur. Mereka jadi beringas karena merasa dibohongi,” ungkapnya.

Saat kunjungan Jokowi ke Bukit Duabelas pada 2015 lalu, masyarakat SAD juga sempat meminta bantuan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.

Kilas Balik Janji Jokowi

Kala itu, Temenggung Grip menyampaikan bahwa 15 unit rumah bantuan pemerintah yang dibangun sejak 2004 jarang ditempati karena tidak memiliki fasilitas pendukung.

“Tidak ada sumur, tidak ada penerangan. Untuk apa kami tempati?” ujarnya saat itu.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi disebut langsung memerintahkan para menteri terkait untuk menindaklanjuti berbagai permintaan masyarakat SAD.

Pada kesempatan yang sama, warga SAD juga menerima program Kartu Indonesia Sehat.

Sementara itu, Menteri Sosial saat itu, Khofifah Indar Parawansa, turut mengunjungi warga SAD yang dievakuasi akibat kabut asap.

Khofifah kala itu menjanjikan bantuan pemulihan kebun, pendidikan anak hingga perlindungan bagi komunitas adat terpencil.

Namun setelah lebih dari satu dekade berlalu, janji penyediaan lahan seluas 2.500 hektare yang dianggap penting bagi keberlangsungan hidup Orang Rimba masih belum terealisasi.

Bagi masyarakat SAD di Sarolangun, kata Temenggung Bepayung, janji tersebut kini menjadi simbol panjangnya kekecewaan terhadap negara yang dulu mereka yakini hadir, namun perlahan menghilang.(Adz/Sbr: TribunJambi.com)