Merdekapost.com | Banda Aceh - Pagi di Auditorium Prof. Ali Hasjmy, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (12/11/2026), terasa berbeda. Alunan Tari Ranup Lampuan membuka perhelatan akbar yang mempertemukan sekitar 300 mahasiswa dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di bawah payung tema Aceh Digital Youth Movement, mereka berkumpul bukan sekadar untuk seremoni pelantikan pengurus baru, melainkan untuk menjawab tantangan zaman: bagaimana menjadi pemimpin muda di tengah derasnya arus informasi digital.
Acara hasil sinergi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Aceh dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI ini menjadi magnet bagi berbagai elemen. Mulai dari Sekda Aceh, jajaran pengurus wilayah NU beserta badan otonom, hingga perwakilan Cipayung Plus dan pimpinan DEMA/BEM se-Banda Aceh dan Aceh Besar.
Dipandu oleh Ani Rosana, sesi diskusi membedah realitas ruang siber Indonesia yang kini dihuni 180 juta pengguna media sosial. Kepala Diskominsa Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP., MSP., membuka diskusi dengan menekankan pentingnya kedaulatan informasi. Menurutnya, mahasiswa harus berdiri di garda terdepan membentengi Aceh dari infiltrasi radikalisme, ekstremisme, hingga propaganda separatis di dunia maya.
Sementara itu, Wakil Dekan III FISIP UIN Ar-Raniry, Muazzinah, B.Sc., MPA., menyoroti sisi psikologis dan sosial anak muda. Ia mengingatkan agar bonus demografi tidak berujung petaka akibat jebakan budaya instan, judi daring, pinjol ilegal, hingga krisis kesehatan mental yang dipicu algoritma. "Keadaban digital atau digital citizenship harus diperkuat," pesannya.
Dari sisi regulasi, Konsultan Komunikasi & Mediator Konflik Internasional, Andi Firdhaus, S.H., CPM., mengupas anatomi hoaks yang kerap menyulut konflik. Ia mengingatkan mahasiswa untuk selalu memverifikasi fakta serta mewaspadai jerat UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, yang mengancam penyebar hoaks dan ujaran kebencian dengan pidana hingga 6 tahun penjara atau denda Rp1 miliar.
Bukan Sekadar Penonton Algoritma
Diskusi berlangsung dinamis dengan hujan pertanyaan kritis dari peserta. Banyak mahasiswa mengaku baru menyadari betapa tipisnya batas hukum di media sosial serta dampak algoritma terhadap kesehatan mental mereka. Harapan akan adanya inkubasi dan pendampingan talenta digital lokal pun mengemuka.
Menjawab antusiasme tersebut, Ketua PKC PMII Aceh terpilih, Teuku Raysoel Akram, S.Sos., menegaskan bahwa kegiatan ini adalah titik nol pergerakan kepengurusannya untuk masa khidmat 2025–2027. "Pemuda Aceh tidak boleh hanya menjadi konsumen pasif algoritma global. Kita harus tampil sebagai inovator sekaligus penjaga nilai syariat dan etika di ruang digital," tegasnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan prosesi khidmat pelantikan pengurus PKC PMII Aceh (2025–2027) dan PC PMII Kota Banda Aceh oleh jajaran PB PMII, menandai dimulainya babak baru kepemimpinan mahasiswa di Tanah Rencong.(fdl)
