Dugaan Pungli di Jembatan Kelok Sago, Kapolsek Batang Merangin Langsung Turun Ke Lokasi

Kapolsek Batang Merangin Siap Tindak Tegas Pungli di Jembatan Kelok Sago. (doc/ilustrasi)

KERINCI – Kepolisian Sektor Batang Merangin bergerak cepat menyikapi dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di kawasan wisata Jembatan Kelok Sago, Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Sorotan tajam datang dari kalangan mahasiswa, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kerinci, yang menilai praktik tersebut mencoreng citra destinasi wisata unggulan di daerah itu.

Kapolsek Batang Merangin, IPTU Ahmad Muslikan, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah persuasif dan preventif terhadap dugaan pungli tersebut. Melalui personel Pos Pelayanan Operasi Ketupat Batang Merangin, sejumlah warga yang diduga terlibat—termasuk Ketua Pemuda setempat bernama Juni dan beberapa anggotanya—telah dibawa ke pos untuk dibina dan diberi peringatan keras.

“Sudah kami beri imbauan dan peringatan. Ketua Pemuda atas nama Juni dan anggotanya telah kami bawa ke Posyan Ops Ketupat untuk pembinaan. Jika praktik pungli ini kembali terjadi, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas. Saat ini, aktivitas pungli tersebut sudah tidak lagi ditemukan di lokasi,” tegas Kapolsek, Minggu (6/4/2025).

Jembatan Kelok Sago kini menjadi ikon baru Kabupaten Kerinci. Selain berfungsi sebagai jalur penghubung strategis yang memperpendek waktu tempuh dari Muara Emat ke pusat Kerinci, jembatan ini juga menyuguhkan panorama alam yang memikat wisatawan (ist)

Keresahan publik sebelumnya mencuat setelah IMM Kerinci mengkritik keras adanya pungutan tak resmi kepada para pengunjung jembatan yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp150 miliar itu. IMM menilai, ulah oknum yang menjadikan area tersebut sebagai sumber pendapatan pribadi, sangat merugikan masyarakat dan pariwisata daerah.

Rizki Afdol, Kepala Bidang Hikmah Pimpinan Cabang IMM Kerinci, menyatakan bahwa pungutan dengan dalih sukarela, keamanan, parkir, maupun kebersihan tetap tergolong sebagai pungli terselubung yang melanggar hukum.

“Ini jelas pungli. Meski dalihnya seikhlasnya, tetap tidak bisa dibenarkan karena ini adalah fasilitas publik, aset negara. Mereka tidak memiliki legalitas resmi untuk menarik biaya dari pengunjung. Itu melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi pidana,” tegas Rizki.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk pungutan ilegal serta mendesak aparat penegak hukum untuk turun langsung menangani persoalan ini.

“Jangan ada masyarakat yang membayar. Kami mendesak pihak kepolisian, baik Polres maupun Polda, segera turun tangan. Praktik semacam ini mencoreng citra pariwisata dan merusak kepercayaan publik terhadap pembangunan,” tambahnya.

Jembatan Kelok Sago. (doc/ist)

Jembatan Kelok Sago kini menjadi ikon baru Kabupaten Kerinci. Selain berfungsi sebagai jalur penghubung strategis yang memperpendek waktu tempuh dari Muara Emat ke pusat Kerinci, jembatan ini juga menyuguhkan panorama alam yang memikat wisatawan. Namun, praktik pungli dikhawatirkan menghambat pengembangan kawasan wisata berbasis infrastruktur.

Rizki menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik demi kemajuan daerah.

“Jangan sampai infrastruktur sebesar ini yang dibangun dengan uang rakyat justru dimanfaatkan secara ilegal oleh segelintir orang. Mari kita jaga bersama,” pungkasnya.

Masyarakat Desa Pentagen Laksanakan Tradisi Menjalang Pemimpin di Hari Lebaran Ketiga 1446 H

 

Masyarakat Desa Pentagen Laksanakan Tradisi Menjalang Pemimpin di Hari Lebaran Ketiga 1446 H

Merdekapot.com | Kerinci - Dalam suasana penuh kebersamaan dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, masyarakat Desa Pentagen melaksanakan tradisi Menjalang Pemimpin pada hari ketiga Idul Fitri 1446 H. Acara ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh warga setempat sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin desa serta sebagai ajang silaturahmi antarwarga. (02/04/2025)


Tradisi ini diawali dengan keliling kampung oleh masyarakat sebelum pemimpin desa turut serta dalam prosesi. Sebelum turunnya pemimpin desa, masyarakat terlebih dahulu menyaksikan penampilan khodam, yang diyakini sebagai penjaga desa sejak dahulu kala. Sosok khodam ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang melindungi desa dari berbagai ancaman.

Setelah prosesi keliling kampung selesai, seluruh warga berkumpul di halaman Gedung Serbaguna Desa Pentagen untuk menyaksikan penampilan pendekar pencak silat asli dari Desa Pentagen. Atraksi pencak silat ini menjadi bagian penting dari tradisi, menunjukkan warisan budaya yang masih tetap lestari hingga saat ini. Pertunjukan ini juga disaksikan langsung oleh pemimpin desa dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat.

Setelah penampilan pencak silat, seluruh masyarakat memasuki Gedung Serbaguna untuk mendengarkan sambutan dan nasehat dari pemimpin desa. Dalam kesempatan tersebut, pemimpin desa menyampaikan pesan-pesan moral, kebersamaan, serta harapan untuk kemajuan Desa Pentagen ke depannya.

Sebagai bagian dari acara, masyarakat juga melakukan donasi untuk pembangunan Masjid Taqwa Pendung Talang Genting. Acara ini dipandu oleh Saudara Ahmadi, S.Sos., yang bertindak sebagai protokol, sementara panitia pelaksana berasal dari Karang Taruna Desa Pentagen. Pegawai Masjid Taqwa menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi warga, baik yang berdomisili di Desa Pentagen maupun yang berada di perantauan, atas kontribusi mereka dalam pembangunan masjid.

Di penghujung acara, panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih serta permohonan maaf kepada masyarakat dan pemimpin desa jika terdapat kesalahan selama kegiatan berlangsung.

Bagi masyarakat yang ingin turut serta dalam donasi pembangunan Masjid Taqwa, dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening berikut:

Nomor Rekening: 5555-01-029591-53-9
Atas Nama: Masjid Taqwa Pendung Talang Genting

Semoga acara ini semakin mempererat persaudaraan antarwarga dan membawa keberkahan bagi Desa Pentagen. Selamat Idul Fitri 1446 H, mohon maaf lahir dan batin! (rdp)

Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Menuai Polemik dan Kekecewaan

Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM) 

Merdekapost.com | Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai langkah penyesuaian anggaran dan upaya menyeragamkan waktu pengangkatan ASN secara nasional. (12/03/2025)

Menteri PAN-RB menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola ASN yang lebih optimal, serta menghindari ketimpangan dalam distribusi pegawai di berbagai instansi. "Kami ingin memastikan bahwa proses pengangkatan ini berjalan dengan tertib dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi yang efisien," ujar Menteri PAN-RB dalam konferensi pers.

Namun, keputusan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Ia menilai penundaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat jika secara administratif telah rampung dan instansi terkait telah siap menggaji pegawai baru. “Jika proses administrasi hampir selesai dan instansi sudah siap, maka pengangkatan sebaiknya tetap dilakukan secara bertahap sesuai jadwal awal,” tegasnya.

1,3 Juta Calon ASN Jadi Korban Ketidakpastian

Keputusan pemerintah ini berdampak langsung pada 179 ribu CPNS dan 1,2 juta PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi. Mereka kini menghadapi ketidakpastian masa depan akibat kebijakan yang dinilai tidak adaptif dan minim mitigasi.

“Pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap nasib jutaan calon ASN yang telah melalui proses seleksi ketat. Ini bukan sekadar penundaan, tapi bentuk pengingkaran komitmen,” ungkap Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM).

Menurutnya, aksi #SaveCASN yang mulai menggema di media sosial adalah bentuk protes atas kebijakan yang dianggap tidak adil. Beberapa alasan utama yang dikemukakan para calon ASN antara lain:

Kehilangan pekerjaan: Banyak calon ASN telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena telah dinyatakan lulus seleksi.

Ketidakpastian masa depan: Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan bisa berubah sewaktu-waktu, termasuk kemungkinan hasil kelulusan yang tidak dihormati.

Kerugian finansial: Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi, mulai dari transportasi hingga administrasi, menjadi beban tambahan akibat ketidakpastian ini.

Kebijakan Bertentangan dengan UU ASN

Keputusan penundaan ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengatur bahwa pengangkatan ASN dapat dilakukan secara mandiri dan bertahap oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi mitigasi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Tuntutan: Segera Laksanakan Pengangkatan ASN Sesuai Jadwal Awal

BBM sebagai organisasi kepemudaan menekankan pentingnya pengangkatan ASN sesuai jadwal awal demi mendukung komitmen pemerintah dalam Astacita No. 7 (Pemberantasan Kemiskinan) dan No. 11 (Peluang Kerja yang Luas dan Berkeadilan).

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib para calon ASN. Penundaan ini harus segera dievaluasi, dan pengangkatan ASN harus dilakukan sesuai jadwal demi kepastian hukum dan keadilan sosial,” pungkas Elva Novianti.

Sementara itu, aksi protes dari para calon ASN terus berlangsung, baik di media sosial maupun dalam bentuk audiensi ke berbagai lembaga terkait. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

Apakah pemerintah akan mendengar aspirasi para calon ASN, atau tetap bergeming dengan kebijakan yang dinilai sepihak?. (rdp)


Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Masjid dan Musala 2025, Begini Caranya

Jakarta, Merdekapost — Kementerian Agama (Kemenag) membuka bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025, termasuk masjid ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/25).

Dikatakan Abu, bantuan ini juga mengafirmasi arahan Menteri Agama terkait eco-theology sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan. “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” tambah Abu.

Abu menjelaskan, tahun ini, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

“Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, sejak 2024, Kemenag memperkenalkan konsep “Masjid Ramah”, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

“Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman https://simas.kemenag.go.id.

Arsad melanjutkan, pemohon melengkapi beberapa dokumen pendukung.

Dokumen pendukung yaitu:

- Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kab/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi);

- Fotokopi SK Pengurus;

- Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Foto kondisi bangunan;

- Fotokopi surat keterangan status tanah;

- Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala; dan

- Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.

Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Arsad menyebut, proses pengajuan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online

24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan

25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

Dikatakan Arsad, pengajuan bantuan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman https://simas.kemenag.go.id.

“Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan referensi dokumen persyaratan, contohnya dapat dilihat di: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan,” pungkasnya.(Adz/sumber: kemenag.go.id)


Sri Rahayu, M.Pd Terpilih Aklamasi, Mengokohkan Peran Perempuan Muda Fatayat NU Jambi Periode 2025 - 2030

Sri Rahayu, M.Pd Ketua PW Fatayat NU Jambi 

Merdekapost.com | Kerinci - Konferensi Wilayah II Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada Kamis, 4 Januari 2025, resmi menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi masa khidmat 2025-2030.

Dengan tema "Menguatkan Organisasi, Memberdayakan Kader untuk Perempuan Jambi Lebih Progresif", konferensi ini menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas dan memperkuat peran perempuan muda NU di Jambi. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Umum PP Fatayat NU, Bendahara Umum PP Fatayat NU, Ketua Fatayat NU Sumatera Barat Betri Murdiana, Pj Bupati Kerinci, Rektor IAIN Kerinci Dr. Asaari, M.Ag, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, PMII, IPPNU, HMI, IMM, dan seluruh pengurus PC Fatayat NU se-Provinsi Jambi.

Sidang pleno berlangsung khidmat hingga seluruh Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU se-Jambi bersepakat menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai ketua terpilih secara aklamasi.

Dalam sambutannya, Sri Rahayu, M.Pd menegaskan pentingnya kerja sama dan penguatan organisasi untuk menciptakan kader-kader perempuan yang progresif dan mandiri. "Fatayat NU Jambi harus menjadi organisasi yang mampu mencetak kader-kader perempuan yang mampu merebut peluang di ruang publik dan bersinergi dengan berbagai pihak," ujarnya.

Ia juga menekankan misi organisasi, yakni "Mengokohkan organisasi, memberdayakan kader untuk perempuan Jambi yang progresif."

Ketua PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.SS., M.Si, mengapresiasi perkembangan Fatayat NU, yang kini memiliki 37 cabang di seluruh Indonesia hingga ke luar negeri, seperti Arab Saudi dan Korea. Ia optimis di bawah kepemimpinan Sri Rahayu, Fatayat NU Jambi akan semakin maju dan berkontribusi nyata bagi perempuan Jambi.

Konferensi ini menjadi tonggak penting bagi Fatayat NU Jambi untuk memperkuat peran perempuan muda NU dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.(*)


Konferwil PW Fatayat NU Provinsi Jambi ke-2 Sukses Digelar, Sri Rahayu Kembali Terpilih

Konferwil II Fatayat NU Provinsi Jambi

Merdekapost.com | Kerinci – Konferensi Wilayah (Konferwil) PW Fatayat NU Provinsi Jambi ke-2 berlangsung sukses di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dengan mengusung tema "Menguatkan Organisasi, Memberdayakan Kader untuk Perempuan Jambi Lebih Progresif", acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat solidaritas perempuan muda Nahdlatul Ulama di Jambi. (04/01/25)

Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi, Sri Rahayu, M.Pd, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya kerja sama dan penguatan organisasi untuk menciptakan kader-kader perempuan yang progresif dan mandiri. Sementara itu, Ketua PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.SS., M.Si, menyampaikan perkembangan luar biasa Fatayat NU di Indonesia yang kini telah memiliki 37 cabang, bahkan hingga di luar negeri seperti Arab Saudi dan Korea.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Fatayat NU Sumatera Barat Betri Murdiana, Pj Bupati Kerinci, Rektor IAIN Kerinci Dr. Asaari, M.Ag, serta perwakilan dari Polres Kerinci. Organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, PMII, IPPNU, HMI, dan IMM Kerinci Sungai Penuh turut hadir bersama seluruh pengurus PC Fatayat se-Provinsi Jambi.

Penyerahan santunan ibu hamil dan anak stunting

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Konferwil ini juga diisi dengan penyerahan santunan berupa paket untuk ibu hamil dan anak stunting. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi Fatayat NU dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir acara, Sri Rahayu, M.Pd, terpilih kembali sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi untuk periode 2025-2030. Keberlanjutan kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa Fatayat NU Jambi semakin maju dan berkontribusi besar bagi perempuan di Provinsi Jambi.

Semangat progresif dan kolaborasi dalam Konferwil ini menjadi inspirasi bagi seluruh kader untuk terus berkiprah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesejahteraan masyarakat.(rdp)

Prabowo Ketahui Hinaan Gus Miftah kepada Pedagang Es Teh, Tegur Melalui Mayor Teddy

Viral Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh

Merdekapost.com | Nasional - Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah memberikan teguran resmi kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Teguran ini terkait dengan pernyataan Gus Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh, Sunhaji, saat berdakwah di Magelang beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam pernyataan videonya pada Rabu (4/12/2024), menyampaikan bahwa Presiden meminta Gus Miftah untuk segera meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji.

"Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," ujar Hasan.

Hasan menambahkan bahwa Gus Miftah telah mendatangi Sunhaji di Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk meminta maaf secara langsung. Dalam video yang beredar, Sunhaji terlihat menerima permintaan maaf tersebut dengan baik.

"Kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin, keadaan kembali baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka," tambah Hasan.

Sebelumnya, Gus Miftah telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya yang dianggap merendahkan Sunhaji. Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada masyarakat luas. Gus Miftah juga menjelaskan bahwa gaya berdakwahnya yang kerap diselingi candaan tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati siapa pun.

"Saya meminta maaf atas kekhilafan saya yang mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada tukang es teh yang sedang berjualan di lokasi dakwah. Saya juga ingin menemui langsung beliau untuk meminta maaf," ujarnya.

Gus Miftah juga mengakui telah mendapat teguran langsung dari Mayor Teddy Indra Wijaya. Teguran tersebut menjadi pengingat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan di depan publik.

Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama tokoh publik, untuk lebih bijak dalam berucap dan menjaga perasaan masyarakat. (*)

Peserta Paduan Suara MTQ Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi di Kerinci Keluhkan Ketidaksesuaian Pencairan Honor

Peserta Paduan Suara Mars MTQ Provinsi Jambi ke 53

Merdekapost.com | Kerinci – Peserta paduan suara yang tampil dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Jambi yang berlokasi di Dermaga Danau Kerinci Kabupaten Kerinci mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap ketidaksesuaian tanda terima uang saku yang diterima. Meskipun telah menjalani latihan intensif selama lebih dari satu bulan, tanda terima yang diberikan hanya mencatat kehadiran selama lima hari.

Menurut salah satu peserta, mereka merasa tidak dihargai atas usaha yang telah dilakukan dalam persiapan dan penampilan mereka.

“Kami telah berlatih setiap hari selama lebih dari satu bulan, tetapi tanda terima uang saku yang diberikan hanya untuk lima hari. Ini sangat tidak adil,” ujar salah satu peserta yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain ketidaksesuaian tersebut, para peserta juga mengeluhkan kesulitan dalam proses pencairan uang saku. Menurut mereka, prosedur yang rumit membuat pencairan uang saku menjadi terhambat, bahkan beberapa di antaranya belum menerima uang saku mereka hingga saat ini.

Para peserta berharap pihak penyelenggara MTQ dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini dan memberikan solusi yang adil serta transparan.

“Kami berharap ke depannya pihak penyelenggara dapat lebih memperhatikan kesejahteraan peserta, agar kami dapat fokus berlatih dan memberikan penampilan terbaik tanpa harus memikirkan hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Jambi belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan ini. (*)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs