Bupati Adirozal Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jakarta

 

Merdekapost.com - Bupati Kerinci Adirozal menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) tahun 2023. Kegiatan yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu digelar di Jakarta International Expo Jakarta, Kamis (02/03/2023).

Rakornas BNPB tahun 2023 mengangkat tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Pada kesempatan itu, turut dihadiri para Menteri Indonesia Bersatu, Pejabat Pemerintah Pusat, Para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Para Kapolda, Kapolres, Pangdam dan Dandim, serta Kepala Pelaksana BPBD seluruh Indonesia.

Bupati Kerinci Adirozal mengatakan, Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang sering terjadi bencana alam, terutama Banjir dan Longsor. 

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem peringatan dini, evakuasi dan rehabilitasi pasca bencana,” kata Bupati Adirozal.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci, Dedi Andrizal menambahkan, bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan masyarakat setempat yang daerahnya rawan terjadi bencana, guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

“Kami menyadari bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Maka untuk itu kami terus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menghadapi bencana,” tuturnya. (*)

Ketua DPRD Provinsi Jambi Sarankan Operasi Tambang Batu Bara Ditutup Permanen

 

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyarankan agar operasi tambang batu bara di Jambi ditutup saja secara permanen. Penutupan permanen itu dilakukan jika pengusaha dan pelaku usaha tambang batu bara di Jambi, tak mau mengikuti aturan yang ada.

Apalagi, selama ini problem macet batu bara di Provinsi Jambi melulu diakibatkan melimpahnya truk muatan batu bara yang beroperasi di jalan umum.

Rapat-rapat bersama kementrian, seperti baru baru-baru ini dilakukan, kata Ketua Edi, malah menimbulkan perspepsi berbeda mengenai angkutan batu bara.

“Problemnya kan dari dulu itu itu saja. Itu jalannya, itulah mobilnya, itulah pengusahanya, itulah macetnya, seperti itu lah ya. Artinya kita harus belajar dari kejadian itu harus memiliki langkah-langkah strategis untuk itu,” ungkap Ketua Edi, Kamis (2/3/2023).

Dia menilai masalah angkutan batu bara ini sudah krodit di Jambi. Karena itu, harus disediakan jalan khusus. Apalagi jalan khusus ini diwajibkan bagi perusahaan tambang.

“Kalau enggak mau ditata, ya sudah, permanen ditutup sampai jalan khusus terbentuk,” jabar Ketua Edi, lagi. (*)

Wagub Abdullah Sani: Pemrov Jambi Sangat Mendukung Program Ponpes Cetak Generasi Penghapal Al Qur’an

 

Merdekapost.com - Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menghadiri kegiatan Haflah Khotmil Qur'an dan Milad ke-5 Ponpes Tahfizul Quran Riyadhussobhin yang dilaksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Rabu (2/3/2023).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, unsur Pemerintah Kecamatan, Desa, serta orang tua wali santri dan santriwati.

Wagub Abdullah Sani dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat kepada para santri/santriwati yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan memaknai kandungan yang ada didalamnya.

Wagub Abdullah Sani mengharapkan PonpesTahfizul Quran Riyadhussobhin dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam membentuk dan menghasilkan generasi penghafal Al-Quran untuk meningkatkan sumber daya manusia.

"Semoga Ponpes ini dapat berkembang dan banyak diminati untuk dimasa mendatang agar santri/santriwati yang dihasilkan dapat menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak yang akan menjadi penerus dan membantu memajukan Provinsi Jambi," ungkap Wagub Abdullah Sani.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal itu juga sangat mendukung program Ponpes guna mencetak generasi penghafal Al-Qur'an untuk meningkatkan sumber daya manusia dan diharapkan dapat menjalankan kerja sama yang baik guna membangun kemajuan Ponpes.

"Ini merupakan hari yang istimewa bisa berada ditengah-tengah para penghafal Al-Qur'an. Saya merasa bangga dan terharu kepada anak-anak kita semua dengan pikiran yang bersih dapat menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an," ujarnya.

Selanjutnya Wagub menyampaikan hadirnya beliau pada kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT, untuk itu Wagub Abdullah Sani mengharapkan kepedulian penduduk setempat, dan para Pemerintah Kecamatan serta Desa untuk selalu mendukung dan membantu kemajuan Ponpes yang ada.

"Pesan saya kepada Kepala Desa, Camat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merespon serta mempedulikan kebutuhan yang dibutuhkan bidang pendidikan terutama pendidikan agama yang bukan hanya untuk duniawi melainkan juga untuk urusan akhirat," tutupnya.

Selaku Kepala Desa Air Jernih, Ali Yusuf memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan, Beliau sangat berterimakasih atas kehadiran dan perhatian Wagub Jambi dalam kegiatan tersebut. Kades mendoakan mudah-mudahan Wagub Abdullah Sani tetap semangat dan tetap maju dan amanah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Wagub Abdullah Sani Lantik 17 Pejabat Eselon II, Berikut Nama-namanya

 

Merdekapost.com - Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, melantik dan mengambil sumpah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) sekelas Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi , Kamis (2/3/ 2023) malam ini.

Pelantikan juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, para kepala OPD.

Berikut daftar nama dan jabatan 17 pejabat yang Dilantik:

1. Muktamar Hamdi (Staf ahli Gubernur Jambi bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan)
2. Hamdan (Asisten Pemerintah I)
3. Ir Rumusdar (Kadis Tanan Pangan, Pertanian dan Hortikultura)
4. Drs Ariansyah (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
5. Tandri Adi Negera (Kadis ESDM)
6. Ir Hj Argunaini (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Provinsi Jambi

7. Varial Adhi Putra (Kadis LH)
8. Syamsurizal (Kepala Dinas Pendidikan)
9. H M Iskadar Nasution (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)
10. Mukti (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
11. Apani Saharudin (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

12. Sardaini (Kadis Koperasi dan UMKM)
13. Sulaiman (Kepala Biro Kersa)
14. Edy Kusmiran (Kepala Biro Administrasi Pimpinan)
15. Ir Azrin (Kepala Biro Administrasi Pembangunan)

Dua pejabat dilantik kembali pada jabatan semula:

16. Bachyuni Deliansyah dikukuhkan menjadi Kepala BPBD Provinsi Jambi
17. Agus Pirngandi dikukuhkan menjadi kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendataan Daerah

(*)

Komisi III DPRD Provinsi Jambi Sebut Dinas Perhubungan Gagal Atasi Masalah Angkutan Batu Bara

Merdekapost.com - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo, mengatakan jika Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi tidak merealisasikan semua rencana solusi terkait masalah angkutan batubara yang menyebabkan kemacetan.

“Semua rencana solusi masalah angkutan batu bara yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, H Ismed Wijaya selama ini tidak terealisasi dengan baik. Kami sering menerima jawaban Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengenai solusi masalah angkutan batu bara. Namun realisasinya nol persen. Karena itu kami menilai Dinas Perhubungan Jambi gagal mengatasi masalah angkutan batu bara ini,” katanya, Rabu (1/3/2023).

Seperti diketahui, kemacetan total terjadi selama beberapa hari terakhir di jalan nasional Kabupaten Batanghari-Sarolangun. Kemacetan tersebut akibat banyaknya truk batu bara yang beroperasi maupun parkir di bahu jalan.

Menurut Wartono Triyan Kusumo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beberapa kali menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerjunkan 120 orang petugas keamanan mengawasi lalu lintas guna mengatasi kemacetan arus transportasi di jalan nasional antar kabupaten.

“Ironisnya, ketika terjadi kemacetan total arus transportasi di Batanghari – Sarolangun, Selasa (28/2/2023), tak satu pun petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jambi di lapangan. Ini kenyataan, fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kami tidak percaya lagi sama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ini,” katanya. (*)

Giliran Mantan Pj Sekda Kerinci Diperiksa Kejari, Terkait Kasus Tunjangan Rumdis Dewan

Asraf mantan PJ Sekda Kabupaten Kerinci diperiksa Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. (Foto: Ist)

Kerinci – Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kembali melakukan pemeriksaan kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2021 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,9 Miliar.

Kali ini, Asraf mantan PJ Sekda Kabupaten Kerinci diperiksa Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai saksi 3 Orang tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kerinci yang kini sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh, masing – masing, AD Eks Sekwan, BN selaku PPTK dan LL dari KJPP.

Baca Juga: Mantan Sekwan DPRD Kerinci Ditahan, Kasus Tunjangan Rumdis Dewan

“Benar hari ini saya telah diperiksa terkait kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kerinci. Mudah – mudahan keterangan yang saya sampaikan kepada penyidik dapat meringankan ketiganya (tersangka),” ujar Asraf, Selasa (28/02/2023).

Mahfud MD: Minta Aparat Kerja Lebih Keras dan Tegas Tangani Kasus Mario Dandy

Menko Polhukam Mahfud MD minta kasus anak pejabat Ditjen Pajak diproses secara hukum.

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD meminta polisi profesional menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, anak pejabat Ditjen Pajak.

“Lebih keras, lebih tegas, dan saya berharap minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main karena masyarakat sekarang gampang tau,” kata Mahfud usai menjenguk David Ozora Latumahina, korban penganiayaan, di Rumah Sakit Mayapada, Selasa, 27 Februari 2023. 

Mahfud Sebut Mario Dandy Brutal Tak Berperikemanusiaan, Dia Harus Dihukum Berat

Menko Polhukam Mahfud MD minta kasus anak pejabat Ditjen Pajak diproses secara hukum.(ist)

Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD mendatangi Rumah Sakit Mayapada Kuningan untuk menengok kondisi D, Selasa, 27 Februari 2023 pukul 18.10 WIB.

“Baik saya baru saja menengok D tadi dan saya berdoa untuknya dan saya ikut bersyukur bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kemajuan meski belum sadar sepenuhnya,” kata Mahfud di Rumah Sakit Mayapada, Selasa, 27 Februari 2023.

Polri Sebut Tidak Ada Sel Khusus untuk Richard Eliezer di Rutan Bareskrim

Terdakwa Bharada Richard Eliezer menjalani sidang atas pembunuhan Btigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (ist)

Jakarta - Bareskrim Polri tidak menyediakan sel tahanan khusus untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu setelah ia batal ditempatkan rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung RI.

Kepala Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kabag Tahti) Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin) Bareskrim Polri, Komisaris Besar Gatot Agus Budi Utomo, membenarkan terpidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Richard Eliezer, ditempatkan di rutan Bareskrim Polri di sel biasa dengan tahanan lain.

Baca Juga:

LPSK Memilih Rutan Bareskrim untuk Richard Eliezer daripada Lapas Salemba, Ini Alasannya!

“Betul RE ditempatkan di rutan Bareskrim Polri di sel biasa sama dengan tahanan lain. Namun ada pengamanan tambahan dari LPSK,” kata Gatot saat dihubungi, Selasa, 28 Februari 2023.

“Rutan Bareskrim tidak punya sel khusus,” tutur dia.

Memudahkan pengawasan

Gatot mengatakan penempatan Richard Eliezer di rumah tahanan Bareskrim untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan terhadap dirinya. Hal ini dilakukan atas rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca Juga:

Bharada Eliezer Disanksi Demosi 1 Tahun, Apa Maksudnya?

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan LPSK merekomendasikan agar Richard Eliezer kembali ke rutan Bareskrim. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan alasan keamanan.

“Kami meminimalisir resiko adanya ancaman,” kata Susilaningtyas saat dihubungi, Selasa, 28 Februari 2023.

Susi menuturkan akan lebih aman dan mudah bagi LPSK untuk melindungi Richard Eliezer di rutan uang lebih terbatas dan kecil daripada rutan yang luas dan banyak penghuni. Namun demikian, Susi menjelaskan sejauh ini belum ada potensi ancaman nyata yang diterima Eliezer.

“Makanya kami antisipasi. Lebih baik mencegah,” ujarnya.

Susi menegaskan pihak LPSK akan memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer selama 24 jam. Namun ia kembali menekankan belum ada ancaman nyata dan kekhawatiran LPSK adalah potensi ancaman terhadap Richard.

“Bisa saja ada yang dendam. Kita juga tidak tahu,” ujar Susi.

Richard Eliezer Pudihang Lumiu terhitung Senin, 27 Februari  2023, berstatus sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Namun demi keamanan, Richard batal ditempatkan ke Lapas Salemba dan dikembalikan lagi di Rutan Bareskrim.

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti menyatakan pada Senin siang, 27 Februari 2023, Richard Eliezer dibawa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Richard tiba di Lapas Salemba sekitar pukul 14.30 WIB untuk dieksekusi atas putusan pidananya selama satu tahun 6 bulan.

Baca Juga : Kondisi Terkini Anak Pengurus GP Ansor yang Dianiaya: Ventilator Sempat Dilepas, tapi Terpasang Lagi

"Pada prinsipnya Pemasyarakatan/Lapas Salemba siap sepenuhnya menempatkan RE, baik dari sisi pengamanan, pembinaan dan pemenuhan hak lainnya," kata Rika Aprianti melalui siaran persnya, Senin, 27 Februari 2023.

Di Lapas Salemba, Richard Eliezer langsung dilakukan pendaftaran atau registrasi pemeriksaan Kesehatan dan Asesmen oleh Bhapas Jakarta Timur Utara. "Mulai per hari ini, Richard Eliezer sudah berubah statusnya dari tahanan menjadi narapidana atau warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba," ujar Rika.

Namun berdasarkan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan, Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba dititipkan di Rutan Bareskrim Polri.

Pelaksanaan perjalanan Richard Elizer dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim dilakukan pengawalan oleh Polres Jakarta Pusat dan pendampingan dari LPSK, Ditjen PAS dan petugas Lapas Salemba.

Meski demikian, Rika Aprianti menyampaikan hak-hak dasar dan hak bersyarat Richard Elizer selama menjalani pidana di Rutan Bareskrim Polri akan tetap dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Richard  Eliezer merupakan terpidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dia adalah mantan ajudan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Richard 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus itu.

Aldie Prasetya | Merdekapost.com |  TEMPO.CO.ID

LPSK Memilih Rutan Bareskrim untuk Richard Eliezer daripada Lapas Salemba, Ini Alasannya!

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Dalam pertemuan ini, KPK dan LPSK meningkatkan kerja sama perlindungan saksi dan korban. (Doc: TEMPO)

Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan ada dua alasan memilih Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Polri untuk menjadi penjara bagi mantan ajudan Ferdy Sambo, Richard Eliezer. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan keberadaan CCTV dan kondisi sel menjadi alasan utama.

“Untuk lebih memudahkan pengamanan,” kata Hasto, Selasa, 28 Februari 2023.

Baca Juga:

Bharada Eliezer Disanksi Demosi 1 Tahun, Apa Maksudnya? 

Saat Korban Sedang Makan di RM Danau Kaco, Perampok Gasak Uang Rp 90 Juta dengan Modus Pecahkan Kaca Mobil

Hasto mengatakan di Rutan Bareskrim, LPSK sudah memasang CCTV untuk memantau kondisi Richard. Pemasangan kamera pengawas itu sejak mengabulkan permohonan perlindungan dari Richard pada pertengahan tahun lalu. Karena itu, kata dia, kepindahan Richard ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba justru akan menyulitkan pengamanan. Sebab, LPSK harus memasang lagi CCTV yang baru. “Kalau di lapas harus memasang lagi CCTV tersebut,” kata dia.

Selain CCTV, Hasto mengatakan ketersediaan sel menjadi alasan kedua LPSK merekomendasikan Rutan Bareskrim sebagai tempat Richard menjalani vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Dia mengatakan di Rutan Bareskrim, Richard memiliki sel khusus untuk dirinya sendiri dan tidak bercampur dengan narapidana atau tahanan lain. 

“Selnya tidak bercampur dengan banyak narapidana lain,” tutur Hasto. Keberadaan sel itu, kata Hasto, sulit didapatkan apabila Richard ditahan di Lapas Salemba. Richard batal dieksekusi ke penjara Salemba pada Senin, 27 Februari 2023. Keputusan itu terkesan mendadak sebab Richard sebenarnya sudah dibawa ke Lapas Salemba sejak sore hari.

Baca Juga: 

Kondisi Terkini Anak Pengurus GP Ansor yang Dianiaya: Ventilator Sempat Dilepas, tapi Terpasang Lagi

David saat dijenguk Ketua Umum GP Ansor, H. Yaqut Cholil Qoumas, Rabu, 22 Februari 2023 di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan sebelum dipindahkan ke RS Mayapada Kuningan.  (Foto: FB Yaqut Cholil Qoumas)

Jakarta - Orang dekat keluarga korban, Rustam Hatala, menyampaikan kondisi terkini anak pengurus GP Ansor, D (17 tahun), yang dianiaya Mario Dandy Satriyo (20 tahun). Rustam berujar, D belum sadarkan diri dan masih dirawat di ICU Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Alhamdulillah jadi kondisi D sebenarnya masih di ICU, tapi ada respons-respons meningkat terus, jadi semakin membaik,” kata dia di RS Mayapada, Senin, 27 Februari 2023. 

Menurut Rustam, korban penganiayaan yang sudah dia anggap sebagai keponakan itu sebenarnya sudah memberikan respons sejak tiga hari lalu. Pihak rumah sakit juga sempat melepas ventilator dari tubuh D.

Akan tetapi, alat bantu napas itu kembali terpasang lantaran D belum sepenuhnya sadar. "Kalau sekarang respons ya mulai leluasa, tapi belum dalam kondisi sadar, jadi sadar maksimal. Kalau istilahnya kayak masih bayi gitu,” tutur dia.

Rustam mengatakan nantinya pihak RS Mayapada akan mengumumkan secara langsung detail kondisi D. Dia tak merincikan kapan. 

“Sebenarnya tim dokter sih berencana akan mengeluarkan rilis resminya secara medis,” ucap dia. 

D sebelumnya dianiaya anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Mario Dandy. Ayah Mario bernama Rafael Alun Trisambodo yang kemudian dicopot jabatannya dan mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan.

Mario menganiaya D di Kompleks Grand Permata, Cluster Boulevard, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Februari 2023. Motif penganiayaan adalah melampiaskan amarah setelah mendapat informasi dari pacaranya, A (15 tahun). 

Kepada Mario, A mengaku telah diperlakukan tak baik oleh D. Belum ada informasi rinci soal perlakuan yang dimaksud. Yang pasti, A pernah menjalin asmara dengan D.

Polisi telah menetapkan Mario Dandy sebagai tersangka kekerasan anak dan penganiayaan. Polisi juga tengah menelusuri dugaan pelanggaran lalu lintas lantaran mobil Jeep Rubicon hitam yang dikendarai Mario menggunakan pelat nomor palsu. (adz) 

Rakor Kades Se-Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris Tekankan Ini

 

Gubernur Al Haris buka Rakor Kades Se-Provinsi Jambi di Sungai Penuh. Foto: Ist

Merdekapost.com - Bertempat di DEJ Convention Hall di Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan desa Se-Provinsi Jambi tahun 2023, pada selasa pagi (28/2/2023).

Kegiatan yang mengambil tema, memantapkan strategi guna mempercepat pembangunan desa ini, langsung dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris yang dihadiri lebih dari 700 Kadea dari empat Kabupten/kota Jambi wilayah barat. Yakni, Kota Sungai penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

Tampak hadir, Anggota DPR RI Komisi V, H. Bakri, Walikota Sungai Penuh Ahmad Zubir, Anggota DPRD Provinsi, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Provinsi Jambi dan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris meminta para Kades untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dimana di tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi Jambi mengucurkan dana dengan jumlah 1.414 Desa Se-Provinsi, Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) sebesar Rp.141.400,000,000.

"Untuk memajukan desa, kita (Pemprov Jambi) juga memberikan dana BKBK ke desa sebesar seratus juta setiap desa. Saya berharap dana tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat desa," jelas Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan 7 pesan presiden saat membuka rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kalimantan. Yaitu, peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk,ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting dan masa depan tenaga honorer.

"Disini saya juga ingin menyampaikan tujuh pesan Bapak Presiden saat membuka Rakornas APPSI di Kalimantan beberapa waktu lalu. Dimana Beliau menekankan agar kita meningkatkan konsumsi dan belanja masyarakat, agar terjadi pertukaran uang di daerah kita sendiri. Selain itu juga kita diminta menjaga ketersediaan pangan, belanja produk lokal," kata Gubernur Al Haris.

Soal stunting Gubernur Al Haris meminta Kepala Desa berperan aktif dalam upaya penurunan angka stunting di daerah masing-masing.

"Stunting juga persoalan serius yang harus kita berantas bersama-sama, saya minta bapak ibu kades untuk menekan angka stunting di daerah bapak ibu masing-masing," tegasnya.

Wali Kota Sungai Penuh, Ahmad Zubir, mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi karena telah dipercaya menjadi tuan rumah rakor kades empat desa Jambi wilayah barat.

"Kami merasa bahagia dan bangga sekali karena ditunjuk sebagai tuan rumah oleh pemerintah Provinsi Jambi, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami kota Sungai Penuh," kata Ahmadi Zubir. (064)

Terkait Dana CSR Senilai Rp 3,9 Miliar, DPRD Provinsi Jambi: Saya Kecewa, Itu Omong Kosong

 

Merdekapost.com - Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dari beberapa Perusahaan Tambang Batubara ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang diklaim senilai Rp3,9 Miliar (M) disebut pembohongan publik dan hanya omong kosong.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Praksi Partai Gerindra Abun Yani mengatakan bahwa dalam kesempatan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini Kamis (2/3/2023) di Ruang Banggar, Ia merasa kecewa terhadap perusahaan tambang Batubara di Provinsi Jambi.

“Saya kecewa, ternyata keseriusan perusahaan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memberikan CSR yang konon Rp3,9 M, itu omong kosong, keseriusannya mana,?” ungkapnya di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Abun Yani menyampaikan bahwa jumlah total CSR dari tambang batubara tersebut diketahui baru hari ini.”Ini pernyataan resmi dari Sekda tadi, kita tanya semalam hari ini, dari Rp3,9 M itu baru terkumpul Rp1,2 M pembohongan publik. Nah jadi disitu saya kecewa betul, maka tidak ada lain harus ada Pansus,” tegasnya.

Mengenai CSR tersebut, Abun Yani juga mempertanyakan dimana kewajiban dari perusahaan Pemegang IUP dalam membantu kewajiban CSR saja tidak terpenuhi.”Itu yang jadi catatan kita, itu pembohongan publik,” pungkasnya. (*)

Bertemu Manajemen PetroChina, Gubernur Al Haris Usulkan PI 10 Persen untuk Pendapatan Daerah

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi, Al Haris menerima kunjungan dari manajemen PetroChina di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (27/2/2023) pagi.

Pertemuan sekita setengah jam itu manajemen PetroChina dipimpin langsung Presiden Direktur Petrochina, Qian Mingyan.

Gubernur Al Haris mengatakan pertemuan tersebut manajemen Petrochina menyampaikan bahwa mereka baru mendapatkan perpanjangan dari pemerintah pusat.

"Mereka menyampaikan bahwa mereka mendapatkan perpanjangan kontrak baru untuk 20 tahun kedepan, Petrochina dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian ESDM," kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat saling menguntungkan dan daerah diberi ruang untuk mengajukan Participating Interest (PI) 10 persen pada perusahaan.

PI merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan Participating Interest (PI).

"Tentu kita harap Jambi punya masukan dari swasta dari sektor Migas dari Participating Interest, PI itu. Pada intinya dalam kontrak itu ada ruang untuk daerah mengajukan PI," ujar Gubernur Al Haris.

"Kita harap management PetroChina yang baru terus memberikan semangat, produksi meningkat dan semuanya saling menguntungkan untuk Indonesia dan perusahaan, dan daerah," tambahnya.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan agar Petrochina memberikan ruang untuk tenaga kerja lokal. "Kita harap tenaga kerja lokal, mereka didik, gampleng agar menjadi profesional," sebutnya.

Pada pertemuan itu, Gubernur Al Haris juga menyampaikan CSR PetroChina dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kerja Petrochina.

"Kita harap disitu dapat menekan angka kemiskinan, juga terkait IPM. Jadi CSR (Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan) fokuskan pada pendidikan dan infrastruktur jalan," tukasnya. (*)