 |
| Pendukung KLB Moeldoko minta waktu berkoordinasi terlebih dulu sebelum menjawab pengakuan Gatot Nurmantyo pernah diajak gulingkan AHY. Pendukung KLB Moeldoko akan berkoordinasi terlebih dulu sebelum menjawab pengakuan Gatot Nurmantyo pernah diajak gulingkan AHY. (ANTARA) |
Kubu Moeldoko Respons Soal Gatot Nurmantyo Diajak Kudeta AHY
Besok Mensos Ke Jambi, Ini Agendanya Selama di Jambi
 |
| Menteri Sosial Tri Rismaharini |
JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini dijadwalkan akan datang ke Jambi besok, Rabu 10 Maret 2021.
Mensos Tri Risma akan berada dua hari di Jambi untuk melaksanakan sejumlah agenda.
Berikut agenda Mensos Risma selama di Provinsi Jambi berdasarkan data dari Juru Bicara Pemprov Jambi Johansyah.
Rabu 10 Maret 2021
- Pukul 10.30 Mensos Tri Risma tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
- Pukul 10.45 Mensos dan rombongan berangkat ke Kabupaten Batanghari.
- Pukul 14.30 diperkirakan di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV.
Di sana Risma akan meninjau perekaman data dan hasil perekaman eKTP untuk Suku Anak Dalam (SAD).
Selain itu Risma juga akan memberikan bantuan untuk kelompok SAD Orang Rimba
- Pukul 15.30 Mensos dan rombongan menuju hotel.
Kamis 11 Maret 2021
- pukul 10.25 WIB berangkat ke Jakarta.
Rombongan Mensos rencananya sebanyak 12 orang.
Di antara rombongan itu adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kepala Biro Umum, Stafsus Mensos, serta protokol.
Tri Rismaharini dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara pada 23 Desember 2020.
Ini merupakan kunjungan kerja pertama Risma di Provinsi Jamnbi sejak jadi Menteri Sosial.
Sebelum jadi Mensos, Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dua periode. (hms|adz)
Ini Peran Ihsan Yunus yang Dibeberkan Saksi Dipersidangan
Sidang Kasus Korupsi Paket Bansos Covid-19
 |
| Anggota DPR RI asal Jambi, Ihsan Yunus / ANTARA |
JAKARTA | MERDEKAPOST.COM - Peran anggota DPR RI asal Jambi, Ihsan Yunus, dalam pusaran korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial semakin jelas. Ihsan disebut membawa perusahaan yang menjadi vendor penyedia paket bansos dan diduga menerima fee melalui asistennya, Agustri Yogasmara.
Hal itu terungkap dari kesaksian mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Adi Wahyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Senin (8/3/2021).
Adi sebelumnya juga menjabat Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos Tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19. Dia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.
Harry, konsultan hukum yang membawa PT Mandala Hamonangan Sude, didakwa menyuap mantan Mensos Juliari Peter Batubara senilai Rp 1,28 miliar. Sedangkan Ardian, direktur utama PT Tigapilar Argo Utama, didakwa menyuap senilai Rp 1,95 miliar.
Menurut Adi, sejumlah perusahaan mendapatkan jatah paket bansos melalui sejumlah pejabat dan politisi. Di antaranya, Juliari P Batubara (saat itu masih Mensos), Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Staf Ahli Mensos Kukuh Ari Wibowo, dan Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar.
Nama lainnya, Staf Khusus Mensos Bidang Hubungan Antar Lembaga Erwin Tobing, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Dasopang, dan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus.
“Nama-nama pengusul ini jelas. Ini ada Kukuh, Marwan Dasopang, Hartono Laras, Dadang Iskandar, Ihsan Yunus, Juliari P Batubara, Candra Mangke, M Royani. Ini tentu Saudara gak salah sebut, tentu ada data kan?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Muhammad Nur Azis kepada Adi merujuk kepada berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 45.
Adi mengiyakan. Namun karena nama pengusul disampaikan sudah di akhir, yang diketahui Adi adalah nama-nama tersebut.
“Jadi PT Moncino, Saudara dengar, terafiliasi ke Pak Hartono Laras, PT Andalan Pesik Internasional terafiliasi ke Ihsan Yunus, PT Anugerah Bangun Kencana terafiliasi dengan Erwin Tobing, Sri Citra Pratama terafiliasi Juliari P Batubara begitu?" tanya Jaksa Azis.
"Ya betul," jawab Adi.
"Jadi ini karena sering rapat, Saudara tahu perusahaan ini terafiliasi dan diusulkan oleh nama-nama tersebut?" tanya Jaksa. "Ya Betul," jawab Adi.
Dalam BAP nomor 46, Adi juga menjelaskan nama-nama perusahaan dan pengusul masing-masing. Diketahui, pada tahap ketiga, Adi menjadi KPA kegiatan bansos Covid-19.
“Ini saya bacakan, PT Bumi Pangan pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus; PT Food Station pengusulnya M Royani; Pertani tidak ada yang mengafiliasi; PT Tahta Jaga Internasional pengusulnya Hartono Laras....; PT Andalan Persik Internasional pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus.... Benar keterangan Saudara?" tanya Jaksa.
Adi kembali mengiyakan.
Kepada Jaksa, Adi juga menjelaskan pembagian jatah 1,9 juta paket sembako Covid-19. “Sesuai dengan permintaan Pak Menteri. Pak Menteri atasan saya, jadi saya nurut beliau," kata Adi.
"Satu juta paket itu untuk kolega Pak Menteri, siapa?" tanya Azis. Adi menjawab bahwa semua tercantum di BAP. "Di BAP disebutkan 550 ribu paket untuk Pak Ivo Wongkaren PT Anomali Lumbung Artha. Atas rekomendasi siapa?" tanya jaksa.
"Melanjutkan setelah saya dipanggil Sak Sesditjen (M Royani)," jawab Adi.
"500 ribu paket lagi Pak Budi Pamungkas dari PT Integra Padma Mandiri?" tanya jaksa. "Iya 500 ribu," jawab Adi.
"Yang 900 ribu?" tanya jaksa. "Yang 400 ribu untuk timnya Pak Harry Sidabukke, dan satu kelompok Pak Iman sama Pak Yogas," jawab Adi.
Yogas yang dimaksud adalah Agustri Yogasmara yang dalam dakwaan disebut sebagai pemilik kuota paket bansos sembako. Yogas disebut-sebut sebagai operator Ihsan Yunus.
"Kemudian 200 ribu (paket) atas arahan Pak Menteri untuk Asri Citra dan Bisma Sindo kemudian yang 300 ribu untuk ‘bina lingkungan’," ungkap Adi.
Istilah “bina lingkungan” mengacu kepada pembagian jatah kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan para pejabat lainnya baik di lingkungan Kemensos maupun pada kementerian dan lembaga lain. Sebagian dari paket tersebut dikerjakan Ardian Iskandar Maddanatja.
Jaksa kemudian membacakan BAP nomor 53. Dalam BAP itu Adi menjelaskan, setelah tahap 6 selesai dan menjelang tahap 7, dia dipanggil Menteri Juliari bersama Matheus Joko dan Kukuh Ari Wibowo. “Langsung ada arahan Pak Menteri untuk pembagian kuota,” ungkap Adi dalam BAP.
Adi merincikan, satu juta paket diberikan untuk grup Herman Hery, Ivo Wongkaren, Stefano dan kawan-kawan; 400 ribu paket kepada Ihsan Yunus, Irman Ikram, Yogas, dkk; 300 ribu oleh Matheus Joko dikelola untuk kepentingan “bina lingkungan”; dan 200 ribu teman kerabat kolega Juliari.
"BAP ini benar ya?" tanya jaksa dan langsung dibenarkan Adi.(*)
Mau Tau? Ini Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB
 |
| Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (KOMPAS.com | adz) |
JAKARTA | Merdekapost.com - JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tengah bergejolak. Pemicunya yakni penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pekan lalu. KLB yang mengeklaim upaya penyelamatan Partai Demokrat itu mengangkat Moeldoko sebagai ketua umumnya. Padahal saat ini, Partai Demokrat masih dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB dan juga mantan Panglima TNI, berapa kekayaan Moeldoko? Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) di situs web resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Moeldoko terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 30 Maret 2020.
Dalam laporannya, eks Panglima TNI ini mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 46.137.114.631 atau Rp 46,1 miliar. Sebagian besar asetnya tersebut didominasi properti berupa bidang tanah dan bangunan.
Dia diketahui memiliki 11 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Bogor, Pasuruan, dan Surabaya. Moeldoko juga melaporkan kepemilian mobil Toyota Camry 2.5L Hybrid tahun 2012 senilai Rp 200 juta.
Lalu terdapat harta bergerak lainnya Rp 204 juta, kas dan setara kas Rp 6.694.614.631, harta lainnya Rp 5.607.500.000. Moeldoko tidak tercatat memiliki utang. Seluruh aset tanah tersebut diakui Moeldoko sebagai hasil sendiri alias bukan dari warisan atau hibah.
Baca Juga:
• Tak Tinggal Diam, AHY Langsung Minta Bantuan Presiden Jokowi dan Yasonna Laoly, Tempuh Jalur Hukum?
• Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"
• Cerita Jendral Gatot Pernah Ditawari Lengserkan AHY, "Moral Saya Tak Terima"
Berikut deretan bidang tanah yang dimiliki Moeldoko:
1. Tanah seluas 27.995 m2 di Bogor dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000 Tanah dan bangunan seluas 250 m2/180 m2 di Jakarta Timur dari hasil sendiri Rp 3.500.000.000
2. Tanah dan bangunan seluas 585 m2/600 m2 di Jakarta Timur dari hasil sendiri Rp 7.000.000.000 Tanah seluas 1531 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 420.000.000
3. Tanah seluas 5800 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 820.000.000
4. Tanah seluas 1554 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 300.000.000
5. Tanah dan bangunan seluas 115 m2/85 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000
6. Tanah seluas 118 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 961.000.000
7. Tanah seluas 215 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 530.000.000
8. Tanah dan bangunan seluas 115 m2/85 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000
9. Tanah dan bangunan seluas 775 m2/775 m2 di Surabaya dari hasil sendiri Rp 16.500.000.000
Profil Moeldoko (Dikutip dari Tribunnews, Saat ini, Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018. Selama kariernya, Moeldoko identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat).
*berbagai sumber
Penumpang Wings Air Nekat Buka Jendela Darurat Pesawat di Bandara Kualanamu
 |
| Pesawat Wings Air. Dok. Lion Air Group |
Merdekapost.com | Medan - Pesawat Wings Air rute Deli Serdang - Gunung Sitoli, Sumatera Utara, terlambat lepas landas karena terjadi insiden seorang penumpangnya membuka jendela darurat.
Pesawat dengan kode penerbangan IW-1248 masih berada di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, dengan membawa 44 penumpang dewasa dan satu anak.
"Penerbangan sudah dipersiapkan dengan baik dan semestinya berangkat pukul 08.45 WIB," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulis, Minggu 7 Maret 2021.
Ketika proses persiapan keberangkatan selesai dan seluruh penumpang berada di dalam kabin pesawat, seorang penumpang laki-laki yang duduk di kursi nomor 3A sesuai lembar masuk pesawat atau boarding pass tiba-tiba membuka jendela darurat (emergency exit window). "Atas kondisi tersebut, seluruh penumpang diturunkan dan diarahkan kembali ke ruang tunggu keberangkatan bandara," ucap Danang.
Baca Juga:
• Pasca Insiden Batik Mendarat Darurat, Penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi Kembali Normal
Pria tadi kemudian diserahkan kepada petugas layanan darat (ground handling) dan petugas keamanan (aviation security/avsec). Dari pemeriksaan sementara, laki-laki itu berinisial HS berusia 29 tahun. Akibat peristiwa itu, penerbangan Wings Air IW-1248 tertunda 55 menit.
"Kami mengingatkan agar seluruh penumpang tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan saat di darat serta sedang mengudara," kata Danang. "Tindakan penumpang yang mengganggu keamanan dan kenyamanan ini akan mendapatkan sanksi tegas dan memiliki konsekuensi hukum."
Para penumpang tujuan Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, kemudian naik pesawat lain, yakni ATR 72-600 registrasi PK-WHM. Pesawat Wings Air itu lepas landas di Bandara Kualanamu pukul 09.40 WIB dan mendarat di Gunung Sitoli pukul 10.45 WIB.
Cerita Jendral Gatot Pernah Ditawari Lengserkan AHY, "Moral Saya Tak Terima"
 |
| Gatot Nurmantyo. Foto: Instagram/Gatot Nurmantyo |
Jakarta | Merdekapost.com - Upaya melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat alias mengambil alih partai, tampaknya sudah direncanakan lama.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku pernah ditawari seseorang untuk memimpin Demokrat dengan cara melengserkan AHY. Skenario yang mirip yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
"Banyak yang bertanya pada saya, Bapak juga digadang-gadang menjadi (ketum Demokrat). Ya saya bilang siapa sih yang enggak mau partai dengan (suara) 8 persen kalau enggak salah. Besar kan. Pernah presiden dan segala macam," ucap Gatot dalam Youtube Bang Arief, yang diposting ulang di IG Gatot, dikutip Minggu (7/3).
Dalam obrolan itu, Gatot ditawari skenario ganti AHY dengan cara lebih dulu mendorong mosi tidak percaya pada AHY. Setelah itu baru diganti.
Baca Juga:
• Tak Tinggal Diam, AHY Langsung Minta Bantuan Presiden Jokowi dan Yasonna Laoly, Tempuh Jalur Hukum?
• Mantap! Kartu Prakerja Dipastikan Hingga 2022
• Cik Bur Sebut KLB Ilegal, Dari jambi Tidak Ada Ketua DPC yang Hadir
"Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti deh begini-begini'. Oh begitu ya," lanjutnya.
Cerita Gatot Nurmantyo Pernah Ditawari Lengserkan AHY: Moral Saya Tak Terima (1)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto
Tapi, Gatot langsung menolak tawaran itu. Dia teringat jasa SBY saat menjabat presiden, pernah mempercayakan kepadanya jabatan Pangkostrad dan Kepala Staf Angkatan Darat (Ksad).
Baca Juga:
• Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"
"Gini loh, saya ini bisa naik bintang 1 bintang 2 taruhlah itu biasa. Tapi kalau saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti presiden tahu. Apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY. Tidak sembarangan," bebernya.
Presidium KAMI itu cerita saat itu dia dipanggil SBY ke istana dan diberikan kepercayaan akan diangkat sebagai Ksad. SBY berpesan: 'laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu'.
 |
| Foto : Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). (Antara Foto) |
"Apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden, satu Pak SBY, satu lagi Pak Jokowi, terus saya balasnya dengan mencongkel anaknya?"
Saat itu, Gatot langsung menolak tawaran itu karena tak sesuai dengan kata hatinya. Dia menolak sejarah yang akan mencatatnya sebagai orang yang tak bermoral.
"Value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Waduh itu anak enggak beradab tuh. Sudah dijadikan Ksad sama ini (SBY), anaknya menjabat malah digantiin, malah dihabisin, untuk yang lebih besar lagi," tuturnya.
"Saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa terima dengan seperti itu. Akhirnya, 'Pak kan..', sudahlah, enggak usah bicara lagi saya bilang. Saya tidak," tegasnya.**
(adz | Kumparan.com | Merdekapost.com)
Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"
 |
| Foto lawas ketika Moledoko mencium tangan SBY |
MERDEKAPOST.COM - Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun bereaksi.
Selama KLB Partai Demokart berlangsung, beredar foto lawas ketika Moledoko mencium tangan SBY pada tahun 2013 silam.
Baca Juga:
• Tanggapi KLB di Sibolangit, SBY: Moeldoko Ketua Umum Abal-Abal
• Bentrok, Massa Pro KLB Serang Kelompok Kader Demokrat Herri Zulkarnain, Korban Berjatuhan
Foto ini diunggah oleh akun Twitter @UmarHSB75 dan telah mendapatkan 6.000 like dan 1.000 kali dicuit ulang.
"Apa kabar Mr Moledoko? masih ingat moment ini saat anda cium tangan SBY? Btw klu ketemu SBY apa anda berani tatap mata SBY?" tulis Gus Umar.
Tawa Rocky Gerung hingga Penilaian Andi Arif Soal KLB Gaib
Melihat foto yang beredar ini Rocky Gerung, yang juga pengamat politik langsung tertawa.
Dia menilai Moeldoko pasti dongkol melihat foto ini.
Dikutip dari akun twitternya Rocky Gerung Gerung berkata begini.
"Saya bisa bayangkan kegeraman pak Moedoko karena akhirnya seluru foto beliau cium tangan SBY dimunculkan, itu aja udah bikin pusing kepala, dia pasti menyebut bahwa sialan dibuka lagi itu," cuit Gerung, 3 Februari 2021.
Dalam postingannya Rocky Gerung menyinggung, bagaimana perang strategi antara SBY dan kubunya Jokowi pemerintah saat ini, serta Moedoko.
"Dan kalau dari sisi skor, kubu istana atau kubu Jokowi dan Megawati ini kan pak SBY sudah menunjukkan dia menang beberapa kali, ini menurut saya akan sangat menarik bagaimana cara pak Moeldoko juga pak Jokowi menghadapi pertempuran jangan panjang yang mungkun sedang disiapkan kubunya SBY," ujar Rokcy Gerung.
Kini Faktanya Moeldoko benar-benar terpilih secara aklamsi dan menjadi Ketua Partai Demokrat.
Dihadiri Peserta Ghaib
Sementara itu, Andi Arief menilai jika KLB Ghaib dan Nekat Menghasilan Ketum Bonek
Menanggapi ini hal ini, Ketua Badan Pemilu (Bapilu) Andi Arief menanggapi soal hasil KLB yang dianggapnya illegal dan nekat.
Dalam cuitan di akun twitternya, Andi Arief menilai, KLB nekat juga akan menghasil Ketua Bonda Nekat (Bonek).
"Wkwk wkwkk KLB menghasil Ketum Bonek," cuit Andi Arief Tertawa.
Namun dia lantas menjelaskan siapa Ketum Demokrat yang sah, ya tetap AHY, sebab KLB yang digelar seperti KLB Ghaib.
"Tanggapan saya ATAS penetapan Moeldoko sebagai ketua KLB Ilegal, apakah presiden boleh dimpeach oleh anggota DPR gadungan atau abal-abal? ungkap Andi Arief.
Selain itu menurut Andi Arief, secara legalitas formal, KLB demokrat itu tiak satu pun dihadiri oleh Ketua DPD maupun DPC Parta Demokrat dan tidak mendapat izin dari Majelis Tinggi Demokrat.
"Ketua DPD yang hadir 0, syarat 2/3 Ketua DPC yang hadir 0 persen( dari julaht total 514 Ketua DPC, tidak ada ijin dari Majelis Tinggi," jelasnya.
"Jadi KLB dihadiri peserta Ghaib, bukan hanya abal abal tapi Ghaib, aya aya wae," ujarnya.
Penyesalan SBY Pernah Beri Jabatan Pada Moeldoko
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa kali mengelus dada saat menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Momen tersebut terjadi saat SBY menyampaikan responsnya terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Jhoni Allen Marbun Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga:
• Tak Tinggal Diam, AHY Langsung Minta Bantuan Presiden Jokowi dan Yasonna Laoly, Tempuh Jalur Hukum?
Mulanya SBY menyebut Moeldoko sangat tega dan berdarah dingin lantaran mengkudeta putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketum Partai Demokrat.
"Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY saat konferensi pers di Perumahan Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).
SBY juga menyebut Moeldoko tidak berjiwa kesatria lantaran berusaha merebut posisi Ketum Partai Demokrat dengan cara ilegal dan inkonstitusional.
"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak teruji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," kata Presiden Ke-6 RI tersebut.
Perbuatan Moeldoko bahkan disebut SBY telah mempermalukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia," kata SBY.
Lebih lanjut, SBY sekaligus mengungkapkan penyesalannya pernah memberikan sejumlah jabatan kepada Moeldoko.
Diketahui, Moeldoko pernah menjabat Kepala Staf TNI AD (KSAD) sejak 20 Mei 2013.
Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun.
Moeldoko juga diangkat menjadi Panglima TNI periode 2013 - 2015.
Saat itu Moeldoko diusulkan SBY untuk jadi Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono yang segera pensiun.
Presiden ke-6 RI itu kini mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalahnya sembari mengelus dada.
"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko)," ungkap SBY sembari mengelus dada.
Baca Juga:
• Cik Bur Sebut KLB Ilegal, Dari jambi Tidak Ada Ketua DPC yang Hadir
SBY lantas memohon ampun kepada Allah SWT karena telah memberikan kepercayaan kepada Moeldoko.
"Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," sambung SBY.(adz|jpnn)
Mantap! Kartu Prakerja Dipastikan Hingga 2022
 |
| Ilustrasi Kartu Prakerja. (adz) |
JAKARTA | MERDEKAPOST.COM – Pemerintah memastikan Program Kartu Prakerja akan berlanjut hingga tahun 2022. Bahkan untuk tahun ini program Prakerja juga akan menyasar pada calon pengantin.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja hingga 2022. Program tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan global pasca-pandemi COVID-19.
“Insya Allah di 2022 pun program ini bisa kami anggarkan. Karena tenaga kerja kita setiap tahun bertambah dan tuntutan pekerjaan pascapandemi itu menuntut SDM lebih baik lagi, lebih memiliki keterampilan,” ungkapnya, Jumat (5/3).
Dijelaskannya, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat agar dapat bertransformasi dengan berbagai perubahan di dunia pekerjaan. Ini sebagai bentuk hadirnya negara dalam membangun dan menciptakan SDM berkualitas.
“Karena mereka tidak mungkin atau belum tentu bisa melakukan transformasi sendiri, maka pemerintah membantu dengan melakukan terus program pelatihan, training melalui Kartu Prakerja ini,” katanya.
Diterangkannya, Pemerintah akan terus memperbaiki sistem kerja Program Kartu Prakerja. Sebab program ini sempat dihentikan atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Di 2020, itu dianggarkan Rp20 triliun untuk 5,48 juta (orang), kemudian di 2021 semula dianggarkan cuma Rp10 triliun, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi Rp20 triliun. Itu memang pernah dihentikan atas rekomendasi KPK, tetapi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Satya Sananugraha menyebut, pemerintah tengah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin pada 2021. Program ini bertujuan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Sebab, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22 persen). Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai 138,22 juta dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang (7,07 persen).
“Kartu Prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah. Harapannya setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik sehingga tidak lahir keluarga miskin baru,” jelasnya.
Dia menilai, percepatan implementasi Kartu Prakerja bagi calon pengantin dapat diawali dengan mencari daerah yang akan dijadikan pilot project. Misalnya daerah dengan tingkat kemiskinan atau angka pengangguran yang tinggi akibat COVID-19 dan belum tersentuh bantuan pemerintah.
Di samping itu, harus juga diintegrasi dan disinkronisasi data calon pengantin tergolong miskin yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Agama, maupun Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
“Bila diperlukan misalnya Perpres, Permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari pak Menko (Muhadjir) terkait Kartu Prakerja bagi calon pengantin bisa segera diimpelentasikan,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri, menyebut program ini juga diharapkan dapat mengantisipasi calon pengantin perempuan yang akan menjadi ibu tidak melahirkan generasi stunting di masa depan.
“Kita harus meyakini kalau kondisi ekonomi sudah baik, anak usia dini mendapatkan nutrisi yang baik, mereka akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Maka itu, penting juga bagi kita untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, selain pemahaman agama dan pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah,” tuturnya.
Karenanya, dia meminta agar kementerian/lembaga terkait segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mempercepat implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin. Termasuk menerbitkan aturan yang akan dijadikan sebagai payung hukum.
“Lalu apakah akan ada jalur khusus bagi catin untuk menerima Kartu Prakerja, ini yang harus terus kita persiapkan bersama. Datanya harus valid dan tentunya ini perlu kerja keras dari kita (pemerintah) semua agar ini bisa segera terimplementasi,” pungkas Femmy.
Di sisi lain, Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan bahwa program prakerja bagi calon pengantin ini hanya merupakan bantuan. Artinya, hanya sebagai stimulus untuk menyiapkan diri dalam mengarungi kehidupan baru.
“Sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi, program ini hanya pemantik bagi pemegang kartu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan jenis usaha yang diminatinya,” ujarnya.
Dia berharap calon pengantin yang mendapatkan bekal dari program Kartu Prakerja dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu yang tak kalah penting, pemerintah juga harus tetap memberikan pengetahuan reproduksi kepada calon pengantin.(adz|detik.com)
Cik Bur Sebut KLB Ilegal, Dari jambi Tidak Ada Ketua DPC yang Hadir
 |
| Cik Bur (Burhanuddin Mahir) tegaskan tidak ada Ketua DPC dari Jambi yang hadiri KLB. (adz/ist) |
JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah dilaksanakan. Moeldoko, terpilih menjadi ketua. Namun, hal itu nampaknya tak berpengaruh terhadap DPD Partai Demokrat Jambi, di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Burhanudin Mahir, Ketua DPD Partai Demokrat Jambi menyebutkan, KLB yang baru saja dilaksanakan di Sumatera Utara (Sumut) itu, ilegal. Karena, syarat pelaksanaan KLB itu adalah kehadiran 2/3 dari jumlah ketua DPD Partai Demokrat se Indonesia. Kemudian juga 50 persen kehadiran ketua DPC Partai Demokrat se Indonesia.
Baca Juga:
• Tanggapi KLB di Sibolangit, SBY: Moeldoko Ketua Umum Abal-Abal
• Bentrok, Massa Pro KLB Serang Kelompok Kader Demokrat Herri Zulkarnain, Korban Berjatuhan
“Sampai lima ribu yang hadir, tetap ilegal. Kalau kehadiran ketua DPD dan ketua DPC tidak mencukupi. Ini sudah menjadi acuan sebuah partai politik,” katanya.
Selain itu, KLB dianggap sah, jika dilaksanakan atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi partai, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono. Karena dianggap ilegal, pria yang akrab disapa Cik Bur ini mengatakan, tak perlu KLB ini dipikirkan. “Untuk apa dipikirkan, itu jelas ilegal,” katanya.
Terpilihnya Moeldoko, menurutnya juga tidak berdampak terhadap program DPD Demokrat. Tidak ada dualisme kepemimpinan.
Baca Juga:
• Tak Tinggal Diam, AHY Langsung Minta Bantuan Presiden Jokowi dan Yasonna Laoly, Tempuh Jalur Hukum?
“Program kami tetap lanjut. Tidak terganggu. KLB itu ada syaratnya, bukan ujug-ujug semaunya gelar KLB,” katanya.
Pihaknya sore kemarin juga telah mengadakan apel siaga, dengan zoom meeting bersama seluruh ketua DPC Partai Demokrat di Provinsi Jambi. Ini untuk memastikan, bahwa 11 Ketua DPC Demokrat Jambi, semuanya berada di tempat masing-masing.
“Tidak ada yang hadir di KLB, semuanya ada di tempat. Begitu juga dengan daerah lain, juga melaksanakan apel siaga. Jadi, siapa yang hadir di KLB itu? Kalau anggota, yang tidak punya hak suara ga masalah,” tandasnya. (adz|jpnn)
Tak Tinggal Diam, AHY Langsung Minta Bantuan Presiden Jokowi dan Yasonna Laoly, Tempuh Jalur Hukum?
 |
| AHY dan Moeldoko |
JAKARTA | Merdekapost.com - Atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang mana memenangkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung meminta bantuan Presiden dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut.
"Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko Widodo khususnya, Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY, saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga:
• Bentrok, Massa Pro KLB Serang Kelompok Kader Demokrat Herri Zulkarnain, Korban Berjatuhan
Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB yang disebutnya ilegal.
"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," tegas AHY.
"Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," imbuhnya.
Lebih lanjut, AHY memohon agar masyarakat Indonesia dapat mendoakan perjuangan dan memberikan dukungan kepada pihaknya dan kader Partai Demokrat yang sah demi menjaga demokrasi Indonesia.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," ujar AHY.
"Juga insyaAllah kami akan terus berjuang untuk terus menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Moeldoko Terpilih secara Aklamasi
Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).
Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung.
Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar peserta KLB.
Sebelum menerima penetapan Moeldoko terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak.
Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.
Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.
Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.
Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.
Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.
Baca Juga:
• Tanggapi KLB di Sibolangit, SBY: Moeldoko Ketua Umum Abal-Abal
"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat," pungkasnya.
Moeldoko terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang.
Setelah diputuskan, panitia KLB menelepon Moeldoko.
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar pimpinan sidang KLB.
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Diketahui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).
Acara dibuka sekira pukul 14.30 WIB.
pantauan media, sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.
Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.
Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersilakan para pendiri dan tetua Partai Demokrat, untuk masuk ke ruangan.
Sebelum para pendahulu partai dengan lambang mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias.
Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Max Sopacua, dan Marzuki Ali.
Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan.
Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat dan diakhiri dengan menyanyikan mars Partai Demokrat.
(adz/tribunmedan)
Bentrok, Massa Pro KLB Serang Kelompok Kader Demokrat Herri Zulkarnain, Korban Berjatuhan
 |
| Bentrokan pecah di acara KLB Demokrat yang diadakan Jhoni Allen Marbun di Sibolangit. Sejumlah korban berjatuhan(ADZ/IST/Tribunmedan) |
MEDAN | MERDEKAPOST.COM - Perdebatan dengan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat berujung menjadi ricuh.
Seperti yang diketahui, KLB yang diselenggarakan oleh Jhoni Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit ricuh, Jumat (5/3/2021).
Massa pro KLB yang tadinya berada di dalam hotel mendadak bergerak menuju SPBU, tempat massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain sedang berkumpul.
Sesampainya di SPBU, massa pro KLB sampai berteriak-teriak dihadapan massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain.
BERITA TERKAIT:
• Tanggapi KLB di Sibolangit, SBY: Moeldoko Ketua Umum Abal-Abal
Massa pro KLB minta massa Herri Zulkarnain untuk bubar dan meninggalkan lokasi.
Karena mendapat perlawanan, massa pro KLB kemudian menendang pembatas besi milik SPBU di sekitar hotel tersebut.
Selanjutnya, massa pro KLB yang terlihat membawa besi dan kayu menyerang massa Herri Zulkarnain.
"Kami tadi lagi konsolidasi dengan seluruh Ketua DPC di Sumut. Tiba-tiba datang massa dari hotel menyerang kami," kata anggota Demokrat pimpinan Herri Zulkarnain.
Baca Juga:
• Ini 11 Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota Se-Jambi Hasil Musda, Dua Diantaranya Bupati
Saat bentrokan pecah, kader Demokrat Sumut yang berada di SPBU kena pukul benda tumpul.
Sejumlah korban pun sampai berjatuhan dan mengalami luka akibat pukulan besi dan kayu.
Dikutip dari tribun-medan.com, saat bentrokan terjadi, tak satupun aparat penegak hukum yang terlihat.
Massa dibiarkan begitu saja saling baku hantam di areal SPBU tersebut.
Hampir 15 menit baku hantam, massa pun akhirnya membubarkan diri.
Baca Juga:
• Pilkada Kerinci 2023/2024, Sejumlah Tokoh "Tanah Sekudung" Mulai Bergerilya
Di lokasi kejadian, arus lalu lintas juga sempat macet karena keributan itu.
Sesama kader Demokrat tumpah ruah ke jalan dan menghalangi masyarakat yang melintas di kawasan Sibolangit.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak.
Masing-masing kubu saling menyusun strategi pascabentrokan ini.
(adz/tribunmedan.com)
Tanggapi KLB di Sibolangit, SBY: Moeldoko Ketua Umum Abal-Abal
 |
| Susilo Bambang Yudhoyono |
JAKARTA | Merdekapost.com - Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menanggapi Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit, Sumatera Utara.
Sebagaimana diketahui, KLB Partai Demokrat Sibolangit yang berlangsung Jumat (5/3/2021) memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Menanggapi KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara itu, SBY mengatakan dirinya berkabung dengan kegiatan tersebut.
Baca Juga:
• Musda PAN Kota Jambi, Rusli Ketua Formatur dan Hasan Mabruri Ketua Harian
• Ini 11 Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota Se-Jambi Hasil Musda, Dua Diantaranya Bupati
• Pilkada Kerinci 2023/2024, Sejumlah Tokoh "Tanah Sekudung" Mulai Bergerilya
Dia bahkan menyebut KLB yang dilakukan oleh kelompok yang kontra AHY tersebut tak cuma membuat Partai Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.
"Berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY saat konferensi pers, Jumat (5/3/2021) malam di Cikeas, Bogor.
Dia melanjutkan KLB yang digelar di Sibolangit itu tidak sah dan juga ilegal.
SBY bahkan menyebut KLB yang menetapkan Moeldoko yang di pemerintahan menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, sebagai ketua umum abal-abal.
Menurut dia, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketum Demokrat sah yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono putra sulung SBY.
Padahal, menurut dia, kepemimpinan AHY sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.
Ia mengatakan kisah AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sejak awal Februari 2021.
"Kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," tutur SBY.
Setelah itu, terangnya, AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini.
"Banyak tanggapan yang bernada miring," terang dia.
Yudhoyono menyayangkan sikap Moeldoko yang pada justru mengatakan pertemuan dengan sekelompok mantan kader Demokrat cuma sekadar minum kopi.
Padahal, saat itu, SBY mengatakan beberapa pihak meyakini Moeldoko pasti akan mendapatkan sanksi dari atasannya yaitu Presiden Joko Widodo karena gerakan kudeta.
"Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ucap SBY.(adz/detik.com)
Selain Nurdin Abdullah, Ini Deretan Gubernur yang Tersandung Fee Proyek
 |
| Jumpa pers penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka di KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari.(ist) |
Jakarta | Merdekapost.com - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menambah daftar panjang gubernur yang terjerat kasus korupsi.
Nurdin Abdullah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2/2021) malam.
 |
| KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. |
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin Abdullah langsung ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur hingga 18 Maret mendatang.
Baca Juga:
• Saksi Haris-Sani Mentahkan Gugatan CE -Ratu
• Terlibat Peredaran Narkoba di Kayu Aro, Mantan Pegawai Rutan Sungai Penuh Ditangkap
Berikut daftar gubernur yang terjerat kasus korupsi sejak 2015, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:
1. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho
 |
| Gatot Pujo Nugroho adalah Gubernur Sumatera Utara sejak 14 Maret 2013. |
Dua tahun sebagai gubernur, Gatot Pujo Nugroho terjerat dalam sejumlah kasus korupsi sekaligus dalam waktu bersamaan.
Pertama, Gatot Pujo Nugroho ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada hakim PTUN Medan pada 28 Juli 2015.
Tak sendirian, Gatot Pujo Nugroho menjadi tersangka bersama istri mudanya, Evy Susanti.
Gatot Pujo Nugroho dan Evy diduga menjadi pemberi suap kepada tiga hakim PTUN Medan dan seorang paniteranya.
Dalam perkembangan kasusnya, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti juga melakukan penyuapan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, yang saat itu berstatus sebagai anggota Komisi III DPR RI.
Terkait kasus ini, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti dijatuhi hukuman masing-masing tiga tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara.
Mereka juga harus membayar denda sebesar Rp 150 juta.
Kasus korupsi lain yang menjerat Gatot Pujo Nugroho adalah kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) 2012 dan 2013 senilai Rp 4 miliar.
2. Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti
 |
| Pada 2017, Gubernur Bengkulu saat itu, Ridwan Mukti terjaring OTT KPK bersama sang istri, Lily Martiani Maddari.(ist) |
Pada 2017, Gubernur Bengkulu saat itu, Ridwan Mukti terjaring OTT KPK bersama sang istri, istri Lily Martiani Maddari.
Dalam OTT, KPK juga menyita uang Rp 1 miliar yang diduga merupakan suap untuk Ridwan Mukti.
Uang suap tersebut merupakan bagian dari total komitmen fee suap senilai Rp 4,7 miliar untuk Ridwan Mukti terkait proyek pembangunan jalan di Bengkulu.
Uang Rp 1 miliar tersebut merupakan pemberian dari Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya.
PT SMS merupakan pemenang dua proyek, yakni peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong.
Atas kasus ini, Ridwan Mukti dan Lili Maddari divonis majelis hakim delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta pada 11 Januari 2018.
3. Gubernur Jambi, Zumi Zola
 |
| Zumi Zola Mantan Gubernur Jambi |
Pada 2018, Zumi Zola Zulkifli ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus penerimaan suap sejumlah proyek di provinsinya.
Selain itu, Zumi Zola juga didakwa memberi sesuatu kepada penyelenggara negara dengan tujuan mendapat pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
Atas kasusnya, mantan artis tersebut dihukum 6 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Zumi Zola juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
4. Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun
 |
| Mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basurin. |
Pada Rabu (10/7/2019), OTT KPK menjaring Gubernur Kepulauan Riau saat itu, Nurdin Basurin.
Nurdin diamankan karena diduga terlibat transaksi terkait perizinan rencana lokasi proyek reklamasi di Kepulauan Riau.
Atas kasus ini, Nurdin Basirun divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
5. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf
 |
| Irwandi Yusuf mantan Gubernur Aceh |
Irwandi Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh ikut terjaring dalam OTT KPK pada Juli 2018.
Saat itu, Irwandi Yusuf diproses hukum atas perbuatan melakukan dua tindak pidana.
Tindak pidana pertama, ia menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi, senilai Rp 1 miliar.
Uang itu untuk memperlancar program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.
Dia divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan, hakim juga mencabut hak untuk dipilih Irwandi selama 3 tahun setelah menjalani masa hukuman.
6. Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah
 |
| Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, |
Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus.
Keduanya yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di puskesmas Kota Tangerang Selatan, Banten tahun anggaran 2012 dan kasus suap sengketa Pilkada Lebak.
Pada kasus Pilkada Lebak, adik Atut, Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan, telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu.
Wawan adalah suami dari mantan Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany.
Wawan juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alkes di Tangerang Selatan.
BACA JUGA:
Dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, Atut Chosiyah divonis 5,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Atut juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.(*)
*Dari berbagai sumber | Editor: Heri Zaldi | Merdekapost.com
Pilwako Sungai Penuh Telah Usai, Andi: Wako-Wawako Terpilih Milik Rakyat, Saatnya Kita Bersatu!
 |
| Andi Oktavian (Ketua PPP) dan Hardizal (Ketua PDIP) Kota Sungai Penuh saat mendaftarkan Paslon Cawako-Cawawako Ahmadi Zubir-Alvia Santoni di KPU Kota SUngai Penuh September 2020 lalu. (adz) |
MERDEKAPOST.COM | SUNGAI PENUH - Proses dan Tahapan panjang Pilwako Sungai Penuh sudah selesai, pasca hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan menolak semua gugatan yang diajukan pihak Pemohon Paslon Fikar-Yos, Selasa (16/2/2021) kemarin.
Dengan demikian, maka pesta demokrasi lima tahunan di Kota Sungai Penuh berakhir, dan Kota Sungai Penuh memiliki pemimpin baru yaitu Ahmadi Zubir-Alvia Santoni.
Andi Oktavian, S.E, yang merupakan Ketua DPC PPP Kota Sungai Penuh selaku pengusung Pasangan pemenang Pilwako Sungai Penuh Ahmadi-Antos menyatakan, MK telah memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor urut 2 Fikar Azami-Yos Adrino dan menyatakan bahwa Ahmadi Zubir-Alvia Santoni yang diusung oleh PPP, PDI-P dan Berkarya sebagai pemenang Pilwako Sungai Penuh, maka Ahmadi Zubir-Alvia Santoni adalah Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh terpilih dan menunggu keputusan waktu pelantikan.
Baca Juga: Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Kapan Dilantik?, Ini Penjelasan Dirjen Otda Kemendagri
Walikota dan Wakil Walikota Ahmadi Zubir-Alvia Santoni adalah milik seluruh warga masyarakat Kota Sungai Penuh.
"Ini adalah kemenangan seluruh masyarakat kota Sungai Penuh, kontestasi Pilkada telah selesai kita lalui, sekarang saatnya kita bersatu untuk mendukung pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya". ujar Andi.
Baca Juga: Masuk Tahap I, Pelantikan Bupati dan Wabup Tanjab Barat Digelar Pekan Depan
"Harapan kami, semoga Dua Putra terbaik Kota Sungai Penuh ini mampu menjalankan amanah, demi terwujudnya Perubahan Kota Sungai Penuh yang lebih baik lagi, maju dan berkeadilan". Pungkas Andi Oktavian. (hza)
Tommy Soeharto Menang, Ambiar : Silahkan Kembali ke Jalan yang Benar
MERDEKAPOST.COM | JAMBI – Konflik internal di tubuh Partai Berkarya, akhirnya menemui titik terang. Gugatan Muchdi PR untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Berkarya dari tangan Hutomo Mandala Putra atau lebih akrab dengan Tommy Soeharto, gagal. Hal ini setelah keputusan dari PTUN yang memenangkan Tommy Soeharto.
Di Provinsi Jambi sendiri, dualisme kepemimpinan ini juga terjadi. Sebagian kader Partai Berkarya, bergabung ke kubu Mukhdi PR. Mereka selalu menghadiri kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan oleh Muchdi PR. Pimpinan Partai Berkarya di tingkat kabupaten/kota juga memiliki dualisme kepeminan, dengan jabatan Plt Ketua DPD Berkarya, meski tak semua kabupaten/kota memiliki Plt Ketua DPD Partai Berkarya versi Muchdi PR.
Ambiar Usman, Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi, Selasa (16/2) mengatakan, setidaknya ada enam Plt dari sebelas kabupaten/kota.
“Kalau yang dari saya, tetap 11. Kalau yang versi Muchdi, ada sekitar enam orang Plt,” katanya.
Termasuk, anggota dewan yang saat ini menjabat, juga telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Muchdi. Ambiar mengatakan, mungkin anggota DPRD tersebut punya kekhawatiran akan di PAW ketika Muchdi dinyatakan menang.
“Ya maklum, mungkin karena mereka masih baru, jadi ada kekhawatiran itu. Tapi PAW tidak semudah itu, ada tahapannya. Kalau menurut pandangan saya, tidak usah memihak ketika ada persoalan ini, berdiri di tengah-tengah saja,” katanya.
Meski ada sejumlah kader Partai Berkarya yang sudah membelot, dirinya tidak menyatakan akan mengenakan sanksi. Ambiar menghimbau, agar mereka kembali ke Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto.
“Kami menghimbau, kembalilah ke jalan yang benar. Kita tak ingin mencari musuh, silahkan kembali, kita mulai menata lagi,” katanya.
Baca Juga: Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Kapan Dilantik?, Ini Penjelasan Dirjen Otda Kemendagri
Namun, bagi mereka yang tidak bersedia kembali, tidak ada paksaan. Lalu, apakah akan didepak dari Partai Berkarya? Ambiar mengatakan, akan diproses sesuai dengan aturan partai.
Sementara itu, konflik internal di tubuh Partai Berkarya ini sudah berjalan selama beberapa bulan. September 2020 lalu, Muchdi PR mendaftarkan gugatan. Selama enam bulan ini, banyak kegiatan yang terganggu. Salah satunya menurut Ambiar adalah pada Pilgub Jambi 9 Desember 2020 lalu.
“Kami sudah mendaftar, rupanya tidak bisa. Ya harus bagaimana lagi. Kini saatnya mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti,” katanya.
Selanjutnya, Ambiar mengatakan, bulan Maret ini akan dilaksanakan Munas Partai Berkarya. Semula, Munas dijadwalkan dilaksanakan 2022 mendatang, namun dipercepat.
“Karena kondisi ini, jadwalnya dipercepat bulan depan untuk menata kembali. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Tommy Soeharto atas ini,” tandasnya. (adz|jpnn)
LBH IWO Resmi Berdiri Dipimpin Sandy Nayoan
MERDEKAPOST.COM – Ikatan Wartawan Online (IWO) pada Jumat 12 Februari 2021 meresmikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IWO yang dipimpin oleh Dwight George Nayoan atau yang lebih dikenal sebagai Sandy Nayoan.
Peresmian LBH IWO yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Cina 2572 dilakukan secara virtual.
Sandy Nayoan sebagai ketua umum LBH IWO akan didampingi oleh Thopan Sow sebagai sekretaris dan Jamhari Kusnadi sebagai bendahara.
Dalam sambutan pada peresmian tersebut, Ketua Umum IWO Jodhi Yudono mengharapkan agar segera dapat dibentuk cabang LBH IWO setidaknya di tingkat provinsi di mana kepengurusan IWO berada.
“Kepada kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia, setelah ini LBH IWO harus berdiri di semua provinsi minimal,” ujar Jodhi.
Ketum Jodhi menyampaikan terima kasih kepada pengurus LBH IWO yang bersedia menjadi relawan untuk melakukan pendampingan hukum tidak hanya pada wartawan anggota IWO, namun juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan di masa depan.
Sementara Ketum LBH IWO Sandy Nayoan mengharapkan kerjasama pengurus dan anggota IWO di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menjalankan visi dan misi lembaga pendampingan hukum ini.
LBH IWO akan menggandeng anggota IWO yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk bersama-sama melakukan kerja-kerja pendampingan hukum di masa depan.
“Adapun maksud dan tujuannya (pendirian LBH IWO)… adalah untuk melakukan pendampingan-pendampingan hukum terutama pada sahabat-sabahat jurnalis yang menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di lapangan dalam melakukan tugas sebagai jurnalis maupun tugas kami selaku LBH IWO juga akan senantiasa mendampingi masayarakat luas tentunya,” kata Sandy.
“Kami akan merekrut sahabat-sahabat yg berlatar belakang sarjana hukum agar maksimal, optimal nanti ke depan dalam pendampingan-pendampinganya,” tambahnya.
Acara peresmian yang dihadiri pengurus pusat, wilayah dan daerah IWO se-Indonesia.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim , dengan mengucapkan Kemulian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya resmikan LBH IWO, semoga LBH IWO akan menjadi pembela kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia ketika kita menghadapi ancaman dari siapapun dan LBH IWO juga akan menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan,” ujar Jodhi menutup acara peresmian LBH IWO. (*)
PKB Minta Prioritaskan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri Sandang Gelar Pahlawan Nasional
 |
| Wakil Ketua Fraksi PKB, Marwan Dasopang | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti usulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri. |
Jakarta | Merdekapost.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti usulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Dasopang menilai, dua sosok tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional atas pengabdiannya kepada bangsa dan Negara. Untuk itu, Kemensos wajib memprioritaskan KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri menjadi Pahlawan Nasional di 2021.
“KH Muhammad Cholil atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Cholil Bangkalan dan KH Bisri Syansuri dinilai pantas menyandang gelar Pahlawan Nasional. Bahkan tahapan pengusulan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri sebagai pahlawan nasional telah diajukan ke instansi pemerintah daerah. Maka kami mendesak agar hal itu segera ditindaklanjuti di tingkat pemerintah pusat,” kata Marwan Dasopang, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/2) lalu.
Dia menjelaskan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri merupakan sosok yang telah terbukti memberikan dampak luar biasa bagi perjalanan bangsa Indonesia. Syaikhona Cholil misalnya dikenal sebagai guru dari ulama-ulama besar di nusantara seperti KH Hasyim Asyari pendiri Nadhlatul Ulama (NU) dan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.
Selain itu, lanjut Marwan Dasopang, Syaikhona Cholil juga aktif memberikan dukungan moral bagi perjuangan para santri-santrinya dalam melawan penjajahan Belanda.
“Bahkan ada sebagian kesaksian jika Ir Soekarno juga pernah sowan kepada Syaikhona Cholil untuk mendapatkan restu dalam perjuangan mengalang kekuatan melawan Belanda,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.
Pun juga dengan KH Bisri Syansuri, kata Marwan juga telah banyak berkontribusi bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dimana, pendiri Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang tersebut aktif dalam perlawanan terhadap penjajah sebagai Komandan Markas Besar Ulama.
Mbah Bisri juga mempunyai kontribusi besar dalam pendidikan Indonesia di mana kakek dari Gus Abdul Muhaimin Iskandar tersebut merupakan kiai pertama yang mendirikan pesantren khusus perempuan.
“Kiprah dan kontribusi Mbah Bisri tentu tidak diragukan lagi serta layak mendapat gelar Pahlawan Nasional,” katanya.
Marwan Dasopang menegaskan, akan segera bertemu dengan Kemensos sebagai mitra Komisi VIII untuk membicarakan pengangkatan Mbah Cholil Bangkalan dan Mbah Bisri Syansuri sebagai Pahlawan Nasional. Dia berharap agar persoalan teknis administratif pengajuan nasional bagi dua tokoh besar tersebut bisa segera diselesaikan.
“Kami yakin tokoh-tokoh tersebut tidak ingin dipuja sebagai pahlawan, namun sebagai bangsa besar kita tentu ingin mengabadikan jasa-jasa Syaikhona Cholil dan Mbah Bisri Syansuri sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.
(adz | dpppkb | merdekapost.com)
Mutasi Besar-Besaran, Ini Data Kajari yang Diganti di Indonesia Hari Ini
 |
| Kajari Sungai Penuh yang dimutasi ke Wonosobo (ist) |
MERDEKAPOST.COM | JAKARTA – Jaksa Agung, S.T Burhanuddin melakukan perombakan besar-besaran terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Ratusan Kajari diganti di Indonesia, termasuk kajari dari beberapa kabupaten di Provinsi Jambi.
Adanya perombakan tersebut, tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung bernomor Kep-Iv-128/C/02/2021 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Keputusan tersebut Ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono di Jakarta pada 8 Februari 2021.
Berikut nama-nama Kajari yang dimutasi:
1. Mustaming
Jabatan lama: Kajari Kota Sukabumi
Jabatan baru: Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Jamwas
2. Taufan Zakaria
Jabatan lama: Asdatun Kejati Lampung
Jabatan baru: Kajari Kota Sukabumi
3. Muhammad Hari Wahyudi
Jabatan lama: Kajari Mojokerto
Jabatan baru: Asdatun Kejati Lampung
4. Gaos Wicaksono
Jabatan lama: Kajari Rokan Hilir
Jabatan baru: Kajari Mojokerto
5. Yuliarni Appy
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Jawa Barat
Jabatan baru: Kajari Rokan Hilir
6. Nanang Gunaryanto
Jabatan lama: Kajari Surakarta
Jabatan baru: Kasubdit Penuntutan pada Jampidum
7. Prihatin
Jabatan lama: Aspidsus Kejati Kalimantan Timur
Jabatan baru: Kajari Surakarta
8. Emanuel Ahmad
Jabatan lama: Kajari Bangkalan
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Kalimantan Timur
9. Candra Saptaji
Jabatan lama: Kajari Aceh Jaya
Jabatan baru: Kajari Bangkalan
10. Mardani
Jabatan lama: Kajari Pekalongan
Jabatan baru: Kajari Aceh Jaya
11. Abun Hasbulloh Syambas
Jabatan lama: Kajari Aceh Timur
Jabatan baru: Kajari Pekalongan
12. Semeru
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Kepulauan Bangka Belitung
Jabatan baru: Kajari Aceh Timur
13. Budi Herman
Jabatan lama: Kajari Samosir
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Kepulauan Bangka Belitung
14. Andi Adikawira Putera
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Jawa Barat
Jabatan baru: Kajari Samosir
15. Pipiet Suryo Priarto Wibowo
Jabatan lama: Kajari Jembrana
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Gorontalo
16. Triono Rahyudi
Jabatan lama: Kajari Pulau Pisang
Jabatan baru: Kajari Jembrana
17. Priyambudi
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Sulawesi Selatan
Jabatan baru: Kajari Pulau Pisang
18. Andi Ashari
Jabatan lama: Kajari Halmahera Timur
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Sulawesi Selatan
19. Adrianus Notanobun
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Maluku
Jabatan baru: Kajari Halmahera Timur
20. Setiawan Budi Cahyono
Jabatan lama: Kajari Sidoarjo
Jabatan baru: Kasubdit Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Jampidsus
21. Arip Zahrulyani
Jabatan lama: Aspidum Kejati Kepulauan Riau
Jabatan baru: Kajari Sidoarjo
22. Edi Utama
Jabatan lama: Kajari Klaten
Jabatan baru: Aspidum Kejati Kepulauan Riau
23. Ari Bintang Prakosa Sejati
Jabatan lama: Kajari Ogan Komering Ilir
Jabatan baru: Kajari Klaten
24. Abdi Reza Fachlewi Junus
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Papua Barat
Jabatan baru: Kajari Ogan Komering Ilir
25. Rasa Hadi Widiarsa
Jabatan lama: Kajari Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Papua Barat
26. Aditia Aelman Ali
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Banten
Jabatan baru: Kajari Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
27. Benny Santoso
Jabatan lama: Kajari Ambon
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati Jawa Barat
28. Dian Fris Nalle
Jabatan lama: Asintel Kejati Sulawesi Tenggara
Jabatan baru: Kajari Ambon
29. Noeradi
Jabatan lama: Kajari Pacitan
Jabatan baru: Asintel Kejati Sulawesi Tenggara
30. Hendri Antoro
Jabatan lama: Kajari Muko Muko
Jabatan baru: Kajari Pacitan
31. Rudi Iskandar
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Jambi
Jabatan baru: Kajari Muko Muko
32. S. Muh. Rukhsal M. Assagaf
Jabatan lama: Kajari Aceh Barat
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Jambi
33. Firdaus
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Bangka Belitung
Jabatan baru: Kajari Aceh Barat
34. Darmukit
Jabatan lama: Kajari Pati
Jabatan baru: Kasubdit Pra Penuntutan pada Jampidum
35. Mahmudi
Jabatan lama: Kabag TU pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
Jabatan baru: Kajari Pati
36. Komaidi
Jabatan lama: Kajari Cianjur
Jabatan baru: Asintel Kejati Kalimantan Tengah
37. Ricky Tommy Hasiholan
Jabatan lama: Kajari Bulungan
Jabatan baru: Kajari Cianjur
38. Siju
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sulawesi Barat
Jabatan baru: Kajari Bulungan
39. Ikhwan Nul Hakim
Jabatan lama: Kajari Langsa
Jabatan baru: Inspektur Muda Pidumdatun pada Jamwas
40. Viva Hari Rustaman
Jabatan lama: Asisten Pembinaan Kejati NTT
Jabatan baru: Kajari Langsa
41. Juli Isnur
Jabatan lama: Kajari Maluku Tengah
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati NTT
42. Agustinus Octavianus Mangotan
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kepulauan Bangka Belitung
Jabatan baru: Kajari Maluku Tengah
43. Asbach
Jabatan lama: Kajari Empat Lawang
Jabatan baru: Asintel Kejati NTT
44. Sigit Prabowo
Jabatan lama: Kajari Bintan
Jabatan baru: Kajari Empat Lawang
44. I Wayan Riana
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Banten
Jabatan baru: Kajari Bintan
45. Ranu Indra
Jabatan lama: Kajari Mamuju
Jabatan baru: Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum pada Jamwas
46. Subekhan
Jabatan lama: Kasubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur pada Jamintel
Jabatan baru: Kajari Mamuju
47. Luhur Istighfar
Jabatan lama: Kajari Denpasar
Jabatan baru: Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum pada Jamwas
48. Yuliana Sagala
Jabatan lama: Kabag TU Sekretariat Jamintel
Jabatan baru: Kajari Denpasar
49. Silvia Desty Rosalina
Jabatan lama: Kajari Batang
Jabatan baru: Kabid Pemulihan Aset Nasional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
50. Ali Nurudin
Jabatan lama: Kajari Belitung
Jabatan baru: Kajari Batang
51. IG. Punia Atmaja NR
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kepulauan Riau
Jabatan baru: Kajari Belitung
52. Andri Ridwan
Jabatan lama: Kajari Binjai
Jabatan baru: Kasubdit Penuntutan pada Jampidum
53. Muhamad Husein Admadja
Jabatan lama: Asintel Kejati Jambi
Jabatan baru: Kajari Binjai
54. Jufri
Jabatan lama: Kajari Berau
Jabatan baru: Asintel Kejati Jambi
55. Nislianudin
Jabatan lama: Kajari Aceh Tengah
Jabatan baru: Kajari Berau
56. Yovandi Yazid
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kalimantan Tengah
Jabatan baru: Kajari Aceh Tengah
57. Pipuk Firman Priyadi
Jabatan lama: Kajari Aceh Utara
Jabatan baru: Asdatun Kejati Sumatera Selatan
58. Diah Ayu Hartati Listiyarini Iswari Akbar
Jabatan lama: Kabag TU Sekretariat Jamwas
Jabatan baru: Kajari Aceh Utara
59. Emy Munfarida
Jabatan lama: Kajari Brebes
Jabatan baru: Kabag TU Sekretariat Jamwas
60. Mernawati
Jabatan lama: Kajari Muara Enim
Jabatan baru: Kajari Brebes
61. Irfan Wibowo
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sumatera Selatan
Jabatan baru: Kajari Muara Enim
62. Tati Vain Sitanggang
Jabatan lama: Kajari Pemalang
Jabatan baru: Kasubdit Bantuan Hukum Penyelematan pada Jamdatun
63. Roy Rovalino Herudiansyah
Jabatan lama: Kajari Barito Timur
Jabatan baru: Kajari Pemalang
64. Daniel Panannangan
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati NTB
Jabatan baru: Kajari Barito Timur
65. Ahelya Abustam
Jabatan lama: Kajari Tanjungpinang
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati Jawa Timur
66. Joko Yuhono
Jabatan lama: Asisten Pembinaan Kejati Jawa Timur
Jabatan baru: Kajari Tanjungpinang
67. Otto Sompotan
Jabatan lama: Kajari Lombok Tengah
Jabatan baru: Asintel Kejati Gorontalo
68. Fadil Regan
Jabatan lama: Kajari Lebong
Jabatan baru: Kajari Lombok Tengah
69. Arief Indra Kusuma Adhi
Jabatan lama: Jaksa Fungsional pada Jampidum
Jabatan baru: Kajari Lebong
70. Haryoko Ari Prabowo
Jabatan lama: Kajari Grobogan
Jabatan baru: Kasubdit Kepabeanan, Cukai dan TPPU pada Jampidsus
71. Iqbal
Jabatan lama: Kajari Manggarai Barat
Jabatan baru: Kajari Grobogan
72. Bambang Dwi Murcolono
Jabatan lama: Kajari Tuban
Jabatan baru: Kajari Manggarai Barat
73. Suhendri
Jabatan lama: Kajari Kampar
Jabatan baru: Kajari Tuban
74. Arif Budiman
Jabatan lama: Kajari Halmahera Tengah
Jabatan baru: Kajari Kampar
75. Yuana Nurshiyam
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati DIY
Jabatan baru: Kajari Halmahera Tengah
76. Nur Elina Sari
Jabatan lama: Kajari Tangerang Selatan
Jabatan baru: Kabid Pemulihan Aset Transnasional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
77. Aliansyah
Jabatan lama: Kajari Siak
Jabatan baru: Kajari Tangerang Selatan
78. Dharmabella Tymbasz
Jabatan lama: Kajari Ketapang
Jabatan baru: Kajari Siak
79. Alamsyah
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kepulauan Riau
Jabatan baru: Kajari Ketapang
80. Sukarman
Jabatan lama: Kajari Kota Bekasi
Jabatan baru: Inspektur Muda Intelijen dan Pidsus pada Jamwas
81. Laksmi Indriyah Rohmulyati
Jabatan lama: Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
Jabatan baru: Kajari Kota Bekasi
82. Setiyowati
Jabatan lama: Kajari Kutai Timur
Jabatan baru: Kabag Rumah Tangga pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
83. Henriyadi W Putro
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kalimantan Timur
Jabatan baru: Kajari Kutai Timur
84. Sucipto
Jabatan lama: Kajari Palu
Jabatan baru: Inspektur Muda Intelijen dan Pidsus pada Jamwas
85. Hartawi
Jabatan lama: Aspidum Kejati Maluku
Jabatan baru: Kajari Palu
86. Saiful Bahri
Jabatan lama: Kajari Jepara
Jabatan baru: Aspidum Kejati Maluku
87. Ayu Agung
Jabatan lama: Kajari Pinrang
Jabatan baru: Kajari Jepara
88. Agus Khairudin
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kalimantan Tengah
Jabatan baru: Kajari Pinrang
89. Yudi Kristiana
Jabatan lama: Kajari Jakarta Timur
Jabatan baru: Kasubdit Bantuan Hukum Pemulihan pada Jamdatun
90. Ardito Muwardi
Jabatan lama: Kasubdit Tindak Pidana Perpajakan dan Pencucian Uang pada Jampidsus
Jabatan baru: Kajari Jakarta Timur
91. Setyawan Nur Chaliq
Jabatan lama: Kajari Kabupaten Cirebon
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Sulawesi Tenggara
92. Hutamrin
Jabatan lama: Kajari Lampung Selatan
Jabatan baru: Kajari Kabupaten Cirebon
93. Dwi Astuti Beniyati
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Banten
Jabatan baru: Kajari Lampung Selatan
94. Sinarta Sembiring
Jabatan lama: Kajari Singkawang
Jabatan baru: Inspektur Muda Pidum dan Datun pada Jamwas
95. Edwin Kalampangan
Jabatan lama: Aswas Kejati Maluku
Jabatan baru: Kajari Singkawang
96. Maskur
Jabatan lama: Kajari Sampang
Jabatan baru: Aswas Kejati Kalimantan Tengah
97. Imang Job Marsudi
Jabatan lama: Kajari Lingga
Jabatan baru: Kajari Sampang
98. Paian Tumanggor
Jabatan lama: Kajari Serdang Bedagai
Jabatan baru: Kajari Lingga
99. Donny Haryono Setyawan
Jabatan lama: Kajari Solok
Jabatan baru: Kajari Serdang Bedagai
100. Feni Nilasari
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Sumatera Selatan
Jabatan baru: Kajari Solok
101. Tatang Darmi
Jabatan lama: Kajari Tapanuli Utara
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Sumatera Selatan
102. Much Suroyo
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kalimantan Timur
Jabatan baru: Kajari Tapanuli Utara
103. Sumurung Pandapotan Simaremare
Jabatan lama: Kajari Kota Semarang
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Jawa Tengah
104. Transiswara Adhi
Jabatan lama: Asisten Pembinaan Kejati Riau
Jabatan baru: Kajari Kota Semarang
105. Robinson Sitorus
Jabatan lama: Kajari Toba Samosir
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati Riau
106. Baringin
Jabatan lama: Kajari Landak
Jabatan baru: Kajari Toba Samosir
107. Sukamto
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kepulauan Riau
Jabatan baru: Kajari Landak
108. Anang Supriatna
Jabatan lama: Kajari Jakarta Selatan
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati DKI Jakarta
109. Nurcahyo Jungkung Madyo
Jabatan lama: Kasubdit TPK-TPPU pada Jampidsus
Jabatan baru: Kajari Jakarta Selatan
110. Safrianto Zuriat Putra
Jabatan lama: Kajari Wonosobo
Jabatan baru: Kasubdit TPK-TPPU pada Jampidsus
111. Romy Arizyanto
Jabatan lama: Kajari Sungai Penuh
Jabatan baru: Kajari Wonosobo
112. Ristopo Sumedi
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kalimantan Barat
Jabatan baru: KajariSungai Penuh
113. RM Ari Prioagung
Jabatan lama: Kajari Pangkalpinang
Jabatan baru: Aswas Kejati Sumatera Utara
114. Jefferdian
Jabatan lama: Inspektur Muda II pada Jamwas
Jabatan baru: Kajari Pangkalpinang
115. Zainul Arifin
Jabatan lama: Kajari Kota Pekalongan
Jabatan baru: Inspektur Muda II pada Jamwas
116. Sri Indarti
Jabatan lama: Asisten Pembinaan Kejati Kalimantan Barat
Jabatan baru: Kajari Kota Pekalongan
117. Koswara
Jabatan lama: Kajari Gunung Kidul
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati Kalimantan Barat
118. Ismaya Hera Wardanie
Jabatan lama: Kajari Boyolali
Jabatan baru: Kajari Gunung Kidul
119. Muhammad Anshar Wahyuddin
Jabatan lama: Kajari Simeulu
Jabatan baru: Kajari Boyolali
120. R. Hari Wibowo
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sulawesi Tengah
Jabatan baru: Kajari Simeulu
121. Muhammad Akbar Yahya
Jabatan lama: Kacabjari Negeri Bone
Jabatan baru: Koordinator pada Kejati Sulawesi Tengah
122. Prima Idwan Mariza
Jabatan lama: Kajari Jember
Jabatan baru: Asdatun Kejati Sumatera Utara
123. Zullikar Tanjung
Jabatan lama: Aswas Kejati Aceh
Jabatan baru: Kajari Jember
123. Zaidar Rasepta
Jabatan lama: Kajari Barito Selatan
Jabatan baru: Aswas Kejati Aceh
124. Romulus Haholongan
Jabatan lama: Kajari Kepulauan Sula
Jabatan baru: Kajari Barito Selatan
125. Burhan
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Bengkulu
Jabatan baru: Kajari Kepulauan Sula
126. Fajar Mufti
Jabatan lama: Kajari Aceh Selatan
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Bengkulu
127. Heru Anggoro
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sumatera Selatan
Jabatan baru: Kajari Aceh Selatan
128. Suwanda
Jabatan lama: Kajari Gorontalo
Jabatan baru: Kabid Program dan Evaluasi pada BPP
129. Chairul Fauzi
Jabatan lama: Asintel Kejati Banten
Jabatan baru: Kajari Gorontalo
130. Douglas Pamino Nainggolan
Jabatan lama: Kajari Indramayu
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Kalimantan Tengah
131. Denny Achmad
Jabatan lama: Kajari Karo
Jabatan baru: Kajari Indramayu
132. Fajar Syah Putra
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Kalimantan Timur
Jabatan baru: Kajari Karo
133. Nusirwan Syahrul
Jabatan lama: Kajari Sumbawa Barat
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Kalimantan Timur
134. Suseno
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kepulauan Bangka Belitung
Jabatan baru: Kajari Sumbawa Barat
135. Fatkhuri
Jabatan lama: Kajari Tarakan
Jabatan baru: Aswas Kejati Sulawesi Selatan
136. Adam Saimima
Jabatan lama: Kajari Tidore Kepulauan
Jabatan baru: Kajari Tarakan
137. Abdul Muin
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kalimantan Barat
Jabatan baru: Kajari Tidore Kepulauan
138. Suhardjono
Jabatan lama: Kajari Kabupaten Semarang
Jabatan baru: Aspidum Kejati Gorontalo
139. Husin Fahmi
Jabatan lama: Kajari Muna
Jabatan baru: Kajari Kabupaten Semarang
140. Agustinus Baka Tangdililing
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati NTT
Jabatan baru: Kajari Muna
141. Suyanto
Jabatan lama: Kajari Musi Banyuasin
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Sumatera Barat
142. Marcos Marudut Mangapul Simaremare
Jabatan lama: Kajari Panukal Abab Lematang Ilir
Jabatan baru: Kajari Musi Banyuasin
143. Agung Arifianto
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Lampung
Jabatan baru: Kajari Panukal Abab Lematang Ilir
144. Djamaluddin
Jabatan lama: Kajari Sumenep
Jabatan baru: Aspidum Kejati Aceh
145. Adi Tyogunawan
Jabatan lama: Kajari Ogan Ilir
Jabatan baru: Kajari Sumenep
146. Marthen Tandi
Jabatan lama: Kajari Teluk Bintuni
Jabatan baru: Kajari Ogan Ilir
147. Ismail Otto
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sumatera Utara
Jabatan baru: Kajari Teluk Bintuni
148. Khaidir
Jabatan lama: Kajari Balangan
Jabatan baru: Asdatun Kejati Sumatera Barat
149. La Kanna
Jabatan lama: Kajari Barito Kuala
Jabatan baru: Kajari Balangan
150. Eben Neser Silalahi
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Gorontalo
Jabatan baru: Kajari Barito Kuala
151. Immanuel Richendryhot
Jabatan lama: Kajari Tomohon
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Gorontalo
152. Fien Ering
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sulawesi Utara
Jabatan baru: Kajari Tomohon
153. Jeffry Paultje Maukar
Jabatan lama: Kajari Natuna
Jabatan baru: Aspidum Kejati Sulawesi Utara
154. Imam Makmur Saragih Sidabutar
Jabatan lama: Kajari Mamuju Utara
Jabatan baru: Kajari Natuna
155. Muchsin
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sulawesi Utara
Jabatan baru: Kajari Mamuju Utara
156. Abdul Rahman
Jabatan lama: Kajari Tanah Laut
Jabatan baru: Asintel Kejati Kalimantan Selatan
157. Ramadani
Jabatan lama: Kajari Nabire
Jabatan baru: Kajari Tanah Laut
158. Muhammad Rizal
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Papua
Jabatan baru: Kajari Nabire
159. Adhitya Trisanto
Jabatan lama: Kajari Buru
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Papua
160. Muhtadi
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Kalimantan Selatan
Jabatan baru: Kajari Buru
161. Akhmad Muhdhor
Jabatan lama: Kajari Karanganyar
Jabatan baru: Asintel Kejati Papua
162. Mulyadi Sajaen
Jabatan lama: Kajari Batubara
Jabatan baru: Kajari Karanganyar
163. Amru Eryadi Siregar
Jabatan lama: Kajari Pringsewu
Jabatan baru: Kajari Batubara
164. Ade Indrawan
Jabatan lama: Kajari Ngada
Jabatan baru: Kajari Pringsewu
165. Zulfikar Nasution
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Ambon
Jabatan baru: Kajari Ngada
166. Amrizal Tahar
Jabatan lama: Kajari Banyumas
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati Kalimantan Tengah
167. Soimah
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati DKI Jakarta
Jabatan baru: Kajari Banyumas
168. Mulyadi
Jabatan lama: Kajari Kabupaten Tegal
Jabatan baru: Aspidum Kejati Lampung
169. Bimo Budi Hartono
Jabatan lama: Kajari Bungo
Jabatan baru: Kajari Kabupaten Tegal
170. Sapta Putra
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Maluku
Jabatan baru: Kajari Bungo
171. I Ketut Terima Darsana
Jabatan lama: Kajari Halmahera Utara
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Maluku
172. Agus Wirawan Eko Saputro
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Gorontalo
Jabatan baru: Kajari Halmahera Utara
173. Yulius Sigit Kristanto
Jabatan lama: Kajari Jombang
Jabatan baru: Aspidum Kejati Kalimantan Barat
174. Imran
Jabatan lama: Kajari Sintang
Jabatan baru: Kajari Jombang
175. Porman Patuan Radot
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Sulawesi Tenggara
Jabatan baru: Kajari Sintang
176. Syafril
Jabatan lama: Kajari Takalar
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Sulawesi Tenggara
177. Salahuddin
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sulawesi Barat
Jabatan baru: Kajari Takalar
178. Agus Irawan Yustisianto
Jabatan lama: Kajari Wonogiri
Jabatan baru: Asdatun Kejati Jambi
179. Tailani
Jabatan lama: Kajari Pasaman Barat
Jabatan baru: Kajari Wonogiri
180. Ginanjar Cahya Permana
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Maluku Utara
Jabatan baru: Kajari Pasaman Barat
181. Mohammad Fadil Jauhari
Jabatan lama: Kajari Tojo Una-Una
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Maluku Utara
182. Suwirjo
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Maluku Utara
Jabatan baru: Kajari Tojo Una-Una
183. Yeni Puspita
Jabatan lama: Kajari Kota Probolinggo
Jabatan baru: Aswas Kejati Bengkulu
184. Hartono
Jabatan lama: Kajari Kotawaringin Timur
Jabatan baru: Kajari Kota Probolinggo
185. Erwin Purba
Jabatan lama: Kajari Seruyan
Jabatan baru: Kajari Kotawaringin Timur
186. Romy Rozali
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Papua Barat
Jabatan baru: Kajari Seruyan
187. Ketut Winawa
Jabatan lama: Kajari Labuhanbatu Selatan
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Babel
188. Mhd Alinafiah Saragih
Jabatan lama: Kajari Subulussalam
Jabatan baru: Kajari Labuhanbatu Selatan
189. Mayhardy Indra Putra
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Kalbar
Jabatan baru: Kajari Subulussalam
190. Yoni Pristiawan Artanto
Jabatan lama: Kajari Manggarai
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Kalbar
191. Bayu Sugiri
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Maluku
Jabatan baru: Kajari Manggarai
192. Wahyu Sabrudin
Jabatan lama: Kajari Tanjung Perak
Jabatan baru: Aspidsus Kejati Kalbar
193. I Ketut Kasna Dedi
Jabatan lama: Kajari Penajam Paser Utara
Jabatan baru: Kajari Tanjung Perak
194. Chandra Eka Yustisia
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Jatim
Jabatan baru: Kajari Penajam Paser Utara
195. Firmansyah Subhan
Jabatan lama: Kajari Nganjuk
Jabatan baru: Asdatun Kejati Kalsel
196. Nophy Tennophero South
Jabatan lama: Kajari Pelalawan
Jabatan baru: Kajari Nganjuk
197. Silpia Rosalina
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Riau
Jabatan baru: Kajari Pelalawan
198. Iwan Ginting
Jabatan lama: Kajari Langkat
Jabatan baru: Aspidum Kejati Banten
199. Muttaqin Harahap
Jabatan lama: Kajari Sorong
Jabatan baru: Kajari Langkat
200. Erwin Priyadi Hamonangan Saragih
Jabatan lama: Kajari Numfor
Jabatan baru: Kajari Sorong
201. Epi Paulin Numberi
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Papua Barat
Jabatan baru: Kajari Numfor
202. Agus Riyanto
Jabatan lama: Asisten Pembinaan Kejati Sulawesi Tenggara
Jabatan baru: Kajari Palopo
203. Gede Edy Bujanayasa
Jabatan lama: Kajari Salatiga
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati Sulawesi Tenggara
204. Moch Riza Wisnu Wardhana
Jabatan lama: Kajari Bolaang Mongondow Utara
Jabatan baru: Kajari Salatiga
205. Nana Riana
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sulsel
Jabatan baru: Kajari Bolaang Mongondow Utara
206. Erwin Panjaitan
Jabatan lama: Asdatun Kejati Gorontalo
Jabatan baru: Kajari Manokwari
207. Ali Sunhaji
Jabatan lama: Kajari Ngawi
Jabatan baru: Asdatun Kejati Gorontalo
208. Budi Raharjo
Jabatan lama: Kajari Kepulauan Meranti
Jabatan baru: Kajari Ngawi
209. Waluyo
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Lampung
Jabatan baru: Kajari Kepulauan Meranti
210. Fajar Rudi Manurung
Jabatan lama: Aspidum Kejati Jambi
Jabatan baru: Kajari Jambi
211. Gloria Sinuhaji
Jabatan lama: Kajari Simalungun
Jabatan baru: Aspidum Kejati Jambi
212. Bobbi Sandri
Jabatan lama: Kajari Gayo Lues
Jabatan baru: Kajari Simalungun
213. Ismail Fahmi
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Jambi
Jabatan baru: Kajari Gayo Lues
214. Didi Haryono
Jabatan lama: Aspidum Kejati Kalteng
Jabatan baru: Kajari Pare-Pare
215. Riki Septa Tarigan
Jabatan lama: Kajari Metro
Jabatan baru: Aspidum Kejati Kalteng
216. Virginia Hariztavianne
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Banten
Jabatan baru: Kajari Metro
217. Esther Patricia Tiarlan Sibuea
Jabatan lama: Kasubdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan BB pada Jampidsus
Jabatan baru: Kajari Manado
218. N Rahmat R
Jabatan lama: Kajari Jayapura
Jabatan baru: Kasubdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan BB pada Jampidsus
219. Bambang Permadi
Jabatan lama: Kabag Penyusunan Program pada Jamwas
Jabatan baru: Kajari Jayapura
220. Nur Asiah
Jabatan lama: Kajari Bantul
Jabatan baru: Kabag Penyusunan Program pada Jamwas
221. Suwandi
Jabatan lama: Asisten Pembinaan Kejati Kepri
Jabatan baru: Kajari Bantul
222. Ansari
Jabatan lama: Kejari Tulungagung
Jabatan baru: Asisten Pembinaan Kejati Kepri
223. Mujiarto
Jabatan lama: Kajari Maluku Tenggara Barat
Jabatan baru: Kajari Tulungagung
224. Gunawan Sumarsono
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Maluku
Jabatan baru: Kajari Maluku Tenggara Barat
225. Kristanti Yuni Purnawanti
Jabatan lama: Kajari Padanglawas
Jabatan baru: Kajari Kulonprogo
226. Iwan Setiawan
Jabatan lama: Kajari Sumbawa
Jabatan baru: Kajari Situbondo
227. Adung Sutranggono
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sumut
Jabatan baru: Kajari Sumbawa
228. Nurmayani
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Jabar
Jabatan baru: Kajari Sumedang
229. Firdaus
Jabatan lama: Kajari Fak-Fak
Jabatan baru: Kajari Katingan
230. Anton Arifullah
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Sulbar
Jabatan baru: Kajari Fak-Fak
231. Supardi
Jabatan lama: Kajari Kepulauan Morotai
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Sulbar
232. Sobeng Suradal
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Bali
Jabatan baru: Kajari Kepulauan Morotai
233. Muhammad Ali Akbar
Jabatan lama: Kajari Seluma
Jabatan baru: Kajari Lampung Tengah
234. Wuriadhi Paramita
Jabatan lama: Kabag TU Kejati DIY
Jabatan baru: Kajari Seluma
235. Dwi Indrayati
Jabatan lama: Kajari Padang Panjang
Jabatan baru: Kabag TU Kejati DIY
236. Nilma
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Jambi
Jabatan baru: Kajari Padang Panjang
237. Pri Wijeksono
Jabatan lama: Kajari Sijunjung
Jabatan baru: Kajari Rokan Hulu
238. Efendri Eka Saputra
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Sumbar
Jabatan baru: Kajari Sijunjung
239. Roberth Jimmy Lambila
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati NTT
Jabatan baru: Kajari Timur Tengah Utara
240. Fajar Gurindro
Jabatan lama: Kabag TU Kejati Jateng
Jabatan baru: Kajari Pangkajene Kepulauan
241. Yusuf Sumalong
Jabatan lama: Kajari Enrekang
Jabatan baru: Kabag TU Kejati Jateng
242. Slamet Haryanto
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati NTT
Jabatan baru: Kajari Enrekang
243. Ahmad Muchlis
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Jateng
Jabatan baru: Kajari Boalemo
244. Abdul Mubin
Jabatan lama: Koordinator pada Kejati Banten
Jabatan baru: Kajari Sawahlunto
(oga)
