Gus Muhaimin: Pesantren Berperan Penting dalam Mencegah Kekerasan Seksual

Gus Muhaimin di sela Rapat Kerja Nasional Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri (Fasantri) dan Launching SOP Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren di Ponpes Al Mubarok, Marangen, Demak, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022).

MERDEKAPOST, DEMAK – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya peran pesantren dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan santri. 

Menurut Gus Muhaimin, semua lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun pesantren adalah tempat yang rawan terjadi kekerasan seksual. ”Semua yang berbentuk asrama, pengumpulan, itu bisa menjadi ancaman. Hubungan partron, klien atasan bawahan, guru murid, sesepuh muda, itu juga rawan,” ujar Gus Muhaimin di sela Rapat Kerja Nasional Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri (Fasantri) dan Launching SOP Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren di Ponpes Al Mubarok, Marangen, Demak, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga: Deklarasi Millenial Kerinci untuk Gus Muhaimin Presiden 2024

Karena itu, Gus Muhaimin mengapresiasi langkah yang dilakukan Fasantri yang membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren.

 ”Saya mendukung peran Fasantri yang mendorong meningkatkan peran dan manfaatnya bagi pesantren-pesantren puteri dengan meresmikan SOP penanganan dan mengantisipasi ancaman kekerasan di pesantren,” tuturnya. 

Menurutnya, langkah yang dilakukan Fasantri ini luar biasa dan menjadi yang pertama di lingkungan umat Islam dalam mengantisipasi ancaman kekerasan seksual di lingkungan pesantren. ”Salut kepada Fasantri yang memotori langkah internal untuk lingkungan pesantren puteri dan langkah eksternal untuk mendorong umat Islam menjadi kekuatan yang aman dari kekerasan seksual,” tuturnya. 

Gus Muhaimin mengatakan bahwa semua lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun pesantren adalah tempat yang sangat rawan terjadi kekerasan seksual. ”Semua yang berbentuk asrama, pengumpulan, itu bisa menjadi ancaman. Hubungan partron, klien atasan bawahan, guru murid, sesepuh muda, itu rawan,” tuturnya. 

Gus Muhaimin di sela Rapat Kerja Nasional Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri (Fasantri) dan Launching SOP Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren di Ponpes Al Mubarok, Marangen, Demak, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022).

Karena itu, menurut Gus Muhaimin, pemerintah perlu membuat satuan unit pencegahan kekerasan seksual. Polri juga harus punya Tim Reaksi Cepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sementara hal yang bersifat preventif, semua kementerian harus terlibat dalam membantu. 

Ketua Umum Fasantri Hindun Annisah mengatakan bahwa SOP Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren yang akan diberlakukan di ponpes-ponpes puteri ini tidak hanya dalam hal penanganan, tapi juga pencegahan agar tidak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. ”Kalaupun seandainya terjadi kasus kekerasan seksual, itu sudah ada SOP-nya, itu komplit. Kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan, semua ada dalam SOP itu,” kata Hindun. 

Baca Juga: Mau Tau? Masakan Populer khas Kerinci yang Melegenda, Ini Dia Gulai Ikan Semah dari Kerinci

Dia mencontohkan di dalam SOP tersebut ada pembelajaran yang ramah perempuan. ”Bagaimana di pesantren itu sistem pembelajarannya adil gender, ramah perempuan. Misalnya, mulai aturan yang memebrikan akses kepada perempuan. Mulai pendecegahannya. Juga diajari fikih reproduksi perempuan makanya perempuan diharuskan tahu tentang hak-hak reproduksinya,” tuturnya. (hza)

Deklarasi Millenial Kerinci untuk Gus Muhaimin Presiden 2024

Deklarasi dukungan Milenial Kerinci untuk Gus Muhaimin Presiden 2024 yang dilaksanakan di dua wilayah, yaitu diwilayah Kayu Aro (Dapil 2) dan Air Hangat Timur (Dapil III) Kabupaten Kerinci. (doc/adz/merdekapost.com)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Deklarasi gerakan milenial Kerinci untuk pemenangan Gus Muhaimin dibawah koordinasi DPC PKB Kerinci bersama fraksi PKB DPRD Kerinci akhirnya dilaksanakan secara serentak.

Adapun deklarasi Dukungan tersebut dilaksanakan di dua wilayah, yaitu diwilayah Kayu Aro dan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Heri Zaldi Alwi (HZA) selaku DPC PKB menyebutkan bahwa pada Intinya PKB Kerinci menyambut baik dan mendukung penuh majunya Ketum PKB Gus Muhaimin Iskandar sebagai Capres 2024.

Kita menaruh harapan besar kepada keponakan Gus Dur tersebut. Ia berharap kelak bersama Gus Muhaimin, Indonesia dapat bangkit menjadi negara produktif di bidang teknologi. 

“Saya yakin Gus Muhaimin sebagai sosok yang berwawasan milenial dapat menjadikan Indonesia maju di bidang teknologi. Beliau memiliki pemikiran terbuka untuk mengakomodir kreatifitas anak muda,” Oleh karenanya, kami mengajak anak-anak muda di daerah mendukung Gus Muhaimin. 

"Kita siap bergerak untuk Gus Muhaimin, bagi kami tidak ada tawar menawar, dukungan telak untuk Gus AMI". Ujarnya tegas.

Sementara itu, Mensediar, S.Pd, MM Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kerinci yang juga merupakan inisiator Deklarasi dukungan milenial kerinci untuk Gus Muhaimin menyatakan siap menyasar kalangan milenial.

"Kita siap menyasar kaum milenial Kerinci untuk mendukung pencalonan Gus Muhaimin". ujar Mensediar.

Menurutnya, "di Kerinci Kita adalah yang pertama menyatakan dukungan untuk Capres, oleh karena itu kita sangat yakin akan sedikit lebih leluasa untuk bergerak dikalangan milenial Kerinci". ujar Mensediar lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Reno Efendy, Gus Muhaimin adalah sosok ideal cerminan pemuda dimasa depan. Kami Relawan Milenial Kayu Aro mendukung dan mendeklarasikan Cak Imin Capres 2024.

Dirinya yakin perubahan yang paling efektif adalah melalui jalan politik. “Tentu saja anak muda tidak boleh jauh dari politik. Karena masa depan kita ditentukan oleh keputusan politik. Maka memilih pemimpin adalah hal paling dasar yang harus kita tentukan, jika kita tidak bisa masuk secara langsung di dalamnya,” Tutup Reno Efendy. 

Adapun sebagai Koordinator gerakan milenial Kerinci untuk Gus Muhaimin adalah Doni Saputra, S.Pdi. (adz)

Yusril Sebut Hanya Ada 3 Jalan untuk Menunda Pemilu 2024

Ketua tim hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat konferensi pers terkait putusan MK. Foto: Jamal Ramadhan. (kumparan)

Wacana penundaan  kembali mencuat. Wacana ini kembali muncul ke permukaan setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun dengan alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pakar Hukum Tata Negara, , mengungkapkan setidaknya hanya ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menunda Pemilu 2024. Yaitu dengan , Presiden Jokowi mengeluarkan Dekrit, dan menciptakan konvensi ketatanegaraan yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktik penyelenggaraan negara.

"Ketiga cara ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan konstitusi, yang dilakukan secara normal menurut prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri, atau cara-cara tidak normal melalui sebuah revolusi hukum, dan terakhir ada perubahan diam-diam terhadap konstitus melalui praktik, tanpa mengubah sama sekali teks konstitusi yang berlaku," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/2).

Ia juga menjelaskan, dasar paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan pemilu adalah perpanjangan sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan cara melakukan amandemen UUD 1945. Jika hal ini dilakukan, Yusril mengatakan yang perlu diubah sebenarnya bukan mengubah pasal-pasal UUD 1945 yang ada sekarang secara harafiah, melainkan menambahkan pasal baru dalam UUD 1945 terkait dengan pemilihan umum.

"Pasal 22E UUD 1943 dapat ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 22E ayat (7) yang berisi norma 'Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai batas waktu tertentu'," jelasnya.

Menurutnya, dengan penambahan ayat dalam Pasal 22E UUD 1945, maka tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD berubah status menjadi anggota sementara sebelum diganti dengan anggota-anggota hasil pemilu.

Sementara jalan kedua adalah Jokowi mengeluarkan Dekrit menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut UUD 1945 harus diisi dengan pemilu. Meski Dekrit bisa saja dilakukan, namun Yusril ragu Jokowi berani mengeluarkan Dekrit seperti yang dilakukan Bung Karno pada 5 Juli 1959 dan Gus Dur pada 2001 lalu.

Baca:Gus Muhaimin Sebut Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda

"Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi akan memilih mengeluarkan Dekrit menunda pemilu dan memperpanjang jabatan semua penyelenggaraan negara termasuk dirinya, yang menurut UUD 1945 harus diisi melalui pemilu? Dugaan saya Presiden Jokowi tidak akan melakukan itu. Risiko politiknya terlalu besar. Sebagai tindakan revolusioner, tindakan itu jauh daripada matang. TNI dan Polri juga belum tentu akan mendukung, meski keputusan itu adalah keputusan Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Lantas seperti itu akan jadi boomerang bagi Presiden Jokowi sendiri," tuturnya.

Sementara jalan ketiga adalah dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention. Lewat langkah ini, perubahan tidak hanya dilakukan terhadap teks konstitusi, UUD 1945, melainkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

"Dalam Pasal 22E UUD 1945 tegas diatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi," ujarnya.

"Kedua pasal ini tidak diubah, tetapi dalam praktik pemilunya dilaksanakan misalnya tujuh tahun sekali. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dan dengan sendirinya MPR, dalam praktiknya juga dilaksanakan selama tujuh tahun," lanjutnya.

Dalam sejarah Indonesia, Yusril mengatakan jalan ini sudah pernah ditempuh pemerintah usai Indonesia merdeka, tepatnya lewat Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 Oktober 1945. Lewat Maklumat Nomor X itu, sistem presidensial berubah menjadi parlementer.

"Sekarang zaman sudah berubah. Rakyat sudah lebih paham bagaimana penyelenggaraan negara dibanding zaman revolusi tahun 1945-1949. Ahli-ahli tambah banyak. Ada media sosial yang membuka peluang bagi siapa saja untuk mengkritik, ada MK yang bisa menguji UU dan mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Konvensi ketatanegaraan tentang penundaan pemilu sulit diciptakan, apalagi orang awam dengan mudah akan menganggap ada 'penyelewengan' terhadap UUD 1945," ujarnya.

"Presiden Jokowi tentu tidak dalam posisi untuk dapat menciptakan konvensi ketatanegaraan sebagaimana digagas Sjahrir dan dilaksanakan Wapres Mohammad Hatta tahun 1945 itu," pungkasnya.(hza)

Gus Muhaimin Sebut Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Gus Muhaimin Wakil Ketua MPR-RI (Ketum DPP PKB) 

CIREBON - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Gus Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. "Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Gus Muhaimin saat memberikan pengarahan pada acara Bimtek Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta Orasi Politik Gus Muhaimin bertajuk Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/2/2022).

Menurut Gus Muhaimin, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. "Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya. 

Baca Juga: Pesona NU di Pilpres Luar Biasa, Gus Kautsar: Mendadak Ada Nahdliyin Naturalisasi

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. 

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," katanya.

Gus Muhaimin menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya. "Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.

Gus Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ungkapnya.

Baca Juga: Kiai Kampung se Jember Dukung Gus Muhaimin Presiden 2024

Sejauh ini, selain Gus Muhaimin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," katanya.

Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu. "Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022). (*)

Jokowi Bolak-balik Tanya Pencapresan, Gus Muhaimin: Saya Jawab ”Good”

Presiden Joko Widodo bersama Gus Muhaimin. (ist)

JEMBER, MERDEKAPOST.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sangat aktif melakukan kerja-kerja politik dengan cara safari politik ke berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Deklarasi dukungan agar Gus Muhaimin maju sebagai calon presiden (Capres) juga bermunculan setiap hari dari berbagai kalangan.   

Pergerakan Gus Muhaimin dalam upaya pencapresan ini ternyata dipantau serius oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara bahkan cukup rajin menanyakan kondisi atau perkembangan di lapangan dari safari politik yang dilakukan Gus Muhaimin ke berbagai daerah di Tanah Air.  

”Saya terus, bolak balik ditanya sama Pak Presiden, Pak Jokowi, bolak balik ditanya gimana perkembangan? Perkembangan lapangan bagaimana? Saya bilang, ’good’ gitu aja. Buktinya apa? Datang sendiri ke Jember, lihat sendiri ke Malang, lihat Sidoarjo, lihat Surabaya,” ungkap Gus Muhaimin saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim Gus Muhaimin dengan Kiai Kampung se-Jember di Pondok Pesantren Darul Arifin, Curah Kalong, Gambirono, Jember, Jawa Timur, Minggu (20/2/2022). 

Gus Muhaimin saat silaturrahim bersama para Kiyai-kiyai kampung di Jember. (hza)

Gus Muhaimin mengatakan dukungan dari berbagai kalangan terus bermunculan setiap hari. ”Tampaknya Pak Jokowi memonitor terus perkembangan (dukungan masyarakat). Jadi kalau nggak ada geliat kenaikan, ya saya malu sama Pak Jokowi ini buktinya (dukungan) mana,” kata Gus Muhaimin. 

Cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri ini mengatakan dirinya tidak menyangka antusias masyarakat, utamanya warga NU untuk mendukungnya maju sebagai capres 2024 luar biasa besar. 

”Saya tidak menyangka respons dan semangat kader-kader NU, kader muda di seluruh Jawa Timur, dan berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia sangat tinggi, terutama kaum muda yang menginginkan ada kader NU bisa memimpin negeri ini. Saya sangat terkejut karena ternyata motivasinya sangat tinggi, harapannya sagat kuat,” ungkapnya. 

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, tingginya harapan dan impian warga NU untuk memiliki pemimpin dari kader NU sendiri, merupakan impian yang sudah lama terpendam sejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diturunkan pada 2021 silam ketika baru dua tahun menjabat Presiden.

Gus Muhaimin saat silaturrahim bersama para Kiyai-kiyai kampung di Jember. (hza)

 ”Ini yang saya sebut sebagai silent hope, harapan yang selama ini terpendam dalam diam di hati santri-santri, kaum nahdliyin yang menginginkan kembalin ada kader NU memimpin negeri ini,” tuturnya. 

Gus Muhaimin mengatakan, dukungan yang begitu massif dari berbagai kalangan membuatnya semakin optimistis dalam melangkah menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

”Tentu dukungan ini membuat saya semakin yakin dan optimistis terutama di Jatim, kekuatan basis kita yang akan memberikan dukungan yang kuat kepada persiapan PKP, persiapan saya untuk menghadapi Pemilu 2024,” urainya. (hza)

Kiai Kampung se Jember Dukung Gus Muhaimin Presiden 2024


Dukung Gus Muhaimin Nyapres, Kiai Kampung se Jember: Nahdliyyin Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

MERDEKAPOST.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar kembali mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon Presiden 2024. Dukungan kali datang dari Kiai Kampung se Kabupaten Jember yang digelar di Pondok Pesantren Darul Arifin, Gembirono, Jember, Minggu, 20 Februari 2022.

Pengasuh PP Darul Arifin, KH. Robit Qosidi dalam sambutannya menyatakan, Gus Muhaimin adalah kader asli Nahdlatul Ulama (NU) yang punya andil besar memperjuangkan santri dan pesantren. Sehingga patut mendapat dukungan dari para Kiai untuk menjadi Presiden RI.

“Para Kiai hadir ke sini bersatu, karena Nahdliyin bersatu tak bisa dikalahkan. Kami kiai kampung siap memenangkan Gus Muhaimin menjadi Presiden,” kata Kiai Robit.

Sementara itu, naskah dukungan dibacakan oleh Lora Yazid Khobir mewakili seluruh Kiai Kampung se Kabupaten Jember yang hadir. Ada sejumlah alasan mengapa Kiai Kampung mendukung Gus Muhaimin menjadi Presiden 2024.

Pertama, kata Lora Yazid, seluruh Kiai Kampung se Kabupaten Jember memandang bahwa Gus Muhaimin memiliki visi misi yang jelas untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.

Kedua, seluruh Kiai Kampung se Kabupaten Jember mengakui jejak perjuangam Gus Muhaimin yang manfaatnya dirasakan sangat besar oleh para santri dan juga pesantren, yaitu ditetapkan Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober dan UU Pesantren.

Karena itu, kata Lora Yazid, Kiai Kampung se Kabupaten Jember siap bekerja keras 24 jam, dari pintu ke pintu, siang dan malam, untuk memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai Presiden RI tahun 2024.

“Kiai Kampung se Kabupaten Jember siap mengorbankan jiwa dan raga untuk memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai Presiden RI agar bisa menjaga ahlussunmah wal jemaah dan mempertahankan NKRI. Nasrun min Allah wa fathun qariib, (artinya) pertolongan Allah sudah datang, dan kemenangan ada di depan mata,” tukas Lora Yazid. (adv/hza).

Ketum PKB: Jokowi Hebat, Indonesia Jadi Leader G20

Ketum PKB Muhaimin Iskandar bersama Presiden Jokowi. (doc: ant)

JAKARTA – Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya negara-negara dunia sebagai Presidensi G20 selama setahun ke depan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Presidensi G20 menjadi bukti pengakuan dan kepercayaan dunia kepada Indonesia.

“Presidensi G20 menjadi bukti pengakuan dan kepercayaan dunia kepada negara kita tercinta. Pengakuan ini saya lihat karena pak Jokowi hebat. Jadi kalau ditanya kenapa dunia percaya? Ya jawabannya cuma satu, itu berkat pak Jokowi,” katanya, Minggu, (31/10/ 21).

Baca Juga: Gus Muhaimin Ditetapkan Jadi Wakil Presiden Centrist Democrat International

Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan, kepercayaan dunia kepada Presiden Jokowi atasnama Indonesia sebagai leader G20 tersebut membangkitkan optimisme yang dibangun untuk bangkit di tengah transisi kepemimpinan.

Selain itu, dirinya tak menampik jika dirinya bersama dengan PKB juga terus mendorong optimisme dalam membangun kepercayaan dunia bagi Indonesia.

Menurutnya perjuangan Jokowi mengangkat nama baik Indonesia di dunia senafas dengan perjuangan PKB.

“PKB terus berupaya dan ikut berkontribusi menanamkan kepercayaan dunia bagi Indonesia. Banyak sekali kegiatan-kegiatan internasional yang kita lakukan, mau itu politik, ekonomi, dan lingkungan. Jadi saat Indonesia diberi amanah Presidensi G20, itu sama artinya pak Jokowi PKB banget,” tuturnya.

Dia berharap, agar momentum Presidensi G20 ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia.

Ada empat prinsip universal yang dititipkan Gus Muhaimin agar turut diperjuangkan dalam G20 nanti. Pertama, prinsip adil dan sederajat tanpa memandang suku dan agama.

Kedua, prinsip menerima dan menghormati negara bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain. Ketiga, prinsip menerima dan menghormati hukum negara sebagai tatanan yang mengikat.

“Dan prinsip yang keempat adalah Indonesia juga perlu mendorong ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, gotong royong, dan keadilan sosial. Keempat prinsip ini saya yakini bisa menjadi pintu stabilitas dunia, dan juru kuncinya adalah Indonesia melalui forum G20 nanti,” tuturnya.

Untuk diketahui, forum G20 terdiri dari 20 negara yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa.

Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.

Secara umum, G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia.(Sumber: britaind.com/editor:ald/merdekapost.com)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Sejarah Kerinci | Peta Situs