RUU Pemilu Batal Direvisi, Ini 4 Tantangan Berat Hadapi 2024, "Agustus 2022 Tahapan Harus Sudah Dimulai"


MERDEKAPOST.COM - Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPR RI telah menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas 2021. Hal ini diputuskan dalam rapat badan legislasi pada Selasa (9/3) lalu.

Dengan dikeluarkannya RUU Pemilu, maka pelaksaan Pemilu dan Pilkada akan digelar secara serentak di tahun yang sama yakni pada 2024 mendatang.

Jika mengacu Pasal 167 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemungutan suara nasional jatuh pada April 2024. Sehingga tahapan Pemilu sudah harus dimulai sejak Agustus 2022. Sedangkan Pilkada dilaksanakan pada November.

KPU selaku penyelenggara Pemilu memberikan tanggapan soal dikeluarkannya RUU Pemilu dalam prolegnas 2021. KPU menilai usai RUU Pemilu tak jadi dibahas, rencana pelaksaan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa langsung dikerjakan.

"Hari ini (9/3) secara resmi RUU Pemilu ditarik dari prolegnas 2021 sehingga perencanaan dan persiapan pemilu dapat langsung dikerjakan oleh KPU dan para pihak terkait. Pentingnya persiapan sejak dini karena pada tahun 2024 diselenggarakan dua pemilu serentak," kata Komisioner KPU Viryan Aziz dalam keterangannya.

Viryan menjelaskan, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 harus disusun secara matang, detail dan terukur. Berbagai potensi risiko dan dampak negatif dari pelaksaan serentak harus antisipasi dan dicari jalan keluarnya.

"Hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh KPU karena UU Pemilu biasanya selesai menjelang tahapan pemilu harus sudah dimulai. Perencanaan pemilu secara detail berdasarkan UU pemilu disusun sambil dilaksanakan atau planning by doing," ucap Viryan.

Berkaca dari Pemilu 2019, Viryan mengatakan salah satu kendala yang dihadapi KPU adalah minimnya waktu merencanakan tahapan, program dan jadwal secara detail dan matang. 

Hal itu disebabkan UU Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan tanggal 16 Agustus 2017. Sementara tahapan Pemilu 2019 harus dimulai tanggal 17 Agustus 2017 atau selisih hanya satu hari. 

"Nasib baik pada persiapan Pemilu 2014, tahapan Pemilu dimulai tanggal 9 Juni 2012 atau hampir satu bulan sejak UU No 8 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Perencanaan tahapan Pemilu yang sangat terbatas waktunya atau bahkan tidak rasional secara manajerial hendaknya tidak diteruskan," tutur Viryan.

Komisioner KPU, Viryan Aziz. Foto: kumparan

Meski dengan segala keterbatasan, Viryan menyebut pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan dengan baik dan dibuktikan tingkat partisipasi mencapai 81 persen.

"Namun di sisi lain terjadi sejumlah kejadian yang perlu dicegah agar tak terulang kembali, seperti wafatnya 722 petugas Pemilu, seleksi anggota KPU di daerah, kampanye pemilu serentak, penggunaan teknologi informasi hingga hasil pemilu yang lama yaitu 33 hari setelah pemungutan suara," jelas Viryan.

Viryan kemudian memberikan pandangannya agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, penyelenggara Pemilu dan kementerian/lembaga terkait sudah harus menyiapkan sejak dini. 

"Pengalaman Pemilu 2019 memperlihatkan peran signifikan kementerian/lembaga terkait secara proporsional seperti Kemendagri, Kominfo, TNI/Polri, Kemenkes, BSSN, Pemda hingga dunia usaha termasuk penyedia kertas. Pada Pemilu 2019 sempat ada masalah kekosongan bahan baku surat suara, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya," kata Viryan.

4 Catatan KPU Terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Viryan memberikan empat catatan terkait pelaksaan Pemilu dan Pilkada 2024. Pertama, terkait wafatnya 722 petugas Pemilu 2019.

Viryan menyebut kejadian wafatnya petugas pemilu sebenarnya sudah telah terjadi sejak Pemilu 1955 yaitu 67 petugas wafat. Menurutnya, demi meminimalisir petugas pemilu wafat dapat dilihat pada dua aspek yaitu kondisi petugas dan beban tugas yang berat. 

"Petugas pemilu wafat tidak hanya terjadi pada mereka yang berusia tua namun juga terjadi pada petugas usia sekitar 20-30 tahun. Membatasi usia penyelenggara badan ad hoc baru menyelesaikan satu aspek, namun penting dicari alternatif menyelesaikan aspek beban kerja yang berat," kata Viryan.

Selain itu, pengaturan kerja harus diatur agar lebih manusiawi dan rasional dalam tingkat badan ad hoc. Reformulasi beban kerja ini membutuhkan penguraian kerja tahapan secara menyeluruh yang terumuskan dalam pengaturan tahapan, program dan jadwal pemilu serta kerja teknis lainnya.

Lalu kedua, Viryan mengusulkan adanya penggunaan teknologi informasi Pemilu. Sejauh ini, KPU sudah mengembangkan tujuh sistem informasi tahapan yaitu Sidalih, Sidapil, Sipol, Silon, Sidakam, Silog dan Situng. 

"Namun dasar hukum untuk seluruh sistem informasi tersebut belum ada di UU. Sementara ini hanya Sidalih. Kasus Sipol yang telah digunakan KPU yang kemudian dianulir oleh Bawaslu menjadi catatan penting perlunya dasar hukum lebih baik untuk teknologi informasi Pemilu," ucap Viryan.

Viryan menjelaskan, seiring kebutuhan teknologi informasi dalam Pemilu semakin tinggi dan menjadi bagian proses dan hasil resmi, tentu diperlukan formulasi tahapan Pemilu dalam menyiapkan dan menggunakan teknologi informasi. 

"Kebutuhan menggunakan sistem informasi untuk rekapitulasi hasil Pemilu secara cepat, diperlukan kesiapan yang membutuhkan waktu cukup. Pada Pemilu 2019 hasil pemilu secara resmi memerlukan waktu selama 33 hari dari waktu pemungutan suara. Kegiatan yang cukup lama adalah penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Jalan keluar masalah ini dapat menggunakan rekapitulasi elektronik (Sirekap)," kata Viryan.

Maka dari itu, Viryan mengatakan pembuatan dan penggunaan teknologi informasi Pemilu sudah saatnya dimasukkan dalam tahapan Pemilu. Kini hampir semua tahapan Pemilu menggunakan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi. 

"Belajar dari pengalaman pemilu Pakistan, rekapitulasi elektronik disiapkan sejak tahun 2015 untuk digunakan pada pemilu tahun 2017 atau tiga tahun. Dengan demikian persiapan harus lebih matang, prosesnya terbuka dan akuntabel serta infrastruktur TI dapat tersedia dengan baik," ucap Viryan.

Sedangkan ketiga, Viryan mengatakan penyediaan anggaran khususnya terkait Pilkada Serentak 2024 harus disiapkan. Menurutnya, tidak semua daerah dapat menyiapkan dana sesuai waktu dan kebutuhan. 

"Pemilihan serentak sebelumnya selalu ada sejumlah daerah yang terkendala penyediaan anggaran pemilihan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan kebijakan menyiapkan sejak dini secara bertahap sejak tahun 2022-2024. Kebijakan ini pada sejumlah daerah telah dilakukan sejak tahun 2008," kata Viryan.

Terakhir atau keempat, Viryan mengatakan diperlukan penyusunan regulasi teknis. Dalam catatan Adam Przeworski --Profesor Ilmu Politik di Polandia-- perlu dirumuskan sistem demokrasi secara minimalis. Sehingga dalam membuat ketentuan Pemilu harus dibarengi dengan waktu pembuatannya.

"Idealnya ketentuan tersebut dibuat sebelum tahapan pelaksanaan dilakukan atau di masa tahapan persiapan," tutup dia. (adz/kumparan)

Usulkan Agar Skema Penyelenggaraan Pemilu Tetap, ini Kata Politisi PKB



MERDEKAPOST.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengusulkan agar skema penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak mengubah Undang-undang (UU) No.10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yaitu Pilkada digelar secara serentak nasional pada 2024.

"Terkait pelaksanaan Pilkada serentak nasional, termasuk DKI, menurut saya harus tetap menggunakan skema UU No. 10 tahun 2016, yakni Pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2024," katanya, Rabu (27/1/2020).

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkata, Pilkada serentak secara nasional pada 2024 dalam UU 10/2016 merupakan koreksi penyelenggaraan Pilkada yang diatur UU 01/2015. Yakni skema Pilkada serentak nasional dijalankan tahun 2027. Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar. Produk hukum lama itu telah diperbarui melalui UU 10/2016.

"Skema ini telah diubah Presiden dan DPR dengan UU 10/2016, dimana Pilkada serentak nasional akan dilaksanakan tahun 2024. Di dalam UU ini diatur pelaksanaan Pilkada terakhir sebelum Pilkada serentak 2024 dilaksanakan tahun 2020 yang sudah dilaksanakan bulan desember 2020 kemarin," terang Luqman.

Luqman mengingatkan, Pilkada digelar serentak nasional pada tahun 2024 juga mengefisiensi anggaran negara. Serta sebagai upaya menciptakan kehidupan politik nasional yang stabil.

"Pelaksanaan Pilkada, berpotensi menimbulkan dinamika sosial politik yang negatif, bahkan kadang memicu pembelahan serius di tengah masyarakat," tuturnya.

Luqman berkata, saat ini semua pihak sampai dua tahun ke depan masih fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya.

"Dengan skema Pilkada serentak nasional tahun 2024, situasi politik nasional akan lebih kondusif dan anggaran negara dapat difokuskan untuk memulihkan ekonomi, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang melonjak akibat pandemi Covid," ucapnya.

Dengan alasan itu, kata Luqman, pemerintah dan DPR tidak perlu mengubah ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada serentak pada 2024. Tidak ada urgensi untuk mengubah skema Pilkada yang berlaku.

"Apalagi tidak ada urgensi mendesak yang dapat menjadi alasan rasional untuk mengubah skema Pilkada serentak 2024," katanya.

Sumber: PKB.ID

Terkait Rumah Dinas Wawako Sungai Penuh di Gunakan Paslon Fiyos Berkampanye, Bawaslu: Silahkan Laporkan Jika ada Alat Bukti

Calon Walikota Fikar Azami bersama salah seorang pendukungnya yang diduga menggunakan fasilitas negara yaitu Rumah Dinas Wawako untuk berkampanye. (adz)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM - Sebagaimana pernyataan dari tim mok ragew mendukung paslon 02 Fikar - Yos dengan berfoto bersama di Rumah Dinas Wakil Walikota Sungai Penuh H. Zulhelmi menjadi menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat terutama bagi Paslon 01. 

Pasalnya Pslon 02 Fikar-Yos telah menggunakan fasilitas negara sebagai tempat ajang kampanye, dalam hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat (1) huruf h. 

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Dari larangan tersebut, ada ancaman sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelanggarnya.

Saat Fikar Azami dalam sesi foto bersama dengan tim mok ragew di rumah dinas, wakil walikota sungai penuh H. Zulhelmi sendiri saat itu tengah berada di luar kota.

Melalui Sofa Sofian selaku Ajudan Wawako H. Zulhelmi saat dikonfirmasi mengatakan. "pada saat Fikar Azami sesi foto bersama dengan tim Mok Ragew di rumah Dinas Wawako, beliau ( H. Zulhelmi-red) sendiri sedang berada diluar daerah. Kebetulan saya yang ikut menemani beliau di luar daerah saat ini". Kata Sofa. 

Berita Terkait: Waduh,,, Rumah Dinas Wakil Walikota Sungai Penuh Dipakai untuk Kumpulkan Massa Pendukung Anak Walikota

Sementara itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh, saat dihubungi awak media melalui telepon celular menyebutkan. "jikalau memang benar Paslon Nomor urut 2 menggunakan fasilitas negara untuk kampanye silahkan dilaporkan ke Bawaslu dengan membawa bukti bukti yang lengkap, kami siap menunggu". Ujar Bawaslu. 

Terkait hal itu, Tim pemenangan AZAS bidang pelanggaran Yefri Radi mengatakan. "penggunaan fasilitas negara yang dilakukan Paslon Fikar Azami berfoto bersama dengan Tim Mok Ragew dirumah Dinas Wakil Walikota Sungai Penuh H. Zulhelmi Kita akan laporkan ke Bawaslu secara resmi". Ujar yefri radi. (hza)

Antos: Saya dan Pak Ahmadi Sepakat Satu Komitmen untuk Perubahan!

Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh diapit oleh Ketua DPC PDI-P Kota Sungai Penuh Hardizal, Satu komitmen untuki perubahan Kota Sungai Penuh. (ald)
MERDEKAPOST.COM - Nama Alvia Santoni membuat publik Sungai penuh heboh karena namanya muncul menjadi kandidat mendampingi Ahmadi Zubir sebagai calon Wakil Walikota Sungai Penuh periode 2021-2025.

Sebelum menerima pinangan dari Ketua STKIP Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, MM untuk maju di Pilwako Sungai Penuh, Antos sapaan akrab dari Alvia Santoni ini terlebih dulu dipinang oleh kandidat lain yaitu Pusri Amsyi.

Sempat berkembang isu yang diduga sengaja dihembuskan pihak lain bahwa pasangan ini adalah pasangan boneka yang sengaja dimunculkan untuk melawan Fikar-Yos, namun terbantahkan oleh pernyataan Antos sendiri.

Antos mengatakan alasan dirinya mau mendampingi Ahmadi Zubir di ajang Pilwako Sungai Penuh tak lain hanya demi kepentingan masyarakat banyak, karena dirinya meyakini bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh sangat menginginkan perubahan dan terlepas dari dinasty.

"Demi masyarakat Saya bersedia mendampingi Pak Ahmadi Zubir untuk maju di Pilwako Sungai Penuh, saya dan Pak Ahmadi Sudah kenal lama karena sama-sama menjadi pimpinan di Perguruan Tinggi, saya meyakini bersama Pak Ahmadi Insya Allah Akan ada Perubahan yang signifikan di Kota Sungai Penuh yang kita cintai ini," kata Antos kepada media ini selasa, (15/09).

Ketua STIE Sakti Alam Kerinci ini menjelaskan bahwa didetik terakhir pada masa perpanjangan pendaftaran oleh KPU Sungai Penuh, dirinya meyakini ini adalah kehendak tuhan dan ini akan menjadi tanggung jawabnya bersama Ahmadi Zubir untuk mengemban tugas dalam perjuangan di ajang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh periode 2021-2025 mendatang.

"Di tahun politik berbagai isu muncul itu sah-sah saja, ada yang mengatakan ini hanya pasangan boneka dan berbagai isu yang lain, dengan ini saya menyatakan isu itu tidak benar, dengan niat yang tulus dan ikhlas saya katakan ini semua demi kepentingan masyarakat Sungai Penuh saya menerima ajakan dari Pak Ahmadi untuk maju di Pilwako ini, tekad saya sudah bulat, Mudah-mudahan niat diiringi do'a kita bersama ini dijabah oleh Allah SWT, amin," ungkapnya.

"Saya tau betul bahwa Pak Ahmadi itu berjuang menggunakan hati selama ini, berbagai hambatan dan kesulitan telah Beliau lalui dengan sabar dan tabah, Saya menilai beliau adalah petarung sejati yang pantang menyerah". Pungkasnya. (red)

Pilwako Sungai Penuh : Saatnya Cerdas, Jangan Jadikan Uang Sebagai Variabel Pertama

Pengamat dan pemerhati Kota Sungai Penuh Riswanto Bakhtiar (kiri) dan Defitra Eka Jaya (kanan)
Merdekapost.com - Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Sungai Penuh merupakan sesuatu hal yang selalu menjadi sangat menarik untuk diikuti dan disaksikan. tensi politik menjelang 9 Desember 2020 meningkat drastis, isu-isu hangat mulai digaungkan untuk menarik simpati masa.

Meskipun baru-baru ini sempat 'istirahata' tertunda sejenak karena semua energi dan upaya dikerahkan untuk penanganan wabah Corona, namun memasuki masa-masa new normal terutama pasca KPU mengumumkan Pilkada tetap dilaksanakan di Bulan Desember 2020, maka perlahan suhu politik mulai meningkat dan kembali menjadi topik utama perbincangan baik ditingkat elit maupun akar rumput.

Pantauan media ini, para kandidat masih belum terlihat memberikan sesuatu hal yang unik dan menarik, masih belum terlihat nyata dipermukaan dan masih seperti biasa-biasa saja. meskipun pertemuan dan komunikasi tingkat elit terus dan gencar dilakukan.

Fenomena lama dan gaya politik money politik masih menjadi salah satu 'penyakit' yang mewarnai Kota Sungai penuh, masih banyak yang beranggapan bahwa siapa yang paling banyak finansialnya itulah yang akan menjadi pemenang Pilkada, Namun yang pasti, moneypolitik tidak dibenarkan dalam penentuan pemimpin di Kota Sungai Penuh lima tahun yang akan datang.

Apapun alasannya moneypolitik tidak mencerminkan politik yang mencerdaskan. begitu juga dengan out put atau hasil dari Pilkada nanti, jika money politic yang ditonjolkan maka pemimpin Sungai Penuh kedepan diragukan komitmen dan keseriusannya untuk mmajukan dan membangun Kota Sungai Penuh. Meskipun begitu bukan berarti finansial tidak dibutuhkan dalam politik.

Defitra Eka Jaya (DEJ) tokoh muda Sungai Penuh sekaligus pengusaha sukses di Jakarta yang selama ini aktif dan peduli dengan Tanah kelahirannya, menyikapi ini menyebutkan, “Sebelum turun ke politik finansial itu salah satu faktor penting. Namun jangan jadikan uang sebagai variabel pertama dalam menentukan dan memilih pemimpin Kota Sungai Penuh lima tahun kedepan di ,”ungkapnya.

Lanjut DEJ, " 9 Desember 2020 nanti merupakan sebuah momentun bagi Kota Sungai Penuh",

"Artinya, Kota Sungai Penuh sudah memasuki Pilwako untuk ketiga kalinya. Dua periode hampir berlalu dan sudah bisa dievaluasi hasil usaha dan kerja pemimpin, apakah sudah membawa kearah maju atau sebaliknya,”kata DEJ.

Sekali lagi, lanjut DEJ, moneypolitik tidak dibenarkan hingga saat ini. “Apapun alasannya moneypolitik tidak dibenarkan dan tidak mencerminkan suatu kecerdasan. Saat ini masyarakat harus cerdas memilih pemimpin,”Cetusnya.

Sementara itu, menurut Riswanto Bakhtiar Pengamat Politik Universitas Eka Sakti Sumatera Barat mengungkapkan, bahwa money politik dalam undang-undang pemilu legislatif dan kepala daerah termasuk pelanggaran pidana Pemilu.

“Apalagi pada saat kampanye, menjanjikan dan memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang yang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu dan terbukti berdasarkan pemeriksaan laporan oleh tim Gakumdu, maka bisa dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan diteruskan ke pengadilan, dan itu seringkali terjadi pada Pilkada-pilkada sebelum ini”ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa, ketika tahapan Pilkada dimulai banyak sekali ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, namun terkadang prosesnya tidak dilanjutkan ketingkat selanjutnya.

“Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa politik uang itu ada dalam setiap pemilihan, baik pemilihan legisilatif maupun Kepala daerah, namun tidak banyak yang diteruskan ke tingkat peradilan karena lemahnya alat bukti dan saksi,”ujar Riswanto.

Ditegaskannya, Terkait politik uang, itu sangat merusak tatanan demokrasi serta memiliki potensi menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Politik uang ini sangat merusak demokrasi yang kita laksanakan, karena setiap calon harus menyiapkan dana yang banyak untuk bisa meraih suara. Akibatnya ketika mereka sudah berada pada kursi kekuasaan, banyak yang melakukan KKN guna mengembalikan modal yang sudah terlalu besar untuk mencalonkan diri,”sebutnya. (hza)

Kemendagri Minta Pemda Dukung dan Bantu KPU Persiapkan Pilkada 2020

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. (ant/arg)
JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar membantu Komisi Pemilih Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020.

Tapi, diingatkan agar protokol kesehatan diutamakan. Diterapkan dalam proses di setiap tahapan Pilkada. mengatakan itu di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut Bahtiar, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, memang menjadi tantangan tersendiri. Karena akan digelar saat negeri ini dan dunia masih belum terbebas dari pandemi Covid-19. Tentu, protokol kesehatan mesti diutamakan.

Seperti arahan Presiden Joko Widodo, bahwa protokol kesehatan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak bisa di tawar-menawar lagi di era new normal. Ini semata untuk mencegah penyebaran virus. Protokol kesehatan yang dimaksud, wajib memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, dan jaga jarak.

” Kami minta Pemda membantu KPU dan Bawaslu daerah dalam mempersiapkan dan mensosialisasikan Pilkada yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 dengan protokol Covid-19,” kata Bahtiar yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.

Menurut Bahtiar, sosialisasi tentang protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada menjadi kunci dari kesuksesan pelaksananaan hajatan pesta demokrasi di masa sulit ini. Pesta demokrasi dengan protokol kesehatan, juga bagian dari salah bentuk new norma life bidang poliitik dalam negeri.

” Karena itu semua pihak harus saling bersinergi. Pemda harus mendukung sepenuhnya penyelenggara Pemilu, terutama mensosialisasikan kepada masyarakatnya masing-masing tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini,” katanya.)*

Sumber : Puspen Kemendagri/www.fin.co.id/Arg/Merdekapost.com

Komisi II,Mendagri dan KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (detikcom)
Jakarta, Merdekapost.com - Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020. Rapat itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

"Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020," ujar Doli.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. (ald)

Editor: HZA | Merdekapost.com
Sumber : detikcom

Rekrutmen PPS Dinilai Cacat, Netralitas KPU Sungai Penuh di Pilwako dan Pilgub 2020 Diragukan


KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Kepercayaan masyarakat terhadap Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh provinsi Jambi semakin berkurang dan memudar, terutama pasca seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinilai cacat, tidak transparan, ada permainan, curang, dan begitu banyak kritikan dari publik.

Sedangkan, jauh-jauh hari pihak KPU Sungai Penuh telah sepakat dengan para aktivis untuk deklarasikan Pilkada yang Beradab. Itu artinya pihak KPU Sungai Penuh diharapkan mampu menjaga netralitas pada pilkada serentak September mendatang, tapi mirisnya, kepercayaan masyarakat seakan pudar pasca seleksi anggota PPS baru-baru ini dengan persoalan-persoalan yang komplit.

“Kejadian ini menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Sungai Penuh menjadi berkurang, banyak hal aneh, janggal dan tidak ada kejelasan dari KPU sendiri” ungkap Safri salah seorang warga kepada awak media.

Kelulusan PPS dinilai aneh, tidak ada standar penilaian yang jelas dari KPU, terkesan semaunya saja, “ada seleksi tertulis dan wawancara, ada yang tidak ikut seleksi tertulis lulus, bagaimana penghitungan nilai peserta yang hanya wawancara, aneh” ungkapnya.

Berbagai pendapat dan kritikan di media sosial pun terjadi, hingga Jekmiko salah seorang tokoh muda Sungai Penuh juga memberikan tantangan kepada Komisoner KPU untuk berdebat terkait rekrutmen PPS tersebut.

Dikatakannya, bagaimana masyarakat bisa percaya dengan Integritas para komisioner KPU sebagai panitia pilkada nanti, diawal perekrutan untuk PPS saja sudah menampakan ketidakterbukaan kepada masyarakat.

“Bagaimana nanti dengan hasil pemungutan suara yang sepenuhnya panitianya dari PPK, PPS hingga KPPS yang berada di bawah KPU apakah masyarakat akan percaya jika KPU nantinya akan netral, dan saya sangat yakin bahwa untuk perekrutan PPS yang dilakukan oleh KPU hanya formalitas untuk memenuhi tahapan saja dan untuk nama yang lulus sudah di kantongi oleh setiap komisioner sebelum proses seleksi” jelasnya.

Tes tertulis dan wawancara yang dilakukan KPU untuk perekrutan PPS itu hanya formalitas untuk menggugurkan tahapan saja, “nama-nama yang lulus sudah ada orangnya”. Ungkapnya.

Selain itu dia juga menantang komisioner KPU Kota Sungai Penuh untuk klarifikasi terbuka terkait dengan hasil dari PPS yang dinyatakan lulus oleh KPU Kota Sungai Penuh.

“Kalau proses dan hasilnya memang real, Saya tantang komisioner KPU untuk debat terbuka mengklarifikasi hasil kelulusan PPS” tambahnya.(ald)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Sejarah Kerinci | Peta Situs