Merdekapost.com

Siapakah KH Kemas Abdussomad, Pendiri NU Jambi, Ayahanda Kemas Arsyad Somad

KH Kemas Abdussomad pendiri NU Jambi.

JAMBI - Jambi baru saja kehilangan seorang tokoh, Kemas Arsyad Somad, mantan Rektor Universitas Jambi dua periode, Senin (6/7/2026) sore.

Kemas Arsyad Somad lahir dari keluarga ulama. Ayahnya, KH Kemas Abdussomad, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Jambi.

Siapa sebenarnya KH Kemas Abdussomad pendiri NU Jambi?

Dalam Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 03, No. 02, Desember 2019 (online-journal.unja.ac.id), Supian menuliskan perjalanan KH Kemas Abdussomad mendirikan NU Jambi

Berikut petikan Jurnal Ilmu Humaniora yang berjudul: Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi dan Perannya Terhadap Tradisi dan Budaya Melayu --History of Nahdlatul Ulama (NU) Jambi Province and Its Role of Tradition and Malay Culture--.

Perjalanan Pendidik Madrasah Nurul Islam Tanjung Pasir

KH Kemas Abdussomad (1897-1984), seorang ulama kharismatik yang jejak pengabdiannya tak terpisahkan dari sejarah Islam, perjuangan kemerdekaan, dan lahirnya Provinsi Jambi.

KH Kemas Abdussomad merupakan produk sejarah yang hidup di tengah berbagai peristiwa besar bangsa.

Meski berasal dari kalangan sederhana, ia tidak pernah tercerabut dari akar kampung halamannya.

Seumur hidupnya, ia mengabdikan diri sebagai pendidik di Madrasah Nurul Islam Tanjung Pasir, Jambi, sekaligus menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dalam masa perjuangan kemerdekaan, KH Kemas Abdussomad turut terlibat melalui Lasykar Hizbullah Sabilillah.

Perjuangannya tidak berhenti di sana. Ia juga berada di garda depan memperjuangkan status Provinsi Jambi, serta mendirikan dan membesarkan NU Jambi.

Sejak tahun 1939 hingga akhir hayatnya, ia menjabat sebagai Rais ‘Aam Dewan Syuriah NU Jambi selama kurang lebih 45 tahun.

Aktivitas dakwah menjadi napas hidupnya. Di mana pun berada, KH Kemas Abdussomad senantiasa menyampaikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan ramah dan moderat.

Sikap tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat yang dipimpinnya menjadi benang merah perjalanan hidupnya sejak masa kecil hingga puncak pengabdian.

Bukan jabatan atau luasnya medan kiprah yang menonjol dari sosok ini, melainkan konsistensi sikapnya.

Ia dikenal lugas dalam menyelesaikan persoalan, tegas dalam melayani kepentingan umum, serta sungguh-sungguh menuntaskan amanah yang dibebankan kepadanya.

Di tengah minimnya penulisan sejarah ulama Jambi, sosok KH Kemas Abdussomad menjadi figur penting yang layak diangkat ke ruang publik.

Hampir separuh perjalanan NU di Jambi tidak bisa dilepaskan dari peran ulama asal Jambi Kota Seberang ini (Kabirakbar, 2016).

Moderat dan Mudah Bergaul

KH Kemas Abdussomad dikenal aktif dalam berbagai unit sosial kemasyarakatan, mulai dari keluarga, organisasi kemasyarakatan, partai politik, pendidikan keagamaan, hingga pemerintahan.

Sikap moderat dan keterbukaannya membuat ia mudah bergaul dengan siapa pun tanpa sekat ideologi.

Ia juga dikenal memiliki sifat wara’, amanah, qana’ah, zuhud, tasamuh, tawadhu’, dan taqwa.

Nilai-nilai inilah yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya, khususnya dalam membesarkan NU Jambi.

Dalam perjalanan intelektualnya, KH Kemas Abdussomad pernah berguru ilmu hadis kepada ulama besar yang juga menjadi guru KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan, yakni Syaikh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud al-Tarmasy.

Ia juga menimba ilmu di Ma’had As-Shaulatiyah, Mekkah, lembaga pendidikan yang melahirkan banyak tokoh pergerakan Islam Indonesia.

Belajar di Tanah Arab

Pengalaman belajar di Tanah Arab serta menyaksikan dinamika sejarah Islam, termasuk munculnya gerakan Wahabi, membentuk karakter kepribadiannya yang matang, percaya diri, dan sangat toleran dalam pergaulan antartokoh dan antarulama.

Di sela kesibukannya sebagai mudir madrasah, KH Kemas Abdussomad aktif menjalin komunikasi dan persahabatan dengan tokoh-tokoh pergerakan Jambi dari berbagai latar belakang.

Relasi lintas sektor inilah yang turut memperkuat posisi NU Jambi dalam kehidupan sosial dan politik daerah.

Selain membesarkan jam’iyyah NU, KH Kemas Abdussomad juga memainkan peran penting dalam proses lahirnya Provinsi Jambi.

Dalam berbagai fase perjalanan NU—baik sebagai organisasi keagamaan maupun saat terjun ke politik—ia selalu hadir memberikan kontribusi strategis.

Setiap muktamar NU, pertemuan besar organisasi, hingga kepanitiaan pembentukan Provinsi Jambi, KH Kemas Abdussomad tercatat tidak pernah absen.

Perannya dirasakan signifikan, bukan hanya bagi NU Jambi, tetapi juga bagi sejarah dan pembangunan Provinsi Jambi secara keseluruhan (Wawancara Kemas Arsyad Somad, 2019).

FKKMI Sumbagtama Tegaskan Peran Koperasi Mahasiswa sebagai Pilar Ekonomi Masa Depan

Merdekapost.com - Jum'at, 1 Mei 2026, telah diselenggarakan rangkaian kegiatan yang meliputi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Hari Lahir (Harlah) FKKMI, serta Pendidikan Dasar (Diksar) Koperasi Mahasiswa se-Sumatra.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi RI beserta rombongan, perwakilan Deputi Bidang Talenta dan Daya Saing Koperasi, Kepala Bidang Pelatihan Perkoperasian, Dinas Koperasi Sumatera Utara, unsur BA dan PMO wilayah Sumut, civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Medan, Wakil Dekan II, Ketua BPP FKKMI, Koordinator Wilayah BPW 1 FKKMI SUMBAGTAMA, seluruh jajaran pengurus, serta koperasi mahasiswa (Kopma) se-Sumatra dan peserta Diksar yang memenuhi ruangan.

Kegiatan yang berlangsung pada 1–3 Mei 2026 ini sukses diselenggarakan oleh BPW 1 FKKMI SUMBAGTAMA di Aula Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Medan. Acara tersebut dihadiri oleh delegasi koperasi mahasiswa dari berbagai provinsi di Sumatra.

Momentum ini menjadi sangat penting dalam memperkuat peran Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI) sebagai wadah kolaborasi dan pengembangan koperasi mahasiswa di tingkat regional.

Rangkaian kegiatan meliputi Rakerwil sebagai forum strategis dalam merumuskan program kerja, peringatan Harlah FKKMI sebagai refleksi perjalanan organisasi, serta Diksar sebagai sarana mencetak kader koperasi mahasiswa yang berintegritas, profesional, dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Koordinator Wilayah BPW 1 FKKMI SUMBAGTAMA menegaskan bahwa koperasi mahasiswa harus mampu bertransformasi menjadi lebih adaptif dan inovatif di tengah perkembangan zaman. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis koperasi, khususnya di wilayah Sumatra.

Sementara itu, Ketua BPP FKKMI Pusat menyampaikan bahwa koperasi mahasiswa bukan sekadar organisasi, melainkan juga sebagai laboratorium praktik ekonomi kerakyatan. Melalui Rakerwil dan Diksar ini, diharapkan lahir kader-kader unggul yang mampu membawa koperasi mahasiswa menjadi lebih maju dan profesional.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara dalam sambutannya turut mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada UNUSU sebagai tuan rumah. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan gagasan inovatif serta memperkuat sinergi antar koperasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai keynote speaker sekaligus pembuka acara secara resmi, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi menekankan pentingnya transformasi koperasi di era digital. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa koperasi mahasiswa harus menjadi pionir dalam pengembangan usaha berbasis teknologi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Melalui kegiatan ini, BPW 1 FKKMI SUMBAGTAMA diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai penggerak koperasi mahasiswa di Sumatra. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan koperasi mahasiswa sebagai pilar kemandirian ekonomi generasi muda yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.(*)

Tokoh Islam Apresiasi Surat Belasungkawa Prabowo atas Wafatnya Pemimpin Iran, Desak Bekukan Indonesia dari Keanggotaan BOP

Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie, saat memberikan keterangan kepada media di sela agenda Buka Puasa Bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Jimly mendesak Pemerintah RI segera membekukan keanggotaan di Board of Peace (BoP) pasca-serangan AS-Israel ke Iran.

JAKARTA - Sejumlah tokoh Islam menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini.

Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan sikap kemanusiaan serta kepedulian Indonesia terhadap dinamika geopolitik global saat ini.

Apresiasi ini disampaikan sejumlah tokoh Islam dan ulama menjelang dan usai acara buka puasa bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Salah satu tokoh yang menyampaikan apresiasi tersebut adalah Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.

Ia menilai langkah Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran merupakan sikap yang tepat karena mencerminkan solidaritas sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

“Tepat sekali kemarin Presiden sudah menyampaikan turut berduka kepada seluruh rakyat Iran. Jadi, saya rasa kita sebagai negeri muslim terbesar, yang menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini tidak bisa terima dengan pembunuhan biadab,” ujar Jimly.

Ia menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia di luar kawasan Asia Barat, memainkan peran lebih strategis untuk menjembatani konflik dan ketegangan di antara negara-negara Islam.

Para pemimpin organisasi Islam Indonesia saat berbuka bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. (Adz)

Senada dengan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa penyampaian belasungkawa oleh Prabowo merupakan sikap yang wajar dan manusiawi ketika terjadi peristiwa duka.

Namun menurutnya, yang tidak kalah penting adalah upaya nyata dari berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan dan konflik bersenjata yang terus berlangsung.

“Kita tidak punya pilihan selain berjuang sekuat tenaga supaya damai. Berhenti perang, damai sekarang. Tidak ada alternatif lain. Karena kalau tidak begitu, tidak ada yang selamat. Kekerasaan ini harus dihentikan dengan cara apapun,” kata Gus Yahya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan berbagai forum dan mekanisme kerja sama internasional yang dimiliki Indonesia untuk mendorong upaya perdamaian, termasuk keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS).

“Lihat, kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu. Apapun yang sudah ada di tangan, mari kita gunakan. Kalau kita butuh menggali lubang, tidak ada sekop, kita gali pakai sendok,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/3/2026), Presiden Prabowo mengirimkan surat resmi belasungkawa kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran yang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan militer AS dan Israel.

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.

Melalui langkah tersebut, pemerintah menyampaikan empati mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran.

Langkah ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua negara. (Adz)

Mantan politisi PKB AS Hikam Tegaskan PBNU tak bisa ambil alih PKB

Mantan politisi PKB AS Hikam menegaskan PBNU tak bisa ambil alih PKB. (Foto: Istimewa)

Merdekapost.com - Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) AS Hikam merespon polemik yang terjadi antara PKB dan PBNU. Menurut AS Hikam mengatakan jika PBNU hanya menilai PKB secara aspirasional itu tak menjadi masalah, kemudian jika PBNU berniat untuk mengambil alih PKB itu yang tak diperbolehkan.

"Kalau secara aspirasional dan sejarah itu ndak ada masalah (Menilai PKB). Masalahnya adalah kemudian kalau PBNU mengklaim bisa mengambil alih PKB dan pengganti siapapun yang ada di struktur PKB itu tidak bisa," kata Hikam kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Kemudian, Mantan Mentri Ristek era Gus Dur ini juga mengatakan jika ada upaya tersebut artinya PBNU mengobol-obok rumah tangga orang lain.

"Dan Anda tahu sendiri bagaimana nasibnya kalau orang mengobok-ngobok secara tidak sah rumah tangga orang lain," jelasnya.

Tapi lagi-lagi, kata Hikam kalau secara aspirasi, historis, kultural haknya PBNU untuk menanyakan, mengklarifikasi kinerja PKB sebagai partai politik.

"Hasil investigasi atau pertanyaan-pertanyaan aspirasi ini disampaikan kepada DPP PKB. Kemudian (PKB) harus menjawab ini, di dalam cara lembaga mereka," jelasnya.

Ia menegaskan kalau PBNU ingin mengambil alih PKB itu tidak bisa dibenarkan.

"Sama halnya seperti PKB karena tak suka dengan PBNU. Maka PBNU harus dibuat Majelis Luar Biasa, sama saja itu juga tidak bisa," terasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhamin Iskandar atau Cak Imin tidak memenuhi undangan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk berdialog dan meminta keterangan terkait hubungan dua lembaga tersebut pada hari ini Rabu (21/8/2024).

Sedianya, Cak Imin diundang untuk datang ke Gedung PBNU di Jakarta Pusat pada pukul 12.30 WIB.

Namun, setelah lebih dari satu jam menunggu tim panel menyimpulkan Cak Imin tidak akan datang memenuhi undangan tersebut.

Ketua PBNU sekaligus anggota Tim Panel Pansus PKB bentukan PBNU, Umarsyah, mengatakan hal tersebut terindikasi dengan tidak adanya informasi sedikit pun mengenai akan hadir atau tidaknya Cak Imin ke Gedung PBNU.

"Tetapi sampai saat ini, tidak ada informasi sedikit pun mengenai apakah beliau akan hadir atau tidak. Setelah satu jam lebih kita menunggu, kita simpulkan Pak Muhaimin tidak hadir. Pertanyaannya adalah kenapa tidak hadir?" Kata Umarsyah saat konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

Umarsyah mengatakan sedianya bila Cak Imin datang, ada tiga hal pokok yang akan diklarifikasi secara langsung.

Pertama, kata dia, adalah soal kewenangan Dewan Syuro PKB yang semakin hari semakin menipis dan bergeser kepada Ketua Umum DPP PKB.

Kedua, kata dia, masalah permusyawaratan.

Ketiga, lanjut dia, kaitannya dengan tata kelola organisasi.

Sebagaimana diketahui, konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin baik di media sosial maupun media massa.

Kini Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah bekerja.

Sejumlah nama telah diundang diantaranya mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. (hza)

Muktamar NU di Lampung Dinilai Buruk, Kiai As`ad Said Ali: Wajar NU Kacau!

Nilai Muktamar NU di Lampung Buruk, Kiai As`ad Said Ali: Wajar NU Kacau!KH Asad Said Ali (Tokoh Senior NU). (doc: istimewa)

MERDEKAPOST.COM - Akademi Kepemimpinan Dipantara, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada kajian kepemimpinan di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), menggelar acara Silaturahmi Nasional dengan tema "Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan".

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh senior NU, di antaranya Dr. KH. As'ad Said Ali (mantan Wakil Ketua Umum PBNU dan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara), Dr. A.S. Hikam (pengamat politik), KH. Arifin Junaidi, dan KH. Baidhowi Adnan (mantan Komandan Banser DKI Jakarta Tahun 1965). Acara ini digelar di hotel Azana Suite Antasari, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Dalam paparan yang disampaikan, Dr. KH. As'ad Said Ali menyoroti kondisi NU saat ini yang dinilai penuh dengan konflik dan kekacauan. Menurutnya, kondisi ini tidak lepas dari hasil Muktamar NU di Lampung yang digelar beberapa waktu lalu. Kiai As'ad mengungkapkan bahwa muktamar tersebut dipenuhi rekayasa yang berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.

“Kisruh yang kita saksikan dalam tubuh NU saat ini adalah produk dari Muktamar Lampung yang penuh rekayasa. Hasil dari muktamar tersebut menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi, sehingga wajar jika NU kini penuh dengan konflik dan kekacauan,” ujar Kiai As'ad dalam sambutannya.

Selain Kiai As'ad, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU dan hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang disusun secara resmi oleh tim 5 dan tim 9, yang bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU dalam politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi politik NU seharusnya tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.

Sementara itu, Dr. A.S. Hikam, dalam kapasitasnya sebagai pengamat politik, menyatakan keprihatinannya terhadap arah gerakan NU yang dinilai telah melenceng dari khittah yang seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.

“Khittah NU kini tampak tidak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu politik yang seharusnya bisa dihindari,” kata Dr. Hikam.

Kritik senada juga disampaikan oleh KH. Abdul Munim DZ, Pembina Akademi Kepemimpinan Dipantara. Ia menyatakan bahwa acara silaturahmi ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai simpul gerakan NU dari seluruh wilayah Indonesia guna membahas persoalan-persoalan yang sedang melanda NU saat ini. Menurutnya, banyak Pimpinan dan Tokoh NU di tingkat akar rumput yang merasa resah dengan kondisi NU saat ini, khususnya ketegangan antara PBNU dan PKB, yang kini kian mengganggu aktifitas organisasi NU baik di bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi.

“Acara ini diadakan untuk mendengarkan langsung keluhan dan pandangan dari berbagai elemen NU di daerah-daerah. Kawan-kawan di bawah merasa perlu penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan PBNU dan PKB, yang telah memicu perpecahan dan mengganggu persatuan Nahdliyyin,” jelas KH. Abdul Munim DZ.

Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan NU dapat kembali menemukan arah yang jelas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaannya, sesuai dengan khittah yang telah digariskan sejak awal. Para peserta silaturahmi berharap agar kepemimpinan NU dapat segera melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Acara ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar elemen NU, demi menjaga keutuhan organisasi dan meningkatkan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai khittah NU agar tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas organisasi, baik di bidang sosial-keagamaan maupun politik.(*)

(MERDEKAPOST.COM / RADARBANGSA.COM )

Respons Gus Yahya soal Pansus Haji, Nusron: Di DPR Tak Kenal Masalah Pribadi

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU, Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Hak Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

Nusron menegaskan Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," ujar Nusron, dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

"Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," sambungnya.

Lebih lanjut, Nusron juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR," jelas Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 tersebut.

"Ini urusan DPR dengan menteri agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan," sambungnya.

Nusron menambahkan apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya. Ia juga menjelaskan bahwa DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat.

Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama," jelas Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 itu.

"Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," lanjutnya.

Nusron meyakini Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Menurutnya, Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya.

"Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan." ujar Nusron.

Sebelumnya pada Minggu (28/7) , Ketum PBNH Yahya Cholil Staquf mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," jelasnya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Sumber: detik.com

Aklamasi, Edy Saputra Terpilih Sebagai Ketua GP Ansor Kota Sungai Penuh

Edy Saputra resmi terpilih sebagai Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sungai Penuh untuk periode 2024-2028. (ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Edy Saputra resmi terpilih sebagai Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sungai Penuh untuk periode 2024-2028. Pemilihan ini dilakukan secara aklamasi dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-II GP Ansor Sungai Penuh yang berlangsung di aula gedung SBSN IAIN Kerinci, Sabtu (20/07).

Acara Konfercab yang berlangsung dengan penuh dinamika ini dihadiri oleh seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor dari wilayah Sungai Penuh. Edy Saputra mendapatkan dukungan penuh dari para peserta Konfercab untuk memimpin GP Ansor Sungai Penuh.

Edy Saputra menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para kader. Ia berjanji akan bekerja keras untuk membawa GP Ansor Sungai Penuh menjadi organisasi yang lebih solid dan berpengaruh dalam pembangunan masyarakat.

“Saya berterima kasih atas amanah yang diberikan ini. Bersama-sama kita akan bekerja keras untuk membangun GP Ansor yang lebih kuat dan berperan aktif dalam memajukan masyarakat Sungai Penuh,” ujar Edy Saputra.

Edy juga menekankan pentingnya kerja sama dan kekompakan di antara para kader untuk mencapai tujuan bersama. Ia mengajak seluruh anggota GP Ansor untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Ahlussunah Wal Jamaah dan menjadikan organisasi ini sebagai benteng moral di tengah masyarakat.

“Kita perlu kekompakan dan kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Mari kita jadikan GP Ansor sebagai benteng moral dan penggerak kemajuan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Dengan terpilihnya Edy Saputra sebagai Ketua GP Ansor Sungai Penuh, diharapkan organisasi ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan keagamaan di wilayah tersebut. (fad)

Terpilih Jadi Ketua GP Ansor Kerinci, Hanil Ajak Kader Capai Cita-Cita Bangsa

Merdekapost.com - H. Muhammad Hanil terpilih menjadi ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kerinci masa khidmad 2024-2028. Ia terpilih dalam konferensi cabang (Konfercab) ke-III yang digelar di aula Gedung terpadu IAIN Kerinci, sabtu (20/07/2024).

Di ketahui, Hanil mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut terpilih secara aklamasi dengan mendapatkan dukungan 18 pimpinan anak cabang (PAC) dalam kabupaten Kerinci. Kumaini salah seorang dewan Penasehat GP Ansor Kerinci mengatakan, Hanil dipilih karena memiliki track record yang jelas di banom nahdalatul Ulama (NU) sejak mahasiswa.

“Ia dipilih karena kader sudah cukup tau track recordnya diorganisasi yang baik, bahkan sejak mahasiswa, ia mantan aktifis PMII.” Tegas Kumaini kepada awak media.

Selain itu ditempat terpisah Afriadi Darmansyah ketua PAC Keliling Danau yang juga memberikan dukung untuk Hanil menambahkan, kepemimpinan Hanil sudah cukup teruji dan memiliki komitmen yang kuat dalam membesarkan organisasi.

“Ya, ketua (red. Hanil) sudah cukup teruji dikepemimpinan yang sebelum, meskipun itu hanya pengurus penunjukan cuman satu, dua tahun. Itu saja sudah banyak sekali melakukan pengkaderan dan kegiatan sekretariat yang rutin dan lancar”. Ujarnya.

Sementara itu, usai terpilih Hanil mengajak kader untuk bersama-sama dengan sekuat tenaga dan usaha mewujudkan cita-cita bangsa.

“Kader Ansor harus tau apa yang menjadi cita-cita bangsa itu juga adalah bagian dari cita-cita Ansor, artinya Ansor baik secara organisasi atau secara individu harus membawa kebermanfaatan bagi lingkungan dan tempat tinggalnya”. Jelasnya.

Dalam musyawarah tertinggi organisasi di tingkatan cabang tersebut, hadir juga sekretaris pimpinan wilayah provinsi Jambi sahabat H. Habibi yang memimpin lansung jalannya sidang konfercab PC GP Ansor Kerinci itu.

“Bismillahirrahmanirrahim dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT. Pimpinan sidang konferensi cabang Gerakan pemuda Ansor kabupaten Kerinci menimbang, mengingat, memperhatikan, memutus menetapkan, satu, mengesahkan sahabat H. Muhammad Hanil ketua terpilih pimpinan cabang GP Ansor kabuapten Kerinci masa khidmat tahun 2024-2028”. Sebutnya jelang akhir sidang pleno konfercab. (*)