MERDEKAPOST.COM

Maju Bersama lagi di Pilgub? Al Haris dan KH Abdullah Sani Ambil Formulir di PKB

Maju Lagi di Pilgub Jambi 2024, Al Haris Daftar di DPW PKB Jambi diwakili timnya Hasan Mabruri. (Ist)

MERDEKAPOST, JAMBI – Maju kembali di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2024, Al Haris dan Abdullah Sani mengambil formulir pendaftaran Calon Gubernur ke DPW PKB Provinsi Jambi.

Pengambilan formulir Cagub Al Haris ke Kantor DPW PKB Provinsi Jambi ini dilakukan oleh Hasan Mabruri atau yang akrab disapa Bohok, Selasa (23/4/2024).

Ketua Deks Pilkada DPW PKB Provinsi Jambi, Muhammad Jufri membenarkan adanya perwakilan dari Al Haris yang mengambil formulir pendaftaran untuk Al Haris maju kembali di Pilgub Jambi 2024.

“Iya, benar, tadi perwakilan dari Al Haris mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat DPW PKB Provinsi Jambi,” kata pria yang akrab disapa Uje itu.

Ditambahkan Uje, selain Al Haris, Abdullah Sani juga telah mengambil formulir pendaftaran untuk kembali maju di Pilgub Jambi 2024.

“Selain pak Gubernur (Al Haris), Pak Wagub (Abdullah Sani) juga telah mengambil formulir pendaftaran,” ujarnya.

Untuk penjaringan calon kepala daerah ini, disampaikan Uje akan dibuka DPW PKB Provinsi Jambi hingga 3 minggu sebelum penutupan sesuai jadwal KPU.

Sementara itu, Hasan Mabruri mengatakan, kedatangannya ke Sekretariat DPW PKB Provinsi Jambi mewakili Al Haris mengambil formulir pendaftaran di Pilgub Jambi.

“Saya di sini atas nama pak Al Haris untuk mengambil formulir Gubernur, dan tentu saja, sekaligus untuk calon Wakil Gubernur juga,” kata Bohok.(adz)

Wako Ahmadi Hadiri Rakor Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi

Merdekapost.com - Walikota Drs.Ahmadi Zubir, MM Menghadiri Rapat Koordinasi Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi pada kepala Daerah Se-Provinsi Jambi yang berlangsung di Aula Swiss Belhote, Jambi (23/04/2024).

Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Dr. H. AL Haris, S. Sos, M.H dalam sambutannya menyampaikan pemberantas korupsi harus dapat dicegah secara terintegrasi.

"Menjadi sebuah perhatian yang serius kita dalam mencegah korupsi secara terintegrasi, tentunya komunikasi dan kordinasi dengan pihak-pihak yang tepat dapat menjadi upaya kita dalam pencegahan korupsi di Provinsi Jambi,” Ujarnya.

Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, MM Mengapresiasi Rakor tersebut sebagai bentuk keseriusan bersama kepala Daerah Se-Provinsi Jambi dalam pemberantasan korupsi

"Tentunya kami terus selalu berkomitmen mengingatkan bahwa pentingnya budaya kerja dan pola kerja yang baik di setiap Instansi, " Ujarnya.

Direktur Kordinator dan Supervisi Wilayah I Edi Suriyanto, Menerangkan upaya pencegahan korupsi KPK- RI telah merumuskan beberapa konsep dan pola tertentu, salah satunya ada 2 ukuran peting model penilaian Indeks korupsi, pertama MCFP untuk Daerah e-SPDP untuk penegak hukum.

"Indeks MCP dan indeks SPI menjadi evaluasi bersama dalam pencegahan korupsi di setiap Provinsi, kami berharap kepala Daerah terus berkomitmen dalam pemberantasan Korupsi,” Ujarnya.

Turut hadir pada acara Rakor tersebut Bupati/Walikota, Sekda dan Inspektur Se-Provinsi Jambi.(*)

Pemkot Sungai Penuh Terima Penghargaan Kota Peduli HAM

Merdekapost.com - Walikota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir, MM Menghadiri Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/04/2024).

Gubernur Jambi berharap dengan dikukuhkannya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.

"Semoga dapat mengkoordinasikan dan memegang peranan dalam pengawasan terkait aktivitas bisnis yang sesuai dengan HAM di Provinsi Jambi,”Ujarnya.

Pada kesempatan ini Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menerima penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM oleh kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi dan disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi M. Adnan , SH, MH.

"Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi yang telah memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penghargaan ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Sungai Penuh serta menjadi bukti kerja keras seluruh pihak,” Ujar Wako Ahmadi. (*)

Wakili Bupati, Asisten I Rifa'i Buka Acara Rembuk Stunting Batanghari

Merdekapost.com - Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar kegiatan rembuk stunting tahun 2024 dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten yang berjuluk Bumi Serentak Bak Regam.

Rembuk stunting yang berpusat di ruang pola kantor Bupati itu langsung dipimpin oleh Asisten l Setda Batanghari M.Rifa'i yang didampingi Kepala Dinas Dppkbp3a, Kepala Baperida setempat.

Hadir juga pada kesempatan itu, Unsur Forkopimda Batanghari, para kepala OPD, Camat, Para Kepala Desa (Kades), serta para tamu undangan lainnya. Selasa (23/04/2024).

Sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten l Setda menyampaikan,Bahwa Tahun 2024 ini, merupakan tahun ketiga Kabupaten Batanghari menjadi lokus percepatan penurunan stunting.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.

" Tujuan dari rembuk stunting hari ini adalah agar terbentuknya komitmen bersama dan terjalinnya koordinasi antara stakeholder terkait,"Ujarnya.

Tambah Asisten l Setda Batanghari, Kegiatan tersebut merupakan puncak dari rangkaian rembuk stunting yang telah diselenggarakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan.

" Pencegahan dan penanggulangan stunting difokuskan terhadap 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan bayi baru lahir dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif," Tambah M Rifa'i.

Diakhir sambutannya Bupati Batanghari melalui Asisten l menyampaikan ucapan terimakasih, kepada Baznas Kabupaten Batang Hari, Tanoto Foundatioan, serta beberapa Perusahaan lainnya yang telah menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) pada tahun 2023 yang lalu.

" Semoga kedepannya akan ada lebih banyak lagi, perusahaan - perusahaan yang berkontribusi, dalam penanggulangan stunting yang intervensi spesifik dan intervensi sensitif," Katanya. (*)

Waspada! Penipuan Berkedok Bukalapak Beredar di Facebook

Merdakapost.com - Batanghari-Penting bagi kita utuk mewaspadai segala bentuk jenis penipuan terutama bagi warga yang mengunakan media sosial (Medsos) dan selalulah ber hati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan bukalapak dengan menawar berbagai produk pakaian dan lain sebagainya di iklan di Facebook.

Dimana salah seorang warga yang bernama Heriyanto warga Kabupaten Batanghari,Propinsi Jambi pada hari Jumat (22/4), terkena dengan modus yang ditawarkan melalui berbagai macam produk-produk dengan memberi laba sebesar 20 persen sampai 50 persen kepada pengikutnya melalui cat di Via Whatapps (WA) yang mengatasnamakan Tiara Muti (Admin) dengan nomor telpon 0856041753573 dan dengan memasang foto salah seorang perempuan.

Heriyanto salah seorang korban dari aplikasi yang mengatasnamakan bukalapak mengatakan" Pada awalnya dirinya menekan iklan di Facebook, lalu terhubung ke WA tersebut, kemudian Admin ini menawarkan berbagai macam produk pakaian dengan disuruh memilih antara paket A. B. C. D dengan harga yang berbeda.

"Ya, pada waktu itu saya tidak sadar bahwa ini adalah aplikasi penipuan dan menurut kabarnya bukalapak ini sudah tidak aktif lagi. Akan tetapi saya merasa di hipnotis dan selalu mengikuti apa yang di tawarkan oleh Admin dan di perintahkan mengirim uang pembelian produk ke rekening CIMB Niaga atasnama Nurhamah dengan nomor rekening 707658276900",Ujar Heriyanto, Senin (22/4/2024)

Heri juga mengatakan"Pada mulanya permainan pembelian produk ini di lancarkan oleh Admin dari permainan sebesar Rp.100 ribu sampai ke permainan harga produk sebesar Rp.2 jutaan, kemudian Admin meminta membeli produk seperti biasa, lalu dirinya kembali melakukan transfer ke rekening CIMB Niaga tersebut sebanyak 3 kali transfer dengan total keseluruhan lebih kurang 10 juta.

"Pada waktu itu ada pencairan dari permainan itu kepada saya melalui pihak mereka memakai BRI sebesar Rp2,1 juta dengan nama Al Hafis, no ref dari bukti scrensut yang dikirim Admin 674490150618 dan ternyata saya cek di google, no rek BRI itu berasal dari BRI di Bukit Tinggi Sumatera Barat",Sebutnya

Menurut Heri"P enipuan yang dilakukan oleh pihak ini kepada dirinya dengan meningkatkan paket pembelian dan kemudian uang yang sudah di transfer ditangguhkan dengan alasan wajib menaikkan paket pembelian lagi sebesar Rp.19 juta dan kemudian diperintah gabung ke Group WA baru.

"Disitu lah saya mulai curiga dan merasa di tipu dengan alasan mereka jika saya menambah paket sebesar Rp.19 juta akan caer sebesar Rp.43 juta dari aplikasi merek.,Modus ini tidak ubahnya seperti pencucian uang yang dilakukan oleh oknum ini", Kata Heri.

Tambah Heri lagi" Atas adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak tersebut dirinya mengamcam Admin ini dan akan dipublikasikan ke media. Lalu Admin mengirim surat izin usaha perdagangan dengan nama perusahaan PT Bukalapak.com Tbk, dengan nomor induk 91201101602301 dengan berlogo pancasila dan memakai Barkot di surat tersebut.

Pada Senin (22/4), dirinya sudah melaporkan kepada pihak BRI Cabang Muarabulian dengan laporan transaksi finansial dan juga membuat form penerimaan pengaduan terkait dengan penipuan kepada nasabah BRI dan transaksi dilakukan sendiri oleh pihak nasabah.

Berdasarkan keterangan pihak BRI, bahwa pihak BRI akan melaporkan pemilik nomor rekening CIMB Niaga atas Nama Nurhamah no rekening 707658276900 adalah nomor rekening oknum penipuan yang mengatasnamakan aplikasi bukalapak.

Sementara itu, setelah dirinya melaporkan ke pihak BRI, Heri akan melaporkan permasalahan ini ke Mapolda Jambi pada Selasa (23/4).

"Sebelum melaporkan ke pihak berwajib atas penipuan ini, terlebih dahulu saya akan melengkapi berkas print bukti-bukti permainan aplikasi yang mengatasnamakan Bukalapak. Biar nanti tidak ada korban lain lagi dan semoga pelaku dari permainan aplikasi ini segera tertangkap oleh pihak kepolisian",Tegas Heri. (Red)

Teng! MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan AMIN

Suasana sidang gugatan Pilpres 2024 yang digelar MK beberapa waktu lalu. (Ist/ANT)

Jakarta, Merdekapost.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya.

Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 atas perkara yang dimohonkan Paslon Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo membacakan amar putusan.

Selain itu, Suhartoyo menyatakan Mahkamah juga menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya.

Suhartoyo menyebut terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga hakim konstitusi dalam perkara ini. Tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion itu adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya MK akan membacakan perkara gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perkara itu terdaftar dengan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Dua perkara itu disidangkan dan diputuskan delapan dari sembilan hakim konstitusi. Ke delapan hakim itu yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Anwar Usman tak terlibat selama proses sidang karena sebelumnya telah dinyatakan melanggar etik dalam putusan perkara yang mengubah syarat capres-cawapres yang meloloskan Gibran.

Sebelumnya, Anies-Muhaimin menggugat hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Tuntutan kedua kubu ini terdapat kesamaan.

Salah satu tuntutan mereka adalah meminta MK membatalkan hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilihan presiden yang ditetapkan pada 20 Maret 2024.

Selain itu, mereka juga ingin MK menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta pilpres.

MK telah menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 sejak Rabu (27/3). MK telah minta keterangan dari para pemohon, termohon (KPU), Bawaslu, dan pihak terkait (Prabowo-Gibran). MK juga telah mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli yang disajikan oleh semua pihak itu.

Dalam proses menangani dua perkara ini, MK telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tercatat, ada 48 amicus Curiae yang diajukan dalam perkara ini per Jumat (19/4). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPU.

Namun, hanya 14 yang turut dijadikan pembahasan hakim, karena yang diterima maksimal Jumat (16/4)) pukul 16.00 WIB.(MPC/CNN Indonesia)

Daftar di Demokrat, Ahmadi Disambut Antusias

Ahmadi Zubir Sang Petahana yang disambut Antusias saat mendaftar di Partai Demokrat Sungai Penuh, Minggu, 21/04/2024. (Doc: Istimewa)

Sungai Penuh, Merdekapost.com - Meski pada Pileg 2024 Partai Demokrat Sungai Penuh hanya berhasil meraih dua kursi, ternyata Demokrat masih jadi idola para kandidat Calon Walikota Sungaipenuh.

Kandidat incumbent Ahmadi Zubir (AZ) kepincut juga dengan partai berlambang Bintang Mercy ini. Makanya sang petahana ikut mendaftar.

Walau tidak dihadiri Ketua DPD PD Sungai Penuh H. Fajran S.P, M.Si, Ahmadi Zubir membawa pasukan terbaiknya ke sekretariat Partai Demokrat di Koto Renah, Minggu (21/4/2004)). Ada Priska Armanto dan anggota baru Desrianto Khudri. Kader Golkar ini nyeberang dari Tim Fikar Azami (FA) untuk memperkuat AZ.

Ternyata minus sang ketua suasana makin mencair dan hangat. Sekretaris DPC PD Sungai Penuh Mulyadi Yacub dan Wakil Ketua Demokrat Aspar Nasir terlihat bersemangat. Kedua tokoh ini kabarnya, termasuk kandidat kuat untuk mendampingi Ahmadi.

Tidak butuh waktu lama proses administrasi. Semua lancar, administrasi dan persyaratan lengkap. “Alhamdulillah Pak Ahmadi sudah mendaftar di Demokrat, ” kata Mulyadi, Minggu.

AZ terlihat enjoy di Demokrat. Mengenakan batik warna coklat, dia sering melempar senyum hangat. sehingga terkesan menepis tudingan mendaftar di Demokrat yang merupakan musuh bebuyutan saat Pilwako 2019 lalu.

Alvia Santoni daftar di Demokrat, Ada Peluang Berkoalisi dengan PPP?

“Politik itu dinamis. Tidak selamanya kita harus berseberangan. Ada kalanya kita rangkulan, jika visi dan misi kita sama dalam membangun Kota Sungaipenuh, ” kata Ahmadi Zubir dihadapan pers didampingi Mulyadi Yacub dan Aspar Nasir.

Dikatakan tidak ada diskriminasi parpol asal visi dan misi sama, kita bersatu. Demikian juga dengan tim. Ada kesamaan tekad, niat dan visi misi dalam membangun kota teecinta ini, silakan bergabung.

Termasuk yang mendaftar saya hari ini, 50 persen lawan dulunya. Setelah melihat kesungguhan kita dalam membangun. Mereka ingin bergabung dan bersama-sama membangun Kota Sungaipenuh, ” jelas Ahmadi.

Lalu kenapa Ketua DPC Partai Demokrat H Fajran tidak hadir saat Ahmadi mendaftar. Kabarnya hubungan Ahmadi-Fajran saat ini tidak dalam kondisi sedang baik-baik saja. Fajran juga sering mengkritik tajam kebijakan program pemerintahan Kota Sungaipenuh saat ini.

Ketika dikonfirmasi Wartawan, Minggu sore Fajran mengatakan saat ini masih berada di Kota Jambi. Ada rapat DPD Demokrat yang dihadiri seluruh ketua DPC. Makanya Fajran menyerahksn sepenuhnya kepada pengurus yang ada untuk menerima AZ dan tim.

“Bukan saya mengelak, Kalau posisi saya di Sungaipenuh tentu saya yang akan melayani Pak Ahmadi, ” kata Fajran.

Baca Juga:

Sebenarnya kata mantan Ketua DPRD Kota Sungaipenuh, dia sudah menunggu kehadiran Ahmadi Jumat lalu. Karena, Pak Ahmadi berada di Jambi beliau akan mendaftar Minggu (21/4).

Saat pendaftaran, Minggu Fajran mengaku sudah menghuhungi Ahmadi dan Video Call. Pak Wako memakluminya. “Kami malah berterimakasih atas kesediaan Pak Ahmadi ikut melamar Demokrat, ” kata mantan Ketua DPRD Kota Sungaipenuh.

Fajran juga memaparkan tidak ada yang diistimewakan. Semua calon yang akan diusung demokrat, harus mendaftar. Kemudian baru dilakukan survey. (adz)

DPC PKB Kerinci Resmi Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati Kerinci 2024

MERDEKAPOST, KERINCI – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kerinci secara resmi telah membuka penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci untuk Plkada Serentak yang bakal digelar November 2024 mendatang.

Sekretaris DPC PKB Kerinci, Arwiyanto, S.E mengatakan bahwa secara resmi DPP PKB telah melaunching membuka penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah seluruh Indonesia sejak tanggal 20 April 2024.

“Launchingnya untuk seluruh Indonesia sudah dilaksanakan kemarin Sabtu 20/04/2024,langsung oleh Ketum Cak Imin” ujar Arwiyanto, Senin (22/4/2024).

“PKB memanggil putra dan putri terbaik Kerinci untuk mengikuti penjaringan. Pendaftaran dan penjaringan ini terbuka untuk umum,” ujar Arwiyanto.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketum Cak Imin, bahwa Penjaringan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, keterbukaan, Kesetaraan,Keadilan, Kepastian hukum dan penguatan kelembagaan partai. itulah pedoman utama bagi pengurus disemua tingkatan.

"Proses penjaringan ditingkat DPC, kata dia, akan berlangsung sejak diumumkan pada 22 April sampai 30 April, selanjutnya akan mengikuti mekanisme ditingkat yang lebih lanjut sampai ke DPP". Ujarnya

Dia menyebutkan bahwa untuk mengikuti pendaftaran dan penjaringan ini harus melengkapi beberapa dokumen. Mulai dari formulir, fotocopy KTP, CV,Visi dan Misi serta beberapa berkas lainnya yang dipersyaratkan.

Pendaftaran dilakukan langsung ke kantor/sekretariat Desk Pilkada DPC PKB di Desa Kemantan Agung Air Hangat Timur yang nantinya akan diterima oleh panitia penjaringan DPC PKB Kerinci

Kemudian Untuk informasi, bisa melakukan komunikasi dengan panitia penjaringan ataupun mendatangi langsung sekretariat ,” sebutnya.

Sementara itu, Heri Zaldi, Ketua DPC PKB Kerinci menambahkan, untuk penentuan siapa Bakal Calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh PKB, akan ditentukan oleh DPP PKB melalui fit and proper test nantinya.

Bagaimana dengan peluang kader internal? Ketua DPC PKB Kerinci mengaku bahwa pihaknya tetap mendorong kader internal namun tidak ada perlakuan istimewa.

Baca Juga:

“Kita tetap mendorong kader untuk mendaftar, tapi semua mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.

“Kita berdasarkan fit and proper test, jadi kesempatannya terbuka dan sama untuk semua bakal calon,” Pungkas Heri.(adz)

DPW PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jambi 2024

MERDEKAPOST, JAMBI – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi membuka penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Jambi November 2024 mendatang.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi, Elpisina mengatakan bahwa secara resmi DPP PKB telah mulai membuka penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah seluruh Indonesia sejak tanggal 20 April 2024.

“Launchingnya seluruh Indonesia sudah dilaksanakan kemarin,langsung oleh Ketum Cak Imin” ujar Elpisina, Minggu (21/4/2024).

Penjaringan ini sendiri, kata dia akan berlangsung cukup lama, hingga tiga Minggu sebelum pendaftaran ke KPU pada Agustus mendatang.

“Tutupnya 3 Minggu menjelang pendaftaran ke KPU,” katanya.

Sementara itu, untuk penentuan siapa Bakal Calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh PKB, akan ditentukan oleh DPP PKB melalui fit and proper test nantinya.

“Kita berdasarkan fit and proper test, jadi kesempatannya sama untuk semua,” jelasnya.

Ditanya mengenai Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi, KH Abdullah Sani yang menyatakan akan kembali maju berpasangan dengan Al Haris, Menurut Elpisina nantinya tetap harus mendaftarkan diri ke panitia penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah.

“Tetap nanti mengikuti mekanisme yang ada, daftar di panitia penjaringan atau desk pilkada” pungkas Elpisina.(hza)

PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah 2024, Terbuka untuk Semua Pihak, Begini Cara Daftarnya

MERDEKAPOST.COM, JAKARTA – Dalam langkah strategis menjelang pemilihan kepala daerah 2024, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah secara resmi membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah (cakada). Secara nasional Pendaftaran dibuka pada Sabtu, 20 April 2024, baik melalui jalur online maupun offline, menandakan keseriusan PKB dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa pendaftaran ini terbuka bagi semua pihak, tidak terbatas hanya pada kader partai. “PKB membuka peluang kepada semua pihak, tanpa memandang perbedaan partai, agama, suku, atau golongan,” ujar Cak Imin.

Ini menunjukkan komitmen PKB untuk memperkuat inklusivitas dan mendorong partisipasi yang luas dalam proses demokrasi.

Calon kepala daerah yang berminat dapat mendaftar langsung di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB di seluruh Indonesia.

Alternatif lain, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online melalui Sistem Calon Kepala Daerah (SICAKADA) PKB yang tersedia di alamat https://sicakada.pkb.id.

Dalam konteks pengusungan calon, PKB tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain. “Dengan adanya variasi kekuatan kursi dan suara di setiap daerah, PKB bisa mengusung sendiri atau berkoalisi untuk memenuhi syarat threshold,” tambah Cak Imin. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas PKB dalam membentuk aliansi strategis yang mendukung peluang sukses di pemilihan.

Lebih lanjut, Cak Imin menyatakan bahwa proses pemilihan cakada tidak hanya akan menjadi keputusan internal partai. PKB berencana melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan uji publik, memberikan keleluasaan kepada mereka untuk membantu menentukan calon yang tepat. “Penentuan nantinya bukan hanya semata-mata oleh PKB, tetapi juga menggambarkan harapan dari masyarakat pada umumnya,” terangnya.

PKB telah menyiapkan Desk Pilkada di semua tingkatan untuk mengorganisir proses penjaringan, yang akan meliputi uji kelayakan dan kepatutan serta uji publik. Langkah ini diharapkan dapat menyaring cakada yang tidak hanya berkualitas dan berintegritas, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan masyarakat di daerah masing-masing.

Inisiatif PKB ini menandai salah satu upaya partai dalam memperkuat basis elektoralnya dan secara aktif berpartisipasi dalam penguatan demokrasi lokal melalui penyediaan pilihan kepemimpinan yang beragam dan inklusif bagi pemilih di seluruh Indonesia.(*)

Jelang Putusan MK, Anies Minta Massa Pendukung Saling Menghormati saat Aksi

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengimbau para pendukung capres-cawapres untuk bisa saling menghormati saat demo. (Ist)

Jakarta, Merdekapost.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons aksi demo yang dilakukan para pendukung capres-cawapres di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/4). Anies pun mengimbau pendukungnya untuk saling menghormati sesama massa aksi.

"Ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Karena itu, kebebasan berekspresi dihormati dan itu artinya menghormati sesama yang berekspresi," kata Anies seusai acara halalbihalal di rumah dinas Cak Imin, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4/2024).

Dia mengatakan individu yang hadir ke lokasi aksi unjuk rasa juga harus punya tanggung jawab menjaga ketertiban hingga kedamaian.

"Jadi bagi siapa pun yang merasa ikut bertanggung jawab mau hadir, maka hormati sesama, ikuti semua aturan, tertib, aman, damai," ucapnya.

Seperti diketahui, kemarin, pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, turut menggelar unjuk rasa di area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka direspons pendukung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang lebih dulu ada di Patung Kuda.

Seperti dilansir dari detikcom, Jumat (19/4), massa pendukung Prabowo-Gibran datang ke area Patung Kuda pada pukul 14.51 WIB. Mereka tampak membawa mobil komando dan atribut demo seperti spanduk dan poster.

Saat datang, massa ini meneriakkan dukungan terhadap Prabowo-Gibran. "Prabowo-Gibran 02," teriak massa.

Saat massa 02 ini hendak masuk ke area Patung Kuda yang berada Jalan Medan Merdeka Barat, terjadi pelemparan dari arah pendukung 01. Terlihat sejumlah benda yang dilemparkan, seperti tanah, botol air mineral, hingga batu.

Lemparan-lemparan itu membuat massa yang baru datang pun mundur menjauh dari area Patung Kuda. Pada saat bersamaan, massa pendukung Anies pun semakin maju ke arah pendukung Prabowo yang baru datang.

Kemudian lemparan-lemparan dari pendukung Anies pun semakin intensif. Pendukung Anies meminta massa pendukung Prabowo untuk mundur karena mereka sedang dapat jatah untuk berunjuk rasa.

Massa pendukung 02 sempat terpancing dan membalas lemparan sambil bergerak mundur. Situasi di sekitar Patung Kuda memanas. Polisi yang berada di antara massa 01 dan 02 berupaya meredam panasnya kedua belah pihak.

Saat itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro datang menaiki mobil dinas Polres Metro Jakarta Pusat. Dia meminta kedua massa untuk menahan diri.

"Semua orang punya hak untuk bicara, jangan timpuk-timpuk, semua tenang. Biar saya yang urus," kata Kombes Susatyo di lokasi.

Anggota kepolisian semakin banyak yang berada di tengah-tengah antara massa 01 dan 02 yang terlibat aksi saling lempar. Suasana mereda ketika azan asar berkumandang.

(adz mpc | detikcom)

Edy Rahmayadi Vs Bobby Nasution Rebutan Tiket PDIP di Pilgub Sumut

FOTO: Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution. (Doc/detikSumut)

Jakarta | Merdekapost.com Merdekapost.com - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution berebut tiket Pilgub Sumut 2024 dari PDIP. Siapa yang bakal dapat dukungan PDIP untuk Pilgub 2024?

Bobby tetap ingin mengambil formulir Pilgub Sumut melalui PDIP walau sudah di-blacklist. PDIP Sumut berharap Bobby tidak menyia-nyiakan waktu dan buang-buang energi.

"Ya silakan saja kalau Bobby mau ambil formulir di PDI Perjuangan. Cuma beliau harus sebenarnya sudah mengetahui kalau PDI Perjuangan sulit untuk menerima kembali Bobby untuk diusung dalam pilkada maupun pilgub karena yang bersangkutan (Bobby) secara formal sudah keluar dari PDI Perjuangan," ungkap Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDI Perjuangan Sumut, Aswan Jaya, dilansir detikSumut, Rabu (17/4).

Aswan menyebut kemungkinan Bobby diusung maju Pilgub Sumut melalui PDIP sangat kecil. Aswan meminta Bobby untuk tidak menyia-nyiakan waktunya.

"Sikap PDI Perjuangan sangat mempertimbangkan untuk mencalonkan Bobby Nasution, bahkan pertimbangannya itu tidak akan mengusung (Bobby), saya pikir Bobby tak usah menyia-nyiakan waktunya, menghabiskan energinya ke PDI Perjuangan," ujar Aswan.

Bobby kemudian menyikapi sikap PDIP Sumut terhadap dirinya tersebut. Bobby menyampaikan yang sia-sia jika tidak mencoba.

"Ya sia-sia itu kalau tidak mencoba," kata Bobby Nasution, di Medan, dilansir detikSumut, Jumat (19/4).

Bobby juga menjelaskan lebih lanjut terkait pendaftaran tersebut. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa dirinya tidak perlu mendaftar lagi ke Partai Golkar karena sudah mendapatkan surat tugas.

"Yang diinfokan kemarin ya, bagi nama-nama yang sudah diberikan surat tugas diinfokan tidak perlu mendaftar lagi," ucap dia.

Sementara itu, Edy Rahmayadi mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur untuk Pilgub Sumut 2024 dari PDIP. Formulir Edy diambil oleh tim pemenangannya di kantor PDIP Sumut.

"Ya sudah (diambil), tim pemenangan Pak Edy yang ambil (formulir pendaftaran)," kata Ketua Bappilu DPD PDIP Sumut, Mangapul Purba, dilansir detikSumut, Sabtu (20/4).

Tim pemenangan Edy mengambil formulir pendaftaran Sabtu (20/4) pagi, ke kantor DPD PDIP Sumut. Tim pemenangan Edy itu diterima oleh Sekretaris DPD PDIP Sumut, Sutarto.

"Iya sudah tadi pagi sekitar jam 10.00, yang nerima itu Mas Tarto Sekretaris PDI Perjuangan Sumut," ucap Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya.

Edy sendiri disebut bakal mengembalikan langsung berkas pendaftaran ke PDIP dalam waktu dekat. Namun, belum diketahui kapan tanggal pastinya.

"Kalau Pak Edy nanti yang mendaftar langsung, kalau nggak akhir bulan ini ya awal Mei sesuai jadwal pendaftaran PDI Perjuangan," ujarnya.

(adz mpc | detiksumut)

Refly Harun Yakin MK akan Diskualifikasi Gibran: Wajib Hukumnya

Refly Harun [Foto: Istimewa]

Merdekapost.com - Kuasa Hukum dari kubu Anies-Muhaimin (AMIN) Refly Harun ikut berkomentar jelang putusan MK soal Pilpres 2024 pada Senin (22/4) mendatang. Ia menilai pelanggaran Pemilu itu terjadi karena adanya cawe-cawe dari Presiden Jokowi.

“Cawe-cawe pelanggaran Pemilu, sudah jelas itu pelanggaran Pemilu. Itulah sebab musabab kita mengatakan Pemilu ini melanggar konstitusi, melanggar asas pemilu yang jujur dan adil karena cawe-cawe Jokowi dan istana,” kata Refly dalam acara Diskusi di Sekretariat Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Menurut Refly, kecurangan Pilpres terjadi sejak awal. Maka dari itu, kata dia, tak ada gunanya berbicara hasil Pilpres secara kuantitatif.

Dalam permohonannya, pemohon kubu AMIN meminta agar MK mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres dan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Iya meyakini petitum tersebut dapat dikabulkan.

“Saya mengatakan from the beginning, sejak awal, pemilu ini curang. Karena itu gak ada gunanya kita bicara tentang perhitungan suara,” ujarnya.

“Gibran bisa diskualifikasi, wajib hukumnya. Setelah mengikuti persidangan, wajib setidaknya Gibran Rakabuming didiskualifikasi,” imbuhnya.

Refly mengatakan, jika permohonannya itu tidak dikabulkan oleh MK, maka ada intervensi kepada Majelis Hakim MK. Refly mendasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 19/2023 yang dinilai cacat secara hukum untuk penetapan Gibran sebagai cawapres.

“Kita bisa membuktikan yang namanya pendaftaran dan penetapan Gibran melanggar hukum setidaknya PKPU nomor 19/2023 yang dibuat oleh KPU sendiri dan melanggar konstitusi karena KPU yang menjalankan prosedur itu tidak independen,” pungkasnya. (adz/kumparan)

Duo Prof Bertemu di MK, Yusril: Walau Beda Posisi di MK, Persahabatan Tak Pernah Pudar

Momen Yusril Ihza Mahendra bertemu Mahfud MD di Undip, Semarang, Sabtu (20/4/2024) Foto: Dok Instagram @yusrilihzamhd

MERDEKAPOST - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membagikan momen hangat saat bertemu dengan cawapres Mahfud MD di Undip,

Semarang, Sabtu (20/4). Yusril tampak bercengkrama sambil bersalaman dengan Mahfud.

Hal tersebut terlihat dari unggahan Yusril di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Yusril menyinggung soal beda posisi di Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi persahabatan tidak pudar.

"Walaupun beda posisi di MK, persahabatan pribadi tidak pernah pudar," kata Yusril.

"Saya bertemu Pak Mahfud MD di UNDIP Semarang pagi ini, ketika menghadiri pengukuhan Prof Yulius sebagai Guru Besar Kehormatan UNDIP," sambungnya.

Yusril saat ini merupakan Ketua Tim Hukum Paslon 02 Prabowo-Gibran dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahfud, merupakan pihak pemohon PHPU tersebut.

"Kami ngobrol sebentar seperti biasa, tanpa sedikitpun menyinggung perkembangan sidang PHPU Pilpres di MK," kata Yusril.

Meski beda kubu, dia menegaskan tetap menjalani persahabatan dengan sang eks Menko Polhukam Mahfud. (Adz)