Merdekapost.com

Bank 9 Jambi Disorot, GPK Jambi Minta Gubernur Evaluasi Direksi dan Komisaris

JAMBI – Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi memberikan kepastian kepada nasabah Bank Jambi yang hingga kini disebut masih terdampak persoalan layanan perbankan.

Ketua GPK Provinsi Jambi, Ade Mardhan, mengatakan pihaknya mempertanyakan penyelesaian persoalan yang sebelumnya disebut akan dituntaskan dalam waktu sekitar tiga bulan. Namun, menurut Ade, hingga kini sudah lebih dari enam bulan nasabah masih belum dapat menikmati sejumlah fasilitas perbankan, termasuk layanan mobile banking.

“Pada saat konferensi pers sekitar bulan dua atau bulan tiga yang lalu, komisaris, jajaran komisaris dan direksi Bank Jambi bersama Gubernur Jambi menyampaikan bahwasanya masalah banking ini akan selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Namun nyatanya hari ini sudah enam bulan lebih, kita nasabah Bank Jambi belum juga bisa menikmati fasilitas m-banking,” ujar Ade Mardhan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat nasabah yang menyimpan uang di Bank Jambi masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan.

Atas kondisi itu, GPK Jambi meminta Gubernur Jambi mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi. Ade bahkan meminta agar seluruh jajaran tersebut diganti apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Kita minta Gubernur ganti seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi karena tidak kompeten menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Ade juga mempertanyakan secara terbuka persoalan yang menyebabkan sistem Bank Jambi dapat dibobol. Ia meminta agar kasus tersebut diungkap secara transparan, termasuk mengenai siapa pelaku dan berapa nilai kerugian yang sebenarnya terjadi.

“Ini jadi pertanyaan kita. Kita minta ini diungkap terang benderang. Siapa pelakunya, berapa kerugiannya, agar tidak ada fitnah, tidak ada klaim atau praduga di masyarakat,” katanya.

Selain persoalan layanan perbankan, GPK Jambi juga menyoroti pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau CSR yang berkaitan dengan Bank Jambi.

Ade menyebut Direktur Utama Bank Jambi ditunjuk sebagai pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan ketentuan yang disebutnya dituangkan dalam keputusan Gubernur dan diperkuat regulasi daerah.

Ia kemudian mempertanyakan informasi mengenai kerugian akibat serangan hacker yang disebut mencapai sekitar Rp143 miliar lebih. Menurut Ade, berdasarkan informasi yang diberitakan media, kerugian tersebut akan ditutup dari keuntungan Bank Jambi tahun 2025.

“Secara tidak langsung, Rp300 miliar keuntungan Bank Jambi hampir separuh dipakai untuk menutupi kerugian ini,” ujar Ade.

Persoalan tersebut, lanjutnya, juga perlu dikaitkan dengan transparansi pengelolaan CSR di Provinsi Jambi.

Ade menyoroti informasi mengenai dana CSR Provinsi Jambi yang disebut sekitar Rp1,9 miliar dan mempertanyakan apakah angka tersebut telah mencerminkan keseluruhan kontribusi perusahaan yang beroperasi atau berinvestasi di Jambi.

Ia mencontohkan, jika menggunakan asumsi 2 persen dari keuntungan Rp300 miliar, maka nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar. Namun Ade menegaskan angka tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk mempertanyakan transparansi pengelolaan dana CSR.

“Nah pertanyaannya, untuk keseluruhan perusahaan yang berusaha atau berinvestasi di Jambi saja Rp1,9 miliar. Nah ini ada apa?” katanya.

Karena itu, GPK Jambi meminta DPRD Provinsi Jambi menjalankan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan mengenai pengumpulan serta penggunaan dana CSR tersebut.

“Kita ini minta DPR tolong diselidiki. Ini memang bukan pemasukan negara, ini masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Tapi ini harus kita pantau. Fungsi pengawasan DPR harus jelas ini, ke mana uang CSR ini? Berapa yang terkumpul dan ke mana penggunaannya?” pungkas Ade Mardhan.(tim/sbr: sekatojambi)

Gubernur Al Haris Bersama Danrem 042/Gapu Patroli Udara Tinjau Karhutla di Tanjab Timur

Gubernur Al Haris Bersama Danrem 042/Gapu Patroli Udara Tinjau Karhutla di Tanjab Timur.(Adz)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Gubernur Jambi Al Haris bersama Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, dan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Jambi melakukan patroli udara memantau langsung titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjab Timur, Senin (21/09/2026.

Al Haris kepada wartawan mengatakan, peninjauan dilakukan di dua wilayah yang berdekatan, yakni kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang, serta wilayah Ladang Peris, Sadu.

Menurut Al Haris, dari hasil pantauan udara, api masih terlihat aktif dan merayap di atas lahan gambut dengan cakupan yang cukup luas.

"Dua wilayah ini berdekatan dan kita melihat memang masih ada api di situ yang sedang merayap karena itu gambut ya, merayap terus kelihatan api masih ada cukup luas," ujarnya.

Al Haris mengakui penanganan di lokasi tersebut tidak mudah. Tim darat kesulitan menjangkau titik api karena harus melewati hutan belantara dengan akses yang sangat terbatas.

"Pasti itu sulit bagi tim kita untuk langsung ke sana untuk menjangkau titik lokasi itu. Pertama aksesnya karena belantara ya, hutan belantara sangat sulit akses untuk menuju ke lokasi itu. Kecuali waterbombing atau hujan," ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan, untuk wilayah kedua di Desa Labuan Pering, upaya pemadaman sudah dilakukan masyarakat dengan membuat sekat bakar untuk membatasi api agar tidak merembet ke kebun milik warga.

"Memang sudah ada upaya masyarakat untuk melakukan penyekatan membatasi wilayah lahan mereka, kebun mereka, sehingga insya Allah ini bisa bertahan, dengan catatan kalau anginnya tidak kencang, kalau kencang repot juga," jelasnya.

Al Haris menambahkan, pihak Pemprov sudah mengarahkan untuk dilakukan waterbombing hari ini di lokasi Labuan Pering agar api tidak sampai membakar kebun warga. Selain itu, pihaknya juga menunggu potensi hujan untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

"Semoga kalau ada bintik-bintik hujan, teman-teman dari OMC bisa juga mengambil langkah-langkah OMC di lokasi itu," tambahnya.

Terkait luas lahan terbakar, Gubernur Al Haris menegaskan belum bisa merilis angka pasti karena kebakaran terjadi di dua wilayah provinsi, yakni Jambi dan Sumatera Selatan.

"Kita belum bisa koreksi berapa luasnya karena ini ada dua wilayah Jambi dan juga Sumsel. Tetapi kalau bicara api ya masih ada api yang hidup di situ, maka tim bekerja untuk menangani itu," sebutnya.

Menanggapi data luas lahan terbakar yang dirilis WALHI dan sejumlah LSM yang menyebut angkanya jauh lebih besar, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa hal tersebut belum dilakukan penghitungan final.

"Kita belum menghitung, nanti akan terlihat. Ada hotspot, ada fire spot, ada tindakan kami di lapangan, di posko, ini semua kelihatan nanti pergerakannya. Kita akan hitung nanti setelah selesai semua padam, berapa total areal yang terbakar di wilayah Jambi," pungkasnya.(Adz)

Refleksi Moral: Antara Kritik Membangun Dan Ejekan Kotor

Merdekapost.com | Jambi — Mengkritik pemerintah bukanlah sebuah dosa. Justru kritik yang lahir dari data, argumentasi, dan kepedulian merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik menjadi sehat ketika disampaikan dengan niat memperbaiki, bukan sekadar menjatuhkan.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mendengar kritik, mengevaluasi kekurangan, membuka ruang dialog, dan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jambi, ikhtiar dan kerja Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi patut mendapatkan apresiasi. Tentu tidak semua kebijakan dapat berjalan sempurna dan masih terdapat berbagai persoalan yang harus dibenahi. Namun, keberanian untuk bekerja, mengambil keputusan, serta menghadapi berbagai tantangan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin.

Karena itu, kritik dan ejekan harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. Kritik menyampaikan masalah sekaligus menawarkan arah perbaikan. Sementara ejekan yang tidak berbasis fakta hanya akan memperkeruh ruang publik dan menjauhkan masyarakat dari substansi persoalan.

Kita membutuhkan budaya politik yang dewasa: boleh berbeda pandangan, boleh mengkritik, bahkan boleh menolak kebijakan, tetapi tetap menjunjung etika, data, dan martabat.

Jambi tidak membutuhkan kegaduhan yang tidak produktif. Jambi membutuhkan kritik yang berani, argumentatif, dan konstruktif agar setiap kebijakan pemerintah dapat terus diawasi sekaligus diperbaiki.

Kritik tetap diperlukan. Pemerintah tetap harus diawasi. Tetapi etika jangan pernah ditinggalkan.

Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan Jambi terus bergerak maju dan kepentingan masyarakat menjadi yang utama. (*)

Gubernur Al Haris Minta Aparat Usut dan Tangkap Pembakar Tahura Batang Hari!

Gubernur Jambi, Al Haris, ke lokasi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).(Ist)

MERDEKAPOST | MUARA BULIAN - Gubernur Jambi Al Haris meminta aparat penegak hukum mengusut dan menangkap pelaku pembakaran lahan setelah meninjau langsung karhutla di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).

Al Haris menilai pembakaran lahan secara sengaja tidak hanya memicu meluasnya kebakaran, tetapi juga menambah beban petugas serta menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Al Haris didampingi Satgas Karhutla gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Asisten I Pemkab Batang Hari, Damkar, Manggala Agni, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dari hasil pemantauan di lapangan, Al Haris menyebut area yang terbakar merupakan lahan sawit yang ditanami masyarakat.

Menurut dia, api diduga berasal dari pembakaran di lahan kosong di sekitar kebun, kemudian merambat ke area perkebunan akibat tiupan angin kencang dan cuaca panas.

“Kami melihat lahan sawit masyarakat ini terbakar bukan dari sumber api di dalam lahan itu sendiri, melainkan dari area kosong di sekitarnya yang dibakar,” kata Al Haris.

“Karena angin kencang dan suhu panas, api dengan cepat menjalar ke kebun warga,” sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, Al Haris meminta aparat penegak hukum menyelidiki sumber api dan menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.

Warga Sungai Penuh-Kerinci Tak Perlu Jauh, CT-Scan Segera Hadir di RSUD Mayjen HA Thalib

37 Tahun Gelap, Warga Rantau Limau Manis Tabir Ilir Akhirnya Dapat Listrik PLN, 'Terima Kasih Pak Bupati'

“Saya minta ini diselidiki. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan seenaknya sengaja membakar hutan atau lahan ini harus ditangkap dan diperiksa,” tegasnya.

Al Haris menekankan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan di lokasi kebakaran, tetapi dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain menguras anggaran daerah dan tenaga petugas yang berjibaku melakukan pemadaman, kabut asap juga mengancam kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan anak-anak hingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Karena itu, Al Haris mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terlebih di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang membuat api mudah meluas.

Ia meminta masyarakat ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu karhutla. (Aldie Prsaetyo / Sumber: Tribun Jambi)

Api Karhutla di Tahura Batang Hari Belum Padam Sepenuhnya, Pemadaman Darat-Udara Dikerahkan

Gubernur Jambi Al Haris kelokasi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026). Al Haris memantau perkembangan penanganan karhutla.(iST)

MERDEKAPOST.COM | MUARA BULIAN - Hamparan lahan hitam bekas terbakar terlihat sejauh mata memandang saat Tribunjambi.com memasuki kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).

Aroma asap pekat masih terasa di udara, menjadi penanda bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya berakhir.

Sesekali, embusan angin kencang menerbangkan remahan kayu dan sisa material terbakar dari permukaan lahan.

Debu dan serpihan beterbangan mengikuti arah angin hingga mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi.

Bagi petugas yang berada di garis depan pemadaman, kondisi itu bukan sekadar persoalan jarak pandang.

Tiupan angin kencang menjadi salah satu tantangan utama karena berpotensi membuat bara api kembali menyala dan menyebarkan asap maupun material terbakar ke area lain.

kondisi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari

KONDISI TAHURA TERBAKAR - Kondisi lokasi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).

Semakin masuk ke dalam kawasan Tahura Senami itu, jejak kebakaran terlihat semakin jelas.

Di sejumlah titik di sepanjang jalan yang dilalui, sisa-sisa api masih tampak membakar vegetasi di pinggir kawasan.

Asap tipis mengepul dari beberapa bagian lahan yang sebelumnya telah dilalap api.

Di tengah kondisi tersebut, petugas gabungan masih bertahan di lapangan.

Mereka terus menyisir kawasan dan melakukan proses pendinginan untuk memastikan bara yang tersisa benar-benar padam.

Pendinginan menjadi pekerjaan penting untuk mencegah api kembali membesar setelah permukaan lahan terlihat tidak lagi terbakar.

Pemadaman Darat dan Udara

Situasi di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung ke lokasi untuk memantau perkembangan penanganan karhutla.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama tim satuan tugas juga terus menyiagakan personel di kawasan yang masih rawan terbakar.

Upaya pemadaman dilakukan secara paralel melalui jalur darat dan udara.

Di darat, sejumlah mobil pengangkut air disiagakan untuk memasok kebutuhan pemadaman dan pendinginan di lokasi yang dapat dijangkau petugas.

Sementara dari udara, helikopter water bombing dikerahkan untuk mengguyur titik-titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Deru baling-baling helikopter dari udara berpadu dengan aktivitas petugas di darat dalam upaya menjinakkan sisa-sisa kebakaran.

Di tengah hamparan lahan yang menghitam dan aroma asap yang masih menyengat, perjuangan memadamkan karhutla di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin masih terus berlangsung.

Api mungkin tak lagi sebesar sebelumnya, tetapi bara yang tersisa tetap menjadi ancaman yang harus dituntaskan. (Tribun Jambi/Khusnul Khotimah)

(Editor: Aldie Prasetyo | Sumber: TribunJambi)

Gubernur Al Haris: Satu Kepala Daerah di Jambi Lamban Tangani Karhutla

Gubernur Jambi akan memberi peringatan pertama (SP1) terhadap kepala daerah di Jambi yang lamban dan tidak respons dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, Rabu (2/9/2026).(Ist)

"Kalau ada di antara bupati yang lamban (penanganan karhutla), tidak respons, saya tidak segan memberikan SP1 kepada mereka. Ada satu (kepala daerah), itu rahasia."
Al Haris - Gubernur Jambi

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menegaskan akan memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada bupati atau wali kota yang dinilai lambat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Haris saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Provinsi Jambi, Selasa (1/9/2026).

Ia membeberkan ada satu kepala daerah yang ia nilai lamban dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada di antara bupati yang lamban (penanganan karhutla), tidak respons, saya tidak segan memberikan SP1 kepada mereka. Ada satu (kepala daerah), itu rahasia," kata Al Haris.

Al Haris meminta seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi ikut aktif dalam menangani karhutla di daerah masing-masing.

Menurutnya, persoalan karhutla saat ini menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto sehingga pemerintah daerah harus bergerak cepat.

"Kami ingin bupati atau wali kota sebagai Dansatgas di daerah masing-masing bekerja, ini atensi bapak presiden," ujarnya.

Al Haris yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Jambi tidak mengungkapkan nama kepala daerah yang dinilai kurang aktif dalam penanganan karhutla.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat.

Menurut Al Haris, hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi.

Terlebih, rapat koordinasi yang digelar membahas sejumlah langkah penanganan karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman hingga proses pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.

"Kami lihat ada beberapa bupati yang hadir, yang lain mana, kecuali paripurna DPRD.

"Bicara kepentingan, ini rapat kemanusiaan, menyangkut manusia lebih tinggi yang lainnya," katanya.

5.102 Hotspot Terdeteksi di Jambi

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang dipaparkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 1.776,56 hektare.

Data tersebut dihimpun sejak 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.

Dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 5.102 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi.

Data hotspot tersebut merupakan hasil pemantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 sepanjang 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.

Kabupaten Muaro Jambi menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 817 titik.

Kemudian Sarolangun tercatat 703 hotspot dan Batang Hari sebanyak 693 titik.

Selanjutnya, Tanjung Jabung Barat memiliki 597 hotspot, Tanjung Jabung Timur 558 titik, Tebo 554 titik, Merangin 483 titik, Bungo 327 titik, Kerinci 247 titik dan Kota Jambi 123 titik.

Sementara itu, Kota Sungai Penuh tercatat tidak memiliki hotspot selama periode tersebut.

Untuk luasan lahan yang terbakar, Kabupaten Sarolangun menjadi daerah dengan angka tertinggi.

Luas karhutla di Sarolangun tercatat mencapai 473,64 hektare.

Posisi berikutnya ditempati Batang Hari dengan 374,50 hektare, Muaro Jambi 325 hektare dan Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare.

Kemudian Tanjung Jabung Timur mencatat luas karhutla 189,63 hektare, Tebo 96,81 hektare, Bungo 14 hektare dan Merangin 10,3 hektare.

Sementara itu, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi tercatat nihil dalam data luasan karhutla tersebut.

11 Tersangka

Di ranah penegakan hukum, ada 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terbaru, Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengamankan seorang warga berinisial SG yang diduga membakar lahan di Simpang Bejo, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

SG diamankan saat Satgas Darat Karhutla melakukan patroli pada malam hari. Sebelumnya, tim menemukan titik api berdasarkan hasil pemantauan satelit.

Wadirreskrimsus Polda Jambi, AKBP Agung Basuki mengatakan, petugas langsung menuju lokasi setelah mendeteksi adanya titik api.

“Saat patroli anggota tim darat menemukan ada seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Seketika itu juga Satgas segera mengamankan satu orang tersebut dan juga lengkap dengan barang buktinya,” kata Agung.

Dari lokasi pembakaran, petugas menemukan barang bukti berupa korek api. Polisi juga telah memasang status quo di lokasi untuk kepentingan penyelidikan.

Agung mengatakan, patroli malam kini lebih sering dilakukan karena pelaku pembakaran hutan dan lahan diduga mulai memilih waktu malam untuk menghindari pemantauan petugas.

Saat ini, SG telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.

Agung menjelaskan, lahan yang dibakar SG merupakan lahan pribadi dan bukan berada di dalam konsesi perusahaan.

Berdasarkan hasil interogasi, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan yang rencananya digunakan untuk penanaman.

“Lahan pribadi dan kita saat tim menemukan pada saat melakukan pembakaran, barang bukti yang kita temukan yaitu korek api,” ujarnya.

Petugas yang bergerak cepat berhasil mencegah api meluas ke area lainnya. Luas lahan yang sempat terbakar sekitar 600 meter persegi atau setengah hektare.

“Tim cepat untuk bergerak cepat sehingga belum sempat meluas. Yang sempat terbakar sekitar 600 meter persegi atau setengah hektar,” kata Agung.

Dengan tambahan satu laporan polisi dan satu tersangka tersebut, Polda Jambi bersama seluruh jajaran kini menangani 11 laporan polisi dengan 11 tersangka dalam kasus karhutla.

Dalam kasus tersebut, tersangka dijerat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja dan KUHP.

Ancaman hukuman dalam kasus tersebut mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi telah menetapkan 10 tersangka per 29 Agustus kemarin.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan, dari penyelidikan yang dilakukan, seluruh perkara tersebut melibatkan warga yang diduga membuka lahan dengan cara membakar.

“Sudah ada sepuluh berkas perkara dengan sepuluh tersangka perorangan yang ada di enam Polres,” kata Taufik di Jambi, Sabtu.

Dari enam Polres tersebut, Polres Tanjung Jabung Barat menangani perkara karhutla terbanyak. Terdapat lima perkara dengan empat tersangka.

Sementara itu, Polres Muaro Jambi menangani satu perkara dengan tersangka berinisial S, warga Rukam, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

S diduga membuka lahan dengan cara membakar. Akibatnya, lahan seluas sekitar lima hektare terbakar.

Dengan adanya SG, maka sudah ada dua tersangka di Kabupaten Muaro Jambi.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat tersangka berinisial JS dan PS. Keduanya merupakan warga Muara Danau yang diduga membakar lahan seluas sekitar dua hektare.

Selain JS dan PS, polisi juga menetapkan F, warga Sumatera Utara, serta SS, warga Keritang, Provinsi Riau, sebagai tersangka.

Keduanya diduga melakukan pembakaran lahan dengan luas sekitar satu hektare.

Selanjutnya, Polres Tanjung Jabung Timur menetapkan S, warga Geragai, sebagai tersangka kasus karhutla.

S diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di wilayah Teluk Dawan.

Polres Tebo menangani dua perkara karhutla dengan tersangka H dan Y.

Keduanya merupakan warga Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Mereka diduga membakar lahan seluas lebih dari satu hektare untuk membuka lahan perkebunan.

Sementara itu, Polres Sarolangun menetapkan B, warga Limun, sebagai tersangka.

Kemudian, Polres Merangin menetapkan AA, warga Bangko Barat, sebagai tersangka.

Keduanya diduga membuka lahan dengan cara membakar. Luas lahan yang terbakar masing-masing sekitar satu hektare.

“Dari sepuluh tersangka yang ditangani Polres-Polres tersebut, luas lahan yang mereka bakar totalnya 17,25 hektare dan semuanya membuka lahan untuk perkebunan pribadi,” ujar Taufik.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah aturan terkait pembakaran lahan.

Mereka dikenakan ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.(*)

(Editor: Aldie Prasetyo | Source: Tribunjambi.com)

Al Haris Ajak Mahasiswa Jadikan Budaya Jambi Jadi Kekuatan Ekonomi dan Identitas Daerah

Al Haris mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Jambi (UNJA), untuk tidak hanya menjaga budaya sebagai warisan leluhur, tetapi juga mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi kreatif dan identitas daerah.(Ist)

JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Jambi (UNJA), untuk tidak hanya menjaga budaya sebagai warisan leluhur, tetapi juga mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi kreatif dan identitas daerah di tengah persaingan global.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat mendampingi Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memberikan kuliah umum bertema “Pemajuan Kebudayaan dalam Perspektif Ekonomi Budaya” di Auditorium Graha Singadekane Kampus UNJA, Telanaipura, Jumat (31/7/2026).

Menurut Al Haris, Jambi memiliki modal budaya yang sangat kuat, mulai dari Kompleks Percandian Muaro Jambi, tradisi Melayu, hingga keberagaman budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola secara berkelanjutan.

“Kami di Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Kampus seperti UNJA menjadi rumah besar lahirnya pemikir-pemikir budaya yang mampu membawa Jambi dikenal lebih luas,” kata Al Haris.

Ia berharap mahasiswa tidak hanya mempelajari budaya di ruang kelas, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif.

Menurutnya, budaya tidak boleh dipandang sebagai peninggalan masa lalu semata, melainkan sebagai aset pembangunan yang mampu membuka peluang di sektor pariwisata, industri kreatif, hingga riset.

“Anak muda Jambi harus bangga dengan budayanya sendiri. Jangan sampai kita kalah mempromosikan budaya daerah. Budaya bisa menjadi energi pembangunan sekaligus memperkuat identitas daerah,” ujarnya.

Al Haris juga mengapresiasi perhatian Kementerian Kebudayaan terhadap Jambi melalui pelaksanaan kuliah umum tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat upaya pelestarian sekaligus pemanfaatan budaya bagi kesejahteraan masyarakat.(Adz)

Bank Jambi Tunggu Hasil Audit Forensik, Sudirman: Fokus Benahi Sistem dan Tuntaskan Kerugian

TUNGGU HASIL AUDIT FORENSIK - Bank Jambi masih menunggu hasil audit forensik IBM untuk menentukan langkah penyelesaian kerugian akibat insiden siber yang mencapai lebih dari Rp144 miliar.(Ist)

JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang juga Komisaris Utama Bank Jambi, Sudirman, menanggapi penangkapan pelaku dugaan peretasan Bank Jambi oleh kepolisian.

Sudirman menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Polda Jambi terkait insiden siber yang menimpa Bank Jambi.

Terkait kerugian yang ditimbulkan akibat insiden siber tersebut, yang mencapai lebih dari Rp144 miliar, Sudirman mengatakan Bank Jambi telah melakukan audit forensik yang melibatkan tim ahli dari IBM.

Saat ini, manajemen masih menunggu hasil akhir audit tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah strategis selanjutnya.

"Bank Jambi sudah melakukan audit forensik oleh IBM, hanya saja kita sedang menunggu hasil finalnya. Nanti hasil finalnya seperti apa, karena kita tidak mengejar dari pelaku tindak pidananya. Kita mengejar dari sistem yang diimplementasikan oleh Bank Jambi sebagai bentuk kerja sama dengan pihak vendor," ujarnya, Minggu (19/7/2026).

Menurut Sudirman, hasil audit forensik akan menjadi dasar untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi kejadian, penyebab insiden, titik kelemahan sistem, serta pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, manajemen memilih tidak berspekulasi sebelum hasil resmi audit diterima.

Apabila hasil audit menunjukkan adanya kelalaian dari pihak vendor yang mengakibatkan kerugian tersebut, Bank Jambi akan mengacu pada ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Berdasarkan kontrak, penyelesaian kerugian akan diupayakan terlebih dahulu melalui jalur musyawarah. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, Bank Jambi akan menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi.

Sudirman juga menegaskan penangkapan tiga tersangka oleh kepolisian tidak serta-merta berkaitan dengan proses pengembalian kerugian yang dialami Bank Jambi.

"Tertangkapnya tiga orang itu sama sekali tidak berkorelasi dengan pengembalian uang. Kalau pidana kan tidak ada hubungannya dengan pengembalian. Pengembalian itu nanti muaranya pada musyawarah atau pada gugatan perdata," katanya.

Hingga saat ini, peluang untuk memulihkan sisa kerugian masih terbuka. Dari total kerugian sekitar Rp144 miliar, Bank Jambi sejauh ini telah berhasil mengamankan sekitar Rp18 miliar.

Sementara itu, terkait rincian hasil audit forensik maupun identitas vendor yang bekerja sama dengan Bank Jambi, Sudirman menyebut hal tersebut merupakan kewenangan jajaran direksi Bank Jambi untuk menyampaikannya.(*)