Terkait PJU, LMPB Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Sungai Penuh

Terkait PJU, LMPB Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Sungai Penuh, LPMB mengajukan beberapa tuntutan terhadap Kadis Perhubungan Heri Cipta. (doc/mpc)

Sungai Penuh, Merdekapost.com – Laskar Merah Putih Berjuang (LMPB) akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 7 Februari 2025, di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. 

Aksi ini dilakukan untuk menyoroti permasalahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 41 (empat pulu satu) titik di kawasan Kota Sungai Penuh yang diduga merugikan negara Milyaran Rupiah.

Dalam tuntutannya, LMPB meminta Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk segera mengambil tindakan terkait kasus tersebut. Beberapa tuntutan yang diajukan antara lain:

1. Melakukan penahanan terhadap Heri Cipta, selaku Kepala Dinas Perhubungan, yang diduga bertanggung jawab atas proyek PJU yang merugikan negara sekitar Rp 4 miliar.

2. Menetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PJU.

3. Membuka informasi terkait perkembangan dan status hukum kasus PJU, sehingga masyarakat mengetahui proses hukum yang sedang berlangsung.

LMPB berharap Kejaksaan Negeri Sungai Penuh segera menindaklanjuti laporan mereka demi tegaknya keadilan dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. (ali)

Aksi Protes Warga Tanjung Jabung Terhadap Eksploitasi Migas

PetroChina di Demo, Rugikan Negara 60 Miliar

Merdekapost.com | Masa Aliansi Pemuda Pejuang Tangguh Rakyat (PETA) turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa besar – besaran di depan kantor PT Petrochina Internasional Jabung Ltd pada, Kamis (30/1/2025).

Unjuk rasa yang dilakukan oleh PETA berkaitan dengan adanya temuan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dimana dalam laporan tersebut mencuat terjadinya kerugian Negara senilai Rp 60,04 Miliar.

Masa aksi dalam tuntutannya meminta kepada pihak PT Petrochina untuk melakukan transparansi, evaluasi dalam perekrutan tenaga kerja serta mengungkap adanya dugaan korupsi.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti jalur pipa minyak dan gas yang dinilai mengancam keselamatan warga. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan industri migas di Tanjab Timur tidak lagi menjadi ladang eksploitasi yang merugikan rakyat.

Kami hadir di sini bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk kepentingan masyarakat Tanjab Timur! Jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka langit Petrochina akan membara!” teriak Edy Saripudin, orator aksi, di tengah sorakan massa.

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah instalasi pipa minyak dan gas yang terbentang di atas tanah dan melintasi permukiman warga. Massa menilai, kondisi ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. 

“Pipa-pipa ini membentang melintasi desa dan area publik. Jika terjadi kebocoran atau ledakan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Petrochina peduli dengan nyawa masyarakat?” kata Edy.

Mereka menuntut agar pemasangan jalur pipa minyak dan gas dikaji ulang sesuai dengan Permen ESDM No 32 Tahun 2021, yang mengatur tentang standar keselamatan jalur distribusi migas.

“Kami tidak ingin tragedi ledakan pipa minyak terjadi di Tanjab Timur! Petrochina harus segera menyesuaikan instalasi dengan standar yang berlaku sebelum terjadi bencana,” tegasnya.

Massa juga menyerukan pemeriksaan terhadap PT Petrochina terkait dugaan korupsi sebesar Rp 60,04 miliar yang ditemukan dalam audit BPK RI.

Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kemungkinan adanya kongkalikong antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat yang ikut bermain dalam kasus ini.

“Prabowo harus tegas! Kami butuh pemerintah yang berpihak pada rakyat, bukan membiarkan korporasi asing terus merampok sumber daya alam kita tanpa transparansi!” teriak massa.

Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas, memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Saling dorong antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan.

Namun, Kapolres Tanjab Timur, AKBP M Kuswicaksono, turun tangan untuk menenangkan situasi. Setelah suasana kondusif, aksi dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas, yang mereka minta untuk ditandatangani oleh perwakilan PT Petrochina.

Namun, pihak perusahaan menolak menandatangani dengan alasan perlu pembahasan lebih lanjut bersama Pemkab Tanjab Timur.

Massa mengajukan sembilan tuntutan, yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, serta Petrochina,

Berikut tuntutannya :

Meminta Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan DPR RI Segera :

1. Mendesak Kapolri Periksa dan Penjarakan Pihak Petrochina Ujung Jabung Ltd Yang Terlibat Korupsi 60,04 Miliyar Temuan BPK RI.
2. Bentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lingkungan yang dilaksanakan oleh petrochina ujung jabung ltd.
3. Mendesak Petrochina ujung jabung Ltd Evaluasi Tenaga Kerja ltd dan mempriotaskan tenaga kerja lokal (25 Persen Tenaga Lokal.
4. Mendesak PetroChina Ujung Jabung Ltd mendistribusikan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaaan sebesar 6 persen berdasar Perda 13 Tahun 2023 Tanjab Timur.
5. Mendesak PetroChina Ujung Jabung ltd berkontribusi dalam menciptakan Tenaga Ahli lokal dibidang pengelolaan Minyak dan gas Bumi.
6. Mendesak Petrochina ujung Ltd untuk melestarikan lingkungan akibat dari tambang minyak bumi dibumi Tanjab Timur.
7. Mendesak petrochina ujung jabung Ltd mengkaji ulang intalasi pipa minyak dan gas bumi yang berada didarat dan melalui sungai, danau,rawa sesuai Permen ESDM No 32 Tahun 2021.
8. Mendesak PetroChina Ujung Jabung ltd mengkaji ulang instalasi pipa minyak dan gas bumi yang berada dipermukaan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah.
9. Mendesak pemerintah transparasi dalam penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi PetroChina Ujung Jabung Ltd

Dilajutnya, “Kami tidak akan diam! Jika Petrochina dan pemerintah tidak memberikan jawaban dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Ini adalah perjuangan untuk rakyat Tanjab Timur!” pungkas Edy Saripudin. (*)

Bersama Sekda, Pj Bupati Asraf Tinjau Lokasi Calon Ibu Kota Kerinci Hilir

 

Merdekapost.com - Penjabat (PJ) Bupati Kerinci, Asraf, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau calon lokasi ibu kota Kabupaten Kerinci Hilir, Rabu (22/01/2025). 

Sebelum menuju lokasi utama, Asraf menyempatkan diri meninjau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kecamatan Danau Kerinci. Selain itu, beliau juga menyambangi UPTD di objek daya tarik wisata Dermaga Danau Kerinci.

Dalam kunjungan tersebut, PJ Bupati Asraf berbincang langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi terkait kesiapan pemekaran wilayah Kerinci Hilir. Beliau menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan pemekaran ini. 

Di hadapan petugas UPTD, Asraf memberikan motivasi agar mereka terus meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengurangi efektivitas layanan di kantor induk Dinas Dukcapil.

Setelah rangkaian kunjungan tersebut, rombongan berkumpul di Puskesmas Bukit Kerman sebagai titik awal sebelum bersama-sama bergerak menuju lokasi calon ibu kota baru. 

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Zainal Efendi; Asisten Pemerintahan, Linda Martiani; Kepala Bappeda, Yanizar; sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Camat Bukit Kerman; tokoh masyarakat; serta masyarakat setempat.

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya persiapan matang untuk memastikan kelayakan infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam mewujudkan Kerinci Hilir sebagai daerah baru yang mandiri dan maju di masa depan. 

PJ Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat. (*)

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pj Bupati Asraf Hadiri Tanam Jagung Serentak

 

Merdekapost.com - Penjabat (Pj) Bupati Kerinci, Asraf, S.Pt, M.Si menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak nasional di halaman Polsek Air Hangat sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional, Selasa (21/01/2025).

Acara yang diselenggarakan oleh Polres Kerinci tersebut dihadiri oleh Kapolres Kerinci, AKBP Arya Tesa Brahmana perwakilan Kodim 0417 Kerinci, sejumlah pejabat dari Dinas Ketahanan Pangan, Camat Air Hangat, kepala desa, serta para petani setempat.

Sebelum kegiatan penanaman berlangsung, Pj. Bupati Asraf bersama tamu undangan lainnya mengikuti pidato Menteri Pertanian yang disampaikan secara virtual melalui Zoom. Dalam pidatonya, Menteri Pertanian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian jagung yang memiliki potensi besar di Kabupaten Kerinci.

Setelah menyimak arahan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penanaman jagung. Pj. Bupati Asraf bersama Kapolres Kerinci dan unsur forkopimda secara simbolis menanam benih jagung di lahan yang telah disiapkan oleh panitia dari Polres Kerinci. 

Penanaman ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan produktivitas jagung dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Asraf juga memberikan apresiasi atas kerja sama antara Polres Kerinci, Pemerintah Daerah, petani, dan pihak terkait yang terus bersinergi dalam mendukung program pertanian. 

“Saya berharap kegiatan ini mampu memberikan hasil yang maksimal dan mendorong peningkatan ekonomi berbasis pertanian di Kerinci,” ujarnya.

Setelah kegiatan penanaman, Pj. Bupati Asraf turut menghadiri sesi jumpa pers bersama awak media. 

Pj Bupati Asraf menyampaikan pentingnya pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu pilar ketahanan pangan dan berharap kolaborasi lintas sektor terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.

Acara ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama Polres Kerinci dalam mendukung program nasional di bidang pertanian sekaligus mempererat kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. (*)

Polres Batanghari Amankan Satu Pelaku Ilegal Drilling

 

Tersangka kasus ilegal drilling diamankan Polres Batanghari. Foto: Merdekapost.com

Merdekapost.com - SatReskrim Polres Batang Hari Berhasil amankan satu orang tersangka Illegal Drilling di Dusun Senami  Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi pada Sabtu,(18/1/2025).

Melalui pers rilis Kapolres Batang Hari yang Dibacakan oleh Wakapolres AKBP M Ridho menjelaskan Telah berhasil mengamankan seorang tersangka atas nama Fajar Abdul Rahman Setio (27) tahun yang sedang melakukan aktivitas Illegal Drilling di sumur yang telah di garis police.

Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at (17/1/2025) bahwa di sumur dan bak seller milik Ucok Padang Lawas dan Dikun yang pernah terbakar  Mulai dikerjakan kembali oleh anak buahnya, pada Sabtu (18/12025) pukul 07:00 Wib Kasat Reskrim dan Unit Tipiter melakukan pengintaian di lokasi.

“Team Reskrim dan Unit Tipiter menggerebek satu tersangka  yang sedang melakukan eksploitasi minyak  di lokasi milik DPO Ucok Padang Lawas dan Dikun,” Ujar Wakapolres.

Barang bukti diamankan Polres Batanghari. Foto: Merdekapost.com

Dengan Barang Bukti 1 (satu) buah motor roda dua dengan merek Honda Revo tanpa No Polisi, 5 (Lima) buah jerigen berisi minyak bumi 35 liter, 1(satu) corong merah, dan 1 (satu) ember berwarna hitam.

Tersangka dijerat pasal 52 UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah pada pasal 40 angka 7 UU RI no 06 Tahun 2023 tentang  penetapan Perpur no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman Hukuman 6 (enam) tahun penjara.

Himbauan untuk semua masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka DPO Ucok Padang Lawas dan Dikun segera Hubungi pihak Kepolisian. (Pji)

Hasrofi Sarankan Para Aktivis Melaporkan Secara Resmi ke DPRD Batang Hari Soal Ilegal Driling

 

Merdekapost.com - Dikawal oleh pihak kepolisian resort batanghari Sejumlah aktivis batanghari gelar aksi unjuk rasa di gapura taman Hutan Saifuddin Toha atau yang lebih dikenal dengan hutan semani desa jebak kecamatan Muara tembesi, Senin (20/01/2025).

Dengan slogan ” STOP KEGIATAN USAHA HULU DAN HILIR MIGAS SECARA ILLEGAL ” Para demonstran yang di pimpin oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dan Koalisi masyarakat peduli jambi( KOMPEJ) mengangkat tema tentang sanksi Pidana pasal 52 Undang undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha hulu dan hilir migas secara ilegal di kawasan hutan senami sudah berjalan lebih dari satu (1)tahun tanpa peduli akan regulasi, dampak lingkungan dan keselamatan ekosistem serta keselamatan jiwa yang membuat para aktivis menuntut akan agar pelaku usaha illegal tersebut dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum

“Tak hanya itu pelaku pemungut uang koordinasi atas kelancaran kegiatan tersebut nama Joko dan Waldy sebagai ketua RT dan Anggota ASN di Kabupaten Batanghari menjadi atensi para aktivis agar segera dipanggil dan ditindak polisi.

Karena diduga menjadi dalang utama terjadinya kegiatan illegal drilling yang memicu kerusakan hutan, ekosistem, hingga korban jiwa akibat ledakan sumur yang terbakar,”ujarnya.

Seusai aksi unjuk rasa di gapura hutan senami, para demonstran mendatangi kantor DPRD Batanghari mengajak para Anggota dewan turun ke lokasi kegiatan illegal tersebut karena menurut mereka telah terjadi aksi penjarahan terhadap stok minyak negara secara besar besaran.

“Salah satu kekayaan Alam yaitu bahan bakar minyak di bumi Batanghari di keruk para oknum yang tidak bertanggung jawab, kami meminta agar pak dewan membuat jadwal turun ke lokasi bersama masyarakat dan aparat penegak hukum. ”

” Kerusakan hutan akibat kebakaran, kerusakan lingkungan, penggunaan jalan yang di bangun pemerintah, serta korban jiwa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” Kata Korlap Yernawita, SH.

Aksi unras di gedung DPRD Batanghari itu disambut baik oleh ketua dan para anggota Dewan yang memang saat itu tengah dilaksanakan rapat intern wakil rakyat.

Dalam sambutannya ketua DPRD Batanghari, Rahmat Hasrofi, SE di dampingi para anggota dewan mengatakan agar para aktivis membuat laporan resmi ke DPRD Batanghari yang selanjutnya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aksi demo para aktivis.

“kita akan gelar rapat RDP dan kita akan melayangkan surat kepada para kawan kawan aktivis, kita juga akan mengajak pihak kepolisian, para wartawan dan dinas terkait untuk turun ke lokasi ” Ujar ketua DPRD Batanghari. (pji)

Lepas Sambut Kapolres Kerinci, Pj Bupati Asraf Apresiasi Dedikasi AKBP Muhammad Mujib

  

Merdekapost.com - Pj. Bupati Kerinci, Asraf S.Pt M.Si bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri acara lepas sambut Kapolres Kerinci dari AKBP Muhamad Mujib kepada AKBP Arya Tesa Brahmana, pada Jumat (17/01/2025) di Kantor Bupati Kerinci.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Asraf mengapresiasi dedikasi AKBP Muhamad Mujib dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di Kabupaten Kerinci, terutama saat Pilkada.

Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan.

“AKBP Muhamad Mujib telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kerinci. Sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah dan Forkopimda sangat kami apresiasi,” ujar Pj. Bupati Asraf.

Di sisi lain, ia juga menyambut baik kedatangan Kapolres baru, AKBP Arya Tesa Brahmana dan berharap kepemimpinan serta kerja sama yang telah berjalan dapat terus berlanjut.

“Kolaborasi harus terus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang aman dan berintegritas. Terlebih saat ini, berbagai tantangan seperti narkoba, pencurian, dan kenakalan remaja perlu mendapat perhatian serius,” pesan Pj. Bupati kepada Kapolres yang baru.

AKBP Muhamad Mujib mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ia bertugas.

Sementara itu, AKBP Arya Tesa Brahmana menyatakan komitmennya untuk meneruskan koordinasi dengan Forkopimda demi menjaga keamanan dan kemajuan Kabupaten Kerinci.

Dengan kepemimpinan baru, diharapkan sinergi antara Polres Kerinci dan pemerintah daerah semakin kuat demi mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. (*)

PC Fatayat NU Tanjung Jabung Barat Sukses Gelar Latihan Kader Dasar (LKD) Ke-2

PC Fatayat NU Tanjung Jabung Barat

Merdekapost.com | Tanjung Jabung Barat - Pengurus Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Tanjung Jabung Barat berhasil menggelar acara Latihan Kader Dasar (LKD) ke-2 yang berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 11 hingga 12 Januari 2025. Acara ini dilaksanakan di Hotel Masa Kini dan dihadiri oleh 27 peserta yang berasal dari berbagai Pimpinan Anak Cabang (PAC) di wilayah Tanjung Jabung Barat.  

Acara LKD ini dibuka secara resmi oleh Ketua PCNU Tanjung Jabung Barat Drs. K.H Machfudz M.Ud yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kaderisasi untuk membangun organisasi yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan zaman. Dalam pidatonya, Ketua PCNU memberikan apresiasi kepada PC Fatayat NU Tanjung Jabung Barat atas komitmen mereka dalam mencetak kader-kader muda yang tangguh dan berintegritas.  

Setelah pembukaan, para peserta langsung mengikuti serangkaian materi yang telah dipersiapkan, di antaranya adalah materi tentang Aswaja An-Nahdliyyah dan Ke-NU-an, yang menjadi dasar ideologi bagi setiap kader Fatayat NU. Selain itu, peserta juga diberikan pembekalan tentang berbagai materi lain yang relevan untuk pengembangan kapasitas mereka sebagai kader organisasi.  

Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap sesi. Diskusi yang interaktif dan semangat dalam menyerap ilmu menjadi bukti komitmen mereka untuk mendalami peran dan tanggung jawab sebagai kader Fatayat NU.  

Ketua PC Fatayat NU Tanjung Jabung Barat Nikmatusaleha, S.Pd, menyampaikan harapannya agar para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama pelatihan ke dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi motor penggerak organisasi di tingkat PAC masing-masing.  

“Latihan Kader Dasar ini adalah langkah awal bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun organisasi yang lebih kuat. Semoga ilmu yang telah didapatkan bisa menjadi bekal dalam menjalankan peran di masyarakat,” ujarnya.

PC Fatayat NU Tanjung Jabung Barat berharap kaderisasi akan terus berjalan dengan baik, membawa manfaat besar bagi organisasi dan masyarakat luas. (rdp)

Sri Rahayu, M.Pd Terpilih Aklamasi, Mengokohkan Peran Perempuan Muda Fatayat NU Jambi Periode 2025 - 2030

Sri Rahayu, M.Pd Ketua PW Fatayat NU Jambi 

Merdekapost.com | Kerinci - Konferensi Wilayah II Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada Kamis, 4 Januari 2025, resmi menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi masa khidmat 2025-2030.

Dengan tema "Menguatkan Organisasi, Memberdayakan Kader untuk Perempuan Jambi Lebih Progresif", konferensi ini menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas dan memperkuat peran perempuan muda NU di Jambi. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Umum PP Fatayat NU, Bendahara Umum PP Fatayat NU, Ketua Fatayat NU Sumatera Barat Betri Murdiana, Pj Bupati Kerinci, Rektor IAIN Kerinci Dr. Asaari, M.Ag, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, PMII, IPPNU, HMI, IMM, dan seluruh pengurus PC Fatayat NU se-Provinsi Jambi.

Sidang pleno berlangsung khidmat hingga seluruh Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU se-Jambi bersepakat menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai ketua terpilih secara aklamasi.

Dalam sambutannya, Sri Rahayu, M.Pd menegaskan pentingnya kerja sama dan penguatan organisasi untuk menciptakan kader-kader perempuan yang progresif dan mandiri. "Fatayat NU Jambi harus menjadi organisasi yang mampu mencetak kader-kader perempuan yang mampu merebut peluang di ruang publik dan bersinergi dengan berbagai pihak," ujarnya.

Ia juga menekankan misi organisasi, yakni "Mengokohkan organisasi, memberdayakan kader untuk perempuan Jambi yang progresif."

Ketua PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.SS., M.Si, mengapresiasi perkembangan Fatayat NU, yang kini memiliki 37 cabang di seluruh Indonesia hingga ke luar negeri, seperti Arab Saudi dan Korea. Ia optimis di bawah kepemimpinan Sri Rahayu, Fatayat NU Jambi akan semakin maju dan berkontribusi nyata bagi perempuan Jambi.

Konferensi ini menjadi tonggak penting bagi Fatayat NU Jambi untuk memperkuat peran perempuan muda NU dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.(*)

Konferwil PW Fatayat NU Provinsi Jambi ke-2 Sukses Digelar, Sri Rahayu Kembali Terpilih

Konferwil II Fatayat NU Provinsi Jambi

Merdekapost.com | Kerinci – Konferensi Wilayah (Konferwil) PW Fatayat NU Provinsi Jambi ke-2 berlangsung sukses di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dengan mengusung tema "Menguatkan Organisasi, Memberdayakan Kader untuk Perempuan Jambi Lebih Progresif", acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat solidaritas perempuan muda Nahdlatul Ulama di Jambi. (04/01/25)

Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi, Sri Rahayu, M.Pd, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya kerja sama dan penguatan organisasi untuk menciptakan kader-kader perempuan yang progresif dan mandiri. Sementara itu, Ketua PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.SS., M.Si, menyampaikan perkembangan luar biasa Fatayat NU di Indonesia yang kini telah memiliki 37 cabang, bahkan hingga di luar negeri seperti Arab Saudi dan Korea.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Fatayat NU Sumatera Barat Betri Murdiana, Pj Bupati Kerinci, Rektor IAIN Kerinci Dr. Asaari, M.Ag, serta perwakilan dari Polres Kerinci. Organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, PMII, IPPNU, HMI, dan IMM Kerinci Sungai Penuh turut hadir bersama seluruh pengurus PC Fatayat se-Provinsi Jambi.

Penyerahan santunan ibu hamil dan anak stunting

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Konferwil ini juga diisi dengan penyerahan santunan berupa paket untuk ibu hamil dan anak stunting. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi Fatayat NU dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir acara, Sri Rahayu, M.Pd, terpilih kembali sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi untuk periode 2025-2030. Keberlanjutan kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa Fatayat NU Jambi semakin maju dan berkontribusi besar bagi perempuan di Provinsi Jambi.

Semangat progresif dan kolaborasi dalam Konferwil ini menjadi inspirasi bagi seluruh kader untuk terus berkiprah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesejahteraan masyarakat.(rdp)

Bekas Rumah Dinas Sekda Sungai Penuh Terbakar

SUNGAIPENUH, MPC - Eks Rumah Dinas Sekda Sungai Penuh dan Sekda Kerinci yang saat ini menjadi aset milik Pemerintah Kota Sungai Penuh Terbakar, Selasa (24/12/2024).

Eks Rumah Dinas Sekda tersebut dalam kondisi kosong. Karena setelah serah terima dari Pemkab Kerinci, hanya pernah dihuni Sekda Sungai Penuh kalau itu beberapa waktu saja, setelah itu tak pernah dihuni.

Ratusan warga Sungai Penuh memenuhi jalan dirumah dinas Sekda yang bersebelahan dengan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh tersebut. "Kebakaran rumah dinas Sekda, sebelah bank Jambi sungai penuh," kata warga  

Pemadam kebakaran juga turun kelokasi dengan dibantu beberapa unit mobil pemadam kebakaran.

kebakaran eks rumah Dinas Sekda yang berada disamping Bank Jambi cukup mengejutkan warga, kobaran api membuat warga di sekitar lokasi memadati lokasi tersebut. Belum diketahui penyebab kebakaran. 

Menurut warga lagi, halaman eks rumdis tersebut sering menjadi tempat nongkrong anak punk. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.(*)

Gelar Mubes ke V, Sahrul dan Afdaliza dipercayakan Nahkodai IMKK

IMKK Gelar Mubes ke V, Sahrul dan Afdaliza Terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris periode 2024-2025. (fad)

Kerinci, Merdekapost - Ikatan Mahasiswa Kemantan Kerinci (IMKK) Minggu 22-12-2024 menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) yang ke V.

Adapun tema yan diambil kali ini adalah "Regenerasi Organisasi menuju IMKK yang berintegritas dalam menjunjung solidaritas", acara yang berlangsung di Gedung Majlis Taklim Kemantan ini dibuka oleh salah seorang perwakilan IMKK Tobi Arif Munandar, S.Pdi dan dihadiri juga para senior Fadhlan Alkahfi selaku demisioner IMKK.

Dikatakan Fadhlan, bahwa Mubes ini dilaksanakan dikarenakan  masa bakti pengurus yang lama sudah habis dan sudah harus diganti dengan kepengurusan yang baru.

Pada pelaksanaan pemilihan Ketua baru untuk Kepengurusan Sahrul Zahroni terpilih menjadi Ketua Umum dan di dampingi oleh Afdazila sebagai sekretaris

Adapun pengurus terpilih akan menahkodai IMKK untuk periode 2024-2025

Sahrul dan Afdaliza menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dari para anggota IMKK yang telah memilih mereka berdua untuk melanjutkan roda organisasi kemahasiswaan di Kemantan ini

"Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mempercayakan roda organisasi IMKK ini kepada kami untuk menjalankannya periode kedepan". Ujar Sahrul

Harapan kami tentunya Kerjasama dan kekompakan kita semua sangat diperlukan demi majunya IMKK kedepan. tidak hanya itu dukungan dari para senior dan masyarakat Kemantan pada umumnya juga sangat kami harapkan". Pungkasnya. (fad)

Teng, PERMAKADES dan BKAD 8 Lawang Sejerangan di Sahkan

Muarojambi | Merdekapost.coom -  Rabu, 18 desember 2024 lalu, bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, telah di adakan agenda kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD), yang di hadiri oleh 8 Kepala Desa, dan beberapa unsur delegasi perwakilan dari 8 desa, diantaranya; BPD, Sekdes, penggiat seni budaya, PKK, perwakilan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, karang taruna.

Kegiatan MAD ini adalah bentuk dari mandatori kerjasama desa yang berada pada penetapan area kawasan cagar budaya nasional (KCBN) melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, secara administrasi kewenangan kegiatan kolaborasi pengelolaan kawasan cagar budaya percandian muaro jambi ini berada pada landskap kawasan 8 Desa di 2 Kecamatan, berikut desa-desa yang terintegrasi pada program pengembangan zona KCBN ini terdiri dari;

1. Desa Muaro Jambi (Kecamatan Maro Sebo)

2. Desa Baru (Kecamatan Maro Sebo)

3. Desa Danau Lamo (Kecamatan Maro Sebo), dan

4. Desa Tebat Patah (Kecamatan Taman Rajo)

5. Desa Kemingking Dalam (Kecamatan Taman Rajo)

6. Desa Kemingking Luar (Kecamatan Tamann Rajo)

7. Desa Teluk Jambu (Kecamatan Taman Rajo)

8. Desa Dusun Mudo (Kecamatan Taman Rajo).

Pantauan dari kabarindonesia.co Musyawarah Antar Desa ini juga menghasilkan beberapa poin penting yang di tuangkan dalam Berita Acara, dan merupakan hasil dari proses dinamika forum yang hadir, MAD ini juga menyepakati pembentukan, menyepakati dan pengesahan untuk terbentuk nya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), serta menetapkan kepengurusan masa bhakti 2024 s/d 2026. Dan terpilih secara Demokrasi mufakat melalui kesepakatan 8 Kepala Desa disepakati sebagai ketua BKAD adalah datuk kades ABU ZAR Kepala Desa Muaro Jambi.

"terimakasih dan insya allah sayo akan menjalankan amanah dari kawan-kawan 7 kepala desa sebagai ketua BKAD ini, dan sayo di bantu datuk kades kemingking luar Dedi Rahmad sebagai sekretaris BKAD" ujar ketua BKAD terpilih.

Abu Zar juga menyampaikan bahwa proses panjang ini juga berkat dukungan dari banyak pihak, baik dari pihak KCBN, Kementerian Desa, pihak Kabupaten Muaro jambi, serta seluruh unsur-unsur kelembagaan yang ada di desa, tutup nya.

Sementara itu dari pihak perwakilan kementerian Desa bapak Nurrohman Joko dan teman-teman, juga menuturkan, bahwa setelah terbentuk nya BKAD dan kesepakatan Produk PERMAKADES ini akan di lanjutkan dengan berbagai kegiatan RKTL.

"masih banyak hal juga yang akan di lanjutkan pasca agenda hari ini (red:rabu, 18 desember 2024), butuh support ide, gagasan, pengetahuan, dan lainnya, karena ada beberapa agenda RKTL yang harus di kejar dan juga menjadi kebutuhan untuk di finishing", dan output kegiatan ini juga menjadi prototive secara nasional", tegas joko sapaan akrabnya"

"Joko juga menambahkan bahwa permakades yang di gagas 8 Kepala Desa di 2 Kecamatan ini adalah hal yang baik dan perdana di provinsi jambi, secara nasional ini akan coba di sampaikan ke bapak menteri desa, pak Yandri, progres yang baik dan keren", tutup pak joko kepada awak media 

Sementara itu pada pada closing statman pak ibe sebagai team leader pada program pengembangan KCBN juga menegaskan kan bahwa, PERMAKADES ini bisa menjadi referensi dan rujukan bagi wilayah lain, terutama dalam dan untuk menggagas kerjasama desa ataupun kerjasama antar Desa, dan kelembagaan BKAD ini juga adalah sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi 8 Lawang Sejerangan, pungkas ibe.

"hal senada di sampaikan juga oleh Koorkab TAPM Kabupaten Muaro Jambi bapak heru novian, bahwa ini adalah sebuah manifestasi dari penguatan atas kewenangan desa, kami hanya mengawal dan fasilitasi saja, namun semua keputusan dan kebijakan tetap kembalinya kepada desa-desa yang akan bekerjasama dan di kerjasamakan dengan pihak lain", jelas heru.

Dan kegiatan MAD ini juga di tutup dengan penandatanganan hasil kegiatan yang tertuang dalam berita acara, serta penandatanganan PERMAKADES oleh Kepala Desa, BPD, Sekdes, PKK, perwakilan perempuan dan delegasi desa, terakhir acara di tutup dengan Foto bersama peserta Forum MAD. (adz)

Sidak ke Lapas Muara Bulian, Elpisina Soroti Over Kapasitas dan Hak Azasi Narapidana

Muara Bulian – Suasana di Lapas Kelas II B Muara Bulian, Batanghari, Senin (16/12/2024) mendadak ramai. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Elpisina, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lembaga pemasyarakatan di tanah kelahirannya itu. Sambutan hangat dari pimpinan dan petugas Lapas mengiringi langkahnya ketika berkeliling menyaksikan langsung kondisi terkini di dalam Lapas.

Tak butuh waktu lama bagi Ning Elpis – sapaan akrab politikus senior PKB ini – untuk menyadari persoalan mendasar yang membelit Lapas Muara Bulian. Di setiap sel yang ia datangi, angka penghuni selalu jauh melampaui kapasitas ideal. “Berapa orang di ruangan ini?” tanya Elpisina sembari memandang deretan tahanan di balik jeruji besi.

Dalam laporan petugas, Elpisina mendengar bahwa Lapas tersebut menampung 377 penghuni dari kapasitas maksimum hanya 153 orang. Bahkan, di satu ruangan tahanan, sebanyak 33 orang berdesakan dalam keterbatasan ruang.

“Ini sudah over capacity. Kondisi ini perlu perhatian serius,” ujarnya dengan nada prihatin.

Tak berhenti di sana, Elpisina mengarahkan sorotannya ke isu yang lebih rawan: potensi peredaran narkoba di dalam Lapas.

“Nanti kita minta tolong petugas untuk mengawasi dan memastikan betul bahwa tidak ada kegiatan peredaran gelap narkoba di dalam Lapas,” tegasnya.

Baginya, pengawasan ketat adalah kunci untuk menjauhkan Lapas dari berbagai tindak kejahatan yang masih kerap membayangi lembaga pemasyarakatan di banyak daerah.

Sebagai anggota legislatif yang dikenal vokal dalam isu kemanusiaan, Elpisina tak hanya menyoal kapasitas berlebih dan narkoba. Ia juga menyoroti pemenuhan hak-hak dasar narapidana, mulai dari makan minum, akses kesehatan, hingga kebutuhan biologis.

“Ada bilik asmaranya di sini?” tanya Elpisina kepada petugas.

Bagi Elpisina, fasilitas bilik asmara adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tak boleh diabaikan. “Ya, itu juga merupakan Hak Asasi Manusia. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya lugas.

Menanggapi hal ini, petugas Lapas menyampaikan bahwa pengajuan fasilitas bilik asmara sudah pernah diajukan, namun hingga kini belum terealisasi.

“Kemarin sudah sempat kita ajukan, Bu,” jelas salah satu petugas.

Di akhir sidaknya, Elpisina menyatakan dukungannya terhadap program pemberdayaan narapidana, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai program prioritas.

“Kita berdayakan tahanan untuk melakukan kegiatan seperti tanam-menanam. Selain mendukung ketahanan pangan nasional, ini juga bisa membantu mereka mengisi waktu dengan hal produktif,” ujar Elpisina.

Dengan penanganan yang tepat, ia optimistis program ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental para penghuni Lapas.

Kunjungan Elpisina membuka tabir persoalan klasik di Lapas Muara Bulian: over kapasitas, pengawasan yang perlu diperketat, hingga keterbatasan fasilitas untuk pemenuhan hak dasar narapidana. Sebagai wakil rakyat, ia berjanji akan membawa temuan ini ke tingkat pusat agar solusi konkret segera direalisasikan.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus hadir memastikan Lapas tidak hanya aman, tetapi juga manusiawi,” pungkas Ketua DPW PKB Jambi ini.(adz)