Gelar Aksi Damai, GNPK-RI Soroti Dugaan Permasalahan Pengadaan Tenaga Kebersihan dan Satpam di RSUD M.H.A.Thalib

Sungai Penuh  – Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang di pimpin LSM GNPK-RI Kerinci Sungai Penuh menggelar aksi damai guna menyuarakan aspirasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)di RSUD M.H.A Thalib Sungai Penuh, Senin (20/4/2026).

Aksi yang berlangsung tertib tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan. Mereka menilai, mekanisme yang berjalan saat ini perlu diawasi secara ketat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa pengadaan tenaga kebersihan dan Satpam merupakan bagian penting dalam mendukung operasional instansi, termasuk rumah sakit dan perkantoran pemerintah. Oleh karena itu, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perwakilan LSM GNPK-RI Kerinci Sungai Penuh menggelar aksi damai guna menyuarakan aspirasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)di RSUD M.H.A Thalib Sungai Penuh, Senin (20/4/2026).(dir)

“Kami tidak menolak pengadaan tenaga kerja, tetapi kami meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak merugikan tenaga kerja itu sendiri maupun keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi, nilai kontrak, serta pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Aksi damai ini mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan berlangsung tanpa insiden. Perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh yang di sampai langsung oleh Kadis Kesehatan Gunardi yang menjadi tujuan aksi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. 

Mereka berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan yang berjalan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan akan mengajak Hearing kembali dengan pihak GNPK-RI dalam waktu dekat terkait tindak lanjut yang di inginkan dan tentunya sesuai dengan aturan dan perundang undangan.

Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satpam, agar lebih transparan, profesional, dan berkeadilan. dalam upaya mendukung Visi dan Misi Wali kota Sungai Penuh Alpin Bakar.SH.(dir)

DPP Gerindra Janji Evaluasi Kader Arogan, Usai Aksi Jilid II APMM Jambi

Aksi Jilid II APMM Jambi di Depan DPP Gerindra

Merdekapost.com | Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Merangin (APMM) Jambi kembali menggelar Aksi Jilid II di depan Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta, Jumat (08/10/2025)

Dalam aksinya, massa menuntut pertanggungjawaban dan pemecatan terhadap salah satu kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin, karena diduga bersikap arogan terhadap pejabat pemerintah daerah.

Tuntutan ini berawal dari insiden pada 12 Agustus 2025 lalu, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Merangin mendadak terhenti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum Wakil Ketua II DPRD Merangin tersebut diduga mengancam salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Merangin dengan nada tinggi dan kata-kata kasar.

“Wakil rakyat dari kader Partai Gerindra ini malah menunjuk salah satu anggota TAPD Merangin dengan nada tinggi sambil mengancam, ‘Jon, kupecahkan kepalamu, Jon!’,” ujar Iqbal Dinata, Koordinator Aksi APMM Jambi, dalam orasinya.

Iqbal menjelaskan, ancaman itu ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merangin yang hadir dalam rapat resmi tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menciderai martabat lembaga DPRD, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

Dalam aksi di depan kantor pusat Gerindra itu, APMM Jambi menyerukan agar Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua Harian DPP Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, segera menonaktifkan dan mencopot kader tersebut.

“Kami meminta DPP Gerindra bersikap tegas. Jangan biarkan kader arogan mencoreng nama besar partai. Kalau tidak ada tindakan, kami siap turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Iqbal.

Iqbal yang juga mantan Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi menegaskan, APMM akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan resmi dari DPP Partai Gerindra.

Dari hasil aksi tersebut, perwakilan APMM diterima oleh pihak DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan itu, DPP berjanji akan mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan APMM sesuai mekanisme partai.

“Kami sudah menyampaikan langsung kepada perwakilan DPP. Mereka berjanji akan menelusuri dan mengevaluasi kader yang bersangkutan,” kata Iqbal usai audiensi.

APMM menegaskan, gerakan ini bukan bentuk kebencian terhadap partai, melainkan dorongan moral agar Partai Gerindra tetap menjadi partai besar yang berpihak kepada rakyat.

“Aksi Jilid II ini adalah bentuk cinta kami terhadap tanah kelahiran Merangin dan harapan agar wakil rakyat bisa menjadi teladan, bukan menebar ancaman,” pungkas Iqbal. (*)

 

Kapolri VS Polres Merangin, Iqbal Dinata Tantang Kapolri Beranikah Pecat Kapolres Merangin

Iqbal Dinata, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).(istimewa)

Merdekapost.com | Jakarta - Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada hari ini. Aksi ini disuarakan sebagai bentuk protes dan sekaligus tantangan terbuka kepada Kapolri terkait dugaan lambannya penindakan terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian merajalela di Kabupaten Merangin, Jambi.

Koordinator Aliansi, Iqbal Dinata, secara tegas mempertanyakan komitmen kepolisian daerah. Ia bahkan melontarkan tantangan kepada Kapolri.

"Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi uji nyali Kapolri," ujar Iqbal Dinata. "Kami ingin melihat, beranikah Kapolri memecat Kapolres Kabupaten Merangin yang kami duga tidak serius menangani PETI?" Ujarnya. 

Iqbal Dinata menyoroti bahwa praktik PETI di Kabupaten Merangin telah kembali menjadi sorotan publik. Menurutnya, setiap tahun, aktivitas ilegal ini semakin merajalela, dengan alat berat yang diduga mencabik-cabik tanah, merobek hutan, dan mengeruk isi bumi tanpa izin, bahkan merambah hingga ke Hutan Produksi.

"Air jadi keruh, hutan jadi rusak," kata Iqbal. "Akan tetapi, penegak hukum diduga tutup telinga dan tutup mata, seolah-olah tidak tampak." Jelasnya. 

Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta, yang juga berasal dari Kabupaten Merangin, menilai kinerja penegak hukum di sana, khususnya di bawah tanggung jawab Kapolres Merangin dan Kasat Reskrim, sangat lamban dan tidak serius. Mereka menganggap Kapolres Merangin gagal menjadi tameng masyarakat dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI.

Dugaan Adanya 'Setoran' dari Bos PETI

Lebih lanjut, Aliansi ini menyuarakan kecurigaan serius yang mereka miliki. Mereka menduga ada hubungan terlarang antara praktik ilegal ini dengan penegak hukum setempat.

"Kami menduga bos PETI sangat lantang dan berani merusak alam," tambah Iqbal. "Apakah Kapolres terima setoran dari bos PETI sehingga PETI makin hari makin merajalela?"

Iqbal menyebutkan bahwa titik-titik lokasi PETI di Kabupaten Merangin terus meningkat, mencakup beberapa wilayah utama seperti Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Tiang Pumpung.

Aksi demonstrasi yang direncanakan di Mabes Polri ini akan menjadi puncak protes mahasiswa untuk mendesak transparansi dan tindakan tegas dari pucuk pimpinan Polri agar segera mengevaluasi dan menindak Kapolres Merangin yang dianggap gagal dalam memberantas PETI.

Ratusan Massa Kepung DPRD Jambi, Hafiz Ketua DPR Bersumpah Siap Mundur Jika Aspirasi Tak Ditunaikan

Jambi, Merdekapost – Suasana gedung DPRD Provinsi Jambi pada Rabu (17/9/2025) sore berubah menjadi lautan suara protes. 

Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi mengepung gedung dewan, menuntut wakil rakyat menjawab keresahan publik yang kian menumpuk.

Pengeras suara memecah riuh sore itu. Spanduk dan poster menegaskan puluhan tuntutan yang disiapkan. Isu yang mereka bawa berlapis: mulai dari persoalan nasional, korupsi, ketahanan pangan, hingga problem lokal yang dianggap tak kunjung tersentuh kebijakan.

Baca Juga: Jurnalis Jambi Gelar Aksi Bungkam di Mapolda Jambi, Tuntut DPR dan Polda Minta Maaf

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, akhirnya keluar menemui pengunjuk rasa. Ia berdiri di hadapan massa, mendengarkan manifesto yang disodorkan. Tidak berhenti di situ, Hafiz kemudian membacakan isi manifesto secara lantang.

“Hari ini memang kita menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan perwakilan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Ada 20 tuntutan yang disampaikan, baik isu nasional maupun lokal. Ini wajib menjadi komitmen kita bersama: DPRD, pemerintah, maupun Polri, agar perbaikan bisa dilakukan,” kata Hafiz.

Namun, suasana berubah hening ketika Hafiz melanjutkan kalimatnya dengan sumpah terbuka yang jarang terjadi di ruang politik daerah.

“Jika saya, Hafiz, sebagai Ketua DPRD Jambi, tidak menindaklanjuti tuntutan atau manifesto yang disampaikan, saya siap mengundurkan diri. Atas nama Allah, saya ucapkan ini,” tegasnya.

Pernyataan itu sontak memantik sorak sorai massa. Tepuk tangan, teriakan, hingga seruan orator menggema di halaman gedung dewan.

Seorang mahasiswa berteriak melalui pengeras suara:

“Kalau dalam dua minggu tidak ada jawaban nyata, Ketua DPRD Jambi harus turun dari jabatannya!”

Ultimatum itu disambut gemuruh riuh massa, mempertegas tenggat waktu yang hanya 14 hari untuk membuktikan apakah sumpah itu benar-benar dijalankan.

Aksi ini menandai babak baru relasi antara masyarakat sipil dengan parlemen daerah. Bagi publik Jambi, sumpah di bawah nama Allah bukan sekadar retorika politik. Ia menjadi utang moral dan politik yang harus dibayar lunas.

Kini bola panas ada di tangan DPRD. Pertanyaan yang bergema di jalanan: apakah janji sumpah Ketua DPRD Jambi benar-benar ditepati, atau hanya akan jadi jargon politik yang tenggelam bersama suara massa?(*)