HMI dan PMII Kerinci-Sungai Penuh Lanjutkan Aksi di Gedung DPRD Kerinci, Kecewa dengan Kinerja Wakil Rakyat!

Ratusam Massa HMI dan PMII Kerinci-Sungai Penuh gelar aksi damai di Gedung DPRD Kerinci di Ujung Ladang, sampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Wakil Rakyat.(ist)

KERINCI, MP – Ratusan massa dari HMI dan PMII Kerinci-Sungai Penuh  menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci  yang berlokasi di Ujung Ladang (Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Ladang).

Aksi damai tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, (3/9/2025).

Sejak Siang, massa sudah mulai berdatangan dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. 

Mereka menyerukan aspirasi agar DPRD lebih mendengarkan dan mengedepankan suara rakyat sebelum mengesahkan kebijakan. Beberapa isu yang disuarakan antara lain:

1. Sahkan RUU Perampasan Aset.

2. Tolak kenaikan Pajak yang merugikan rakyat.

3. Hentikan tindak refresifitas terhadap rakyat.

4. Restorasi dan Reformasikan Polri.

Jendral Lapangan (Korlap) Aksi, Gufron, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat dan Mahasiswa terhadap kinerja wakil rakyat.

Baca juga:

Aliansi Cipayung Plus bersama BEM se-Kerinci dan Sungaipenuh Sukses Gelar Aksi Damai

“Kami datang ke sini bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi menuntut DPR agar benar-benar menjalankan fungsi legislatif sesuai amanat konstitusi, bukan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Gufron di tengah orasi.

Pihak kepolisian telah menurunkan ribuan personel gabungan untuk menjaga keamanan jalannya aksi.

Sebelumnya (Selasa, 02/09) Massa HMI dan PMII juga melakukan aksi damai di Mapolres Kerinci.(ist)

Hingga sore hari, aksi berlangsung kondusif. Massa berjanji akan terus mengawal agenda DPR sampai tuntutan mereka mendapatkan respon nyata.(adz)

Aliansi Cipayung Plus bersama BEM se-Kerinci dan Sungaipenuh Sukses Gelar Aksi Damai

Sungaipenuh, MP – Suara lantang mahasiswa kembali menggema di jantung Kota Sungaipenuh pada Selasa (2/9/2025). Sekitar 500 mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus bersama BEM se-Kerinci–Sungaipenuh turun ke jalan, menuntut keadilan dan mendorong restorasi Polri melalui aksi damai yang berlangsung tertib.

Massa yang terdiri dari HMI, PMII, KAMMI, Forum Mahasiswa KIP Kuliah, hingga sejumlah himpunan kampus memulai langkah mereka dari Lapangan Merdeka sekitar pukul 11.30 WIB. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan aspirasi, mereka berjalan rapi menuju Mapolres Kerinci, pusat perhatian aksi tersebut.

Setibanya di halaman Mapolres, para mahasiswa disambut langsung Kapolres Kerinci AKBP Arya Brahmana. Pertemuan terbuka juga dihadiri Bupati Kerinci Monadi, Wakil Wali Kota Sungaipenuh Azhar Hamzah, serta Sekda Alpian, memberi ruang luas bagi mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka.

Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menegaskan tiga poin utama. Pertama, meminta aparat yang melindas Affan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta segera diproses secara hukum. Kedua, menuntut pembebasan mahasiswa serta aktivis yang masih ditahan di sejumlah daerah. Ketiga, menolak segala bentuk kekerasan dan intervensi aparat terhadap masyarakat sipil.

“Kami mendengar dan menampung aspirasi yang disampaikan. Semua poin akan diteruskan ke tingkat lebih tinggi,” ujar Kapolres Kerinci AKBP Arya Brahmana menanggapi tuntutan mahasiswa.

Bupati Kerinci Monadi, Kaolres Kerinci Arya Tesa Brahmana dan Sekda Kota Sungai Penuh Alpian turut berlong march bersama para mahasiswa. (mpc) 
Bupati Kerinci Monadi menilai aksi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa. “Kritik dan tuntutan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat,” katanya, menekankan pentingnya ruang demokrasi yang terbuka.

