 |
| Menpan RB Tjahyo Kumolo. (ist) |
MERDEKAPOST.COM | JAKARTA - Siap-siap pelaksanaan CPNS 2021 sebentar lagi akan segera dimulai.
CPNS 2021 ternyata berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti CPNS 2017, CPNS 2018, dan CPNS 2019.
Lalu apa perbedaannya? Dan apa dampaknya?
Perbedaan utamanya adalah dari model penentuan kuota dan jumlah formasinya.
Pada akhirnya hal ini berdampak pada jumlah formasi jabatan CPNS 2021.
Dilansir merdeka.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sudah sepakat untuk mengurangi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Bahkan, kata Tjahjo, Kemenpan RB tidak mengadakan rekrutmen CPNS di tahun 2021 ini.
"Kementerian PAN-RB untuk 2021 dan banyak kementerian tidak rekrut baru (CPNS)," kata Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/1/2021).
Jika memang ada kementerian atau lembaga terkait yang banyak PNS sudah memasuki masa pensiun, ujar Tjahjo, tidak serta merta langsung dilakukan rekrutmen baru.
Sebab, kata Tjahjo, rekrutmen baru kali ini tidak dihitung berdasarkan jumlah pensiunan PNS.
"Misalnya yang pensiun 100 menerimanya tidak harus 100, mungkin bisa 25-50 dengan berbagai inovasi-inovasi baru," kata dia.
Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah juga masih menghitung berapa jumlah kebutuhan CPNS tahun ini. Hitung-hitungan dilakukan masih bersifat dinamis yakni 1,6 juta untuk tenaga administrasi.
"Ini akan dijawab oleh kementerian kemendikbud dan mendagri termasuk tenaga guru ada 1 juta. Ada tambahan juga untuk dokter, perawat, bidan dan juga tenaga penyuluh," kata dia.
APAKAH BISA DIGELAR SESUAI PERKIRAAN JADWAL
Berikutnya, pertanyaan lain yang muncul adalahapakah CPNS 2021 dapat digelar sesuai jadwal perkiraan?
Sejauh ini Kemenpan RB dan BKN memperkirakan menyebut pendaftaran CPNS 2021 akan dimulai antara bulan April, Mei, atau Juni 2021.
Cara mengetahui apakah bisa tepat waktu perkiraan adalah dengan cara melihat apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Untuk mengetahui hal itu, (Warta Kota) media partner tribun.com, akan menunjukkan data dimulainya pelaksanaan CPNS tiga tahun ke belakang.
Ini setidaknya bisa jadi gambaran apakah dimulainya pendaftaran CPNS 2021 bisa sebelum Juni atau tidak.
Dari tiga kali CPNS tahun sebelumnya, tidak pernah ada pendaftara nCPNS dimulai sebelum bulan Juni.
Bahkan pendaftaran CPNS selalu meleset dari bulan perkiraan awal.
Mari kita simak dari data dan fakta dari pelaksanaan CPNS dalam tiga tahun belakangan.
Pada CPNS 2017, pendaftaran baru dimulai pada 11 September 2017.
Pada CPNS 2018, pendaftaran baru dibuka pada 26 September 2018.
Sedangkan pada CPNS 2019 pendaftara dimulai pada November 2019.
Uniknya, pada awalnya baik CPNS 2017, CPNS 2018, dan CPNS 2019, seluruhnya memperkirakan waktu pendaftaran bakal dimulai pada bulan Juni.
Melihat hal itu, sehingga selalu ada kemungkinan waktu pendaftaran mundur 3 bulan atau 5 bulan dari waktu perkiraan awal.
Sehingga bisa diperkirakan pendaftaran CPNS 2021 sebenarnya mungkin saja baru bisa antara bulan Juli, Agustus, September, Oktober, atau November 2021.
Hal itu lantaran sampai saat ini sudah ada 3 perkiraan waktu kapan pendaftaran CPNS 2021 dimulai, yakni bulan April, mei, atau Juni.
Sehingga jika ditarik mundur tiga sampai lima bulan, maka pendaftaran CPNS 2021 bisa saja baru akan dibuka pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, atau November 2021.
Ya, namun ini hanya perkiraan berdasarkan pengamalan pelaksanaan CPNS tiga tahun belakangan.
DAFTAR INSTANSI DAN FORMASI JABATAN BERGAJI TINGGI
Selain menyiapkan diri, peminat CPNS 2021 pasti mulai memikirkan berapa besaran gaji yang akan mereka terima di formasi jabatan dan instansi yang mereka pilih.
Jika ini berpendapatan besar, kalian harus memilih instansi dan formasi jabatan yang tepat.
Jangan sampai salah pilih.
Kesalahan pilih instansi dan formasi jabatan bisa berpengaruh terhadap penghasilan.
Ya, Menjadi PNS memang bisa membuat seseorang lebih cepat kaya.
Oleh karena itulah Warta Kota memberikan panduah cara memilih instansi yang tepat agar kalian cepat jadi kaya.
Paling utama yang harus dicek adalah instansi dan kelas jabatan formasi yang kalian pilih.
Karena kelas jabatan formasi nantinya akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang diperoleh.
Selain itu, instansi tentu saja berpengaruh karena ada instansi yang memang memilki standar tunjangan kinerja tinggi.
Lalu ada pula jabatan tertentu yang kelas jabatannya tinggi sehingga pada akhirnya berpengaruh pada tunjangan kinerjanya.
Lalu instansi apa saja yang memiliki tunjangan kinerja PNS tertinggi?
Ya, diketahui bahwa tunjangan kinerja PNS memang lebih besar dari gajinya.
Gaji PNS golongan IIIA rata-rata ada di angkan Rp 2,4 juta.
Namun, tunjangan kinerjanya bisa beragam tergantung kemampuan daerah dan instansi.
Oleh karena itu jika kalian mendaftar CPNS 2021 untuk memperoleh pendapatan besar, maka jangan salah pilih instansi.
Inilah daftar instansi dengan tunjangan kinerja terbesar di Indonesia :
1. Pemprov DKI Jakarta
Jika ingin berpenghasilan besar, maka lamarlah CPNS DKI Jakarta pada CPNS 2021.
Tunjangan kinerja PNS golongan IIIA di Pemprov DKI bisa mencapai Rp 8 juta bahkan lebih.
Artinya jika ditambah gaji pokok dan tunjangan lainnya, seorang PNS baru golongan IIIA di Pemprov DKI bisa memperoleh take home pay sebesar Rp 13 juta sampai Rp 15 juta.
Bayangkan, itu kalian peroleh ketika baru diangkat menjadi PNS. Menggiurkan bukan.
2. Mahkamah Agung
Tunjangan kinerja di Mahkamah Agung juga tidak main-main.
Seorang PNS golonga IIIA di Mahkamah Agung bisa memperoleh penghasilan.
PNS Mahkamah Agung golongan IIIA apabila jabatannya berada di kelas jabatan ke 8, maka bisan memperoleh tunjangan kinerja sampai Rp 7 juta sebulan.
Artinya jika ditambah gaji pokok dan tunjangan lainnya, seorang PNS Mahkamah Agung bisa mendapat take home pay Rp 10 juta per bulan.
Tapi kalian harus perhatian kelas jabatan yang kalian lamar.
Analisis perkara peradilan di MA masuk kelas jabatan ke 7, sehingga tunjangan kinerjanya hanya sekitar Rp 5,5 juta.
Jadi pilihlah jabatan yang kelas jabatannya ke 8 agar dapat Tukin mencapai Rp 7 juta per bulan.
3. Pemprov Jawa Timur
Take home pay PNS Pemprov Jawa Timur yang baru masuk disebut bisa mencapai Rp 12 juta.
4. Pemprov Kalimantan Timur
Begiutu juga Pemkot Kaltim, PNS golonga IIIA baru masuk bisa memperoleh penghasilan Rp 12 juta per bulan.
5. Pemkot Bandung
Pemkot Bandung juga memiliki tunjangan kinerja yang besar untuk PNS baru.
Sehingga PNS baru di sana bisa memperoleh take home pay sampai Rp 12 juta per bulan.
TRIK LOLOS CPNS 2021
Para pelamar CPNS 2021 juga pasti akan mengalami kebingungan seperti ini.
Sebagai contoh, pada CPNS 2019 terdapat banyak formasi untuk lulusan SMA.
Di Kemenkumham, formasi untuk lulusan SMA kuotanya cenderung besar, mencapai ribuan.
Tetapi di Kementerian KLHK, formasi untuk lulusan SMA cenderung sedikit. Kuotanya paling hanya 1 untuk setiap balai taman nasional.
Begitu juga untuk formasi sarjana hukum. Di Mahkamah Agung, kuota formasi jabatan yang menerima lulusan hukum bisa mencapai 200 kursi untuk satu formasi jabatan.
Sementara di instansi lain baik pemda, pemprov, maupun kementerian penerimaan kuota untuk sarjana hukum di tiap formasi jabatan hanya berkisar antara 1 kursi sampai 9 kursi.
Ya, lalu para pelamar CPNS pasti bingung harus mendaftar instansi mana jika dihadapkan demikian.
Mari kita simak beberapa datanya.
Jabatan pengelola bantuan hukum di Kemenkumham di mana kuotanya adalah 79 kursi, nilai akhir tertinggi 82.800, dan terendah yang lulus atau urutan ke 79 adalah 75.560.
Formasi jabatan analis hukum direktorat tindak pidana dengan kuota 3 kursi, pelamar nilai tertinggi adalah 75.320, dan terendah adalah 68.000
Formasi analis perkara peradilan mahkamah agung dengan kuota 262 kursi, skor tertinggi adalah 93.560, dan skor terendah yang lulus atau urutan 262 adalah 65.920.
Namun, Analis Hukum Kementerian KLHK penempatan Balai Pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Maluku dengan jumlah kuota 1 kursi, skor pelamar yang lulus hanya 50.760.
Bahkan di beberapa jabatan polisi kehutanan, ada yang skor lulusnya hanya 64, tetapi penempatannya di luar pulau jawa.
Data ini mengartikan bahwa sebaran angka kelulusan sangat beragam. Jika beruntung, anda bisa mendapat saingan lemah, jika sedang kurang beruntung, anda bisa memperoleh saingan ketat.
Sementara itu, untuk lulusan SMA, jabatan penjaga tahanan pria dengan kuota 50 kursi untuk lokasi penempatan Kepulauan Riau, nilai tertinggi adalah 80.220, dan nilai terendah atau ranking ke 50 adalah 69.505.
Jabatan penjaga tahanan pria dengan kuota 65 kursi untuk penempatan Kanwil Kemenkumham Banten, nilai tertinggi adalah 85.350, dan terendah dengan urutan 65 skornya adalah 69.215.
Dari angka ini terlihat bahwa peserta urutan terbawah yang lulus pun skornya tidak tinggi.
Skor 69 di seleksi CPNS tergolong tidak terlalu tinggi dan mudah untuk dicapai.
Artinya para pelamar CPNS hanya perlu mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk melewati seluruh tes dengan baik.
INSTANSI DENGAN SKOR RENDAH
Selain itu, para pelamar CPNS 2021 harus punya taktik dan strategi untuk memilih formasi dan instansi. Ya, pasti ada cara jitu lolos CPNS 2021.
Sebab hal itu akan menentukan seberapa besar peluang lolos kalian.`
Salah satu caranya adalah dengan menganalisa hasil akhir CPNS 2019 di tiap-tiap kabupaten, kota, maupun instansi.
Hal itu akan memperlihatkan kemampuan para pelamar dari tahun ke tahun lewat skor SKD, SKB, dan hasil akhirnya.
Untuk provinsi Jawa Barat, pantauan Warta kota, ada beberapa kabupaten yang memiliki nilai hasil akhir cukup rendah apabila dibandingkan daerah lainnya.
Beberapa wilayah itu, antara lain :
1. Kabupaten Pangandaran
Mereka yang lulus CPNS 2019 di Kabupaten Pangandaran cenderung memiliki nilai akhir rendah.
Contohnya di formasi Analis Peraturan Perundang-Undangan, pelamar yang lolos hanya memiliki skor akhir 64..160.
Begitu juga di formasi Pengelola Penyelenggaraan Diklat, skor peserta yang lolos paling tinggi adalah 58.360.
Selain itu, di jabatan pengelola keuangan skor tertingginya hanya 62.240.
Sedangkan formasi jabatan analis budaya skor tertingginya hanya 65.040.
Lalu di formasi jabatan pengelola pemberantasan penyakin menular, skor tertingginya pun hanya 58.280.
Ya, melihat ini, tampaknya CPNS 2019 Kabupaten Pangandaran patut jadi incaran untuk dilamar.
2. Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya juga menjadi salah satu kabupaten yang banyak CPNS yang lulus memiiki skor tak terlampau tinggi, khusus pada CPNS 2019.
Misalnya di formasi Analis Pembangunan, nilai akhir tertinggi hanya 53.720.
Lalu formasi Analis peraturan perundang-undangan, skor tertinggi yang lulus hanya 60.120.
3. Kabupaten Garut
Kabupaten Garut pun di beberapa formasi memiliki skor yang tidak tinggi.
Contohnya adalah formasi jabatan analis perencanaan di mana skor peserta yang lolos hanya 57.480.
Berikutnya di formasi jabatan analis perencanaan anggaran, skor tertinggi yang lulus adalah 71.720, tetapi yang lolos kedua nilainya 61.160.
