MERDEKAPOST.COM

Ramdani Raih Prestasi Tingkat Provinsi Jambi, Wakili Jambi untuk PAI Awards Tingkat Nasional

Ramdani Raih Prestasi Tingkat Provinsi Jambi, Wakili Jambi untuk PAI Awards Tingkat Nasional. (ist)

Merdekapost.com – Prestasi membanggakan kembali datang dari Bumi Sakti Alam Kerinci. Ramdani, S.HI, berhasil meraih Juara 1 Tingkat Provinsi Jambi dalam ajang bergengsi Penyuluh Agama Islam Award 2025 untuk kategori Pendampingan Hukum. Berkat prestasi ini, Ramdani berhak mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional.

Ajang ini menjadi momentum penting dalam mengapresiasi peran para penyuluh agama di seluruh Indonesia, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum berbasis keagamaan kepada masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Ramdani menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. “Alhamdulillah, ini adalah amanah besar. Bagi saya, prestasi ini bukan semata-mata untuk pribadi, tapi untuk mengharumkan Kerinci dan Jambi di kancah nasional,” ujarnya, Senin (28/04/25).

Dia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengukir prestasi di tingkat Nasional nantinya. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin membawa nama baik daerah kita,” ucapnya.

Untuk diketahui, Ramdani lahir di Desa Sebukar, 27 Juli 1981. Ia menamatkan pendidikan dasar di SD Sebukar (1994), melanjutkan ke SLTP Negeri Hiang (1997), dan SMU Negeri Hiang (2000). kemudian dirinya melanjutkan studi di STAIN Kerinci, hingga meraih gelar Sarjana Syariah pada tahun 2006.

Saat ini, Ramdani berprofesi sebagai Penyuluh Agama Islam, dikenal aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai urusan keagamaan, terutama terkait edukasi dan pendampingan hukum berbasis nilai-nilai Islam.

Latar belakang akademik dan pengalaman yang panjang di tengah masyarakat, Ramdani dipercaya mampu menjadi wakil terbaik Provinsi Jambi pada ajang nasional mendatang.(adz)

Menag Nasaruddin Umar Raih Peringkat I Menteri Paling Memuaskan Versi Survei LSI

Kerinci – Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA atas prestasinya meraih Peringkat I sebagai Menteri Paling Memuaskan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan skor memuaskan sebesar 92.9.

Prestasi ini menunjukkan kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Menteri Agama RI dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di Indonesia. Dedikasi dan komitmennya dalam menjalankan tugas telah mendapatkan apresiasi tinggi dari publik.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag., MM, turut memberikan apresiasi dan penghargaan atas pencapaian tersebut. “Kami bangga memiliki pemimpin yang berdedikasi dan menginspirasi seperti beliau. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Agama untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Prestasi luar biasa ini, Lanjut Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci, Fahrizal, bukti nyata dedikasi dan kerja nyata dalam pelayanan umat dan pembangunan keagamaan di Indonesia.

“Salam bangga dari kami, Kemenag Kabupaten Kerinci,”pungkasnya.(*)

Kemenag Upayakan Percepat Pencairan TPG Guru Madrasah 2025

Direktur GTK Madrasah Thobib Al-Asyhar. (Doc/istimewa)

Jakarta, (Kemenag) - Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tengah memproses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah untuk periode Januari - Februari 2025. Saat ini tengah dilakukan akselerasi agar bisa cair pada akhir Maret 2025.

"Kita tengah lakukan proses pencairan TPG periode Januari - Februari 2025 bagi guru madrasah," terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al-Asyhar di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

"Kami targetkan bisa cair pada akhir Maret 2025," sambungnya.

Menurut Thobib, panggilan akrabnya, sebagai percepatan pencairan, pihaknya sudah meminta seluruh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pakis/Pendis serta pihak terkait untuk segera melakukan penyesuaian data guru pada aplikasi EMIS GTK melalui laman https://emisgtk.kemenag.go.id dengan menggunakan akun SIMPATIKA.

"Proses ini kami minta bisa dimulai sejak hari ini, 4 Maret 2025," sebut Thobib.

Untuk menjamin kelancaran pencairan TPG, Thobib juga minta para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pakis/Pendis serta pihak terkait untuk memperhatikan tiga hal.

Pertama, melakukan proses penyesuaian data, termasuk pengaturan status keaktifan guru, penyesuaian data guru mutasi, ajuan penerbitan NRG bagi lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik, serta penginputan jadwal mengajar dan beban kerja guru;

Kedua, batas akhir penyesuaian data adalah 15 Maret 2025. Sehingga, Surat Keputusan Analisis Kelayakan Tunjangan (SKAKPT) periode Januari-Februari akan di-generate otomatis melalui aplikasi EMIS GTK pada tanggal 15 dan 17 Maret 2025;

Ketiga, seluruh Kepala Bidang serta pihak terkait diharapkan mengambil langkah-langkah cepat dan taktis guna memastikan pencairan TPG dapat dilakukan selambat-lambatnya 24 Maret 2025.

"Kita terus berupaya. Semoga TPG guru madrasah bisa cair sesuai target," tandasnya.

(adz/sumber: kemenag.go.id)

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Masjid dan Musala 2025, Begini Caranya

Jakarta, Merdekapost — Kementerian Agama (Kemenag) membuka bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025, termasuk masjid ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/25).

Dikatakan Abu, bantuan ini juga mengafirmasi arahan Menteri Agama terkait eco-theology sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan. “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” tambah Abu.

Abu menjelaskan, tahun ini, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

“Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, sejak 2024, Kemenag memperkenalkan konsep “Masjid Ramah”, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

“Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman https://simas.kemenag.go.id.

Arsad melanjutkan, pemohon melengkapi beberapa dokumen pendukung.

Dokumen pendukung yaitu:

- Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kab/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi);

- Fotokopi SK Pengurus;

- Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Foto kondisi bangunan;

- Fotokopi surat keterangan status tanah;

- Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala; dan

- Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.

Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Arsad menyebut, proses pengajuan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online

24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan

25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

Dikatakan Arsad, pengajuan bantuan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman https://simas.kemenag.go.id.

“Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan referensi dokumen persyaratan, contohnya dapat dilihat di: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan,” pungkasnya.(Adz/sumber: kemenag.go.id)

IAIN Kerinci Miliki Rektor Baru, Dr. Jafar Ahmad Siap Mengemban Amanah

Dr. Jafar Ahmad Rektor IAIN Kerinci

Merdekapost.com | Jakarta, – Dr. Jafar Ahmad resmi dilantik sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci periode 2025-2029. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta, ini dilakukan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar. (4/02/25)

Dr. Jafar Ahmad menggantikan Prof. Asa’ari, yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, birokrasi, dan aktivisme, Dr. Jafar kini diamanahkan untuk memimpin salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Sumatra tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menegaskan pentingnya kepemimpinan yang visioner dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital.

"IAIN Kerinci memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan Islam berkualitas di Sumatra. Kepemimpinan Dr. Jafar diharapkan mampu membawa inovasi, meningkatkan mutu akademik, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Prof. Nasaruddin Umar.

Dr. Jafar Ahmad, dalam pernyataannya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh pendahulunya serta mendorong transformasi IAIN Kerinci ke arah yang lebih maju.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama atas amanah besar ini. Ke depan, saya bertekad untuk menjadikan IAIN Kerinci lebih berdaya saing dan relevan dengan perkembangan zaman," kata Dr. Jafar.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukungnya, termasuk keluarga, civitas akademika IAIN Kerinci, serta Gubernur Jambi Al Haris dan anggota DPR RI Komisi VIII, Hasan Basri Agus (HBA).

Sementara itu, mantan Rektor IAIN Kerinci, Prof. Asa’ari, memberikan ucapan selamat kepada Dr. Jafar dan optimis terhadap kepemimpinannya.

"Dr. Jafar adalah sosok yang memiliki kapasitas akademik dan pengalaman dalam birokrasi. Saya yakin beliau akan membawa IAIN Kerinci ke arah yang lebih baik," ujar Prof. Asa’ari.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program akademik serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan IAIN Kerinci semakin berkembang sebagai institusi pendidikan Islam yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (rdp)

Pesan PKB untuk Menag Gus Yaqut, "Tak Usah Takut, Datang Saja ke Pansus Haji"

Waketum PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.(Istimewa)

Jakarta | Merdekapost.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut tidak takut dengan keberadaan Pansus Angket Haji 2024.

Menurut Gus Jazil, jika tidak ada salah dalam penyelenggaraan Haji 2024, maka Gus Yaqut tak perlu khawatir menghadiri Pansus Haji untuk menjelaskan semua hal terkait penyelenggaraan haji terutama terkait tupoksi Kementerian Agama (Kemenag).

"Kalau enggak salah, enggak usah takut. Kalau benar, jelaskan, mana yang benar itu. Biar publik tahu," ujar Gus Jazil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Gus Jazil merasa aneh dengan munculnya berbagai video pembelaan terhadap Gus Yaqut selaku menag atas penyelenggaraan Haji 2024. Menurut dia, munculnya video pembelaan terhadap Gus Yaqut makin memperkuat dugaan adanya persoalan yang ditutup-tutupi dalam penyelenggaraan Haji 2024.

"Kalau merasa benar, buktikan saja di proses pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macam-macam itu artinya ada sesuatu, makin jelas, ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang kemudian publik seakan-akan dilibatkan ini masalahnya jelas. Nanti pansus akan bertanya satu-satu bagaimana bisa. Bagaimana keputusan-keputusan menteri, semua itu. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Lo kok dijawab dengan video, enggak ada hubungannya sama sekali itu," jelas Gus Jazil.

Apalagi, kata Gus Jazil, pandangan pansus adalah cerminan keputusan pendapat rakyat karena DPR merupakan wakil rakyat. Menurut dia, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 bukan kepentingan satu partai atau pribadi tertentu, tetapi keputusan seluruh partai yang berada di DPR.

"Apa yang diputuskan DPR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat. DPR itu adalah wakil dari rakyat Indonesia. Dari sejumlah fraksi, bukan hanya satu fraksi. Semua fraksi sepakat, tidak ada satupun yang tidak (sepakat). Bukan hanya PKB, apalagi pribadi, enggak sama sekali," tegas Gus Jazil.

Gus Jazil pun mengimbau Gus Yaqut untuk mengikuti dan menghadiri Pansus Haji 2024. "Datangi pansus, jelaskan. Kami bersih, kami benar. Gitu dong. Jadi, itu yang diinginkan pansus. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar," pungkas Gus Jazil.(adz)

Respons Gus Yahya soal Pansus Haji, Nusron: Di DPR Tak Kenal Masalah Pribadi

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU, Yahya Cholil Staquf yang mencurigai Pansus Hak Angket Haji DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

Nusron menegaskan Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," ujar Nusron, dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

"Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," sambungnya.

Lebih lanjut, Nusron juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR," jelas Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 tersebut.

"Ini urusan DPR dengan menteri agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan," sambungnya.

Nusron menambahkan apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya. Ia juga menjelaskan bahwa DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat.

Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama," jelas Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 itu.

"Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," lanjutnya.

Nusron meyakini Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Menurutnya, Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya.

"Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan." ujar Nusron.

Sebelumnya pada Minggu (28/7) , Ketum PBNH Yahya Cholil Staquf mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," jelasnya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Sumber: detik.com

Legislator PKB Respons Ketum PBNU soal Pansus Haji: Terlalu Meremehkan

Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah (Doc.Ist)

Jakarta - Ketum PBN, Yahya Cholil Staquf, mencurigai pansus angket haji yang dibentuk DPR RI dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU. Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Hamidah, menilai sikap Gus Yahya terlalu meremehkan kerja DPR.

"Terlalu menyederhanakan masalah," kata Luluk kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Luluk menjelaskan pansus merupakan kesepakatan semua fraksi dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Semua fraksi telah menyerahkan daftar nama anggota pansus yang ditetapkan melalui rapat paripurna.

"Munculnya usulan pansus bahkan sejak rapat bersama antara Timwas DPR RI bersama Menteri Agama yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, bukan Gus Muhaimin," ujar Luluk.

Ketua DPP PKB ini menilai partainya bukanlah yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Sehingga menurutnya sangat mustahil partainya dapat mempengaruhi seluruh fraksi.

"Sangat mustahil dapat mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menteri Agama. Ketum PBNU terlalu meremehkan semua fraksi DPR RI yang mengusulkan, dan menyetujui pansus haji," ucapnya.

Luluk mengatakan pansus haji untuk membela hak jemaah haji khususnya jemaah reguler yang antre bertahun-tahun dengan menabung. Baginya, pengalihan kuota 8.400 ke haji khusus merupakan pelanggaran UU, kesepakatan DPR dan Kemenag, dan pengingkaran Kepres No 6 tahun 2024.

"Bagi kami, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang melebihi ketentuan UU dan kesepakatan, merupakan tindakan semena-mena dan benar-benar mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan, yang menjadi dasar etika para pejabat publik," sebutnya.

"Kami menyayangkan politisasi pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU. Apalagi indikasi adanya rente, gratifikasi atau bahkan hal-hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut," lanjutnya.

Pansus haji, kata Luluk, merupakan hak konstitusional DPR dan bagian dari fungsi pengimbang guna menyelidiki dugaan pelanggaran UU dan kebijakan. Pansus punya keyakinan bahwa masyarakat akan berpihak pada DPR dan memberikan dukungan kepada pansus haji.

"Seharusnya PBNU berpihak pada rasa keadilan dan kebajikan publik dan bersama-sama mencari jalan terbaik bagi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Jangan malah kerja kami di pansus haji dikerdilkan, nanti publik semakin negatif terhadap PBNU," imbuhnya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.(*)

(Editor: Aldie P/ Sumber: detik.com)