Ketua DPRD Batanghari Hadiri Acara Penutupan MTQ ke-54

 

Merdekapost.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari Rahmad Hasrofi hadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-54 yang resmi ditutup oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mula P Rambe di Kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Rabu (30/04/2025) malam.

Turut hadir unsur Forkopimda dan Kepala OPD terkait serta camat se-Kabupaten Batanghari dan juga ribuan masyarakat dalam acara penutupan MTQ tersebut.

Pelaksanaan MTQ yang berlangsung selama 5 hari (26 sd 30 April 2025), Kecamatan Muara Bulian Tampil sebagai Juara umum dengan meraih nilai 119 dan disusul urutan kedua kecamatan Mersam nilai 95 dan diteruskan kecamatan Pemayung dan Bathin XXIV dengan nilai 68.

Di peringkat kelima secara berurut sampai akhir yaitu kecamatan Muara Tembesi (65), kecamatan maro sebo ulu MSU (45), kecamatan maro sebo ilir (42) dan terakhir kecamatan Bajubang (31).

Dalam sambutanya, Pj sekda Batanghari Mula P Rambe berharap pelaksanaan MTQ ini bukan hanya untuk sekedar menjadi ajang unjuk kebolehan bagi setiap kafilah.

“saya berharap pelaksanaan MTQ ini dapat memberikan suatu pencerahan sekaligus dapat mengukuhkan kesadaran Religius dalam melaksanakan perintah Agama di dalam kehidupan sehari hari,” ujarnya.

Di akhir acara Pj Sekda menyerahkan piala bergilir kepada camat Muara Bulian sebagai juara Umum dalam pelaksanaan MTQ ke 54 tingkat Kabupaten Batanghari 2025.

Tahun 2026 MTQ ke-55 sebagai tuan rumah selanjutnya Kecamatan Bajubang, dengan ditandai pemberian bendera MTQ Kabupaten Batanghari yang langsung disambut camat Bajubang. (pji)

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebut KDM "Gubernur Konten" saat Rapat dengan DPR, Begini Balasan Menohok Kang Dedi

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebut KDM "Gubernur Konten" saat Rapat dengan DPR, Begini Balasan Menohok Kang Dedi.(ist/mpc)

MERDEKAPOST.COM - Beredar di media sosial video celetukan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang kini jadi sorotan. Ia menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai gubernur konten karena banyaknya konten yang ia buat di media sosial.

Julukan tersebut dilontarkan Rudy Mas’ud kala rapat kerja bersama antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4).

Rudy yang saat itu mendapat kesempatan berbicara lebih awal menyapa semua tamu yang hadir, termasuk para pimpinan Komisi II DPR RI dan Ribka Haluk, wamendagri.

“Yang saya hormati Bu Wamendagri (Ribka Haluk), terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini,” kata Rudy saat rapat.

Kemudian Rudy melontarkan candaannya kepada Dedi Mulyadi yang hadir juga pada saat rapat.

“Kang Dedi, gubernur konten, mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom,” ucapnya.

Baca Juga: 

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung: Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal!

Tak lantas marah, Dedi Mulyadi pun menanggapi santai celetukan yang disematkan untuknya.

Saat akhir pemaparannya, Dedi Mulyadi pun merespons perkataan Rudy Mas’ud.

“Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” terangnya.

Bahkan, ucap Dedi, Pemprov Jabar bisa menurunkan anggaran iklan dari yang awalnya Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar. Dedi menyebut, cara yang ia lakukan sangat efektif.

“Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” ujarnya.

Pernyataan Rudi Mas’ud terhadap Dedi Mulyadi saat RDP Komisi II DPR itu memantik reaksi dari warganet.

Banyak komentar positif yang mendukung Dedi Mulyadi atas upayanya dalam menunjukkan kinerja.(*)

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung: Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal!

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung sebut Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal.(ist)

Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung kembali membuat pernyataan tajam yang memantik diskusi publik. Kali ini, ia menanggapi munculnya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Menurut Rocky, desakan untuk memakzulkan Gibran merupakan bagian dari hak demokratis yang sah, selama ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusi.

“Desakan untuk memakzulkan itu legal. Yang tidak legal adalah cawe-cawe kekuasaan, itu yang merusak sistem,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi politik yang disiarkan pada Senin (29/4/2025).

Rocky menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak penuh untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pejabat publik, termasuk mengajukan pemakzulan jika dirasa ada pelanggaran prinsip hukum atau etika. Ia menekankan bahwa yang perlu diawasi bukan desakannya, melainkan proses kekuasaan yang sarat kepentingan.

Baca Juga: Perang India vs Pakistan, Ancaman Nuklir Kian Membayangi Dunia, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

“Kalau ada pelanggaran hukum atau etika berat, pemakzulan itu sah sebagai instrumen politik. Tapi kalau kekuasaan yang menyusupi lembaga hukum untuk kepentingannya, itu yang harus dikecam,” tambahnya.

Seperti diketahui, Gibran maju sebagai cawapres usai Mahkamah Konstitusi mengubah aturan batas usia capres-cawapres dalam putusan yang dipimpin oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman—yang juga paman Gibran. Putusan itu memicu polemik luas dan membuat publik mempertanyakan independensi MK. Bahkan, Anwar Usman dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK, meskipun putusannya tetap berlaku.

Rocky Gerung menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata “cawe-cawe kekuasaan” yang merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga negara. “Kita harus bedakan antara proses hukum yang sah dan intervensi kekuasaan yang menodai proses itu. Demokrasi tak boleh dikendalikan oleh skenario elite,” kata Rocky.

Sementara itu, wacana pemakzulan terhadap Gibran muncul dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai proses pencalonannya tidak legitimate secara moral dan prosedural. Namun, para ahli hukum tata negara menyebut bahwa pemakzulan terhadap wakil presiden baru bisa dilakukan bila telah resmi menjabat dan terbukti melakukan pelanggaran berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan pidana lainnya.

Berita Lainnya:

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Meski begitu, Rocky menilai bahwa kritik dan desakan tersebut tetap penting sebagai bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan. Ia mengatakan, demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tapi dari proses yang jujur dan adil. “Boleh saja Gibran menang dalam kontestasi. Tapi kalau proses menuju kemenangan itu cacat, publik punya hak untuk mempertanyakannya,” tegas Rocky.

Ia juga menyoroti bahaya politik dinasti yang menurutnya semakin menguat di Indonesia. Rocky menyebut, jika proses demokrasi terus dikendalikan oleh elit kekuasaan yang saling berkelindan, maka rakyat hanya menjadi penonton dari permainan oligarki.

“Demokrasi harus dikembalikan ke rakyat, bukan dijadikan panggung keluarga penguasa. Kalau tidak dikritisi, lama-lama rakyat tak lagi percaya pada sistem,” pungkasnya.

Pernyataan Rocky Gerung ini kembali menggugah kesadaran publik untuk aktif menjaga integritas demokrasi. Di tengah banyaknya praktik “cawe-cawe” kekuasaan, suara kritis seperti Rocky menjadi penting sebagai pengingat bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup bila hukum, etika, dan keadilan ditegakkan secara konsisten.(adz/Sumber: Tribunnews.com))

Audiensi dengan Menhub Bersama Gubernur Jambi, Bupati Monadi Usulkan Pengembangan Bandara Depati Parbo

Audiensi dengan Menhub Bersama Gubernur Jambi, Bupati Monadi Usulkan Pengembangan Bandara Depati Parbo.(ist/mpc)

Jakarta – Bupati Kerinci, Monadi, menghadiri audiensi penting bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Gubernur Jambi dalam rangka membahas percepatan proyek-proyek strategis nasional di sektor transportasi, khususnya yang berdampak langsung terhadap wilayah Kabupaten Kerinci.

Pertemuan yang berlangsung di Kementerian Perhubungan ini menjadi momentum strategis bagi Bupati Monadi untuk menyampaikan langsung sejumlah usulan, termasuk rencana pengembangan Bandara Depati Parbo di Kerinci.

Dalam paparannya, Bupati Monadi menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur bandara sebagai upaya membuka aksesibilitas Kerinci ke berbagai wilayah, baik dalam skala regional maupun nasional. Menurutnya, pengembangan bandara akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan yang dikenal sebagai “Sekepal Tanah Surga” itu.

BACA JUGA: 

Raih Izin Menhut, Jalan Renah Pemetik Segera Direalisasikan

“Kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung percepatan pengembangan Bandara Kerinci, baik dari sisi perpanjangan runway, penambahan fasilitas terminal, hingga pembukaan rute penerbangan baru. Ini penting untuk mendorong mobilitas orang dan barang yang semakin meningkat di Kerinci,” ujar Monadi.

Selain itu juga terkait Permasalahan Fasilitas Uji KIR di Kerinci dan Penguatan Layanan Bus DAMRI.

Dalam sektor transportasi darat, Bupati Monadi mengangkat kebutuhan akan revitalisasi dan peningkatan layanan uji KIR kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci. Saat ini, kapasitas layanan KIR masih terbatas dan memerlukan pembaruan alat serta peningkatan SDM teknis.

“Fasilitas uji KIR menjadi ujung tombak keselamatan transportasi darat. Kami mohon dukungan dari pemerintah pusat untuk melengkapi peralatan uji dan mengintegrasikan layanan KIR secara digital, sehingga prosesnya lebih efisien dan akurat,” terang Monadi.

Tak ketinggalan, Monadi juga meminta perhatian terhadap penguatan layanan bus DAMRI, khususnya untuk melayani daerah-daerah di Kerinci yang selama ini sulit dijangkau transportasi umum.

“Layanan bus DAMRI sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau angkutan komersial. Kami mengusulkan agar ada tambahan armada dan rute ke daerah seperti Bukit Tengah,” ucapnya.

Menteri Perhubungan menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan komitmen kementerian dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah barat Jambi.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., memimpin langsung audiensi bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/04/2025).

Pertemuan strategis ini menjadi wadah komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka membahas berbagai isu penting terkait pembangunan sektor transportasi, khususnya percepatan pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Jambi.

PILIHAN REDAKSI:

Tidak Terima Anaknya yang Masih SMP, Dianiaya Oleh Anak SMA, Ayah Korban Lapor ke Polisi 

Mobil Dirut PDAM Sungai Penuh Terseret Longsor Bersama Sampah

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai merupakan salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi barang.

“Hari ini kami hadir bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Jambi untuk menyampaikan secara langsung kepada Bapak Menteri Perhubungan sejumlah usulan penting. Salah satu yang menjadi prioritas utama kami adalah percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai simpul logistik nasional,” ujar Al Haris.

Dalam forum tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan harapan besar agar Kementerian Perhubungan dapat segera merespons dan merealisasikan berbagai usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami berharap audiensi ini membuahkan hasil konkret dan mempercepat implementasi program pembangunan transportasi yang selama ini telah direncanakan. Kami siap berkolaborasi secara maksimal,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Perhubungan dalam audiensi ini antara lain Sekretaris Jenderal Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, serta para tenaga ahli dan staf khusus Kemenhub.(*)

DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna Ranwal RPJMD 2025-2029

 

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari gelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Rahmat Hasrofi didampingi Wakil Ketua DPRD El Firsta Nopsiamti, Firdaus Fattah dan dihadiri Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, Selasa (29/4/2025).

Ketua DPRD Rahmat Hasrofi saat memimpin sidang mengatakan" Atas nama pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan ucapan terima kasih, kepada seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti Acara Rapat Paripurna DPRD.

“Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari pada hari ini adalah Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari Tahun 2025-2029,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar mengatakan bahwa Paripurna hari ini merupakan kewajiban pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari.

“Ya artinya kami berkewajiban menyampaikan RPJMD,” Sebutnya.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berisi visi, misi dan arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk waktu lima tahun kedepan.

“Rancangan awal RPJMD Kabupaten Batanghari tahun 2025-2029 yang kami sampaikan telah di selaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi,” katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan sumbangan saran dan masukkan yang konstruktif dari pimpinan dan anggota DPRD Batanghari. Pada agenda pembahasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Batanghari tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah dijadwalkan. (pji)

Zulva Fadhil Satu-satunya Ketua TP PKK di Indonesia Terima Apresiasi Women's Inspiration Award iNews TV

 

Merdekapost.com - Kita Masyarakat Batang Hari patut bangga atas  keberhasilan program Rumah Bunda yang menjadi bagian dari program unggulan Batang Hari Tangguh yang di inisiasi oleh Bunda Zulva Fadhil mampu menjadi wadah aspirasi bagi ibu-ibu dan anak-anak dan ternyata program tersebut menjadi hal unik dan menarik bagi INews TV Grup yang merupakan TV Berita Nomor 1 di Indonesia, atas capaian program tersebut, Bunda Zulva Fadhil menjadi salah satu tokoh wanita yang diundang dalam acara Women's Inspiration Award 2025 dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2025, pemberian apresiasi tersebut di siarkan secara langsung di INews TV pada hari Selasa 29 April 2025 pukul 21.00 wib.

Zulva yang tampil cantik dengan balutan baju kurung dan tengkuluk khas Batang Hari tampak hadir di dampingi langsung Suami tercinta Mhd. Fadhil Arief

Women Inspiration Award adalah Apreasi yang diberikan oleh INews TV kepada para wanita- wanita yang menginspirasi dalam tindakannya dalam pengabdiannya kepada masyarakat.

Zulva berhasil menjadi salah satu penerimanya atas penilaian terhadap program unggulan " Rumah Bunda " yang di nilai berdampak terhadap pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Batang Hari.

Dalam sesi wawancara Zulva menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Batang Hari yang selalu mensupport program Rumah Bunda Batang Hari Tangguh dan program ini akan dilanjutkan di Batang Hari Super Tangguh 

" Sebagai istri, kewajiban saya mensupport suami, dengan menjadi bagian yang turut mewujudkan program-program yang telah ikrarkan Bupati dan Wakil Bupati pada saat sosialisasi di tengah masyarakat. Semua program ini tidaklah berarti apa-apa tanpa di dukung oleh masyarakat Batang Hari, dan apresiasi INews TV ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Batang Hari yang kami cintai " ujar zulva.

Selain Zulfa berikut nama - nama penerima Women's Inspiration Award tahun 2025  :

1. *Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM (Wali Kota Semarang)

2. *Viviana Dyah Ayu Retno K. (Direktur Finance & Strategy BRI)

3. *Hj. Syarifah Suraidah (Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur)

4. *Dr. Ayu Widyaningrum (Pemilik Widya Estetika Clinic)

5. *Ipuk Fiestiandani Azwar Anas (Bupati Banyuwangi)

6. *Lya Arief Nasrudin (Ketua Daya Wanita PAM Jaya)

7. *Lani Darmawan (Presiden Direktur CIMB Niaga)

8. *Bebizie Sri Mulyati (Anggota DPRD DKI Jakarta, Public Figure & CEO Nasi Tempong Indra Kelapa Gading

9. *Dini Sulistyawati (GM UIW PLN Bangka Belitung)

10. *Zulva Fadhil Arief (Ketua TP PKK Kab. Batanghari)

11. *Louisse Scarlett (Enteprenuer)

12. *Vinanda Prameswati S.H. M.kn (Wali Kota Kediri)

13. *Evi Afiatin (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT. SUCOFINDO)

14. *Ulfa Millany (Vice President Corporate Communication & CSR PLN Indonesia Power)

Perang India vs Pakistan, Ancaman Nuklir Kian Membayangi Dunia, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

PERANG: Perang India vs Pakistan, Ancaman Nuklir Kian Membayangi Dunia,Ketegangan tinggi kembali melanda Asia Selatan. India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir, kini berada di ambang perang. Ketegangan mencuat setelah serangan militan bersenjata di Kashmir menewaskan 25 warga India dan satu warga Nepal. (mpc | ist)

Merdekapost.com - Ketegangan tinggi kembali melanda Asia Selatan. India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir, kini berada di ambang perang.

Ketegangan mencuat setelah serangan militan bersenjata di Kashmir menewaskan 25 warga India dan satu warga Nepal.

Dikutip dari Le Monde, insiden tersebut menjadi serangan paling mematikan terhadap warga sipil India sejak tragedi Mumbai 2008 yang menewaskan 175 orang.

India langsung menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut dan mengambil langkah keras, termasuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang sudah berlaku sejak 1960.

Namun, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, membantah tuduhan tersebut. Ia memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk menghambat aliran air ke Pakistan berdasarkan Perjanjian Perairan Indus akan dianggap sebagai aksi perang yang akan dibalas dengan kekuatan penuh.

Sikap keras juga disuarakan Menteri Kereta Api Pakistan, Hanif Abbasi. Ia menegaskan bahwa Pakistan memiliki lebih dari 130 rudal nuklir yang, menurutnya, “diarahkan hanya untuk India”.

Sementara itu, India memperlihatkan kekuatan militernya dengan memamerkan rudal jarak jauh. Perdana Menteri Narendra Modi berjanji akan memberikan balasan keras terhadap pelaku serangan di Kashmir.

Di tengah ancaman terbuka ini, banyak pihak mempertanyakan kesiapan kedua negara dalam menghadapi potensi perang terbuka, apalagi keduanya merupakan kekuatan militer besar di kawasan.

Menurut laman Global Fire Power, India menempati posisi keempat negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, sedangkan Pakistan berada di peringkat ke-12.

Berikut ini perbandingan kekuatan militer kedua negara, tanpa memperhitungkan persenjataan nuklir:

PERSONEL

Penduduk: India 1,4 miliar jiwa; Pakistan 252 juta jiwa.

Sumber daya manusia yang tersedia: India 662 juta; Pakistan 108 juta.

Personel aktif: India 1,45 juta; Pakistan 654 ribu.

Pasukan cadangan: India 1,15 juta; Pakistan 550 ribu.

Pasukan paramiliter: India 2,52 juta; Pakistan 500 ribu.

KEUANGAN

Anggaran pertahanan: India $75 miliar; Pakistan $7,64 miliar.

Cadangan devisa: India $627 miliar; Pakistan $13,7 miliar.

ANGKATAN UDARA

Total pesawat: India 2.229 unit; Pakistan 1.399 unit.

Pesawat tempur: India 513; Pakistan 328.

Helikopter: India 899; Pakistan 373.

ANGKATAN DARAT

Tank: India 4.201 unit; Pakistan 2.627 unit.

Kendaraan lapis baja: India 148.594; Pakistan 17.516.

ANGKATAN LAUT

Kapal perang: India 293; Pakistan 121.

Kapal induk: India 2; Pakistan 0.

Kapal selam: India 18; Pakistan 8.

Kendati keunggulan militer India lebih besar secara kuantitas, kekhawatiran dunia justru bertumpu pada fakta bahwa kedua negara memiliki persenjataan nuklir yang siap digunakan dalam konflik skala besar.(*)

(adz/Sumber: Tribunnews)

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Gibran Perlahan Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini. (mpc | Ist)

JAKARTA | MERDEKAPOST - Dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat menilai, peran Gibran perlahan dikerdilkan dalam pemerintahan Prabowo.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut ada indikasi Presiden Prabowo mulai mengecilkan peran Gibran. "Program Lapor Mas Wapres tidak jelas," kata Ray, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

Ray menilai, minimnya kejelasan program itu menjadi tanda pertama Gibran mulai tersisih. Ia juga menyoroti ketidakhadiran Gibran mewakili Indonesia dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

"Lazimnya, kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang diutus. Ini bagian dari itu tadi, Pak Prabowo meminimalisasi peran Gibran di dalam pemerintahan," imbuhnya.

Menurut Ray, langkah ini berdampak serius pada masa depan politik Gibran. Dengan usia muda, seharusnya Gibran memiliki ruang lebih besar untuk membangun karier. Namun kini, ia dinilai harus mencari jalur lain untuk mempertahankan eksistensinya.

"Maka dibuatlah kerja-kerja yang memungkinkan Wapres Gibran tetap diperbincangkan. Salah satunya melalui video di YouTube," ungkap Ray.

Selain itu, Ray juga menyebut Gibran tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis serta belum mendapat penunjukan untuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Wapres Gibran belum juga ditunjuk oleh presiden untuk memimpin Jabodetabek," ujarnya menambahkan.

Ray menilai, rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya proses eliminasi terhadap Gibran dalam lingkup pemerintahan Prabowo.

Desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Di sisi lain, tekanan terhadap posisi Gibran juga datang dari luar istana. Sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI menandatangani surat pernyataan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Salah satu poin yang menarik perhatian adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran.

Selain itu, mereka juga mendorong kembali ke UUD 1945 versi asli dan menuntut penghentian proyek-proyek nasional yang dianggap merugikan rakyat serta lingkungan, seperti PSN PIK 2 dan Rempang.

Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah tokoh purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga tercatat sebagai pihak yang mengetahui dokumen tersebut.

Prabowo Tanggapi dengan Hati-hati

Menanggapi berbagai desakan itu, Presiden Prabowo memilih bersikap hati-hati. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Prabowo menghormati pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto, Kamis (24/4/2025), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Namun, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo tidak bisa secara spontan menanggapi usulan tersebut karena menyangkut isu-isu fundamental.

"Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, dalam kerangka trias politica, Presiden hanya bisa bertindak sesuai domain eksekutif. Usulan-usulan yang berada di ranah legislatif atau yudikatif tidak akan direspons secara langsung oleh Presiden.(ADZ/Tribun.com)

Bupati Kerinci Pimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke 29 Tahun 2025

Bupati Kerinci Pimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025.(ist)

KERINCI – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos, M.Si, memimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Siulak, pada Senin (28/4/2025).

Dengan tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Turut hadir dalam apel tersebut Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, Ketua DPRD Kerinci Irwandri, SE, unsur Forkopimda Kerinci, Sekda Zainal Efendi, para staf ahli, asisten, kepala OPD, para camat, serta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Dalam amanatnya, Bupati Monadi menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Ia mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya pemerintah daerah, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Baca juga: Hasil Wisata Lebaran 2025, BUMDes Pertiwi Pentagen Serahkan Rp24 Juta ke Masjid Taqwa

“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah demi kemajuan bangsa,” ujar Bupati Monadi mengutip Mendagri.

Bupati Monadi juga menekankan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidaklah mudah. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.

“Koordinasi yang kuat antar tingkatan pemerintahan penting untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran di daerah,” tegasnya.

Pilihan Redaksi:

Dukung Pemekaran, Warga Hibahkan 20 Ha Tanah untuk Ibukota Kerinci Hilir

Temuan Warga, Diduga Jejak Kaki Harimau, Ini Kata BKSDA Kerinci

Lebih lanjut, dalam sambutan tersebut disampaikan tiga fokus utama untuk memperkuat kapasitas daerah, yaitu:

1. Penguatan sumber daya manusia aparatur, melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemberian beasiswa.

2. Peningkatan kapasitas keuangan daerah, melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), desain APBD berbasis kinerja, serta kerja sama pembiayaan dengan perbankan.

3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola, melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Menutup sambutannya, Bupati Monadi mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 ini sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Apel yang berlangsung dengan tertib ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(*)

Bupati Muhammad Fadhil Arief Lantik Sekda Kabupaten Batang Hari

  

Merdekapost.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief resmi melantik Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari Mula P Rambe bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari pada Senin (28/04/2025).

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah/janji Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari dipimpin langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan penandatanganan berita acara pelantikan dan fakta integritas.

Pelantikan tersebut juga disaksikan oleh para Ketua OPD Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan para Forkopimda di Ruang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Batanghari , dan tamu undangan lainnya.

Seperti yang di ketahui sebelumnya, Mula P Rambe menggantikan Muhammad Azan Untuk Mengisi kekosongan jabatan Sekda Batang Hari, dan pada hari ini pula Bupati Fadhil melantik lagi Mula P Rambe Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari.

Pada pidatonya Bupati Fadhil mengucapkan selamat kepada sekda yang baru di lantik hari ini, mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik.

“Yakinlah apapun posisi kito pasti ada benturan dan tantangan ancaman terhadap diri kita, kalau kita tidak mau ada gangguan dan tantangan jangan jadi batang jadi rumput be, soalnya kalau rumput pasti diinjak orang kalau batang dio berdiri kokoh tidak tumbang,” Ungkap Bupati Fadhil. (pji)

Ramdani Raih Prestasi Tingkat Provinsi Jambi, Wakili Jambi untuk PAI Awards Tingkat Nasional

Ramdani Raih Prestasi Tingkat Provinsi Jambi, Wakili Jambi untuk PAI Awards Tingkat Nasional. (ist)

Merdekapost.com – Prestasi membanggakan kembali datang dari Bumi Sakti Alam Kerinci. Ramdani, S.HI, berhasil meraih Juara 1 Tingkat Provinsi Jambi dalam ajang bergengsi Penyuluh Agama Islam Award 2025 untuk kategori Pendampingan Hukum. Berkat prestasi ini, Ramdani berhak mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional.

Ajang ini menjadi momentum penting dalam mengapresiasi peran para penyuluh agama di seluruh Indonesia, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum berbasis keagamaan kepada masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Ramdani menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. “Alhamdulillah, ini adalah amanah besar. Bagi saya, prestasi ini bukan semata-mata untuk pribadi, tapi untuk mengharumkan Kerinci dan Jambi di kancah nasional,” ujarnya, Senin (28/04/25).

Dia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengukir prestasi di tingkat Nasional nantinya. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin membawa nama baik daerah kita,” ucapnya.

Baca Juga: Dukung Pemekaran, Warga Hibahkan 20 Ha Tanah untuk Ibukota Kerinci Hilir 

Untuk diketahui, Ramdani lahir di Desa Sebukar, 27 Juli 1981. Ia menamatkan pendidikan dasar di SD Sebukar (1994), melanjutkan ke SLTP Negeri Hiang (1997), dan SMU Negeri Hiang (2000). kemudian dirinya melanjutkan studi di STAIN Kerinci, hingga meraih gelar Sarjana Syariah pada tahun 2006.

Saat ini, Ramdani berprofesi sebagai Penyuluh Agama Islam, dikenal aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai urusan keagamaan, terutama terkait edukasi dan pendampingan hukum berbasis nilai-nilai Islam.

Latar belakang akademik dan pengalaman yang panjang di tengah masyarakat, Ramdani dipercaya mampu menjadi wakil terbaik Provinsi Jambi pada ajang nasional mendatang.(adz)

Dukung Pemekaran, Warga Hibahkan 20 Ha Tanah untuk Ibukota Kerinci Hilir

Bupati dan Wabup Kerinci Menerima Hibah 20 Ha Tanah dari warga untuk dijadikan Ibukota Kerinci Hilir. (ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memekarkan wilayahnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. 

Lembaga Adat Seleman secara resmi menyerahkan hibah tanah seluas 20 hektare di Bukit Panyapun, Kecamatan Danau Kerinci, kepada Pemkab Kerinci untuk lokasi Ibu Kota Kerinci Hilir.

Penyerahan berkas hibah dilakukan oleh Ketua Adat Kedepatian Serah Bumi Sirah Mato Seleman, Bulkia, dan diterima langsung oleh Bupati Kerinci, Monadi, didampingi Wakil Bupati Murison. Acara ini disaksikan para kepala desa dari Seleman, Pentagen, Sanggaran Agung, Baru Sanggaran Agung, dan Talang Kemulun, serta sejumlah pejabat daerah Pada Minggu malam (27/4/2025).

Bertempat di rumah ketua adat Bulkia desa Seleman, penyerahan disaksikan oleh Kades tiga desa Seleman, Kades, Pentagen, Kades Sanggaran Agung, Baru Sanggaran Agung dan Kades Talang Kemulun. Juga hadir Kabid Aset, Kabag Pem serta Camat Danau Kerinci.

Saat penyerahan ketua lembaga adat Seleman Bulkia menyampaikan, bahwa rencana penyerahan hibah tanah untuk ibu Kota Kerinci Hilir ini telah lama dilakukan.

Baca Juga: Hadiri Acara BKMT Kayu Aro Barat, Ini Pesan Penting Pak Bupati Buat Warga  

Bahkan ujarnya, bersama Kabid Aset dan pihak dari BPN telah turun menentukan titik kordinat tanah. Dimana dari titik kordinat tersebut diketahui bahwa luas tanah yang dihibahkan lebih kurang seluas 20 hektare.

“Alhamdulillah malam ini penyerahan hibah tanah ini bisa terlaksana,” ujar Bulkia yang diamini para tokoh adat dan masyarakat yang hadir di acara tersebut.

Bupati Kerinci, Monadi di kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas inisiatif masyarakat menyerahkan hibah tanah untuk ibu Kota Pemekaran Kerinci.

“Terimakasih, kami (wabup) tetap komitmen, sama – sama kita berjuang dan menjadi kenyataan,” ungkap Bupati.

Baca Juga: Hasil Wisata Lebaran 2025, BUMDes Pertiwi Pentagen Serahkan Rp24 Juta ke Masjid Taqwa  

“Karena ini merupakan tanah ulayat kedepatian Serah Bumi Sirah Mato Seleman, ya tentu hibah tersebut dilakukan oleh Lembaga adat Selaman,” ujar Bupati.

Wakil Bupati Kerinci, Murison menambahkan, dalam upaya pemekaran ini pemerintah Kerinci juga menganggarkan untuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemekaran Kerinci.

“Keberhasilan pemekaran ini membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Wabup menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat.(adz)

Pemkab Gelar Rakor Kades Lingkup Kabupaten Batang Hari

 

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Batanghari laksanakan Rapat koordinasi Kepala Desa Se-Kabupaten Batanghari bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari pada Senin (28/04/2025).

Turut hadir Ketua OPD Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan para Forkopimda di Ruang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Batanghari , dan Kepala Desa Se-Kabupaten Batanghari serta tamu undangan lainnya.

Pada sambutannya Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan telah ada undang-undang tentang desa, tentang hak-hak keuangan desa maka di bagilah persentasenya dari APBN dan APBD.

“Pendapatan Kabupaten Batanghari menurut undang-undang keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang menjadi hak Batanghari, tapi belum di salurkan dikarenakan kondisi keuangan daerah belum memungkinkan,” ujarnya.

Bupati fadhil mengatakan ada dana dari APBN, yaitu dana yang dimiliki daerah yang disimpan oleh pemerintah pusat, bukan disimpan tapi kondisi keuangan belum ada, tapi karena sudah ada undang-undang mengatur hak-hak daerah di cantumkan lah bahwa ada lagi sekian ratus miliar hak Batanghari namun disalurkannya kapan belum di ketahui tergantung pendapatannya.

“Makanya kita selaku penjabat bapak ibu kades konsepnya itu harus kita pahami,” Sambungnya.

Bupati Fadhil juga mengatakan kepada kepala Bakeuda, PMD sampai hari ini masih sekitar 50 desa yang baru siap APBDes mereka.

“Kita targetkan salurkan di bulan ini, yang bulan berikutnya kalau tidak siap APBDes perubahannya kita sepakati tidak usah di salurkan lagi, karena tidak sesuai dengan omongan bulan sembilan kemarin,” pungkasnya.(*)

Malang, Rumah Calon Penganten di Muaro Jambi Ludes dilalap Api

 

MUARO JAMBI - Satu unit rumah yang berada di KM 20 RT. 17 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Peristiwa kebakaran itu terjadi Jumat (25/4) sekira pukul 21.56 malam.

Sekretaris Damkar Muaro Jambi, Saman saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Kecamatan Mestong tersebut. Peristiwa kebakaran ini, kata dia, menimpa satu unit rumah milik Sugeng.

Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, rumah yang terbakar ini merupakan rumah calon pengantin perempuan yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini.

"Yang terbakar satu unit rumah milik Sugeng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Menurut informasi dari petugas di lapangan, rumah yang terbakar ini yaitu rumah calon pengantin perempuan yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini," kata Saman.

Saman menyampaikan, bahwa satu unit rumah yang terbakar tersebut habis dilalap api. Saat mendapat laporan adanya kebakaran, kata dia, petugas pun langsung sigap turun ke lokasi kejadian.

Para petugas, kata dia, langsung berjibaku untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 22.49 WIB.

"Dugaan sementara, api berasal dari adanya korsleting listrik. Satu unit rumah beserta isinya habis terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta," tandasnya. (Tim)