Begitu juga di formasi jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan, nilai peserta yang lolos hanya 64.920.
Sedangkan di formasi jabatan analis sistem informasi nilai akhir tertinggi atau peserta yang lolos hanya 62.040 dan 61.920.
Ya, artinya para pelamar CPNS 2021 yang sudah sangat ingin lolos, sebaiknya benar-benar menganalisa terlebih dulu formasi jabatan atau instansi yang ingin kalian tuju.
Lalu berikutnya sesuaikan dengan kemampuan, caranya adalah dengan berlatih dan menghitung skor sendiri.
Dengan cara itu maka kalian akan tahu lebih awal apakah mungkin lolos atau tidak.
INI 3 HAL YANG BELUM DIPUTUSKAN DALAM CPNS 2021
Sementara itu, pelaksanaan CPNS 2021 disebut akan dimulai antara April, Mei, dan Juni 2021.
Untuk mengikuti seleksi CPNS 2021, para calon peserta butuh tahu berbagai hal secara rinci.
Tapi sampai saat ini segala hal tentang CPNS 2021 memang belum rinci.
Sebab ada sejumlah hal penting yang memang belum diputuskan.
Apa saja hal penting yang belum diputuskan terkait CPNS 2021?
1. Ketentuan Syarat Akreditasi
Setiap tahun, setiap instansi memiliki syarat berbeda-beda menyangkut akredit program studi.
Ada yang meminta minimal akreditas B, ada juga yang meminta cukup terakreditas BAN-PT.
Salah satu instansi yang meminta syarat akreditasi B adalah Kejaksaan Agung.
Sementara instansi yang meminta syarat cukup terakreditasi cukup banyak , terutama di Pemda maupun Pemprov DKI.
Nah, untuk CPNS 2021, hal ini belum diketahui.
Kepala BIro Humas BKN, Paryono, mengatakan, hal itu belum bisa dipastikan lantaran Permenpannya belum keluar.
"Ini aturannya (Permenpan) belum keluar, jadi kita lihat saja nanti aturannya seperti apa," kata Paryono ketika dihubungi Warta Kota, Sabtu (9/1/2021).
2. Nilai CPNS 2019 Bisa Dipakai Lagi atau tidak
Pada CPNS 2019, para pelamar CPNS 2018 yang berstatus P1/L diperbolehkan tidak mengikuti SKD dan menggunakan skor SKD pada CPNS 2018.
Nah, aturan ini cukup menguntungkan bagi mereka yang memperoleh nilai SKD cukup besar pada CPNS 2018.
Tentu saja para pelamar CPNS 2019 yang memiliki skor SKD besar pun menginginkan hal ini kembali diperbolehkan pada CPNS 2021.
"Ini juga nanti akan diatur, seperti yang sebelumnya diatur dalam Permenpan," kata Paryono.
3. Formasi CPNS
Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang mengungkapkan, ada beberapa tahapan yang harus diberlakukan terlebih dahulu sebelum tes CPNS 2021 dilaksanakan.
"Pertama, daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan cpns nya untuk 5 tahun," kata Bima dalam sebuah jumpa pers secara virtual, beberapa hari lalu.
"Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk 5 tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan," lanjut Bima.
"Jadi tidak hanya sekedar membagi 5, tapi tahu berapa tahun pertama, kedua, dan tahun kelima," jelas Bima
Hal itu diperlukan karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi sehingga kebutuhan di masing-masing instansi jadi berubah
Setelah setiap instansi melaporkan kebutuhan formasi itu kepada Kemenpan RB, maka baru bisa ditetapkan formasinya.
Bima memperkirakan formasi sudah bisa ditetapkan pada Mei 2021. oleh karena itu, ujar Bima, untuk pelaksanaan tesnya diperlukan waktu paling lambat juni sudah harus dimulai.
"Hal itu agar bulan Desember 2021 sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi CPNSnya," kata Bima
Bima mengaku cukup percaya diri untuk menyelenggarakan CPNS 2021 di tengah pandemi covid-19.
Hal itu lantaran saat CPNS 2019, tidak ada satupun lokasi penerimaan CPNS 2019 di Indonesia yang menjadi klaster covid-19.
Hal itu pertanda penerapan protokol kesehatan berjalan baik, sebab pada SKB CPNS 2019, pihaknya tetap memperbolehkan peserta yang suhu badannya tinggi, reaktif, bahkan positif untuk tetap mengikuti SKB CPNS 2019. (*)
*Artikel ini telah tayang di Tribun.com
