MERDEKAPOST.COM

Anies Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya

Anies Baswedan Mantan Gubernur DKi Jakarta tegaskan Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya.(mpc)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Baswedan, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam sesi dialog di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Dalam sesi tanya jawab, Aril Akbar, mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), bertanya tentang pandangan Anies terkait pernyataan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), soal penghapusan DPR.

Aril mempertanyakan apakah penghapusan DPR bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebingungan publik terhadap fungsi lembaga legislatif tersebut.

Menanggapi hal itu, Anies menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga tetap sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

“Soal DPR, DPR itu adalah lembaga yang kita butuhkan,” ujar Anies seperti dikutip dari kanal YouTube resminya, Rabu (17/9/2025).

Anies menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Keberadaan DPR, menurutnya, bukan untuk dipertanyakan secara institusional, tetapi perlu dikritisi dari sisi kualitas individu yang duduk di dalamnya.

“Lembaganya kita butuhkan, tapi orangnya, kita butuh orang-orang yang berintegritas. Kita butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurut Anies, permasalahan yang kerap muncul dalam lembaga DPR bukan berasal dari sistem atau lembaganya, tetapi dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya.

Ia menekankan bahwa anggota DPR harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan rakyat, bukan individu atau partai.

“Jadi bukan lembaganya yang dipersoalkan, tapi orang-orang dalam lembaganya yang harus bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tugas masyarakat adalah mendorong agar lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang benar-benar layak dan mampu memperjuangkan aspirasi publik.

“Kita harus membuat agar DPR kita menjadi DPR yang berintegritas, DPR yang dekat dengan rakyat. Jadi jawabannya bukan lembaganya yang ditiadakan, tapi orang-orangnya yang dilakukan reformasi, upgrading,” tegasnya.(*adz)

Ini Alasan Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MPC/ANTARA)

Jakarta, MP - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Usul pemberian abolisi Tom dan amnesti kepada Hasto itu telah diserahkan dan disetujui DPR melalui rapat konsultasi DPR dan pemerintah, Kamis (31/7).

"Salah satu pertimbangan pada dua orang ini salah satunya kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka perayaan 17 Agustus," kata Supratman di kompleks parlemen.

Abolisi merupakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan pidana.

Abolisi diberikan oleh Presiden dan membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Lihat Juga :

Sekjend Gerindra Diganti, Prabowo Tunjuk Menlu Sugiono Gantikan Ahmad Muzani

Sementara, amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik. Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Sifat politik yang dimaksud umumnya menyangkut kekuasaan, negara, atau pemerintah. Misalnya kasus makar, pemberontakan, atau gerakan separatisme yang didasari ideologi politik tertentu.

Supratman mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan abolisi atas kasus Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto. Selain Hasto, dia menyebutkan total ada 1.168 narapidana yang juga mendapat amensti.

"Presiden saat pertama kali minta [saya] jadi Menkum, beliau menyampaikan bahwa khususnya ada kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti," kata Supratman.

"Salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sedangkan Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pemberian amnesti, lanjut Supratman, juga diberikan kepada enam pelaku makar yang tanpa senjata di Papua. Selain itu, ada pula narapidana yang berusia lanjut hingga yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga harus menjalani perawatan di luar.

Usai disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto selanjunya akan mengeluarkan Kepres yang akan mengesahkan keputusan abolisi dan amnesti tersebut.(*)

(adz/Sumber: cnnindonesia.com)

NasDem dan PKB Merapat ke Prabowo, Ini Kata Anies

Foto: Anies Baswedan

Jakarta - Partai NasDem dan PKB secara terang-terangan menyatakan merapat mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana respons Anies Baswedan?

"Saya warga negara sekarang," kata Anies usai acara halalbihalal dengan relawan Koaliasi Perubahan di salah satu hotel di Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (29/4/2024).

Anies menjawab santai saat ditanya apakah dirinya juga akan merapat ke Prabowo-Gibran. Anies menyebut saat ini tengah berkeliling melakukan silaturahmi.

"Sekarang saya jalanin dulu, keliling, silaturahmi. Itu saja sekarang," tambahnya.

Sementara dalam acara halalbihalal ini, Anies mengapresiasi relawan Koalisi Perubahan yang masih solid dan utuh usai Pilpres 2024.

"Hari ini di Surabaya ada halalbihalal yang diselenggarakan oleh teman-teman pejuang perubahan. Mereka berkumpul dari berbagai tempat di Jawa Timur, lalu mengundang, saya berjumpa semuanya. Suasananya guyub, suasananya persaudaraan yang kuat," kata Anies.(*)

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

Foto: Jazilul Fawaid (detikcom)

Jakarta - Waketum PKB Jazilul Fawaid angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari yang menyimpulkan saksi tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak berkualitas. Jazilul mengatakan KPU tak punya tugas menilai kualitas saksi dalam sidang tersebut.

"Saya pikir bukan KPU yang punya tugas untuk menilai mensahkan orang tidak berkualitas," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut justru KPU yang tak berkualitas. Menurutnya, gugatan sengketa Pilpres muncul akibat kinerja KPU yang tak menindaklanjuti aduan terkait pendaftaran cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan permasalahan perhitungan Sirekap.

"Jangan-jangan KPU-nya yang nggak berkualitas, karena KPU nggak berkualitas lihat semua nggak berkualitas. Justru kenapa timbul gugatan? Karena KPU tidak berkualitas kok sekarang saksi yang di ini. Kalau seluruh proses kemarin dari Sirekap dan lain-lain tidak ada masalah saya yakin tidak akan timbul gugatan, kalau soal Pak Gibran misalkan segera ditindak lanjuti oleh KPU juga tidak ada gugatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jazilul menyebut kualitas KPY justru di bawah kualitas saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan level kualitas KPU di bawah para saksi yang dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Jadi sebenernya kalau dilihat kualitas antara KPU dengan saksi kemarin, KPU di bawahnya itu, jadi nggak bisa itu orang di bawahnya menilai yang level di atasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Foto : Hakim Suhartoyo saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (01/04/2024). [Doc/mahkamah konstitusi)

Merdekapost.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Diawal sidang, dilakukan pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Timnas Amin antara lain:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muh Fauzi

3. Anies Priyo Ashari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Ahmad Huseiri

7. Mei Suci Rahayu

8. Surtono

9. Dr Arif Parta Widjaya

10. Amrin Harun (melalui zoom)

11. Admin Arman

Kemudian terdapat 7 ahli tang dihadirkan oleh Timnas Amin, antara lain:

1. Bambang Eka

2. Faisal Basri

3. Prof Ridwan

4. Fritz Adrison

5. Yudi Prayudi

6. Prof. Johan

7. Antoni Budiwan

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya," ucap para ahli.(*)

(adz/merdekapost.com/detik.com/mk)

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Foto: Sidang MK pada Senin (1/4/2024)-(ist)

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan apa masalahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Mulanya, Ahli Ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Vid mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya.

Vid mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di Pemilu 2019 berhubungan dengan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dalam meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024.

"Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo," jelas dia.

Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo. Sebab, menurutnya, pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh.

"Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril.

"Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia.

Vid pun mengatakan jika kunjungan Jokowi jelas berdampak kepada suara Prabowo. Dia kemudian membandingkan Pemilu 2014 yang tidak diikuti oleh petahana.

"Jadi ketika kita melihat bahwa SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014 tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta, tapi itu tidak bisa menegasikan anecdotal evidence, tidak bisa menegasikan efek dari petahana ya," ujarnya.

Vid mengatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 merupakan refleksi dari suara Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, suara Prabowo saat 2019 jauh berbeda dengan suara di Pemilu 2024.

"Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi ada unsur fanatisme," katanya.

(adz/detik.com/mahkamah konstitusi)

Anies-Gus Imin Jadi Paslon Pertama Gugat Pilpres 2024 ke MK

Tim Hukum AMIN saat menyampaikan laporan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3). [Doc ; Ist ]

Jakarta, Merdekapost.com - Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi yang pertama mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran paslon tersebut resmi didaftarkan pada hari ini, Kamis (21/3).

Dilihat dari laman MK, pendaftaran tersebut diunggah pada pukul 09.02 WIB, dengan tanda terima nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Gugatan tersebut terkategori dalam klasifikasi perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, atas nama pemohon H. Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar.

Wow, Eks Danjen Kopasus Pimpin Demo Tolak Hasil Pilpres 2024, Ini Profil Mayjen Purn TNI Sunarko

Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung di KPU, Senin (18/3/2024).(Doc/Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST - Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Soenarko menolak hasil Pilpres dari real count KPU yang menyatakan pasangan Prabowo-Gibran unggul telak.

Bahkan demo hari ini itu dipimpin sejumlah tokoh besar akan berlangsung juga di depan DPR/MPR.

Lalu seperti apa profil dan biodata Mayjen TNI (Purn) Soenarko?

Mayjen TNI (Purn) Soenarko merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Sayangnya, kala itu ia sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, hingga dituding sebagai pelaku makar.

Tidak cukup sampai disitu, Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo Subianto kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019.

Lalu, ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Soenarko pun dibebaskan.

Setelah sekian lama tak ada kabarnya, kini Soenarko kembali tampil ke publik.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko kemudian tercatat sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Di partai politik, Soenarko sekarang menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS sendiri merupakan partai pengusung Anies Baswedan.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 1 Desember 1953. Dia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat.

Mayjen TNI Purn ini sebelumnya menduduki jabatan Danjen Kopassus.

Sepanjang kariernya, Soenarko memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer.

Sebelum menduduki posisi tertingginya, Soenarko sudah terkenal di Aceh.

Diberitakan sebelumnya, ia pernah menjabat asisten operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002, lalu menjadi Danrem-11/SNJ, Danrem-22, Pamen Renhabesad, Pati Ahli Kasad Bidsosbud, dan Kasdif-1 Kostrad.

Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Kopassus) ke 22. Saat itu, Soenarko menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, yakni Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary.

Soenarko menjabat sampai 1 Juli 2008, lantas digantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

Usai jadi Danjen Kopassus, Soenarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya. Mayjen Soenarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Mayjen TNI Supiadin AS.

Pada 2009, tugas Soenarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhi. Lalu, Soenarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) pada 2009, menggantikan Mayjen TNI Nartono.

Selang setahun, pada 2010, Soenarko digantikan oleh Mayjen TNI Siswondo.

Terjun di Politik

Setelah karier militernya, Mayjen Soenarko pun terjun ke dunia politik.

Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh (2012-2016).

Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra (2012-2016).

Lalu, Soenarko bergabung dengan Partai Nangroe Aceh, sejak 2017 sampai sekarang.

Riwayat Pendidikan

Berikut riwayat pendidikan Soenarko, dikutip dari Wikipedia.org:

Soenarko pernah mengenyam pendidikan di AKABRI (1978), kemudian Susarcabif (1978).

Ia juga pernah di Komando(1979), Diklapa-I (1985), dan Diklapa-II (1988).

Selanjutnya, di Seskoad (1995), Sesko TNI, lalu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2005.

Sebelumnya diberitakan, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus pimpin aksi unjuk rasa (demo) tolak keunggulan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Soenarko yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu menolak hasil real count KPU.

Aksi demo atas dugaan kecurangan itu akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Aksi yang dipimpin para tokoh besar menyebutkan bahwa pada Pilpres 2024 terjadi banyak kecurangan.

Tak hanya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mereka juga akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR.

Mereka menyerukan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 untuk diusut.

Dalam poster-poster yang beredar di media sosial sejumlah tokoh menjadi motor penggerak demo ini.

Polres Jakarta Pusat telah mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya.

Soenarko mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU RI.

"Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata dia.

Dia mengatakan, salah satu kecurangan itu terjadi di KPU.

Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator," tutur dia.

Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.

Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, dia mengatakan, diterangkan dalam film Dirty Vote.

"Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.(*)

[Sumber: Tribun.com | Editor: Aldie Prasetya]