MERDEKAPOST.COM

Sofyan Ali: Pengembangan Tourism Gunung Kerinci dan Candi Muaro Jambi Jadi Prioritas

MERDEKAPOST.COM - Komisi V DPR RI menggelar raoat dengar pendapat bersama Dirjen Cipta Karya dan Kepala BPIW, bertempat di ruang sidang komisi V DPR-RI, rabu (26/01).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Anggota komisi V fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jambi, Sofyan Ali mengatakan, dalam kegiatan BPIW di tahun anggaran 2021 dirinya tidak melihat adanya kegiatan pengembangan untuk tourism Gunung Kerinci dan Candi Muaro Jambi.

"tidak ada satupun rincian paket kegiatan 2021 untuk pengembangan tourism Gunung Kerinci dan Candi Muaro Jambi," kata Sofyan Ali.

Dijelaskannya, Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di sumatera maka daerah paling barat di Provinsi Jambi ini memiliki potensi wisata yang luar biasa.

"Gunung Kerinci memiliki daya tarik untuk wisatawan, maka perlu adanya paket kegiatan dari BPIW untuk daerah Kerinci ini," terangnya.

Dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, Sofyan Ali juga mengunjungi salah satu cagar budaya di Jambi yaitu candi muro jambi. Dirinya melihat harus ada program dari BPIW di tahun 2021 untuk cagar budaya yang sangat bersejarah bagi Provinsi Jambi tersebut.

"Ini adalah peninggalan masa lalu yang sangat bersejarah, sejarah budha sangat kental pada candi ini maka saya meminta secara tertulis seperti apa rincian pengembangan untuk Candi Muaro Jambi dan Gunung Kerinci," ungkapnya. (064)

Usulkan Agar Skema Penyelenggaraan Pemilu Tetap, ini Kata Politisi PKB

MERDEKAPOST.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengusulkan agar skema penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak mengubah Undang-undang (UU) No.10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yaitu Pilkada digelar secara serentak nasional pada 2024.

"Terkait pelaksanaan Pilkada serentak nasional, termasuk DKI, menurut saya harus tetap menggunakan skema UU No. 10 tahun 2016, yakni Pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2024," katanya, Rabu (27/1/2020).

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkata, Pilkada serentak secara nasional pada 2024 dalam UU 10/2016 merupakan koreksi penyelenggaraan Pilkada yang diatur UU 01/2015. Yakni skema Pilkada serentak nasional dijalankan tahun 2027. Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar. Produk hukum lama itu telah diperbarui melalui UU 10/2016.

"Skema ini telah diubah Presiden dan DPR dengan UU 10/2016, dimana Pilkada serentak nasional akan dilaksanakan tahun 2024. Di dalam UU ini diatur pelaksanaan Pilkada terakhir sebelum Pilkada serentak 2024 dilaksanakan tahun 2020 yang sudah dilaksanakan bulan desember 2020 kemarin," terang Luqman.

Luqman mengingatkan, Pilkada digelar serentak nasional pada tahun 2024 juga mengefisiensi anggaran negara. Serta sebagai upaya menciptakan kehidupan politik nasional yang stabil.

"Pelaksanaan Pilkada, berpotensi menimbulkan dinamika sosial politik yang negatif, bahkan kadang memicu pembelahan serius di tengah masyarakat," tuturnya.

Luqman berkata, saat ini semua pihak sampai dua tahun ke depan masih fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya.

"Dengan skema Pilkada serentak nasional tahun 2024, situasi politik nasional akan lebih kondusif dan anggaran negara dapat difokuskan untuk memulihkan ekonomi, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang melonjak akibat pandemi Covid," ucapnya.

Dengan alasan itu, kata Luqman, pemerintah dan DPR tidak perlu mengubah ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada serentak pada 2024. Tidak ada urgensi untuk mengubah skema Pilkada yang berlaku.

"Apalagi tidak ada urgensi mendesak yang dapat menjadi alasan rasional untuk mengubah skema Pilkada serentak 2024," katanya.

Sumber: PKB.ID

Sofyan Ali Anggota Komisi V DPR-RI, Suarakan Peningkatan Infrastruktur Pondok Pesantren

Anggota Komisi V DPR-RI Sofyan Ali

MERDEKAPOST.COM - Komisi V DPR-RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian PUPR, kamis (21/01/2021).

Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR tersebut, anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PKB Dapil Jambi, Sofyan Ali menyuarakan agar pembangunan di Pondok Pesantren perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah.

Menurutnya, program Sanitasi dan rusunawa untuk pondok pesantren sangat dibutuhkan, oleh karena itu diharapkan kepada kementerian PUPR agar lebih meningkatkan lagi pembangunan untuk Pesantren.

"Pesantren bisa melahirkan kader-kader yang potensial maka sangat dibutuhkan sanitasi dan rusunawa, diharapkan pemerintah lebih meningkatkan lagi," kata Sofyan Ali.

Seperti di Jambi, karena Pondok Pesantren selama ini merupakan pendidikan non Formal, apalagi tidak adanya dana dari APBN maka dengan program-program dari pemerintah melalui kementerian PUPR menjadi harapan para santri agar bisa menikmati pendidikan yang layak.

"Bayangkan ribuan santri mengantri di kamar mandi yang hanya ada 4, dan dapur umumnyapun 1 kedepan bantuan sanitasi dan rusunawa sangat dibutuhkan bagi pesantren," ungkapnya. (064)

Hati-hati, Beredar Kontak Whatsapp Palsu Dengan Nama Sofyan Ali

MERDEKAPOST.COM - Beredar kontak whatsapp (WA) palsu mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi yang juga menjabat sebagai anggota DPR-RI Sofyan Ali.

Kontak whatsapp yang mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi itu bernomor 0877-6514-9460, dengan menggunakan foto profil Sofyan Ali.

Diketahui, kontak whatsapp palsu tersebut menghubungi orang-orang untuk meminta sejumlah uang dengan dalih mengatasnamakan Sofyan Ali.

Menanggapi hal itu, Anggota komisi 5 DPR-RI ini menegaskan, kontak whatsapp itu bukan miliknya alias palsu.

"Nomor itu, bukan saya. Apalagi meminta-minta uang. Tolong jangan diladeni," tegasnya, senin (18/01)

Karena itu, dia mengimbau kepada semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menerima pesan atau telepon dari nomor yang tidak dikenal, terlebih mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, jika ada yang menghubungi dan mengatasnamakan saya untuk meminta sejumlah uang. Tolong konfirmasi ke saya, karena sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah meminta uang kepada siapa pun," pungkasnya. (064)

Gus AMI: Darah Daging, Ruh, Akhlak, dan Perilaku PKB adalah Spirit Reformasi

MERDEKAPOST.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar membuka secara resmi Muswil 15 DPW PKB pada Sabtu, 16 Januari 2021. Dalam amanahnya, Gus AMI mengingatkan bahwa PKB sebagai kekuatan politik strategis yang ikut mewarnai dan menentukan bangsa Indonesia adalah fakta yang terus terbukti dan nyata.

Menurut Gus AMI, para pendiri PKB adalah perintis lahirnya reformasi dan demokrasi. Ketika reformasi berhasil, era Orde Baru berganti wujud menjadi era demokrasi, para perintis demokrasi yang adalah kaum demokrat yang memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi, kemudian berkumpul, berfikir bersama dengan NU menyusun sebuah partai yang menjadi alternatif bagi pengawal jalannya reformasi. Lalu 23 Juli 1998 dideklarasikanlah partai ini.

“Artinya PKB lahir dari spirit dan semangat reformasi sebelum dideklarasikannya era baru reformasi dan demokrasi hingga memulai tahapan baru era demokrasi dan era reformasi,” kata Gus AMI.

Catatan sejarah tersebut, kata Gus AMI, patut senantiasa diingatkan sehingga sejarah reformasi di Indonesia tidak boleh terpisahkan dari memori dan agenda politik PKB, era yang menjadi cita-cita di mana kemerdekaan berserikat, berorganisasi dan berkumpul telah dilaksanakan dengan baik.

“Demokrasi dan reformasi telah memberikan ruang yang luas bagi sleuruh warga negara untuk hadir dan mewarnai jalannya demokrasi dan politik. Posisi inilah yang kemudian PKB, darah dagingnya, ruhnya, spiritnya, akhlaknya, perilakunya adalah spirit reformasi,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI menambahkan, spirit reformasi punya satu tujuan mutlak yang oleh Gus Dur selalu diistilahkan sebagai tujuan kemanusiaan. Bahkan partai yang merumuskan dan melahirkan reformasi ini meletakkan politik memiliki tujuan kemanusiaan.

“Kemanusiaan adalah di atas politik, kemanusiaan adalah utama yang harus menjadi lokomotif tujuan perjalanan perjuangan politik kita,” katanya.

Saat negara mengalami masa sulit, imbuh Gus AMI, maka spirit kemanusiaan, humanisme, adalah nilai yang harus terus diingatkan dan aktualisasikan secara nyata dalam produk-produk politik PKB, baik di legislatif, maupun eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

“Semua tujuan politik kita adalah mengedepankan tujuan utama, yaitu kemanusiaan. Spirit ini harus kita tanamkan terus agas sistem pembangunan kita tidak salah arah dan tidak eksploitatif terhadap masa depan kehidupan alam semesta kita,” tukas Gus AMI.

Untuk diketahui, Muswil yang digelar 16-17 Januari 2021 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Muswil serentak dan diikuti oleh 15 DPW PKB, yaitu Sumut, Sumbar, Kepri, Bengkulu, Babel, Bali, NTT, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulut dan Papua.

Selain dihadiri secara fisik oleh pengurus DPW PKB peserta Muswil, sejumlah tokoh daerah nampak pula hadir. Diantaranya Gubernur Bali, I Wayan Koster, Wagub Kaltim,Hadi Mulyadi, Wagub Kepulauan Riau, Isdianto, serta sejumlah tokoh lainnya.

Sumber: radarbangsa.com

PKB Peduli, Gus AMI Instruksikan Kadernya Bantu Korban Musibah di Sulbar dan Kalsel

MERDEKAPOST.COM - Gempa kuat dengan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat, 15 Januari 2021. Gempa tersebut terasa hingga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Atas peristiwa tersebut, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI perintahkan seluruh kader PKB Sulbar, juga DPW terdekat untuk turun tangan memberikan pertolongan kepada korban gempa.

“Hari ini kita juga sedih karena Sulawesi Barat diguncang gempa. Gempa yang menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan telah kita saksikan bersama. Saya juga sudah perintahkan kepada DPW PKB Sulbar dan Sultra, serta Sulsel untuk bahu- membahu menolong sahabat-sahabat kita maupun masyarakat di Sulbar,” kata Gus AMI saat memberikan pengarahan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) 15 DPW PKB secara virtual, Sabtu 16 Januari 2021.

“Tadi saya mendapatkan laporan sampai bantuan yang bukan merupakan haknya juga dibegal atau jarah saking sulitnya bahan yang didapat. Kita akan turun tangan dan saya minta semua turun tangan mengatasi dan menolong yang tertimpa musibah,” tambahnya.

Diketahui, selain gempa, bencana alam juga terjadi di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni banjir. Akibat banjir ini, sebanyak 3.571 unit rumah dan ribuan orang mengungsi.

“Hari ini kita sedang bersedih, masa pandemi diikuti oleh berbagai musibah dan bencana dan berbagai fakta alam yang mengerikan. Banjir di Kalimantan Selatan, sahabat-sahabat di Kalsel ikut prihatin saya, banjir yang begitu besar nyata di sana salah dalam strategi pembangunan sehingga alam rusak mengakibatkan kebanjiran dan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.

Gus AMI juga telah menginstruksikan kepada PKB Kalsel untuk bahu membahu menolong warga terkena musibah, “Saya sudah minta teman-teman untuk bergerak membantu menolong yang kesulitan dilanda banjir di Kalsel,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, terjadinya musibah banjir di Kalsel khususnya, bukan hanya karena gejala alam melainkan karena ada yang salah dalam menerapkan strategi pembangunan yang mengeksloitasi Sumber Daya Alam.

“Saya menjadi sanksi bahwa banjirnya bukan karena gejala alam, tapi karena salah dalam menerapkan strategi pembangunan yang mengesploitasi SDA tanpa memikirkan akibat kerusakan lingkungan. Di mana letak rahmatan lil alaminnya? Di mana visi dan misi rahmatan lil ‘alaminnya kalau pembangunan kemudian hanya menghasilkan kehancuran, banjir, kerusakan lingkungan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Gus AMI mengungkapkan, fakta-fakta alam yang terjadi harus menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam menentukan arah pembangunan yang rahmatan lil alamin.

“Fakta-fakta yang terjadi membuat kita harus melakukan refleksi total, tujuan pembangunan harus kita kembalikan pada spirit ruh awal rahmatan lil ‘alamin, spirit awal kemanusiaan yang menjadi tujuan mutlak dari pembangunan. Mari di suasana pandemi yang sulit ini kita harus melakukan apa yang disebut mengubah, menata ulang, melakukan reevaluasi atas aspek-aspek dari strategi pembangunan kita,” jelasnya.

Sumber: radarbangsa.com

Gus Ami: Vaksin Covid-19 Aman, Masyarakat Tak Perlu Takut

MERDEKAPOST.COM - Pemerintah memastikan vaksinasi Covid-19 produk Sinovac dimulai hari ini, Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri kabinet Indonesia Maju jadi penerima vaksin pertama. Langkah tersebut dilakukan setelah MUI telah memberi label halal dan suci untuk vaksin tersebut. Sementara itu, BPOM juga telah menerbitkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac pada Senin (11/1/2021) kemarin.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta masyarakat tidak lengah meski vaksinasi segera dimulai. Gus AMI, sapaan akrab Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan, vaksinasi tidak boleh dijadikan alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan .

"Kita tidak boleh lengah, semua pihak tetap waspada terhadap Covid-19. Masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," kata Gus AMI dalam siaran pers, Rabu (13/1/2021).

Meski begitu, Gus AMI mendukung penuh program vaksinasi tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak ragu akan kualitas vaksin yang disiapkan pemerintah secara gratis. "Presiden Jokowi kan sudah memberikan contoh sebagai prototype vaksin Covid. Itu artinya vaksin Covid ini dipastikan aman. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk menolak vaksin ," tutur Gus AMI.

Legislator dapil Jawa Timur VIII itu juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pengadaan vaksin dan memastikan distribusinya berjalan optimal dan tepat sasaran. " Vaksin adalah hak masyarakat, sehingga harus segera dan distribusinya harus tepat sasaran agar kondisi sosial masyarakat bisa segera pulih dan ekonomi kembali bergerak," ungkapnya.

Sumber: Klikpositif.com

Fraksi PKB Akan Muluskan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid

MERDEKAPOST.COM - DPR resmi menerima surat presiden (surpres) calon Kapolri yang berisikan calon tunggal Komjen Listyo Sigit Prabowo. Surpres calon Kapolri itu diantar langsung Mensesneg Pratikno.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan fraksinya akan memuluskan Komjen Sigit dalam fit and proper test dan tahapan lainnya di DPR.

"Terbukti ya, fraksi PKB dukung full," kata politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu saat dimintai tanggapan, Rabu (13/1).

Gus Jazil mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, DPR memiliki hak menerima atau menolak usulan Presiden.

"Jika dalam 20 hari tidak ada balasan dari DPR maka otomatis juga akan berlaku. Tapi karena Komjen Pol Listyo Sigit ini sudah sesuai syarat kepangkatan dan lainnya, saya yakin DPR tidak ada alasan untuk tidak menerima," tutur Gus Jazil.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri

Gus Jazil membeberkan, sosok Sigit yang ia kenal adalah jenderal polisi yang memiliki prestasi dan secara pribadi kalem.

"Mudah-mudahan harapan saya agar Pak Sigit tetap menunjukkan pribadi yang lembut, bijaksana, dan juga berkomunikasi dengan setiap lapisan masyarakat karena dukungan masyarakat itu akan membuat tugasnya lebih ringan," papar Gus Jazil.

Terkait masalah agama, Wakil Ketua MPR ini mengingatkan bahwa Indonesia sudah final dengan ideologi Pancasila. Menurut dia, semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

"Dan bagi masyarakat yang masih mempersoalkan agama yang dianut Pak Sigit, perlu diingat bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila, semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum," sebut Waketum DPP PKB itu.

"Jangan jadikan agama sebagai sumber masalah. Mari kita gunakan agama sebagai sumber persatuan, kesatuan dan kerukunan," pungkas Gus Jazil.

Sumber: Kumparan

Mantapkan Program, DPW PKB Jambi Gelar Rapat Internal Usai Muswil

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi menggelar rapat internal bersama jajaran pemgurus yang baru, senin (11/01). (adz)

MERDEKAPOST.COM - Setelah melaksanakan Musyawarah Wilayah (muswil), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi menggelar rapat internal bersama jajaran pemgurus yang baru, senin (11/01).

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPW PKB Jambi Sofyan Ali, tampak hadir Sekretaris Elpisina, Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi dan jajaran pengurus DPW PKB Jambi.

Berita Terkait Lainnya:

Sofyan Ali Kembali Dipercaya Nahkodai DPW PKB Jambi

Muswil PKB Jambi, Abdullah Sani Jabat Ketua Dewan Syuro

Sofyan Ali dalam sambutannya mengatakan, setelah diumumkan kepengurusan baru DPW PKB Jambi usai Muswil sabtu lalu, PKB akan fokus dengan program-program kerja yang menyentuh bagi masyarakat.

"Kami akan menyusun program kerja dengan efektif agar semua program PKB dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Sofyan Ali.

Menurut Anggota Komisi V DPR-RI ini, sesuai mandat Muktamar PKB di Bali, Agustus 2019, para kader dan politisi PKB didorong bisa mengisi pembangunan untuk Indonesia di masa emas ini agar segera mungkin terwujud dengan baik.

"kita konsentrasi melayani ibu pertiwi. Kita kerja keras saja melayani rakyat sebaik-baiknya," ujarnya. (064)

Muswil PKB Jambi, Abdullah Sani Jabat Ketua Dewan Syuro

MERDEKAPOST.COM - Setelah menyatakan diri mundur dari PDI Perjuangan, Abdullah Sani saat ini sudah resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini diketahui saat Muswil PKB pada Sabtu 9 Januari 2021, yang langsung diumumkan Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofyan Ali.

"Pak Wagub (Abdullah Sani, red) sudah bergabung hari ini dan sudah memeriksa fakta integritas PKB," katanya.

Berdsarkan informasi yang berhasil dihimpun, bergabung dengan PKB, wakil gubernur Jambi terpilih yang mendampingi Al Haris ini ditunjuk menjadi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi.

Untuk posisi Sekretaris Dewan Syuro, yakni Ahmad Shodiq yang sebelumnya merupakan pengurus DPW PKB Provinsi Jambi.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sofyan Ali juga membenarkan jika Yai Sani sapaan akrab Abdullah Sani tersebut menjadi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi.

“Iya benar, jabatan beliau Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi,” kata anggota DPR RI ini, Senin (11/1/2021). (064)

Muswil PKB Provinsi Jambi Digelar Hari ini

MERDEKAPOST.COM - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi hari ini, sabtu (09/01)) menggelar musyawarah wilayah (muswil) di ballroom Swissbell hotel Jambi.

Ketua DPW PKB Jambi Sofyan Ali kepada media ini mengatakan, hari ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar musyawarah wilayah (muswil) secera serentak, termasuk di Jambi juga akan ikut serta.

"Hari ini PKB Jambi menggelar Muswil, serentak bersama 19 DPW PKB Provinsi lainnya," terang anggota komisi V DPR-RI ini.

Lebih lanjut, Sofyan Ali menambahkan dalam pelaksanaan Musyawarah Wilayah hari ini akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Gus Ami), untuk peserta yang hadir dalam Muswil ini diikuti oleh pengurus DPW PKB Jambi dan 11 DPC PKB Kabupaten/kota seprovinsi Jambi.

"Ketum Gus Ami akan membuka langsung Muswil ini via zoom, peserta muswil diikuti oleh pengurus DPW juga seluruh DPC Kabupaten/Kota seprovinsi Jambi," ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris DPW PKB Jambi Muhammad Jupri, bahwa Musyawarah wilayah (muswil) DPW PKB hari ini bertujuan untuk penataan dan penyeragaman masa bakti kepengurusan.

"Do'akan semoga Muswil PKB hari ini berjalan dengan sukses," terangnya. (064)

Ketua DPW PKB Jambi Sofyan Ali Ucapkan Selamat HUT Provinsi Jambi ke-64

MERDEKAPOST.COM - Hari ini Rabu 06 Januari 2021 Provinsi Jambi genap berusia 64 tahun.

Diusianya yang tidak muda lagi, berbagai harapan makin mengalir diucapkan oleh beragam kalangan dan latar belakang.

Salah satu yang merasa bahagia dengan hari jadi Provinsi Jambi sejak terbentuknya sebuah daerah pada 06 Januari 1957 ini adalah Sofyan Ali, SH, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, anggota Komisi V DPR-RI (F-PKB).

Sofyan Ali mengatakan, sampai usia 64 tahun, semoga Provinsi Jambi makin menunjukkan kemajuan, dari berbagai bidang.

“Selamat Ulang Tahun Provinsi Jambi yang ke-64 tahun, secara pribadi sebagai putra Jambi dan Lembaga dewan saya merasa bangga,” ujarnya.

Melihat kesungguhan para pemimpin Jambi sejak dahulu, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini juga mengaku optimis kedepan Jambi bisa bertambah maju, bukan hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, namun juga diiringi dengan kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur jadi pendukung kesejahteraan masyarakat, jika infrastrukturnya memadai otomatis dengan sendirinya perekonomian warga tumbuh dan berkembang, dan saya yakin pemimpin masa mendatang memiliki konsep sesuai dengan harapan rakyat-nya,” cetusnya.

Anggota komisi V DPR-RI ini juga menambahkan, sesuai dengan tema “Kerja Bersama” dirinya juga sependapat dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan pandemi Covid-19.

” Kami juga yakin apa yang diharapkan pemerintah Provinsi Jambi bergerak melawan virus ini turut didukung oleh seluruh warga, bentuk dukungan sebagai perwakilan masyarakat Jambi di Parlemen saya juga selalu mensosialisasikan ditengah masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, ” ungkapnya. (064)

Nama Gus AMI Meroket, CEO Alvara: Potensial Untuk Bertarung di Pilpres

MERDEKAPOST.COM - CEO Alvara Research Center tidak terkejut nama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI masuk dalam daftar kandidat calon presiden (capres) potensial untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berdasarkan polling online terbaru SINDOnews.

"Kalau kita lihat sampai hari ini, tokoh NU yang dan juga tokoh politik atau tokoh politik dari NU yang paling menonjol sampai hari ini ya Gus AMI, itu harus diakui. Belum ada satu tokoh NU yang semenonjol Gus AMI," ujar CEO Alvara, Hasanuddin Ali, Kamis (31/12/2020).

Polling untuk mencari Calon Presiden 2024 itu digelar digelar 24 November 2020 dengan total responden yang sukses terjaring hingga akhir Desember ini mencapai 3.244 orang.

Nama Gus AMI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu merangsek keurutan teratas, tepatnya di posisi tiga setelah Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ganjar konsisten di urutan nomor satu dengan perolehan suara 37 persen. Sementara Anies Baswedan dipilih oleh 22% responden. Sementara Gus AMI merangsek ke posisi tiga besar dengan perolehan suara 11 persen, menggeser tokoh kuat lainnya yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan suara survei 8 persen, dan politik muda yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 5 persen.

Sementara nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya menduduki posisi tiga, kali ini terlempar dari deretan top 5. Menteri Pertahanan ini berada di urutan enam dengan prosentase 4 persen.

Kata Hasanuddin, harus diakui bahwa hingga saat ini, representasi politik Nahdlatul Ulama (NU) ada di sosok Gus AMI. Di sisi lain, ungkap dia, dari nama-nama yang beredar di sejumlah survei, memang belum ada nama tokoh yang menonjol. Berbeda dengan ketika Pilpres 2019, dimana nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres petahana saat itu sangat menonjol. Begitu pula nama Prabowo Subianto saat itu.

"Dari berbagai survei yang ada itu belum muncul nama-nama baru. Nama-nama yang lama masih sangat dominan, dan kalau kita lihat di antara nama-nama lama yang beredar itu belum ada yang sangat dominan. Nah, proses menuju 2024 itulah yang akan mengerucutkan nama-nama yang akan diusung oleh parpol menjadi capres," ucapnya. (064)

Sumber: PKB.ID

Siap-Siap, Ini Daftar 3 Tarif dan Harga yang Bakal Naik di 2021

Ilustrasi BPJS Kesehatan. (rdp)

MERDEKAPOST.COM - Sepanjang tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan segala kondisi yang ada. Mengingat tahun ini kita hidup berdampingan dengan virus Corona.

Mulai dari kebijakan protokol kesehatan hingga membuat aturan baru untuk bepergian jarak jauh saat liburan Nataru. Tapi, pemerintah tak hanya membuat kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, ada beberapa kebijakan baru yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang.

Kebijakan tersebut adalah tiga tarif yang akan mengalami kenaikan di tahun depan, antara lain bea meterai, iuran BPJS Kesehatan, dan cukai rokok.

Untuk mengetahui besaran biaya kenaikannya dan penjelasannya, silakan simak di bawah ini.

Bea Meterai

Dikutip dari dpr.go.id, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Aturan ini akan memberlakukan tarif meterai sebesar Rp 10.000 per lembar dan akan menggantikan tarif yang berlaku saat ini, Rp 3.000 dan Rp 5.000.

Bea meterai Rp 10.000 ini akan berlaku pada 1 Januari 2021 mendatang. Meski demikian, tidak semua dokumen akan dikenakan bea meterai. Hanya dokumen yang bernilai di atas Rp 5 juta, seperti tagihan listrik, telepon, hingga kartu kredit.

Selain itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mengatakan ada beberapa dokumen yang akan dibebaskan bea meterai, yang pertama adalah dokumen yang berkaitan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pelaku usaha ini akan menggunakan dokumen yang bernilai kecil sehingga tidak perlu membayar bea meterai.

Yang kedua, pembebasan bea meterai juga diberikan untuk penangan bencana alam, keagamaan, sosial, serta yang sifatnya nonkomersial mendapat fasilitas pengecualian dari bea meterai ini.

Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akan menaikkan iuran kepada peserta mandiri kelas 3 pada 2021 nanti. Hal ini mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Kenaikan ini dilakukan karena adanya pengurangan besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Terhitung per Juli hingga Desember 2020, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 16.500, sehingga peserta hanya membayar Rp 25.500.

Namun, mulai Januari 2021, jumlah iuran yang disubsidi pemerintah berkurang menjadi hanya Rp 7.000. Dengan begitu, beban iuran bagi peserta akan naik jadi Rp 35.000

Cukai Rokok

Dikutip dari kumparan, tarif cukai rokok juga akan naik pada tahun depan. Pemerintah menetapkan tarif cukai rokok naik sebesar 12,5 persen mulai awal Februari 2021. Kenaikan ini mempertimbangkan isu kesehatan, perlindungan terhadap buruh, petani, dan juga industri.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Haryanto, mengatakan dalam menerapkan tarif cukai hasil tembakau tidak mudah, selalu ada empat pilar utama yang mendasarinya. Empat pilar kebijakan cukai tersebut di antaranya pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal.

Dengan begitu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan terkait dengan kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 12,5 persen telah mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani, mengatakan kenaikan cukai hasil tembakau pada 2021 lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan cukai pada 2020, sebesar 23 persen.(kumparan/rdp)

Sofyan Ali Ketua DPW PKB Jambi Ucapkan Selamat untuk Gus Yaqut Dilantik Jadi Menag

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperkenalan Presiden Jokowi (YouTube/ Sekretariat Presiden)

JAMBI | Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020) pukul 09.30 WIB.

Yaqut Cholil Qoumas (Panglima Banser yang juga Ketua DPP PKB) resmi dilantik sebagai Menteri Agama bersama lima orang menteri baru lainnya, Kemudian Jokowi juag melantik Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, diberi tanggung jawab sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, mendapat amanah sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, ditugaskan sebagai Menteri Kesehatan (Menkes).

Berita Terkait: Presiden Lantik 6 Menteri Baru dan 5 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, diberi tanggung jawab sebagai Menteri Perdagangan.

Hal pertama yang ingin dilakukan Yaqut Cholil Qoumas setelah resmi dilantik sebagai Menteri Agama adalah menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi.

Ia tak ingin agama dijadikan alat politik, namun bisa menjadi inspirasi dengan membawa nilai kebaikan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara.

Mengutip Kompas.com, Yaqut juga berjanji akan meningkatkan ukhuwah islamiah.

Janji tersebut, ujar Yaqut, ia paparkan karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.

Ia menilai negara akan damai jika sesama Muslim memiliki persatuan.

Disisi lain, ia juga ingin meningkatkan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama warga.

Yaqut menegaskan tidak ada satu kelompok atau satu agamapun yang berhak mengklaim kepemilikan tunggal negara Indonesia.

"Semua berhak memiliki negara ini," katanya, Selasa (22/12/2020).

Lalu, Yaqut menuturkan, ia ingin meningkatkan ukhuwah basyariah atau persatuan sesama manusia.

Yang terakhir, janji Yaqut adalah meningkatkan pendidikan seluruh agama, termasuk mendorong kemandirian pondok pesantren.

Yaqut ingin pondok pesantren melahirkan kader-kader terbaik bangsa yang bisa memberikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia.

Pasca dilantik secara resmi sebagai Menteri Agama oleh Presiden RI, Gus Yaqut banyak menuai ucapan selamat dari pengurus dan Kader PKB didaerah-daerah, selain itu juga dari GP Ansor.

Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofyan Ali, SH, S.Ag,M.PdI yang saat ini duduk di Komisi V DPR-RI juga mengucapkan selamat untuk sahabat karibnya Gus Yaqut.

Dikatakannya, "Gus Yaqut memang pantas untuk jabatan itu, karena selama ini dia telah menunjukkan komitmennya serta keikutsertaannya dalam menjaga NKRI dan kemaslahatan umat melalui GP Ansor dan Banser".

"selamat sahabat Gus Yaqut, semoga amanah dan selalu konsisten dalam perjuangan membela yang benar"

"kami dari DPW PKB Provinsi Jambi dan jajaran DPC se Provinsi Jambi sangat mengapresiasi pak Presiden yang telah memberikan kepercayaan ini". Ujar Sofyan.

"semoga selalu menjadi pencerah dalam menjaga kemaslahatan ummat". Pungkas Sofyan Ali disela-sela acara work shop dan pelatihan kesekretariatan kader PKB Provinsi jambi. (adz)

Sofyan Ali Buka Worksop dan Pelatihan Kesekretariatan DPC PKB Se-Provinsi Jambi

MERDEKAPOST.COM - Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jambi menggelar kegiatan pelatihan dan workshop Kesekretariatan untuk seluruh DPC se Provinsi Jambi, selasa (22/12).

Pelatihan dan workshop ini dibuka langsung oleh Ketua DPW PKB yang juga menjabat sebagai anggota DPR-RI Sofyan Ali, SH dan diikuti oleh seluruh perwakilan dari DPC seprovinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Sofyan Ali mengatakan pelatihan yang dilaksanakan mulai dari hari ini tanggal 22 sampai 26 Desember nanti untuk meningkatkan skill dan kemampuan staf sekretaiat dari pengurus DPC.

"pelatihan ini sangat penting bagi staf sekretariat pengurus dari DPC dari Kabupaten/Kota Seprovinsi Jambi," kata Sofyan Ali.

Menurutnya, seluruh kader yang mengikuti kegiatan pelatihan dan workshop kali ini akan menjadi ujung tombak untuk DPC PKB dalam hal administrasi di Internal Partai.

''Para kader yang mengikuti pelatihan tersebut menjadi ujung tombak bagi partai juga negara. Selamat menimba ilmu untuk para sahabat-sahabat, kalian pasukan terdepan dalam hal sekretariat, dan juga kekuatan bangsa dan negara,'' jelasnya. (064)

Komisi V DPR RI Tinjau Hasil Bedah Rumah di Mestong

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Sofyan Ali meninjau langsung Program bedah rumah TA 2020 di Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong - Muaro Jambi.(foto:istimewa)

Merdekapost.com, Jambi - Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Sofyan Ali meninjau langsung Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau bedah rumah TA 2020 di Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong - Muaro Jambi.

Dalam kunjungannya, Sofyan Ali mengapresiasi program bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman untuk merenovasi rumah tidak layak huni. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat menempati rumah yang lebih layak.

“program ini adalah upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sofyan di sela-sela meninjau hasil pembangunan bedah rumah seorang warga di Desa Pondok meja mestong.

Menurut dia, kebutuhan untuk bedah rumah di jambi masih banyak. Pihaknya (Komisi V) sudah berupaya mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk tahun 2021. Ia meminta masyarakat yang belum mendapat bantuan program itu agar bersabar. Sebab sistem pengerjaannya bertahap, dari tahun ke tahun.

Sofyan Ali saat berjalan bersama warga menuju lokasi Bedah Rumah. (adz)

Dijelaskan Sofyan, "Bedah rumah ini menggunakan dana APBN melalui Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI. Kami juga sudah mengajukan penambahan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Salah seorang penerima bantuan, bersyukur atas bantuan yang diterima. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian pemerintah pusat dan komisi V DPR RI

"Terima kasih, Ini anugerah bagi kami warga tidak mampu,” ujarnya yang tak dapat membendung air matanya. (*)

Sofyan Ali Cek Realisasi Program Bedah Rumah di Tanjabbar

MERDEKAPOST.COM - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sofyan Ali kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam lawatan kali ini, anggota Komisi V yang tergabung ke dalam Badan anggaran (Banggar) DPR RI Dapil Provinsi Jambi itu, secara langsung meninjau realisasi program bedah rumah atau kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Lubuk Kambing, Desa Muara Danau dan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh, Minggu (1/11).

Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, Sofyan Ali didampingi Tenaga Ahli, Ferry Kurniawan dan rombongan juga menyempatkan diri untuk secara langsung berdialog bersama para Perangkat desa/Kelurahan, Ketua RT serta masyarakat penerima bantuan bedah rumah.

Hal itu dilakukannya sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Suasana akrab penuh nuansa kekeluargaan begitu terasa dalam rangkaian acara dialog tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi itu mengatakan, kegiatan BSPS dan PISEW merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan. Ia berharap bantuan stimulasi pemerintah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bang Fian, begitu dia akrab disapa menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan mitra kerja Komisi V DPR-RI turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai. Salah satunya, adalah Program BSPS dan program PISEW yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Untuk di Kecamatan Renah Mendaluh ini, Program BSPS atau Bedah rumah ini dilaksanakan di 3 Desa Kelurahan, sedangkan untuk kegiatan PISEW ada di Desa Tanah Tumbuh. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi,” jelasnya.

Kegiatan ini, kata dia, dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

“Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jalan produksi, jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” terang tokoh muda Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi itu.

Disela-sela peninjauan realisasi kegiatan PISEW dan BSPS, Sofyan Ali menyatakan, kegiatan ini akan terus menjadi perioritas baginya, sehingga pembangunan bedah rumah dan infrastruktur di Jambi kian membaik.

“Alhamdulillah, usulan kita untuk Tanjung Jabung Barat dan di Kabupaten lainnya direalisasikan, saya harap dikerjakaan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para petani. Insya Allah saya akan konsen kedepan program seperti ini akan terus digulirkan, karena saya lihat ini sangat menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat," terangnya optimis.

Sementara itu, para penerima bantuan Bedah rumah yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan terima kasih kepada Sofyan Ali dan semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya kegiatan BSPS dan PISEW di Kecamatan Renah Mendaluh.

“Mewakili para penerima bantuan Bedah rumah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sangat membantu masyarakat kami. Tentu saja ini juga hasil dari perjuangan pak Sofyan Ali di Senayan dan semua pihak sehingga bantuan ini bisa masuk ke daerah kami. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda,” ujar Junaidi salah satu Ketua RT yang hadir dalam dialog tersebut.

Junai berharap kedepan bantuan bedah rumah tersebut masih dilanjutkan mengingat masih banyaknya permintaan masyarakat.

Dalam dialog serap aspirasi tersebut, masyarakat juga mengharapkan perbaikan ruas jalan Simpang Niam-Merlung, mengingat status jalan tersebut menjadi kewenangan pusat dan sebagai akses satu-satunya yang dilintasi masyarakat dan angkutan untuk bisa menuju Tebo dan Kota Jambi.

“Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat disini pak, karena masyarakat kami membawa hasil pertanian melintasi jalan ini, mudah-mudahan jalan ini juga menjadi salah satu prioritas perjuangan bapak di pusat,” kata Juanda, salah seorang tokoh masyarakat Lubuk Kambing.

Terkait usulan tersebut, Sofyan Ali berjanji untuk tutur membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. (064)

Sofyan Ali Bantah Isu PKB Alihkan Dukungan dari Haris-Sani

Ketua DPW PKB Jambi Sofyan Ali saat mengantar pasangan Haris-Sani mendaftar ke KPU Provinsi Jambi (doc/064)

MERDEKAPOST.COM- Sempat beredar isu tarik-menarik dukungan partai di ajang pemilihan Gubernur Jambi 2020, isu ini dibantah langsung oleh Ketua DPW PKB Provinsi Jambi Sofyan Ali.

Kepada Merdekapost.com Sofyan Ali mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar, sampai hari ini dirinya ikut mengantarkan Al Haris-Abdullah Sani menjadi kandidat pertama yang mendaftar ke KPU Provinsi Jambi.

"Itukan isu, sah-sah saja kalau diluar sana banyak isu yang berkembang, dalam politik isu seperti itu biasa terjadi, buktinya sekarang saya ikut mengantar kandidat Haris-Sani ke KPU," kata anggota DPR-RI ini jum'at, (04/09).

Sofyan ali juga menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tetap sami'na waato'na terhadap keputusan DPP PKB, dan seluruh kader PKB diminta untuk memenangkan pasangan Al Haris-Abdullah Sani.

"PKB dan NU itu tidak bisa dipisahkan, apalagi ada Kyai kami yang maju Pak Dul, tidak mungkin kami mendukung yang lain, bahasa santrinya begini, apabila NU itu menjadi mudhof maka PKB ini adalah mudhof ilaih, kalau NU itu menjadi Na"at maka PKB itu menjadi Man"ut," ungkapnya. (064)

Sofyan Ali Tinjau Realisasi Program Bedah Rumah di Muarojambi

MERDEKAPOST.COM - Sofyan Ali sangat konsen dengan program dan kegiatan yang diusulkannya kepada pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi. Diantaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah dan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat ini akan terus digalakkan anggota DPR RI yang tergabung di Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Tidak hanya diusulkan saja, akan tetapi Sofyan Ali akan terus memantau kedua kegiatan ini agar di lapangan dilaksanakan sesuai aturan. Hal ini terlihat dari peninjauan langsung yang dilakukan Sofyan Ali terhadap kedua kegiatan ini.

Pekan lalu, Sofyan Ali meninjau langsung realisasi BSPS yang lebih dikenal bedah rumah, yang terdapat di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tidak hanya di Kabupaten Merangin, anggota Banggar DPR RI FPKB dapil Jambi itu pun meninjau realisasi pembangunan jalan usaha tani dari kegiatan PISEW untuk Desa Lubuk Suli – Ladeh, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pekan ini, tepatnya Minggu 23 Agustus 2020, Sofyan Ali kembali meninjau realisasi program dan kegiatan yang sama. Kali ini Sofyan Ali meninjau langsung realisasi bantuan BSPS/bedah rumah di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi.

Dalam kunjungan kali ini Sofyan Ali didampingi kepala desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan penerima manfaat di desa setempat.

“Setelah kita usulkan, kita juga harus memantau realisasinya di lapangan, jangan sampai bantuan ini tidak dilaksanakan. Kita harap bantuan ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan keluarga para penerima manfaat bedah rumah," ujar Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini kepada sejumlah media.

Menurut Sofyan Ali, kegiatan ini merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.

Seperti di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Kabupaten Muarojambi pun tidak luput dari pantauan Sofyan Ali.

“Saya ingin melihat langsung realisasinya seperti apa, saya juga nanya langsung dengan penerima manfaat program bedah rumah ini apakah sesuai dengan yang diusulkan apa tidak. Ini adalah bentuk kontrol, pengawasan kita. Nah jika program ini dilaksanakan dengan baik tentu tahun depan akan kita tingkatkan,” terangnya.

Untuk diketahui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/bedah rumah ini merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya.

Beberapa kriteria penerima BSPS antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) sudah berkeluarga, memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni atau belum memiliki rumah.

Belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis, memiliki penghasilan maksimum sesuai upah minimum provinsi, dan bersedia melaksanakan dengan berswadaya, berkelompok, dan tanggung renteng untuk menyelesaikan pembangunan rumah. (mcsa/Nek)