MERDEKAPOST.COM

Mobil Dirut PDAM Sungai Penuh Terseret Longsor Bersama Sampah

SUNGAI PENUH, MP.Com - Hujan lebat yang melanda kota Sungai Penuh, beberapa hari terakhir kembali mengakibatkan sampah longsor ke badan jalan puncak Sungai Penuh - Tapan (Sumbar) pada Kamis pagi (30/04).

Informasi yang diperoleh banjir membawa material Sampah dari TPA Renah Padang Tinggi, desa Sungai Ning, kecamatan Sungai Bungkal, kota Sungai Penuh, mengakibatkan mobil milik Dirut PDAM Tirta Khayangan Sungai Penuh, terseret longsor sampah. kejadian jam 03.00 WIB pagi tadi

"Pagi ini Rabu 30 April 2025 telah terjadi longsor SAMPAH lagi dan telah memakan korban satu unit minibus hanyut terbawa longsoran sampah. Sebagian sampah sudah hanyut memenuhi Sungai Batang Bungkal. Harus berapa kali untuk menjelaskan kepada penguasa Kota Sungai Penuh akan bahaya TPA di RPT ini? Lantas siapa yg bertanggung jawab jika sudah adanya korban? Masih jugo, ntah lah gi. Kami akan tuntut," tulis Deky Hamdani dalam akun Facebooknya.

Untuk diketahui sebelumnya TPA di RPT Sungai Ning pernah jebol akibat hujan lebat, dimana material sampah dari bukit menutupi badan jalan Nasional Sungai Penuh - Tapan (Sumbar).

Sementara itu. Gunariadi Kasubsi Umum PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh menyampaikan,bahwa kejadian ini bermula saat Edi Alfarizi bersama keluarga melintas di kawasan Sungai Penuh – puncak dari Padang Sumatera Barat pada pukul 21.00 WIB.Dan secara tiba-tiba datang longsor, sehingga menyeret mobil tersebut kebawah.

“Alhamdulillah, kondisi Dirut Edi Alfarizi beserta istri beliau Buk Nelli, dan Gilang anak nya selamat”,ujar Gunar (30/4)

Akan tetapi untuk saat Direktur Edi Alfarizi dan keluarga masih belum bisa diajak berbicara banyak, karena masih trauma.

”Pak Edi Alfarizi dan keluarganya masih dalam kondisi trauma dan belum dapat memberikan banyak keterangan“. pungkas Gunar.

(TIM)

Al Haris Resmi Pimpin DPW PAN Jambi, Begini Kriteria Calon Sekretaris

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris resmi ditunjuk oleh DPP PAN sebagai Ketua Formatur pada pelaksanaan Muswil VI DPW PAN Provinsi Jambi, Rabu 30 April 2025.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi pada pleno kedua.

"Ketua DPW PAN Jambi periode 2024 - 2029 adalah saudaraku Al Haris," kata Viva Yoga.

Dia mengucapkan terima kasih kepada pengurus DPW PAN Provinsi Jambi sebelumnya telah kompak termasuk Bakri.

Sementara itu, Bakri dilimpahkan untuk memperkuat DPP PAN dan mendampingi ketua umum di manapun berada.

Untuk diketahui, ada 10 orang yang mendaftar sebagai ketua. Mereka adalah A Bakri, Al Haris, Ahmad Khusaini, Bambang Bayu Suseno, Fit Arzuna, Jayapura, Madian Saswadi, Hafiz Fattah, Maulana.

Kriteria Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi Menurut Al Haris

Usai penunjukan dirinya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Al Haris langsung memberi 'petunjuk' siapa yang bakal jadi sekretaris.

Ditanya siapa yang bakal duduk sebagai Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Al Haris memberi beberapa kriteria.

"Kriterianyo gagah, tinggi nian idak, rendah nian idak," katanya, Rabu 30 April 2025.

Melihat kriteria ini, banyak nama di PAN yang memang memungkinkan untuk menjadi sekretaris.

Beberapa nama seperti Hafiz Fattah, Bambang Bayu Suseno dan beberapa nama lain yang masuk dalam bursa. Tidak terkecuali yang bukan dari unsur legislatif dan eksekutif.

Banyak nama lain seperti Hasan Mabruri, Madian Saswadi, Ansori Hasan, termasuk juga para senior PAN Jambi. Petunjuk 'gagah' ini seolah memastikan bahwa jabatan sekretaris tidak akan diisi oleh perempuan.

Sebelumnya, Al Haris resmi ditunjuk oleh DPP PAN sebagai Ketua Formatur pada pelaksanaan Muswil VI DPW PAN Provinsi Jambi, Rabu 30 April 2025.(*)

Raih Izin Menhut, Jalan Renah Pemetik Segera Direalisasikan

Bupati Kerinci Monadi bergerak Cepat menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, untuk memperjuangkan izin pembangunan jalan yang melewati kawasan hutan.(ist)

Merdekapost.com – Bupati Kerinci, Monadi, kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur daerah dengan bergerak cepat merealisasikan pembangunan jalan menuju Renah Pemetik, wilayah terpencil yang selama ini sulit diakses.

Dalam langkah strategisnya, Bupati Monadi langsung menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, untuk memperjuangkan izin pembangunan jalan yang melewati kawasan hutan. Upaya ini dilakukan agar program unggulan bisa terealisasi segera. Upayakan agar izin dari kementerian kehutanan bisa terbit untuk jalan renah pemetik.

“Jalan renah pemetik sudah ada sejak 1960, Jalan ini merupakan urat nadi pertanian dan telah menjadi keluhan masyarakat terhadap akses jalan yang sulit, sehingga menjadi dorongan kuat pemkab mengupayakan jalan ini untuk layak dilalui,” jelasnya.

Beginilah gambaran kondisi jalan Renah Pemetik akhir-akhir ini terutama jika musim hujan. Hal inilah yang membuat prihatin dengan kondisi masyarakat yang berada disana, terutama dalam hal transportasi hasil pertanian mereka. (ist)

Pertemuan tersebut membuahkan hasil positif, di mana pemerintah pusat memberikan lampu hijau dan memberikan izin pembangunan jalan tersebut. Dimana Kementerian kehutanan menyambut baik kedatangan pemkab kerinci, Sekjend kementerian kehutanan sampaikan kepedulian terhadap masyarakat petani di area renah pemetik dan Sekjend izinkan Kabupaten kerinci membangun jalan renah pemetik dan Sekjend harap masyarakat berkomitmen menjaga hutan TNKS.

“Ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat demi membuka akses bagi masyarakat Renah Pemetik,” ujar Monadi. Ia menegaskan bahwa jalan ini bukan hanya akses fisik, tapi juga menjadi kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang umumnya merupakan petani.

Rencana pembangunan jalan ini disambut antusias oleh masyarakat Renah Pemetik, yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Mereka mengaku selama ini harus menempuh medan sulit untuk membawa hasil pertanian ke pasar.

“Kami sangat bersyukur, akhirnya ada perhatian dari pemerintah. Dulu kami harus memikul hasil tani berjam-jam ke jalan besar. Kalau jalan ini jadi nanti, ekonomi kami pasti meningkat,” ujar Zaini salah seorang petani kopi di Renah Pemetik.

Pembangunan jalan Renah Pemetik menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Monadi – Murison dengan slogan Pejuang Petani tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah tertinggal.(afr)

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebut KDM "Gubernur Konten" saat Rapat dengan DPR, Begini Balasan Menohok Kang Dedi

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebut KDM "Gubernur Konten" saat Rapat dengan DPR, Begini Balasan Menohok Kang Dedi.(ist/mpc)

MERDEKAPOST.COM - Beredar di media sosial video celetukan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang kini jadi sorotan. Ia menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai gubernur konten karena banyaknya konten yang ia buat di media sosial.

Julukan tersebut dilontarkan Rudy Mas’ud kala rapat kerja bersama antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4).

Rudy yang saat itu mendapat kesempatan berbicara lebih awal menyapa semua tamu yang hadir, termasuk para pimpinan Komisi II DPR RI dan Ribka Haluk, wamendagri.

“Yang saya hormati Bu Wamendagri (Ribka Haluk), terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini,” kata Rudy saat rapat.

Kemudian Rudy melontarkan candaannya kepada Dedi Mulyadi yang hadir juga pada saat rapat.

“Kang Dedi, gubernur konten, mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom,” ucapnya.

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung: Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal!

Tak lantas marah, Dedi Mulyadi pun menanggapi santai celetukan yang disematkan untuknya.

Saat akhir pemaparannya, Dedi Mulyadi pun merespons perkataan Rudy Mas’ud.

“Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” terangnya.

Bahkan, ucap Dedi, Pemprov Jabar bisa menurunkan anggaran iklan dari yang awalnya Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar. Dedi menyebut, cara yang ia lakukan sangat efektif.

“Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” ujarnya.

Pernyataan Rudi Mas’ud terhadap Dedi Mulyadi saat RDP Komisi II DPR itu memantik reaksi dari warganet.

Banyak komentar positif yang mendukung Dedi Mulyadi atas upayanya dalam menunjukkan kinerja.(*)

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung: Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal!

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung sebut Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal.(ist)

Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung kembali membuat pernyataan tajam yang memantik diskusi publik. Kali ini, ia menanggapi munculnya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Menurut Rocky, desakan untuk memakzulkan Gibran merupakan bagian dari hak demokratis yang sah, selama ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusi.

“Desakan untuk memakzulkan itu legal. Yang tidak legal adalah cawe-cawe kekuasaan, itu yang merusak sistem,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi politik yang disiarkan pada Senin (29/4/2025).

Rocky menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak penuh untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pejabat publik, termasuk mengajukan pemakzulan jika dirasa ada pelanggaran prinsip hukum atau etika. Ia menekankan bahwa yang perlu diawasi bukan desakannya, melainkan proses kekuasaan yang sarat kepentingan.

“Kalau ada pelanggaran hukum atau etika berat, pemakzulan itu sah sebagai instrumen politik. Tapi kalau kekuasaan yang menyusupi lembaga hukum untuk kepentingannya, itu yang harus dikecam,” tambahnya.

Seperti diketahui, Gibran maju sebagai cawapres usai Mahkamah Konstitusi mengubah aturan batas usia capres-cawapres dalam putusan yang dipimpin oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman—yang juga paman Gibran. Putusan itu memicu polemik luas dan membuat publik mempertanyakan independensi MK. Bahkan, Anwar Usman dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK, meskipun putusannya tetap berlaku.

Rocky Gerung menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata “cawe-cawe kekuasaan” yang merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga negara. “Kita harus bedakan antara proses hukum yang sah dan intervensi kekuasaan yang menodai proses itu. Demokrasi tak boleh dikendalikan oleh skenario elite,” kata Rocky.

Sementara itu, wacana pemakzulan terhadap Gibran muncul dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai proses pencalonannya tidak legitimate secara moral dan prosedural. Namun, para ahli hukum tata negara menyebut bahwa pemakzulan terhadap wakil presiden baru bisa dilakukan bila telah resmi menjabat dan terbukti melakukan pelanggaran berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan pidana lainnya.

Berita Lainnya:

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Meski begitu, Rocky menilai bahwa kritik dan desakan tersebut tetap penting sebagai bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan. Ia mengatakan, demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tapi dari proses yang jujur dan adil. “Boleh saja Gibran menang dalam kontestasi. Tapi kalau proses menuju kemenangan itu cacat, publik punya hak untuk mempertanyakannya,” tegas Rocky.

Ia juga menyoroti bahaya politik dinasti yang menurutnya semakin menguat di Indonesia. Rocky menyebut, jika proses demokrasi terus dikendalikan oleh elit kekuasaan yang saling berkelindan, maka rakyat hanya menjadi penonton dari permainan oligarki.

“Demokrasi harus dikembalikan ke rakyat, bukan dijadikan panggung keluarga penguasa. Kalau tidak dikritisi, lama-lama rakyat tak lagi percaya pada sistem,” pungkasnya.

Pernyataan Rocky Gerung ini kembali menggugah kesadaran publik untuk aktif menjaga integritas demokrasi. Di tengah banyaknya praktik “cawe-cawe” kekuasaan, suara kritis seperti Rocky menjadi penting sebagai pengingat bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup bila hukum, etika, dan keadilan ditegakkan secara konsisten.(adz/Sumber: Tribunnews.com))

Zulva Fadhil Satu-satunya Ketua TP PKK di Indonesia Terima Apresiasi Women's Inspiration Award iNews TV

Merdekapost.com - Kita Masyarakat Batang Hari patut bangga atas keberhasilan program Rumah Bunda yang menjadi bagian dari program unggulan Batang Hari Tangguh yang di inisiasi oleh Bunda Zulva Fadhil mampu menjadi wadah aspirasi bagi ibu-ibu dan anak-anak dan ternyata program tersebut menjadi hal unik dan menarik bagi INews TV Grup yang merupakan TV Berita Nomor 1 di Indonesia, atas capaian program tersebut, Bunda Zulva Fadhil menjadi salah satu tokoh wanita yang diundang dalam acara Women's Inspiration Award 2025 dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2025, pemberian apresiasi tersebut di siarkan secara langsung di INews TV pada hari Selasa 29 April 2025 pukul 21.00 wib.

Zulva yang tampil cantik dengan balutan baju kurung dan tengkuluk khas Batang Hari tampak hadir di dampingi langsung Suami tercinta Mhd. Fadhil Arief

Women Inspiration Award adalah Apreasi yang diberikan oleh INews TV kepada para wanita- wanita yang menginspirasi dalam tindakannya dalam pengabdiannya kepada masyarakat.

Zulva berhasil menjadi salah satu penerimanya atas penilaian terhadap program unggulan " Rumah Bunda " yang di nilai berdampak terhadap pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Batang Hari.

Dalam sesi wawancara Zulva menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Batang Hari yang selalu mensupport program Rumah Bunda Batang Hari Tangguh dan program ini akan dilanjutkan di Batang Hari Super Tangguh

" Sebagai istri, kewajiban saya mensupport suami, dengan menjadi bagian yang turut mewujudkan program-program yang telah ikrarkan Bupati dan Wakil Bupati pada saat sosialisasi di tengah masyarakat. Semua program ini tidaklah berarti apa-apa tanpa di dukung oleh masyarakat Batang Hari, dan apresiasi INews TV ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Batang Hari yang kami cintai " ujar zulva.

Selain Zulfa berikut nama - nama penerima Women's Inspiration Award tahun 2025 :

1. *Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM (Wali Kota Semarang)

2. *Viviana Dyah Ayu Retno K. (Direktur Finance & Strategy BRI)

3. *Hj. Syarifah Suraidah (Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur)

4. *Dr. Ayu Widyaningrum (Pemilik Widya Estetika Clinic)

5. *Ipuk Fiestiandani Azwar Anas (Bupati Banyuwangi)

6. *Lya Arief Nasrudin (Ketua Daya Wanita PAM Jaya)

7. *Lani Darmawan (Presiden Direktur CIMB Niaga)

8. *Bebizie Sri Mulyati (Anggota DPRD DKI Jakarta, Public Figure & CEO Nasi Tempong Indra Kelapa Gading

9. *Dini Sulistyawati (GM UIW PLN Bangka Belitung)

10. *Zulva Fadhil Arief (Ketua TP PKK Kab. Batanghari)

11. *Louisse Scarlett (Enteprenuer)

12. *Vinanda Prameswati S.H. M.kn (Wali Kota Kediri)

13. *Evi Afiatin (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT. SUCOFINDO)

14. *Ulfa Millany (Vice President Corporate Communication & CSR PLN Indonesia Power)

Perang India vs Pakistan, Ancaman Nuklir Kian Membayangi Dunia, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

PERANG: Perang India vs Pakistan, Ancaman Nuklir Kian Membayangi Dunia,Ketegangan tinggi kembali melanda Asia Selatan. India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir, kini berada di ambang perang. Ketegangan mencuat setelah serangan militan bersenjata di Kashmir menewaskan 25 warga India dan satu warga Nepal. (mpc | ist)

Merdekapost.com - Ketegangan tinggi kembali melanda Asia Selatan. India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir, kini berada di ambang perang.

Ketegangan mencuat setelah serangan militan bersenjata di Kashmir menewaskan 25 warga India dan satu warga Nepal.

Dikutip dari Le Monde, insiden tersebut menjadi serangan paling mematikan terhadap warga sipil India sejak tragedi Mumbai 2008 yang menewaskan 175 orang.

India langsung menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut dan mengambil langkah keras, termasuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang sudah berlaku sejak 1960.

Namun, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, membantah tuduhan tersebut. Ia memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk menghambat aliran air ke Pakistan berdasarkan Perjanjian Perairan Indus akan dianggap sebagai aksi perang yang akan dibalas dengan kekuatan penuh.

Sikap keras juga disuarakan Menteri Kereta Api Pakistan, Hanif Abbasi. Ia menegaskan bahwa Pakistan memiliki lebih dari 130 rudal nuklir yang, menurutnya, “diarahkan hanya untuk India”.

Sementara itu, India memperlihatkan kekuatan militernya dengan memamerkan rudal jarak jauh. Perdana Menteri Narendra Modi berjanji akan memberikan balasan keras terhadap pelaku serangan di Kashmir.

Di tengah ancaman terbuka ini, banyak pihak mempertanyakan kesiapan kedua negara dalam menghadapi potensi perang terbuka, apalagi keduanya merupakan kekuatan militer besar di kawasan.

Menurut laman Global Fire Power, India menempati posisi keempat negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, sedangkan Pakistan berada di peringkat ke-12.

Berikut ini perbandingan kekuatan militer kedua negara, tanpa memperhitungkan persenjataan nuklir:

PERSONEL

Penduduk: India 1,4 miliar jiwa; Pakistan 252 juta jiwa.

Sumber daya manusia yang tersedia: India 662 juta; Pakistan 108 juta.

Personel aktif: India 1,45 juta; Pakistan 654 ribu.

Pasukan cadangan: India 1,15 juta; Pakistan 550 ribu.

Pasukan paramiliter: India 2,52 juta; Pakistan 500 ribu.

KEUANGAN

Anggaran pertahanan: India $75 miliar; Pakistan $7,64 miliar.

Cadangan devisa: India $627 miliar; Pakistan $13,7 miliar.

ANGKATAN UDARA

Total pesawat: India 2.229 unit; Pakistan 1.399 unit.

Pesawat tempur: India 513; Pakistan 328.

Helikopter: India 899; Pakistan 373.

ANGKATAN DARAT

Tank: India 4.201 unit; Pakistan 2.627 unit.

Kendaraan lapis baja: India 148.594; Pakistan 17.516.

ANGKATAN LAUT

Kapal perang: India 293; Pakistan 121.

Kapal induk: India 2; Pakistan 0.

Kapal selam: India 18; Pakistan 8.

Kendati keunggulan militer India lebih besar secara kuantitas, kekhawatiran dunia justru bertumpu pada fakta bahwa kedua negara memiliki persenjataan nuklir yang siap digunakan dalam konflik skala besar.(*)

(adz/Sumber: Tribunnews)

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Gibran Perlahan Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini. (mpc | Ist)

JAKARTA | MERDEKAPOST - Dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat menilai, peran Gibran perlahan dikerdilkan dalam pemerintahan Prabowo.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut ada indikasi Presiden Prabowo mulai mengecilkan peran Gibran. "Program Lapor Mas Wapres tidak jelas," kata Ray, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

Ray menilai, minimnya kejelasan program itu menjadi tanda pertama Gibran mulai tersisih. Ia juga menyoroti ketidakhadiran Gibran mewakili Indonesia dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

"Lazimnya, kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang diutus. Ini bagian dari itu tadi, Pak Prabowo meminimalisasi peran Gibran di dalam pemerintahan," imbuhnya.

Menurut Ray, langkah ini berdampak serius pada masa depan politik Gibran. Dengan usia muda, seharusnya Gibran memiliki ruang lebih besar untuk membangun karier. Namun kini, ia dinilai harus mencari jalur lain untuk mempertahankan eksistensinya.

"Maka dibuatlah kerja-kerja yang memungkinkan Wapres Gibran tetap diperbincangkan. Salah satunya melalui video di YouTube," ungkap Ray.

Selain itu, Ray juga menyebut Gibran tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis serta belum mendapat penunjukan untuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Wapres Gibran belum juga ditunjuk oleh presiden untuk memimpin Jabodetabek," ujarnya menambahkan.

Ray menilai, rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya proses eliminasi terhadap Gibran dalam lingkup pemerintahan Prabowo.

Desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Di sisi lain, tekanan terhadap posisi Gibran juga datang dari luar istana. Sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI menandatangani surat pernyataan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Salah satu poin yang menarik perhatian adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran.

Selain itu, mereka juga mendorong kembali ke UUD 1945 versi asli dan menuntut penghentian proyek-proyek nasional yang dianggap merugikan rakyat serta lingkungan, seperti PSN PIK 2 dan Rempang.

Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah tokoh purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga tercatat sebagai pihak yang mengetahui dokumen tersebut.

Prabowo Tanggapi dengan Hati-hati

Menanggapi berbagai desakan itu, Presiden Prabowo memilih bersikap hati-hati. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Prabowo menghormati pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto, Kamis (24/4/2025), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Namun, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo tidak bisa secara spontan menanggapi usulan tersebut karena menyangkut isu-isu fundamental.

"Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, dalam kerangka trias politica, Presiden hanya bisa bertindak sesuai domain eksekutif. Usulan-usulan yang berada di ranah legislatif atau yudikatif tidak akan direspons secara langsung oleh Presiden.(ADZ/Tribun.com)

Bupati Kerinci Pimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke 29 Tahun 2025

Bupati Kerinci Pimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025.(ist)

KERINCI – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos, M.Si, memimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Siulak, pada Senin (28/4/2025).

Dengan tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Turut hadir dalam apel tersebut Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, Ketua DPRD Kerinci Irwandri, SE, unsur Forkopimda Kerinci, Sekda Zainal Efendi, para staf ahli, asisten, kepala OPD, para camat, serta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Dalam amanatnya, Bupati Monadi menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Ia mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya pemerintah daerah, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah demi kemajuan bangsa,” ujar Bupati Monadi mengutip Mendagri.

Bupati Monadi juga menekankan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidaklah mudah. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.

“Koordinasi yang kuat antar tingkatan pemerintahan penting untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran di daerah,” tegasnya.

Pilihan Redaksi:

Dukung Pemekaran, Warga Hibahkan 20 Ha Tanah untuk Ibukota Kerinci Hilir

Temuan Warga, Diduga Jejak Kaki Harimau, Ini Kata BKSDA Kerinci

Lebih lanjut, dalam sambutan tersebut disampaikan tiga fokus utama untuk memperkuat kapasitas daerah, yaitu:

1. Penguatan sumber daya manusia aparatur, melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemberian beasiswa.

2. Peningkatan kapasitas keuangan daerah, melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), desain APBD berbasis kinerja, serta kerja sama pembiayaan dengan perbankan.

3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola, melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Menutup sambutannya, Bupati Monadi mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 ini sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Apel yang berlangsung dengan tertib ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(*)

Bupati Muhammad Fadhil Arief Lantik Sekda Kabupaten Batang Hari

Merdekapost.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief resmi melantik Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari Mula P Rambe bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari pada Senin (28/04/2025).

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah/janji Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari dipimpin langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan penandatanganan berita acara pelantikan dan fakta integritas.

Pelantikan tersebut juga disaksikan oleh para Ketua OPD Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan para Forkopimda di Ruang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Batanghari , dan tamu undangan lainnya.

Seperti yang di ketahui sebelumnya, Mula P Rambe menggantikan Muhammad Azan Untuk Mengisi kekosongan jabatan Sekda Batang Hari, dan pada hari ini pula Bupati Fadhil melantik lagi Mula P Rambe Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari.

Pada pidatonya Bupati Fadhil mengucapkan selamat kepada sekda yang baru di lantik hari ini, mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik.

“Yakinlah apapun posisi kito pasti ada benturan dan tantangan ancaman terhadap diri kita, kalau kita tidak mau ada gangguan dan tantangan jangan jadi batang jadi rumput be, soalnya kalau rumput pasti diinjak orang kalau batang dio berdiri kokoh tidak tumbang,” Ungkap Bupati Fadhil. (pji)

Ramdani Raih Prestasi Tingkat Provinsi Jambi, Wakili Jambi untuk PAI Awards Tingkat Nasional

Ramdani Raih Prestasi Tingkat Provinsi Jambi, Wakili Jambi untuk PAI Awards Tingkat Nasional. (ist)

Merdekapost.com – Prestasi membanggakan kembali datang dari Bumi Sakti Alam Kerinci. Ramdani, S.HI, berhasil meraih Juara 1 Tingkat Provinsi Jambi dalam ajang bergengsi Penyuluh Agama Islam Award 2025 untuk kategori Pendampingan Hukum. Berkat prestasi ini, Ramdani berhak mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional.

Ajang ini menjadi momentum penting dalam mengapresiasi peran para penyuluh agama di seluruh Indonesia, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum berbasis keagamaan kepada masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Ramdani menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. “Alhamdulillah, ini adalah amanah besar. Bagi saya, prestasi ini bukan semata-mata untuk pribadi, tapi untuk mengharumkan Kerinci dan Jambi di kancah nasional,” ujarnya, Senin (28/04/25).

Dia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengukir prestasi di tingkat Nasional nantinya. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin membawa nama baik daerah kita,” ucapnya.

Untuk diketahui, Ramdani lahir di Desa Sebukar, 27 Juli 1981. Ia menamatkan pendidikan dasar di SD Sebukar (1994), melanjutkan ke SLTP Negeri Hiang (1997), dan SMU Negeri Hiang (2000). kemudian dirinya melanjutkan studi di STAIN Kerinci, hingga meraih gelar Sarjana Syariah pada tahun 2006.

Saat ini, Ramdani berprofesi sebagai Penyuluh Agama Islam, dikenal aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai urusan keagamaan, terutama terkait edukasi dan pendampingan hukum berbasis nilai-nilai Islam.

Latar belakang akademik dan pengalaman yang panjang di tengah masyarakat, Ramdani dipercaya mampu menjadi wakil terbaik Provinsi Jambi pada ajang nasional mendatang.(adz)

Dukung Pemekaran, Warga Hibahkan 20 Ha Tanah untuk Ibukota Kerinci Hilir

Bupati dan Wabup Kerinci Menerima Hibah 20 Ha Tanah dari warga untuk dijadikan Ibukota Kerinci Hilir. (ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memekarkan wilayahnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Lembaga Adat Seleman secara resmi menyerahkan hibah tanah seluas 20 hektare di Bukit Panyapun, Kecamatan Danau Kerinci, kepada Pemkab Kerinci untuk lokasi Ibu Kota Kerinci Hilir.

Penyerahan berkas hibah dilakukan oleh Ketua Adat Kedepatian Serah Bumi Sirah Mato Seleman, Bulkia, dan diterima langsung oleh Bupati Kerinci, Monadi, didampingi Wakil Bupati Murison. Acara ini disaksikan para kepala desa dari Seleman, Pentagen, Sanggaran Agung, Baru Sanggaran Agung, dan Talang Kemulun, serta sejumlah pejabat daerah Pada Minggu malam (27/4/2025).

Bertempat di rumah ketua adat Bulkia desa Seleman, penyerahan disaksikan oleh Kades tiga desa Seleman, Kades, Pentagen, Kades Sanggaran Agung, Baru Sanggaran Agung dan Kades Talang Kemulun. Juga hadir Kabid Aset, Kabag Pem serta Camat Danau Kerinci.

Saat penyerahan ketua lembaga adat Seleman Bulkia menyampaikan, bahwa rencana penyerahan hibah tanah untuk ibu Kota Kerinci Hilir ini telah lama dilakukan.

Bahkan ujarnya, bersama Kabid Aset dan pihak dari BPN telah turun menentukan titik kordinat tanah. Dimana dari titik kordinat tersebut diketahui bahwa luas tanah yang dihibahkan lebih kurang seluas 20 hektare.

“Alhamdulillah malam ini penyerahan hibah tanah ini bisa terlaksana,” ujar Bulkia yang diamini para tokoh adat dan masyarakat yang hadir di acara tersebut.

Bupati Kerinci, Monadi di kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas inisiatif masyarakat menyerahkan hibah tanah untuk ibu Kota Pemekaran Kerinci.

“Terimakasih, kami (wabup) tetap komitmen, sama – sama kita berjuang dan menjadi kenyataan,” ungkap Bupati.

“Karena ini merupakan tanah ulayat kedepatian Serah Bumi Sirah Mato Seleman, ya tentu hibah tersebut dilakukan oleh Lembaga adat Selaman,” ujar Bupati.

Wakil Bupati Kerinci, Murison menambahkan, dalam upaya pemekaran ini pemerintah Kerinci juga menganggarkan untuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemekaran Kerinci.

“Keberhasilan pemekaran ini membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Wabup menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat.(adz)

Pemkab Gelar Rakor Kades Lingkup Kabupaten Batang Hari

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Batanghari laksanakan Rapat koordinasi Kepala Desa Se-Kabupaten Batanghari bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batang Hari pada Senin (28/04/2025).

Turut hadir Ketua OPD Pemerintah Kabupaten Batanghari, dan para Forkopimda di Ruang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Batanghari , dan Kepala Desa Se-Kabupaten Batanghari serta tamu undangan lainnya.

Pada sambutannya Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan telah ada undang-undang tentang desa, tentang hak-hak keuangan desa maka di bagilah persentasenya dari APBN dan APBD.

“Pendapatan Kabupaten Batanghari menurut undang-undang keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang menjadi hak Batanghari, tapi belum di salurkan dikarenakan kondisi keuangan daerah belum memungkinkan,” ujarnya.

Bupati fadhil mengatakan ada dana dari APBN, yaitu dana yang dimiliki daerah yang disimpan oleh pemerintah pusat, bukan disimpan tapi kondisi keuangan belum ada, tapi karena sudah ada undang-undang mengatur hak-hak daerah di cantumkan lah bahwa ada lagi sekian ratus miliar hak Batanghari namun disalurkannya kapan belum di ketahui tergantung pendapatannya.

“Makanya kita selaku penjabat bapak ibu kades konsepnya itu harus kita pahami,” Sambungnya.

Bupati Fadhil juga mengatakan kepada kepala Bakeuda, PMD sampai hari ini masih sekitar 50 desa yang baru siap APBDes mereka.

“Kita targetkan salurkan di bulan ini, yang bulan berikutnya kalau tidak siap APBDes perubahannya kita sepakati tidak usah di salurkan lagi, karena tidak sesuai dengan omongan bulan sembilan kemarin,” pungkasnya.(*)

Malang, Rumah Calon Penganten di Muaro Jambi Ludes dilalap Api

MUARO JAMBI - Satu unit rumah yang berada di KM 20 RT. 17 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Peristiwa kebakaran itu terjadi Jumat (25/4) sekira pukul 21.56 malam.

Sekretaris Damkar Muaro Jambi, Saman saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Kecamatan Mestong tersebut. Peristiwa kebakaran ini, kata dia, menimpa satu unit rumah milik Sugeng.

Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, rumah yang terbakar ini merupakan rumah calon pengantin perempuan yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini.

"Yang terbakar satu unit rumah milik Sugeng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Menurut informasi dari petugas di lapangan, rumah yang terbakar ini yaitu rumah calon pengantin perempuan yang rencananya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini," kata Saman.

Saman menyampaikan, bahwa satu unit rumah yang terbakar tersebut habis dilalap api. Saat mendapat laporan adanya kebakaran, kata dia, petugas pun langsung sigap turun ke lokasi kejadian.

Para petugas, kata dia, langsung berjibaku untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 22.49 WIB.

"Dugaan sementara, api berasal dari adanya korsleting listrik. Satu unit rumah beserta isinya habis terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta," tandasnya. (Tim)