Partai Demokrat Kota Sungai Penuh Buka Pendaftaran Cawako 2024

Sekretariat Pendaftaran Cawako Partai Demokrat Sungai Penuh. (Mpc/Istimewa)

Merdekapost.com, Sungai Penuh - DPC Partai Demokrat Kota Sungaipenuh resmi membuka pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah untuk Pilwako 2024 Kota Sungai Penuh.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sungaipenuh H Fajran, S.P mengatakan, Berdasarkan surat DPD nomor 035/DPD-PD/JBI/III/2024 perihal instruksi Pembukaan Pendaftaran calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada Provinsi Jambi.

Baca Juga: 

PKS Kota Sungai Penuh Buka Pendaftaran Bacalon Walikota, Usung Kader atau Non Kader? Ini Kata Ferry Satria

“DPC Partai Demokrat Kota Sungai Penuh telah membuka pendaftaan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Maret sampai 22 April 2024,” ujar Fajran.

H Fajaran menjelaskan, Pendaftaran dilakukan di Kantor DPC Partai Demokra Kota Sungai penuh, Jl. K.H. Ahmad Dahlan no 01 RT 008 Lorong Sekayo Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit (Didepan RSU M.HA.Thalib Kota Sungai Penuh).(adz/mpc)

Wajah Baru, Ini 6 Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 4 Kerinci-Sungai Penuh Terpilih

6 (enam) Caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 hasil Pleno Rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. (MPC)

KERINCI, MERDEKAPOST - KPU Kabupaten Kerinci dan KPU Kota Sungai Penuh sudah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024.

Hasilnya dapat diketahui 6 (enam) caleg yang akan menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kerinci dan Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil pleno dari KPU Kerinci, enam partai politik pemenang suara tertinggi, yakni PAN dengan 46.453 suara.

Kemudian disusul Gerindra yang memperoleh 21.033 suara, PDIP dengan 20.054 suara, PKB 19.074 suara, Golkar 15.910 suara dan terakhir Demokrat 11.895 suara.

Berikut Daftar Lengkapnya:

1. PKB 19.074 suara

2. Gerindra 21.033 suara

3. PDIP 20.054 suara

4. Golkar 15.910 suara

5. NasDem 9.725 suara

6. Buruh 278 suara

7. Gelora 908 suara

8. PKS 6.224 suara

9. PKN 3.019 suara

10. Hanura 207 suara

11. Garuda 74 suara

12. PAN 46.453 suara

13. PBB 47 suara

14. Demokrat 11.896 suara

15. PSI 260 suara

16. Perindo 580 suara

17. PPP 3.788 suara

24. Ummat 802 suara.

Sementara, hasil pleno KPU Sungai Penuh untuk suara partai politik tertinggi adalah PDIP yang memperoleh 20.476 suara, diposisi kedua ada Demokrat yang memperoleh 7.617 suara, kemudian PKS dengan 6.554 suara, selanjutnya PAN yang memperoleh 5.745 suara, kelima ada NasDem dengan 3.231 suara dan keenam ada Gerindra yang memperoleh 2.697 suara.

1. PKB: 3.470 suara

2. Gerindra: 2.697 suara

3. PDIP : 20.476 suara

4. Golkar: 2.099 suara

5. NasDem : 3.231 suara

6. Buruh : 84 suara

7. Gelora : 265 suara

8. PKS : 6.554 suara

9. PKN : 143 suara

10. Hanura : 124 suara

11. Garuda : 34 suara

12. PAN : 5.745 suara

13. PBB : 13 suara

14. Demokrat : 7.617 suara

15. PSI : 228 suara

16. Perindo : 170 suara

17. PPP : 2.302 suara

24. Ummat : 282 suara.

Dengan total suara dari kedua pleno tersebut, jika dijumlahkan hasil suara Dapil 4 Kerinci-Sungai Penuh, 6 partai yang akan mengirimkan wakilnya di DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. PAN: 52.198 suara

2. PDIP: 40.530 suara

3. Gerindra: 23.730 suara

4. PKB: 22.544 suara

5. Demokrat: 19.513 suara

6. Golkar: 18.009 suara.

Caleg dengan suara tertinggi masing-masing partai politik yang akan duduk di DPRD Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Afuan Yuza 27.679 suara (PAN)

