Merdekapost.com

Gugatan Perpanjangan Jabatan DPRD hingga 2031 Ditolak MK

Jakarta – Harapan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 hingga 2031 melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (29/10/2026), terhadap perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra.

Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional yang diklaim para pemohon dengan ketentuan undang-undang yang mereka persoalkan.

MK juga menilai ketentuan mengenai masa jabatan anggota DPRD tersebut tidak menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Artinya, putusan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan ataupun penolakan terhadap seluruh argumentasi substantif mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031.

Gugatan Berawal dari Persoalan Pemilu Lokal 2031

Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan dengan menguji Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Kedua ketentuan itu mengatur masa jabatan anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota selama lima tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Para pemohon beralasan, persoalan muncul setelah adanya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Dalam skema tersebut, pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transisi masa jabatan. Sebab, anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif memiliki masa jabatan lima tahun, sementara pemilu lokal berikutnya diperkirakan berlangsung pada 2031.

Atas dasar itu, para pemohon meminta agar masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 diperpanjang sampai anggota DPRD hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.

Persoalan Transisi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Meski gugatan tidak dapat diterima, persoalan mengenai kepastian hukum masa transisi DPRD tetap menjadi perhatian penting.

Sebab, persoalan yang dipersoalkan para pemohon bukan semata-mata menyangkut lamanya masa jabatan anggota dewan, tetapi juga menyangkut kesinambungan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD di daerah.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan pejabat publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan administratif. Harus ada landasan hukum yang jelas, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Media Indonesia melaporkan bahwa MK juga mempertimbangkan proses perubahan sejumlah undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Karena itu, pengujian terhadap norma transisi tersebut dinilai belum waktunya dilakukan.

Dengan demikian, putusan ini menjadi pengingat bahwa persoalan transisi penyelenggaraan pemilu tidak boleh dibiarkan menggantung. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang perlu memastikan adanya aturan yang tegas agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(*)

Kejati Jambi Sita Dua Mobil Hybrid dan Barang Mewah, Kasus Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Merangin

Kejati Jambi Menyita Dua unit Mobil Hybrid dan Barang Mewah, Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Merangin.(Ist)

JAMBI – 2 (Dua) unit mobil hybrid dan puluhan barang bukti lainnya diamankan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2019–2024.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jambi di sejumlah tempat di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Bungo pada 26 hingga 29 Oktober 2026.

Dua kendaraan yang masuk dalam daftar penyitaan yakni Suzuki XL7 Hybrid dan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Keduanya diamankan bersama kunci kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain kendaraan, penyidik turut mengamankan dokumen transaksi perbankan, buku tabungan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran anggaran, dokumen perjalanan dinas, hingga sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.

Dalam penggeledahan di Kabupaten Merangin, penyidik mendatangi dua lokasi di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.

Lokasi pertama merupakan rumah di Perumahan Kyky Regency Blok Nangka, RT 37/RW 05. Dari tempat tersebut, sebanyak 39 jenis barang bukti disita, termasuk dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, bukti belanja rumah tangga pimpinan DPRD, dokumen belanja konsumsi rapat, cek tunai Bank BPD Jambi, serta buku tabungan dari sejumlah bank.

Penyidik juga mengamankan dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram, bukti setoran, STNK kendaraan roda dua, dan sertifikat hak milik.

Sementara di lokasi kedua, yakni ruko Rumah Makan Bu Yus yang sekaligus digunakan sebagai kantor CV Berkah Bersama Group di RT 37/RW 05, penyidik menyita 46 jenis barang bukti.

Barang bukti tersebut didominasi dokumen administrasi dan keuangan, di antaranya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi, dan tanda terima.

Sejumlah dokumen lainnya berupa pemindahbukuan Sekretariat DPRD, surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, serta rekening koran juga turut disita.

Pengembangan penyidikan tidak hanya dilakukan di Kabupaten Merangin. Tim Pidsus Kejati Jambi juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Jalan Abdul Manap, RT 06/RW 02, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Muaro Bungo.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buah buku catatan.

Adapun satu unit Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid diamankan dalam kegiatan penyitaan saat pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.

Kejati Jambi menyebutkan, seluruh barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan tersebut berasal dari tersangka YUSMARNI, yang merupakan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin selama periode Tahun Anggaran 2019 sampai 2024.

Penyidik menduga berbagai dokumen dan aset tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan dianalisis untuk mendukung pembuktian serta menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Rangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Jambi Nomor PRINT-1629/L.5/Fd.2/10/2026 tentang Penggeledahan dan Nomor PRINT-1628/L.5/Fd.2/10/2026 tentang Penyitaan, tertanggal 22 Oktober 2026.

Kejati Jambi memastikan proses penyidikan masih terus dikembangkan, terutama untuk menelusuri aliran dana, mekanisme penggunaan anggaran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Selain mengumpulkan alat bukti, langkah penyidikan ini juga diarahkan untuk mendukung penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Kejati Jambi menegaskan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan asas praduga tak bersalah.(*)

Setelah Belasan orang Diperiksa Sebagai Saksi, Ade Asmara Dipanggil Kejari Muaro Jambi, Terkait Dugaan Reses Fiktif

KASUS RESES FIKTIF - Kejari Muaro Jambi memanggil anggota DPRD Demokrat Ade Asmara untuk klarifikasi dugaan reses fiktif setelah memeriksa 18 orang.

MUAROJAMBI - Setelah memeriksa belasan orang sebagai saksi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi akhirnya memanggil anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ade Asmara.

Ade Asmara merupakan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang diduga melakukan penyimpangan anggaran negara melalui kegiatan reses fiktif.

Pemanggilan Ade merupakan bagian dari proses pengumpulan bahan keterangan yang sedang dilakukan kejaksaan. Penyidik masih menelusuri informasi mengenai proses penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban kegiatan reses DPRD Muaro Jambi Tahun 2025.

Ade datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (3/9/2026), dan menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 14.00 WIB. Usai diperiksa, Ade langsung keluar dari gerbang Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Bukhari, membenarkan pemanggilan terhadap Ade.

“Iya benar, kita undang untuk klarifikasi,” kata Bukhari.

Bukhari mengatakan kejaksaan tidak hanya memeriksa satu pihak. Hingga saat ini, sedikitnya 18 orang telah diundang untuk memberikan klarifikasi.

Pemeriksaan terhadap banyak pihak dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai dugaan penyimpangan tersebut. Kejaksaan masih mencocokkan keterangan para pihak dengan dokumen serta proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Sudah ada 18 orang yang kita undang untuk klarifikasi,” sampainya.

Ia menegaskan bahwa proses tersebut masih berada pada tahap pengumpulan informasi. Kejaksaan, kata Bukhari, masih mendalami keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui rangkaian kegiatan reses, mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawabannya.

Kejari Muaro Jambi juga belum menyimpulkan apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi. Seluruh informasi masih dikumpulkan dan diklarifikasi.

“Untuk saat ini kita masih mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui proses penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan,” imbuhnya.(*)

Status Hukum Belum Inkrah! KPU Riau: Abdul Wahid Belum Bisa Diberhentikan Meski Divonis 2 Tahun

RIAU - Putusan dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid belum otomatis mengakhiri status jabatannya secara permanen. Pemberhentian tetap hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Riau Divisi Hukum, Nahrawi, yang menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 83.

Menurut Nahrawi, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD. Ketentuan tersebut berlaku sejak perkara didaftarkan dan mulai disidangkan di pengadilan.

"Pemberhentian sementara dilakukan ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah menjadi terdakwa," ujar Nahrawi, Kamis (30/7/2026).

Sementara itu, pemberhentian tetap hanya dapat dilakukan apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah.

"Pemberhentian tetap dilakukan apabila sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah," jelasnya.

Nahrawi menambahkan, kewenangan untuk memberhentikan gubernur dan wakil gubernur berada di tangan Presiden tanpa memerlukan usulan dari DPRD.

Karena Abdul Wahid telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru, maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mekanisme pemberhentian tetap terhadap Abdul Wahid belum dapat diberlakukan.

(Adz/Sumber : Iniriau.com )

Abdul Wahid Minta Doa Jelang Vonis, Duplik Tegaskan Tak Terbukti Lakukan Pemerasan

Gubernur non aktif Abdul Wahid Minta Doa Jelang Vonis, Duplik Tegaskan Tak Terbukti Lakukan Pemerasan.(Istimewa)

PEKANBARU — Menjelang putusan yang akan menentukan akhir perjalanan perkaranya di tingkat pertama, Abdul Wahid memilih menyampaikan harapan sederhana: memohon doa agar keadilan benar-benar ditegakkan.

Gubernur Riau nonaktif yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau itu berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang adil pada sidang vonis yang dijadwalkan berlangsung Kamis (30/7).

Harapan tersebut disampaikan Abdul Wahid usai mengikuti sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (28/7). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama.

"Hari ini sudah dibacakan duplik. Saya rasa tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu, mohon doanya agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil untuk kita semua," kata Abdul Wahid.

Sidang duplik menjadi penutup rangkaian pembelaan terdakwa setelah jaksa sebelumnya menyampaikan replik atas nota pembelaan. Dalam kesempatan itu, tim penasihat hukum Abdul Wahid menyatakan tetap berpegang pada seluruh argumentasi yang telah diuraikan dalam pleidoi serta menolak seluruh dalil Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta persidangan.

sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (28/7). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama.(Ist)

Mengawali duplik, penasihat hukum mengajak majelis hakim menjadikan putusan perkara ini sebagai penegas tegaknya hukum yang berkeadilan. Mereka mengutip petuah Raja Ali Haji, cendekiawan Melayu yang meletakkan keadilan sebagai fondasi kepemimpinan.

"Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya putusan yang akan dijatuhkan kelak menjadi cerminan tegaknya nilai hukum, menjaga marwah peradilan, serta menumbuhkan pesan luhur Raja Ali Haji, bahwa hukum adil atas segala rakyat, tanda raja beroleh inayah," demikian kutipan yang dibacakan dalam duplik.

Menurut penasihat hukum, keadilan tidak hanya bermakna bagi seorang terdakwa yang sedang mencari kepastian hukum, tetapi juga menjadi penopang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam pokok duplik, tim penasihat hukum membantah sejumlah argumentasi JPU, mulai dari mekanisme pergeseran anggaran, rapat di rumah dinas gubernur pada 7 April 2025, hingga dugaan adanya pemaksaan terhadap para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Mereka menegaskan, sepanjang persidangan tidak terungkap adanya perintah ataupun pemaksaan dari Abdul Wahid kepada kepala UPT maupun pejabat lainnya untuk menyerahkan uang. Penasihat hukum juga menilai sejumlah uraian dalam replik tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang terungkap di ruang sidang, termasuk mengenai tuduhan pengumpulan telepon seluler peserta rapat di rumah dinas gubernur.

Selain itu, tim penasihat hukum kembali menyoroti keterangan saksi mahkota Dani M. Nursalam yang dinilai berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain. Mereka juga mengemukakan adanya perbedaan keterangan antara Dani M. Nursalam dan Muh Arief Setiawan terkait dugaan penyerahan uang.

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, penasihat hukum menyimpulkan bahwa unsur pemerasan sebagaimana didakwakan JPU belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut mereka, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Abdul Wahid memaksa, meminta, ataupun menerima uang sebagaimana didakwakan.

Atas dasar itu, penasihat hukum memohon majelis hakim menerima seluruh nota pembelaan, menyatakan Abdul Wahid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, membebaskannya dari seluruh dakwaan atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Kini, seluruh proses pembuktian telah dilalui. Perkara itu tinggal menanti putusan majelis hakim. Di ruang sidang, hukum akan berbicara melalui putusan; di luar ruang sidang, masyarakat menantikan hadirnya keadilan yang tidak hanya tegak secara hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.(Red)

Aksi Nekat! Duel Senjata Tajam Antar Remaja di Taman Rimba Jambi Viral

Sebuah video viral yang mengabadikan aksi pertikaian mencekam antar pemuda menggunakan senjata tajam (sajam) di kawasan Taman Rimba, Kota Jambi.(screenshot)

JAMBI - Sebuah video viral yang mengabadikan aksi pertikaian mencekam antar pemuda menggunakan senjata tajam (sajam) di kawasan Taman Rimba, Kota Jambi.

Aksi tak terpuji itu mendadak menjadi sorotan publik setelah diunggah oleh akun Instagram @kabarkampungkito_official.

Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menyertakan keterangan bernada sentilan, "Agek teken kaki baru nyesal pas tuo, galak dogol" (Nanti saat kaki pincang/terkena sabetan baru menyesal di masa tua, suka bertindak konyol).

Peristiwa pertikaian tersebut terekam dalam suasana malam hari di ruas jalan raya yang tampak minim penerangan.

Rekaman video dibuka dengan penampilan seorang pemuda berjaket putih dan celana panjang yang sedang memegang sebilah senjata tajam berukuran panjang.

Sambil menyeret senjatanya di atas aspal hingga menimbulkan percikan bunga api, pemuda tersebut mengayunkan parangnya ke arah lawan di tengah teriakan provokatif rekannya. "Ayo... ayo!" seru terdengar di awal video.

Situasi kian memanas saat terdengar sahutan dari kelompok lawan yang meminta duel dilakukan secara adu fisik jarak dekat di area bawah.

"Main bawah bae, main bawah bae!" teriakan tersebut diiringi dengan kemunculan teks dalam video bertuliskan "DOI MINTA MAIN BAWAH ✌️".

Merespons tantangan tersebut, kelompok pemuda lawan menyambutnya tanpa ragu sebagaimana dikuatkan oleh teks lanjutan pada video: "KITA GASIN AJA ????".

Terdengar suara seseorang yang mengomandoi rekannya untuk langsung bergerak maju, "Maju, maju, maju, maju!".

Di bawah sorotan lampu kendaraan yang melintas di latar belakang, seorang pemuda lain bertubuh tambun dengan sweter biru dongker dan celana pendek tampak berlari ke tengah jalan.

Ia memegang sebilah senjata tajam jenis katimaha atau parang panjang, lalu dengan beringas menggesekkan mata bilahnya ke permukaan jalan aspal.

Aksi gesekan senjata tajam ke aspal tersebut secara spontan mengeluarkan letupan percikan api yang menyala terang di tengah kegelapan malam.

Kedua pemuda yang masing-masing memegang senjata tajam ukuran panjang itu kemudian saling berhadapan dalam jarak sangat dekat.

Mereka pasang kuda-kuda, saling gertak, dan mengayunkan senjata tajam untuk menyasar lawan, diiringi sorak-sorai serta provokasi dari rekan-rekan mereka yang menyaksikan duel maut tersebut dari pinggir jalan.

Pelajar SMP di Jambi Acungkan Sajam di Jalanan

Sebelumnya, Aksi tak terpuji yang melibatkan sekelompok remaja usia sekolah kembali meresahkan masyarakat Kota Jambi.

Belasan pelajar yang dikabarkan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) nekat menggelar konvoi sambil mengacungkan berbagai jenis senjata tajam (sajam) secara terbuka di jalanan umum.

Aksi pamer senjata dan tawuran ini viral di media sosial usai rekaman videonya disebarluaskan oleh akun Instagram @infoanakjambi dan dipertegas oleh akun @kabarkampungkito_official.

Berdasarkan keterangan tambahan, masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra saat melintas di rute perlintasan para remaja tersebut.

"Tetap berhati-hati bagi yang melintas di kawasan kantor Pertamina hingga ke kawasan Arena Balap Burung Merpati daerah Kenali Asam Atas, Kota Jambi," tulis imbauan dalam unggahan akun Instagram @kabarkampungkito_official.

Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 4 detik yang beredar, terlihat puluhan remaja bergerak bergerombol menyusuri jalanan beton di kawasan pemukiman.

Rombongan tersebut bergerak secara ugal-ugalan; sebagian besar mengendarai sepeda motor secara berboncengan tiga tanpa mengenakan helm, sementara sebagian lainnya berlari di sepanjang jalan.

Pemandangan paling mengkhawatirkan terlihat pada senjata tajam yang mereka pamerkan secara terang-terangan:

Celurit Raksasa dan Corbek

Beberapa remaja yang dibonceng sepeda motor mengacungkan celurit berukuran sangat besar (celurit panjang) serta bilah besi tajam ke udara sambil berteriak-teriak provokatif.

Pedang dan Tongkat Besi

Tampak pula remaja yang berlari maupun mengendarai motor memegang pedang panjang, stik golf, hingga tongkat besi berujung tajam.

Atribut Sekolah dan Jaket

Sebagian besar pelaku mengenakan pakaian bebas, jaket hoodie berwarna merah dan putih, serta jaket hitam dengan lambang komunitas.

Dalam teks yang tertulis pada video awal, unggahan tersebut membubuhkan kalimat sindiran tajam:

"Para jagoan di SMP Al Ikhlas, SMP 18 dan SMP 22. Kalo belum pd jgn nantang kita."

Aksi pamer sajam di rute kawasan kantor Pertamina hingga Arena Balap Burung Merpati Kenali Asam Atas ini langsung memicu keresahan publik dan desakan agar pihak kepolisian beserta dinas pendidikan setempat segera bertindak tegas mengamankan para pelaku.(***)

Wacana Pilkada Lewat DPRD Resmi Terkubur, MK Ketok Palu Kepala Daerah Tetap Dipilih Rakyat!

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.(iST)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kepastian tersebut disampaikan dalam putusan yang menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

"Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa," ujar Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial, akibat berlakunya norma yang diuji. Oleh karena itu, permohonan dinilai tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan.

MK juga merujuk pada sejumlah putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 072/PUU-II/2004, Putusan Nomor 073/PUU-II/2004, Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, serta Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2025 sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Permohonan uji materi diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Mereka meminta Mahkamah memberikan penegasan terhadap frasa "secara langsung dan demokratis" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Para pemohon menyampaikan bahwa permohonan tersebut dilatarbelakangi munculnya kembali wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD. Menurut mereka, perubahan tersebut berpotensi mengurangi prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini diwujudkan melalui pilkada langsung.

Mereka juga berpendapat bahwa rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pilkada masih dapat ditafsirkan secara berbeda sehingga berpotensi menjadi celah bagi perubahan sistem demokrasi lokal tanpa melalui perubahan konstitusi.

Namun, dengan putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap mengacu pada sistem pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.(ADZ)

Divonis Bersalah, Razman Nasution Dijebloskan ke Lapas Cipinang, Begini Reaksi Menohok Hotman Paris

Razman Arif Nasution dijebloskan ke dalam Lapas Kelas I Cipinang, Jumat (26/6/2026) pagi, usai kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).(KOLASE ISTIMEWA)

MERDEKAPOST.COM - Razman Arif Nasution dijebloskan ke dalam Lapas Kelas I Cipinang, Jumat (26/6/2026) pagi, usai kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Informasi yang dihimpun Tribun-medan.com, Razman turut didampingi keluarga dan tim hukumnya.

"Ini keluarga Razman dan rombongan sedang menunggu masuk kunjungan ke Lapas Cipinang,"demikian informasi yang diterima Redaksi, Jumat (26/6/2026) pagi.

Lantas bagaimana tanggapan Hotman Paris?

Dilansir dari Tribun-medan.com, Hotman Paris yang saat ini sedang berada di Singapura mengatakan, Razman Nasution dijebloskan ke Lapas Cipinang setelah upaya Kasasinya ditolak MA.

Menurut Hotman Paris, ini konsekuensi yang harus diterima Razman.

"Itu akibat perbuatannya dan kesombongannya berani melawan Hotman Paris,"ujarnya.

Hotman pun memberikan pesan nemohok ke Razman. "Jalani saja hukuman sesuai perbuatanmu. Itu konsekuensi orang sombong,"pungkasnya.

"Meski dia (Razman) bolak balik ke Solo, itu tak mempengaruhi hukuman,"sambungnya mengakhiri.

Sebagaimana diketahui, Razman sudah dieksekusi ke Lapas Cipinang sejak Kamis (25/6/2025) dalam kasus pencemaran nama baik pengacara Hotman Paris Hutapea.

"Kamis, Tanggal 25 Juni 2026 pukul 16.20 WIB telah dilaksanakan Penerimaan 1 orang eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara atas nama Razman Arif Nasution," jelas Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Syarpani, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (26/6/2026) pagi.

Syarpani menjelaskan, penyerahan Razman ke Lapas Kelas I Cipinang berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: B-4374/M.1.11/Eku.3/06/2026 Tanggal 25 Juni 2026.

Surat Kejari Jakarta Utara itu perihal penerimaan terpidana (Razman Arif Nasution) guna pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan kasasi Razman Arif Nasution.

Dalam putusan Kasasi, Razman Arif Nasution tetap dihukum 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

"Tolak kasasi Penuntut Umum dan tolak kasasi Terdakwa," demikian amar putusan kasasi nomor 5227 K/PID.SUS/2026 yang tayang di situs resmi Mahkamah Agung RI, Selasa (19/5/2026).

Adapun Majelis Hakim Kasasi diketuai Hakim Agung Yohanes Priyana dan anggota Noor Edi Yono dan Sutarjo.

Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut. Hakim juga menyatakan Razman terbukti bersama-sama melakukan fitnah.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2022 lalu. Razman melakukan pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea secara bersama-sama dengan Putri Iqlima Aprilia alias Iqlima Kim.

Iqlima juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dia telah dijatuhi vonis 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta.

Sementara itu, Razman dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Lalu ia tak terima dan mengajukan banding hingga kasasi. Namum, upaya hukumnya tersebut kandas pada Juni 2026 hingga dijebloskan ke Lapas Cipinang.

Biodata, Profil, dan Sosok Razman Arif Nasution.

Razman Arif Nasution adalah seorang advokat. Ia mulai dikenal publik ketika menangani sejumlah perkara selebritis Tanah Air.

Razman Arif Nasution kelahiran 8 September 1970 yang berasal dari Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Nama lengkapnya DR. H. Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D). Ia lulusan S1 dari UISU Medan, Sumatera Utara. Kemudian lulusan S2 (Magister) dan S3 (Doktor) dari University Sains Malaysia Penang Island.

Razman juga aktif di berbagai organisasi di antaranya sebagai Ketua BPPH Pemuda Pancasila (PP) Pusat, Founder RAN LAW FIRM se-Indonesia, Ketua Dewan Penasehat DPP Forum Batak Intelektual (FBI) dan Wakil Sekjend DPP Ikatan Keluarga Nasution (IKANAS).

Untuk penghargaan, Razman penerima anugerah The Best Lawyer 2021 dari Yayasan Prestasi Indonesia (YPI) dan sejumlah penghargaan lainnya.

Selain menangani kasus selebritis, ia juga banyak menangani kasus yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu namanya paling mencuat saat menjadi pengacara Komjen Budi Gunawan. Saat itu ia menggugat praperadilan KPK dan dimenangkannya. Dari situ juga mulai menambah banyaknya ia menangani berbagai kasus.

Ia juga merupakan dosen di UISU, dosen di Universitas Bung Karno Jakarta, dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Madina, Sumut. Kemudian, sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Madina selama dua periode.

Selain menangani sejumlah kasus yang menimpa public figure seperti Ahmad Dhani dan Vicky Prasetyo, Razman Arif Nasution juga mengaku pernah mendapat ancaman penembakan saat menjadi hukum kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara beberapa tahun silam.

Tak berhenti sampai di situ namanya menjadi semakin ramai diperbincangkan sat ia menjadi kuasa hukum dr Richard Lee yang bermasalah dengan Kartika Putri.

Kasus tersebut berujung bui karena Richard diduga melakukan pelanggaran Undang-undang ITE.

Richard dilaporkan artis Kartika Putri atas pencemaran nama baik. Saat itu Razman menyebutkan jika kasus kliennya bukan kasus berat seperti teroris dan koruptur.

Menurutnya, kasus yang menjerat kliennya hanyalah kasus biasa. Akhirnya pada 12 Agustus 2021, Richard diputuskan tidak ditahan dan diperbolehkan pulang karena alasan kooperatif. Namun, sayangnya, di tengah perjalanan, Richard memutuskan kuasa hukumnya dari Razman.

Kemudian ia juga pernah menjadi juru bicara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpers 2019. “Saya adalah bagian yang mendukung Polri dan juga orang yang bertanggung jawab secara moral untuk jalannya visi dan misi Pak Jokowi dan Ma’ruf,’ tuturnya dalam unggahan Instagram @razmannasution, Kamis (12/8/2021) lalu.

“Karena saya adalah salah satu Jubir Pak Jokowi dan Ma'ruf Pilpres 2019. Jejak digital saya selaku pembela Polri dan Jokowi -Ma'ruf masih ada di sosmed,” ujarnya menambahkan.

Kini Razman Nasution masuk bui setelah ditunjuk sebagai pengacara Iqlima Kim.

Iqlima Kim diketahui adalah mantan asisten pribadi (aspri) Hotman Paris Hutapea (HPH).

Iqlima mengaku menjadi korban pelecehan dari pengacara kondang tersebut. Namun, hal itu tidak terbukti hingga membuat keduanya masuk penjara.(Aldie asetya/Sumber: Tribun.com)