MERDEKAPOST.COM

Presiden Prabowo Instruksikan Bentuk Koperasi Merah Putih, Desa Dusun Baru Tanjung Tanah Gelar Musdes

Merdekapost.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Instruksi ini menjelaskan percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan amanat UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Tujuan utama pembentukan koperasi ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha yang berbasis kekuatan gotong royong dan kemandirian.

Menindak lanjuti instruksi tersebut, Pemerintah Desa dusun baru tanjung tanah, Kecamatan danau kerinci, Kabupaten Kerinci, menggelar musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan ini diselenggarakan pada selasa, 27 Mei 2025, bertempat di kantor Kepala Desa dusun baru tanjung tanah.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat danau kerinci, pendamping desa, Kepala Desa dusun baru tanjung tanah, perangkat desa, Ketua BPD beserta anggota dan juga tokoh masyarakat setempat

Kepala desa dusun baru tanjung tanah menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis desa yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengelolaan usaha simpan pinjam, unit perdagangan, serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri dan transparan.

“Harapan kami sebagai pemerintah desa, melalui program Merah Putih ini bisa meningkatkan perekonomian warga dan mensejahterakan masyarakat setempat. Pemerintah desa sangat mendukung penuh adanya program Koperasi Merah Putih ini,” tegas Kepala Desa.

Dengan adanya program ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kerinci, dapat semakin mandiri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. (ali)

Presiden Prabowo Serahkan Sapi Kurban Limousin 926 Kg untuk Warga Kerinci

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan seekor sapi kurban berjenis Limousin dengan bobot hampir 1 ton atau tepatnya 926 kilogram. (ist)

Merdekapost.com – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada 7 Juni 2025, masyarakat Kabupaten Kerinci mendapat kabar membahagiakan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan seekor sapi kurban berjenis Limousin dengan bobot hampir 1 ton—tepatnya 926 kilogram—sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat di wilayah pegunungan Jambi tersebut.

Dilansir dari eBrita.com, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Osra Yandi, membenarkan kabar tersebut. Ia menyampaikan bahwa sapi kurban dari Presiden Prabowo telah diterima dan dalam kondisi sehat.

“Alhamdulillah, sapi bantuan dari Bapak Presiden sudah sampai di Kerinci. Saat ini sedang dalam perawatan dan pengawasan tim peternakan untuk memastikan kesehatannya menjelang hari penyembelihan,” ujarnya pada Senin (27/5).

Bupati Monadi Audiensi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah

Rencananya, sapi tersebut akan diserahkan kepada pengurus Masjid Baitul Mahdi yang berada di Desa Sungai Gelampeh, Kecamatan Gunung Kerinci. Penyembelihan akan dilakukan pada Hari Raya Idul Adha, dan hasil kurban akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, khususnya warga yang membutuhkan.

Respon masyarakat terhadap bantuan tersebut sangat positif. Banyak warga yang merasa tersentuh karena perhatian langsung dari Presiden, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa pemimpin negara hadir hingga ke pelosok negeri.

“Ini bukan soal daging semata, tapi bentuk kepedulian. Kami merasa diperhatikan, dan itu sangat membesarkan hati,” ungkap Pak Rahmat, warga setempat.

Diketahui, Prabowo Subianto secara konsisten memberikan hewan kurban ke berbagai daerah setiap tahun sebagai bagian dari tradisi dan komitmen sosial. Tahun ini, Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kehormatan tersebut.

Sapi berjenis Limousin yang dikirim bukan hewan biasa. Selain berukuran besar dan sehat, pemilihan jenis ini menunjukkan keseriusan dalam memberikan kualitas terbaik untuk masyarakat. Tidak hanya sebagai simbol ketakwaan, kurban ini juga menjadi media mempererat silaturahmi antara pemerintah dan rakyat.

Berita Lainnya:

Bupati Kerinci Monadi Raih Penghargaan Kementerian Dikdasmen di Festival Bahasa Ibu Nasional

Murid SD di Sungai Penuh Diduga menjadi Korban Kekerasan oleh keluarga Murid lainnya

Sebagaimana dilansir dari PerKlik.com, langkah Presiden Prabowo ini bukan hanya sebagai bagian dari ibadah, tapi juga bentuk nyata pendekatan emosional dan sosial kepada masyarakat di pelosok negeri. Tradisi berbagi di hari raya besar ini menjadi momen penting dalam menumbuhkan rasa gotong royong dan persatuan.

Momen Idul Adha tahun ini bagi masyarakat Kerinci jelas akan membekas lebih dalam. Bukan hanya karena daging kurban yang akan dinikmati bersama, namun juga karena mereka merasakan langsung perhatian dari pemimpin negara—yang memberi bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga dengan aksi nyata.(adz*Sumber: eBrita.com )

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Masjid dan Musala 2025, Begini Caranya

Jakarta, Merdekapost — Kementerian Agama (Kemenag) membuka bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025, termasuk masjid ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/25).

Dikatakan Abu, bantuan ini juga mengafirmasi arahan Menteri Agama terkait eco-theology sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan. “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” tambah Abu.

Abu menjelaskan, tahun ini, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

“Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, sejak 2024, Kemenag memperkenalkan konsep “Masjid Ramah”, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

“Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman https://simas.kemenag.go.id.

Arsad melanjutkan, pemohon melengkapi beberapa dokumen pendukung.

Dokumen pendukung yaitu:

- Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kab/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi);

- Fotokopi SK Pengurus;

- Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Foto kondisi bangunan;

- Fotokopi surat keterangan status tanah;

- Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala; dan

- Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.

Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Arsad menyebut, proses pengajuan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online

24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan

25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

Dikatakan Arsad, pengajuan bantuan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman https://simas.kemenag.go.id.

“Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan referensi dokumen persyaratan, contohnya dapat dilihat di: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan,” pungkasnya.(Adz/sumber: kemenag.go.id)

Aksi Protes Warga Tanjung Jabung Terhadap Eksploitasi Migas

PetroChina di Demo, Rugikan Negara 60 Miliar

Merdekapost.com | Masa Aliansi Pemuda Pejuang Tangguh Rakyat (PETA) turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa besar – besaran di depan kantor PT Petrochina Internasional Jabung Ltd pada, Kamis (30/1/2025).

Unjuk rasa yang dilakukan oleh PETA berkaitan dengan adanya temuan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dimana dalam laporan tersebut mencuat terjadinya kerugian Negara senilai Rp 60,04 Miliar.

Masa aksi dalam tuntutannya meminta kepada pihak PT Petrochina untuk melakukan transparansi, evaluasi dalam perekrutan tenaga kerja serta mengungkap adanya dugaan korupsi.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti jalur pipa minyak dan gas yang dinilai mengancam keselamatan warga. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan industri migas di Tanjab Timur tidak lagi menjadi ladang eksploitasi yang merugikan rakyat.

Kami hadir di sini bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk kepentingan masyarakat Tanjab Timur! Jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka langit Petrochina akan membara!” teriak Edy Saripudin, orator aksi, di tengah sorakan massa.

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah instalasi pipa minyak dan gas yang terbentang di atas tanah dan melintasi permukiman warga. Massa menilai, kondisi ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

“Pipa-pipa ini membentang melintasi desa dan area publik. Jika terjadi kebocoran atau ledakan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Petrochina peduli dengan nyawa masyarakat?” kata Edy.

Mereka menuntut agar pemasangan jalur pipa minyak dan gas dikaji ulang sesuai dengan Permen ESDM No 32 Tahun 2021, yang mengatur tentang standar keselamatan jalur distribusi migas.

“Kami tidak ingin tragedi ledakan pipa minyak terjadi di Tanjab Timur! Petrochina harus segera menyesuaikan instalasi dengan standar yang berlaku sebelum terjadi bencana,” tegasnya.

Massa juga menyerukan pemeriksaan terhadap PT Petrochina terkait dugaan korupsi sebesar Rp 60,04 miliar yang ditemukan dalam audit BPK RI.

Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kemungkinan adanya kongkalikong antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat yang ikut bermain dalam kasus ini.

“Prabowo harus tegas! Kami butuh pemerintah yang berpihak pada rakyat, bukan membiarkan korporasi asing terus merampok sumber daya alam kita tanpa transparansi!” teriak massa.

Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas, memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Saling dorong antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan.

Namun, Kapolres Tanjab Timur, AKBP M Kuswicaksono, turun tangan untuk menenangkan situasi. Setelah suasana kondusif, aksi dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas, yang mereka minta untuk ditandatangani oleh perwakilan PT Petrochina.

Namun, pihak perusahaan menolak menandatangani dengan alasan perlu pembahasan lebih lanjut bersama Pemkab Tanjab Timur.

Massa mengajukan sembilan tuntutan, yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, serta Petrochina,

Berikut tuntutannya :

Meminta Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan DPR RI Segera :

Mendesak Kapolri Periksa dan Penjarakan Pihak Petrochina Ujung Jabung Ltd Yang Terlibat Korupsi 60,04 Miliyar Temuan BPK RI.
Bentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lingkungan yang dilaksanakan oleh petrochina ujung jabung ltd.
Mendesak Petrochina ujung jabung Ltd Evaluasi Tenaga Kerja ltd dan mempriotaskan tenaga kerja lokal (25 Persen Tenaga Lokal.
Mendesak PetroChina Ujung Jabung Ltd mendistribusikan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaaan sebesar 6 persen berdasar Perda 13 Tahun 2023 Tanjab Timur.
Mendesak PetroChina Ujung Jabung ltd berkontribusi dalam menciptakan Tenaga Ahli lokal dibidang pengelolaan Minyak dan gas Bumi.
Mendesak Petrochina ujung Ltd untuk melestarikan lingkungan akibat dari tambang minyak bumi dibumi Tanjab Timur.
Mendesak petrochina ujung jabung Ltd mengkaji ulang intalasi pipa minyak dan gas bumi yang berada didarat dan melalui sungai, danau,rawa sesuai Permen ESDM No 32 Tahun 2021.
Mendesak PetroChina Ujung Jabung ltd mengkaji ulang instalasi pipa minyak dan gas bumi yang berada dipermukaan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah.
Mendesak pemerintah transparasi dalam penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi PetroChina Ujung Jabung Ltd

Dilajutnya, “Kami tidak akan diam! Jika Petrochina dan pemerintah tidak memberikan jawaban dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Ini adalah perjuangan untuk rakyat Tanjab Timur!” pungkas Edy Saripudin. (*)

Prabowo Ketahui Hinaan Gus Miftah kepada Pedagang Es Teh, Tegur Melalui Mayor Teddy

Viral Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh

Merdekapost.com | Nasional - Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah memberikan teguran resmi kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Teguran ini terkait dengan pernyataan Gus Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh, Sunhaji, saat berdakwah di Magelang beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam pernyataan videonya pada Rabu (4/12/2024), menyampaikan bahwa Presiden meminta Gus Miftah untuk segera meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji.

"Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," ujar Hasan.

Hasan menambahkan bahwa Gus Miftah telah mendatangi Sunhaji di Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk meminta maaf secara langsung. Dalam video yang beredar, Sunhaji terlihat menerima permintaan maaf tersebut dengan baik.

"Kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin, keadaan kembali baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka," tambah Hasan.

Sebelumnya, Gus Miftah telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya yang dianggap merendahkan Sunhaji. Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada masyarakat luas. Gus Miftah juga menjelaskan bahwa gaya berdakwahnya yang kerap diselingi candaan tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati siapa pun.

"Saya meminta maaf atas kekhilafan saya yang mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada tukang es teh yang sedang berjualan di lokasi dakwah. Saya juga ingin menemui langsung beliau untuk meminta maaf," ujarnya.

Gus Miftah juga mengakui telah mendapat teguran langsung dari Mayor Teddy Indra Wijaya. Teguran tersebut menjadi pengingat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan di depan publik.

Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama tokoh publik, untuk lebih bijak dalam berucap dan menjaga perasaan masyarakat. (*)

Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Foto : Hakim Suhartoyo saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (01/04/2024). [Doc/mahkamah konstitusi)

Merdekapost.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Diawal sidang, dilakukan pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Timnas Amin antara lain:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muh Fauzi

3. Anies Priyo Ashari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Ahmad Huseiri

7. Mei Suci Rahayu

8. Surtono

9. Dr Arif Parta Widjaya

10. Amrin Harun (melalui zoom)

11. Admin Arman

Kemudian terdapat 7 ahli tang dihadirkan oleh Timnas Amin, antara lain:

1. Bambang Eka

2. Faisal Basri

3. Prof Ridwan

4. Fritz Adrison

5. Yudi Prayudi

6. Prof. Johan

7. Antoni Budiwan

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya," ucap para ahli.(*)

(adz/merdekapost.com/detik.com/mk)

Wow, Eks Danjen Kopasus Pimpin Demo Tolak Hasil Pilpres 2024, Ini Profil Mayjen Purn TNI Sunarko

Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung di KPU, Senin (18/3/2024).(Doc/Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST - Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Soenarko menolak hasil Pilpres dari real count KPU yang menyatakan pasangan Prabowo-Gibran unggul telak.

Bahkan demo hari ini itu dipimpin sejumlah tokoh besar akan berlangsung juga di depan DPR/MPR.

Lalu seperti apa profil dan biodata Mayjen TNI (Purn) Soenarko?

Mayjen TNI (Purn) Soenarko merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Sayangnya, kala itu ia sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, hingga dituding sebagai pelaku makar.

Tidak cukup sampai disitu, Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo Subianto kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019.

Lalu, ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Soenarko pun dibebaskan.

Setelah sekian lama tak ada kabarnya, kini Soenarko kembali tampil ke publik.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko kemudian tercatat sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Di partai politik, Soenarko sekarang menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS sendiri merupakan partai pengusung Anies Baswedan.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 1 Desember 1953. Dia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat.

Mayjen TNI Purn ini sebelumnya menduduki jabatan Danjen Kopassus.

Sepanjang kariernya, Soenarko memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer.

Sebelum menduduki posisi tertingginya, Soenarko sudah terkenal di Aceh.

Diberitakan sebelumnya, ia pernah menjabat asisten operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002, lalu menjadi Danrem-11/SNJ, Danrem-22, Pamen Renhabesad, Pati Ahli Kasad Bidsosbud, dan Kasdif-1 Kostrad.

Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Kopassus) ke 22. Saat itu, Soenarko menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, yakni Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary.

Soenarko menjabat sampai 1 Juli 2008, lantas digantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

Usai jadi Danjen Kopassus, Soenarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya. Mayjen Soenarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Mayjen TNI Supiadin AS.

Pada 2009, tugas Soenarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhi. Lalu, Soenarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) pada 2009, menggantikan Mayjen TNI Nartono.

Selang setahun, pada 2010, Soenarko digantikan oleh Mayjen TNI Siswondo.

Terjun di Politik

Setelah karier militernya, Mayjen Soenarko pun terjun ke dunia politik.

Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh (2012-2016).

Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra (2012-2016).

Lalu, Soenarko bergabung dengan Partai Nangroe Aceh, sejak 2017 sampai sekarang.

Riwayat Pendidikan

Berikut riwayat pendidikan Soenarko, dikutip dari Wikipedia.org:

Soenarko pernah mengenyam pendidikan di AKABRI (1978), kemudian Susarcabif (1978).

Ia juga pernah di Komando(1979), Diklapa-I (1985), dan Diklapa-II (1988).

Selanjutnya, di Seskoad (1995), Sesko TNI, lalu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2005.

Sebelumnya diberitakan, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus pimpin aksi unjuk rasa (demo) tolak keunggulan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Soenarko yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu menolak hasil real count KPU.

Aksi demo atas dugaan kecurangan itu akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Aksi yang dipimpin para tokoh besar menyebutkan bahwa pada Pilpres 2024 terjadi banyak kecurangan.

Tak hanya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mereka juga akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR.

Mereka menyerukan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 untuk diusut.

Dalam poster-poster yang beredar di media sosial sejumlah tokoh menjadi motor penggerak demo ini.

Polres Jakarta Pusat telah mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya.

Soenarko mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU RI.

"Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata dia.

Dia mengatakan, salah satu kecurangan itu terjadi di KPU.

Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator," tutur dia.

Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.

Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, dia mengatakan, diterangkan dalam film Dirty Vote.

"Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.(*)

[Sumber: Tribun.com | Editor: Aldie Prasetya]

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Merdekapost.com | Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebut, pihaknya sudah siap untuk mengajukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.

“Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Namun, kata Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

“Jadi jangan dibilang ‘Kok diam aja’. Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus,” ujarnya. (adz)