 |
| Wali Kota Sungai Penuh Alfin dan Wawako Azhar Hamzah Sidak Kendaraan Dinas, ternyata ditemukan Banyak Pejabat yang menunggak Pajak Mobnas. (ist) |
MERDEKAPOST, SUNGAIPENUH - Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH dan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Pengecekan yang berlangsung di Lapangan Kantor Wali Kota, Senin (24/3), bertujuan memastikan kondisi kendaraan serta kelengkapan surat-suratnya.
Dalam sidak tersebut, ditemukan sejumlah kendaraan dinas yang mati pajak serta beberapa mobil dinas yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Ratusan kendaraan dinas Pemerintah Kota Sungaipenuh menunggak pajak. Ini terungkap, setelah Walikota Sungaipenuh Alfin, SH dan Wawako Azhar Hamzah mengecek kendaraan dinas tersebut.
Hal ini membuat Wako Alfin kaget, Rencana awalnya ingin transparan dan menyelamatkan aset daerah dengan memasang logo Pemkot Sungaipenuh. Namun Faktanya, setelah dicek kelengkapan surat kendaraan bermotor, banyak yang nunggak pajak.
Tentu saja Kondisi ini membuat Wako naik pitam. Sejumlah Kepala dinas, sekretaris dan kabid diwarning. Malah dicecar detail, alasan nunggak pajak.
 |
| Wali Kota Sungai Penuh Alfin dan Wawako Azhar Hamzah Sidak Kendaraan Dinas, dan memasang stiker logo Pemkab Sungai Penuh di setiap Mobnas.(ist) |
Tragisnya lagi, dihadapan Walikota masih ada pejabat yang berani berkilah dan berbohong. Beralasan STNK hilang. Faktanya setelah dicek, mereka belum bayar pajak. Malah, mobil dinas Perpustakaan nunggak pajak hingga Rp 8 juta. Mobil sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata jenis Kijang Innova BH 1229 R nunggak pajak Rp 4,6juta.
Kondisi ini membuat Ketua DPRD Hutri Randa dan Wakil Walikota Azhar Hamzah yang ikut mengecek kondisi mobil dinas geleng-geleng kepala. Sekda Alpian pun tak menyangka banyaknya pejabat yang membandel.
Tidak sekedar nunggak pajak. Kondisi kendaraan dinas tidak terawat dengan baik. Ada ban gundul, jarang ganti oli, juga ditemukan mobil dalam kondisi ringsek. Malah banyak yang beralasan mobil rusak dan saat ini dalam perbaikan di bengkel.
“Kami baru mengetahui dan baru menerima datanya. Saya, sebagai walikota, meminta maaf atas tunggakan pajak kendaraan dinas ini, dan kami akan segera menyelesaikannya,” kata Alfin.
Baca Juga:
Siltap Cair, Perangkat Desa Bisa Tersenyum Sambut Lebaran, "Terima Kasih Bupati Kerinci Monadi"
Keseriusan Walikota untuk mengetahui banyaknya pejabat bandel nunggak pajak, langsung menghubungi Kepala Tata Usaha Samsat Kerinci Hartati, SH melalui video call. Dalam data terungkap ratusan kendaraan dinas Pemkot Sungaipenuh nunggak pajak. Jumlahnya mencapai hampir satu miliar.
Mendapatkan kabar ini Walikota segera membentuk Satgas. Dia ingin menuntaskan persoalan kendaraan dinas dan menyelesaikan tunggakan pajak.
“Saya ingin cepat. Tim ini harus segera turun dan melacak keberadaan aset daerah. Saya ingin dimasa pemerintahan kami dan Pak Azhar masalah aset daerah tuntas dan semua kendaraan dinas sudah membayar tunggakan pajak, ” tegas Alfin.
Walikota mengatakan tidak mengetahui penyebab adanya tunggakan pajak yang terjadi sebelum dia menjabat.
“Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat tentang taat pajak. Semua (tunggakan) akan segera diselesaikan hingga tuntas,” ucapnya.
Alfin paham betul primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Apalagi saat ini berlaku pajak opsen yang langsung masuk ke kas daerah.
“Kita harus adil. Warga membayar pajak, maka kita harus memberikan contoh. Akan kita tuntaskan semuanya, harus,” imbuhnya.
Baca juga:
Heboh Beredarnya Uang Palsu, Ini Himbauan Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci
Sebelumnya, tercatat sebanyak 1.263 kendaraan dinas yang digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Sungaipenuh menunggak pajak.
Ribuan kendaraan tersebut, yang terdiri dari motor, mobil, truk, dan bus, tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) dengan pelat merah.
Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menambahkan bahwa Pemkot Sungai Penuh akan memasang logo dengan kode tertentu pada kendaraan dinas.
Hal ini bertujuan agar kendaraan lebih mudah dikenali dan diawasi penggunaannya.
“Dengan adanya logo ini, masyarakat juga bisa ikut mengawasi kendaraan dinas. Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola aset daerah,” jelas Azhar.
Langkah tegas Pemkot Sungai Penuh ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai sebagai upaya nyata dalam menjaga aset daerah dan memastikan kendaraan dinas digunakan sesuai aturan.
Ke depan, pemeriksaan serupa akan dilakukan secara berkala, dan kendaraan dinas yang tidak memasang logo resmi akan dievaluasi.(adz)