Sepanjang aksi, massa tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Setelah menyampaikan tuntutan, mereka membubarkan diri dengan damai pada sore hari, tanpa menimbulkan kericuhan. Aksi ini pun meninggalkan pesan kuat bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan serta demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan usainya aksi damai tersebut, publik menaruh harapan agar aspirasi mahasiswa benar-benar direspons, sekaligus menjadi momentum bagi Polri memperkuat kepercayaan masyarakat melalui reformasi dan transparansi.(kai)

PB HMI Kecam Kekerasan Terhadap Kader di UIN STS Jambi

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penganiayaan yang menimpa kader HMI di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi pada kegiatan PBAK.(doc | Istimewa)

JAMBI, MERDEKAPOST - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan keprihatinan mendalam serta mengecam keras insiden penganiayaan yang menimpa kader HMI di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi pada kegiatan PBAK.

Peristiwa ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mencederai nilai-nilai akademik, kemanusiaan, dan prinsip negara hukum.

Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan diri, bukan arena intimidasi atau kekerasan.

Baca Juga: Buntut Aksi Pengeroyokan Kader HMI di UIN STS Jambi, Badko HMI Jambi Minta Polisi Usut Tuntas

Ia menekankan bahwa organisasi akan memberikan pendampingan penuh kepada kader yang menjadi korban serta mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami mengecam keras tindakan penganiayaan ini. Kampus harus menjadi ruang pembelajaran, bukan ruang ketakutan. Supremasi hukum harus ditegakkan, dan korban berhak mendapat keadilan.

PB HMI akan mengawal kasus ini, baik melalui advokasi organisasi maupun jalur hukum,” tegas Ketua Umum PB HMI.

Senada dengan itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PB HMI menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Baca Juga: Hadi Suprapto, Mantan Ketum Badko HMI Jambi Desak Rektor Bertanggung Jawab atas Kekerasan di Kampus

Ia meminta aparat kepolisian bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam memproses kasus ini, sekaligus mengingatkan pihak rektorat agar tidak lepas tangan.

“Penganiayaan ini jelas pelanggaran hukum. Negara hukum menuntut agar pelaku diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Insiden pengeroyokan dan pemukulan kader HMI di PBAK kampus UIN STS Jambi, Rabu, 27/08. (Doc.Istimewa)

Rektor UIN STS Jambi harus bertanggung jawab secara moral dan kelembagaan, termasuk menjatuhkan sanksi akademik agar jelas bahwa kekerasan tidak punya tempat di kampus,” ujarnya.

PB HMI menyatakan bahwa pihaknya bersama KAHMI akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan.

Pilihan Redaksi:

Kasus Kekerasan Dialami Kader HMI di UIN STS Jambi, Korban Didampingi Alumni Resmi Laporkan ke Polda

Universitas Jambi Pecahkan Empat Rekor MURI Sekaligus

Lebih jauh, insiden ini diharapkan menjadi momentum bagi dunia kampus untuk melakukan refleksi dan perbaikan, sehingga budaya akademik kembali berlandaskan intelektualitas, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Kami mengajak seluruh pihak menjadikan insiden ini sebagai pelajaran. Jalan kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Supremasi hukum, dialog, dan akuntabilitas institusi adalah kunci menjaga marwah kampus dan masa depan bangsa,” tutup pernyataan bersama PB HMI.(adz)

Kasus Kekerasan Dialami Kader HMI di UIN STS Jambi, Korban Didampingi Alumni Resmi Laporkan ke Polda

PHOTO: Aksi Kekerasan yang Dialami mahasiswa Kader HMI di UIN STS Jambi, Akhirnya Korban secara Resmi Laporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Didampingi oleh Alumni. (Dok.Istimewa)

JAMBI, MP – Perkembangan terbaru dari kasus kekerasan yang menimpa kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi menunjukkan langkah serius ke ranah hukum. Pada Kamis (28/8) dini hari, korban resmi membuat laporan polisi (LP) ke Polda Jambi dengan didampingi sejumlah alumni dan senior HMI.

Menurut Afriansyah, advokat sekaligus alumni HMI yang ikut mendampingi, proses pembuatan LP berlangsung sejak subuh hingga selesai dengan pengawalan puluhan kader.

“Pembuatan laporan polisi sudah selesai dilakukan di Polda Jambi, didampingi para senior seperti Bang Misno Hatta, Muttaqin, dan alumni lainnya. Turut hadir juga Ketua Umum Badko, Ketua Umum Cabang, serta lebih kurang 40 orang kader HMI Jambi yang mengawal langsung jalannya pelaporan,” ujar Afriansyah.

Setelah laporan diterima, agenda berikutnya adalah pengambilan rekomendasi untuk visum di RS Bhayangkara Jambi. Visum et repertum ini penting untuk memperkuat bukti hukum dalam kasus dugaan penganiayaan tersebut.

Selain itu, Afriansyah menyebutkan akan segera dilakukan pembuatan surat kuasa khusus dari pelapor/korban kepada para alumni HMI yang berprofesi sebagai advokat. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.

Kehadiran puluhan kader HMI Jambi di Polda menjadi bukti kuat solidaritas internal organisasi dalam mengawal kasus ini. Mereka menilai kekerasan di dalam kampus tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencoreng marwah dunia akademik dan menciderai nilai-nilai kebebasan berorganisasi.

"Kita kawal terus sampai selesai,” tegas Afriansyah, seraya menekankan bahwa kader dan alumni HMI akan terus bersatu mengawal proses hukum hingga tuntas.

Sebelumnya, kasus ini telah memicu gelombang kecaman luas, baik dari kalangan mahasiswa, alumni, maupun tokoh nasional. Majelis Nasional KAHMI menilai rektor UIN STS Jambi harus bertanggung jawab dan menyampaikan permintaan maaf ke publik, serta menegakkan sanksi akademik kepada pelaku.

Dengan masuknya laporan resmi ke Polda Jambi, kasus ini dipastikan akan bergulir ke ranah hukum. Publik kini menunggu sikap tegas dari pihak kampus dan aparat kepolisian untuk memastikan keadilan ditegakkan, sekaligus menjadi pelajaran agar kekerasan tidak lagi terjadi di lingkungan akademik.(ADZ/Sumber: brito.id)

Hadi Suprapto, Mantan Ketum Badko HMI Jambi Desak Rektor Bertanggung Jawab atas Kekerasan di Kampus

 

Hadi Suprapto Rusli Mantan Ketum Badko HMI Jambi Desak Rektor Bertanggung Jawab atas aksi Kekerasan di Kampus UIN STS Jambi.(ist/mpc)

JAMBI, Merdekapost – Insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi terus menuai sorotan. Hadi Suprapto Rusli, pengurus harian Majelis Nasional KAHMI sekaligus mantan Ketua Umum Badko HMI Jambi, dengan tegas mengecam tindakan kekerasan yang menimpa kader HMI di dalam kampus.

Menurutnya, kampus sebagai ruang akademik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa, bukan sebaliknya. Ia menegaskan bahwa rektor sebagai pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Rektor harus meminta maaf kepada HMI dan membuat pernyataan ke publik karena kejadian ini terjadi di lingkungan kampus. Pelaku harus diproses hukum dan juga diberi sanksi tegas berupa skorsing atau bahkan dikeluarkan dari kampus. Ini penting agar menjadi pelajaran bahwa kekerasan tidak boleh ada di dunia akademik,” tegas Hadi, Kamis (28/8/2025).

Berita Terkait: Buntut Aksi Pengeroyokan Kader HMI di UIN STS Jambi, Badko HMI Jambi Minta Polisi Usut Tuntas

Hadi menambahkan, persoalan ini bukan hanya menyangkut HMI, melainkan juga menyangkut organisasi lain serta martabat kampus. Menurutnya, jika dibiarkan, kekerasan di kampus bisa menjadi preseden buruk bagi iklim pendidikan di Jambi.

“Ini bukan soal HMI atau bukan. Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi terhadap siapa pun di dalam kampus,” ujarnya.

Sebagai Direktur Lembaga Survei, Hadi juga mengingatkan agar pimpinan kampus bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Ia menekankan pentingnya langkah transparan dalam penegakan aturan agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.(*Red)

Buntut Aksi Pengeroyokan Kader HMI di UIN STS Jambi, Badko HMI Jambi Minta Polisi Usut Tuntas

Buntut Aksi Pengeroyokan terhadap kader HMI di UIN STS Jambi, Badko HMI Jambi Minta Polisi Usut Tuntas.(ist)

JAMBI, MP – Kasus pengeroyokan terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN STS Jambi terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Setelah Majelis Wilayah KAHMI Jambi dan MD KAHMI Muaro Jambi mendesak aparat menegakkan hukum, kini giliran Badan Koordinasi HMI (Badko HMI) Jambi yang angkat suara.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jambi, Zulkifli, SH, menyampaikan kekecewaan mendalam atas aksi kekerasan yang menimpa kader HMI di lingkungan kampus UIN STS Jambi.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya pengeroyokan terhadap kader HMI di UIN STS Jambi. Kami mohon penegak hukum segera menindak tegas kasus pengeroyokan ini, dan Badko HMI Jambi akan mengawali kasus ini sampai tuntas,” tegas Zulkifli.

Diketahui, bentrokan antarmahasiswa di kawasan kampus UIN STS Jambi mengakibatkan beberapa kader HMI mengalami luka berdarah di bagian wajah dan tangan. Foto-foto yang tersebar menunjukkan korban mengalami lebam dan goresan akibat kerusakan.

Sebelumnya, MW KAHMI Jambi telah meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus perusakan baliho dan pengeroyokan kader HMI. Diantaranya adalah agar pelaku dijerat dengan pasal pidana sesuai KUHP, termasuk Pasal 351 tentang pemahaman dan Pasal 170 tentang pengeroyokan.

Dukungan serupa juga datang dari MD KAHMI Muaro Jambi yang menyebut kekerasan antarmahasiswa telah berulang kali terjadi di UIN STS Jambi. Ketua MD KAHMI Muaro Jambi, Yasril, M.Pol, mendesak pihak kampus tidak hanya berdiam diri, melainkan mengambil sikap tegas untuk mencegah kejadian serupa.

Hingga kini, Badko HMI Jambi menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan para pelaku mendapatkan hukuman setimpal.(red)

Disinyalir Ada Tiga Tokoh dibalik Layar Aksi Demo di IAIN Kerinci

Kerinci, Merdekapost – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di IAIN Kerinci, Senin (10/3) dinilai bukan murni dari inisiatif mahasiswa, namun lebih kepada sarat kepentingan. Disinyalir ada tiga aktor utama dibalik aksi mahasiswa tersebut.

Indikasi tersebut bukan tanpa alasan. Posisi petinggi Rektorat IAIN Kerinci baru saja berganti, mulai dari Rektor, Warek, dan sejumlah pejabat lainnya. Diduga, persoalan persaingan jabatan Rektor dan jabatan lainnya di IAIN Kerinci sebagai pemicu yang berbuntut demo dari mahasiswa.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa ada tiga orang yang diduga menjadi aktor dibalik aksi demo tersebut. Dan aksi demo tersebut diduga kuat ditunggangi dan kental dengan persoalan politik di kampus.

Baca Juga: Soal Beasiswa KIP-K IAIN Kerinci, Mantan Ketua Bidikmisi/KIP-K Sebut Proses Dana Langsung Masuk Rekening Mahasiswa  

“Ada tiga orang di balik layar hingga terjadinya demo HMI di IAIN Kerinci,” ujar sumber media ini yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (10/3/2025).

Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa sebelum aksi berlangsung, sempat terjadi pertemuan tertutup yang melibatkan sekitar empat orang, termasuk perwakilan HMI Kabupaten Kerinci.

“Jelang aksi diduga ada pertemuan lebih kurang empat orang, dan ada perwakilan HMI Kabupaten Kerinci,” tambahnya, seraya menebutkan inisial tiga aktor tersebut H, F dan T.

Baca Juga: Soal Beasiswa KIP-K IAIN Kerinci, Mantan Ketua Bidikmisi/KIP-K Sebut Proses Dana Langsung Masuk Rekening Mahasiswa

Sementara itu, Edilan, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, membantah adanya aktor di balik aksi demonstrasi tersebut.

“Tidak ada orang di belakang,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari ketiga orang Aktor yang diduga dibelakang aksi HMI Kabupaten Kerinci tersebut.(*)

Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci: "Pengelolaan Dilaksanakan Profesional dan Terbuka, Begini Regulasinya"

 

Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci kembali menegaskan bahwa pengelolaan anggaran KIP-K IAIN Kerinci telah sesuai dengan regulasi, dilaksanakan secara profesional, dan terbuka.(ist/mpc)

Kerinci, Merdekapost – Merespon isu miring terkait dugaan pemotongan biaya penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci. Handrea, Ketua Forum Mahasiswa KIP-K IAIN Kerinci kembali menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan regulasi, dilaksanakan secara profesional, dan terbuka.

Menurut Handrea, tidak ada potongan dana living cost dari mahasiswa sebagaimana yang sempat dipertanyakan oleh pihak tertentu. Dana yang dikumpulkan oleh mahasiswa KIP-K bukanlah pemotongan, melainkan iuran yang disetorkan secara sukarela ke rekening forum untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang.

“Yang ada adalah mahasiswa KIP-K menyetor ke rekening forum untuk melaksanakan program. Kalau mengikuti standar biaya dengan program yang sama di luar kampus, rasanya dana yang kami kumpulkan tidak akan cukup. Namun, karena kami mengelolanya dengan penuh perhitungan dan tenaga pengajar yang mau dibayar dengan sangat murah, selama satu periode program (tiga tahun) ini kami berhasil menghemat lebih dari Rp 2 miliar,” jelas Handrea.

Baca Juga: Soal Beasiswa KIP-K IAIN Kerinci, Mantan Ketua Bidikmisi/KIP-K Sebut Proses Dana Langsung Masuk Rekening Mahasiswa

Lebih lanjut, Handrea menegaskan bahwa sisa dana yang berhasil dihemat akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan mahasiswa KIP-K. Saat ini, forum mahasiswa KIP-K tengah merancang pertemuan dengan para penerima beasiswa untuk membahas pengelolaan anggaran yang tersisa serta perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

“Dalam waktu dekat, kami akan segera bertemu dengan mahasiswa KIP-K untuk membicarakan pengelolaan sisa anggaran dan anggaran periode berikutnya. Kami berharap, pada periode pengurusan berikutnya, program untuk mahasiswa KIP-K dapat semakin membaik dan memberikan manfaat yang lebih luas,” tambahnya.

Forum Mahasiswa KIP-K berharap bahwa keberhasilan mereka dalam mengelola anggaran ini bisa menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menjalankan program secara mandiri, profesional, dan transparan. Mereka juga membuka ruang bagi pihak yang ingin berdiskusi secara langsung mengenai pengelolaan dana agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, mahasiswa KIP-K di IAIN Kerinci telah membuktikan bahwa beasiswa yang mereka terima tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menunjang pengembangan akademik dan kompetensi mahasiswa secara kolektif.(adz)

Clear! Rektor IAIN Kerinci Tegaskan Keputusan Terkait KIP-K Ada di Tangan Mahasiswa, Tak ada Intervensi Kampus

Rektor IAIN Kerinci Dr Jafar Ahmad mengapresiasi aksi damai kader HMI dirinya menegaskan bahwa Keputusan Terkait KIP-K Ada di Tangan Mahasiswa, Tak ada Intervensi Kampus, dan kami (Kampus) siap menghormati hasil keputusan apapun yang mengacu pada mekanisme formal yang telah disepakati. (ist/mpc)
Merdekapost, Kerinci – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, M.Si., akhirnya angkat bicara menanggapi aksi aspirasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di IAIN Kerinci, Senin (10/03/2025).

Dalam pernyataannya, Rektor menegaskan bahwa keputusan mengenai keberlanjutan program KIP-K sepenuhnya berada di tangan mahasiswa penerima KIP-K, melalui forum internal mereka, Forma KIP-K IAIN Kerinci. Kampus, kata Jafar, tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh forum tersebut.

"Kewenangan menentukan nasib program ini sebenarnya ada di tangan mahasiswa KIP-K. Kampus tidak akan intervensi, dan kami siap menghormati hasil keputusan apa pun," ujar Jafar.

Aksi yang digelar HMI Cabang Kerinci berfokus pada evaluasi program KIP-K, yang telah berjalan di IAIN Kerinci sejak tahun 2022.

Baca Juga: Soal Beasiswa KIP-K IAIN Kerinci, Mantan Ketua Bidikmisi/KIP-K Sebut Proses Dana Langsung Masuk Rekening Mahasiswa

Mahasiswa meminta adanya transparansi dan kejelasan mekanisme dalam penyaluran serta keberlanjutan KIP-K di kampus.

Menanggapi hal ini, Rektor mengapresiasi partisipasi aktif HMI dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Ini adalah bentuk kedewasaan dalam berdiskusi. Kampus selalu membuka ruang dialog, selama sesuai dengan koridor keilmuan dan etika," imbuhnya.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi program harus mengacu pada mekanisme formal yang telah disepakati, dan keputusan tetap berada di Forma KIP-K IAIN Kerinci.

Dr.Jafar menjelaskan bahwa Forma KIP-K IAIN Kerinci merupakan representasi mahasiswa penerima KIP-K, yang memiliki mandat penuh untuk melakukan kajian sebelum memutuskan apakah program ini akan berlanjut atau ada kebijakan baru yang perlu diubah.

"Hasil keputusan Forma KIP-K nantinya akan menjadi acuan resmi bagi pihak kampus dalam menjalankan program ini ke depan," kata Jafar.

Kampus, kata dia, akan menghormati segala bentuk keputusan yang dihasilkan, selama itu sesuai dengan mekanisme formal yang telah disepakati.

"Kami berharap semua pihak dapat memahami mekanisme ini. Kampus tetap komitmen untuk mendukung transparansi dan demokrasi dalam kebijakan pendidikan," tutup Jafar.(nek/adz/mpc)

Peringati Hari Ibu, Kohati Kerinci Bagikan 1000 Bunga dan Masker

Kerinci | Merdekapost.com - Ketua Umum Formatur Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Kerinci Fengki Efniza pun manyampaikan bahwa hari ibu memiliki makna sendiri pada perayaan Hari Ibu tahun ini.

Adapun, Ketum Fermatur HMI Cabang kerinci ini meminta agar para ibu-ibu tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan kehidupan. 

Apalagi dalam menangani pandemi Covid-19.

Di Hari Ibu ini kita membutuhkan ibu-ibu yang memiliki keuletan dan yang enggak menyerah dan kuat," kata Fengki Efniza, Selasa (22/12/2020).

Kohati Cabang Kerinci bersama KNPI Kabupaten Kerinci gelar aksi solidaritas pembagian 1000 bunga dan masker dalam rangka memperingati hari ibu tahun 2020, Selasa 22/12/20

Formatur Ketua Umum KOHATI Cabang Kerinci Pinda Juniarti mengatakan, Peringatan hari ibu mengingatkan kita kepada sosok ibu yang pengorbanannya tak mampu terbataskan.

“Peringatan hari ibu kali ini terasa begitu berbeda, namun pandemi covid-19 tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak berbuat dan bersentuhan dengan masyarakat, semoga gerakan hari ini memberikan stimulus dan semangat kepada Ibu-Ibu dalam ikhtiar kita besama dalam memerangi covid-19”, ucapnya (adz).

Badko HMI Laporkan Istri Gubernur ke BK DPRD Provinsi Jambi

Laporan Badko HMI Jambi Kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi. (ist/arg)

Merdekapost.com, Jambi – Istri Gubernur Jambi yang juga legislator dari Partai Nasdem, Rachima Fachrori, dilaporkan Badko HMI Jambi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi, lantaran diduga jadi komisaris salah satu Badan Usaha di Jambi.

Ketua umum Badko HMI Jambi, Iin Habibi, menerangkan, laporan tersebut akan mereka masukan tadi pagi (8/6/2020) ke BK DPRD Provinsi Jambi.

Dalam laporan tersebut, Badko HMI Jambi melaporkan Rachima Fachrori, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Nasdem, karena diduga menjadi komisaris pada salah satu badan usaha yang melakukan pekerjaan yang anggaran nya bersumber dari APBD.

Baca Juga: Istri Gubernur Jambi Laporkan Ketua Badko HMI Ke Polda, Andri; Kecewa, Tokoh Publik Ingin Membungkam Aktivis, Sedangkan Korupsi Mereka Tutup Mata

“Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan DPR, MPR, DPD dan DPRD, maka sangat tegas dijelaskan bahwa setiap anggota DPRD dilarang merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan yang anggaran dan atau pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD,” isi dalam surat laporannya, yang diterima pada Senin pagi (8/6/2020) dilansir dari Dinamikajambi.com dari laman Sitimang.com.

Tak hanya melaporkan Rachima ke Badan Kehormatan, Badko HMI Jambi juga melaporkannya ke pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Serta ditembuskan ke Kapolda Jambi dan Kejati Jambi.

Baca Juga: OKP Cipayung Berikan Catatan Penting Terkait Kebijakan Pemprov Jambi

Sementara itu, saat dikonfirmasi Iin Habibi selaku Ketua Umum Badko HMI Jambi, membenarkan laporan tersebut.

“Ia hari ini bentuk PDF nya sudah kita kirim lewat via WhatsApp, ke BK DPRD Provinsi Jambi. Dimana yang menjadi BK DPRD ini, ada bang Evi Suherman, Pak Anwar Sadat, Apif Firmansyah, ada juga Abun Yani.” ungkapnya.

Selanjutnya, disinggung soal dugaan Rahima Fachrori jadi Komisaris salah satu badan usaha, seperti yang tertera dalam surat laporan tersebut. Iin juga membenarkannya.

“Benar, salah satu Badan Usaha di Jambi.” Imbuhnya.

Baca Juga: ASN di Sungai Penuh Jangan Takut! Enam Bulan Sebelum Pilkada Kepala Daerah Tidak Dibenarkan Mutasi

Untuk itu, besok Selasa (09/06) Iin bersama rombongan dari Badko HMI Jambi, akan mengantarkan langsung laporan tersebut kepada BK DPRD Provinsi Jambi.

“Laporan resminya, besok pagi kita serahkan langsung bersama rombongan dari Badko HMI,” tuturnya. (ald/arg)

OKP Cipayung Berikan Catatan Penting Terkait Kebijakan Pemprov Jambi


MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Dalam kegiatan daring dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tingkat Provinsi Jambi akan menggelar kegiatan Ngobrol Daring, yang berlangsung Kamis malam (4/6) lalu, melahirkan beberapa catatan.

Baca Juga: Istri Gubernur Jambi Laporkan Ketua Badko HMI Ke Polda, Andri; Kecewa, Tokoh Publik Ingin Membungkam Aktivis, Sedangkan Korupsi Mereka Tutup Mata

Kegiatan daring yang mengangkat tema catatan dalam penanganan Covid dan konsep new normal, mendapat perhatian khusus dari para ketua yang tergabung Cipayung Plus ini.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD IMM Provinsi Jambi Muhammad Awal. “Betul, beberapa hari yang lalu, kami baru selesai mengadakan kegiatan daring bersama ketua-ketua OKP Cipayung Plus, dari diskusi daring tersebut, melahirkan beberapa catatan sesuai dengan tema daring,” ujarnya.

Baca Juga: HBA Kembali Tegaskan Sikapnya Terkait Pilgub Jambi, Ini Pernyataan Resminya

Dijelaskannya, dari catatan daring tersebut, ada beberapa point yang menjadi fokus diskusi, pertama mengenai bantuan sosial dan jaringan pengaman sosial dan kedua adalah mengenai konsep new normal, serta yang ketiga adalah harus ada grand desain dalam penanganan Covid-19. “Artinya dalam hal penyaluran bantuan sosial atau bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) harus diawasi dan perlu adanya keterbukaan informasi, guna penyaluran ini bisa tepat sasaran, walaupun kita nilai penyalurannya terkesan lambat,” jelasnya mewakili OKP Cipayung Plus.

Selain itu, Ketua OKP Cipayung ini juga mengingatkan adanya potensi atau dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan. “Potensi ini perlu kami ingatkan sebagai salah satu fungsi sosial kontrol kami dari aktifis dan mahasiswa kepada pemerintah, agar pandemi ini dan bantuan sosial tidak dipolitisasi demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, apalagi di tengah tahun Pilkada,” ingatnya.

Ia juga mengingatkan masalah konsep penerapan dalam new normal ini. “Dalam penerapan new normal ini, pemerintah diminta untuk melakukan kajian secara ilmiah dan secara sains, jangan sampai new normal ini menjadi gelombang besar kedua dalam potensi bertambahnya korban yang terpapar Covid-19, salah satu contoh adalah yang terjadi di Korea Selatan, bisa menjadi salah satu rujukan dalam upaya penangana Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, OKP Cipayung Plus Jambi juga meminta agar ada konsep grand desain dalam menangani Covid-19 secara keseluruhan, agar tidak banyak yang menjadi korban. “Ini penting, sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan, agar terarah dan tersistematis dalam menangani percepatan penanganan Covid-19, jangan sampai memakan korban lebih banyak lagi,” ucapnya.

Baca Juga: Masalah Banjir Kerinci-Sungai Penuh, Ketua PMII Komsat IAIN Minta Pemerintah Segera Normalisasi Sungai

Dalam kesempatan tersebut, Ketua-Ketua OKP Cipayung Plus Jambi memberikan doa dan support kepada Ketua Badko HMI Iin Habibi, atas kejadian yang menimpannya. “Sebagai bentuk solidaritas para ketua-ketua OKP terhadap kasus yang dilaporkan ke Polda Jambi, adalah saudara Iin Habibi, kami meminta agar kasus ini bisa segera diselesaikan, jangan sampai kalangan aktifis di bungkam, dalam menyampaikan aspirasi dan stop kriminalisasi terhadap para aktifis di Jambi,” tambahnya lagi.

Dikatakannya, setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Ketua-Ketua OKP Cipayung Plus Jambi ini, bisa melaksanakan kegiatan daring ini. “Seperti Ketua IMM Muhammad Awal, Ketua PMII  Hengky Tornado, Ketua GMKI Eko Saputra Marbun, Ketua KAMMI Nurhasan Dani, Ketua HMI Iin Habibi, Ketua GMNI Eldaniel Siallaga, dan Ketua PMKRI Kresensia Simanjuntak,” katanya.

Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. “Inilah bentuk wujud peduli kami serta perhatian kami kepada masyarakat, bangsa dan negera, semoga masukan dan saran nantinya bisa berguna demi kemaslahatan bersama,” harapnya. (hza)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs