Kapolres Bersama IWO Kerinci -Sungai Penuh Berbagi Takjil dan Buka Bersama

 

Merdekapost.com - Berbagi keberkahan di Bulan Suci Ramadan 1445/2024 Polres kerinci Bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan Gerakan Bagi-bagi Takjil gratis kepada masyarakat yang melewati jalan Soekarno Hatta atau di depan SPBU 24.371.20 Pelayang Raya kota Sungaipenuh, Senin (1/4/2024).

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Kerinci AKBP. M. Mujib. SH. SIK, Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP. Very Prasetyawan.SH., MH, Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh Riko Pirmando beserta jajaran pengurus dan anggota.

Setelah membagikan takjil kepada masyarakat, anggota IWO melaksanakan buka puasa bersama Kapolres, Kasat Reskrim dan jajaran-nya.

“Kegitan Ini bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci ramadhan ini serta wujud kepedulian PD -IWO kerinci-sungai penuh bersama Polres Kerinci terhadap masyarakat yang sedang menjalani ibadah puasa ramadhan 1445 H / 2024 H,” ujar Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh, Riko Pirmando yang sebagai CEO media indojatipos.com.

Dikesempatan yang sama, Kapolres Kerinci AKBP M Mujib juga mengajak masyarakat setempat agar selalu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kondusif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

“Kami mengajak masyarakat agar berperan aktif untuk bersama menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa dengan baik," kata AKBP M Mujib.

 Tambahnya, Saya meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti membunyikan suara musik secara berlebihan, menyalakan petasan dan kebut-kebutan di jalan, balap liar atau menggunakan knalpot brong(Rising)

Polres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan apabila ingin meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

Selain, Kapolres Kerinci juga memastikan kedatangan Presiden Jokowi ke Sakti Alam Kerinci pada Rabu (3/4/2024). Kedatangan RI 1 itu dalam rangka kunjungan kerja dan peresmian  jalan dan meninjau sejumlah pasar di Kerinci dan Sungaipenuh. (Red)

Sekjen PBNU Gus Ipul Imbau PKB Tak Banyak Bermanuver Sikapi Hasil Pilpres, Cak Imin; Terus Bekerja, Jaga Suara Rakyat

Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. (doc/ist)

Merdekapost.com, Surabaya - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf  meminta Partai Kebangkitan Bangsa tak banyak bermanuver. Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Ipul ini, manuver yang dilakukan PKB akan sia-sia. 

"KPU sudah mengumumkan pemenangnya (pilpres), ya sudah akui aja itu dan berikan ucapan selamat," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini kepada media di Jakarta seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 31 Maret 2024.

Gus Ipul mengingatkan bahwa PKB ada karena jasa ulama NU. Jika pada saat perolehan suara PKB naik, itu bukan hanya kerja pengurusnya, melainkan juga kerja dari para ustad-ustad kampung, kiai-kiai yang juga ikut berjuang agar PKB tetap eksis.

"Jangan sampai diklaim apa yang ada saat ini itu hanya kerja ketua umumnya saja, tapi adalah hasil kerja kolektif pengurus NU daerah," ujar mantan wakil gubernur Jawa Timur dua periode ini.

PKB memang masih mempersoalkan hasil pemilu presiden yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitisi. Gugatan tersebut masih berproses.

Sementara itu di DPR, Fraksi PKB juga masih berupaya mengegolkan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024. Sampai saat ini hanya tinggal PKB, PDIP dan PKS yang masih kencang menyuarakan hak angket.

Imbauan Gus Ipul agar PKB segera mengakui hasil pilpres sebenarnya bukan kali ini saja. Pada Ahad, 18 Februari 2024 Gus Ipul juga meminta agar PKB kembali ke jalan yang dia sebut benar sesuai dengan arahan NU. “Kembalilah ke jalan yang benar yakni jalan yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara.

Keponakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengklaim para elit PKB tidak pernah mendengarkan para ulama dan kiai NU untuk menentukan arah politik. “PKB salah mengambil jalan sehingga menimbulkan langkah yang membingungkan ulama, kiai, juga membingungkan warga NU. Bisa dilihat hasil pemilu ini. Jadi, segeralah kembali ke pangkuan NU,” kata dia.

Gus Ipul pun mengingatkan PKB agar menerima apapun hasil pemilu. “PBNU sudah menerima dan marilah kita sama-sama menghormati hasil pemilu. Kalau PKB mengaku partainya NU, ya mari bersama PBNU menyejukkan suasana,” ujarnya.

Pernyataan Gus Ipul itu pun ditanggapi Cak Imin. Menurut Muhaimin, pendukungnya lebih baik terus bekerja untuk menjaga suara rakyat. Ketua Umum PKB itu bahkan menyebut orang yang bernama Saipul sebagai seorang makelar yang mengatasnamakan NU.

“Selamat pagi para pejuang perubahan! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar,” kata Muhaimin melalui cuitannya di akun twitter @cakimiNOW pada Senin, 19 Februari 2024.

Beberapa jam kemudian Gus Ipul pun angkat bicara merespon cuitan Cak Imin. "Saya enggak tahu maksudnya apa makelar itu. Saya bingung juga dimaksud makelar, tapi makelar itu mungkin sama dengan konsultan gitu ya," kata Gus Ipul usai menghadiri serah terima jabatan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Gedung Grahadi Surabaya, Senin 19 Februari 2024.

Gus Ipul juga menyangkal bahwa cuitan Cak Imin tentang makelar ada hubungannya dengan pernyataannya beberapa waktu lalu, yakni meminta PKB kembali ke 'jalan yang benar' sesuai dengan NU. Gus Ipul pun tak merasa jadi makelar.

"Saya enggak ngerti maksudnya apa makelar, tapi lihat pernyataan saya baik-baik ya," ucap Wali Kota Pasuruan itu.

Pengamat politik yang juga Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Kacung Marijan menilai biasa saja perbedaan pendapat antara Gus Ipul dan Cak Imin. Menurut Kacung beda pendapat di kalangan elite NU akan reda dengan sendirinya seiring meredanya kegiatan politik tersebut.

Ia mencontohkan pada Muktamar NU misalnya, betapapun persaingan mendukung kandidat ketua umum keras, namun semua bisa diselesaikan dengan damai setelah perhelatan itu selesai. "Kan sering kita dengar bahwa di muktamar itu setelah gegeran lalu ger-geran," kata Kacung saat dihubungi.

Begitu juga perselisihan antara Gus Ipul dan Cak Imin, Kacung yakin bisa diselesaikan dengan dewasa. Apalagi antara Gus Ipul dan Cak Imin masih terhitung saudara dan sama-sama darah biru NU. "Lha wong mereka berdua itu masih saudara dekat, pasti nanti bisa selesai," kata Kacung.(*)

[Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com || sumber: tempo.co.id]

Faisal Basri di MK: Bansos itu Kewajiban Negara, Bukan Belas Kasihan

Saat sidang MK, Faisal Basri sindir bansos merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara, bukan belas kasihan ke rakyat. (Foto : CNN Indonesia)

Saat sidang MK, Faisal Basri sindir bansos merupakan kewajiban yang harus ditunaikan negara, bukan belas kasihan ke rakyat

***

Jakarta - Pakar Ekonomi yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) itu merupakan kewajiban negara. Ia menegaskan bansos bukan bentuk dari belas kasihan atau murah hati. 

Pernyataan tersebut diutarakan Faisal menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran saat sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Senin (1/3).

Sebelumnya, Otto menyoroti penyaluran bansos merupakan persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Ia kemudian mempertanyakan apakah ada yang salah jika pemerintah melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos jelang Pilpres 2024.

"Lantas apakah ada yang salah jika pemerintah melakukan hal tersebut. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah jika melakukan undang-undang dan menyalurkan bansos ini?" tanyanya.

