Merdekapost.com

Pangkas Birokrasi Rujukan, Direktur RSU dr. Rofi Irman Resmi Luncurkan Program SISRUTE

Merdekapost.com – Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Rofi Imran terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Langkah nyata ini dibuktikan dengan diluncurkannya program Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) secara resmi oleh Direktur RSU dr. Rofi Imran pada hari ini.

Program SISRUTE merupakan inovasi berbasis digital yang dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan mengintegrasikan proses rujukan pasien antar-fasilitas kesehatan. Dengan sistem ini, koordinasi mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit rujukan utama dapat dilakukan secara real-time.

Mempercepat Penanganan, Menyelamatkan Nyawa

Dalam sambutannya, Direktur RSU dr. Rofi Imran menyampaikan bahwa kecepatan penanganan adalah kunci utama dalam keselamatan pasien, terutama pada kasus-kasus darurat (emergency).

"SISRUTE bukan sekadar aplikasi baru, melainkan sebuah transformasi layanan. Selama ini, kendala rujukan sering kali terletak pada komunikasi dan kepastian ketersediaan ruang atau dokter spesialis. Dengan SISRUTE, semua data pasien dan kapasitas rumah sakit terbuka secara transparan sejak pasien masih berada di fasilitas kesehatan tingkat pertama," ujar Direktur.

Keunggulan Program SISRUTE

Penerapan teknologi ini membawa beberapa perubahan signifikan dalam alur pelayanan medis, di antaranya:

Kepastian Ketersediaan Fasilitas: Fasilitas kesehatan perujuk dapat langsung mengetahui ketersediaan kamar, alat medis, dan dokter spesialis di RSU dr. Rofi Imran sebelum mengirimkan pasien.

Transfer Data Medis Cepat: Rekam medis singkat pasien dapat dikirimkan secara digital, sehingga tim medis di RSU dr. Rofi Imran bisa melakukan persiapan tindakan bahkan sebelum pasien tiba di ruang IGD.

Efisiensi Waktu dan Biaya: Memangkas birokrasi administrasi konvensional (menggunakan telepon atau surat kertas) yang sering memakan waktu lama.

Sinergi Bersama Fasilitas Kesehatan Mitra

Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan setempat, kepala puskesmas, serta perwakilan klinik swasta mitra RSU dr. Rofi Imran. Menutup acara, Direktur mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menyukseskan program ini.

"Kami berharap seluruh fasilitas kesehatan mitra dapat mengoptimalkan penggunaan SISRUTE ini. Mari kita hilangkan ego sektoral demi memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan humanis untuk masyarakat," pungkasnya.

Dengan hadirnya SISRUTE, RSU dr. Rofi Imran optimistis angka keterlambatan penanganan pasien rujukan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus membawa pelayanan kesehatan daerah ke era digital modern. (*)

Pelayanan Kesehatan di Kerinci Semakin Terjangkau, Melayani Pasien Pengguna BPJS dan Bisa Berobat Gratis

KERINCI – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Kini pelayanan kesehatan di RSUD Bukit Kerman dan RSUD Kabupaten Kerinci semakin mudah dijangkau masyarakat.

Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kerinci tersebut saat ini telah melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan.

Kehadiran layanan BPJS ini menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah Bukit Kerman dan sekitarnya yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Dengan fasilitas yang terus dibenahi, pelayanan yang semakin ramah, serta dukungan tenaga medis yang kompeten, masyarakat kini dapat berobat dengan lebih nyaman dan terjangkau tanpa harus keluar daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermendizal, mengatakan bahwa kerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Kerinci.

“Kerja sama dengan BPJS ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujar Hermendizal.

Ia menjelaskan, penerapan layanan BPJS di RSUD Bukit Kerman diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara rutin.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghadirkan program layanan berobat gratis bagi masyarakat kurang mampu di RSUD Kabupaten Kerinci yang berada di kawasan Bukit Tengah jalur dua.

Program tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.

Melalui program ini, warga kurang mampu diharapkan tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus terbebani biaya pengobatan.

Hermendizal juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah tersedia dengan baik serta terus menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.

“Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar masyarakat Kerinci mendapatkan pelayanan yang maksimal,” tutupnya.(*)

Kabar Baik Pelayanan Kesehatan! Berobat ke RSUD Bukit Kerman Kini Bisa Pakai BPJS

Kerinci – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukit Kerman terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah besar yang berhasil diwujudkan pada pertengahan Mei 2026 adalah terjalinnya kerja sama resmi dengan BPJS Kesehatan.

Kerja sama tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya peserta BPJS, karena kini mereka dapat memperoleh layanan kesehatan di RSUD Bukit Kerman, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermendizal membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (22/5/2026).

“Benar, Alhamdulillah kerja sama antara RSUD Bukit Kerman dengan BPJS sudah berjalan. Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Hermendizal, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata hingga ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

Dengan adanya layanan BPJS di RSUD Bukit Kerman, masyarakat kini tidak perlu lagi pergi jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan mampu menjadi solusi pelayanan medis yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi warga sekitar.

Tak hanya itu, Hermendizal juga menegaskan bahwa terwujudnya kerja sama ini tidak lepas dari perhatian dan perjuangan Bupati Kerinci, Monadi, dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Kerinci.

“Pak Bupati sangat konsen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Beliau terus mendorong agar fasilitas kesehatan di Kerinci semakin baik dan dapat melayani masyarakat secara maksimal,” ungkapnya.

Sebagai informasi RSUD Bukit Kerman terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari peningkatan fasilitas, penataan sistem pelayanan, hingga penguatan sumber daya manusia tenaga kesehatan.

Langkah tersebut dilakukan agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang optimal dan profesional kepada masyarakat, terutama setelah resmi melayani pasien BPJS.

Tak hanya itu, Masyarakat pun menyambut baik kabar tersebut. Mereka berharap keberadaan layanan BPJS di RSUD Bukit Kerman dapat mempermudah akses pengobatan serta mengurangi beban biaya kesehatan warga.

Dengan kerja sama ini, RSUD Bukit Kerman diharapkan dapat menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan sekitarnya.(Red)

Besok Menteri Kesehatan Akan ke Jambi, Kematian Dokter di RSUD KH Daud Arif Ada yang Janggal?

Pasca tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan kunjungan ke RSUD KH Daud Arif, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dijadwalkan turun langsung ke lokasi pada Rabu (6/5/2026).(Adz/Ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Perkembangan terbaru terkait penanganan kasus dokter internship di Jambi kembali mencuat.

Dua hari setelah tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan kunjungan ke RSUD KH Daud Arif, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dijadwalkan turun langsung ke lokasi pada Rabu (6/5/2026).

Dilansir dari Tribunjambi.com, menyebutkan, kehadiran Menkes merupakan tindak lanjut dari investigasi atas meninggalnya dokter internship, dr Myta Aprilia Azmy, yang sebelumnya telah ditangani oleh tim Kemenkes.

Sebelumnya, tim dari Kemenkes telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak, baik di RSUD KH Daud Arif maupun di RSUD Raden Mattaher. Namun, hingga saat ini, hasil atau temuan dari proses tersebut belum disampaikan secara resmi ke publik.

Berdasarkan agenda yang beredar, Budi Gunadi Sadikin dijadwalkan tiba di Jambi sekitar pukul 07.30 WIB dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Hermansyah, mengungkapkan bahwa rombongan Menkes diperkirakan tiba di Kuala Tungkal sekitar pukul 12.00 WIB dengan pengamanan yang telah dipersiapkan.

“Besok beliau Insyah Allah akan hadir mudahan memberikan perubahan yang positif untuk kita,” ujar Hermansyah, Selasa (5/5/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pihak pemerintah daerah bersama tim pendamping dari Kemenkes tengah melakukan pengecekan langsung ke lokasi rumah sakit yang akan dikunjungi.

Selain kunjungan lapangan, agenda penting lain yang akan dilakukan adalah penyampaian keterangan resmi kepada publik. Hermansyah memastikan bahwa konferensi pers akan digelar langsung di RSUD KH Daud Arif.

“Iya besok langsung konferensi pers disini, semoga berjalan lancar,” pungkasnya.

10 Pemeriksa Kemenkes Datangi 2 RSUD di Jambi

Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) melakukan pemeriksaan di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi, terkait kematian dr Myta Aprilia Azmy, dokter internship (magang) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri).

Pertama, tim Kemenkes mendatangi RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sana, mereka melakukan pemeriksaan selama tujuh jam, Senin (4/5/2026).

Lebih dari 10 orang melakukan investigasi terkait meninggalnya dr Myta Aprilia Azmy (25), dokter lulusan Universitas Sriwijaya yang mengikuti program internship di rumah sakit tersebut.

Pantauan Tribun Jambi, tim Kemenkes telah berada di RSUD pukul 08.12 WIB. Mereka didampingi pihak manajemen rumah sakit. Selain itu, terlihat juga hadir di lokasi pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jambi, Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri), serta unsur terkait.

Sekira pukul 09.00 WIB, terlihat sejumlah anggota tim langsung menuju aula RSUD, lalu melakukan rapat tertutup dengan pihak terkait.

Setelah rapat sekira 1 jam, tim keluar untuk melakukan pemeriksaan lokasi dr Myta Aprilia Azmy berdinas, di antaranya ruang perawat, ruang instalasi gawat darurat (IGD).

Anggota tim Kemenkes melakukan pemeriksaan selama delapan jam. Sekira pukul 17.00 WIB, mereka keluar ruangan, langsung menuju mobil, membuka pintu mobil, masuk, kemudian langsung meluncur pergi tanpa meninggalkan komentar terkait hasil investigasi.

Satu di antara anggota tim Kemenkes sempat mengatakan, mereka datang sekira 10 orang.

"Lebih dari sepuluh orang yang datang," ujar seorang di antara anggota tim Kemenkes.

Saat belasan wartawan yang menunggu mencoba mewawancarai, dia berkomentar pendek.

"Nanti, ya, nanti, kita sampaikan," ujarnya.

Informasi yang dihimpun Tribun Jambi, tim Kemenkes akan melaporkan hasil investigasi ke Menteri Kesehatan, dan melakukan konferensi pers di Jakarta.

Berdasarkan pantauan Tribun Jambi kemarin sore, tim kemenkes tidak membawa atau mengangkut barang dari RSUD ke dalam mobil. Mereka hanya saja menggali informasi lebih detail.

Periksa Beberapa Pihak

Direktur RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Sahala Simatupang, mengatakan kedatangan tim Kemenkes ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pemeriksaan.

"Pemeriksaan, di antaranya jadwal dr Myta Aprilia Azmy berdinas," ujar Sahala Simatupang, Direktur RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal.

Namun, Sahala enggan memaparkan bagaimana jadwal dan waktu kerja dr Myta. Dia menyerahkan keterangan soal itu ke Kemenkes untuk merilis di Jakarta.

"Nanti mereka rilis di Jakarta," ujarnya.

Sahala juga menjelaskan ada beberapa pihak yang diperiksa tim Kemenkes, di antaranya rekan kerja sesama dokter internship, dokter pembimbing, manajemen RSUD.

"Belum ada hasil, kita tunggu dari Kemenkes," lanjut Sahala.

Langsung ke RSUD Raden Mattaher Jambi

Setelah dari RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, tim Kemenkes melanjutkan pemeriksaan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi di Kota Jambi.

Pantauan Tribun Jambi, mereka masuk rumah sakit sekira pukul 18.00 WIB.

Selain Kemenkes, pihak dinas kesehatan dan RSUD juga hadir di sana.

Beberapa satpam rumah sakit tampak berjaga di meja resepsionis.

Mereka memasuki ruangan Direktur RSUD Raden Mattaher, lalu melakukan pertemuan secara tertutup.

Penjelasan Paman Myta

Sebelumnya, dr Myta Aprilia Azmy (25) mengembuskan napas terakhir di ruang ICU RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang pada Jumat (1/5) pukul 11.20 WIB

Dokter muda itu diduga jadi korban beban kerja berlebih saat bertugas di RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Informasi yang dihimpun Media, dr Myta kondisinya drop saat berada di Kuala Tungkal.

Dia sempat dirawat di RSUD Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjabbar, selama 1 hari, kemudian dibawa ke RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan dirawat 3 hari, kemudian dibawa ke rumah sakit di Sumatera Selatan dan dirawat di sana sebelum 5 hari, kemudian akhirnya meninggal dunia.

Paman almarhumah, dr Febri, dalam sesi wawancara mendalam (podcast) bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post (Tribun Network), mengungkap tabir di balik hari-hari terakhir keponakannya. Myta dikenal sebagai sosok pendiam dan berdedikasi tinggi.

Namun, di balik diamnya, tersimpan beban tugas tinggi.

"Saat seleksi internship, Myta dinyatakan fit. Hasil rontgen toraks bersih, laboratorium normal. Dia berangkat dalam kondisi sehat tanpa riwayat penyakit paru," tegas dr. Febri.

Namun, memasuki Maret 2026, kondisi fisik Myta mulai rontok.

Berdasarkan temuan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (IKA FK Unsri), Myta sempat curhat kepada rekan-rekannya bahwa jadwal jaganya sangat padat.

"Dia sempat mengeluh jaganya padat sekali. Dia sakit sesak, demam, dan batuk sejak Maret. Sempat berobat mandiri dan membaik, tapi satu minggu kemudian kambuh lagi. Saturasinya drop di bawah 90, bahkan menyentuh 80 persen saat masih di Jambi," tutur dr Febri dengan nada getir.

Tragisnya, meski kondisi fisik sudah memberi sinyal bahaya, Myta dikabarkan tetap harus menjalankan tugas jaga malam dalam kondisi demam tinggi dan sesak napas.

Myta yang sejatinya sedang menanti waktu untuk pulang ke rumah orang tuanya di OKU Selatan (OKUS) setelah masa tugasnya berakhir, justru pulang dalam peti jenazah.

Bukan Kejadian Pertama

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Dr dr Muhammad Irsan Saleh, M.Biomed, menyampaikan pihak fakultas sangat kehilangan sekaligus prihatin atas peristiwa yang terjadi.

"Kami sangat berduka atas kepergian dr. Myta, yang merupakan alumni FK Unsri. Sebagai institusi tempat beliau menempuh pendidikan dokter, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian itu," kata Prof Irsan saat dikonfirmasi Tribunsumsel, Senin (4/5).

Pihak FK Unsri mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa tersebut. Hal itu dinilai penting sebagai langkah evaluasi dalam pelaksanaan program internship dokter maupun dokter gigi, terutama terkait aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan peserta selama menjalani tugas.

Menurut Irsan, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa kasus sebelumnya, meskipun dengan narasi berbeda.

Persoalan utama yang muncul, tetap berkaitan dengan minimnya perlindungan terhadap peserta internship.

Dorong Investigasi

Ia juga menyoroti posisi peserta internship yang dinilai berada dalam “ruang abu-abu”.

Mereka tidak lagi berstatus mahasiswa di fakultas kedokteran, namun di sisi lain mungkin juga belum menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tempat mereka bernaung dan mendapat advokasi terhadap permasalahan di saat internsip.

"Sebagai langkah preventif, FK Unsri mengimbau seluruh dokter yang baru dilantik agar segera bergabung dengan Ikatan Alumni (IKA) FK Unsri serta mendaftarkan diri sebagai anggota IDI," Pesannya.

Menurutnya, hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan kelembagaan dan perlindungan yang lebih baik bagi para dokter muda, khususnya selama menjalani masa internship.

Bacaan Lainnya:

Babak Baru Pealayanan Kesehatan, dr. Rofi Irman Resmi Pimpin RSUD MHA Thalib Sungai Penuh

Pihak fakultas berharap kejadian ini menjadi perhatian bersama agar sistem pendidikan dan penugasan dokter di Indonesia dapat terus diperbaiki, sehingga menjamin keselamatan dan kesejahteraan para tenaga medis di masa mendatang.

Di akhir pernyataannya, Dekan juga mendoakan agar amal ibadah almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan segala dosa serta kesalahannya diampuni.

(Editor: Aldie Prasetya | Sumber: Tribunjambi.com)

Bupati Monadi Dampingi Tim Kemenkes Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan RSUD Tipe C

Kerinci - Bupati Kerinci Monadi, S.Sos, M.Si mendampingi tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kegiatan peninjauan lokasi/lahan yang direncanakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C di Kabupaten Kerinci, Jum'at/24 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, tim Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penting, mulai dari kesiapan lahan, aksesibilitas, kondisi geografis, hingga dukungan infrastruktur penunjang lainnya.

Bupati Kerinci menyampaikan bahwa pembangunan RSUD Tipe C menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan rujukan medis di wilayah Kerinci dan sekitarnya.

“Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan RSUD Tipe C ini. Kehadiran rumah sakit ini nantinya diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Sementara itu, perwakilan tim dari Kementerian Kesehatan mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyediakan lahan serta komitmen dalam mendukung program pembangunan fasilitas kesehatan. Mereka juga memberikan sejumlah masukan teknis sebagai bahan penyempurnaan rencana pembangunan.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses pembangunan RSUD Tipe C Kabupaten Kerinci dapat segera direalisasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap dukungan dari semua pihak agar pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Mensos: 11 Juta PBI BPJS Nonaktif Tetap Bisa Berobat di RS, Tak Boleh Ditolak

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI memastikan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang berstatus nonaktif tetap bisa mengakses layanan rumah sakit.

Kesepakatan ini muncul dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPS, DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan di Gedung DPR, Rabu (15/4/2026).

Pemerintah akan mengaktifkan kembali status peserta PBI JKN melalui Surat Penetapan dari Menteri Sosial. Kementerian terkait juga menyiapkan Surat Keputusan Bersama untuk memperkuat kebijakan ini. Pemerintah tetap memberi akses layanan kesehatan kepada masyarakat miskin meski data mereka masih dalam proses pemutakhiran dan ground check. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme alternatif bagi warga yang belum memiliki NIK agar tetap bisa berobat di fasilitas kesehatan.

Selain itu, pemerintah mempercepat reaktivasi peserta PBI nonaktif. Langkah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penyusunan SOP nasional, serta penguatan pengawasan di lapangan agar proses berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah dan DPR juga akan menata ulang skema serta kuota PBI JKN. Mereka ingin menyesuaikan program dengan dinamika kemiskinan. Pemerintah mempertimbangkan penambahan kuota, penyediaan buffer anggaran, dan pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah agar tidak ada warga miskin yang terlewat.

Dalam aspek data, pemerintah dan DPR sepakat mengevaluasi penggunaan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Evaluasi ini mencakup metodologi penentuan desil, validitas indikator, dan akurasi data agar sesuai kondisi di lapangan.

Pemerintah juga akan memperkuat integrasi dan sinkronisasi data antar kementerian dan lembaga. Mereka menargetkan sistem data yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah menegaskan bahwa proses pemutakhiran data tidak boleh mengganggu akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan pasien dengan penyakit katastropik.

Mensos: 11 Juta PBI BPJS Nonaktif Tetap Bisa Berobat di RS, Tak Boleh Ditolak

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Ia menyebut, pemerintah dan DPR sepakat agar fasilitas kesehatan tidak menolak pasien dari kelompok tersebut.

Menurutnya, sekitar 11 juta peserta yang dinonaktifkan tetap dapat berobat jika membutuhkan perawatan atau pemeriksaan kesehatan. Hal itu telah ditegaskan melalui surat Menteri Kesehatan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

“Tidak, tidak ada perbedaan (DPR dan pemerintah). Ini cuma kita menafsirkan hasil keputusan sebelumnya saja. Yang pada dasarnya sama. Bahwa 11 juta yang sudah dinonaktifkan itu tetap bisa dilayani jika memerlukan perawatan atau pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit,” kata Gus Ipul di DPR, Rabu (15/4).

Ia menambahkan, pemerintah meminta fasilitas kesehatan tetap melayani pasien terlebih dahulu, sementara skema pembiayaan akan diatur kemudian bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

“Kemudian yang kedua, yang memerlukan perawatan atau pemeriksaan di rumah sakit bagi 11 juta itu jangan ditolak, harus dilayani. Pembiayaannya nanti akan dipikirkan dan akan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan bersama kami,” ujarnya.

Gus Ipul menyebut, hingga kini tidak ada laporan peserta PBI nonaktif yang ditolak saat berobat. Ia telah mengkonfirmasi langsung kepada BPJS Kesehatan terkait hal tersebut.

“Dan tadi saya sudah tanya apakah ada dari 11 juta itu yang dinonaktifkan yang berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditolak. Saya mendapatkan jawaban dari BPJS Kesehatan tidak ada,” tegasnya.(*)

Terungkap Saat Sidang, Puskesmas Kebon IX Serahkan Uang Rp5 Juta ke Dinkes Muaro Jambi

Sidang korupsi dana BOK Puskesmas Kebon IX Muarojambi mengungkap adanya pemotongan anggaran dan dugaan pemberian uang kepada pejabat.(Ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Terdakwa dugaan korupsi dana Bnatuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kebon IX, Kecamatan Sngai Gelam, Muaro Jambi mengaku menyerahkan Rp5 juta ke Dinas Kesehatan.

Pengakuan ini disampaikan terdakwa mantan Kepala Puskesmas Kebon IX, Dewi Lestari dan Lina Budiharti yang menjabat sebagai bendahara pada sidang yang digelar pada Senin (6/4/2026).

Pada sidang di Pengadilan Tipikor Jambi ini, jaksa menghadirkan Afif Udin Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi periode 2022-2023 yang kini menjabat Asisten III Muaro Jambi.

Dan dua saksi lainnya, yakni Adrianto Kasubag Perencanaan Dinkes, dan Ningsih, Sekretaris Perencanaan Dinas Kesehatan Muaro Jambi.

Mantan Kepala Puskesmas Kebon IX, Dewi Lestari mengaku mengantarkan sendiri uang Rp5 juta ke Dinas Kesejahatan.

Saat itu, uang Rp5 juta diterima langsung Sekretaris Perencanaan Dinas Kesehatan Muaro Jambi yang disinyalir uang itu mengalir ke Mantan Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Afif Udin.

Hakim menanyakan terkait pemotongan uang perjalanan dinas ke kepala dinas.

Saksi Afif Udin mengaku tidak mengetahui terkait adanya pemotongan ini. Dia mengaku mengetahui adnaya pemotorngan dari Inspektorat dan dari kepala puskesmas setelah pemeriksaan.

Bacaan Lainnya:

Meski Sempat Dibawa ke RS, Sekolah Pastikan Guru SMPN 7 Kota Jambi Tak Keracunan MBG

Profil Singkat H Nuzran Joher, Anggota Ombudsman RI yang Dilantik Prabowo

Mantan Kepala Puskesmas Kebon IX, Dewi Lestari menyebut jika pemotongan uang tersebut merupakan kesepakatan seluruh puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi.

"Bukan hanya Puskesmas Kebon IX saja,"ujarnya.

Sidang kasus korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kebon Sembilan yang rugikan negara Rp650 juta kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jambi. (*)

Sidak di Dinas Kesehatan, Wako Alfin Pastikan Pelayanan Optimal Selama Ramadan

Sidak di Dinas Kesehatan, Wako Alfin Pastikan Pelayanan Optimal Selama Ramadan Selasa (10/3).(Adz)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH tadi pagi melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Selasa (10/3).

Sidak tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama bulan Ramadhan.

Wako meninjau langsung aktivitas perkantoran serta memeriksa tingkat kehadiran dan kedisiplinan para pegawai di lingkungan dinas.

Sidak di Dinas Kesehatan, Wako Alfin Pastikan Pelayanan Optimal Selama Ramadan Selasa (10/3).(Adz)

Menurutnya, meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, aparatur sipil negara harus tetap menjaga profesionalitas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

Selain melakukan pengecekan administrasi dan kehadiran pegawai, Alfin juga berdialog langsung dengan sejumlah pegawai. Ia menanyakan kondisi kerja serta berbagai kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas di bulan Ramadan.

"Meski sedang menunaikan ibadah puasa, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun. Disiplin dan komitmen dalam bekerja harus tetap dijaga,” ujar Alfin.

Wako Alfin berharap, kedepannya seluruh jajaran di Dinas Kesehatan dapat terus meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Dir)