2. Apt Rucita Arfianisa 22.620 suara (PDIP)

3. Edminuddin 6.683 suara (Gerindra)

4. Arwiyanto 11.738 suara (PKB)

5. Darmaiyansah 7.442 suara (Demokrat)

6. Amrizal 8.257 suara (Golkar)

Meskipun PAN meraih suara tertinggi, hanya satu kursi yang dapat mereka raih untuk DPRD Jambi Dapil 4, karena jumlah suaranya kurang dibanding Golkar setelah total suara dibagi tiga.(hza)|

134 Caleg Bakal Bertarung Menuju Senayan dari Dapil Jambi, Ini Nama-namanya Sesuai DCT


JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI untuk Pemilu 2024, Sabtu (2024/11/2023).

Berdasarkan ketetapan yang telah diumumkan oleh KPU RI itu, ada sebanyak 134 orang yang resmi ditetapkan sebagai DCT DPR RI dari 18 Partai Politik Dapil Jambi.

Tidak banyak terjadi perubahan, hampir semuanya sama seperti yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Mau Tau Nama-Nama Caleg DPRD Kerinci yang Masuk DCT? Cek Disini

Hanya ada beberapa pergantian seperti masuknya Mantan Bupati Muarojambi Masnah Busro dalam DCT PAN, Martius di PKS, Ketua DPW PSI Tigor Sinaga di PSI, Bursah Zarnubi di Demokrat, serta mantan Ketua Muhammadiyah Jambi, Fahmi Rizal Gadin yang tidak masuk dalam DCT Partai Ummat.

Selebihnya, hanya ada perubahan posisi atau nomor urut dari Caleg yang sebelumnya sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) lalu.

Selanjutnya, para Caleg ini akan bertarung untuk memperebutkan 8 kursi DPR RI yang tersedia dari Dapil Jambi.

Adapun Nama-nama mereka yang telah resmi terdaftar di DCT adalah sebagai berikut:

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

1. Muhammad Umar Syadat

2. Elpisina

3. Umi Arti

4. Paizal Kadni

5. Handayani

6. Supriyanti

7. Dodi Sularso

8. Mohd Indrawan Husairi


Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)

1. H A R Sutan Adil Hendra

2. Muhammad Harrifar Syafar

3. Sri Budiyati

4. Balkan Amdan

5. Hendra Gunawan

6. HJ Nyimas Ena

7. Ira Wulan Sary

8. Rocky Candra

Baca Juga: Pelantikan Pj Bupati Kerinci, ini Kata Aswardi Ketua PPDI Kerinci 

PDI Perjuangan

1. EDI Purwanto

2. Ratu Munawaroh

3. M R Ihsan Yunus

4. Agus Suhardi

5. A M Guntur Muchtar

6. Yenny Sinaga

7. Saidin Albert Earnest Sianipar

8. Safrial


Partai Golkar (Golongan Karya)

1. Cek Endra

2. Hasan Basri Agus

3. Saniatul Lativa

4. Asafri Jaya Bakri

5. Selina Gita

6. Syahrasaddin

7. Fatmalisdarsam

8. Yun Ilman

Partai NasDem (Nasional Demokrat)

1. Syarif Fasha

2. Nuzran Joher

3. Camelia Puji Astuti

4. Sofwan

5. Filius Chandra

6. Melisha Agnesia

7. Syafboni Syafar

8. Hasbi Anshory


Partai Buruh

1. Sarwadi

2. Faizal

3. Nilawati

4. Rajali

5. Mulyadi

6. Tiara Narulita

7. Tubagus Sumarna

8. Fatimah Dwi Ruswati


Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)

1. Mohammad Syahfan Badri

2. Abdul Rochim

3. Badiah

4. Satria


Baca Juga: PAW Hasani Hamid dan Nurhayati Telah Dilantik, Ini Nama Penggantinya

PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

1. Ahmad Fathul Bari

2. Fadlan Kholik

3. Nining Wilasari

4. Martius

5. Fikri Riza

6. Lisa Nur Taufikiyah

7. Komariah

8. Ami Taher

PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)

1. Mirzal Muharroma

2. Riyan Rinaldi Putra

3. Pena Mirwana

4. Ruli Agustian Arief

5. Faizal Ridho Juned

6. Aneike Elvien Meiriane

Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)

1. M Sanusi

2. A Jafar

3. Istika Rahma Fitri

4. Idris Zainal

5. Syarifah Maimunah

6. Siti Aisah

Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)

1. Ruwaida

2. Azmi Berlian

3. Hamdi

4. Artiyana

5. Untung Surapati

6. La Ali La Hasan

7. Veranika Juliani

8. Muhammad Rayhan Mahendra


PAN (Partai Amanat Nasional)

1. A Bakri HM

2. Adirozal

3. Rice Yogina

4. Risnal M

5. Masnah Busro

6. Ahmad Khusaini

7. Ahmad Fauzi Idrus

8. Reni Marsovia

PBB (Partai Bulan Bintang)

1. Gatot Priadi

2. Bela

3. Helfi Rahmawati

4. Adhi Panca Tindra Sumardika

5. M Ali

6. Wina Wardori

7. Santre Agus Tinah

Partai Demokrat

1. Zulfikar Achmad

2. Syafril Nursal

3. Mutiara Ramadhani

4. Bursah Zarnubi

5. Jefri Hutagalung

6. Arniwati

7. Muhammad Zen

8. Syamsu Rizal

PSI (Partai Solidaritas Indonesia)

1. Tigor Guna Haposan Sinaga

2. Rita Utami

3. Bonifasius Andi Lim

4. Hambali

5. Mirza Fathurrohman Fauzi

6. Nur Intan Fauzi

7. Asnawi Alamsyah

8. Kevin William Namora Sinaga

Partai Perindo

1. Angel Lelga

2. Marlina

3. Azwan Herwanto

4. Rozali

5. Rata Ulam Sipahutar

6. Deni Yanti

7. Reza Muhammad Hasbi

8. Parulian Manik

PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

1. Septi Rahmawati

2. Achmad Farial

3. Mashuri

4. Adril Elfani

5. Fitriani

6. NS. Umar

7. Silvy Afrilia Saputri

8. A Sahal Maemun

Partai Ummat

1. M Mahilli HM

2. A Wahab Hasyab

3. Siti Surtinah

4. Kentika Wulandari

5. Partinggalan Siregar

6. Sun Aminah

7. Linda Arumningtyas


(Aldie Prasetya | Merdekapost)

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanudin Mahir Gugat Partai Demokrat

Burhanudin Mahir (kanan) Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Secara mengejutkan Partai Demokrat mencopot Burhanuddin Mahir atau Cik Bur dari jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi, Syamsu Rizal, Selasa (19/9/2023) Kemarin.

Namun kata Wakil ketua DPRD Tebo ini terkait pergantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi ini adalah kewenangan DPP Partai Demokrat.

"Sebagai kader kita tegak lurus dengan DPP," ujarnya.

Saat ditanyakan sosok yang menggantikan Cik Bur sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Iday tak menampik bahwa Yuli Yuliarti yang akan menggantikan.

"Kalau SK dari DPP itu benar, penggantinya Yuli Yuliarti yang anggota fraksi kita," pungkasnya.

Burhanuddin Mahir Gugat Partai Demokrat, Sidang Perdana Digelar Senin 16 Oktober

Buntut pemberhentian Burhanuddin Mahir dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, dirinya resmi melayangkan gugatan pada Partai Demokrat ke PN Jambi buntut pencopotannya sebagai wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Kuasa Hukum Burhanuddin Mahir yang akrab disapa Cik Bur, Ihsan Hasibuan mengatakan pemberhentian kliennya tidak memiliki dasar hukum, pasalnya tidak pernah sekalipun mendapatkan peringatan sama sekali.

"Kalau diberhentikan itu sah sah saja, tapi harus ada dasar hukumnya, tapi dalam pemberhentian klien saya tidak ada dasar hukumnya, klien saya juga tidak pernah di panggil petinggi partai, jadi apa dasarnya klien saya diberhentikan" jelasnya, Rabu (20/9/2023).

Gugatan tersebut diketahui dari  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jambi.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2023/PN Jmb pada Selasa 19 September 2023. Dan dijadwalkan akan melangsungkan sidang perdana pada Senin 16 Oktober Mendatang.

Adapun yang menjadi tergugat yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jambi.(adz)

Kronologi Terbongkarnya Duet Anies-Cak Imin, Peta Pilpres 2024 Berubah

Anies Baswedan - Gus Muhaimin

Jakarta - Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Partai NasDem karena keputusan sepihak duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. Demokrat membongkar kronologi keputusan sepihak duet Anies-Cak Imin.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Partai Demokrat menyebut dipaksa menerima keputusan duet Anies-Cak Imin oleh Surya Paloh. Partai Demokrat yang menggelar rapat di Cikeas, Bogor, mengeluar perintah menurunkan baliho-baiho yang memuat gambar Anies Baswedan.

"Ya gambar Anies kami take down," kata Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi.

Berikut kronologi terbongkarnya duet Anies-Cak Imin yang diungkap Partai Demokrat:

29 Agustus 2023

Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, disebut secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

30 Agustus 2023

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies disebut dalam urusan yang sangat penting, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Urusan penting ini disampaikan pendukung Anies saat peluncuran aplikasi untuk menjaga hubungan Anies dengan relawan. Sudirman Said yang diagendakan hadir untuk memberi sambutan batal hadir karena disebut ada rapat penting soal kabar baik.

Product manager tim aplikasi Anies, Iving A. Chevny menjelaskan mengapa rapat itu disebut penting karena terkait kabar baik. Iving juga tidak menyangkal bahwa kabar baik yang dimaksud adalah soal pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan.

31 Agustus

Selanjutnya, pada Kamis 31 Agustus 2023, Anies Baswedan sowan ke kediaman ibunda Ketum PKB Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. Anies meminta doa restu.

Anies menyambangi kediaman Muhasonah di kompleks Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Kamis (31/8). Anies juga berziarah ke empat makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Anies yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam didampingi istrinya, Fery Farhati, saat sowan ke kediaman Muhassonah. Kedatangan Anies untuk bersilaturahmi dan meminta doa.

Pada hari yang sama, Partai Demokrat menggelar rapat sejak siang di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/83). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkediaman di Cikeas.

Partai Demokrat kemudian menyampaikan rilis yang menyebut persetujuan duet Anies dan Cak Imin diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh. Demokrat merasa dikhianati oleh keputusan NasDem tersebut.

Atas sikap Demokrat tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan duet Anies-Cak Imin belum final disepakati. Persetujuan belum tuntas didapat.

"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa," kata Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (31/8) malam.

Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya.

"Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini," kata Surya Paloh.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengungkapkan respons Cak Imin soal wacana duet dengan Anies Baswedan. Lukmanul menyebut Cak Imin sosok yang terbuka dengan semua perkembangan.

"Ya kalau Gus Imin kan hampir setiap hari diskusi ya, terkait dengan situasi poros pilpres. Saya kira beliau orang yang cukup positif untuk menilai setiap perkembangan," kata Lukmanul kepada wartawan di rumah dinas Cak Imin, Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).

Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan menjelaskan bahwa sesuai dengan piagam kerjasama Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, penentuan cawapres ditentukan oleh capres yakni Anies Baswedan.

"Capres telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, mereview semua pilihan nama yg diusulkan," kata Sudirman Said dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan, Kamis (31/8).

Baca Juga: Anies Tunjuk Cak Imin Ketum PKB Bakal Cawapres

Selanjutnya, para parpol anggota KPP berembuk. Tersebutlah satu nama cawapres untuk Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

"Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," kata Sudirman.

Ada partai yang ingin agar pasangan Anies-AHY segera ditetapkan. Namun pembahasan belum berhenti. Tidak semua pihak dalam koalisi setuju bila AHY menjadi cawapres Anies. Ada partai yang tidak ingin terburu-buru.

"Pimpinan partai merespon secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain. Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," kata Sudirman Said.

(adz/sumber: detik.com)


Wacana Duet Ganjar-Anies, Pengamat: Demokrat Cenderung Hengkang

Foto Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bersama bacapres PDI-P Ganjar Pranowo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023). (KOMPAS.com)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM  - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, wacana menduekan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, berpotensi memunculkankan perpecahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Diketahui, Anies saat ini diusung KPP sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. 

Menurutnya, jika Anies berduet dengan kompetitornya tersebut, justru berpotensi membuat Partai Demokrat hengkang dari koalisi. Kondisi berbeda, menurutnya, akan terjadi di internal koalisi PDI-P cs, koalisi pengusung Ganjar, yang cenderung lebih solid. 

Baca juga: 

Soal Wacana Duet Ganjar-Anies, Ini Respons NasDem, PKS & Demokrat

"Kecenderungan Demokrat yang bakal hengkang dari kubu perubahan. Dari kubu Ganjar cenderung solid," ucap Adi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (24/8/2023). 

Meski begitu, ia menilai, hengkangnya parpol dari koalisi tidak akan memberikan dampak signifikan. Sebab, pada saat pilpres yang dipilih adalah sosok, bukan parpol koalisi. Di sisi lain, ia meyakini bahwa Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mengusung Anies sebagai bacapres, bersama PKS akan tetap mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bila berduet dengan Ganjar. Alasannya, Anies diyakini memberikan efek elektoral yang besar bagi Nasdem.  

Baca juga: 

Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB 

"Kemungkinan besar PKS juga merapat karena pemilih PKS mayoritas penggemar Anies," kata Adi. Selain itu, ia menambahkan, duet Ganjar-Anies juga akan saling melengkapi kekurangan elektoral wilayah satu dan yang lain. Sebagai contoh, Ganjar memiliki elektoral yang kuat di dua provinsi yang menjadi lumbung suara di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ganjar pun juga memiliki elektoral yang kuat di Pulau Bali, yang notabene merupakan salah satu kandang PDI Perjuangan. 

"Anies kuat di Jabar, Jakarta, Banten, dan lainnya. Jumlah provinsi basis Ganjar dan Anies ini pemilihnya mayoritas," ucapnya. 

Sebelumnya, wacana penggabungan Ganjar-Anies bermula dari Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, yang membayangkan penyatuan dua bacapres tersebut pada Pemilu 2024 nantinya. 

Baca juga: 

Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

"Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan. Tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama-sama masih muda, cerdas, dan energik," imbuhnya. (*)


SUMBER: KOMPAS.COM | EDITOR: ALDIE PRASETYA 


Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Foto Ilustrasi partai politik .(mpc | kOMPAS.COM) 

JAKARTA |  MERDEKAPOST.COM - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi tiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. 

Menurut hasil survei, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh elektabilitas sebesar 7,6 persen, naik 2,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023. "Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023). 

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB

Perolehan elektabilitas PKB dalam survei ini menyalip Golkar dan Demokrat yang unggul pada survei sebelumnya. Berdasarkan survei pada Juli 2023, Partai Golkar berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 7,2 persen, turun 0,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.  Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya berada di peringkat ketiga ke peringkat kelima karena elektabilitasnya turun dari 8 persen menjadi 7 persen. 

Selain PKB, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di posisi keenam juga menyalip Partai Nasdem yang duduk satu peringkat di bawahnya. Pada survei ini, PKS memperoleh elektabilitas 6,3 persen, naik signifikan dari 3,8 persen pada survei Mei 2023. 

Sedangkan, elektabilitas Nasdem tercatat turun dari 6,3 persen pada Mei menjadi 5,9 persen pada Agustus. Adapun posisi dua teratas masih diisi oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 24,4 persen diikuti Partai Gerindra 18,9 persen. 

Partai-partai lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Amanat Nasional (3,4 persen), Partai Persatuan Indonesia (3,4 persen), dan Partai persatuan Pembangunan (1,6 persen). 

Adapun elektabilitas partai-partai yang belum disebutkan di atas berada di bawah angka 1 persen. 

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. 

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. 


(Sumber: KOMPAS / Editor: Aldie Prasetya )

Wali Kota Makassar Danny Pomanto Mundur dari NasDem

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengundurkan diri sebagai kader Partai NasDem. (ANTARA)

JAKARTA, MERDEKAPOST - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali membenarkan pengunduran diri Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto  sebagai kader Partai NasDem.

"Saya dapat kabar begitu. Saya tadi sudah dapat kabar dari DPP soal surat pengunduran dirinya," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Minggu (2/7).

Ali juga membenarkan bila istri dan anak Danny turut mengundurkan diri sebagai kader NasDem.

Ia menjelaskan Danny menyatakan mundur sebagai kader NasDem karena alasan keluarga dan politik. Alasan itu diketahui berdasarkan surat pengunduran diri Danny. Khusus alasan politik, Ali menduga Danny kemungkinan ingin maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 mendatang.

"Ada dua hal dalam suratnya. Keluarga dan politik. [Alasan politik] mungkin mau maju jadi gubernur," kata dia.

Danny Pomanto merupakan wali kota Makassar yang menjabat selama dua periode. Ia menjabat sebagai wali kota periode pertama di tahun 2014-2019 berpasangan dengan Syamsu Rizal.

Kemudian, Danny memutuskan maju lagi di Pilkada Makassar tahun 2020 lalu bersama Fatmawati Rusdi. Pasangan ini diusung oleh 2 partai parlemen yaitu Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Kemudian Danny berhasil memenangkan kontestasi kembali. (ALD/CNN)

Bursa Cawapres Pilpres 2024: Erick Thohir Makin Berkibar, Dua Tokoh Ini Terlempar

Erick Thohir. (Foto: JPNN.com)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Hasil Survei Indo Barometer mengerucutkan lima nama calon wakil presiden (cawapres) paling potensial pada Pilpres 2024. 

Kelimanya yakni Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Chairul Tanjung. Kelima nama tersebut dinilai memiliki aspek yang paling mungkin memenuhi kriteria bagi para calon presiden (capres) yakni elektabilitas cawapres, dukungan partai politik, logistik atau sumber daya, serta kecocokan pribadi. 

Bursa Cawapres 2024 : Selain Erick Tohir, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Chairul Tanjung. Kelima nama tersebut dinilai memiliki aspek yang paling mungkin memenuhi kriteria bagi para calon presiden (capres) yakni elektabilitas cawapres

Baca Juga: Said Aqil Tak Masalah Bila Anies Dekati NU Cari Calon wapres

Pengamat politik Fernando Emas menilai perkembangan politik terbaru membuat banyak nama populer sebelumnya terlempar dari bursa cawapres, mulai dari Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Hal itu menunjukkan dinamika politik sudah mulai terfokus pada kandidat yang memungkinkan untuk tampil dalam kontestasi di Pilpres 2024. Menurut Fernando, peluang AHY dipilih oleh bakal calon presiden Anies Baswedan sangat tipis, mengingat adanya tarik menarik kepentingan antara PKS dan Demokrat di internal partai koalisi. Baca Juga: Bagi Demokrat Urusan Cawapres Sudah Tuntas, Anies yang Umumkan Selain itu, dia melihat sosok AHY belum memenuhi standar dan kualifikasi cawapres yang diharapkan Anies. 

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

“Ini kan memang kalau kita lihat AHY hari ini kan selalu berambisi sejak 2019 yang lalu, di mana pada saat itu kan memang baru awal terjun ke politik sudah bermimpi untuk bisa menjadi Cawapres dan kalau kita lihat dari track record beliau pengalaman sangat minim sekali di dalam tata kelola pemerintahan, belum ada pengalamannya,” kata Fernando Emas, Sabtu (25/3).

Fernando mengatakan AHY belum memiliki momentum pada Pilpres 2024 mendatang. 

Dia menyarankan Ketum Demokrat itu perdalam pengalaman di pemerintahan seperti menteri atau minimal jadi anggota legislatif. “Jadi, ini kan sangat beresiko kalau sampai digandeng oleh capres menjadi pasangan 2024 yang akan datang. Justru saya berharap kepada AHY cobalah timba pengalaman dulu misalnya dengan menjadi anggota legislatif atau menjadi menteri dulu, lalu berpikir untuk menjadi cawapres,” ujarnya. 

Atas dasar itu, Fernando menilai wajar jika ada sosok nama lain di luar PKS dan Demokrat yang masuk dalam radar survei Indo Barometer, seperti nama Chairul Tanjung. Apalagi sinyal kebuntuan koalisi terdengar nyaring dengan munculnya Piagam Kerjasama Koalisi Anies Baswedan baru-baru ini. Maka, Fernando melihat kemunculan Chairul Tanjung ini sebagai jalan keluar atas polemik dan kebuntuan pemilihan sosok cawapres Anies setelah PKS sendiri mengusulkan nama lain seperti Ahmad Heryawan alias Aher. 

“Saya melihat ini kan terbentuknya piagam politik ini hanya bentuk formal saja, tetapi dalam kesepakatan-kesepakatan untuk internal belum terwujud seperti tadi itu cawapres," ungkap Fernando. 

Anies dan Ahmad Heryawan Aher (ist)

"Jadi, saya melihat masih juga ada peluang untuk bubarnya koalisi ini karena belum ada kesepakatan mengenai sosok cawapres yang akan diusung. Kalaupun muncul nama Aher Pak Aher ini kan sudah berpengalaman dan akan lebih terbuka sebenarnya ketika Pak Anies berpasangan dengan Pak Aher dibandingkan dengan AHY,” tambahnya

Selain AHY, Direktur Rumah Politik Indonesia itu juga mengomentari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terlempar dari bursa cawapres. Menurut dia, Ridwan Kamil akan lebih tertarik mengamankan posisinya di pilkada daripada kursi cawapres. Apalagi, sebagai kader Golkar, tentu Ridwan Kamil akan patuh pada keputusan partai yang mengusung Airlangga menjadi calon presiden. 

“Kalau Pak RK saya melihat masih target beliau itu ke gubernur, tetapi pilihan lokasinya kemungkinan berubah, mungkin beliau itu berpindah ke DKI Jakarta,” bebernya. Berbeda dengan AHY dan RK, nama Erick Thohir justru menjadi yang terkuat dalam survei.

Baca juga: Gus Muhaimin Teteskan Air Mata saat Didoakan Ribuan Santri Istana Yatim

Fernando Emas merasa wajar jika hasil survei menempat Erick Thohir sebagai sosok Cawapres yang kuat karena dia (Erick Thohir) didukung oleh pengalaman baik sebagai menteri maupun seorang pebisnis andal. 

“Ini memang kan sejak awal saya melihat ini yang sangat dipertimbangkan. Belum lagi pengalaman beliau dalam bidang ekonomi ini juga sangat dibutuhkan oleh capres yang akan datang. Sebab sangat bagus ketika pemimpin, presiden dan wakil presiden membagi tugas sehingga tidak terkonsen semua di presiden tugas-tugas itu,” paparnya. 

“Jadi, beliau itu menjadi kebutuhan dari negara ini sebenarnya, salah satu yang dibutuhkan oleh negara ini menghadapi tantangan ke depan dan itulah nilai jual beliau yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Lainnya: Ini Profil Wali Kota Siantar Susanti Dewayani yang Dimakzulkan DPRD

Sebelumnya, hasil survei terbaru Indo Barometer menunjukkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) terkuat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan elektabilitas tertinggi, yakni 22,9%. Angka itu melampaui sejumlah nama lain, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (15,8%), Muhaimin Iskandar (6,7%), Puan Maharani (6,3%), dan Chairul Tanjung (2,7%). 

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, pertimbangannya tidak survei banyak nama karena waktu yang tidak lama, yakni enam bulan menjelang pendaftaran. "Sehingga, kita harus mengerucut kepada nama yang potensi maju sebagai cawapres," kata Qodari. Qodari menyampaikan, peluang Ridwan Kamil telah tertutup sejak bergabung dengan Golkar. Pasalnya, Golkar memprioritaskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres. 

Baca Juga: Rafael Alun: Saya Hormati Proses Hukum, Tak Ada Niat Kabur ke Luar Negeri

"Apa Ridwan Kamil mau jadi cawapres Airlangga, tidak mungkin karena tidak cukup. Kalau Airlangga tidak capres, tentunya cawapres. Artinya ruang Ridwan Kamil akan kembali tertutup, saya melihat Ridwan masuk Golkar lebih kepada mengamankan tiket Pilkada 2024," ucapnya. Pun dengan AHY, yang menurut Qodari, tidak akan mungkin menjadi pilihan bagi capres Ganjar atau Prabowo.

Qodari menyebut pilihan AHY hanya kepada Anies Baswedan. Namun, Qodari menilai terdapat keraguan dari Anies untuk menggandeng AHY. "Kalau Anies mau dengan AHY, saya kira dari kemarin sudah deklarasi," lanjutnya.

Qodari menyampaikan AHY juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan Anies yakni variabel mampu menjalankan pemerintahan. Qodari mengatakan hal ini menjadi titik lemah bagi AHY yang keterbatasan dalam pengalaman di pemerintahan.(adz/Sumber: jpnn)





Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs