JAMBI, Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Merangin mengambil kebijakan tegas dan serius serta langkah cepat untuk mengantisipasi penyebaran hingga dampak-dampak lainnya yang bisa terjadi di kemudian hari.
Bupati Merangin menjelaskan, jika Pemerintah Kabupaten Merangin akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 Miliar, guna mengantisipasi wabah virus corona di Kabupaten Merangin.
"Dana tersebut kita alihkan dari APBD awal, di berbagai kegiatan yang kita anggap tidak penting untuk menangani imbas wabah virus corona yang menghantam dunia. Karena hari ini, kita bicara soal kemanusiaan. Dan mudah-mudahan ini bisa disepakati DPRD Merangin,” ungkap Bupati Merangin, Al Haris.
Baca Juga:
Pemkab Bungo Siapkan Rp 114 Milyar dari APBD untuk Tangani Covid-19
Upaya pengalihan dana awal APBD tersebut, lanjut Bupati Merangin, tak lain demi untuk terus memerangi wabah virus Corona di Merangin, hingga mengantisipasi berbagai hal yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.
Tak terkecuali untuk pembelian atau penambahan Alat Pelindung Diri (APD) dan lain sebagainya yang dibutuhkan tim medis, hingga insentif bagi para medis yang sudah bekerja ekstra dalam penanganan corona ini.
"Makanya saya bilang dari awal tadi, jika hari ini kita hanya bicara soal kemanusiaan, tidak lebih,” katanya.
Pemkab Batanghari Anggarkan Rp. 44 Miliar
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya melakukan berbagai macam upaya untuk penanggulangan penyebaran Covid 19 di Bumi Serentak Bak Regam. Teranyar, Pemkab Batanghari kembali menyiapkan anggaran sebanyak Rp. 44 Miliar untuk penanganan Covid 19 tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Batanghari Ir. Syahirsah, Sy saat menggelar Rapat Koordinasi bersama Kodim 0415/Batanghari, Kapolres Batanghari dan Kajari Batanghari di halam kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beberapa hari lalu.
“Iya, kita total dana yang telah kita siapkan sebanyak Rp. 44 Miliar lebih, itu didapat dari pergeseran dana disejmulah kegiatan,” kata Bupati Batanghari, Ir. Syahirsah, Sy kepada awak media.
Dikatakan Syahirsah, dana tersebut masih punya peluang untuk penambahan anggaran. Pasalnya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini tidak jadi dilakukan/ditunda.
“Saat ini kita masih menunggu Peraturan perundang-undangan (Perpu), sehingga pergeseran anggaran tersebut belum bisa dilakukan. Namun, disisi lain peyebaran virus tidak bisa ditunda, itu yang jadi kendala kita,” ujarnya.
Disebutkan Syahirsah, pihaknya telah melakukan tindakan bersama pihak Kepolisian dan TNI menyemprotkan disinfektan di beberapa wilayah.
“Kemudian Bapak Kapolres juga sudah turun ke desa-desa mereka masih menemukan masyarakat membawa anak-anak keluar, kemudian Bapak Pabung juga menemukan masyarakat atau anak muda yang masih kumpul-kumpul di warung kopi dan Bapak Kajari juga menemukan hal seperti itu,” tuturnya.
“Hal seperti ini lah yang perlu sinkronisasi agar bapak-bapal ini dapat melaksanakan tugas yang sesuai prosedur dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Dilanjutkan Syahirsah, selain itu, pihaknya juga telah belanja untuk keperluan penanganan Covid 19, seperti Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan dan alat tes suhu tubuh. Selain hal tersebut, pihaknya juga telah menyiapkan ruang isolasi di wisma PKK, Puskesmas dan RSUD Hamba Muara Bulian.
“Selain itu, kita juga telah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp. 150 ribu per KK dan saat ini kita masih mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut,” pungkasnya.
(ald)
