Kapolri VS Polres Merangin, Iqbal Dinata Tantang Kapolri Beranikah Pecat Kapolres Merangin

Iqbal Dinata, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).(istimewa)

Merdekapost.com | Jakarta - Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada hari ini. Aksi ini disuarakan sebagai bentuk protes dan sekaligus tantangan terbuka kepada Kapolri terkait dugaan lambannya penindakan terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian merajalela di Kabupaten Merangin, Jambi.

Koordinator Aliansi, Iqbal Dinata, secara tegas mempertanyakan komitmen kepolisian daerah. Ia bahkan melontarkan tantangan kepada Kapolri.

"Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi uji nyali Kapolri," ujar Iqbal Dinata. "Kami ingin melihat, beranikah Kapolri memecat Kapolres Kabupaten Merangin yang kami duga tidak serius menangani PETI?" Ujarnya. 

Iqbal Dinata menyoroti bahwa praktik PETI di Kabupaten Merangin telah kembali menjadi sorotan publik. Menurutnya, setiap tahun, aktivitas ilegal ini semakin merajalela, dengan alat berat yang diduga mencabik-cabik tanah, merobek hutan, dan mengeruk isi bumi tanpa izin, bahkan merambah hingga ke Hutan Produksi.

"Air jadi keruh, hutan jadi rusak," kata Iqbal. "Akan tetapi, penegak hukum diduga tutup telinga dan tutup mata, seolah-olah tidak tampak." Jelasnya. 

Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta, yang juga berasal dari Kabupaten Merangin, menilai kinerja penegak hukum di sana, khususnya di bawah tanggung jawab Kapolres Merangin dan Kasat Reskrim, sangat lamban dan tidak serius. Mereka menganggap Kapolres Merangin gagal menjadi tameng masyarakat dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI.

Dugaan Adanya 'Setoran' dari Bos PETI

Lebih lanjut, Aliansi ini menyuarakan kecurigaan serius yang mereka miliki. Mereka menduga ada hubungan terlarang antara praktik ilegal ini dengan penegak hukum setempat.

"Kami menduga bos PETI sangat lantang dan berani merusak alam," tambah Iqbal. "Apakah Kapolres terima setoran dari bos PETI sehingga PETI makin hari makin merajalela?"

Iqbal menyebutkan bahwa titik-titik lokasi PETI di Kabupaten Merangin terus meningkat, mencakup beberapa wilayah utama seperti Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Tiang Pumpung.

Aksi demonstrasi yang direncanakan di Mabes Polri ini akan menjadi puncak protes mahasiswa untuk mendesak transparansi dan tindakan tegas dari pucuk pimpinan Polri agar segera mengevaluasi dan menindak Kapolres Merangin yang dianggap gagal dalam memberantas PETI.

Ratusan Massa Kepung DPRD Jambi, Hafiz Ketua DPR Bersumpah Siap Mundur Jika Aspirasi Tak Ditunaikan

Jambi, Merdekapost – Suasana gedung DPRD Provinsi Jambi pada Rabu (17/9/2025) sore berubah menjadi lautan suara protes. 

Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi mengepung gedung dewan, menuntut wakil rakyat menjawab keresahan publik yang kian menumpuk.

Pengeras suara memecah riuh sore itu. Spanduk dan poster menegaskan puluhan tuntutan yang disiapkan. Isu yang mereka bawa berlapis: mulai dari persoalan nasional, korupsi, ketahanan pangan, hingga problem lokal yang dianggap tak kunjung tersentuh kebijakan.

Baca Juga: Jurnalis Jambi Gelar Aksi Bungkam di Mapolda Jambi, Tuntut DPR dan Polda Minta Maaf

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, akhirnya keluar menemui pengunjuk rasa. Ia berdiri di hadapan massa, mendengarkan manifesto yang disodorkan. Tidak berhenti di situ, Hafiz kemudian membacakan isi manifesto secara lantang.

“Hari ini memang kita menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan perwakilan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Ada 20 tuntutan yang disampaikan, baik isu nasional maupun lokal. Ini wajib menjadi komitmen kita bersama: DPRD, pemerintah, maupun Polri, agar perbaikan bisa dilakukan,” kata Hafiz.

Namun, suasana berubah hening ketika Hafiz melanjutkan kalimatnya dengan sumpah terbuka yang jarang terjadi di ruang politik daerah.

“Jika saya, Hafiz, sebagai Ketua DPRD Jambi, tidak menindaklanjuti tuntutan atau manifesto yang disampaikan, saya siap mengundurkan diri. Atas nama Allah, saya ucapkan ini,” tegasnya.

Pernyataan itu sontak memantik sorak sorai massa. Tepuk tangan, teriakan, hingga seruan orator menggema di halaman gedung dewan.

Seorang mahasiswa berteriak melalui pengeras suara:

“Kalau dalam dua minggu tidak ada jawaban nyata, Ketua DPRD Jambi harus turun dari jabatannya!”

Ultimatum itu disambut gemuruh riuh massa, mempertegas tenggat waktu yang hanya 14 hari untuk membuktikan apakah sumpah itu benar-benar dijalankan.

Aksi ini menandai babak baru relasi antara masyarakat sipil dengan parlemen daerah. Bagi publik Jambi, sumpah di bawah nama Allah bukan sekadar retorika politik. Ia menjadi utang moral dan politik yang harus dibayar lunas.

Kini bola panas ada di tangan DPRD. Pertanyaan yang bergema di jalanan: apakah janji sumpah Ketua DPRD Jambi benar-benar ditepati, atau hanya akan jadi jargon politik yang tenggelam bersama suara massa?(*)