![]() |
| Aktivis Jambi Soroti Dugaan Ada Upaya Kriminalisasi Hukum Terhadap Founder Cakapcuap.(Ist/AI) |
MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Polemik yang menyeret admin media TikTok Cakapcuap.co berinisial R mulai menuai sorotan. Aktivis Jambi, Fadil, mempertanyakan dugaan upaya penggiringan opini di media sosial yang dinilainya berpotensi membentuk persepsi publik sebelum persoalan tersebut diuji melalui proses hukum secara objektif.
Fadil menilai, persoalan pengutipan konten video yang kini menyeret founder Cakapcuap.co perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, terdapat sejumlah aspek yang harus diperiksa, mulai dari asal-usul video, izin penggunaan, pencantuman sumber, hingga substansi informasi yang disampaikan kepada publik.
Ia menegaskan, pengutipan karya jurnalistik maupun konten audiovisual tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, penilaiannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
"Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan dan pengutipan karya memiliki ketentuan tersendiri. Jika sumber dicantumkan secara lengkap dan izin dari pemilik telah diperoleh, tentu aspek tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Jadi, apa sebenarnya persoalan yang dipermasalahkan?" ujar Fadil, Jumat (13/11/2026).
Sorotan Fadil berkaitan dengan pengutipan sebuah video berdurasi sekitar 2 menit 51 detik yang memuat dugaan praktik suap dalam proses penerimaan anak seseorang menjadi anggota Polri.
Dalam narasi video tersebut, muncul dugaan penggunaan uang sebesar Rp100 juta yang disebut-sebut berasal dari praktik uang 86 terkait perkara narkotika jenis ganja seberat satu kilogram di Polres Kerinci.
Namun, seluruh tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam narasi video. Belum dapat disimpulkan bahwa dugaan tersebut benar tanpa adanya pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Fadil, persoalan semakin menarik perhatian setelah video tersebut disebut telah dikutip dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik awal. Belakangan, pemilik akun berinisial L justru menghapus atau menurunkan video tersebut ketika kontennya telah ramai diperbincangkan publik.
"Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa video itu tiba-tiba di-takedown setelah viral? Apakah ada perubahan sikap dari pemilik akun? Apakah informasi di dalamnya tidak benar? Kalau memang tidak benar, seharusnya ada penjelasan terbuka agar publik tidak berspekulasi," kata Fadil.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada persoalan yang menyeret founder Cakapcuap.co berinisial R. Menurut dia, asal-usul video, kebenaran materi yang disampaikan, serta pihak yang memiliki informasi langsung mengenai dugaan tersebut juga perlu ditelusuri secara profesional.
Fadil bahkan meminta pihak berinisial L diperiksa apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk mengklarifikasi asal-usul narasi serta substansi dalam video tersebut.
Bagi Fadil, penegakan hukum tidak boleh berjalan berdasarkan tekanan opini, popularitas sebuah pemberitaan, ataupun narasi sepihak. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan memberikan penjelasan.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penghakiman publik terhadap seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.
"Ini bukan persoalan membela seseorang. Kami ingin hukum ditegakkan secara objektif. Jangan sampai seseorang lebih dahulu dibentuk citranya sebagai pihak yang bersalah melalui penggiringan opini, sementara fakta dan bukti belum diuji secara menyeluruh," tegasnya.
Fadil menilai, perkara yang menyeret founder Cakapcuap.co seharusnya menjadi momentum untuk menguji secara terbuka batas-batas penggunaan konten digital, perlindungan hak cipta, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Ia meminta Polda Jambi memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar hukum dan duduk perkara yang melatarbelakangi persoalan tersebut, sehingga publik tidak hanya menerima informasi dari satu sisi.
Menurut dia, apabila pengutipan video dilakukan dengan izin resmi dari pemilik dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, fakta tersebut harus diperhitungkan dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan pelanggaran, hal itu juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.
"Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan aktivitas penyampaian informasi di ruang digital. Hukum harus menjadi panglima, bukan opini yang dibangun untuk mengarahkan persepsi masyarakat," ujarnya.
Fadil mengajak masyarakat mengawal persoalan tersebut secara kritis, termasuk meminta kejelasan mengenai dugaan suap yang muncul dalam sebuah narasi video, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan kebenaran tuduhan maupun kesalahan pihak yang kini menjadi sorotan.
Baginya, transparansi, pembuktian, dan keberimbangan merupakan hal mendasar yang tidak boleh dikorbankan dalam proses penegakan hukum.
Sebab, dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena opini dan pemberitaan dipublik telah lebih dahulu menghakiminya. (Red)