Merdekapost.com

Dishub Sungai Penuh Tertibkan Parkir Liar, Hardizal: Penegakan Perda Jangan Tebang Pilih!

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Menyikapi keluhan masyarakat terkait keberadaan parkir liar di depan Toko Emas Syafiah Munir yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban.Info wisata Jambi

Parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan di kawasan tersebut sebelumnya menjadi sorotan masyarakat karena menyebabkan penyempitan ruas jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama pada saat aktivitas masyarakat meningkat.

Selain persoalan parkir liar, masyarakat juga menyoroti besarnya tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir di lokasi tersebut. Sejumlah pengendara mengaku dikenakan tarif hingga Rp10 ribu, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tarif parkir yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh.

Menindaklanjuti laporan tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

“Setelah menerima laporan masyarakat, kami langsung turun ke lokasi untuk mengecek kondisi di lapangan. Parkir yang berada di depan Toko Emas Syafiah Munir memang tidak memiliki Surat Perintah Tugas (SPT), sehingga tidak diperbolehkan dijadikan sebagai lokasi parkir,” ujar Dianda Putra.

Ia menjelaskan, selain tidak memiliki izin resmi, tarif parkir yang dipungut juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian langsung mengambil tindakan.

“Kami bersama pihak Polsek sudah membawa juru parkir tersebut ke Polsek untuk ditindaklanjuti serta diberikan pembinaan agar ke depan tidak lagi melakukan praktik parkir liar maupun memungut tarif di luar ketentuan,” jelasnya.

Penegakan Perda Jangan Tebang Pilih

Sementara itu, saat awak media mempertanyakan kondisi parkir di depan Gedung Nasional yang sebelumnya merupakan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan telah ditertibkan oleh pemerintah, namun kini dimanfaatkan sebagai lokasi parkir kendaraan, pihak Dinas Perhubungan menyebut kawasan tersebut telah memiliki SPT sehingga diperbolehkan menjadi area parkir.

Namun kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal. Ia menegaskan bahwa penegakan Perda harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

Menurutnya, jika pemerintah kota benar-benar ingin menegakkan Perda, maka kawasan depan Gedung Nasional seharusnya tidak dijadikan sebagai lokasi parkir maupun tempat berjualan bagi PKL.

“Kalau Pemkot mau menegakkan Perda, parkir di depan Gedung Nasional itu bukan lahan parkir dan juga bukan tempatnya PKL. Kalau parkir diperbolehkan, ya PKL juga harus diperbolehkan. Jangan sampai karena orang dekat atau tim kita, seenaknya melanggar Perda yang telah kita sepakati bersama,” tegas Hardizal.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota konsisten dalam menegakkan aturan, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesan diskriminatif di tengah masyarakat.

Menurutnya, aturan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD harus dijalankan dengan tegas dan adil demi menjaga ketertiban kota sekaligus melindungi kepentingan masyarakat kecil.(Adz)

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison Pastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison memastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG.(Ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Komitmen menjaga integritas partai dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan ditegaskan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, Edison. Ia memastikan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih di wilayahnya tidak terlibat dalam praktik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penegasan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menekankan agar kader partai tidak memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

“Kami tegaskan, instruksi DPP benar-benar kami jalankan secara disiplin. Seluruh kader, mulai dari tingkat ranting, PAC, hingga DPC, dipastikan tidak ada yang bermain dalam program MBG. Ini adalah komitmen organisasi dan tanggung jawab moral kami kepada masyarakat,” ujar Edison saat dikonfirmasi wartasatu.info, Jumat (28/2/2026).

Menurut Edison, sikap tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah partai serta memastikan bahwa program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa adanya konflik kepentingan.

MBG untuk Rakyat Bukan Untuk Kelompok Tertentu

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program negara yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, memiliki kewajiban untuk mengawal pelaksanaannya agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Program MBG adalah program untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, kami di PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai pengawal program, bukan sebagai pelaku atau pihak yang mengambil keuntungan. Jika ada indikasi penyimpangan, baik dari sisi jumlah porsi, kualitas makanan, maupun pemenuhan standar gizi sesuai peraturan, maka wajib dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edison menegaskan bahwa sikap patuh terhadap instruksi partai merupakan cerminan kedisiplinan dan integritas kader PDI Perjuangan. Ia menyebut, partainya berkomitmen untuk selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik.

“Sebagai partai yang lahir dari rakyat, PDI Perjuangan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah, khususnya yang menyangkut kesejahteraan dan gizi masyarakat, berjalan bersih, transparan, dan memberikan manfaat maksimal,” ungkap Edison.

Ajak Masyarakat Kawal Program MBG

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program MBG agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tujuan awalnya.

“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Pengawasan publik sangat penting agar program ini benar-benar berhasil dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Sikap tegas DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata partai dalam mendukung tata kelola program pemerintah yang bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas kader partai dalam mengemban amanah rakyat.(*)

PDIP Keluarkan Surat Larangan Kader Kelola SPPG dan Berbisnis MBG

DPP PDIP mengeluarkan surat edaran agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dilarang terlibat bisnis dapur MBG/SPPG. PDIP juga membantah pernyataan BGN yang menyebut semua parpol punya dapur MBG.(Ist)

Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran. Isi surat edaran tersebut mengingatkan agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau memiliki bisnis dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Politikus PDIP, Guntur Romli, kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak MBG dikomersialisasikan.

"Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkapnya.

Para siswa mengambil nampan berisi makanan yang dipasok oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah dasar di Banda Aceh pada Kamis 30 Oktober 2025. Program ini melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan secara bertahap.

PDIP Bantah Data BGN

Guntur menambahkan, penegasan PDIP itu sekaligus membantah pernyataan BGN yang menyebut seluruh partai politik (parpol) memiliki dapur MBG alias SPPG.

"Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," pungkas Guntur.(*)

Pimpinan DPRD Hardizal Hadiri Pembukaan Pasar Ramadan di Sungai Penuh

Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal Hadiri Pembukaan Pasar Ramadan atau biasa disebut Pasar mambo di Sungai Penuh.(ist)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM – Wakil Ketua I DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menghadiri pembukaan Pasar Ramadan dan Pasar Mambo di kawasan Pasar Beringin Jaya, Kamis, (19/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan pemerintah daerah dalam menyambut Ramadan 1447 Hijriah.

Pembukaan pasar tersebut di resmikan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut ambil bagian dengan menjajakan aneka kuliner serta kebutuhan berbuka puasa.

Tinjau Ruang Belajar SMPN 2 Pasca Terbakar, Wako Alfin Minta PUPR Lakukan Kajian Kelayakan Konstruksi

Hardizal atau yang krab disapa Ncu Am mengatakan keberadaan Pasar Ramadan dan Pasar Mambo tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat saat bulan puasa, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah. “Kegiatan ini memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan selama Ramadan,” kata dia.

Ia juga mengingatkan pedagang agar menjaga kualitas dan kebersihan makanan yang di jual. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Pasar Ramadan dan Pasar Mambo menjadi salah satu kegiatan yang rutin di gelar Pemerintah Kota Sungai Penuh setiap tahun dan selalu menarik minat masyarakat. Selain sebagai pusat ekonomi, kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat selama bulan Ramadan.(ADZ)

Megawati Umroh Sekeluarga, Ini Do'a Munajatnya dari tanah Suci

Megawati Umrah Sekeluarga: Pemimpin Doa Ucap Munajat "Jika ada orang iri dan dengki, terangi jiwa dan pikiran orang-orang dengki itu dengan kebenaran informasi tentang ibu kami.".(ist)

Merdekapost.com - Momen ibadah umrah Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Makkah, Arab Saudi, diwarnai doa menyentuh dari Dubes RI untuk Tunisia yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Agama (nonaktif), Zuhairi Misrawi, Sabtu (14/2/2026) sore waktu setempat.

Megawati melaksanakan umrah bersama keluarganya, yakni putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo dan istri Nancy Prananda. Serta putri Megawati, yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Umrah dibimbing oleh Ustadz Muhammad Hafidz Makmun, sementara Zuhairi Misrawi menjadi pemimpin doa.

Dalam munajat yang dipanjatkan oleh Zuhairi saat mendampingi umrah Megawati dan keluarga, ia mendoakan pihak-pihak yang memiliki perasaan iri dan dengki terhadap Megawati dapat dicerahkan dengan kebenaran informasi.

“Jika ada orang iri dan dengki, terangi jiwa dan pikiran orang-orang dengki itu dengan kebenaran informasi tentang ibu kami,” ucap Zuhairi saat memimpin doa pada tawaf putaran ke-5.

Dalam doanya ini, Zuhairi tidak hanya meminta perlindungan dari fitnah dan niat jahat, tetapi juga memohon agar pihak-pihak yang memiliki prasangka buruk terhadap Megawati, bisa diberikan pencerahan oleh Allah SWT.

Ia memanjatkan harapan agar kebenaran informasi mampu membuka hati dan pikiran mereka yang memiliki sentimen negatif terhadap putri Sang Proklamator RI ini.

"Ya Allah, jauhkan ibu kami tercinta, Prof.DR Megawati Soekarnoputri, dari semua fitnah yang tak bertanggung jawab. Jagalah beliau dari semua musibah. Jika ada orang jahat, halangi semua niat dan tindakan jahatnya terhadap ibu kami tercinta," katanya.

Doa tersebut dipanjatkan di sela-sela ibadah umrah, dalam suasana khusyuk di Tanah Suci.

Zuhairi menekankan bahwa sebagai tokoh bangsa, Megawati tidak lepas dari berbagai ujian, termasuk kritik, fitnah, hingga sikap tidak suka dari sejumlah pihak.

Menurutnya, respons terbaik atas sikap negatif yang ditujukan ke Megawati bukanlah lewat kemarahan, tetapi doa agar mereka mendapatkan pencerahan dan melihat persoalan secara lebih jernih.

Dalam doa di tawaf ke-5 itu, Zuhairi juga memohon agar Megawati senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjaga ideologi Pancasila.

"Limpahkan padanya kekuatan spiritual agar beliau mampu menjaga ideologi Pancasila, kuatkan pikirannya agar beliau tidak salah membuat keputusan, terangi jiwanya dengan cahaya ilmu yang Engkau turunkan dari langit agar beliau selalu menunjukkan kecerdasannya," sebutnya.(*)

Edi Purwanto Komit Perjuangkan Kulit Kayu Manis Kerinci Tembus Pasar Dunia

Kerinci, Merdekapost.com – Kunjungan Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan provinsi Jambi, Edi Purwanto, ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jumat (19/11/2025), membawa angin segar bagi para petani, khususnya petani kulit kayu manis yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Edi Purwanto menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar komoditas kulit kayu manis asal Kerinci dan Sungai Penuh dapat menembus pasar internasional. Menurutnya, kualitas kulit kayu manis dari daerah ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik, sehingga memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan dipasarkan secara global.

“Potensi kulit kayu manis Kerinci dan Sungai Penuh sangat besar. Kualitasnya unggul dan sudah dikenal, tinggal bagaimana kita mendorong hilirisasi, peningkatan standar mutu, serta akses pasar agar bisa bersaing di tingkat dunia,” ujar Edi Purwanto di sela-sela kunjungannya.

Selain meninjau langsung sejumlah lokasi pengolahan kulit kayu manis, Edi Purwanto juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada beberapa kelompok tani. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah lahan pertanian secara lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Ia menegaskan, dukungan terhadap petani tidak hanya sebatas bantuan alat, tetapi juga harus dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan serta kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi petani.

“Alsintan ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok tani. Kita ingin petani semakin terbantu, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terangkat,” tambahnya.

Para petani menyambut baik kunjungan dan perhatian tersebut, dengan harapan komitmen yang disampaikan dapat benar-benar diwujudkan melalui program konkret, terutama dalam membuka akses pasar dan meningkatkan nilai jual kulit kayu manis di tingkat nasional maupun internasional.

Edi Purwanto Desak Kementerian PUPR Bangun Jalur Dua Mendalo, Begini Tanggapan Presiden BEM UNJA

Edi Purwanto Desak Kementerian PUPR Bangun Jalan Dua jalur di Mendalo, Begini Tanggapan Presiden BEM UNJA M Zaki. (istimewa)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM — Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan perhatian khusus dan mempercepat pembangunan jalan dua jalur di kawasan Mendalo, Muaro Jambi. Desakan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR.

Edi menegaskan bahwa kondisi Mendalo yang semakin padat tidak hanya memicu kemacetan parah, tetapi juga mengancam keselamatan puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat sekitar.

“Saya minta atensi dari Kementerian PUPR. Jalan Mendalo harus segera dibuat dua jalur, demi keselamatan ribuan mahasiswa dan masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses ini,” ujar Edi Purwanto.

Menanggapi hali itu, Presiden BEM Universitas Jambi, Rahmad Zaki, memberikan apresiasi atas dorongan yang disampaikan Edi Purwanto kepada Kementerian PUPR. Ia menyebut kawasan Mendalo sebagai “kawah candradimuka” mahasiswa, pusat aktivitas akademik dan sosial yang sudah lama membutuhkan penataan infrastruktur lebih baik.

“Kami menyambut positif langkah Mas Edi Purwanto. Kawasan Mendalo ini adalah ‘kawah candradimuka’ mahasiswa dan menjadi jalur vital bagi ribuan orang setiap hari. Pembangunan jalur dua bukan lagi kebutuhan jangka panjang, tetapi kebutuhan mendesak yang harus segera dieksekusi,” ujar Rahmad Zaki.

Bacaan Lainnya:

Tiga Nama Calon Sekda Sarolangun Diumumkan, Menunggu Pilihan Bupati Hurmin?

Zaki menegaskan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti pada wacana semata. Menurutnya, persoalan Mendalo sudah memasuki fase kritis karena banyak mahasiswa menjadi korban kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir sampai saat ini, akibat ruas jalan yang sempit, minim penerangan, dan tidak adanya fasilitas keselamatan.

Presiden BEM Universitas Jambi, Rahmad Zaki

“Jangan hanya sebatas omon-omon saja, wacana ini harus segera direalisasikan karena sudah banyak mahasiswa menjadi korban kecelakaan. Jalan sempit, kurang lampu, dan tidak adanya ruang aman bagi pejalan kaki membuat mahasiswa berada pada posisi rentan setiap hari. Ini kondisi yang tidak bisa lagi ditunda,” tegasnya.

BEM UNJA memastikan akan mengawal proses pembangunan jalan dua jalur Mendalo dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kami siap mengawal dari awal sampai selesai. Ini menyangkut keselamatan mahasiswa dan masyarakat Mendalo. Kami berharap pemerintah bergerak cepat dan konsisten menuntaskan hal ini,” tutup Rahmad Zaki.

Dengan adanya dorongan dari DPR RI dan dukungan penuh dari mahasiswa, pembangunan jalur dua Mendalo diharapkan segera masuk tahap realisasi untuk menjawab persoalan kemacetan dan keselamatan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Serap Aspirasi Masyarakat, Hardizal Gelar Reses di Talang Lindung

Serap Aspirasi Masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal melaksanakan Reses di desa Talang Lindung.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com — Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardizal, S.Sos., M.H, melaksanakan kegiatan Reses masa sidang tahun 2025 di Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai bungkal, pada akhir pekan ini. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh keakraban dan antusiasme masyarakat. Minggu 19/10/2025

Turut hadir dalam kesempatan itu sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Desa Talang Lindung, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta para pelaku UMKM setempat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi nyata antara wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daerah.

Dengan mengusung tema “Menjemput Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Masukan Dalam Menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah”, kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan. Melalui forum tersebut, warga dapat berdialog terbuka dengan wakilnya di DPRD tanpa sekat dan jarak.

Dalam sambutannya, Hardizal menegaskan bahwa kegiatan reses bukan hanya sekadar agenda rutin atau seremonial semata, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik seorang wakil rakyat terhadap konstituennya.

“Reses ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung dari masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan dalam rapat pembahasan bersama pemerintah daerah. Pembangunan harus berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Hardizal di hadapan warga yang hadir.

Hardizal juga menambahkan, DPRD memiliki fungsi strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah daerah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat bawah. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan lembaga legislatif agar arah pembangunan tidak salah sasaran.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya berhenti di atas kertas. Setiap usulan dari masyarakat, baik terkait infrastruktur, pertanian, maupun ekonomi kerakyatan, akan menjadi dasar bagi kami dalam penyusunan kebijakan anggaran dan program prioritas daerah.

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang lahir dari aspirasi rakyat. Karena itu, kami akan terus hadir mendengarkan dan memastikan suara masyarakat sampai ke meja kebijakan,” tutupnya.

Kegiatan reses ini diakhiri dengan sesi dialog terbuka, di mana masyarakat secara langsung menyampaikan harapan dan kritik konstruktif kepada wakil rakyat mereka. Hardizal menutup kegiatan dengan komitmen untuk terus memperjuangkan setiap suara masyarakat yang disampaikan, agar dapat terakomodasi dalam program pembangunan Kota Sungai Penuh tahun mendatang.

Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kota Sungai Penuh kembali menegaskan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Kehadiran Hardizal di tengah masyarakat Desa Talang Lindung menjadi bukti nyata bahwa wakil rakyat tidak hanya bekerja di gedung parlemen, tetapi juga turun langsung ke lapangan demi memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.(ali)