MERDEKAPOST.COM

Gubernur Al Haris Buka Sosialisasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tingkat Provinsi Jambi

Merdekapost.com - Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris,S.Sos,MH membuka Sosialisasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2025-2050, bertempat di Shang Ratu Hotel Jambi, Kamis (07/03/2024). Hadir pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman,SH,MH, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengatakan bahwa berdasarkan data dalam Provinsi Jambi Dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jambi, jumlah penduduk Provinsi Jambi sebesar 3.724,3 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu jiwa).

"Menurut data hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, jumlah penduduk Provinsi Jambi juga terus mengalami kenaikan hingga 176 ribu jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,33 persen per tahun. Berdasarkan sumber yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2023 berada di urutan 19 dengan indeks sebesar 72,77," kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menjelaskan, BPS Provinsi Jambi juga mencatat Angka Perceraian di Provinsi Jambi sebesar 5.465 kasus (lima ribu empat ratus enam puluh lima kasus) yang merupakan jumlah total dari Cerai Talak maupun Cerai Gugat. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi pada Tahun 2023 sebanyak 49 kasus, dan terkait masalah Ekonomi sebanyak 157 kasus.

"Terkait dengan Kemiskinan, pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 280,68 ribu jiwa turun sebesar 1,11 persen dari tahun 2022 di bulan September yaitu sebesar 283,82 ribu jiwa," jelas Gubernur Al Haris.

Selanjutnya juga Gubernur Al Haris menyampaikan kondisi Stunting di Provinsi Jambi dimana berdasarkan hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022, Provinsi Jambi mengalami penurunan masalah gizi pada balita yaitu untuk prevalensi balita gizi pendek (stunting) turun sebesar 4,4% dari tahun 2021, yaitu dari 22,4% pada tahun 2021 menjadi 18% pada tahun 2022.

"Mengenai Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, BPS Provinsi Jambi mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi kurun waktu 2019-2023 terus mengalami kenaikan jumlah kasus, yaitu 119 pada tahun 2019, 122 tahun 2020, 130 tahun 2021, 179 tahun 2022 dan meningkat menjadi 239 kasus di tahun 2023," papar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menyatakan bahwa situasi kependudukan di Indonesia begitupun di Provinsi Jambi sedemikian kompleks. "Berbagai sumber masalah yang menjadi isu dalam pembangunan kependudukan membutuhkan rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya di bidang kependudukan,” ucap Gubernur Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tingkat Provinsi Jambi agar setiap tingkatan wilayah di Provinsi Jambi dapat menyusun suatu rancangan induk (Grand Design) Pembangunan Kependudukan untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerah masing-masing, sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 153 Tahun 2014.

"Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan isu penting kependudukan, kondisi kependudukan yang diinginkan, program kependudukan dan road map (peta jalan) pembangunan kependudukan Provinsi Jambi. Pertemuan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dioptimalkan untuk mewujudkan kebersamaan pemahaman serta persepsi dalam penyusunan GDPK di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jambi," pungkas Gubernur Al Haris. (064)

Gubernur Al Haris Lantik Hairul Suhairi Jadi Direktur Utama Bank Jambi

Pelantikan Direktur Utama Bank Jambi

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH melantik H. Hairul Suhairi, S.E., M.M menjadi Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (07/03/2024).

Pelantikan Direktur utama BPD Jambi ini dihadiri para Bupati dan Walikota selaku pemenang saham, Komisaris serta jajaran Bank Jambi.

Ditemui usai pelantikan, Gubernur Al Haris mengatakan bahwa Bank Jambi membutuhkan sosok direktur utama supaya bisa bekerja lebih maksimal dan tentu bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Jambi.

"Pada pagi hari ini saya sudah melantik Direktur Utama Bank Jambi yang baru, dimana memang akhir masa jabatan dirut yang lama berakhir di bulan Maret ini. Oleh karena itu Bank Jambi membutuhkan direktur utama yang defenitif supaya bisa bekerja lebih maksimal kedepannya,” ujar Gubernur Al Haris.

“Kita berharap semoga bank daerah jambi berkontribusi untuk daerah ini dan ikut mewarnai perbaikan ekonomi di Provinsi Jambi terutama melalui KUR, Kredit dan lain sebagainya yang bisa membantu masyarakat," sambung Gubernur Al Haris.

Lebih lanjut Gubernur Al Haris meminta kepada Dirut Bank Jambi untuk menjaga soliditas jajaran bank Jambi yang merupakan ukuran awal dalam keberhasilan perusahaan. "Kita berharap Bank Jambi lebih solid lagi karena ukuran daripada keberhasilan perusahaan perbankan diawali dengan soliditas tim kerja," pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Hairul Suhairi saat diwawancarai oleh awak media mengatakan ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahun 2024 diantaranya penyelesaian pembangunan 2 gedung.

“Insya Allah tahun ini 2 gedung dulu. Kantor cabang utama yang didepan Mahligai dan satu lagi Kantor Cabang Muaro Bungo,” kata Hairul. (064)

Pemkab Batanghari Gelar Musrenbang RKPD 2025 di Pemayung

Merdekapost.com -Bupati Batang hari di wakili Kepala Badan Bapperinda hadiri Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Batanghari,Propinsi Jambi, Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Pemayung. Kamis,(07/03/2024)

Dalam sambutanya Kurniadi menyampaikan permohonan maaf Bupati Batanghari yang tidak dapat hadir di kegiatan tersebut dikarenakan sedang ada kegiatan lain,untuk 2025 ini pembangunan diprioritaskan penyelesaian 36 program unggulan Batanghari Tangguh.

“Diantara 36 program prioritas Batanghari tangguh hanya ada dua program yang belum terealisasi yakni, islamic center dan sirkuit yang InsyaAllah akan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun 2024 ini,"Ujar Kurniadi.

Ditempat yang sama, Camat Pemayung Jenatul Firdaus mengatakan, Musrenbang Kecamatan sangat penting dilaksanakan sinergisitas antara pemerintah desa untuk pembangunan yang ada desa dengan pemerintahan yang ada ditingkat kabupaten.

“Menyampaikan usulan-usulan pembangunan disampaikan disini dan selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dikabupaten nantinya,"Ucap Camat.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut bertempat dihalaman kantor Camat Pemayung, turut hadir dakam acara Kadis Perkim, Kadis Sosial, Camat, Para Kepala Desa Sekecamatan Pemayung serta tamu undangan lainnya. (Red)

Ketua DPRD Jambi Ingatkan Dirut Bank Jambi Yang Baru Soal Inovasi dan Pengambilan Kebijakan

Merdekapost.com - Direktur Utama (Dirut) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi yang telah dilantik diharapkan mampu menjalankan kepemimpinan sebagai Dirut Bank Jambi dengan sebaik-baiknya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwato.

Edi Purwanto sebelumnya mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Khairul Suhairi sebagai Dirut Bank Jambi oleh Gubernur Jambi yang dilaksanakan, Kamis (7/3) oleh Gubernur Jambi. Edi Purwanto berharap kedepan Bank Jambi semakin lebih baik dan lebih maju lagi dibawah kepemimpinan Khairul Suhairi.

“Pertama saya ucapkan selamat kepada Dirut Bank Jambi yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, dan kita berharap kedepan dibawah kepemimpinan pak Khairul Suhairi Bank Jambi bisa lebih baik lagi,”ujarnya, Kamis (7/3).

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa Dirut Bank Jambi yang telah dilantik ini memiliki tugas dan tanggungjawab besar dan tantangan kedepan yang tidak hanya memperbaiki citra Bank Jambi, namun juga untuk terus berinovasi terutama dalam hal digitalisasi yang berdampak nyata kepada masyarakat Jambi sebagai Bank Daerah.

“Kita berharap bagaimana Bank Jambi terus melakukan inovasi-inovasi dan percepatan seiring perkembangan digitalisasi dari produk-produk perbankan, tentu kita mendukung harus berkembang dan semakin maju, dan kita berharap bisa memberikan dampak lebih lagi untuk pembangunan jambi,”ucapnya.

Disisi lain, Edi Purwanto mengingatkan dalam melakukan kebjakan-kebijakan untuk tetap mengedepankan konstitusional dan berpegang terhadap prinsip-prinsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang paling penting, inovasi-inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan konstitusional, prinsip kehati-hatian ini penting,”pungkasnya. (*)

KPU Hentikan Real Count Sirekap, Sudirman Said: "Banyak Kejanggalan"

KPU RI menghentikan penayangan real count atau raihan suara sementara Pilpres 2024 di Sirekap. Sudirman Said co captain Timnas AMIN sebut Banyak Kejanggalan. (mpc)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghentikan tayangan real count atau perhitungan sementara Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menanggapi hal itu, Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' Sudirman Said menilai bahwa hal itu kian membuktikan pemilu 2024 memang bermasalah.

"Itu menimbulkan pertanyaan apa yang down, sistem dibuka ditutup lagi, dan itu hanya memberi satu bukti bahwa memang terjadi banyak kejanggalan," ujar Sudirman kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

Sudirman menuturkan, tayangan real count sebenarnya hanya front line, sementara di belakangnya ada mesin dan orang-orang serta tindakan-tindakan tertentu yang tersistem. Sehingga menurutnya, jika 'wajah' Sirekap saja bermasalah, di balik itu tentu ada problem pula. "Jadi kalau kita tidak yakin untuk menampilkan wajah, artinya ada banyak hal yang di belakang disembunyikan, karena itu juga sudah dibicarakan oleh banyak sekali pihak," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sudirman, ia menyebut di antara permasalahan yang terjadi berkaitan dengan rekapitulasi suara adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengalami tekanan mengenai data hasil rekapan suara pemilu.

"Tadi saya dapat copy surat satu PPK, dia mundur tidak lagi bersedia melanjutkan karena tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena mendapatkan tekanan-tekanan dari banyak pihak itu secara kolektif mundur semua. Itu di satu kecamatan di Kota Depok, itu menjadi indikasi ternyata memang ada unsur-unsur yang memaksakan kehendaknya bahkan panitia resmi pun mengalami tekanan seperti itu," jelasnya.

Sudirman menekankan bahwa itu hanya potret mikro dari permasalahan rekapitulasi suara pemilu. Ia menyebut, kemungkinan besar banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terungkap di balik polemik rekapitulasi suara.

"Kalau dipotret keseluruhan ya akan makin banyak, jadi sangat disayangkan. Tapi ya itulah keadaan kita dan tampaknya memang dari waktu ke waktu, hari ke hari, makin memberi bukti bahwa pemilu ini bermasalah," ujarnya.

Diketahui, KPU RI menghentikan penayangan real count atau raihan suara sementara Pilpres 2024 dan Pileg 2024 di laman publikasi Sirekap. Penghentian dilakukan sejak Selasa (5/3/2024) malam.

"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu," kata Komisioner KPU RI Idham Holik ketika dikonfirmasi, Selasa malam.

Sebagai gambaran, real count KPU dilakukan menggunakan serangkai proses lewat aplikasi Sirekap. Pertama, petugas KPPS memfoto C. Hasil Plano (dokumen resmi hasil penghitungan suara di TPS), lalu diunggah ke aplikasi Sirekap.

Lantas, teknologi optical character recognition (OCR) yang tersemat di aplikasi itu mengonversi raihan suara dari format gambar menjadi teks. Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan dan diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id, sehingga bisa diakses oleh publik.

Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional ataupun di setiap provinsi. Tayangan hasil penghitungan suara sementara itu dilengkapi grafik lingkaran.

Di laman yang sama, biasanya ditampilkan total raihan suara partai politik secara nasional, per provinsi, ataupun per daerah pemilihan. Penayangan dilengkapi diagram batang. Selain itu, ditampilkan pula total raihan suara caleg.

Bawaslu Pertanyakan KPU Hilangkan Diagram dan Bagan Perolehan Suara di Sirekap

Aplikasi Sirekap KPU yang ditutup permanen. (INSERT: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja). (mpc)

MERDEKAPOST.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghilangkan diagram hingga bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 dalam real count (hitung nyata) Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).

"Seharusnya SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Bagja lantas mengingatkan KPU RI agar sistem yang telah dibuat tetap berpedoman pada SOP. "Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan," ujarnya.

Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan penjelasan terkait beberapa hal mengenai Sirekap dari KPU RI.

"Nah sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaannya? Kemudian, kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan," tuturnya.

Bagja juga menyebut bila alasan peniadaan diagram hingga bagan perolehan suara agar masyarakat dapat melihat formulir Model C1-Plano, maka KPU RI harus juga menyertakan formulir D Hasil mulai dari tingkat kecamatan.

"Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi," ucapnya.

Walaupun demikian, dia juga mempertanyakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) masih tidak tersedia formulir C Hasil.

"Nah itu pertanyaannya. Kami juga sudah menanyakan ke pengawas TPS (PTPS), kenapa itu belum di-upload (diunggah)? Akan tetapi, yang meng-upload itu kan teman-teman KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bukan PTPS," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan penyebab diagram hingga bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada pemilu 2024 dalam hitung nyata Sirekap mendadak hilang.

Dia menjelaskan saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut dia, fungsi utama Sirekap adalah menampilkan publikasi foto Formulir Model C1-Plano untuk memberikan informasi yang akurat. Masyarakat juga dapat mengakses informasi itu pada laman https://pemilu2024.kpu.go.id.

Adapun Formulir Model C1-Plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Kemudian, dituliskan dalam Lampiran Formulir Model D. Hasil.

Model C1-Plano itu nantinya dimasukkan ke Sirekap untuk kemudian dipindai datanya. Namun, Sirekap tak satu atau dua kali mengalami galat, sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di Model C1-Plano menjadi berbeda.

Idham menilai data yang kurang akurat itu justru memunculkan prasangka bagi publik. Oleh karena itu, KPU mengubah format dalam menampilkan hasil rekapitulasi.

Editor : Aldie Prasetya | sumber : Antara

KPU Putuskan Stop Permanen Tayangan Real Count di Sirekap, Ini Alasannya

Ketua KPU saat menunjukkan data penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). namun saat ini Sirekap sudah ditutup secara permanen. (doc/ist)

"Grafik angka perolehan suara tidak akan ditampilkan kembali," kata Idham

Merdekapost - Sebagai gambaran, real count KPU dilakukan menggunakan serangkai proses lewat aplikasi Sirekap. Pertama, petugas KPPS memfoto C.Hasil plano, lalu diunggah ke aplikasi Sirekap.

Lantas, teknologi optical character recognition (OCR) yang tersemat di aplikasi itu mengkonversi raihan suara dari format gambar menjadi teks. Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan menjadi real count, lalu diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional maupun di setiap provinsi. Tayangan hasil penghitungan suara sementara itu dilengkapi grafik lingkaran.

Di laman yang sama, biasanya ditampilkan total raihan suara partai politik secara nasional, per provinsi, ataupu per daerah pemilihan. Penayangan dilengkapi diagram batang. Selain itu, ditampilkan pula total raihan suara caleg.

Selama ini, publik menemukan ada kesalahan angka raihan suara yang ditampilkan di pemilu2024.kpu.go.id dibanding dokumen C.Hasil. Hal itu diakui KPU terjadi karena tidak akuratnya teknologi OCR dalam mengkonversi foto menjadi teks.

Ketidakakuratan angka teranyar yang ditemukan publik adalah terkait lonjakan suara PSI. Beberapa hari setelah itu, KPU menghentikan penayangan real count.

Di laman tersebut kini hanya tersedia dokumen C.Hasil dan D.Hasil. Publik bisa mengunduh formulir tersebut untuk mengecek satu per-satu raihan suara peserta pemilu.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengakui, bahwa pihaknya yang dulu merekomendasikan agar tayangan real count atau raihan suara sementara di laman publikasi Sirekap KPU dihentikan. Namun, pihaknya hanya merekomendasikan penghentian sementara waktu.

"Kan kita minta dulu diberhentikan sementara untuk memperbaiki (permasalahan sistem). Pertanyaannya sekarang, diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Bagja menyebut, apabila penyetopan bersifat sementara, maka KPU harus menjelaskan berapa lama durasinya. Ia menyayangkan apabila penayangan dihentikan permanen karena KPU sudah mengeluarkan biaya untuk membangun aplikasi Sirekap.

"Nah sekarang kan sudah dihentikan, berapa lama pertanyaannya? Jangan juga sistem (Sirekap) yang sudah dibangun itu tidak (dipakai) untuk menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan," kata Bagja. (adz | Republika)

Gubernur Al Haris Motivasi Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Muaro Jambi Tidak Boleh Kalah Dengan Kota Jambi

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH mengemukakan, SMA Negeri 2 Muaro Jambi berbatasan langsung dengan Kota Jambi, untuk itu Sumber Daya Manusia (SDM) Pelajarnya tidak boleh kalah dengan Kota Jambi. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-33 KANDO (Kampus Negeri Duo) dan ASKA 3.0 (Ajang Seni dan Kreasi) SMA Negeri 2 Muaro Jambi, bertempat di lapangan depan SMA Negeri 2 Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu, (06/03/2024).

“Kita bisa bersaing dengan Kota Jambi, bisa masuk perguruan tinggi dengan mudah, tapi harus tingkatkan SDM, kita bisa masuk perguruan tinggi dimana saja asalkan SDM kita mampu,” ujar Gubernur Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris sangat mengapresiasi dan bangga dapat hadir di SMAN 2 Muaro Jambi beserta seluruh pihak terkait karena telah mempersiapkan Ajang Seni dan Kreasi (ASKA 3.0) ini sebagai wujud kontribusi dalam mengenalkan, mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan seni budaya Jambi kepada anak-anak didik.

"Saya sangat bangga dan mengapresiasi pihak SMAN 2 Muaro Jambi beserta seluruh pihak terkait karena telah mempersiapkan Ajang Seni dan Kreasi (ASKA 3.0) dalam rangka ulang tahun ke-33, tentunya SMA Negeri 2 Muaro Jambi sudah banyak meluluskan siswa-siswi, mungkin sudah ada yang berkerja diberbagai pemerintahan, dosen dan swasta, ini sebagai wujud kontribusi dalam mengenalkan, mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan kepada daerah," ungkap Gubernur Al Haris.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 kepada SMAN 2 Muaro Jambi. Terima kasih dan apresiasi besar saya berikan kepada segenap keluarga besar SMAN 2 Muaro Jambi baik para Pengajar, Pengurus Sekolah, hingga siswa-siswi yang telah mengabdi dan berdedikasi membangun serta meningkatkan SDM berkualitas untuk generasi penerus bangsa," sambung Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-33 KANDO (Kampus Negeri Duo) dan ASKA 3.0 (Ajang Seni dan Kreasi) SMA Negeri 2 Muaro Jambi, jadikan momentum ini sebagai evaluasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi, dengan tidak berhenti mendidik dan mencetak generasi penerus bangsa yang beriman, terampil, cerdas, berdaya saing global dan berprestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis.

"Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar terkait pengembangan peningkatan SDM untuk memudahkan bagi anak-anak kita bisa masuk ke perguruan tinggi dengan mudah asalkan semangat anak-anakku jangan kendor, selain itu memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan salah satu sasaran meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam peningkatan SDM," kata Gubernur Al Haris.

"Saya sangat bangga sekali datang ke sekolah SMANegeri 2 Muaro Jambi, karena berbatasan langsung dengan kota Jambi, ibu kota Provinsi Jambi. Untuk itu SDM pelajar Muaro Jambi tidak boleh kalah dengan Kota Jambi, ini perlu kita beri semangat dan support yang kuat," lanjut Gubernur Al Haris.

"Saya sangat bangga melihat semangat, antusias dan persiapan yang ananda semua lakukan sehingga dapat menampilkan performa yang sangat luar biasa. Melalui acara ini saya berharap ananda semua dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kerjasama, disiplin, komunikasi dan tanggung jawab yang pastinya akan berguna didunia kerja dan dalam kehidupan sehari-hari," imbuh Gubernur Al Haris.

"Saya ucapkan selamat kepada anandaku yang meraih prestasi baik nasional maupun di regional dan saya berpesan agar ananda semuanya bisa mengenali bakat atau talenta dan potensi yang dimiliki dengan tepat, baik potensi akademis maupun non akademis. Selanjutnya, talenta dan potensi tersebut diasah dan dikembangkan secara disiplin dan konsisten dengan sebaik-baiknya, karena bisa menjadi bekal hidup ananda kelak," pungkas Gubernur Al Haris. (064)

Gubernur Al Haris Sampaikan Usulan Petani Tanjung Jabung Timur Terkait Penambahan PSR

Merdekapost.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan usulan petani sawit terkait dengan penambahan kuota peremajaan sawit rakyat kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Gubernur pada Workshop Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR) DPD I Jambi, bertempat di Ballroom Hotel BW Luxury Jambi, Rabu (06/03/2024).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri dan Juga Pak Dirjen bahwa Provinsi Jambi Alhamdulillah dari 2017 sampai saat ini sudah melakukan PSR sebanyak 23 ribu hektar, kedua, untuk tahun ini kita di alokasikan sebanyal 15 ribu hektar. Oleh karena itu saya kembali mengucapkan terima kasih banyak, ini merupakan sebuah kepercayaan kepada kita semua. Mari kita tuntaskan dengan bersama-sama terutama dengan melengkapi dokumen yang diminta,” ujar Gubernur Al Haris.

“Kemudian ada juga usulan dari teman-teman di Tanjung Jabung Timur itu mengusulkan penambahan 2 ribu, mohon pak Dirjen bisa menambahkan lagi untuk Kabupaten Tanjung Jabuung Timur,” lanjut Gubernur Al Haris.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengatakan, komoditas tanaman sawit di Indonesia merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Salah satunya Provinsi Jambi yang menjadi penyumbang utama terhadap Pembangunan daerah.

Kemudian Gubernur Al Haris mengungkapkan, berdasarkan data statistik luas areal perkebunan rakyat untuk tanaman sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2022 ialah 115.290 hektar dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 115.318 hektar. “Hal ini dipengaruhi tingginya kontribusi komoditas sawit serta meningkatnya kinerja ekspor baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical,” ungkap Gubernur Al Haris.

Lebih Lanjut Gubernur Al Haris meminta PTPN IV (Palm Cou) untuk membangun hubungan emosional kepada Koperasi Unit Desa (KUD) karena di Provinsi Jambi ini memiliki 22 KUD yang berjalan sangat baik, akan tetapi saat ini hanya tinggal 4 KUD saja.

“Kita juga minta kedepan adanya hubungan emosional antara PTPN IV (Palm Cou) sebab dulu kita memiliki 22 KUD akan tetapi saat ini hanya tinggal 8 KUD. Untuk itu perlu dibenahi kembali mungkin pola kerjasama yang membangun hubungan tidak harmonis dengan petani. Kami berharap kedepan untuk disambungkan kembali karena PTPN IV adalah BUMN milik bangsa yang harus kita jaga bersama,” kata Gubernur Al Haris.

“Saya berharap workshop ini dapat memberikan pencerahan sekaligus langkah konkret dalam mendukung sektor perkebunan serta berdampak terhadap meningkatnya kesejateraan para petani PIR di Provinsi Jambi,” pungkas Gubernur Al Haris.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Aspekpir Setiyono mengatakan, peserta bimbingan teknis ini dihadiri dari 2 provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. “Peserta bimtek yang hadir sangat bersemangat dengan harapan bisa mendapatkan ilmu mengenai kelapa sawit ini,” kata Setiyono.

Sementara itu, Direktur Utama PTPN IV (Palm Cou) Jatmiko K. Santoso mengatakan, program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pola kemitraaan telah diatur dalam Permentan 03 tahun 2022 dengan pelaksanaannya telah melewati berbagai proses. (064)

Musrenbang RKPD Tahun 2025 Digelar Pemkab Batanghari di Tembesi

Merdakapost.com - Bupati Batang hari yang diwakili Asisten I Setda Muhammad Rifa’I, SP,M.E menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Tahun Anggaran 2025.Acara Musrenbang yang diadakan di Kecamatan Muara Tembesi,Kabupaten Batanghari,Jambi. Rabu, (06/03/2024).

Dalam acara Musrenbang tersebut hadir kepala Bapperinda, Kepala OPD, Forkopimda, Forkopimcam, seluruh Kepala Desa,Lurah, BPD, tokoh masyarakat dan para undangan lainnya.

Adapun acara Musrenbang tingkat kecamatan ini di buka langsung oleh Camat Kec.Muara Tembesi EDi Purwanto ,SP.

Dalam kata sambutan-nya Bupati yang di sampaikan oleh Asisten I mengatakan" Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada tahun ini merupakan salah satu sarana untuk menyusun RKPD Kabupaten Batang hari tahun 2025 dan Musrenbang ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya pembangunan jaringan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Musrenbang kali ini merupakan bentuk komunikasi agar mencapai kesepakatan bersama, terciptanya sinergi antara pemerintah kecamatan dan kabupaten dan salah satu upaya menuju pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Batanghari dan juga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan harapan,"Katanya.

Tambah Asisten I,Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari. kemudian pada dan ayat (6) menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan,"Ujarnya. (Red)

Gerakan Pangan Murah Oleh Pemkab Batanghari Disambut Antusias Warga

Merdekapost.com - Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari,melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (PPP) ramai dikunjungi oleh para pembeli. Rabu, (06/03/2024).

Pasalnya tarif harga pangan sembako yang ditawarkan di lokasi GMP cukup relatif murah, sehingga membuat para warga berbondong-bondong untuk membeli.

Tak hanya dikalangan masyarakat, terpantau juga dilokasi GPM tersebut para pegawai pemerintahan setempat juga banyak terlihat dilokasi untuk membeli.Ada pun kegiatan GPM tersebut berpusat di halaman gor basket, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian,Kabupaten Batanghari,Jambi.

GPM yang diselenggarakan ini bekerjasama dengan Bulog Provinsi Jambi, dan juga para petani yang dibawah binaan Dinas PPP Kabupaten setempat.

Kepala Dinas PPP Fahrizal saat di wawancarai mengatakan"Pihaknya telah menghimbau kepada para petani dibawah binaan Dinas untuk membawa hasil tanamannya di lokasi GPM saat ini.Kita juga kerjasama dengan bulog provinsi jambi,disitu nanti ada komoditi beras, gula, tepung, minyak goreng, susu dan juga para petani binaan Dinas kita.

"Kegiatan ini dalam rangka aksi pengamanan harga pangan, serta menyangkut ketersediaan pangan menjelang bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah. Kegiatan seperti ini tidak hanya satu kali ini saja, kegiatan GPM ini rencanakan akan dilaksanakan lagi di pertengahan bulan suci ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri mendatang,"Ujarnya.

"Yang pasti itu seminggu sebelum hari raya idul fitri, kalau untuk dipertengahan bulan puasa masih kita rencanakan tergantung dengan stok bulog hari ini.

" Adapun harga sembako seperti harga beras SPHP 5 kg, 55000.Beras Premium 5 kg,72000.Minyak goreng kita 1 liter,16000.Gula manis lita 1kg,17000.Tepung mila,11000.SKM foyu,12500,"Katanya. (Red)

Wagub Sani: Bazar UMKM Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat

Merdekapost.com - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mengatakan bahwa Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu upaya dalam penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikatakan Wagub pada Pembukaan Bazar Ramadhan 1445 H Dharma Wanita Persatuan Provinsi (DWP) Jambi, bertempat di Gedung DWP Provinsi Jambi, Selasa (05/03/2024).

"Ucapan terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada pelaku usaha UMKM yang turut berpartisipasi dalam bazar ini. Manfaatkanlah secara optimal kegiatan ini, karena bazar yang dilaksanakan DWP Provinsi Jambi ini juga dapat menjadi wadah dalam mempromosikan, serta strategi yang baik dalam memperluas jangkauan pasar penjualan hasil karya para perajin serta produk para pelaku usaha UMKM di Provinsi Jambi," ujar Wagub Sani.

Wagub Sani mengatakan, Bazar menjadi salah satu upaya dalam pengembangan UMKM, pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga bahan pokok di pasaran yang cenderung mengalami peningkatan terutama menjelang hari besar keagamaan, termasuk Bulan Ramadhan. “Pelaksanaan Bazar Ramadhan juga sebagai alternatif upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Wagub Sani.

Kemudian Wagub Sani menuturkan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu bidang ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan dalam penggerak dan perkembangan ekonomi daerah dan nasional. “Pertumbuhan UMKM juga semakin meluaskan kesempatan peluang kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi stabilisator bagi perekonomian Indonesia,” tutur Wagub Sani.

Lebih lanjut orang nomor dua di Provinsi Jambi ini mengungkapkan, pertumbuhan dan perkembangan UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT, melalui misi kedua Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah. Dalam Program Dumisake, dalam Pilar Jambi Tangguh, berupa Bantuan Modal Kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga, Pemerintah Provinsi Jambi berusaha mendukung tumbuh kembang UMKM.

"Pada tahun 2023 ini, kita dari Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan bantuan permodalan untuk 5.053 UMKM, yakni Usaha Kreatif mak-mak, UMKM Pemula, dan UMKM MIlenial, yang terdistribusi di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi," ungkap Wagub Sani.

"Saya berharap, bazar ini berlangsung tertib, aman dan lancar, dan semoga kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh bahan pokok, terutama menjelang Puasa Ramadhan 1445 H, membawa keuntungan kepada seluruh pedagang, dan keberkahan bagi DWP Provinsi Jambi khususnya dan Provinsi Jambi umumnya," pungkas Wagub Sani.

Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih Sudirman melaporkan bahwa pelaksanaan bazar ini dilaksanakan selama 3 hari yang dimulai dari 5-7 Maret 2024 yang diikuti sebanyak 65 peserta dari berbagai instansi vertikal dan lain sebagainya. (064)

Jelang Berakhir Masa Jabatan, Anggota DPRD Batanghari Adison Terus Komitmen Jalankan Tugas

Merdekapost.com -Meski memasuki masa akhir jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang Hari periode 2019-2024 politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap komitmen menjalankan tugas.

Hal tersebut diutarakannya kepada beberapa awak media di gedung DPRD Kabupaten Batang Hari beberapa hari lalu. Selasa (05/03/2024).

“ Walaupun beberapa dari kami tidak terpilih lagi sebagai anggota dewan di priode selanjutnya, tapi untuk saat ini kami kan masih status anggota jadi kami tetap komitmen menjalankan tugas kami” Ujarnya.

Lanjut Anggota dewan Praksi PKS, setidaknya menjelang masa jabatan habis, para Dewan yang ada di gedung parlemen ini masih tetap menampung aspirasi demi kemakmuran masyarakat di Batang Hari.

Politisi PKS ini juga menuturkan sebelum masa jabatannya berakhir tidak menyurutkan tugas kami sebagai anggota dewan dan saya juga selaku anggota dewan terus memperjuangkan hak masyarakat kabupaten Batang Hari, khususnya Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir.

“ Betul masa jabatan kami akan berakhir pada Agustus mendatang, namun kami selaku anggota DPRD Batang Hari tetap menjalankan tugas dan fungsi seperti biasanya karena ini tanggung jawab kami menjalankan tugas masih ada”,ungkap Adison. (*)

DPRD Jambi bersama Pemprov Setujui Tujuh Perda

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap agar tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disetujui bersama untuk dijadikan Peraturan Daerah segera di tindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Gubernur.

Hal ini disampaikan oleh Edi Purwanto usai memimpin rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang pertama di tahun 2024, Selasa (5/3) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanudin Mahir dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.

Adapun agenda dalam rapat paripurna ini yaitu penyampaian laporan pansus terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ada empat pansus yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Jambi dalam membahas tujuh Ranperda.

Ketujuh Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Peryelenggaraan Jasa Konstruksi, Rapperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Kemudian Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Bentuk Barang Milik Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA), Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

Selain itu, turut dibahas Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, serta Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah Provinsi Jambi dan Ranperda Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Hadir pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dan sejumlah OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Pada Rapat Paripurna ini, masing-masing ketua Pansus menyampaikan hasil pembahasan terhadap masing-masing Ranperda yang dibahas.

Pada rapat ini dilakukan penyampaian akhir fraksi-fraksi dan diambil keputusan akhir dewan terhadap tujuh Ranperda tersebut. Terhadap pengambilan keputusan tersebut, seluruh fraksi DPRD Provinsi Jambi menyetujui terhadap tujuh Ranperda tersebut untuk menjadi Peraturan Daerah.

Atas kesepakatan tersebut, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Jambi yang diwakilkan oleh Abdullah Sani dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi serta penyampaian rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 oleh Gubernur Jambi.

“Alhamdulillah kita sudah menyepakati dan menyetujui pengesahan terhadap tujuh Ranperda yang sudah di bahas dimana Ranperda ini merupakan produk kita, produknya rakyat untuk periode DPRD Provinsi Jambi saat ini,”ujar Edi Purwanto usai Rapat.

Edi Purwanto berharap Ranperda yang telah dibahas cukup lama yang kemudian dilakukan pembahasan dan kini telah disetujui menjadi Perda untuk segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur. Hal ini melihat beberapa Perda yang setelah dijadikan Perda tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

“Mudah-mudahan Perda ini segera dibuat Pergubnya untuk dilaksanakan, karena beberapa perda yang kita evaluasi itu sudah dibuat dan disepakati, proses pembahasannya juga sudah panjang tapi follow up nya tidak jalan,”terangnya.

“Intinya saya yakin komitmen bersama, kesepakatan bersama yang kita buat harus di ejawatahkan dalam konteks kemanfaatan masyarakat Jambi,” pungkasnya. (*)