Survei Litbang Kompas: Kaesang Hanya Raih 1% di Pilgub Jakarta, Anies Tertinggi Disusul Ahok

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Foto: Dok. Istimewa
JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Litbang Kompas melakukan survei terkait Pilgub Jakarta. Sejumlah tokoh masuk dalam radar, termasuk anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Namun, hasilnya sangat kecil. Kaesang hanya meraih 1% dalam survei ini. Ketum PSI itu setara dengan Mensos Tri Rismaharini, Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, dan eks Panglima TNI Andika Perkasa.

Survei Litbang Kompas tentang Pilgub Jakarta. Foto: Litbang Kompas

Sementara, survei tertinggi masih diduduki oleh petahana Anies Baswedan. Anies meraih 29,8%.

Posisi kedua ada eks gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan 20%. Berikutnya ada eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 8,5%.

Survei dilakukan pada 15-20 Juni 2024. Ada 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jakarta. Tingkat kepercayaan mencapai 95% dengan margin of error 4,9%.

Kaesang di Jakarta

Poster Budisatrio Djiwandono - Kaesang Pangarep For Jakarta 2024 diunggah oleh elite Gerindra, Sufmi Dasco Foto: IG

Kaesang sempat ramai dibicarakan akan maju di Pilgub Jakarta. Awalnya dipasangkan dengan berbagai tokoh sebagai cawagub.

Kaesang sempat dipasangkan dengan Anies, Ridwan Kamil, bahkan Budi Djiwandono — keponakan Prabowo Subianto.

Belakangan, nama Kaesang malah melejit di survei Pilgub Jateng. Dia mengalahkan nama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, eks Wagub Jateng Taj Yasin, hingga Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono. 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan silahturahmi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta , Kamis (11/7/2024).(Foto: kumparan)

Namun, Golkar coba menggoda Kaesang. Ketum Golkar Airlangga mendorong Kaesang maju di Pilgub Jakarta.

Bila Kaesang setuju, Golkar sudah menyiapkan wakilnya, yakni pengusaha tol, Jusuf Hamka atau Babah Alun. Jusuf Hamka dalam kesempatan lain malah sudah menyiapkan singkatan untuk pasangan ini yaitu Ka'bah: Kaesang_babah.(HZA/Sumber: kumparan.com)

Bawaslu Nyatakan Bagi-bagi Susu oleh Gibran saat CFD Melanggar Hukum

Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat ke CFD Jakarta, 3 Desember 2023 lalu.(Doc/Antara)

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat telah mengeluarkan status temuan atas kegiatan bagi-bagi susu gratis yang dilakukan cawapres Gibran Rakabuming Raka saat car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta pada Minggu (3/12) lalu. 

Hasilnya, terdapat dugaan unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif maupun calon wakil presiden yang termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta. 

Lewat surat pemberitahuan yang ditempel di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey menjelaskan pihaknya telah merekomendasikan kegiatan pembagian susu greenfields oleh Gibran selaku cawapres nomor urut 2 saat kegiatan car free day di wilayah Jakarta Pusat. 

"Sebagai pelanggaran hukum lainnya dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Christian sebagaimana surat pemberitahuan yang ditandatangani pada Rabu (3/1). 

Pelanggaran hukum lain yang dimaksud Bawaslu Jakarta Pusat merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12/2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Putusan Bawaslu Jakarta Pusat dikeluarkan setelah mengklarifikasi Gibran. 

Bawaslu Jakarta Pusat menjadikan kegiatan pembagian susu oleh Gibran sebagai temuan yang diregistrasi dengan nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023. Dalam surat pemberitahuan, Sdr RA Rosaluna tercatat sebagai pihak penemu. 

Adapun terlapor pada temuan itu adalah Gibran dan tiga kader Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu, dan Surya Utama atau Uya Kuya. 

(hza | sumber:MediaIndonesia.com)


Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Jimly Asshiddiqie menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih mempraktikkan feodalisme. (ist)

Jimly " Indonesia Itu Republik Tapi Perilakunya Kerajaan"

Makassar | Merdekapost.com - Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyinggung politik dinasti yang ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2024. Dia menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih menggunakan sistem feodal.

Hal itu disampaikan Jimly di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden, Prabowo Subianto di Makassar, Sulawesi, Sabtu (4/11).

"Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya, tapi perilaku politiknya republik, nah, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilakunya republik sehingga mudah bagi anda berubah jadi republik. Indonesia tidak begitu saya bilang, Indonesia itu republik tapi kelakuannya kerajaan," kata Jimly.

Sebagai orang berintelektual kata Jimly harusnya melihat secara objektif sebagai fenomena.

"Itu menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah, bukan cuman satu semuanya. Jadi kita tidak menyalahkan partai a, partai b, tidak bisa. Tapi kita harus melihat sebagai fenomena yang harus dicarikan solusinya jangka panjangnya. Bukan saling menyalahkan," ungkapnya.

"Ini semua feodal ini lalu bicara dinasti, nah ini dinasti semua. Tidak usah saya sebut partainya, kalian sudah paham," sambungnya.

Lihat Juga : Cak Imin Ungkap Survei Terbaru, Klaim Ada Peluang Menang 1 Putaran

Seharusnya kata Jimly kita harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melalukan modernisasi, termasuk modernisasi budaya politik. Ini persoalan serius.

"Kalau budaya politik kita sudah dewasa sudah modern. Contoh Obama kampanye untuk Hilary, kalah, artinya presiden yang sudah tidak menjabat tidak berpengaruh lagi. Karena budaya feodalnya sudah tidak berpengaruh yang kedua institusi politiknya sudah kuat. Nah, kita ini budaya politiknya masih feodal, institusinya masih lemah, masih tergantung figur ini problem kita," jelasnya.

Saat ini, lanjut Jimly persoalan yang dihadapi adalah perbaikan kualitas institusi berbangsa dan bernegara harus dibenahi.

"Inilah konflik kepentingan institusi ini menjadi sumber suburnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi. Jadi tantangan bagi kita memberi dukungan pada capres sambil kita memberi masukan. Mudah murahan beliau-beliau ini ketika menjadi presiden, ini memikirkan kepentingan penataan kembali jangka panjang. Bukan saling berebutan untuk menikmati, bukan berebutan sharing dengan tangan di atas. Mudah-mudahan tokoh seperti Pak Prabowo ini bukan untuk menikmati tapi, caring dan sharing," pungkasnya.

Prabowo Subianto saat ini menjadi sorotan karena dinilai telah melanggengkan dinasti politik Jokowi dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya.

Prabowo menyebut politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi di sejumlah parpol termasuk PDIP. Pernyataan itu Prabowo sampaikan usai menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

"Kalau kita jujur, Anda lihat semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif," kata Prabowo.

Lihat Juga :

Ini Para Tokoh yang Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies

Prabowo mengakui bahwa dirinya juga bagian dari politik dinasti karena putra dari Sumitro Djojohadikusumo dan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Namun demikian, ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dinasti keluarganya ingin mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia.

Adapun Sumitro Djojohadikusumo merupakan menteri di era Orde Baru sementara Raden Mas Margono Djojohadikusumo adalah pendiri Bank BNI. Pernah pula menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

"Pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti pada negara dan bangsa, salahnya apa? jangan dipolitisasi, ya kan," ujar Prabowo.(*)

(Editor : Aldie Prasetya | Sumber: CNN Indonesia)

Ini Para Tokoh yang Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies

Sejumlah tokoh ikut aksi bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies ikut hadir. (ist)

Jakarta | Merdekapost.com - Sejumlah tokoh politik mulai dari Ketua DPR Puan Maharani hingga Bacapres Anies Baswedan menghadiri aksi bela Palestina yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (5/11).

Dilansir dari pantauan CNNIndonesia.com, ribuan massa aksi telah memadati kawasan Monas sejak pukul 05.30 pagi.

Sebagian besar massa mengenakan pakaian putih dengan balutan aksesoris bernuansa bendera Palestina, mulai dari ikat kepala, syal keffiyeh hingga bendera.

Aksi bela Palestina juga dihadiri oleh sejumlah tokoh. Selain Puan dan Anies, aksi ini juga dihadiri oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama, hingga Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Syamsudin.



Aksi dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Massa aksi bela Palestina banyak yang hadir dari luar Jakarta. (ist/CNN)

Aksi bela Palestina berlangsung dari pukul 05.30 WIB hingga 10.00 WIB.

Usai sejumlah orasi dari para tokoh di panggung utama, massa nantinya akan bergerak dari Monas ke Bundaran HI dan kembali lagi ke Monas.

Aksi Damai Bela Palestina hari ini digelar sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia.

(adz | cnnindonesia)



Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs