Merdekapost.com

Ini Daftar Nama 5 Korban Peserta Meninggal Dunia saat Latsarmil Calon Manajer Kopdes

5 Peserta Meninggal: Daftar 5 peserta SPPI yang meninggal dunia yakni, Yonanda Muhammad Taufiq, wafat Rabu 17 Juni 2026; Anisa Muyassaroh, wafat Kamis 18 Juni 2026; Novia Rahmadhani Sihotang, wafat Senin 22 Juni 2026; Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, wafat Kamis 25 Juni 2026; dan terakhir Nola Dya Sari, wafat Jumat 26 Juni 2026.

JAKARTA – Korban meninggal dunia saat pelatihan dasar militer (latsarmil) pada Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 menjadi lima orang.

Daftar 5 peserta SPPI yang meninggal dunia tersebut yakni, Yonanda Muhammad Taufiq, wafat Rabu 17 Juni 2026; Anisa Muyassaroh, wafat Kamis 18 Juni 2026; Novia Rahmadhani Sihotang, wafat Senin 22 Juni 2026; Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, wafat Kamis 25 Juni 2026; dan terakhir Nola Dya Sari, wafat Jumat 26 Juni 2026.

Terhadap peristiwa itu, Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menyampaikan, atas nama Kemenhan RI, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial.

5 Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Pengamat Sebut Konsepnya Sudah Salah Sejak Awal

Seluruh peserta SPPI yang meninggal, sambung dia, telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti latsarmil. Kendati memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," ujar dia di Kantor Kemhan, Sabtu (27/6/2026).

Untuk diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebelumnya telah memastikan Presiden Prabowo Subianto memonitor langsung insiden meninggalnya para peserta SPPI saat latsarmil.

"(Presiden) monitor semua dong," kata dia di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prasetyo mengungkapkan, Istana turut prihatin dan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya tiga calon manajer Kopdes tersebut.

Kemudian, evaluasi latsarmil juga akan dilakukan bila ditemukan kelalaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan dalam proses latihan tersebut.

"Kalau evaluasi jelas dong. Jelas ya? Kan semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, oh itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, ya itu juga bagian dari evaluasi," tandas dia.(*Adz)

Kesaksian Peserta Latsarmil KDKMP/KNMP yang Mengundurkan Diri karena Beragam masalah selama pelatihan

Kesaksian Peserta Latsarmil KDKMP/KNMP yang Mengundurkan Diri karena Beragam masalah selama pelatihan.(Ist)

Kesaksian Peserta Latsarmil KDKMP/KNMP yang Mengundurkan Diri karena Beragam masalah selama Pelatihan

Seorang peserta Latsarmil KDKMP/KNMP menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 5 peserta saat mengikuti pelatihan. Ia kemudian menceritakan pengalamannya selama mengikuti latsarmil sebelum akhirnya mundur karena kondisi kesehatan.

Peserta tersebut mengaku sudah terbuka saat pemeriksaan kesehatan mengenai riwayat penyakit yang dimiliki. Karena dinyatakan lolos, ia mengira kondisi kesehatan dan sistem pendidikan masih sesuai dengan kemampuan peserta sipil.

Namun setelah masuk barak, ia menemukan bahwa pola kegiatan cukup berat. Walaupun tidak seberat pendidikan taruna, menurutnya latsarmil sipil tetap terasa berat karena jadwal sangat padat, dengan waktu tidur hanya sekitar 3–4 jam per hari dan kegiatan lapangan seperti PBB hingga 6 jam.

Ia juga menyoroti masalah kebutuhan dasar, terutama air minum. Dalam 5 hari pertama di lokasi, peserta disebut mengalami kekurangan air, bahkan ada hari di mana satu peserta hanya mendapat sekitar 1–1,5 liter air. Setelah beberapa hari, barulah disediakan air galon, tetapi jumlahnya masih terbatas.

Dari sisi kesehatan, ia merasa penanganan peserta yang sakit masih kurang maksimal. Peserta dengan riwayat penyakit tetap mengikuti kegiatan dan diminta melapor jika tidak kuat. Menurutnya, beberapa peserta yang sakit justru dianggap hanya kelelahan sebelum mendapatkan penanganan.

Ia menceritakan dirinya beberapa kali datang ke ruang kesehatan karena kondisi memburuk. Pada salah satu kejadian, ia merasa sudah sangat lemah hingga sulit berbicara, tetapi dianggap hanya kelelahan. Setelah kondisinya memburuk hingga sempat pingsan, barulah ia dibawa ke IGD.

Ia juga menceritakan pengalaman peserta lain, seperti ada yang mengalami hipotermia hingga tubuh sulit digerakkan, tetapi awalnya hanya diminta kembali ke barak sebelum akhirnya dievakuasi setelah kondisinya memburuk.

Selain itu, ia menyebut ada beberapa kasus lain seperti peserta sakit asma yang dimarahi saat kegiatan, cedera yang penanganannya dianggap kurang sesuai, serta adanya dugaan kekerasan fisik dan bullying.

Meski begitu, ia menegaskan tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu. Menurutnya, pengalaman tiap lokasi bisa berbeda. Ia hanya menyampaikan pengalaman pribadi selama sekitar satu minggu mengikuti latsarmil. Ia mengakui kegiatan sebenarnya masih bisa dijalani jika kondisi peserta sehat, tetapi beban fisik, waktu istirahat minim, dan penanganan kesehatan menjadi hal yang perlu diperhatikan.(Red)

5 Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Pengamat Sebut Konsepnya Sudah Salah Sejak Awal

LATSARMIL - Peti jenazah peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih

MERDEKAPOST.COM - Lima calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaporkan meninggal dunia saat menjalani Latihan Dasar Militer (Latsarmil).

Peristiwa tersebut memicu sorotan terhadap desain pelatihan dalam program SPPI.

Sejumlah pihak mempertanyakan relevansi latihan militer bagi calon pengelola koperasi, sementara Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai prosedur.

Pengamat koperasi Suroto menilai kematian lima peserta merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh.

Menurut Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) itu, peserta SPPI sejak awal tidak dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan dengan standar latihan militer.

"Ini tidak dapat ditoleransi. Harus ada investigasi independen untuk menyelidiki desain diklat, pelaksanaannya, panitia, hingga penanggung jawabnya. Kementerian Pertahanan juga harus memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran," kata Suroto melansir Tribunnews.com, Sabtu (27/6/2026).

Ia meminta hasil investigasi nantinya dibuka kepada publik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan program.

Menurut Suroto, materi pelatihan seharusnya lebih banyak berfokus pada pengelolaan koperasi, mulai dari ideologi koperasi, tata kelola organisasi, manajemen strategis, hingga kemampuan teknis.

Sementara materi mengenai nasionalisme dan kedisiplinan dinilai cukup diberikan sebagai pelengkap melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

"Dari awal konsepnya sudah keliru. Training center koperasi seharusnya lebih banyak membahas materi perkoperasian, bukan justru materi koperasi menjadi pelengkap," ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar proses rekrutmen calon manajer Kopdes Merah Putih melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Koperasi, serta PT Agrinas Pangan Nusantara agar materi pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kemenhan Bantah ada Kelalaian

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan membantah adanya kelalaian dalam proses pemeriksaan kesehatan peserta.

Tim Kesehatan Pusat Kesehatan (Puskes) TNI, Letkol dr Ikhsan, mengatakan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan sesuai standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, rontgen, hingga ultrasonografi (USG).

"Semua pemeriksaan awal sudah dilaksanakan sesuai SOP, termasuk pemeriksaan laboratorium, fisik, rontgen, dan USG," kata Ikhsan.

Ia menjelaskan kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena dipengaruhi daya tahan tubuh, cuaca, maupun faktor fisik lainnya. Karena itu, peserta yang dinyatakan sehat saat seleksi tetap berpotensi mengalami gangguan kesehatan ketika mengikuti pelatihan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan panitia seleksi nasional telah menjalankan seluruh prosedur yang berlaku.

Meski demikian, ia mengakui ada beberapa jenis penyakit yang tidak terdeteksi saat pemeriksaan awal.

"Proses seleksi sudah dilakukan sesuai ketentuan. Namun memang ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak terdeteksi saat pemeriksaan awal," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kemhan membentuk satuan tugas untuk melakukan pelacakan ulang kondisi kesehatan peserta yang masih menjalani pendidikan.

Pelacakan tersebut dilakukan bersama Kementerian Kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi peserta sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit yang belum terdeteksi.

Kasus meninggalnya lima peserta SPPI kini menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar pemerintah mengevaluasi desain pelatihan, sistem pengawasan kesehatan, serta mekanisme pelaksanaan program secara menyeluruh.(*)

Ringkasan Berita:

Kematian lima peserta Program SPPI saat mengikuti Latihan Dasar Militer memicu sorotan terhadap desain pelatihan calon Manajer Kopdes Merah Putih.
Pengamat koperasi meminta investigasi independen dan menilai materi pelatihan seharusnya lebih berfokus pada perkoperasian, bukan latihan militer.
Kementerian Pertahanan menegaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai SOP dan kini membentuk satgas untuk melakukan pelacakan kesehatan lanjutan.

5 Calon Manager Kopdes Meninggal Saat Latsarmil, Menhan Perintahkan Evaluasi

MERDEKAPOST.COM - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) maupun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Langkah tersebut diambil menyusul meninggalnya lima peserta Latsarmil calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat mengikuti program pelatihan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Ketut Gede Wetan, mengatakan evaluasi dilakukan atas arahan langsung Menteri Pertahanan.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," kata Ketut dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, evaluasi tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai kondisi kesehatan masing-masing peserta, hingga penguatan pengawasan medis di setiap satuan pendidikan.

Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memberikan asistensi medis selama pelaksanaan Latsarmil.

Kerja sama tersebut difokuskan pada upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan penyakit paru maupun penyakit menular di lingkungan pendidikan dan pelatihan.

Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan peserta selama mengikuti program Latsarmil, sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Sebelumnya diberitakan, lima peserta Latsarmil calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian pelatihan. Pemerintah kini melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program, khususnya pada aspek kesehatan peserta. (*)

Resmi Dibuka! Loker untuk 35 Ribu Kopdes Merah Putih dan KNMP, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Resmi Dibuka! Loker untuk 35 Ribu Kopdes Merah Putih dan KNMP.(Ist)

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan pembukaan seleksi sejak 15 April 2026.

Zulkifli menegaskan pemerintah mencari talenta terbaik untuk mengelola program tersebut. Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC langsung menjalankan proses rekrutmen secara terbuka.

“Pemerintah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk terlibat dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih dan KNMP,” ujar Zulkifli dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Pemerintah menyediakan total 35.476 lowongan kerja. Rinciannya, sebanyak 30.000 posisi untuk manajer Kopdes Merah Putih di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Selain itu, tersedia 5.476 posisi untuk pegawai KNMP yang berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Berstatus Pegawai BUMN

Peserta yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Pemerintah membuka pendaftaran hingga 24 April 2026 melalui situs resmi phtc.panselnas.go.id. Panitia hanya menerima pendaftaran melalui kanal tersebut.

Zulkifli menjelaskan syarat utama bagi pelamar. Peserta harus memiliki pendidikan minimal D3, D4, atau S1 dari semua jurusan, dengan IPK minimal 2,75 dan usia maksimal 35 tahun.

Proses seleksi Gratis

Ia juga menegaskan seluruh proses seleksi berlangsung gratis. Panitia tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

“Kami tidak memungut biaya. Jika ada pihak yang meminta imbalan dan menjanjikan kelulusan, itu penipuan,” tegasnya.

Pemerintah memastikan proses seleksi berjalan transparan dan adil. Zulkifli mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap praktik percaloan atau janji kelulusan instan.

Program Kopdes Merah Putih sendiri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.(*)

Viral! Desa Berjo Bagi-bagi THR Total Rp723 Juta, Tiap KK Terima Rp 500 Ribu, Sumbernya?

Penyaluran bantuan pangan (THR) di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

Karanganyar - Pemerintah Desa dan BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar membagikan bantuan pangan, yang disebut warganya dengan uang Tunjangan Hari Raya (THR). Total sejumlah Rp 723 juta dibagikan untuk 1.446 kepala keluarga (KK).

"Itu agenda tiap tahun sudah terjadi dua kali. Tahun kemarin dan tahun ini. (Nominalnya) Rp 500 ribu per KK untuk 1.446 KK," kata Kades Berjo Dwi Haryanto saat dihubungi awak media, Selasa (3/3/2026).

Sumber Uang dari PAD Desa (Bumdes)

Uang yang diberikan berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yang bersumber pada penghasil BUMDes yang ada di Desa Berjo. Desa ini juga memiliki objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.

Bantuan yang diberikan ini secara administratif masuk dalam pos bantuan pangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Penyaluran bantuan pangan (THR) di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

.(Ist)

"Hasil dari PAD yang masuknya APBDes. Memang APB Desa. Itu satu program dari desa, bantuan pangan untuk bantuan masyarakat, yang dianggap masyarakat THR karena diberikannya jelang Lebaran," jelasnya.

Pengelolaan Objek Wisata

Kemandirian finansial ini merupakan buah manis dari kesuksesan BUMDes Alam Berjo. Badan usaha milik desa tersebut berhasil mengoptimalkan potensi alam setempat menjadi mesin uang desa melalui pengelolaan dua destinasi wisata ikonik:

Air Terjun Jumog: “Surga” tersembunyi yang selalu ramai wisatawan.
Telaga Madirda: Destinasi wisata air dan kemah yang populer di Karanganyar.
Lebih dari Sekadar THR

Program bagi-bagi uang tunai ini bertujuan memastikan seluruh warga dapat menyambut hari kemenangan tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. Menariknya, kesejahteraan di Desa Berjo tidak berhenti di momen Lebaran saja. Desa ini tercatat memiliki rapor hijau dalam program sosial lainnya, seperti:

Beasiswa Pendidikan: Rp5 juta per mahasiswa untuk pemuda desa.
Kesehatan: Layanan kesehatan gratis bagi warga.
Filantropi: Bantuan khusus secara rutin bagi kelompok masyarakat rentan.

“Ini adalah bukti nyata kemandirian desa. Desa Berjo menunjukkan bahwa jika potensi lokal dikelola dengan jujur dan inovatif, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara otomatis,” ujar Bupati Karanganyar, Rober Christanto, saat memberikan apresiasi langsung.

Penyaluran bantuan pangan (THR) RP500 Ribu per KK di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.(Ist)

Bantuan itu diberikan secara tunai di Balai Desa Berjo. Diketahui, mayoritas warga Desa Berjo adalah petani, sehingga diharapkan dengan pemberian bantuan ini dapat meringankan dan membantu masyarakat.

Kisah dari lereng Gunung Lawu ini menjadi pengingat bagi desa-desa lain di Indonesia bahwa dengan pengelolaan BUMDes yang sehat, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang mampu menyejahterakan warganya sendiri.(*)

(Adz/Kompas.com)

Siap-siap! Dana Kopdes Merah Putih Cair Pekan Depan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ditemui usai rapat tindak lanjut arahan Presiden terkait manipulasi harga beras dan beras oplosan di Jakarta. (adz/ANTARA)

Jakarta, Merdekapost.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyebutkan, percepatan pencairan dana Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih sebesar Rp3 miliar per kopdes paling lambat pekan depan.

"Kalau dua hari dari kemarin Kamis (18/9), dan Jumat (19/9). Jadi hari Senin (22/9). Tapi kita poor lah sampai hari Rabu (24/9)," ungkap Zulkifli usai menghadiri rapat konsolidasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Menko menjelaskan, bahwa pemerintah sudah mengalokasikan uang senilai Rp200 triliun melalui lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kelima bank anggota Himbara tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Biasa aja percepatan dana yang Rp3 miliar untuk kopdes maupun koperasi kelurahan. Mudah-mudahan nanti Rabu (24/9), melalui Himbara dana itu sudah bisa dimanfaatkan," ucap Zulkifli.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait mengatakan, seluruh kepala daerah se-Sumut akan menjalankan Kopdes/kel Merah Putih.

"Tentu seluruh bupati/wali kota di Sumut siap mengoperasionalkan Koperasi Merah Putih sebagai ketua satgas di kabupaten/kota," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut dia, tentunya akan mendorong supaya agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sebagaimana mestinya.

Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut menyebutkan, tercatat sebanyak 6.110 Kopdes/kel Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Sumatera Utara telah terbentuk.

"Sudah, sudah jalan. Sudah ada 202 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumut yang aktif. Nanti yang lainnya akan menyusul," jelas Naslindo.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditandatangani di Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025.

"Kalau untuk dananya sedang proses penyusunan juknis (petunjuk teknis) dari Himbara, dan kita sedang mempersiapkan proposal bisnis," tutur Naslindo.

(Sumber : ANTARA/editor: Aldie Prasetya)

Kemenkop UKM Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PMO Koperasi Merah Putih Malam Ini

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PMO Kemenkop

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dijadwalkan akan mengumumkan hasil seleksi administrasi Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) paling lambat hari ini, Senin, 15 September 2025 pukul 23.59 WIB.

Peserta dapat mengecek hasil seleksi administrasi secara daring melalui https://kop.go.id/ atau memantau informasi resmi di akun Instagram @kemenkop

Latar Belakang Rekrutmen PMO Koperasi Merah Putih

Rangkaian seleksi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola, pengawasan, serta pencapaian target program Koperasi Merah Putih agar lebih efektif, transparan, dan terukur.

Rekrutmen PMO dibuka pada 9–13 September 2025, dengan posisi yang tersedia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kemenkop UKM menawarkan kompensasi menarik, yaitu Rp 8 juta/bulan untuk PMO Provinsi dan Rp 7 juta/bulan untuk PMO Kabupaten/Kota.

Penundaan Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi administrasi yang semula dijadwalkan pada 14 September 2025 mengalami penundaan menjadi 15 September 2025.

Menurut keterangan resmi Kemenkop UKM, keputusan ini diambil karena tingginya jumlah pelamar sehingga tim seleksi memerlukan waktu tambahan untuk memastikan verifikasi data berjalan akurat dan adil.

“Melihat banyaknya jumlah pendaftar serta untuk memastikan proses verifikasi data administrasi berjalan dengan baik, pengumuman hasil seleksi administrasi Project Management Officer (PMO) diundur menjadi tanggal 15 September 2025 pukul 23.59 WIB. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis Kemenkop UKM dalam unggahan Instagram resminya.

Jadwal Seleksi Terbaru PMO Kemenkop 2025

Dengan penyesuaian jadwal, peserta yang dinyatakan lolos administrasi diimbau mempersiapkan diri untuk tahapan berikutnya:

Pengumuman hasil seleksi administrasi: 15 September 2025
Tes tulis: 16–18 September 2025
Pengumuman hasil tes tulis: 19 September 2025
Wawancara: 21–25 September 2025
Pengumuman hasil akhir: 28 September 2025

Perlu diperhatikan bahwa seleksi administrasi ini bersifat sistem gugur. Hanya peserta yang dinyatakan lolos yang dapat melanjutkan ke tahap tes tulis, wawancara, dan seleksi akhir.

Dengan jadwal yang semakin ketat, para peserta diharapkan tetap optimis dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. (*/rdp)

Desa Pinggir Air Gelar Musdes Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Merdekapostcom - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Instruksi ini menjelaskan percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan amanat UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Tujuan utama pembentukan koperasi ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha yang berbasis kekuatan gotong royong dan kemandirian.

Menindak lanjuti instruksi tersebut, Pemerintah Desa pinggir air, Kecamatan kumun debai, kota sungai penuh, menggelar musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan ini diselenggarakan pada kmaus, 29 Mei 2025, bertempat di kantor Kepala Desa pinggir air.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat kumun debai, pendamping desa, Kepala Desa kumun debai, perangkat desa, Ketua BPD beserta anggota dan juga tokoh masyarakat setempat.

Kepala desa kumun debai menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis desa yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengelolaan usaha simpan pinjam, unit perdagangan, serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri dan transparan dan juga sudah di umumkan ke masyarakat luas.

“Harapan kami sebagai pemerintah desa, melalui program Merah Putih ini bisa meningkatkan perekonomian warga dan mensejahterakan masyarakat setempat. Pemerintah desa sangat mendukung penuh adanya program Koperasi Merah Putih ini, Dia juga menekan jikalau k musdesus ini sudah diinfokan dan diumumkan secara luas dan diketahui semua masyarakat pinggir air guna memperlancar program pak presiden prabowo subianto tegas Kepala Desa.

Dengan adanya program ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kerinci, dapat semakin mandiri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. (*)