Merdekapost.com

Hardizal: Jambi Kehilangan Salah Satu Putra Terbaik, Anggota DPR RI H. A. Bakri Tutup Usia

Ucapan belasungkawa juga datang dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal. Ia menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas wafatnya H. A. Bakri.(Istimewa/Ilustrasi AI)

JAMBI – Kabar duka menyelimuti Provinsi Jambi. Anggota DPR RI Fraksi PAN, H. A. Bakri,Bin M Musa yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, tutup usia pada Selasa malam, 28 Juli 2026, sekitar pukul 20.30 WIB di RS Siloam Lippo Village, Karawaci, Tangerang.

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Madian Siswadi. Ia menyampaikan bahwa jenazah almarhum diberangkatkan dari RS Siloam menuju San Diego Funeral House Lippo Karawaci sebelum diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu pagi pukul 08.00 WIB menuju Jambi.

almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga Daeng Magguna, Jalan Mekar Jaya, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro JambiAlmarhum meninggalkan seorang istri, Sri Uleng Z. Bakri, serta tiga orang putra

"Atas nama pribadi, keluarga, serta segenap jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak H. A. Bakri. Beliau merupakan salah satu putra terbaik Jambi yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kemajuan daerah. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi masyarakat dan Provinsi Jambi."

Edi Purwanto: Selamat Jalan Abangda H Bakri, Politisi Senior yang Sangat Baik, Terima kasih arahannya selama ini

Hardizal juga mendoakan agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT.Manajemen

"Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan khilaf beliau, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan alam kuburnya, menempatkannya di surga terbaik di sisi-Nya, serta memberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan dalam menghadapi musibah ini," ungkapnya.

Kepergian H. A. Bakri meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Jambi. Sosoknya dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional. Dedikasi, integritas, dan pengabdiannya akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjalanan pembangunan dan kemajuan Provinsi Jambi.

Selamat jalan, H. A. Bakri. Terima kasih atas segala pengabdian dan perjuangan yang telah dipersembahkan untuk masyarakat Jambi. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.(Adz)

Edi Purwanto: Selamat Jalan Abangda H Bakri, Politisi Senior yang Sangat Baik, Terima kasih arahannya selama ini

Edi Purwanto anggota DPR RI FPDIP ungkapkan rasa duka mendalam.(Ist)

Jambi - Rekan satu profesi sebagai anggota DPR RI Edi Purwanto mengucapkan rasa duka mendalam, kehilangan sosok senior yang selama ini dianggapnya sebagai kakak sekaligus tempat dirinya meminta arahan dan bimbingan

Edi Purwanto dalam unggahannya di facebook @Edi Purwanto, menuliskan ungkapan duka mendalam:

Selamat Jalan Abangda H Bakri, Politisi Senior yang Sangat Baik, Terima kasih arahannya selama ini

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un.

Selamat Jalan Abangda H. A. Bakri Bin HM. Musa. Abangda adalah politisi Senior yg sangat baik. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini, baik Aktifitas Partai maupun Sebagai sesama Anggota Komisi V DPR RI.

In Sya Allah Abangda Husnul Khatimah dan semoga Keluarga yg ditinggalkan diberikan Kesabaran, Keihlasan serta Ketabahan. Aamiin

Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu Al fatihah...🙏🙏🙏

Berita Terkait: Jambi Berduka! Anggota DPR RI Asal Jambi H. A. Bakri Meninggal Dunia

(Adz)

Sidak di SPBU Pelayang Raya, Dewan Temukan Adanya Dugaan Pungli, Barcode Lebihi Kapasitas dan Antrian Panjang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di SPBU Pelayanga Raya Kota SUngai Penuh, Dewan Temukan Adanya Dugaan Pungli, Barcode Lebihi Kapasitas dan Antrian Panjang. (FOTO: Ilustrasi AI)

SUNGAI PENUH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke SPBU Playang Raya. Sidak yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hardizal dan Emrizal turut didampingi Ketua Komisi III Tole S. Hadiwarso dan anggota Dewan lainnya.

“Sidak ini kita lakukan sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan BBM, sekaligus memastikan volume BBM yang diterima konsumen sesuai standar metrologi legal,” ujar Ketua DPC PDI-P Kota Sungai Penuh Hardizal, kepada awak media Senin (27/7/2026).

Dewan juga menyoroti dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) terkait pemberian nomor antrean pengisian BBM yang disebut telah meresahkan masyarakat.

Menurut Hardizal atau yang akrab disapa Ncu AM, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat oknum yang diduga memungut biaya sekitar Rp 50 ribu per kendaraan untuk memperoleh nomor antrean agar bisa lebih cepat mengisi BBM. Bahkan, nominal tersebut disebut dapat lebih besar tergantung kesepakatan dengan oknum yang bersangkutan.

“Kami menyikapi adanya dugaan praktik pungutan liar di lapangan. Informasi yang kami terima, masyarakat harus mengeluarkan sekitar Rp50 ribu untuk mendapatkan nomor antrean, bahkan bisa lebih besar tergantung kesepakatan dengan oknum tertentu,” tegasnya.

Selain itu, Dewan juga menyoroti penggunaan barcode yang diduga melebihi kapasitas ketentuan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Dan antrean kendaraan yang memanjang hingga menggunakan badan jalan nasional di sisi kiri dan kanan SPBU dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Ditegaskannya, pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan sesuai aturan.

“Dewan berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan SPBU di tengah meningkatnya mobilitas dan kebutuhan energi masyarakat,” ungkapnya. (Adz)

Tak Pernah Bosan dengan Kerinci, Edi Purwanto Siap Perjuangkan Infrastruktur dan Pariwisata

Tak Pernah Bosan dengan Kerinci, Edi Purwanto Siap Perjuangkan Infrastruktur dan Pariwisata.(DOC.ISTIMEWA)

Kerinci – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, kembali menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci. Hal itu disampaikannya melalui unggahan di media sosial usai menikmati panorama Muara Hemat (Muara Imat), salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Kerinci.

Dalam unggahannya, Edi Purwanto mengaku telah puluhan kali berkunjung ke Kerinci dan tidak pernah bosan menikmati keindahan alam daerah yang dijuluki sebagai “Sekepal Tanah Surga” tersebut.

“Siapapun ke Kerinci pasti melalui jalan ini dan mampir sambil menyeruput kopi di sore hari. Puluhan kali saya sudah berkunjung ke Kerinci namun tak bosan dengan indahnya panorama Kerinci. ‘Sekepal Tanah Surga’ yang Allah persembahkan buat masyarakat Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia bahkan dunia,” tulis Edi Purwanto. Jumat (26/6/2026).

Meski memiliki potensi wisata dan panorama alam yang luar biasa, Edi menilai Kerinci belum berkembang secara optimal sebagai destinasi kelas dunia karena masih terkendala oleh infrastruktur yang belum memadai.

“Saya bermimpi Kerinci akan menjadi destinasi dunia, namun sampai saat ini belum optimal dikarenakan infrastrukturnya belum memadai,” ujarnya.

Politisi PDI-P yang juga anggota Komisi V DPR RI itu berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh, hingga unsur legislatif dapat bersinergi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

“Semoga saya bersama Pak Gubernur, Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, dan anggota legislatif mampu mewujudkan impian semua orang,” tutup Edi Purwanto.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa potensi besar pariwisata Kerinci perlu ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai agar mampu bersaing sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional.(Adz)

Dishub Sungai Penuh Tertibkan Parkir Liar, Hardizal: Penegakan Perda Jangan Tebang Pilih!

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Menyikapi keluhan masyarakat terkait keberadaan parkir liar di depan Toko Emas Syafiah Munir yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban.Info wisata Jambi

Parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan di kawasan tersebut sebelumnya menjadi sorotan masyarakat karena menyebabkan penyempitan ruas jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama pada saat aktivitas masyarakat meningkat.

Selain persoalan parkir liar, masyarakat juga menyoroti besarnya tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir di lokasi tersebut. Sejumlah pengendara mengaku dikenakan tarif hingga Rp10 ribu, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tarif parkir yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh.

Menindaklanjuti laporan tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

“Setelah menerima laporan masyarakat, kami langsung turun ke lokasi untuk mengecek kondisi di lapangan. Parkir yang berada di depan Toko Emas Syafiah Munir memang tidak memiliki Surat Perintah Tugas (SPT), sehingga tidak diperbolehkan dijadikan sebagai lokasi parkir,” ujar Dianda Putra.

Ia menjelaskan, selain tidak memiliki izin resmi, tarif parkir yang dipungut juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian langsung mengambil tindakan.

“Kami bersama pihak Polsek sudah membawa juru parkir tersebut ke Polsek untuk ditindaklanjuti serta diberikan pembinaan agar ke depan tidak lagi melakukan praktik parkir liar maupun memungut tarif di luar ketentuan,” jelasnya.

Penegakan Perda Jangan Tebang Pilih

Sementara itu, saat awak media mempertanyakan kondisi parkir di depan Gedung Nasional yang sebelumnya merupakan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan telah ditertibkan oleh pemerintah, namun kini dimanfaatkan sebagai lokasi parkir kendaraan, pihak Dinas Perhubungan menyebut kawasan tersebut telah memiliki SPT sehingga diperbolehkan menjadi area parkir.

Namun kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal. Ia menegaskan bahwa penegakan Perda harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

Menurutnya, jika pemerintah kota benar-benar ingin menegakkan Perda, maka kawasan depan Gedung Nasional seharusnya tidak dijadikan sebagai lokasi parkir maupun tempat berjualan bagi PKL.

“Kalau Pemkot mau menegakkan Perda, parkir di depan Gedung Nasional itu bukan lahan parkir dan juga bukan tempatnya PKL. Kalau parkir diperbolehkan, ya PKL juga harus diperbolehkan. Jangan sampai karena orang dekat atau tim kita, seenaknya melanggar Perda yang telah kita sepakati bersama,” tegas Hardizal.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota konsisten dalam menegakkan aturan, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesan diskriminatif di tengah masyarakat.

Menurutnya, aturan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD harus dijalankan dengan tegas dan adil demi menjaga ketertiban kota sekaligus melindungi kepentingan masyarakat kecil.(Adz)

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison Pastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison memastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG.(Ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Komitmen menjaga integritas partai dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan ditegaskan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, Edison. Ia memastikan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih di wilayahnya tidak terlibat dalam praktik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penegasan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menekankan agar kader partai tidak memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

“Kami tegaskan, instruksi DPP benar-benar kami jalankan secara disiplin. Seluruh kader, mulai dari tingkat ranting, PAC, hingga DPC, dipastikan tidak ada yang bermain dalam program MBG. Ini adalah komitmen organisasi dan tanggung jawab moral kami kepada masyarakat,” ujar Edison saat dikonfirmasi wartasatu.info, Jumat (28/2/2026).

Menurut Edison, sikap tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah partai serta memastikan bahwa program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa adanya konflik kepentingan.

MBG untuk Rakyat Bukan Untuk Kelompok Tertentu

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program negara yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, memiliki kewajiban untuk mengawal pelaksanaannya agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Program MBG adalah program untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, kami di PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai pengawal program, bukan sebagai pelaku atau pihak yang mengambil keuntungan. Jika ada indikasi penyimpangan, baik dari sisi jumlah porsi, kualitas makanan, maupun pemenuhan standar gizi sesuai peraturan, maka wajib dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edison menegaskan bahwa sikap patuh terhadap instruksi partai merupakan cerminan kedisiplinan dan integritas kader PDI Perjuangan. Ia menyebut, partainya berkomitmen untuk selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik.

“Sebagai partai yang lahir dari rakyat, PDI Perjuangan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah, khususnya yang menyangkut kesejahteraan dan gizi masyarakat, berjalan bersih, transparan, dan memberikan manfaat maksimal,” ungkap Edison.

Ajak Masyarakat Kawal Program MBG

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program MBG agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tujuan awalnya.

“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Pengawasan publik sangat penting agar program ini benar-benar berhasil dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Sikap tegas DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata partai dalam mendukung tata kelola program pemerintah yang bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas kader partai dalam mengemban amanah rakyat.(*)

PDIP Keluarkan Surat Larangan Kader Kelola SPPG dan Berbisnis MBG

DPP PDIP mengeluarkan surat edaran agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dilarang terlibat bisnis dapur MBG/SPPG. PDIP juga membantah pernyataan BGN yang menyebut semua parpol punya dapur MBG.(Ist)

Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran. Isi surat edaran tersebut mengingatkan agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau memiliki bisnis dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Politikus PDIP, Guntur Romli, kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak MBG dikomersialisasikan.

"Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkapnya.

Para siswa mengambil nampan berisi makanan yang dipasok oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah dasar di Banda Aceh pada Kamis 30 Oktober 2025. Program ini melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan secara bertahap.

PDIP Bantah Data BGN

Guntur menambahkan, penegasan PDIP itu sekaligus membantah pernyataan BGN yang menyebut seluruh partai politik (parpol) memiliki dapur MBG alias SPPG.

"Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," pungkas Guntur.(*)

Pimpinan DPRD Hardizal Hadiri Pembukaan Pasar Ramadan di Sungai Penuh

Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal Hadiri Pembukaan Pasar Ramadan atau biasa disebut Pasar mambo di Sungai Penuh.(ist)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM – Wakil Ketua I DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menghadiri pembukaan Pasar Ramadan dan Pasar Mambo di kawasan Pasar Beringin Jaya, Kamis, (19/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan pemerintah daerah dalam menyambut Ramadan 1447 Hijriah.

Pembukaan pasar tersebut di resmikan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut ambil bagian dengan menjajakan aneka kuliner serta kebutuhan berbuka puasa.

Tinjau Ruang Belajar SMPN 2 Pasca Terbakar, Wako Alfin Minta PUPR Lakukan Kajian Kelayakan Konstruksi

Hardizal atau yang krab disapa Ncu Am mengatakan keberadaan Pasar Ramadan dan Pasar Mambo tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat saat bulan puasa, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah. “Kegiatan ini memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan selama Ramadan,” kata dia.

Ia juga mengingatkan pedagang agar menjaga kualitas dan kebersihan makanan yang di jual. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Pasar Ramadan dan Pasar Mambo menjadi salah satu kegiatan yang rutin di gelar Pemerintah Kota Sungai Penuh setiap tahun dan selalu menarik minat masyarakat. Selain sebagai pusat ekonomi, kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat selama bulan Ramadan.(ADZ)