Demo di Kejagung, Massa Desak Jaksa Beberkan Peran Cek Endra Terkait Kasus IUP Batu Bara Sarolangun

 

Merdekapost.com – Massa yang tergabung dalam LSM Mappan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Agung, Senin (24/5/2021). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pihak Kejagung segera menyampaikan hasil pemeriksaan Bupati Sarolangun, Cek Endra, terkait kasus IUP batu bara di Sarolangun.

Prabowo Hadi, Sekjen LSM Mappan mengatakan, agar hasil pemeriksaan Cek Endra segera diungkap ke publik. Karena hal itu, bukan sebuah rahasia.

Berikut video demo di Kejagung hari ini, Senin (24/5/2021) :

https://youtu.be/rdcjI4odbH8

“Kita mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas Bupati Sarolangun diperiksa, sebagai saksi, kepala daerah atau ada kemungkinan saksi naik menjadi tersangka,” sebutnya, kepada pemayung.co (partner media ini).

Prabowo juga menyebutkan, pihaknya juga meminta agar Kepala Kejaksaan Agung RI melalui jaksa muda bidang tindak pidana khusus bukan hanya memanggil 3 orang saksi dari pihak swasta saja. Termasuk menetapkan 5 orang tersangka. 

Namun, Kejagung juga diminta memeriksa pejabat dari dinas terkait dan Bupati Sarolangun yang diduga terlibat dengan kasus jual beli saham batu bara tersebut.  

“Segera tuntaskan kasus ini, agar masyarakat segera tahu apa keterlibatan Bupati Sarolangun dalam kasus ini,” tegasnya. 

Untuk diketahui, kasus IUP Batu bara dan jual beli saham di kabupaten Sarolangun seluas 400 hektar ini, diduga telah merugikan negara lewat PT Indonesia Coal Resources (ICR), anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang (Antam).

Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 91 miliar.(*)

Sumber: Pemayung.co

Dinilai Kasus Besar 2017, Hari Ini Kejagung Akan Gelar Perkara Kasus IUP Batu Bara Sarolangun

Dinilai Kasus Besar 2017, Hari Ini Kejagung Akan Gelar Perkara Kasus IUP Batu Bara

Merdekapost.com – Kejaksaan Agung tampaknya tak main-main dalam menyidik dugaan kasus korupsi saat proses jual-beli saham Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara Sarolangun, Jambi. Hari ini, Kamis, 29 April 2021, Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. 

"Kita majukan ekspose di Kamis (29/4) ini," kata Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Adriansyah seperti dilansir Alenia.id pada Kamis, 29 April 2021.

Febrie Adriansyah mengatakan, kasus IUP Batu Bara Sarolangun merupakan satu besar pada tahun 2017. Kasus itu adalah salah satu dari 16 kasus yang mangkrak dan menjadi pembahasan serius oleh Kejaksaan Agung.

Febrie menyebut, kasus tersebut telah diteliti kembali oleh penyidik, dan masih dianggap layak untuk dilanjutkan sampai ke tahap persidangan. Pasalnya, kasus itu menyebabkan kerugian negara cukup besar.

"Batu bara Antam (PT Antam) di Jambi memang termasuk tunggakan yang akan kami selesaikan," ucap Febrie.

Berliku dan Panjang

Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara di Sarolangun memang cukup panjang. Memakan waktu 12 tahun lebih atau satu setengah windu, sejak berita acara penyelidikan Satgasus P3TPK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dikeluarkan pada 19 September 2008 silam.

Saat itu, tim yang menyelidiki kasus tersebut diketuai oleh Lila Nasution SH MHum. Tim menyimpulkan bahwa telah ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Bupati Sarolangun kepada PT Sarolangun Bara Prima, PT Tamarona Mas International dan PT Citra Toba Sukses Perkasa yang berhubungan dengan pengambilalihan IUP Batu Bara dengan cara membeli saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT ANTAM Tbk) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp91,5 miliar.

Sehingga berdasarkan fakta perbuatan yang telah diuraikan di atas, Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT ANTAM Tbk) telah memenuhi primer pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2008 itu pula, Cek Endra sebagai Bupati Sarolangun turut diperiksa oleh Tim dari Kejagung tersebut.

Pada 7 Januari 2019 barulah Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka dalam kasus IUP batu bara tersebut. Adapun enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni Matlawan Hasibuan selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional,

BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, MT selaku pemilik PT RGSR, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, AL selaku Direktur Utama PT Antam, dan HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam.

Kasus ini baru dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada 24 Maret 2021 lalu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan penyidik Kejagung sudah menggandeng tim audit lain untuk menghitung nilai kerugian negara, sebagai salah satu syarat untuk melimpahkan berkas perkara korupsi PT Antam ke JPU.

Menurutnya, penyidik sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tiga tahun lalu untuk menghitung nilai kerugian negara, tetapi sampai saat ini belum ada laporan terkait nilai itu.

“Kemarin itu kan sudah mau tahap satu ya, tetapi penuntut umum minta agar disertakan kerugian negaranya menggunakan auditor lain tidak apa-apa di luar BPK dan BPKP,” katanya pada Rabu, 24 Maret 2021.

Febrie memastikan perkara tindak pidana korupsi PT Antam tersebut bakal dituntaskan secepatnya, sehingga tidak ada lagi perkara yang mangkrak di Kejagung. “Kami akan usahakan selesaikan tunggakan kasus secepatnya,” katanya. (*)

Kasus Korupsi Izin Batu Bara yang Seret CE, Ini Perkembangan Terbarunya

 

Ilustrasi Tambang Batu Bara

Merdekapost.com - Pada Kamis 22 April 2021 kemarin, tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa tiga saksi pada kasus IUP (Izin Usaha Pertambangan) Batu Bara di Sarolangun, yang libatkan nama Cek Endra (CE) selaku Bupati Sarolangun.

Rilis pers yang disampaikan Kejagung langsung di situs resminya kejaksaan.go.id link nya klik disini, dijelaskan bahwa Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung, memeriksa 3 saksi yang terkait Kasus Jual Beli Saham Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun.

Ke tiga saksi itu ialah, HW selaku Staf Geomin PT Antam Tbk, EMDP selaku Unit Geomin PT Antam Tbk periode 2014-2017 dan K selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Antam Tbk periode 2012-2013.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberi keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana kasus jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

"Serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," terang Kejagung lewat rilis persnya.

Untuk diketahui, sekian banyak saksi telah diperiksa atas kasus dugaan kongkalikong pembelian saham IUP Batu Bara di Sarolangun ini. Termasuk Cek Endra sendiri selaku Bupati Sarolangun kala itu.(*)

Dua Nama Penting dalam Pusaran Kasus Korupsi Batubara Sarolangun

Merdekapost.com - CE (Cek Endra) dan Matlawan Hasibuan (MH), terlibat pusaran kasus dugaan korupsi Izin Usaha Batubara (IUP) Batubara di Sarolangun, Rp 91,5 miliar. Perkembangan terbaru, kasus ini sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada Rabu 24 Maret 2021 lalu.

Dilansir laman Ampar.id, dalam perkara itu, tim penyidik Kejagung telah menemukan bukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Antam saat membeli tambang di daerah Jambi. 

Tim penyidik Kejagung juga telah menetapkan tersangka antara lain mantan Direktur Utama PT Antam berinisial AL, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources berinisial BM, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkara sekaligus Pemilik PT RGSR berinisial MT. 

Tersangka lainnya adalah Direktur Operasi dan Pengembangan PT Antam berinisial ATY, Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam berinisial HW dan Komisaris PT Tamarona Mas Internasional berinisial MH.

Penelusuran Ampar.id, MH adalah inisial dari Matlawan Hasibuan. Ia merupakan Komisaris PT Tamarona Mas Internasional. Dan Matlawan, juga diketahui adalah salah seorang penyandang dana Cek Endra pada Pilgub Jambi 2020 lalu.

Dikonfirmasi Ampar.id, Matlawan Hasibuan enggan berkomentar. Ditelpon, Matlawan tak menolak menjawab via ponsel. Sementara, dikirimi pesan singkat, juga enggan berkomentar.

Terpisah, Bupati Sarolangun Cek Endra, juga enggan menanggapi konfirmasi dari Ampar.id. Dihubungi di nomor ponselnya 0811-74****, Cek Endra tak menyahut kontak media ini. Begitupun ketika dikirimi pesan singkat via whatsapp, CE juga tak merespon.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi izin tambang batubara ini, pada tahun 2008 lalu, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 9,5 miliar.(*)

Baca dari sumber langsung, Ampar.id

Kasus yang Seret Direktur PT Tamarona Mas Indonesia Segera Dilimpahkan ke JPU

Jambi|Merdekapost.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah siap melakukan pelimpahan berkas perkara atau tahap satu terkait kasus tindak pidana korupsi PT Antam ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan penyidik Kejagung sudah menggandeng tim audit lain untuk menghitung nilai kerugian negara, sebagai salah satu syarat untuk melimpahkan berkas perkara korupsi PT Antam ke JPU. 

Menurutnya, penyidik sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tiga tahun lalu untuk menghitung nilai kerugian negara, tetapi sampai saat ini belum ada laporan terkait nilai itu.

"Kemarin itu kan sudah mau tahap satu ya, tetapi penuntut umum minta agar disertakan kerugian negaranya menggunakan auditor lain tidak apa-apa di luar BPK dan BPKP," tuturnya, Rabu (24/3/2021). 

Febrie memastikan perkara tindak pidana korupsi PT Antam tersebut bakal dituntaskan secepatnya, sehingga tidak ada lagi perkara yang mangkrak di Kejagung. 

"Kami akan usahakan selesaikan tunggakan kasus secepatnya," katanya. 

Adapun dalam perkara tersebut, tim penyidik Kejagung telah menemukan bukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Antam saat membeli tambang di daerah Jambi. 

Tim penyidik Kejagung juga telah menetapkan tersangka antara lain mantan Direktur Utama PT Antam berinisial AL, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources berinisial BM, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkara sekaligus Pemilik PT RGSR berinisial MT. 

Tersangka lainnya adalah Direktur Operasi dan Pengembangan PT Antam berinisial ATY, Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam berinisial HW dan Komisaris PT Tamarona Mas Internasional berinisial MH. (*)

Sumber: Inilahjambi.com

Travel Ayu Alami Kecelakaan di Lintas Sarolangun-Merangin, Tidak Ada Korban Jiwa

Mobil Ayu Transport Alami Kecelakaan di Jalan Lintas Sarolangun - Merangin

Jambi, Merdekapost.com - Salah Satu mobil armada Ayu Transport jenis Toyota Hiace mengalami kecelakaan di jalan lintas Sarolangun-Bangko, Senin (18/1), sekira pukul 12:30 WIB dini hari.

Menurut Informasi yang berhasil dihimpun dari Sumber MSN, mobil yang jenis Hiace Silver Metalik bernomor plat BH 7053 RU ini bertabrakan dengan truk.

"Penumpang berjumlah tujuh orang, tidak ada korban jiwa" kata sumber yang enggan di sebutkan namanya, Senin (18/1) siang.

Sopir travel, lanjut sumber mengalami luka, "satu penumpang mengalami patah tulang dan terkena serpihan kaca, sementara enam penumpang lainnya mengalami  luka ringan," ungkap dia.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. "Semua korban yang mengalami luka dilarikan di salah satu Rumah Sakit di Bangko," pungkas sumber.

Saat di konfirmasi awak media, Direktur PT Ayu Transpor HUSRIL melalui WhatsApp sampai berita ini di turun kan belum ada balasan. (ald) 

Belasan Rumah di Desa Pulau Pandan, Sarolangun Terancam Longsor ke Sungai

Satu bangunan yang berada di pinggir Sungai Batang Limun. Belasan rumah di Desa Pulau Pandan RT 04, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terancam ambruk ke sungai Batang Limun. (adz) 

SAROLANGUN, MERDEKAPOST.COM - Belasan rumah di Desa Pulau Pandan RT 04, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terancam ambruk ke sungai Batang Limun.

Sebab,  gerusan air dan tidak adanya penahan tebing. Kondisi tebing berangsur-angsur runtuh, sedikit demi sedikit.

Warga RT 04 Pulau Pandan yang berada di pinggir sungai Batang Limun cemas dan ketakutan.

Baca juga: BREAKING NEWS! 49 Penyelenggara Pilkada Bungo Terkonfirmasi Reaktif Covid-19

"Sayo selaku warga yang Terancam rumah Sayo longsor kesungai berharap pemerintah khusus dinas PUPR kabupaten Sarolangun ataupun PUPR propinsi Jambi untuk segera menangapi dan membangun beronjong penahan tebing," kata Zulkarnain, warga RT 04 Kecamatan Limun Desa Pulau Pandan, Jum'at (27/11/2020).

Rumah Zulkarnain di Desa Pulau Pandan hanya berjarak tiga meter saja, dari bibir sungai, dan beberapa warga juga senasib dengannya.( hza/sumber: tribunnews.com)*

Berikan Semangat, Mendes Abdul Halim Iskandar Telpon Langsung Nina Pendamping Desa Korban Begal

Mendes, Abdul Halim Iskandar saat menelepon Nina Pendamping Desa Korban Begal (doc/ist)
MERDEKAPOST.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menelepon Nina Nurlina (28), seorang Pendamping Desa di Kecamatan Singkut, Sorolangun, Jambi, yang menjadi korban begal saat bertugas.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 15 Juli 2020 kemarin sekitar pukul 13.25 WIB, saat itu Nina berada di Desa Argosari menuju Bukit Bumi Raya, dalam rangka bertugas mengawal menyaluran BLT Dana Desa tahap III.

"Saya Halim, bagaimana ceritanya," kata Abdul Halim atau yang biasa disapa Gus Menteri mengawali pembicaraan dengan Nina saat peristiwa begal, Kamis (16/07/2020).

Mendapat telepon dari Gus Menteri, Nina sedikit grogi menceritakan kronologi peristiwa begal yang menimpa dirinya.

Ia menuturkan, saat itu dirinya harus bertugas mengawal penyaluran BLT Dana Desa di desa Bukit Bumi Raya.

Karena jaraknya cukup jauh dan membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, akhirnya Nina terpaksa memilih lewat jalan alternatif. Di lokasi yang cenderung sepi itu, Ia melihat pengendara motor Vixion berboncengan menoleh kanan kiri dan kebelakang.

Karena gelagatnya mencurigakan, akhirnya Nina panik kemudian bergegas putar arah dan terjatuh ke parit. Dua pria misterius itu mendekat dan satu diantaranya turun tapi bukan untuk menolong melainkan menodong menggunakan sebilah pisau.

"Posisi mukanya sudah di muka saya, jadi saya bilang ampun bang, ampun, ambil lah HP saya dan jangan apakan saya, setelah dia ambil tas saya dan motor saya," kata Nina.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyarankan untuj segera membuat laporan ke polisi menyertakan barang bukti yang ada, sekaligus meminta dibuatkan sketsa gambar wajah pelaku mumpung masih ingat sekalipun agak samar.

"Minta dibuatkan sketsa biar menjadi petunjuk awal untuk polisi ya," kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Wanita berusia 28 tahun itu mengaku masih ingat dengan jelas muka dan bentuk tubuh dari kedua pelaku tersebut, karena kebetulan saat pelaku melancarkan aksinya tidak menggunakan masker maupun helm.

"Sabar ya, mudah-mudahan mendapat ganti yang lebih dari Allah SWT. Apalagi dalam perjalanan untuk berbakti kepada masyarakat desa yang di dampingi. Salam untuk keluarga semua, salam untuk pendamping desa yang lain," kata Gus Menteri.

Usai menelpon Nina, Gus Menteri berharap ada aksi solidaritas berupa penggalangan bantuan untuk Nina, mengingat dia tertimpa musibah saat menjalankan tugas negara.

"Nina perlu diperhatikan dan dapat bantuan. Sebaiknya ada aksi solidaritas untuk itu," kata Gus Menteri.

Sementara itu, reaksi Gus Menteri menelpon Nina itu mendapat respons positif dari warganet yang rata-rata memuji perhatiannya kepada para Pendamping Desa. (red)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Sejarah Kerinci | Peta Situs