Merdekapost.com

4 Mantan Bupati Dua Periode di Jambi Berkumpul, Reuni atau Strategi Politik?

4 Mantan Bupati di Jambi Berkumpul, Reuni atau Strategi Politik?

Jambi - Sebuah pemandangan menarik tertangkap kamera saat empat tokoh besar yang pernah memegang tampuk kekuasaan di berbagai wilayah Provinsi Jambi terlihat duduk bersama dalam satu meja.

Pertemuan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, mengingat para tokoh yang hadir merupakan para mantan bupati dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat.

Keempat figur tersebut adalah Romi Hariyanto (mantan Bupati Tanjung Jabung Timur), Adirozal (mantan Bupati Kerinci), Mashuri (mantan Bupati Bungo), dan Syahirsyah (mantan Bupati Batanghari).

Kehadiran mereka dalam satu barisan menciptakan gelombang spekulasi di tengah dinamika politik Jambi yang mulai memanas.

Pertemuan keempat mantan Bupati ini juga viral di medsos, Seperti unggahan foto-foto akun facebook Giffari Halika Utama

4 Mantan Bupati Berpengaruh duduk bersama, Reuni ataukah ada sesuatu yang serius menjelang Perhelatan Pilgub Jambi?. (Doc/Facebook Giffari Halika Utama)

Reuni Sahabat atau Strategi Politik?

Momen kebersamaan para mantan kepala daerah ini memicu tanda tanya besar di kalangan publik.

Banyak yang bertanya-tanya apakah pertemuan ini hanyalah sekadar ajang silaturahmi biasa antara sahabat lama yang melepas rindu, atau justru sebuah langkah awal untuk membangun komunikasi politik yang lebih serius.

Pertemuan ini menjadi sangat strategis karena terjadi tepat di saat nama-nama tokoh tersebut mulai kembali diperbincangkan dalam bursa kontestasi politik mendatang.

Kebersamaan mereka memberikan sinyal adanya upaya untuk menyatukan kekuatan dari berbagai basis wilayah di Jambi, mulai dari wilayah barat hingga pesisir timur.

Figur Berpengaruh dengan Jaringan Luas

Nama-nama yang hadir bukanlah sosok biasa dalam peta politik lokal.

Sebagai mantan pemimpin di daerah masing-masing, Romi, Adirozal, Mashuri, dan Syahirsyah masih memiliki jaringan akar rumput serta pengaruh yang sangat signifikan.

Pengalaman mereka dalam memimpin daerah menjadi modal besar yang sulit diabaikan oleh para kompetitor politik lainnya.

Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai poin-poin yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup tersebut, suasana akrab yang mereka tunjukkan menyiratkan adanya kesamaan pandangan.

Masyarakat kini menanti apakah dari meja bundar para mantan bupati ini akan lahir sebuah poros baru atau kesepakatan besar yang mampu mengubah arah politik di Provinsi Jambi ke depannya.

Profil Singkat 4 Mantan Bupati

1. Romi Hariyanto: Sang Petarung dari Timur

Lahir pada 3 November 1974, Romi adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dua periode (2016–2025). Sebelum menjadi bupati, ia memimpin DPRD Tanjung Jabung Timur selama tiga periode berturut-turut. Kini, Romi memantapkan langkah menuju Pilgub Jambi 2024 berpasangan dengan Letjen TNI (Purn.) Sudirman.

2. Adirozal: Akademisi yang Merambah Politik

Dr. Adirozal membawa warna berbeda dalam dunia politik. Pria kelahiran 23 Oktober 1961 ini adalah mantan Bupati Kerinci dua periode (2014–2024). Sebelum memimpin Kerinci, ia sukses sebagai akademisi dan pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang Panjang. Pengalamannya yang luas di dunia pendidikan dan pemerintahan menjadikannya sosok yang sangat disegani.

3. Mashuri: Sosok Pemimpin yang Dekat dengan Rakyat

Mashuri menjabat sebagai Bupati Bungo selama dua periode (2016–2025). Kariernya bermula sebagai PNS sebelum akhirnya terpilih menjadi Wakil Bupati dan kemudian naik menjadi orang nomor satu di Bungo. Saat ini, ia juga memegang peran strategis sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi.

4. Syahirsyah: Pengalaman Panjang di Batanghari

Ir. H. Syahirsyah merupakan figur senior yang memimpin Kabupaten Batanghari selama dua periode (2006–2011 dan 2016–2021). Ia memiliki latar belakang teknis yang kuat di bidang Pekerjaan Umum dan pernah menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Ketangguhannya dalam memimpin menjadikannya salah satu pilar politik di wilayah tengah Jambi.

Disclaimer: Informasi ini bertujuan sebagai konsumsi publik dan tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Artikel ini merangkum dinamika terkini tokoh-tokoh daerah di Provinsi Jambi. (Red)

(*Sumber: Tribunjambi.com)

JK: Kasih Tahu Semua Termul-termul Itu, Jokowi Jadi Presiden karena Saya

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla didampingi Hamid Awaluddin dan Husain Abdullah saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/04/2026).

Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla didampingi Hamid Awaluddin dan Husain Abdullah saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/04/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang kerap mendiskreditkan hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Jokowi. Di tengah fitnah yang menyerangnya terkait polemik ijazah, JK mengingatkan kembali peran vitalnya dalam membawa Jokowi ke kancah politik nasional.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden," tegas JK secara lugas saat menggelar media briefing di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

JK membeberkan kembali sejarah politik kala dirinya turun tangan langsung meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk membawa dan mengusung Jokowi ke Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI.

Keberhasilan di ibu kota itulah yang menurut JK menjadi batu loncatan Jokowi hingga melenggang ke kursi kepresidenan. Bahkan saat Pilpres 2014, JK menyebut posisinya sebagai cawapres adalah permintaan langsung dari Megawati untuk mendampingi Jokowi.

"Ibu Mega bilang 'Jangan, Pak Jusuf dampingi'. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Jusuf Wakil-nya. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman," bebernya menceritakan momen tersebut.

Presiden Joko WIdodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Foto: ANTARA

Pernyataan keras ini dilontarkan JK usai dirinya difitnah mendanai kasus ijazah Jokowi. Padahal, sebagai sosok senior yang turut membesarkan nama Jokowi, JK mengaku hanya memberikan nasihat rasional agar pemerintah transparan memperlihatkan ijazah tersebut guna mengakhiri keributan masyarakat yang sudah berlangsung selama dua tahun.

"Sudahlah Pak Jokowi, perlihatkan ijazah saja. Itu saja. Timbul sensasi soal ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saya lebih tua dari dia, jadi sebagai orang lebih senior, saya nasihati," terangnya.

Permasalahan ini awalnya muncul sebagai imbas dari fitnah keji yang dilontarkan oleh Rismon Sianipar. Rismon menuding JK mendanai pihak-pihak tertentu, termasuk Roy Suryo, senilai Rp5 miliar untuk memperkarakan kasus ijazah Presiden Jokowi. JK dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan membeberkan fakta bahwa justru Rismon-lah yang awalnya meminta uang sebesar Rp5 miliar kepadanya.(*)

PDIP Keluarkan Surat Larangan Kader Kelola SPPG dan Berbisnis MBG

DPP PDIP mengeluarkan surat edaran agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dilarang terlibat bisnis dapur MBG/SPPG. PDIP juga membantah pernyataan BGN yang menyebut semua parpol punya dapur MBG.(Ist)

Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran. Isi surat edaran tersebut mengingatkan agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau memiliki bisnis dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Politikus PDIP, Guntur Romli, kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak MBG dikomersialisasikan.

"Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkapnya.

Para siswa mengambil nampan berisi makanan yang dipasok oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah dasar di Banda Aceh pada Kamis 30 Oktober 2025. Program ini melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan secara bertahap.

PDIP Bantah Data BGN

Guntur menambahkan, penegasan PDIP itu sekaligus membantah pernyataan BGN yang menyebut seluruh partai politik (parpol) memiliki dapur MBG alias SPPG.

"Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," pungkas Guntur.(*)

Menarik! Bupati Batang Hari Gugat Sekda Sendiri! Pemkab Batang Hari Terguncang, Ada Apa?

Muhammad Fadhil Arief Bupati Batang Hari secara resmi menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari ke meja hijau.(ist)

BATANG HARI, MERDEKAPOST.COM – Bumi Serentak Bak Regam benar-benar diguncang! Untuk pertama kalinya dalam sejarah birokrasi Batang Hari, seorang Bupati menggugat Sekdanya sendiri

Muhammad Fadhil Arief, Bupati aktif Kabupaten Batang Hari, secara resmi menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari ke meja hijau.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu terdaftar di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor Perkara 9/Pdt.G/2026/PN MBN, didaftarkan pada Selasa, 10 Februari 2026.

Langkah ini sontak memantik spekulasi keras: ada apa di dapur kekuasaan Pemkab Batang Hari?

Tak berhenti pada Sekda, gugatan tersebut menyeret dua institusi strategis keuangan dan pengawasan daerah, yakni:

Badan Keuangan dan Aset Daerah Batang Hari
Inspektorat Daerah Batang Hari

Langkah hukum ini bukan sekadar gugatan biasa, melainkan tamparan keras terhadap soliditas internal pemerintahan daerah.

Publik pun bertanya-tanya: Apakah ini konflik kepentingan? Apakah ada dugaan pengelolaan keuangan bermasalah?Ataukah ada pembangkangan birokrasi yang tak lagi bisa ditoleransi?

Didampingi kuasa hukumnya, Vernandus Hamonangan, Fadhil Arief tampak memilih jalur hukum terbuka, bukan penyelesaian internal. Sinyalnya jelas: persoalan ini dinilai serius dan tak bisa disapu di bawah karpet kekuasaan.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, isi gugatan dan apa petitum-nya masih tertutup rapat dari publik. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Muara Bulian belum memuat detail materi gugatan.

Namun satu hal pasti: sidang perdana dijadwalkan Selasa, 24 Februari 2026, dan diyakini akan menjadi panggung bongkar-bukaan konflik elite birokrasi Batang Hari.

Bacaan Lainnya: Pemerintah Resmi Tetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Kamis 19 Februari 2026

Sementara itu, Sekda Batang Hari memilih bungkam, tanpa satu pun klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru menambah bara spekulasi dan kecurigaan publik. Kuasa hukum tergugat maupun institusi yang terseret juga belum memberikan penjelasan.

Apakah akan ada damai diam-diam di balik pintu sidang?

Atau justru perang terbuka antar elite pemerintah daerah yang membuka aib tata kelola Pemkab Batang Hari?

Karena ketika Bupati menggugat Sekda, ini bukan lagi urusan personal, ini merupakan alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. (Red)

Sosok Din Syamsudin, Saksi Ahli Roy Suryo cs yang Pernah Diminta Jokowi Jadi Utusan Presiden

Sosok Din Syamsudin, Saksi Ahli Roy Suryo cs yang Pernah Diminta Jokowi Jadi Utusan Presiden.(ist)

MERDEKAPOST.COM - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menjadi saksi ahli Roy Suryo cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/2/2026).

Saat memberikan keterangan kepada penyidik, Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa kasus tudingan ijazah palsu eks Presiden RI ke-7 yang menjadikan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sebagai tersangka, adalah bentuk kriminalisasi atau bentuk kezaliman.

"Menjadikan Dokter Tifa dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi, yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama," paparnya di Polda Metro Jaya, Kamis, dikutip dari YouTube Refly Harun.

BACAAN LAINNYA:

Megawati Umroh Sekeluarga, Ini Do'a Munajatnya dari tanah Suci

Jelang Ramadan 2026, Hiswana Migas Jambi Ingatkan Agen Soal HET Gas LPG 3 Kg

"Seyogianya, kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, membuktikan betul atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu, itu saja, itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu," tambah Din Syamsuddin.

Oleh karena itu, kepada penyidik, Din Syamsuddin menegaskan bahwa pentersangkaan Roy Suryo cs tersebut, harus batal demi nilai-nilai etika kebenaran dan keadilan.

"Saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan, dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini dan saya pertanggung jawabkan, tidak hanya secara akademik, tapi juga saya pertanggung jawabkan kehadirat Allah SWT," ucapnya.

Lantas, siapa sosok Din Syamsuddin yang bersedia menjadi saksi ahli untuk Roy Suryo cs ini?

Sebelumnya, Din Syamsudin menjelaskan alasannya mau menjadi saksi ahli karena Dokter Tifa merupakan anak didik Muhammadiyah yang dulu mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan juga kerap berada dalam satu organisasi yang sama dengannya.

Namun, lebih daripada itu semua, kata Din Syamsuddin, dirinya menjadi saksi ahli karena terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.(*)

Megawati Umroh Sekeluarga, Ini Do'a Munajatnya dari tanah Suci

Megawati Umrah Sekeluarga: Pemimpin Doa Ucap Munajat "Jika ada orang iri dan dengki, terangi jiwa dan pikiran orang-orang dengki itu dengan kebenaran informasi tentang ibu kami.".(ist)

Merdekapost.com - Momen ibadah umrah Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Makkah, Arab Saudi, diwarnai doa menyentuh dari Dubes RI untuk Tunisia yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Agama (nonaktif), Zuhairi Misrawi, Sabtu (14/2/2026) sore waktu setempat.

Megawati melaksanakan umrah bersama keluarganya, yakni putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo dan istri Nancy Prananda. Serta putri Megawati, yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Umrah dibimbing oleh Ustadz Muhammad Hafidz Makmun, sementara Zuhairi Misrawi menjadi pemimpin doa.

Dalam munajat yang dipanjatkan oleh Zuhairi saat mendampingi umrah Megawati dan keluarga, ia mendoakan pihak-pihak yang memiliki perasaan iri dan dengki terhadap Megawati dapat dicerahkan dengan kebenaran informasi.

“Jika ada orang iri dan dengki, terangi jiwa dan pikiran orang-orang dengki itu dengan kebenaran informasi tentang ibu kami,” ucap Zuhairi saat memimpin doa pada tawaf putaran ke-5.

Dalam doanya ini, Zuhairi tidak hanya meminta perlindungan dari fitnah dan niat jahat, tetapi juga memohon agar pihak-pihak yang memiliki prasangka buruk terhadap Megawati, bisa diberikan pencerahan oleh Allah SWT.

Ia memanjatkan harapan agar kebenaran informasi mampu membuka hati dan pikiran mereka yang memiliki sentimen negatif terhadap putri Sang Proklamator RI ini.

"Ya Allah, jauhkan ibu kami tercinta, Prof.DR Megawati Soekarnoputri, dari semua fitnah yang tak bertanggung jawab. Jagalah beliau dari semua musibah. Jika ada orang jahat, halangi semua niat dan tindakan jahatnya terhadap ibu kami tercinta," katanya.

Doa tersebut dipanjatkan di sela-sela ibadah umrah, dalam suasana khusyuk di Tanah Suci.

Zuhairi menekankan bahwa sebagai tokoh bangsa, Megawati tidak lepas dari berbagai ujian, termasuk kritik, fitnah, hingga sikap tidak suka dari sejumlah pihak.

Menurutnya, respons terbaik atas sikap negatif yang ditujukan ke Megawati bukanlah lewat kemarahan, tetapi doa agar mereka mendapatkan pencerahan dan melihat persoalan secara lebih jernih.

Dalam doa di tawaf ke-5 itu, Zuhairi juga memohon agar Megawati senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjaga ideologi Pancasila.

"Limpahkan padanya kekuatan spiritual agar beliau mampu menjaga ideologi Pancasila, kuatkan pikirannya agar beliau tidak salah membuat keputusan, terangi jiwanya dengan cahaya ilmu yang Engkau turunkan dari langit agar beliau selalu menunjukkan kecerdasannya," sebutnya.(*)

PB HMI Resmi Tutup SEPIM 2025: Kader Dipersiapkan Sambut Kepemimpinan Indonesia Emas 2045

PB HMI Resmi Tutup SEPIM 2025: Kader Dipersiapkan Sambut Kepemimpinan Indonesia Emas 2045.(adz/mpc)

Jakarta, Merdekapost.com - PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) resmi menutup rangkaian Sekolah Pimpinan (SEPIM) 2025, program kaderisasi tingkat nasional yang berfokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, kecakapan analisis strategis, serta komitmen pengabdian kader HMI di berbagai sektor. Kegiatan penutupan berlangsung di Jakarta dan dipimpin oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh mantan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum, Sadam Aljihad dan Arief Rosyid yang memberikan refleksi kepemimpinan sekaligus pesan kebangsaan kepada seluruh peserta.

Tahun ini, SEPIM diikuti oleh puluhan kader terpilih dari berbagai wilayah Indonesia, melalui proses seleksi yang ketat serta kurikulum berbasis pengembangan strategic leadership dan literasi geopolitik yang relevan dengan tantangan masa depan.

Mempersiapkan Pemimpin Muda Indonesia 2045

Dalam sambutannya, Bagas Kurniawan menegaskan bahwa SEPIM merupakan laboratorium lahirnya pemimpin berdaya saing global.

“Kader HMI bukan hanya harus siap memimpin organisasi, tetapi juga tampil sebagai aktor perubahan di sektor publik, privat, sosial, dan intelektual. SEPIM menanamkan mindset pemimpin yang berkarakter, kritis, adaptif, dan berintegritas,” ujar Bagas.

Ia menekankan bahwa dinamika geopolitik, ekonomi digital, dan transformasi sosial saat ini membutuhkan pemimpin muda yang mampu mengembangkan solusi strategis berbasis data serta nilai kebangsaan yang kokoh.

Pesan Kepemimpinan: Konsistensi Nilai & Adaptasi Inovatif

Dalam sesi refleksi kebangsaan, Anas Urbaningrum mengingatkan peserta tentang prinsip kepemimpinan HMI yang tidak boleh terpisah dari nilai keislaman dan keindonesiaan.

“Pemimpin HMI harus memiliki keberanian moral untuk menolak kepentingan sempit dan memprioritaskan agenda besar umat dan bangsa. SEPIM adalah batu pijakan untuk membangun peran itu,” tegas Anas.

Sementara itu, Sadam Aljihad menyampaikan perlunya transformasi organisasi yang mampu menjawab tantangan era disrupsi.

“HMI harus melahirkan generasi problem solver. Tidak cukup hadir di setiap ruang diskusi — kader harus datang membawa solusi,” ujarnya.

Kurikulum Kepemimpinan Modern dan Berbasis Tantangan Global

Program SEPIM 2025 dirancang untuk menghadirkan wawasan strategis melalui materi-materi antara lain:

- Manajemen & strategi

- ⁠kepemimpinan modern

- ⁠Geopolitik, ekonomi global dan kebijakan publik

- ⁠Ekonomi digital & transformasi sosio-teknologis

- ⁠Manajemen gerakan dan advokasi berbasis data

- ⁠Etika kepemimpinan dan prinsip integritas

- ⁠Pendalaman nilai keislaman dan wawasan kebangsaan

Kegiatan berlangsung selama satu pekan, dilengkapi leadership simulation serta mentoring session dengan tokoh nasional, akademisi, dan pemimpin industri.

Estafet Kepemimpinan: Dari Kampus ke Panggung Nasional

Menutup kegiatan, Bagas Kurniawan menegaskan bahwa keberhasilan SEPIM akan dinilai dari kontribusi nyata peserta di masyarakat.

“SEPIM menyiapkan kalian sebagai pemimpin masa depan. Estafet perjuangan kini berada di tangan kita semua untuk Indonesia Emas 2045,” tutup Bagas.

Melalui SEPIM, PB HMI meneguhkan komitmennya untuk terus melahirkan pemimpin progresif yang mampu menjawab tantangan zaman dan menjaga marwah keumatan, kebangsaan, serta intelektualitas yang menjadi identitas HMI.(adz)

Akibat Prilaku Kadernya yang Tak Beretika, Golkar Sungai Penuh Tuai Sorotan Tajam

Buntut dari Prilaku Tak Beretika 'Dewan' Golkar, Hina Pekerja Bangunan dengan sebutan binatang, DPD Golkar Sungai Penuh Akan Panggil Anggota DPRD Fahrudin.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com - Perilaku tidak pantas kembali dipertontonkan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Fraksi Partai Golkar, Fahrudin. Dalam sebuah inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembongkaran Pasar Beringin, Fahrudin diduga melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan kepada para pekerja bangunan dengan menyebut nama hewan.

Ucapan tersebut sontak menimbulkan kegaduhan dan menuai kecaman luas dari masyarakat.

Insiden bermula ketika rombongan Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh melakukan peninjauan ke area proyek pembongkaran pasar. Di tengah kegiatan tersebut, Fahrudin yang terlihat emosional tiba-tiba mendekati para pekerja dan mengucapkan kata-kata tidak pantas dengan nada tinggi. Tindakan itu dinilai tidak hanya melukai perasaan para pekerja, tetapi juga mencoreng citra lembaga legislatif.

Gelombang kritik pun langsung bermunculan, baik dari kalangan masyarakat maupun di media sosial. Banyak warga menilai perilaku Fahrudin tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung masyarakat kecil. Sejumlah komentar di dunia maya bahkan mendesak agar Partai Golkar memberikan sanksi tegas, pemecatan terhadap yang bersangkutan.

Menanggapi derasnya sorotan publik, Ketua DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azmi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata terhadap perilaku kadernya. Ia menegaskan bahwa partai akan mengambil langkah tegas sesuai mekanisme organisasi.

“Permasalahan ini sudah kami tindaklanjuti. Besok, Senin, yang bersangkutan akan dipanggil oleh pimpinan fraksi dan pengurus DPD Partai Golkar untuk dimintai keterangan serta klarifikasi. Hari ini juga, partai akan mengeluarkan surat peringatan resmi kepada yang bersangkutan,” tegas Fikar Azmi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (18/10).

Fikar menambahkan, Partai Golkar berkomitmen menjaga marwah, integritas, dan moral kadernya, terutama mereka yang duduk sebagai wakil rakyat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang menimbulkan keresahan publik tersebut.

“Kami atas nama Partai Golkar Kota Sungai Penuh menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para pekerja yang tersinggung atas ucapan tersebut. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Fahrudin belum memberikan keterangan resmi maupun permintaan maaf secara terbuka. Namun, desakan publik agar dirinya segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kian menguat dari berbagai kalangan mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga masyarakat umum.(Red)