Jubir AMIN: Anies-Cak Imin Dipersatukan Ulama, Gus Ipul Langgar Khitah NU

Paslon Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, pada acara Deklarasi Dukungan Keluarga Besar HMI kepada Anies- Cak Imin, di Lippo Kuningan, Jakarta Selatan. [Foto: Ist]

Merdekapost.com - Juru Bicara Timnas Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Gus Muhaimin Iskandar atau AMIN bidang santri dan pesantren, Muhammad Husnil menyayangkan pernyataan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf Atau Gus Ipul agar tidak mendukung calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir.

Selain menggunakan metode kampanye fear mongering dan menyebar disinformasi, pernyataan Saifullah Yusuf secara jelas telah melanggar prinsip khittah NU.

BACA JUGA: Profil KH Marzuki Mustamar yang Dicopot PBNU, Dia Tokoh NU yang Baiat Ustadz Hanan Attaki

“PBNU yang telah menggariskan diri sebagai jam’iyah diniyyah dan tak terlibat politik praktis, kini malah diseret ke dalam politik praktis oleh sekjennya langsung, Saifullah Yusuf,” kata Muhammad Husnil, Rabu 17 Januari 2024.

Mestinya, kata dia, Gus Ipul bijak dalam menyampaikan pesannya sebagai tokoh kedua tertinggi di PBNU setelah Ketua Umum, KH Yahya Cholil Staquf.

“Bila memang beliau terlibat dalam pemenangan salah satu calon presiden, sebaiknya mundur saja dari kepengurusan. Jangan sampai memanfaatkan posisinya sebagai Sekjen PBNU untuk kepentingan kampanye,” kata Husnil.

Memang tampak seperti netral, kata dia, tetapi sesungguhnya pernyataan itu untuk memberikan kampanye negatif terhadap salah satu paslon.

BERITA DUKA: Kabar Duka, Ulama Karismatik Buya Syakur Yasin dari Indramayu Meninggal Dunia  

“Jelas sekali bahwa yang dia maksud adalah pasangan Anies-Muhaimin. Padahal, pasangan Calon Presiden dan Calon Presiden Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar ini dipersatukan oleh ulama-ulama khos NU, seperti Lora Kholil As’ad Syamsul Arifin, Mbah Thoifur Mawardi, Gus Badawi Kudus, Gus Munif Zuhri, atau Mbah Amin Cilacap,” ujar Husnil.

Jubir Timnas AMIN  bidang santri dan pesantren, Muhammad Husnil. [Foto: Dok/ Ist]

Husnil menyatakan bahwa Gus Ipul telah lupa terhadap sembilan pedoman berpolitik NU yang didasarkan pada khitah NU. 

“Pada poin ketujuh disebutkan bahwa ‘Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah.’ Apa yang Gus Ipul katakan itu jelas-jelas mau memecah belah bangsa,” kata Husnil.

Husnil memastikan bahwa justru Anies dan Muhaiminlah yang benar-benar sesuai dengan kriteria NU sebagai seorang pemimpin.

“Kaidah ushul fiqh almuhafadhah alal qadimi ash-sholih wal akhdzu bil jadidi al-ashlah (mempertahankan yang lama dan mengambil yang baru yang lebih baik). Anies ketika di Jakarta itu justru meningkatkan program-program yang sudah dirintis gubernur-gubernur sebelumnya, seperti MRT atau Transjakarta dan membuat program baru yang lebih bagus, seperti memberikan beasiswa kepada santri dan siswa madrasah lewat KJP plus," tegasnya.

BACA JUGA: JK Salut Polisi Cepat Menangkap Pengancam Tembak Anies

"Gus Muhaimin itu mempertahankan dan membawa PKB sebagai salah satu partai besar di Indonesia dan membawa kontribusi konkret terhadap santri dan pesantren, seperti memperjuangkan Hari Santri dan UU Pesantren,” tegasnya.

Dibanding menyebarkan isu dan membawa PBNU ke dalam arena politik praktis, Husnil menyarankan kepada Gus Ipul untuk menguji secara langsung ketiga pasangan itu untuk melihat mana yang lebih pas dalam soal amaliah atau cara berpikir NU.

“Kalau mau menguji rekam jejak kinerja, Pak Anies dan Gus Muhaimin lebih siap dibanding siapa pun. Kalau mau menguji amaliah NU, silakan juga," ucapnya.

Wakil Walikota Solo: Sejumlah Perda Jalan di Tempat karena Nunggu Gibran

"Saya kira, kita sebagai Nahdliyin akan sangat senang sekali bila dibuka di publik bagaimana bacaan kunut Pak Prabowo, Mas Gibran, atau Pak Anies, dan Gus Muhaimin. Atau Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Atau bila dirasa masih kurang, bisa juga dilihat mana yang sekiranya bisa memimpin tahlil atau diminta untuk memimpin selawatan di hadapan publik," sambungnya.

"Pak Anies dan Gus Muhaimin sudah teruji di publik, tapi saya kira tidak akan keberatan bila ada forum khusus untuk menguji amaliah NU mereka berdua,” pungkasnya. (hza)

Wakil Walikota Solo: Sejumlah Perda Jalan di Tempat karena Nunggu Gibran

Wakil Wali Kota Surakarta (Solo) Teguh Prakosa memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024) | Foto: Ist

SOLO | Merdekapost - Wakil Walikota Surakarta (Solo) Teguh Prakosa menyebut pembahasan sejumlah peraturan daerah jalan di tempat karena menunggu diskusi bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Karena peraturan daerah itu ada bagian-bagian yang harus ditindaklanjuti dengan perwali (peraturan wali kota), termasuk APBD," kata Teguh di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/1), sebagaimana diberitakan Antara.

Politikus PDIP ini mengatakan, satu peraturan daerah bisa menghasilkan empat sampai lima peraturan wali kota (perwali).

"Kalau itu tidak diimplementasikan, maka perda tidak jalan, karena implementasinya harus ada peraturan wali kota yang lebih rigid," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah sendiri tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Sehingga, lanjutnya, sisi legislatif memiliki kewajiban mendorong pemerintah untuk menyelesaikan regulasi-regulasi yang memang harus selesai pada awal tahun 2024.

"Agar pelaksanaan pemerintahan normal di luar pesta demokrasi," katanya.

Teguh Minta Gibran Tanggung Jawab

Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Solo periode 2021–2024  [Foto: ANTARA]

Terkait hal itu, Teguh meminta Gibran untuk tetap memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, agar sejumlah regulasi tersebut dapat segera selesai.

"Jadi, mana tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan mana tanggung jawabnya sebagai calon wakil presiden; harus dipikirkan," ujar Teguh.

Dia mengatakan beberapa perda yang masih harus dibahas dengan wali kota Surakarta, di antaranya perda soal ketenagakerjaan, rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan retribusi pajak.

Pelantikan Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surakarta (Solo) periode 2021–2024  [Foto: Ist]

"Nah, ini kan harus dievaluasi, ketemunya nanti di akhir Januari, kemudian di awal Februari kami mengevaluasi kinerja. Jadi, produk hukum harus diimplementasikan. Supaya kegiatan berjalan kan produk hukum harus tuntas," ujar Teguh.

Selanjutnya, hasil perda tersebut disampaikan kepada masyarakat agar tidak ada pertanyaan atau anggapan negatif yang seolah-seolah menilai pemerintah tidak bekerja.

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) berfoto dengan warga saat blusukan di kawasan Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1/2024) | Foto: Antara

Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Solo periode 2021–2024 yang diusung PDIP. Namun, hubungan Gibran dengan PDIP retak setelah dia berduet dengan Prabowo menatap Pilpres 2024.(hza)

Seorang Polisi Berpangkat Bripda Ditangkap Karena Diduga LGBT

Ilustrasi polisi. Foto: Shutterstock

KENDARI | MERDEKAPOST.COM -- Anggota Polresta Kendari Bripda AN ditangkap Subdit Paminal Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait kasus LGBT. Polisi pria tersebut ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus yang ditangani Polda Sumatera Barat.

Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan penangkapan oknum polisi yang diduga terkait dengan penyimpangan seksual itu.

"Memang benar, kejadiannya pada tanggal 10 Januari 2024," kata Ferry, Rabu (17/1), sebagaimana diberitakan Antara.

Dia menyebutkan bahwa penangkapan Bripda AN bermula saat Tim Subdit Paminal Bid Propam Polda Sultra menerima laporan informasi dari Polda Sumatra Barat terkait hasil pengembangan kasus LGBT yang ditanganinya.

"Bahwa ada keterlibatan personel Polda Sultra yang diduga terjadi penyimpangan seksual atas nama Bripda AN," ujarnya.

Setelah menerima informasi tersebut, lanjut Ferry, Tim Bid Propam langsung mengerahkan personel untuk mengamankan Bripda AN. Kemudian dilakukan pemeriksaan.

"Dia masih dalam proses pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Sultra," kata Ferry.

Waktu Kecil Alami Kekerasan Seksual

Apabila Bripda AN terbukti melakukan penyimpangan seksual, kata Ferry, Bid Propam Polda Sultra akan menindak tegas dan menjatuhkan sanksi hingga yang terberat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.

"Kemungkinan terburuknya apa bila terbukti bisa jadi di-PTDH . Jadi, anggota-anggota yang terlibat di dalam kasus penyimpangan seksual kemungkinan besar di-PTDH sesuai dengan peraturan dari Kadiv (Kepala Divisi) Propam Polri," tegas Ferry.

Ferry juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengembangan, diketahui bahwa Bripda AN pada masa kecilnya pernah menjadi korban kekerasan seksual.

"Informasinya, dia sebenarnya korban juga karena waktu kecil ternyata pernah mengalami kekerasan seksual," ujarnya.(*)

Ilustrasi LGBT
[ HZA | MERDEKAPOST.COM | KUMPARAN.COM ]  

Kabar Duka, Ulama Karismatik Buya Syakur Yasin dari Indramayu Meninggal Dunia

Buya Syakur Yasin. Foto: Youtube/Buya Syakur Yasin 

MERDEKAPOST.COM - Ulama karismatik KH Syakur Yasin meninggal dunia, Rabu (17/1). Pengasuh Pondok Pesantren Cadangpinggan, Kertasemaya, Indramayu, Jabar, tutup usia di rumah sakit dini hari tadi.

Kabar ini langsung menyebar. Capres 03, Ganjar Pranowo juga memberikan ucapan duka atas wafatnya Buya Syakur yang dikenal sebagai ulama moderat, teman diskusi Gus Dur (alm) dan Cak Nur (alm).

Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Buya Syakur, Innalillahi wa innailaihiroji'un. Sosok ulama sekaligus cendekiawan bersahaja yang pemikirannya melintasi zaman.

Kita berdoa semoga seluruh amal ibadahnya diterima dan mudah-mudahan seluruh kebaikan beliau bisa mengantarkan beliau husnul khatimah. Selamat jalan Buya, terima kasih atas semua ilmu yang engkau sebarkan dalam setiap ceramahmu

--tulis Ganjar Pranowo lewat akun X @ganjarpranowo

Menimba Ilmu dari Mesir hingga Inggris

Buya Syakur meninggal dalam usia 75 tahun. Pria kelahiran 2 Februari 1948 itu dikenal jadi salah satu ulama karismatik di Indramayu dan sekitarnya. 

Buya Syakur menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Studi berlanjut dengan di sejumlah negera, seperti Irak, Suriah, Libya, Tunisia, hingga Mesir. Bahkan, Buya Syakur sempat menempun pendidikan di Oxford, Inggris.

Pengajiannya biasa digelar secara langsung di Pondok Pesantren Cadangpinggan, Kertasemaya, Indramayu. Ceramahnya juga bisa dinikmati lewat media sosial.

Sejumlah tokoh turut berbelasungkawa. Seperti anggota DPD RI sekaligus mantan Ketua MK, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie. 

"Prof. KH. Buya Abdus-Syakur Yasin, pengasuh Ponpes Cadangpinggan yg terkenal kedalaman ilmunya telah meninggal dunia, hari ini 17 Jan 2024 di Indramayu, mari kita doakan almarhum husnulkhotimah, diterima segala amalnya & diberi tempat terbaik oleh Allah swt. Alfatihah," tulis Jimly di X.

(HZA | MPC) 

JK Temani Cak Imin Hadiri Konsolidasi Kader dan Relawan di Surabaya

Foto: Cak Imin dan Jusuf Kalla (hza/detikcom)

JAKARTA | MERDEKAPOST.COM- Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali berkampanye di Jawa Timur. Dalam lawatannya kali ini Cak Imin terlihat bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK).


Pantauan Media, Rabu (10/1/2024) Cak Imim bertolak dari Jakarta sekitar pukul 07.00 WIB dan tiba di Surabaya sekitar pukul 09.00 WIB.


Memulai lawatannya di Surabaya, Cak Imin bakal menghadiri konsolidasi kader dan relawan di DBL Arena, Surabaya.


Dalam agenda ini Cak Imin ditemani oleh JK, mereka duduk di barisan paling depan. Keduannya kompak mengenakan peci berwarna hitam.


Cak Imin tampak mengenakan kemeja berwarna hijau pekat. Sementara JK mengenakan kemeja putih polos.


Selain JK, terlihat pula Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva dan Waketum PKB, Jazilul Fawaid turut membersamai Cak Imin dalam kampanyenya kali ini.


Berdasarkan informasi susunan agenda yang diterima detikcom, menjelang siang hari nanti, Cak Imin akan hadir berdialog dengan pengusaha se-Jawa Timur. Kemudian di malam hari, dia dijadwalkan menghadiri acara Slepet Imin di kota itu.


Lebih jauh, diketahui Cak Imin bakal berkampanye di Jawa Timur hingga akhir pekan ini. Dia akan mengunjungi berbagai wilayah di provinsi itu.


(hza | detik.com)


Bawaslu Nyatakan Bagi-bagi Susu oleh Gibran saat CFD Melanggar Hukum

Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat ke CFD Jakarta, 3 Desember 2023 lalu.(Doc/Antara)

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat telah mengeluarkan status temuan atas kegiatan bagi-bagi susu gratis yang dilakukan cawapres Gibran Rakabuming Raka saat car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta pada Minggu (3/12) lalu. 

Hasilnya, terdapat dugaan unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif maupun calon wakil presiden yang termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta. 

Lewat surat pemberitahuan yang ditempel di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey menjelaskan pihaknya telah merekomendasikan kegiatan pembagian susu greenfields oleh Gibran selaku cawapres nomor urut 2 saat kegiatan car free day di wilayah Jakarta Pusat. 

"Sebagai pelanggaran hukum lainnya dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Christian sebagaimana surat pemberitahuan yang ditandatangani pada Rabu (3/1). 

Pelanggaran hukum lain yang dimaksud Bawaslu Jakarta Pusat merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12/2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Putusan Bawaslu Jakarta Pusat dikeluarkan setelah mengklarifikasi Gibran. 

Bawaslu Jakarta Pusat menjadikan kegiatan pembagian susu oleh Gibran sebagai temuan yang diregistrasi dengan nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023. Dalam surat pemberitahuan, Sdr RA Rosaluna tercatat sebagai pihak penemu. 

Adapun terlapor pada temuan itu adalah Gibran dan tiga kader Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu, dan Surya Utama atau Uya Kuya. 

(hza | sumber:MediaIndonesia.com)


Viral!!! Gambar & Emoji Semangka Palestina Ini Lho Arti dan Sejarahnya

VIRAL : Foto, emoji hingga animasi semangka yang disandingkan dengan objek lain sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. (Ilustrasi)

Merdekapost - Beberapa hari ini, foto, emoji hingga animasi semangka yang disandingkan dengan objek lain sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, viral di media sosial. Banyak yang penasaran apa arti semangka Palestina ini? Berikut penjelasannya.

Arti Semangka Palestina Ini

Secara filosofis, warna buah semangka menggambarkan elemen-elemen bendera Palestina. Yakni hijau pada kulitnya dan merah di dalamnya ketika dikupas. 

Baca juga : 

Ternyata! Semangka jadi Simbol Palestina Kenapa Israel Sangat 'Alergi' ?

Bagian biji hitam dan daging putihnya juga merepresentasikan warna-warna bendera Palestina. 

Hal ini menjadikan semangka simbol kuat solidaritas dan dukungan terhadap Palestina. Menjadi ikon paling mencolok di antara buah-buahan lainnya seperti jeruk, zaitun, dan terong, yang juga kerap dijadikan simbol oleh warga Palestina.

Sejarah Semangka Palestina

Penggunaan semangka sebagai simbol perlawanan tidaklah baru. Semangka Palestina ini muncul setelah perang 6 hari pada tahun 1967.

Ketika itu, Israel melarang penggunaan bendera Palestina di wilayah pendudukan, sehingga semangka diadopsi sebagai simbol perlawanan terhadap tindakan penindasan Israel terhadap identitas Palestina. 

Semangka kemudian dianggap sebagai simbol perlawanan yang sering muncul dalam berbagai bentuk seni, kemeja, grafiti, dan poster. 

Bahkan, pada tahun 1980, karya seniman Palestina seperti Sliman Mansour, Nabil Anani, dan Issam Badr disensor oleh tentara Israel karena dianggap mengandung unsur politis dan warna bendera Palestina. Sebanyak 79 galeri yang sedang memamerkan karya seniman tersebut, ditutup paksa.(*)

Ganjar: Kami Tak Bisa Kontrol Alat Negara, Tapi Bergerak dengan Rakyat

Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yakin gerakan rakyat yang mendukungnya bisa menang melawan pihak-pihak yang saat ini berkuasa dan memiliki alat negara. (CNN)

Semarang |  Merdekapost.com - Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yakin gerakan rakyat yang mendukungnya bisa menang melawan pihak-pihak yang saat ini berkuasa dan memiliki alat negara.

Pernyataan Ganjar ini disampaikan saat berorasi di acara Deklarasi Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Tengah di GOR Jatidiri Semarang pada Sabtu (4/11).

"Kami tidak punya pasukan khusus, kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat, bersatu, untuk apa ? Untuk menang. Apakah kalau menang selesai ? Tidak", ujar Ganjar.

Ganjar juga mengajak pendukungnya untuk berani melawan bila mengalami tekanan khususnya mereka yang setia mendukung dirinya dengan Mahfud MD.

"Kita bukan orang-orang yang bisa diinjak, kita bukan orang yang bisa ditendang, bukan orang yang bisa ditekan. Kita satukan pikiran dan kekuatan, mari kita semua bergerak. Matanya kekuatan, telinga kekuatan rakyat dan menjadi gerakan pemenangan. Kalau ada yang menekan panjenengan, laporkan", tambah Ganjar.

Lihat Juga :

Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Di acara yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan saat ini telah muncul fenomena kawan lama menjadi lawan baru.

"Jangan takut lawannya, sekarang ada teman jadi lawan, kawan jadi lawan, kita tetap pilih Ganjar-Mahfud", ujar Puan.

Puan menyebut ajakan memilih Ganjar-Mahfud lebih pada mewujudkan Indonesia lebih maju bahkan Indonesia Emas di tahun-tahun mendatang.

Berita Lainnya:

Jimly Sebut Bakal Umumkan Hasil Pemeriksaan 9 Hakim MK Pekan Depan

Ini 14 Negara yang Menolak Gencatan Senjata Israel-Hamas

https://www.merdekapost.com/2023/11/ternyata-semangka-jadi-simbol-palestina.html

"Bicara masa depan Indonesia, bisa nggak kita memenangkan Ganjar Mahfud. Semuanya demi Indonesia yang lebih maju bahkan Indonesia Emas ke depannya", teriak Puan.

Di akhir orasinya, Puan menutup dengan ajakan para kader simpatisan PDI Perjuangan dan koalisinya yakni PPP, Hanura dan Perindo untuk bergerak langsung mengetuk hati rakyat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Saya minta semua hadir pada kesempatan ini, ketuk satu-satu semua pintu rakyat, hari rakyat, gotong-royong, katakan bahwa pemimpin kita akan pilih adalah yang bekerja sebesar-sebesarnya, sebisanya sekerasnya, adalah untuk rakyat Indonesia", tegas Puan.

(adz | Sumber: CNN INDONESIA)




Jimly Sebut Bakal Umumkan Hasil Pemeriksaan 9 Hakim MK Pekan Depan

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan akan mengumumkan hasil pemeriksaan 9 majelis hakim MK pekan depan. (ANTARA)

Jakarta | Merdekapost.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan akan mengumumkan hasil pemeriksaan sembilan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usai memutuskan usia capres-cawapres pada pekan depan.

"Demi keadilan harus pasti dan mesti cepat sebelum tanggal 8. Artinya tanggal 7 sudah ada (keputusan)," kata Jimly setelah menghadiri Silatnas ICMI di Makassar, Sabtu (4/11).

Lihat Juga : Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Jimly menjelaskan MKMK itu hanya memiliki 30 hari untuk memeriksa sembilan majelis hakim MK yang memutuskan syarat usia capres-cawapres. Sehingga, katanya, harus ada keputusan yang tepat nantinya untuk memberikan rasa keadilan.

"Kalau saya belum 30 hari, 15 hari cukup. Karena, soal pemilu ini adalah persoalan serius, bisa memecah belah bangsa. Maka, harus ada kepastian yang tepat dan adil," ujarnya.

Saat ini MKMK tengah mengusut etik sembilan hakim MK, termasuk Anwar Usman terkait putusan syarat batas usia capres-cawapres.

Laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman dkk ini bermula ketika para hakim MK menangani perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Capres Cawapres.

MK telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.

BERITA MENARIK LAINNYA:

Ini 14 Negara yang Menolak Gencatan Senjata Israel-Hamas

Ternyata! Semangka jadi Simbol Palestina Kenapa Israel Sangat 'Alergi' ?

Ini Para Tokoh yang Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies

Cak Imin Ungkap Survei Terbaru, Klaim Ada Peluang Menang 1 Putaran

Dari sembilan hakim konstitusi itu, Ketua MK Anwar Usman diperiksa dua kali oleh MKMK, yakni pada Selasa (31/10) dan Jumat (3/11).

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyebut hakim yang paling bermasalah secara etik di balik putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres adalah yang paling banyak dilaporkan etik.

Jimly tidak menyebut secara tegas nama hakim yang dimaksud. Namun, dari 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MKMK, Ketua MK Anwar Usman menjadi pihak terlapor paling banyak.

"Yang paling banyak masalah itu yang paling banyak dilaporkan," kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/11) lalu.

(adz | Sumber: CNN INDONESIA)

Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Jimly Asshiddiqie menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih mempraktikkan feodalisme. (ist)

Jimly " Indonesia Itu Republik Tapi Perilakunya Kerajaan"

Makassar | Merdekapost.com - Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyinggung politik dinasti yang ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2024. Dia menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih menggunakan sistem feodal.

Hal itu disampaikan Jimly di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden, Prabowo Subianto di Makassar, Sulawesi, Sabtu (4/11).

"Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya, tapi perilaku politiknya republik, nah, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilakunya republik sehingga mudah bagi anda berubah jadi republik. Indonesia tidak begitu saya bilang, Indonesia itu republik tapi kelakuannya kerajaan," kata Jimly.

Sebagai orang berintelektual kata Jimly harusnya melihat secara objektif sebagai fenomena.

"Itu menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah, bukan cuman satu semuanya. Jadi kita tidak menyalahkan partai a, partai b, tidak bisa. Tapi kita harus melihat sebagai fenomena yang harus dicarikan solusinya jangka panjangnya. Bukan saling menyalahkan," ungkapnya.

"Ini semua feodal ini lalu bicara dinasti, nah ini dinasti semua. Tidak usah saya sebut partainya, kalian sudah paham," sambungnya.

Lihat Juga : Cak Imin Ungkap Survei Terbaru, Klaim Ada Peluang Menang 1 Putaran

Seharusnya kata Jimly kita harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melalukan modernisasi, termasuk modernisasi budaya politik. Ini persoalan serius.

"Kalau budaya politik kita sudah dewasa sudah modern. Contoh Obama kampanye untuk Hilary, kalah, artinya presiden yang sudah tidak menjabat tidak berpengaruh lagi. Karena budaya feodalnya sudah tidak berpengaruh yang kedua institusi politiknya sudah kuat. Nah, kita ini budaya politiknya masih feodal, institusinya masih lemah, masih tergantung figur ini problem kita," jelasnya.

Saat ini, lanjut Jimly persoalan yang dihadapi adalah perbaikan kualitas institusi berbangsa dan bernegara harus dibenahi.

"Inilah konflik kepentingan institusi ini menjadi sumber suburnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi. Jadi tantangan bagi kita memberi dukungan pada capres sambil kita memberi masukan. Mudah murahan beliau-beliau ini ketika menjadi presiden, ini memikirkan kepentingan penataan kembali jangka panjang. Bukan saling berebutan untuk menikmati, bukan berebutan sharing dengan tangan di atas. Mudah-mudahan tokoh seperti Pak Prabowo ini bukan untuk menikmati tapi, caring dan sharing," pungkasnya.

Prabowo Subianto saat ini menjadi sorotan karena dinilai telah melanggengkan dinasti politik Jokowi dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya.

Prabowo menyebut politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi di sejumlah parpol termasuk PDIP. Pernyataan itu Prabowo sampaikan usai menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

"Kalau kita jujur, Anda lihat semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif," kata Prabowo.

Lihat Juga :

Ini Para Tokoh yang Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies

Prabowo mengakui bahwa dirinya juga bagian dari politik dinasti karena putra dari Sumitro Djojohadikusumo dan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Namun demikian, ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dinasti keluarganya ingin mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia.

Adapun Sumitro Djojohadikusumo merupakan menteri di era Orde Baru sementara Raden Mas Margono Djojohadikusumo adalah pendiri Bank BNI. Pernah pula menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

"Pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti pada negara dan bangsa, salahnya apa? jangan dipolitisasi, ya kan," ujar Prabowo.(*)

(Editor : Aldie Prasetya | Sumber: CNN Indonesia)

Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs