MERDEKAPOST.COM

MAPABA PMII Rayon FTIK IAIN Kerinci Sukses Digelar

Foto Bersama Anggota Baru PMII.(mpc)

Merdekapost.com | Kerinci - Kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kerinci-Sungai Penuh Rayon Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kerinci resmi dan sukses digelar pada 4–5 Oktober 2025 di Islamic Center Kabupaten Kerinci. (05/10/2025)

Dengan mengusung tema “Merajut Solidaritas, Menguatkan Pergerakan”, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar ke-PMII-an kepada para calon kader baru serta mempererat semangat persaudaraan antar mahasiswa dalam bingkai pergerakan Islam yang moderat dan inklusif.

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai materi tentang ke-PMII-an, keislaman, keindonesiaan, dan kepemimpinan. Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi, dinamika kelompok, dan refleksi malam yang menumbuhkan rasa solidaritas dan semangat perjuangan.

Ketua Panitia, Aidil Fikra, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini dengan sukses.

“Alhamdulillah, kegiatan MAPABA tahun ini berjalan lancar dan penuh semangat. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Harapan kami, kader baru dapat memahami nilai dasar PMII dan terus berproses menjadi insan yang kritis, berakhlak, serta peduli terhadap lingkungan sosialnya,” ujar Aidil.

Sementara itu, Ketua Rayon FTIK IAIN Kerinci, Olga Saputra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk melahirkan kader-kader yang siap berjuang dalam bingkai pergerakan.

“MAPABA bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan gerbang awal bagi mahasiswa untuk mengenal jati diri pergerakan. Mari kita rajut solidaritas antar kader dan bersama-sama menguatkan barisan pergerakan PMII di Kerinci-Sungai Penuh,” ungkap Olga.

Dengan selesainya kegiatan ini, puluhan peserta resmi menjadi bagian dari keluarga besar PMII Rayon FTIK IAIN Kerinci. Mereka diharapkan mampu membawa semangat dzikir, fikir, dan amal sholeh dalam setiap langkah perjuangan di kampus maupun di tengah masyarakat. (rdp)

Sejumlah Pejabat Struktural STIA Nusantara Sakti 2025-2029 Dilantik: Teguhkan Komitmen Profesionalisme dan Mutu STIA-Nusa

Sejumlah pejabat struktural di lingkungan STIA Nusantara Sakti 2025-2029 Dilantik: Teguhkan Komitmen Profesionalisme dan Mutu STIA-Nusa Jumat 03/10/2025. (adz/ist)

Merdekapost.com, Sungai Penuh – Acara pelantikan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nusantara Sakti Sungai Penuh digelar pada Jumat (3 Oktober 2025). Acara ini bukan sekadar seremoni pergantian jabatan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Adapun pejabat yang resmi dilantik antara lain: Efendi (Waket I), Awal Khairi (Waket II), Eka Septiani (Ketua Prodi S1), Emelinda (Ketua Prodi D3), Murlinus (Kepala SPI), Badar Kumeira (Kepala Sekretariat), Putri Suci (Kabag Umum), Fenty Merliani (Kabag Perencanaan, Keuangan, Humas dan Promosi), serta Joni Agus Putra (Bendahara Umum).

Dalam sambutannya, Ketua STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh, H. Mhd. Ikhsan,MM menekankan bahwa keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga kepemimpinan yang visioner dan sinergi seluruh civitas akademika.

“Riuhnya riak tidak akan menggoyahkan kapal jika seluruh awak bersatu menjaga arah layar. Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan siapa yang pegang kemudi hingga lupa kapal ini harus berlayar menuju tujuan bersama,” ujar H. Mhd. Ikhsan, MM memberi perumpamaan.

Beliau juga berpesan agar para pimpinan baru mampu menjawab tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 dengan melahirkan lulusan yang adaptif, kreatif, inovatif, dan berintegritas.

“Jadikan STIA Nusantara Sakti sebagai pusat pengembangan ilmu administrasi publik yang unggul di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, bahkan mampu bersaing di tingkat nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Sakti Alam Kerinci (YPTSA), Sri Eliyanti, menegaskan bahwa yayasan akan selalu mendukung penuh langkah STIA Nusantara Sakti dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.

“Kami berharap setiap langkah pimpinan selalu berpijak pada profesionalisme, akuntabilitas, dan berorientasi pada mutu. Jangan menzolimi sesama, hargailah setiap jerih payah bersama demi kemajuan kampus kita,” tegas Sri Eliyanti, M.Pdi

Sementara Waket 1 Efendi, M.Si berharap setelah pelantikan unsur pimpinan STIA-NUSA semakin melaju lebih progresif dan adaptif, sehingga menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan unggul dalam bidang administrasi, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Sementara harapan dari waket 2 Awal Khairi, M.A.P menyatakan agar STIA semakin meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi secara profesional dan transparans sehingga terwujud visi unggul STIA NUSA 2029.

Acara pelantikan ini ditutup dengan doa bersama dan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk membangun STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh menjadi kampus yang unggul, berdaya saing, serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (adz)

Kapolri VS Polres Merangin, Iqbal Dinata Tantang Kapolri Beranikah Pecat Kapolres Merangin

Iqbal Dinata, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).(istimewa)

Merdekapost.com | Jakarta - Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada hari ini. Aksi ini disuarakan sebagai bentuk protes dan sekaligus tantangan terbuka kepada Kapolri terkait dugaan lambannya penindakan terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian merajalela di Kabupaten Merangin, Jambi.

Koordinator Aliansi, Iqbal Dinata, secara tegas mempertanyakan komitmen kepolisian daerah. Ia bahkan melontarkan tantangan kepada Kapolri.

"Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi uji nyali Kapolri," ujar Iqbal Dinata. "Kami ingin melihat, beranikah Kapolri memecat Kapolres Kabupaten Merangin yang kami duga tidak serius menangani PETI?" Ujarnya.

Iqbal Dinata menyoroti bahwa praktik PETI di Kabupaten Merangin telah kembali menjadi sorotan publik. Menurutnya, setiap tahun, aktivitas ilegal ini semakin merajalela, dengan alat berat yang diduga mencabik-cabik tanah, merobek hutan, dan mengeruk isi bumi tanpa izin, bahkan merambah hingga ke Hutan Produksi.

"Air jadi keruh, hutan jadi rusak," kata Iqbal. "Akan tetapi, penegak hukum diduga tutup telinga dan tutup mata, seolah-olah tidak tampak." Jelasnya.

Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta, yang juga berasal dari Kabupaten Merangin, menilai kinerja penegak hukum di sana, khususnya di bawah tanggung jawab Kapolres Merangin dan Kasat Reskrim, sangat lamban dan tidak serius. Mereka menganggap Kapolres Merangin gagal menjadi tameng masyarakat dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI.

Dugaan Adanya 'Setoran' dari Bos PETI

Lebih lanjut, Aliansi ini menyuarakan kecurigaan serius yang mereka miliki. Mereka menduga ada hubungan terlarang antara praktik ilegal ini dengan penegak hukum setempat.

"Kami menduga bos PETI sangat lantang dan berani merusak alam," tambah Iqbal. "Apakah Kapolres terima setoran dari bos PETI sehingga PETI makin hari makin merajalela?"

Iqbal menyebutkan bahwa titik-titik lokasi PETI di Kabupaten Merangin terus meningkat, mencakup beberapa wilayah utama seperti Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Tiang Pumpung.

Aksi demonstrasi yang direncanakan di Mabes Polri ini akan menjadi puncak protes mahasiswa untuk mendesak transparansi dan tindakan tegas dari pucuk pimpinan Polri agar segera mengevaluasi dan menindak Kapolres Merangin yang dianggap gagal dalam memberantas PETI.

Buruan Daftar! Beasiswa S2 & S3 Pemprov Jambi Tutup 22 September 2025

Pendaftaran Beasiswa S2 dan S3 Pro-Jambi Cerdas

Merdekapost.com | Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Program Pro Jambi Cerdas secara resmi membuka pendaftaran Beasiswa S2 dan S3 sejak 12 September 2025. Pendaftaran akan berlangsung hingga 22 September 2025 dan dilakukan secara online.

“Untuk beasiswa S2 dan S3 pendaftarannya sampai 22 September 2025. Pendaftaran melalui online,” kata Warni, Senin (15/09/2025).

Ia menambahkan, kuota penerima beasiswa tahun ini terdiri dari 52 orang untuk S2 dan 102 orang untuk S3 (dosen dan umum). Besaran bantuan beasiswa yang diberikan yaitu:

Strata 2 (S2): maksimal Rp 20 juta per orang
Strata 3 (S3): maksimal Rp 30 juta per orang

“Penerima beasiswa ini mahasiswa minimal sudah semester 3, artinya sudah memiliki IPK kumulatif dan dipastikan masih aktif kuliah. Ketentuan ini berlaku untuk pendaftar S2 maupun S3,” jelas Warni.

Syarat dan Ketentuan Beasiswa S2

Mengajukan surat permohonan.
Penduduk Provinsi Jambi (dibuktikan dengan KTP dan KK).
IPK minimal 3,00.
Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
Minimal semester 3 dan maksimal semester 6.
Surat keterangan aktif kuliah dari prodi/fakultas/perguruan tinggi.
Surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah dari pemohon.
Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir.
Sertifikat akreditasi program studi.
Rencana penggunaan bantuan.
Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain (diketahui prodi/fakultas/PT).
Surat pernyataan bertanggung jawab dan siap mengembalikan dana jika melanggar ketentuan.
Rencana penelitian atau proposal tugas akhir.

Syarat dan Ketentuan Beasiswa S3 (Dosen)

Mengajukan surat permohonan.
Penduduk Provinsi Jambi (dibuktikan dengan KTP dan KK).
IPK minimal 3,50.
Fotokopi KTM.
Minimal semester 3 dan maksimal semester 8.
Surat keterangan aktif kuliah dari prodi/fakultas/perguruan tinggi.
Surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah.
Fotokopi KHS yang dilegalisir.
Sertifikat akreditasi program studi.
Sertifikat akreditasi perguruan tinggi.
Fotokopi SK Pengangkatan Dosen.
Rencana penggunaan bantuan.
Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain (diketahui prodi/fakultas/PT).
Surat pernyataan bertanggung jawab dan siap mengembalikan dana jika melanggar ketentuan.
Proposal penelitian tugas akhir (Disertasi) dan SK Promotor.

Syarat dan Ketentuan Beasiswa S3 (Umum)

Mengajukan surat permohonan.
Penduduk Provinsi Jambi (dibuktikan dengan KTP dan KK).
IPK minimal 3,50.
Fotokopi KTM.
Minimal semester 3 dan maksimal semester 8.
Surat keterangan aktif kuliah dari prodi/fakultas/perguruan tinggi.
Surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah.
Fotokopi KHS yang dilegalisir.
Sertifikat akreditasi program studi.
Rencana penggunaan bantuan.
Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain (diketahui prodi/fakultas/PT).
Surat pernyataan bertanggung jawab dan siap mengembalikan dana jika melanggar ketentuan.
Proposal penelitian tugas akhir (Disertasi) dan SK Promotor.

Unduh format berkas kelengkapan beasiswa: Klik disini.

Pendaftaran Online

Seluruh pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi:

https://beasiswa.jambiprov.go.id/ (rdp)

Roland Pramudiansyah: Insiden Wartawan di Polda Jambi Representatif Reformasi Polri yang Stagnan

Roland Pramudiansyah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jambi tegaskan Insiden Wartawan di Polda Jambi Representatif Reformasi Polri yang Stagnan.(mpc)

Jambi, Merdekapost.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jambi, Roland Pramudiansyah, angkat bicara terkait insiden perdebatan antara wartawan dan personel kepolisian dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Polda Jambi pada Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, kejadian itu tidak bisa dianggap sepele apalagi hanya ditutup dengan permintaan maaf dari Kabid Humas Polda Jambi. Ia menilai insiden tersebut mencerminkan masih mandeknya reformasi Polri yang digaungkan sejak 1998.

“Ini bukan soal wartawan terhalang karena jadwal rombongan padat. Ini soal mentalitas aparat yang masih gagap berhadapan dengan kebebasan pers. Kalau Polri benar-benar sudah reformis, harusnya tidak ada lagi kasus seperti ini,” kata Roland saat dimintai tanggapan, Jumat malam (12/9/2025).

Ia menegaskan, kerja pers dilindungi konstitusi dan undang-undang. “Pasal 28F UUD 1945 jelas menyebut setiap orang berhak memperoleh informasi. Wartawan itu perpanjangan tangan rakyat. Kalau Polri menghalangi, sama saja menutup hak rakyat,” tegasnya.

Roland juga mengkritik pernyataan Kabid Humas Polda Jambi yang berdalih alasan waktu. “Dalih teknis seperti ini selalu muncul. Pertanyaannya, sampai kapan Polri hanya pandai berkilah tapi gagal berbenah? Permintaan maaf tanpa perubahan hanya basa-basi. Publik butuh bukti, bukan klarifikasi normatif,” ujarnya dengan nada keras.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa insiden tersebut harus jadi catatan serius bagi Komisi III DPR RI. “Komisi III jangan hanya datang, rapat, makan siang, lalu pulang ke senayan. Insiden ini membuktikan masih ada masalah kultural di tubuh Polri. Kalau mereka sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasan, harus ada evaluasi menyeluruh soal SOP interaksi polisi dengan pers,” jelasnya.

Roland menambahkan bahwa reformasi Polri yang digadang selama dua dekade terakhir masih setengah hati.

“Jargon humanis, jargon presisi, itu semua percuma kalau mental aparat masih tertutup dan defensif. Reformasi Polri belum selesai. Dan insiden di Polda Jambi ini jadi bukti telanjang,” pungkasnya.(adz)

Aliansi Cipayung Plus bersama BEM se-Kerinci dan Sungaipenuh Sukses Gelar Aksi Damai

Sungaipenuh, MP – Suara lantang mahasiswa kembali menggema di jantung Kota Sungaipenuh pada Selasa (2/9/2025). Sekitar 500 mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus bersama BEM se-Kerinci–Sungaipenuh turun ke jalan, menuntut keadilan dan mendorong restorasi Polri melalui aksi damai yang berlangsung tertib.

Massa yang terdiri dari HMI, PMII, KAMMI, Forum Mahasiswa KIP Kuliah, hingga sejumlah himpunan kampus memulai langkah mereka dari Lapangan Merdeka sekitar pukul 11.30 WIB. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan aspirasi, mereka berjalan rapi menuju Mapolres Kerinci, pusat perhatian aksi tersebut.

Setibanya di halaman Mapolres, para mahasiswa disambut langsung Kapolres Kerinci AKBP Arya Brahmana. Pertemuan terbuka juga dihadiri Bupati Kerinci Monadi, Wakil Wali Kota Sungaipenuh Azhar Hamzah, serta Sekda Alpian, memberi ruang luas bagi mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka.

Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menegaskan tiga poin utama. Pertama, meminta aparat yang melindas Affan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta segera diproses secara hukum. Kedua, menuntut pembebasan mahasiswa serta aktivis yang masih ditahan di sejumlah daerah. Ketiga, menolak segala bentuk kekerasan dan intervensi aparat terhadap masyarakat sipil.

“Kami mendengar dan menampung aspirasi yang disampaikan. Semua poin akan diteruskan ke tingkat lebih tinggi,” ujar Kapolres Kerinci AKBP Arya Brahmana menanggapi tuntutan mahasiswa.

Bupati Kerinci Monadi, Kaolres Kerinci Arya Tesa Brahmana dan Sekda Kota Sungai Penuh Alpian turut berlong march bersama para mahasiswa. (mpc)

Bupati Kerinci Monadi menilai aksi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa. “Kritik dan tuntutan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat,” katanya, menekankan pentingnya ruang demokrasi yang terbuka.

Sepanjang aksi, massa tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Setelah menyampaikan tuntutan, mereka membubarkan diri dengan damai pada sore hari, tanpa menimbulkan kericuhan. Aksi ini pun meninggalkan pesan kuat bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan serta demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan usainya aksi damai tersebut, publik menaruh harapan agar aspirasi mahasiswa benar-benar direspons, sekaligus menjadi momentum bagi Polri memperkuat kepercayaan masyarakat melalui reformasi dan transparansi.(kai)

PB HMI Kecam Kekerasan Terhadap Kader di UIN STS Jambi

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penganiayaan yang menimpa kader HMI di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi pada kegiatan PBAK.(doc | Istimewa)

JAMBI, MERDEKAPOST - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan keprihatinan mendalam serta mengecam keras insiden penganiayaan yang menimpa kader HMI di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi pada kegiatan PBAK.

Peristiwa ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mencederai nilai-nilai akademik, kemanusiaan, dan prinsip negara hukum.

Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan diri, bukan arena intimidasi atau kekerasan.

Ia menekankan bahwa organisasi akan memberikan pendampingan penuh kepada kader yang menjadi korban serta mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami mengecam keras tindakan penganiayaan ini. Kampus harus menjadi ruang pembelajaran, bukan ruang ketakutan. Supremasi hukum harus ditegakkan, dan korban berhak mendapat keadilan.

PB HMI akan mengawal kasus ini, baik melalui advokasi organisasi maupun jalur hukum,” tegas Ketua Umum PB HMI.

Senada dengan itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PB HMI menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Ia meminta aparat kepolisian bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam memproses kasus ini, sekaligus mengingatkan pihak rektorat agar tidak lepas tangan.

“Penganiayaan ini jelas pelanggaran hukum. Negara hukum menuntut agar pelaku diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Insiden pengeroyokan dan pemukulan kader HMI di PBAK kampus UIN STS Jambi, Rabu, 27/08. (Doc.Istimewa)

Rektor UIN STS Jambi harus bertanggung jawab secara moral dan kelembagaan, termasuk menjatuhkan sanksi akademik agar jelas bahwa kekerasan tidak punya tempat di kampus,” ujarnya.

PB HMI menyatakan bahwa pihaknya bersama KAHMI akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan.

Pilihan Redaksi:

Kasus Kekerasan Dialami Kader HMI di UIN STS Jambi, Korban Didampingi Alumni Resmi Laporkan ke Polda

Universitas Jambi Pecahkan Empat Rekor MURI Sekaligus

Lebih jauh, insiden ini diharapkan menjadi momentum bagi dunia kampus untuk melakukan refleksi dan perbaikan, sehingga budaya akademik kembali berlandaskan intelektualitas, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Kami mengajak seluruh pihak menjadikan insiden ini sebagai pelajaran. Jalan kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Supremasi hukum, dialog, dan akuntabilitas institusi adalah kunci menjaga marwah kampus dan masa depan bangsa,” tutup pernyataan bersama PB HMI.(adz)

Hadi Suprapto, Mantan Ketum Badko HMI Jambi Desak Rektor Bertanggung Jawab atas Kekerasan di Kampus

Hadi Suprapto Rusli Mantan Ketum Badko HMI Jambi Desak Rektor Bertanggung Jawab atas aksi Kekerasan di Kampus UIN STS Jambi.(ist/mpc)

JAMBI, Merdekapost – Insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi terus menuai sorotan. Hadi Suprapto Rusli, pengurus harian Majelis Nasional KAHMI sekaligus mantan Ketua Umum Badko HMI Jambi, dengan tegas mengecam tindakan kekerasan yang menimpa kader HMI di dalam kampus.

Menurutnya, kampus sebagai ruang akademik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa, bukan sebaliknya. Ia menegaskan bahwa rektor sebagai pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Rektor harus meminta maaf kepada HMI dan membuat pernyataan ke publik karena kejadian ini terjadi di lingkungan kampus. Pelaku harus diproses hukum dan juga diberi sanksi tegas berupa skorsing atau bahkan dikeluarkan dari kampus. Ini penting agar menjadi pelajaran bahwa kekerasan tidak boleh ada di dunia akademik,” tegas Hadi, Kamis (28/8/2025).

Berita Terkait: Buntut Aksi Pengeroyokan Kader HMI di UIN STS Jambi, Badko HMI Jambi Minta Polisi Usut Tuntas

Hadi menambahkan, persoalan ini bukan hanya menyangkut HMI, melainkan juga menyangkut organisasi lain serta martabat kampus. Menurutnya, jika dibiarkan, kekerasan di kampus bisa menjadi preseden buruk bagi iklim pendidikan di Jambi.

“Ini bukan soal HMI atau bukan. Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi terhadap siapa pun di dalam kampus,” ujarnya.

Sebagai Direktur Lembaga Survei, Hadi juga mengingatkan agar pimpinan kampus bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Ia menekankan pentingnya langkah transparan dalam penegakan aturan agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.(*Red)