Faisal kemudian menjawab pertanyaan tim Prabowo dengan mengulas bagaimana sifat bansos sebagai bentuk perlindungan sosial yang tentunya menjadi kewajiban negara.

"Kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurahhatian. enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial." tegas Faisal.

Lihat Juga :

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah varian bansosnya yang semakin banyak. DPR tentunya menyetujui usulan untuk pengadaan bansos. Namun ketika di tengah jalan para menteri menyebutkan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo pribadi, DPR tentu tidak akan menyetujuinya.

"Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR? Tentu. Tapi tambah di tengah jalan, tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri, dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, enggak disepakati oleh DPR. Impor disuruh 3 juta? Tidak persetujuan DPR." pungkasnya.

"Eh saya rasa, jelas, tidak perlu dipermasalahkan, ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyat. Ya membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada el nino, dan semuanya. Ada indikatornya." tutup Faisal Basri.(*)

[ adz/merdekapost.com/CNN ]

PDIP Akan Gugat Proses Pemilu 2024 ke PTUN

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Doc/Ist).

Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan partainya berencana melayangkan gugatan terkait Pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Djarot menegaskan isi gugatannya bukan membatalkan hasil Pemilu 2024, melainkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

"Iya untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil, begitu, tidak. Tetapi upaya hukum untuk menunjukan bahwa pernah terjadi proses penyimpangan secara substansial sejak putusan MK 90," kata Djarot dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Baca juga:

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Djarot membeberkan dugaan penyimpangan yang terjadi mulai dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tentang Syarat Usia Capres-Cawapres hingga pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima berkas pendaftaran paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat salam memenangkan paslon tertentu," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap melalui gugatan ini, berbagai penyimpangan tak terjadi dalam gelaran Pilkada 2024 mendatang. Meski begitu, Djarot menyebut waktu mengajukan gugatan masih dibahas oleh partainya.

"Jadi ke PTUN dalam rangka mencari keadilan dan supaya pelaksanaan pemilu, kelemahan-kelemahan yang terjadi yang kita rasakan, kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024," ucapnya.

"Ini sebagai bagian koreksi kita. Jadi itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN," sambungnya.

Baca juga: 

Djarot mempersilahkan jika ada partai lain yang mengikuti jejak PDIP mengajukan gugatan serupa ke PTUN. "Kita sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN. Kalau partai lain kita serahkan pada partai yang bersangkutan," imbuhnya.(*)

[adz/merdekapost.com/detik.com]

Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Foto : Hakim Suhartoyo saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (01/04/2024). [Doc/mahkamah konstitusi)

Merdekapost.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Baca Juga: 

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Diawal sidang, dilakukan pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Timnas Amin antara lain:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muh Fauzi

3. Anies Priyo Ashari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Ahmad Huseiri

7. Mei Suci Rahayu

8. Surtono

9. Dr Arif Parta Widjaya

10. Amrin Harun (melalui zoom)

11. Admin Arman

Baca juga:

Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu

Kemudian terdapat 7 ahli tang dihadirkan oleh Timnas Amin, antara lain:

1. Bambang Eka

2. Faisal Basri

3. Prof Ridwan

4. Fritz Adrison

5. Yudi Prayudi

6. Prof. Johan

7. Antoni Budiwan

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya," ucap para ahli.(*)

(adz/merdekapost.com/detik.com/mk)

Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu

Foto: Sidang MK Senin, 01/04/2024. [Doc Istimewa]

Jakarta - Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, melayangkan protes ketika pertanyaannya tidak dijawab oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, selaku ahli dari tim hukum Anies-Muhaimin. 

Hotman Paris meminta ahli tersebut untuk tidak hanya sekedar omon-omon saja.

Hal itu disampaikan Hotman selaku kuasa hukum pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Hotman mulanya memberikan pertanyaan kepada ahli terkait hubungannya Presiden Jokowi yang melanggar UU tentang korupsi dan APBN dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang.

"Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya benar tuduhan anda, (soal) Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran UU APBN, Jokowi melanggar (karena) tidak minta persetujuan DPR. Karena itu pemohon meminta Pemilu dibatalkan dan diulang," ujar Hotman.

Baca juga:

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

"Pertanyaannya, apakah MK berwenang dalam putusannya menyatakan, oleh karena Jokowi melanggar UU korupsi, melanggar UU APBN, melanggar UU bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang? Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri. Boleh nggak MK menyatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu?" tanya Hotman.

Setelah itu, pihak KPU selaku termohon juga menyampaikan pertanyaannya ke ahli. Anthony pun menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan.

Anthony lalu merasa jawaban yang diberikannya sudah cukup. Kemudian, Hotman melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab oleh Anthony.

"Majelis, tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlihan beliau?" protes Hotman.

Ketua MK Suhartoyo pun meminta Hotman Paris untuk tidak terlalu bersemangat. Dia lalu menanyakan kepada ahli bersedia atau tidak untuk menjawab.

"Iya, tidak usah terlalu semangat, bapak (ahli) mau jawab tidak?" tanya Suhartoyo.

"Saya serahkan, karena keputusannya ada di Mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada Mahkamah. Bukan wewenang saya," jawab Anthony.

Suhartoyo mengatakan ahli pun tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab. Hal itu, lantas membuat Hotman kembali melayangkan protes.

"Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli (yang) menerangkan," kata Hotman.

"Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab, diserahkan kepada Mahkamah," jawab Suhartoyo.

Menurutnya, seharusnya ahli dapat lebih menjelaskan terkait pertanyaan yang dia ajukan. Hotman pun meminta ahli untuk tidak hanya sekedar berbicara saja.

"Iya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon," ujar Hotman.

"Anda tidak bisa memaksakan seperti itu, terima kasih ya," ujar Suhartoyo.(*)

(adz/detik.com/mk/merdekapost.com)

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Foto: Sidang MK pada Senin (1/4/2024)-(ist)

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan apa masalahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Mulanya, Ahli Ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Vid mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya.

Vid mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di Pemilu 2019 berhubungan dengan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dalam meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024.

"Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo," jelas dia.

Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo. Sebab, menurutnya, pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh.

"Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril.

"Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia.

Vid pun mengatakan jika kunjungan Jokowi jelas berdampak kepada suara Prabowo. Dia kemudian membandingkan Pemilu 2014 yang tidak diikuti oleh petahana.

"Jadi ketika kita melihat bahwa SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014 tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta, tapi itu tidak bisa menegasikan anecdotal evidence, tidak bisa menegasikan efek dari petahana ya," ujarnya.

Vid mengatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 merupakan refleksi dari suara Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, suara Prabowo saat 2019 jauh berbeda dengan suara di Pemilu 2024.

"Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi ada unsur fanatisme," katanya.

(adz/detik.com/mahkamah konstitusi)

Ini Profil Lengkap Varial Adhi Putra yang dilantik Jadi Pj Bupati Tebo

Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat Bupati Tebo pada Senin, 1 April 2024. [doc : adz | Istimewa]
JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat Bupati Tebo pada Senin, 1 April 2024

Varial saat ini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jambi.

Varial sarat pengalaman yang pernah menduduki jabatan dari eselon IV hingga beberapa kali eselon II alias Kepala OPD.

Tercatat Varial sebelumnya menduduki berbagai jabatan sebelum jadi Kadis LH.

Awal pengabdiannya, Varial berkarier di Pemkab Muaro Jambi seperti menjadi Kasi perencanaan bidang bina marga Dinas PUPR Muaro Jambi, lalu seelah itu dia dipercaya menjadi Kasi pertambangan dan energi pada Bappeda Provinsi Jambi.

Kemudian kembali ke Dinas PUPR Muaro Jambi sebagai Kabid Bina Marga dan beberapa saat kemudian menjabat sebagai Sekretaris Dinas.

BACA JUGA: BREAKING NEWS! Sah, Gubernur Jambi Lantik Varial Adhi Putra jadi Pj Bupati Tebo

Puncaknya di Dinas PUPR Muaro Jambi ia menjadi Kepala Dinas, sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Dishub Provinsi Jambi pada Agustus 2017.

Lalu pada zaman Gubernur Zumi Zola hingga Fachrori Umar ia dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada masa Gubernur Al Haris ia didapuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Hingga saat ini ia menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 

Harta Kekayaan

Disisi lain, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Varial tercatat memiliki total harta kekayaan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.194.886.767.

Kekayaan Varial paling besar disumbang dari tanah dan bangunan terdiri dari 7 bidang di tiga daerah, di antaranya Kota Palembang, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Total nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Varial senilai Rp3.677.586.767.

Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp505.000.000, selanjutnya kas dan setara kas senilai Rp 12.300.000. Dalam LHKPN, Varial tercatat tidak memiliki hutang.

BREAKING NEWS! Sah, Gubernur Jambi Lantik Varial Adhi Putra jadi Pj Bupati Tebo

Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Senin (1/4/2024). 

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Senin (1/4/2024).

Varial ditunjuk Kemendagri sebagai Pj Bupati Tebo menggantikan Aspan yang masuki masa pensiun.

Varial merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Ia resmi ditunjuk sebagai Pj Bupati Tebo setelah melewati proses di Kemendagri.

Pelantikan Pj Bupati Tebo tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris berharap dengan dilantiknya Varial sebagai Pj Tebo  meneruskan pembangunan di Kabupaten Tebo.

"Kita berharap, dengan pelantikan ini semua pembangunan di Tebo berjalan dengan baik," kata Al Haris.

Al Haris  juga menuturkan terimakasih kepada PJ Aspan yang sudah mengabdi sebagai Pj bupati Tebo.

"Terimakasih buat Pak Aspan yang telah membangun Kabupaten Tebo selama ini," ujarnya.

Terlihat Wakil Gubernur Jambi dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Jambi juga sudah tampak hadir untuk menyaksikan acara pelantikan tersebut. (adv)

272 Personel Polres Kerinci diturunkan Amankan Kunjungan Presiden Jokowi

Sebanyak 272 Personel Polres Kerinci bakal diturunkan untuk pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi di Kerinci dan Sungai Penuh 3 April 2024. [Istimewa] 

Merdekapost.com, Kerinci – Polres Kerinci sudah melakukan persiapan yang yang optimal untuk mengamankan Presiden Joko Widodo yang direncanakan akan berkunjung ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, pada hari Rabu (3/04/2024).

Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib SH SIK mengatakan ada 272 personel yang akan diturunkan untuk mengamankan kunjungan Presiden di beberapa titik untuk kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

“Untuk menyambut kedatangan pak Presiden, tentu saja kami mempersiapkan rencana pengamanan kedatangan Presiden, baik obyek yg akan dikunjungi maupun pengamanan jalur yg akan dilewati oleh Presiden,”ujarnya

Selain itu Kapolres Kerinci, AKBP Muhamad Mujib SH SIK juga akan melakukan koordinasi dengan Kodim 0417/Kerinci, serta pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

“Koordinasi ini intensif kita lakukan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keamanan selama kunjungan Presiden Jokowi,”sebutnya.

Personil Polres Kerinci akan dikerahkan secara maksimal, dan menyusun strategi pengamanan yang tepat sesuai dengan rencana kunjungan dan rute yang akan dilalui oleh Presiden.(*)

Varial Adhi Putra Ditunjuk Jadi Pj Bupati Tebo, Hari ini Bakal Dilantik Gubernur Jambi

Varial Adhi Putra dan Istri. [mpc | Doc: istimewa] 
MERDEKAPOST.COM, MUARA TEBO - Kemendagri resmi menunjuk Dr H Varial Adhi Putra S.T, M.M sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tebo menggantikan Aspan yang memasuki masa pensiun..

Varial merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dia resmi ditunjuk sebagai Pj Bupati Tebo setelah melewati proses di kemendagri.

Sebelumnya DPRD Tebo dan Gubernur Jambi menyodorkan tiga nama, selain Varial ada nama Karo Kesra Setda Provinsi Jambi Sulaiman dan Kadinsosdukcapil Provinsi Jambi Arif Budiman.

Penunjukan Varial sebagai Pj Bupati Tebo dibenarkan oleh Karo Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Lutfiah.

"Iya betul (Varial jadi Pj Bupati Tebo)," kata Lutfiah, dikonfirmasi lewat pesan Whatsapp pada, Minggu (31/3/2024).

Wakil Ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal, juga membenarkan bahwa Varial ditunjuk sebagai Pj Bupati Tebo. Dia pun meyakini dengan berbagai pengalaman, Varial mampu membangun Tebo.

"Ia benar," kata Syamsu Rizal.

Varial bakal dilantik Gubernur Jambi pada Senin (01/04).

Disisi lain, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Varial tercatat memiliki total harta kekayaan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.194.886.767.

Kekayaan Varial paling besar disumbang dari tanah dan bangunan terdiri dari 7 bidang di tiga daerah, di antaranya Kota Palembang, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Total nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Varial senilai Rp3.677.586.767.

Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp505.000.000, selanjutnya kas dan setara kas senilai Rp 12.300.000. Dalam LHKPN, Varial tercatat tidak memiliki hutang.

Tribun melakukan konfirmasi kepada Varial atas ditunjuknya sebagai Pj Bupati Tebo. Namun Varial tidak memberikan banyak komentar.

"Terimakasih. Besok aja sekalian ya," ucap Varial singkat via Whatsapp.

Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com 

Wako Ahmadi Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI

 

Wako Ahmadi Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Perwakilan Jambi. (Ist)

MERDEKAPOST.COM, SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi di ruang Serbaguna BPK Perwakilan Jambi, Kamis (28/3)

Walikota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir, MM menyerahkan langsung berkas LKPD Unaudited tersebut kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Paula Henny Simatupang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan LKPD Unaudited TA 2023.

Dikatakan Wako Ahmadi, Pemeritah Kota Sungai Penuh telah berusaha menyajikan laporan keuangan ini secara trasparan sesuai koreksi dari tim pemeriksa bpk oleh karena itu Pemkot sangat berharap saran dan masukan dari bapak kepala perwakilan BPK-RI Provinsi Jambi beserta jajaran dalam hal penyempurnaan penyajian laporan keuangan ini

Baca Juga: Pemkot Sungai Penuh Safari Ramadhan di Masjid Baitul Jalal Kumun Debai

“kami akan tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.” Ujar Wako Ahmadi

Dengan dilaksanakannya penyerahan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten / kota karena telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2023 pada maret 2024, Kepala BPK perwakilan Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang juga berharap pemerintah daerah dapat memberi dukungan agar pemeriksaan berkas LKPD dapat berjalan lancar” Ujarnya. (adz/adv)

Satreskrim Polres Kerinci Sidak SPBU Tanah Kampung

Satreskrim Polres Kerinci Sidak SPBU Tanah Kampung 

Merdekapost.com, Sungai Penuh - Setelah 4 SPBU di Kerinci dan Kota Sungaipenuh dilakukan pengecekan, kali ini giliran SPBU 24.371.71 Tanah Kampung dilakukan pengecekan oleh Satuan Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Kerinci, Minggu (31/3/2024).

Kegiatan ini bertujuan mencegah terjadinya antrian yang berlebihan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.

Sidak tersebut juga tindak lanjut rangka mengantisipasi penyalahgunaan niaga dan pendistribusian BBM berdasarkan Surat Telegram Kapolda Nomor : STR/299/III/RES.5/2024

Kapolres Kerinci AKBP M Mujib melalui Kasat Reskrim AKP Very Prasetyawan saat dikonfirmasi mengatakan dalam kegiatan pengecekan tersebut, personel yang bertugas pengawas bersama tim operasional melakukan pemantauan terhadap aktivitas di SPBU.

“Ya, kegiatan bukan untuk pengawasan saja tetapi juga memastikan bahwa antrian kendaraan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar area SPBU serta proses pengisian BBM berjalan dengan tertib dan aman,” Kata Kasat Reskrim.

Lebih lanjut Kasat Reskrim mengatakan Selain itu pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan BBM bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan pengecekan rutin seperti ini, diharapkan antrian di SPBU dapat diminimalisir dan bantuan subsidi BBM dapat tepat sasaran. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta menjaga ketersediaan BBM bersubsidi yang memang diperlukan oleh mereka yang membutuhkannya,” Tambah Kasat.

Tindakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi secara efisien dan transparan.(adz)

Kunjungan Presiden Jokowi ke Kerinci - Sungai Penuh, Protokoler Kepresidenan Cek Sejumlah Lokasi

Dalam rangka persiapan Kunjungan Presiden Jokowi ke Kerinci - Sungai Penuh, Protokoler Kepresidenan Cek Sejumlah Lokasi. INSERT: Jokowi didampingi Gubernur Jambi Alharis saat kunjungan ke Jambi beberapa waktu lalu. [Doc mpc / Istimewa]

MERDEKAPOST.COM - Sehubungan dengan agenda Presiden Jokowi yang akan mengunjungi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada Rabu 3 April mendatang. Pemerintah daerah, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci melakukan berbagai persiapan.

Selain itu, tim protokoler Kepresidenan RI juga sudah sampai di Kabupaten Kerinci.

Informasi yang diperoleh, tim protokoler kepresidenan melakukan pengecekan tempat yang direncanakan akan dijadikan lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi. Mulai dari Bandara Depati Parbo Kerinci, Puskesmas Hiang Kabupaten Kerinci. Pasar Tanjung Bajure, Jalan KH.Karim Djamak Desa Tanjung, Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

1. Puskesmas Hiang Kecamatan Setinjau Laut Kab. Kerinci.

2. Bandar Udara Depati Parbo Kec. Setinjau laut Kab. Kerinci

3. Pasar Sanggarang Agung Kec. Danau kerinci Kab. Kerinci

4. Rumah sakit Bukit Karman Kec. Bukit Karman.

Baca Juga: Awal April Jokowi ke Jambi, Bakal Kunjungi Kerinci dan Sungai Penuh, Berikut Agendanya

“Ya tim protokoler kepresidenan didampingi kepala daerah, Satintelkam, Kasdim dan OPD melakukan survei atau mengecek lokasi yang rencananya akan dilewati pak Presiden nanti,” ujar Kasi Humas Polres Kerinci AIPTU Endriadi, Minggu (31/3/2024).

Berikut Rundown Acara Kunjungan Presiden Jokowi ke Jambi yang beredar:

Hari pertama, Selasa tanggal 2 April 2024


– Pukul 07.30 Wib, Bapak Presiden RI dan Rombongan akan take off dari Base Ops Lanud Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Muara Bungo Kab. Bungo Prov. Jambi, dgn Menggunakan Pesawat Kepresidenan (Estimasi Waktu tempuh 1 jam 30 menit)

– Pukul 09.00 Wib, Landing di Bandara Muara Bungo Kab. Bungo Prov. Jambi selanjutnya menuju ke Pasar di Wilayah Kab. Bungo untuk menyerahkan Bantuan Modal kerja dan Bantuan Tunai langsung kepada Pedagang pasar dan pedagang kaki lima. (Pasar belum di tentukan menunggu tim Advance Melaksanakan Survei).

– Pukul 10.15 Wib, Menuju ke Gudang Bulog di Kab. Bungo dalam rangka peninjauan persediaan beras yang ada di Pergudangan Bulog.

– Pukul 11.15 Wib, menuju Hellipad di Bandara muara Bungo dalam rangka persiapan take ke Kab. Tebo.

Pukul 11.45 Wib, persiapan Take off menuju Kab. Tebo Menggunakan pesawat helly Puma, perkiraan Waktu tempuh 18 menit.

– Pukul 12.03 Wib, Landing di Kab. Tebo Selanjutnya menuju ke Pasar di Wilayah Kab. Tebo untuk menyerahkan Bantuan Modal kerja dan Bantuan Tunai langsung kepada Pedagang pasar dan pedagang kaki lima. (Pasar belum di tentukan menunggu tim Advance Melaksanakan Survei).

– Pukul 13.15 Wib, menuju ke RSUD Kab. Tebo dalam rangka melaksanakan peninjauan Rumah Sakit Kab. Tebo.

– Pukul 14.15 Wib, Persiapan Take Off menuju ke Kab. Merangin dengan menggunakan pesawat Helly Puma TNI AU.

– Pukul 14.40 Wib, Tiba di Kab. Merangin selanjutnya menuju ke RSUD Kab. Merangin untuk melaksanakan peninjauan RSUD.

– Pukul 16.15 Wib, kegiatan di Komplek Pergudangan Bulog di Kab. Merangin untuk peninjauan persediaan Beras di Pergudangan Bulog.

– Pukul 17.15 Wib, Selesai kegiatan di Komplek Pergudangan Bulog selanjutnya Menuju ke Hotel Family Inn di Kab. Merangin.

– Pukul 17.40. Wib, Tiba di Hotel Family Inn untuk melaksanakan istirahat dan kegiatan Intern.

Hari Kedua, Rabu tanggal 3 April 2024

– Pukul 07.30 Wib, Bapak Presiden RI ke Hellipad di Kab. Merangin untuk menuju ke Kotamadya Sungai Penuh.

– Pukul 07.45 Wib Take Off menuju Kota Sungai Penuh menggunakan Helicopter Puma TNI AU.

Pukul 08.00 Wib Tiba di Kotamadya Sungai Penuh selanjutnya menuju ke tempat peresmian Inpres jalan Daerah di Kotamadya Sungai Penuh.

-Pukul 08.15 Wib, melaksanakan peresmian Inpres jalan Daerah di Kotamadya Sungai Penuh dan penandatanganan Prasasti Peresmian Jalan.

– Pukul 08.45 Wib, menuju ke Pasar di Kotamadya Sungai Penuh untuk menyerahkan Bantuan Modal kerja dan Bantuan Tunai langsung kepada Pedagang pasar dan pedagang kaki lima. (Pasar belum di tentukan menunggu tim Advance Melaksanakan Survei).

– Pukul 09.30 Wib, Menuju ke Kab. Kerinci dengan Via Darat Estimasi Waktu 1 jam 30 Menit.

Pukul 11.00 Wib, Tiba di Kab. Kerinci selanjutnya menuju ke Pasar di Wilayah Kab. Kerinci untuk menyerahkan Bantuan Modal kerja dan Bantuan Tunai langsung kepada Pedagang pasar dan pedagang kaki lima. (Pasar belum di tentukan menunggu tim Advance Melaksanakan Survei).

Baca Juga: Pj. Bupati Asraf Akan Sampaikan Harapan Pemekaran Kerinci Hilir Ke Jokowi saat Kunjungan ke Kerinci

– Pukul 13.30 Wib melaksanakan peninjauan Rumah Sakit di Kab. Kerinci namun masih menunggu informasi dari Protis apakah hanya peninjauan atau sekalian peresmian di karenakan Rumah Sakit tersebut baru selesai di Bangun dengan menggunakan dana dari pemerintah dalam hal ini Kemenkes ( masih menunggu informasi lebih lanjut).

- Pukul 14.30 Wib, menuju ke Hellipad untuk persiapan berangkat ke Bandara Muara Bungo di Kab. Bungo.

– Pukul 15.15 Wib, Landing di Bandara Muara Bungo Kab. Bungo selanjutnya persiapan kembali ke Jakarta.

– Pukul 15.35 Wib Take Off dari Bandara Muara Bungo Kab. Bungo menuju ke Baseops Halim Perdana Kusuma. (adz)

Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs