Aksi Demo Warga Surabaya Turun ke Jalan Bertajuk #Indonesia Sekarat Berakhir Ricuh

Aksi Demo Warga Surabaya Turun ke Jalan Bertajuk #Indonesia Sekarat Berakhir Ricuh.(Ist)

Surabaya - Aksi demonstrasi bertajuk "Warga Surabaya Turun ke Jalan #IndonesiaSekarat" di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 26 Juni 2026, berujung ricuh pada sekitar pukul 18.30 WIB.

Sebelumnya, massa menggelar long march dan menyampaikan orasi sejak sekitar pukul 16.20 WIB. Situasi yang semula berlangsung kondusif berubah memanas setelah sekelompok orang diduga melakukan pelemparan botol dan benda lainnya ke arah kompleks Grahadi hingga merusak pagar sisi timur.

Kelompok tersebut juga terlihat merusak rangka pagar pembatas serta menyalakan dan melemparkan petasan ke arah aparat kepolisian yang berjaga di dalam kompleks Grahadi.

Di tengah kericuhan, tiga sepeda motor juga terlihat melawan arus lalu lintas dan berputar-putar di depan gerbang timur Grahadi sambil menggeber mesin.

Selama kejadian, petugas kepolisian beberapa kali mengimbau massa melalui pengeras suara agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Menghadapi situasi tersebut, personel kepolisian memilih bertahan dengan menarik barisan ke belakang sambil berlindung di balik kendaraan taktis untuk mengamankan kawasan Grahadi.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan kemudian memberikan peringatan tegas kepada massa agar segera menghentikan aksi anarkis.

"Kami akan melayani aksi unjuk rasa, tolong hentikan atau kita akan melakukan tindakan tegas. Sekali lagi kami berikan kesempatan meninggalkan lokasi ini, atau kita melakukan langkah-langkah tegas terukur," tegasnya.

Hingga sekitar pukul 18.48 WIB, aksi pelemparan dilaporkan berhenti dan massa masih berkumpul di depan Gedung Grahadi.(Red)

Pasca Pengakuan Ketua BEM FH UBK Abdi cs Terima Rp20 Juta, Istana Selidiki Dugaan Dana Suap Aksi Mahasiswa

Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memicu polemik baru.(Ist) 

MERDEKAPOST.COM - Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memicu polemik baru.

Isu tersebut kini menjadi perhatian publik setelah pihak Istana Negara menyatakan akan menelusuri informasi yang beredar.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengaku belum mengikuti secara detail perkembangan kasus tersebut. Namun ia memastikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Coba nanti saya monitor dulu ya. Saya enggak mengikuti yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Pengakuan Terungkap dalam Forum Mahasiswa

Kasus ini mencuat setelah digelarnya forum mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026).

Dalam forum tersebut, Abdimaludin mengakui menerima dana Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa.

Menurut keterangan peserta forum, Na'ilah Panrita Hartono, Abdi menjelaskan bahwa dana tersebut diberikan dengan tujuan agar titik aksi mahasiswa dipindahkan dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.

Namun rencana tersebut tidak pernah terlaksana karena mahasiswa tetap menggelar demonstrasi di sekitar Istana.

Pengakuan itu memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa UBK yang menilai tindakan tersebut mencederai independensi gerakan mahasiswa.

Muncul Perbedaan Keterangan Soal Sumber Dana

Perdebatan semakin berkembang karena muncul perbedaan informasi mengenai asal-usul uang Rp20 juta tersebut.

Dalam penjelasan awal forum, dana disebut berasal dari seseorang yang meminta lokasi aksi dipindahkan.

Namun menjelang akhir forum, Abdimaludin menyebut uang tersebut berasal dari seorang oknum polisi bernama A'an.

Perbedaan keterangan itu membuat mahasiswa mendesak adanya investigasi menyeluruh agar sumber dana dan pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan.

Mahasiswa Tuntut Investigasi Independen

Sebagai respons atas kasus tersebut, mahasiswa UBK mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus.

Mereka meminta pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan penerimaan dana tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak seluruh pihak yang menerima dana memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

Mereka bahkan meminta pengurus organisasi kemahasiswaan yang terbukti menerima aliran dana agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Forum tersebut turut dihadiri jajaran kampus, mulai dari Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi, staf kemahasiswaan, hingga para dosen.

Daftar Nama Penerima Dana Rp20 Juta

Berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam forum mahasiswa, dana Rp20 juta tersebut dibagikan kepada tujuh orang dengan rincian sebagai berikut:

Muhammad Abdimaludin (Ketua BEM FH UBK): Rp6 juta

Rafli Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH UBK): Rp2,5 juta

Pujiono (Ketua BEM FE UBK): Rp2 juta

Rafli Bastian (Wakil Ketua BEM FE UBK): Rp2 juta

Mubarak Fosamu (Mahasiswa UBK): Rp2,5 juta

Amiruddin Emon (Senior HMI): Rp2,5 juta

Syafruddin Eno (Senior HMI): Rp2,5 juta

Pengungkapan aliran dana tersebut semakin memicu pertanyaan mengenai independensi gerakan mahasiswa dan kemungkinan adanya intervensi terhadap aksi demonstrasi.

Prabowo Singgung Demo Bayaran Rp200 Ribu

Di tengah polemik tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menyinggung fenomena demonstrasi berbayar saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengaku mengetahui adanya peserta demonstrasi yang menerima bayaran namun tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan.

"Ditanya anak-anak demo, enggak ngerti. Mau demo apa? Kami dibayar Rp200 ribu," ujar Prabowo menirukan jawaban peserta aksi.

Presiden juga mengaku mengetahui pihak yang berada di balik pendanaan demonstrasi tersebut.

"Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Saya tahu itu," tegasnya.

Prabowo kemudian mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar, namun harus dilakukan secara jujur dan tidak melalui praktik manipulasi massa.

Kasus dugaan aliran dana kepada pengurus BEM UBK kini menjadi sorotan luas karena dinilai menyangkut integritas gerakan mahasiswa, transparansi demokrasi, dan potensi intervensi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik.(ADZ)

Prabowo Ungkap Ada Demo Bayaran, Massa Dibayar Rp200 Ribu: Hati-Hati! Saya Tahu Siapa yang Membiayai

Presiden Prabowo pidato pada saat membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Provinsi Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa intelijen pemerintah terus memantau pergerakan pihak tertentu yang sengaja mengorganisir massa sipil demi kepentingan politik sepihak.(Doc.Istimewa) 

MERDEKAPOST.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya praktik mobilisasi massa berbayar dalam sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mengetahui pihak-pihak yang diduga berada di balik pendanaan aksi demonstrasi tersebut. Ia pun memberikan peringatan agar praktik semacam itu dihentikan.

"Hati-hati lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, saya tahu itu," kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menyebut dirinya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi selama dilakukan secara wajar dan berdasarkan aspirasi yang benar.

Prabowo bahkan menyinggung adanya peserta aksi yang disebut tidak memahami substansi tuntutan demonstrasi karena hanya ikut karena imbalan uang.

"Ditanya demo apa, tidak mengerti. Katanya dibayar Rp200 ribu. Ada yang begitu. Saya tidak mengerti," ujarnya.

Dugaan Demo Berbayar Jadi Sorotan

Pernyataan Prabowo muncul di tengah ramainya perbincangan mengenai dugaan adanya dana yang mengalir kepada peserta aksi unjuk rasa di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin.

Abdi mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari seseorang yang disebutnya sebagai oknum kepolisian. Dana tersebut, menurut pengakuannya, diberikan agar titik aksi mahasiswa dipindahkan dari kawasan Istana.

Abdi Maludin (BEM UBK) mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari seseorang yang disebutnya sebagai oknum kepolisian.(ist)

"Uang itu dikasih supaya tidak turun aksi di Istana. Tapi kami tetap turun aksi," ujar Abdi dalam video yang beredar di media sosial.

Abdi menyebut uang tersebut diberikan oleh seseorang bernama Aan yang disebut berasal dari institusi kepolisian. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait kebenaran klaim tersebut.

Emak-emak Pendukung MBG Akui Terima Uang dan Peralatan Masak

Sorotan juga mengarah pada aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar sekelompok emak-emak di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta terlihat membawa panci, wajan, poster dukungan, hingga bunga mawar.

Beberapa peserta demo dukung MBG mengaku menerima perlengkapan seperti wajan baru, makanan ringan, susu, buah-buahan, hingga uang saku.(Ist)

Beberapa peserta mengaku menerima perlengkapan seperti wajan baru, makanan ringan, susu, buah-buahan, hingga uang saku.

Yuyun, salah seorang peserta aksi, mengaku memperoleh uang sebesar Rp100 ribu.

"Ada ongkos buat jajan. Seratus ribu," katanya.

Meski demikian, Yuyun menyatakan dirinya mendukung program MBG karena merasakan manfaat langsung bagi anaknya yang menjadi penerima program tersebut.

MBG Jadi Perdebatan Nasional

Program Makan Bergizi Gratis belakangan menjadi polemik setelah muncul berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi, keterlambatan distribusi, hingga dugaan perebutan proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah bahkan menggelar aksi demonstrasi yang mendesak pemerintah menghentikan program tersebut.

Di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan pemerintahan Prabowo tersebut.

Pernyataan Presiden Prabowo mengenai dugaan demo berbayar pun menambah panas perdebatan publik terkait dinamika aksi demonstrasi dan polemik program MBG yang terus menjadi perhatian nasional.

Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com

Makin Marak Demo Tandingan, Apakah Posisi Prabowo Aman?

Makin Marak Demo Tandingan, Apakah Posisi Prabowo Aman?

Lupakan sekejab kisah Roy Suryo dan dr Tifa. Kita kembali fokus pada demo. Mulai marak aksi demo tandingan. Muncul pertanyaan, apakah fenomena ini mengindikasi posisi Prabowo tidak aman? Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Munculnya BEM Bersatu beberapa waktu lalu sudah membuat banyak orang mengernyitkan dahi sampai hampir menyentuh ubun-ubun. Belum habis publik mencerna kemunculan mereka, kini muncul lagi gelombang dukungan lebih besar. Ribuan orang dari berbagai kelompok turun ke jalan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemerintahan Prabowo.

Pertanyaannya sederhana. Kalau memang semuanya aman, kenapa tiba-tiba ramai sekali yang harus turun ke jalan membela?

Ini bukan tuduhan. Ini pertanyaan. Sebab dalam ilmu fisika sosial ala warung kopi, semakin banyak pagar dipasang, biasanya semakin banyak orang bertanya apa yang sedang dijaga.

Jumat, 19 Juni 2026, Jakarta seperti sedang menggelar festival demonstrasi nasional. Ada lima titik aksi sekaligus. Ada petani, nelayan, pedagang, mahasiswa, pemuda, hingga berbagai organisasi masyarakat. Polres Jakarta Pusat mencatat aksi tersebar dari Monas, Patung Kuda, Tugu Tani, Kementerian Keuangan hingga DPR.

Yang paling mencolok adalah aksi dukungan terhadap MBG dan Prabowo. Sekitar 7.000 orang hadir. Jumlah yang tidak kecil. Mereka membawa poster bertuliskan "Mahasiswa Bersama Prabowo", "MBG Menyelamatkan Petani", dan "Jangan Mau Diadu Domba".

Secara resmi, aksi itu disebut murni dukungan rakyat yang merasakan manfaat program pemerintah. Ketua Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir menjelaskan, petani merasa terbantu karena hasil panen terserap untuk program MBG dan akses pupuk menjadi lebih mudah.

Penjelasan itu masuk akal.

Tapi netizen adalah makhluk tidak pernah puas dengan sesuatu yang masuk akal. Mereka selalu bertanya lebih jauh.

Kenapa muncul sekarang? Kenapa saat mahasiswa sedang gencar mengkritik MBG? Kenapa setelah berbagai kampus mulai bergerak? Kenapa setelah muncul gelombang penolakan yang semakin luas Pertanyaan-pertanyaan itu beterbangan di media sosial seperti nyamuk musim hujan.

Sementara itu, mahasiswa Trisakti datang membawa "Tritura Kembali". Mahasiswa Esa Unggul menuntut audit korupsi MBG. Kelompok mahasiswa lain berdemo di Bundaran HI dan Tugu Tani.

Di sinilah menariknya. Di satu sisi pemerintah ingin menunjukkan masih banyak rakyat yang mendukung. Di sisi lain mahasiswa ingin menunjukkan masih banyak rakyat yang kecewa.

Akhirnya yang terjadi bukan lagi perang argumen. Sudah seperti lomba pengeras suara nasional. Yang satu membawa toa. Yang satu membawa toa lebih besar. Yang satu membawa spanduk. Yang satu membawa spanduk lebih panjang.

Kalau begini terus, tahun depan mungkin ada lomba desain poster antarpendemo dengan hadiah utama paket MBG setahun.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah posisi Prabowo aman?

Kalau melihat peta kekuasaan formal, jawabannya masih sangat aman. DPR relatif terkonsolidasi. Kabinet masih solid. Aparat negara masih bekerja normal. Tidak ada tanda-tanda ancaman politik langsung yang bisa menggoyang kursi kekuasaan.

Tetapi politik tidak selalu ditentukan oleh gedung parlemen. Kadang politik ditentukan oleh persepsi. Persepsi publik sedang bergerak.

Masalahnya, persepsi tidak bisa ditangkap polisi. Tidak bisa diborgol. Tidak bisa dibubarkan.

Ia hidup di warung kopi, kampus, grup WA ormas, TikTok, Facebook, dan kolom komentar lebih ganas dari hutan Amazon.

Apalagi pada hari yang sama Kejagung menetapkan tersangka baru dalam dugaan korupsi tata kelola MBG. Glory Harimas Sihombing diduga menjual titik dapur SPPG kepada calon mitra dengan tarif sekitar Rp100 juta per lokasi.

Kasus ini menjadi bensin yang disiram ke api yang sudah menyala.

Kemudian muncul lagi kabar distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah untuk penataan tata kelola.

Netizen tentu langsung bekerja lembur. Mereka menyambung satu titik ke titik lain. Menghubungkan satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Membuat teori konspirasi dengan kecepatan yang membuat kecerdasan buatan minder.

Ada bilang negara sedang panik. Ada bilang negara sedang melakukan konsolidasi. Ada bilang ini strategi komunikasi. Ada bilang ini strategi pengalihan. Ada pula bilang ini hanya kebetulan. Di republik ini, kebetulan pun sering dicurigai sebagai rapat rahasia.

Yang jelas, semakin banyak demo dukungan bermunculan, semakin banyak pula pertanyaan muncul. Karena dalam politik, dukungan yang terlalu sepi bisa dianggap lemah.

Tetapi dukungan terlalu ramai juga bisa membuat orang bertanya, sebenarnya siapa yang sedang diyakinkan?

Pemerintah? Rakyat? Atau justru dirinya sendiri?

Nah, itu pertanyaan yang jawabannya mungkin hanya diketahui para dewa politik yang konon bermarkas di balik awan Istana.

*Rosadi Jamani / Ketua Satupena Kalbar

Mirip BEM Bersatu, Demo Tandingan Dukung MBG Muncul di Patung Kuda

Mirip BEM Bersatu, Demo Tandingan Dukung MBG Muncul di Patung Kuda. (FOTO: ILUSTRASI)

Belum habis rakyat mencerna kemunculan mendadak "Aliansi BEM Fakultas Bersatu" yang menggelar konferensi pers di Jakarta pada 16 Juni 2026, lengkapb dengan meja kayu estetik, mikrofon berjajar, wartawan diundang, dan suasana yang lebih mirip peluncuran startup dari perlawanan mahasiswa, tiba-tiba muncul episode berikutnya yang jauh lebih spektakuler.

Kalau kemarin yang turun gunung adalah mahasiswa misterius yang mendukung MBG sambil mengkritik mahasiswa lain, maka kali ini yang muncul adalah kekuatan lebih dahsyat.

Emak-emak.

Ya, emak-emak. Lawan seimbang diskon supermarket, dan makhluk yang jika sudah bergerak dalam jumlah besar bisa mengalahkan pasukan Mongol tanpa perlu mengangkat senjata.

Rabu, 17 Juni 2026, kawasan Patung Kuda mendadak berubah menjadi lautan putih. Koordinator lapangan mereka, Edi Marzuki dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, mengklaim jumlah massa mencapai 10.000 orang.

Sepuluh ribu!

Jumlah yang kalau disuruh mengupas bawang secara serentak mungkin bisa membuat harga bawang nasional ambruk dalam satu sore.

Mereka datang sejak pukul 11.30 WIB. Bukan cuma ibu rumah tangga. Ada bapak-bapak, ada anak muda, semuanya seperti sedang syuting film kolosal berjudul The Avengers: Nasi Kotak Endgame.

Patung Kuda yang biasanya hanya berdiri gagah menyaksikan demonstrasi kemungkinan mulai mempertanyakan takdirnya sendiri. "Kenapa setiap minggu aku jadi saksi episode baru?" mungkin begitu pikirnya.

Massa membawa poster, spanduk, dan semangat yang level panasnya setara knalpot bus antarkota yang sedang menanjak. Tuntutan mereka juga jelas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus lanjut. Koruptor dana MBG harus ditangkap. Kalau perlu dipenjara seumur hidup.

Terdengar sederhana. Tapi justru disitulah letak kejeniusan politik Indonesia.

Ketika sebagian mahasiswa meneriakkan kritik terhadap MBG karena berbagai persoalan tata kelola, dugaan korupsi, hingga kasus keracunan di sejumlah daerah, tiba-tiba muncul pasukan putih yang berkata, "Programnya lanjut saja. Yang korupsi tangkap."

Sesederhana itu. Logika tingkat dewa. Seperti mobil yang bannya copot lalu pemiliknya berkata, "Mobilnya jangan dihentikan. Ban yang bermasalah saja yang ditangkap."

Yang membuat netizen mulai garuk-garuk kepala adalah urutan kejadiannya. Baru kemarin muncul kelompok mahasiswa yang mendukung MBG. Hari ini muncul ribuan emak-emak yang mendukung MBG.

Besok siapa lagi? Persatuan Tukang Bakso Peduli MBG? Aliansi Ojol Cinta MBG? Forum Kucing Oren Nasional untuk Ketahanan Gizi?

Publik tentu tidak punya bukti apa-apa. Tetapi teori konspirasi berkembang lebih cepat dari promo e-commerce tanggal kembar.

Di media sosial, ada yang bercanda bahwa di sebuah ruang rahasia terdapat papan strategi raksasa bertuliskan:

Tahap 1: Mahasiswa demo.

Tahap 2: Keluarkan mahasiswa tandingan.

Tahap 3: Keluarkan emak-emak.

Tahap 4: Jika masih gagal, keluarkan seluruh penghuni grup WA keluarga.

Lucunya lagi, aksi ini berlangsung damai. Tidak ada ban terbakar. Tidak ada pagar tumbang. Tidak ada lemparan batu. Hanya ribuan orang berbaju putih yang rela berpanas-panasan demi mempertahankan program makan gratis. Katanya ribuan, lihat fotonya sepertinya tak nyampelah.

Sementara itu, rakyat biasa menonton dari rumah mulai mengalami kebingungan tingkat nasional. Mahasiswa mengaku mewakili rakyat. Mahasiswa lain juga mengaku mewakili rakyat. Emak-emak juga mengaku mewakili rakyat.

Semua mengaku suara rakyat. Yang tidak pernah muncul justru koruptornya. Mereka seperti karakter utama yang selalu disebut dalam setiap episode, tetapi tidak pernah terlihat wajahnya.

Begitulah Indonesia kembali menghadirkan pertunjukan politik paling absurd di muka bumi. Mahasiswa turun ke jalan. Mahasiswa lain turun ke konferensi pers. Emak-emak turun ke Patung Kuda.

Sementara koruptor di BGN baru lima tersangka dikerangkeng Kejagung. Padahal, menurut Sony, si malaikat yang tak pernah ngaku salah, ada 26-30 nama ikut bermain titik SPPG. Nama-nama itu sepakat bernyanyi "Kami Tak Kenal Sony". Padahal, bukti sudah terang benderang, baru lima jadi tersangka. Kasihan Haji Dadan yang ditunjuk jadi Ketua Persatuan Maling Anggaran Indonesia (PERMAI) sekarang kedinginan di jeruji. Nasibmu Pak Aji. 

"Bang, esok akan ada tandingan apalagi ni?"

"Nampaknya akan ada tandingan baru. Asal jangan coba-coba tandingi Koptagul, pahit wak!" Ups

(Rosadi Jamani/Ketua Satupena Kalbar)

Gelar Aksi Damai, GNPK-RI Soroti Dugaan Permasalahan Pengadaan Tenaga Kebersihan dan Satpam di RSUD M.H.A.Thalib

Sungai Penuh  – Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang di pimpin LSM GNPK-RI Kerinci Sungai Penuh menggelar aksi damai guna menyuarakan aspirasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)di RSUD M.H.A Thalib Sungai Penuh, Senin (20/4/2026).

Aksi yang berlangsung tertib tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan. Mereka menilai, mekanisme yang berjalan saat ini perlu diawasi secara ketat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa pengadaan tenaga kebersihan dan Satpam merupakan bagian penting dalam mendukung operasional instansi, termasuk rumah sakit dan perkantoran pemerintah. Oleh karena itu, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perwakilan LSM GNPK-RI Kerinci Sungai Penuh menggelar aksi damai guna menyuarakan aspirasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)di RSUD M.H.A Thalib Sungai Penuh, Senin (20/4/2026).(dir)

“Kami tidak menolak pengadaan tenaga kerja, tetapi kami meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak merugikan tenaga kerja itu sendiri maupun keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi, nilai kontrak, serta pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Aksi damai ini mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan berlangsung tanpa insiden. Perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh yang di sampai langsung oleh Kadis Kesehatan Gunardi yang menjadi tujuan aksi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. 

Mereka berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan yang berjalan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan akan mengajak Hearing kembali dengan pihak GNPK-RI dalam waktu dekat terkait tindak lanjut yang di inginkan dan tentunya sesuai dengan aturan dan perundang undangan.

Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satpam, agar lebih transparan, profesional, dan berkeadilan. dalam upaya mendukung Visi dan Misi Wali kota Sungai Penuh Alpin Bakar.SH.(dir)

DPP Gerindra Janji Evaluasi Kader Arogan, Usai Aksi Jilid II APMM Jambi

Aksi Jilid II APMM Jambi di Depan DPP Gerindra

Merdekapost.com | Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Merangin (APMM) Jambi kembali menggelar Aksi Jilid II di depan Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta, Jumat (08/10/2025)

Dalam aksinya, massa menuntut pertanggungjawaban dan pemecatan terhadap salah satu kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin, karena diduga bersikap arogan terhadap pejabat pemerintah daerah.

Tuntutan ini berawal dari insiden pada 12 Agustus 2025 lalu, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Merangin mendadak terhenti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum Wakil Ketua II DPRD Merangin tersebut diduga mengancam salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Merangin dengan nada tinggi dan kata-kata kasar.

“Wakil rakyat dari kader Partai Gerindra ini malah menunjuk salah satu anggota TAPD Merangin dengan nada tinggi sambil mengancam, ‘Jon, kupecahkan kepalamu, Jon!’,” ujar Iqbal Dinata, Koordinator Aksi APMM Jambi, dalam orasinya.

Iqbal menjelaskan, ancaman itu ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merangin yang hadir dalam rapat resmi tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menciderai martabat lembaga DPRD, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

Dalam aksi di depan kantor pusat Gerindra itu, APMM Jambi menyerukan agar Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua Harian DPP Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, segera menonaktifkan dan mencopot kader tersebut.

“Kami meminta DPP Gerindra bersikap tegas. Jangan biarkan kader arogan mencoreng nama besar partai. Kalau tidak ada tindakan, kami siap turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Iqbal.

Iqbal yang juga mantan Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi menegaskan, APMM akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan resmi dari DPP Partai Gerindra.

Dari hasil aksi tersebut, perwakilan APMM diterima oleh pihak DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan itu, DPP berjanji akan mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan APMM sesuai mekanisme partai.

“Kami sudah menyampaikan langsung kepada perwakilan DPP. Mereka berjanji akan menelusuri dan mengevaluasi kader yang bersangkutan,” kata Iqbal usai audiensi.

APMM menegaskan, gerakan ini bukan bentuk kebencian terhadap partai, melainkan dorongan moral agar Partai Gerindra tetap menjadi partai besar yang berpihak kepada rakyat.

“Aksi Jilid II ini adalah bentuk cinta kami terhadap tanah kelahiran Merangin dan harapan agar wakil rakyat bisa menjadi teladan, bukan menebar ancaman,” pungkas Iqbal. (*)

 

Kapolri VS Polres Merangin, Iqbal Dinata Tantang Kapolri Beranikah Pecat Kapolres Merangin

Iqbal Dinata, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).(istimewa)

Merdekapost.com | Jakarta - Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada hari ini. Aksi ini disuarakan sebagai bentuk protes dan sekaligus tantangan terbuka kepada Kapolri terkait dugaan lambannya penindakan terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian merajalela di Kabupaten Merangin, Jambi.

Koordinator Aliansi, Iqbal Dinata, secara tegas mempertanyakan komitmen kepolisian daerah. Ia bahkan melontarkan tantangan kepada Kapolri.

"Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi uji nyali Kapolri," ujar Iqbal Dinata. "Kami ingin melihat, beranikah Kapolri memecat Kapolres Kabupaten Merangin yang kami duga tidak serius menangani PETI?" Ujarnya. 

Iqbal Dinata menyoroti bahwa praktik PETI di Kabupaten Merangin telah kembali menjadi sorotan publik. Menurutnya, setiap tahun, aktivitas ilegal ini semakin merajalela, dengan alat berat yang diduga mencabik-cabik tanah, merobek hutan, dan mengeruk isi bumi tanpa izin, bahkan merambah hingga ke Hutan Produksi.

"Air jadi keruh, hutan jadi rusak," kata Iqbal. "Akan tetapi, penegak hukum diduga tutup telinga dan tutup mata, seolah-olah tidak tampak." Jelasnya. 

Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta, yang juga berasal dari Kabupaten Merangin, menilai kinerja penegak hukum di sana, khususnya di bawah tanggung jawab Kapolres Merangin dan Kasat Reskrim, sangat lamban dan tidak serius. Mereka menganggap Kapolres Merangin gagal menjadi tameng masyarakat dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI.

Dugaan Adanya 'Setoran' dari Bos PETI

Lebih lanjut, Aliansi ini menyuarakan kecurigaan serius yang mereka miliki. Mereka menduga ada hubungan terlarang antara praktik ilegal ini dengan penegak hukum setempat.

"Kami menduga bos PETI sangat lantang dan berani merusak alam," tambah Iqbal. "Apakah Kapolres terima setoran dari bos PETI sehingga PETI makin hari makin merajalela?"

Iqbal menyebutkan bahwa titik-titik lokasi PETI di Kabupaten Merangin terus meningkat, mencakup beberapa wilayah utama seperti Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Tiang Pumpung.

Aksi demonstrasi yang direncanakan di Mabes Polri ini akan menjadi puncak protes mahasiswa untuk mendesak transparansi dan tindakan tegas dari pucuk pimpinan Polri agar segera mengevaluasi dan menindak Kapolres Merangin yang dianggap gagal dalam memberantas PETI.