Sekjen Gibranku Minta Hentikan Narasi "Adu Domba" Prabowo dan Jokowi

PASCA DEMO: Marak opini publik yang mengaitkan aksi kericuhan demo dengan Wapres Gibran dan Jokowi.(ist)

JAKARTA - Maraknya opini publik yang mencoba mengaitkan dinamika aksi kericuhan demonstrasi dengan keterlibatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk adu domba. Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyebut, upaya itu bertujuan untuk membenturkan figur Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi maupun Gibran.

"Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik," ucap Pangeran dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia secara lantang menyebut, narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang memainkan peran ganda dalam kerusuhan adalah tafsir politis. Dia menuding, hal itu yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

Pangeran menduga, ada upaya soft character assassination agar agenda konsolidasi nasional yang sedang dibangun antarelite tidak terwujud. "Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya," jelasnya.

Dia pun mengingatkan, relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik. Melainkan, kata Pangeran, sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.

"Kita sedang menyaksikan peralihan yang dewasa, pergantian tongkat estafet kepemimpinan antar dua negarawan, bukan pertarungan tersembunyi. Menempatkan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dalam dua kutub yang saling meniadakan adalah kegagalan memahami arah sejarah bangsa," ucap Pangeran.

Dia pun mengajak masyarakat tidak terjebak pada politik ilusi, yakni politik yang menjual drama tapi miskin realitas. Menurut Pangeran, loyalitas barisan Jokowi terhadap Presiden Prabowo merupakan keniscayaan dan bersifat absolut. Hal itu menjadi fondasi yang tidak akan bisa digoyahkan oleh framing media sosial atau opini publik sesaat.

"Jangan biarkan emosi sesaat mengaburkan kepercayaan kita pada proses hukum dan kerja negara. Di tengah hiruk-pikuk opini dan narasi yang saling bersilang, kedewasaan kita sebagai warga negara diuji bukan untuk saling curiga, tetapi untuk tetap percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya," ucap Pangeran.(kai/detik.com)

Berita Gembira, PNS Naik Gaji Lagi 2025, Bakal Diumumkan Jokowi 16 Agustus 2024

Jakarta - Presiden Jokowi akan mengumumkan kepastian kenaikan gaji PNS saat menyampaikan Nota Keuangan 2025 di DPR pada 16 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, enggan merinci hasil pembahasan soal rencana kenaikan gaji PNS tersebut. Namun menurut dia, opsi kenaikan bisa saja terjadi pada komponen gaji pokok atau penyesuaian tunjangan kinerja.

“Nanti dibicarakan dulu, kan penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Ada yang kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerjanya bisa, atau memberikan insentif lain juga bisa,” kata Isa kepada wartawan di kantornya, Senin (22/7).

“Kita tunggu 16 Agustus saja, pasti disampaikan [Presiden Jokowi],” imbuhnya.

Isa melanjutkan, pemerintah juga akan mengumumkan implementasi skema gaji tunggal atau single salary untuk PNS pada Nota Keuangan.

“Kita lihat 16 Agustus [pada saat agenda Nota Keuangan] saja [soal skema single salary 2025],” ungkap Isa.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan gaji PNS akan naik pada 2025. Kebijakan tersebut diatur dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.

Dalam KEM PPKF, penyesuaian gaji ASN serta pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 menjadi salah satu arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara.

“Kalau penyesuaian [gaji] kan ke atas. Iya [ada rencana kenaikan], disesuaikan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/7).

Airlangga belum bisa merinci berapa besaran kenaikan gaji tersebut. Ia memastikan gaji akan PNS akan naik tahun depan.

“Belum ada [persentase kenaikan gaji PNS], tahun depan. Belum [ada],” kata Airlangga.(adz)

PJ Bupati Asraf Hadiri Rakernas APKASI,Pamer Potensi Daerah Menarik Investor

Merdekapost.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2024 digelar bersamaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta, pada Rabu (10/07/2024).

Kegiatan yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo, didampingi Ketua APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

PJ Bupati Kerinci Asraf yang ikut menghadiri langsung Rakernas Apkasi dan Otonomi Expo ini adalah karena kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang digelar Apkasi untuk membahas isu-isu dan rencana strategis dalam pembangunan daerah, khususnya kabupaten.

“Selain itu, Apkasi Otonomi Expo menjadi ajang untuk memamerkan potensi daerah, dengan harapan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Baca Juga: PJ Bupati Asraf Sampaikan Belasungkawa Atas Meninggalnya H A Madjid Mu'az Mantan Bupati Tebo

Acara dibuka secara langsung oleh presiden Republik Jokowi sekaligus peresmian pembukaan rapat kerja nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2024. Acara digelar di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC).

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2024,” kata Jokowi.

“Perlu saya ingatkan beli produk-produk kita sendiri, mengumpulkan anggaran itu agak sulit sekali, jadi gunakan seratus persen untuk pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri,”ungkap Presiden RI Jokowi.

Presiden RI Jokowi Didampingi Menteri Dalam Negeri, Ketua Umum Apkasi juga menuju area pameran untuk peninjauan stand.(adv)

PKB Sebut Relawan Prabowo Ambil Formulir Pilwalko Bekasi untuk Kaesang

Jakarta, Merdekapost - PKB Kota Bekasi menyampaikan relawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengambil formulir penjaringan calon wali kota Bekasi di Pilkada Kota Bekasi 2024. Formulir itu disebut untuk mendaftarkan Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep.

"Ya, baru mengambil (formulir) saja. Mengatasnamakan relawan pro Prabowo-Gibran," kata Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi Alit Jamaludin kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Alit menjelaskan formulir itu nantinya harus dikembalikan oleh Kaesang secara langsung sebagai pihak yang hendak mencalonkan diri. Dia mengatakan mekanisme batas pengembalian formulir dalam waktu tiga hari.

"Harus yang bersangkutan. (Dikembalikan dalam) tiga harim" ucapnya.

Sementara, Jubir DPP PSI Ariyo Bimmo menyampaikan belum mengetahui informasi tersebut.

"Saya belum mendapatkan info," kata Ariyo kepada wartawan.(*)

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

Ketua KPU Hasyim Asy'ari. [Ist] 
Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

PDIP Akan Gugat Proses Pemilu 2024 ke PTUN

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Doc/Ist).

Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan partainya berencana melayangkan gugatan terkait Pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Djarot menegaskan isi gugatannya bukan membatalkan hasil Pemilu 2024, melainkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

"Iya untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil, begitu, tidak. Tetapi upaya hukum untuk menunjukan bahwa pernah terjadi proses penyimpangan secara substansial sejak putusan MK 90," kata Djarot dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Baca juga:

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Djarot membeberkan dugaan penyimpangan yang terjadi mulai dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tentang Syarat Usia Capres-Cawapres hingga pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima berkas pendaftaran paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat salam memenangkan paslon tertentu," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap melalui gugatan ini, berbagai penyimpangan tak terjadi dalam gelaran Pilkada 2024 mendatang. Meski begitu, Djarot menyebut waktu mengajukan gugatan masih dibahas oleh partainya.

"Jadi ke PTUN dalam rangka mencari keadilan dan supaya pelaksanaan pemilu, kelemahan-kelemahan yang terjadi yang kita rasakan, kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024," ucapnya.

"Ini sebagai bagian koreksi kita. Jadi itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN," sambungnya.

Baca juga: 

Djarot mempersilahkan jika ada partai lain yang mengikuti jejak PDIP mengajukan gugatan serupa ke PTUN. "Kita sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN. Kalau partai lain kita serahkan pada partai yang bersangkutan," imbuhnya.(*)

[adz/merdekapost.com/detik.com]

Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Foto : Hakim Suhartoyo saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (01/04/2024). [Doc/mahkamah konstitusi)

Merdekapost.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Baca Juga: 

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Diawal sidang, dilakukan pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Timnas Amin antara lain:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muh Fauzi

3. Anies Priyo Ashari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Ahmad Huseiri

7. Mei Suci Rahayu

8. Surtono

9. Dr Arif Parta Widjaya

10. Amrin Harun (melalui zoom)

11. Admin Arman

Baca juga:

Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu

Kemudian terdapat 7 ahli tang dihadirkan oleh Timnas Amin, antara lain:

1. Bambang Eka

2. Faisal Basri

3. Prof Ridwan

4. Fritz Adrison

5. Yudi Prayudi

6. Prof. Johan

7. Antoni Budiwan

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya," ucap para ahli.(*)

(adz/merdekapost.com/detik.com/mk)

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Foto: Sidang MK pada Senin (1/4/2024)-(ist)

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan apa masalahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Mulanya, Ahli Ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Vid mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya.

Vid mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di Pemilu 2019 berhubungan dengan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dalam meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024.

"Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo," jelas dia.

Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo. Sebab, menurutnya, pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh.

"Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril.

"Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia.

Vid pun mengatakan jika kunjungan Jokowi jelas berdampak kepada suara Prabowo. Dia kemudian membandingkan Pemilu 2014 yang tidak diikuti oleh petahana.

"Jadi ketika kita melihat bahwa SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014 tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta, tapi itu tidak bisa menegasikan anecdotal evidence, tidak bisa menegasikan efek dari petahana ya," ujarnya.

Vid mengatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 merupakan refleksi dari suara Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, suara Prabowo saat 2019 jauh berbeda dengan suara di Pemilu 2024.

"Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi ada unsur fanatisme," katanya.

(adz/detik.com/mahkamah konstitusi)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs