MERDEKAPOST.COM

Gubernur Al Haris Lepas Mudik Gratis untuk Warga Jambi dan Mahasiswa di Perantauan

Merdekapost.com - Jelang Idul Fitri 1445 H/2024, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH melakukan pelepasan mudik gratis untuk masyarakat Jambi dengan rute tujuan Jambi - Pulau Jawa, bertempat di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, Jum’at (05/04/2024).

"Hari ini saya melepas keberangkatan mudik gratis warga Provinsi Jambi menuju ke Pulau Jawa, dan ini atas ikhtiar kita bersama. Dalam program ini kita dari Pemprov Jambi menyiapkan dua bus dan sisanya partisipasi dari pihak lain," kata Gubernur Al Haris.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menunjukkan perhatiannya terhadap mahasiswa Jambi yang menimba ilmu di perantauan khususnya di Pulau Jawa untuk pulang ke Jambi.

Pada saat kedatangan mereka di Kota Jambi disambut langsung oleh Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Kemasyarakatan dan SDM H. Husairi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME, mewakili Gubernur Jambi, Jum’at (05/04/2024) pagi.

Kepada para mahasiswa, Husairi menyampaikan permohonan maaf Gubernur Jambi yang pada waktu bersamaan tengah keliling Provinsi Jambi mengecek kondisi dan situasi jelang Idul Fitri.

“Kami ditugasi sama Kadis kominfo karena beliau tidak sempat hadir, karena masih keliling persiapan untuk menyambut hari raya ini melihat kondisi Kota Jambi.”

"Untuk itu ditugaskan kepada kami untuk menerima adik-adik ini dan oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maaf. Dan juga selamat datang,” ujar Husairi didampingi Ariansyah.

Husairi juga menanyakan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa yang tiba di Kota Jambi. Husairi berharap semuanya diberikan kesehatan, sampai berkumpul dengan keluarga masing-masing nantinya di kampung halaman.

Dalam kesempatan tersebut Husairi juga menyampaikan titip pesan Gubernur Jambi kepada keluarga para mahasiswa.

“Beliau juga menitipkan salam hormat khusus bagi adik-adik dan juga kepada keluarga, Bapak, Ibu atau Kakak, adik di kampung,” kata Husairi.

Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Jambi Jakarta Raya (Permaja Jaya) masa bakti 2022-2024 Irpandi tampak diantara mahasiswa lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME saat dikonfirmasi mengatakan, selain pelepasan mudik gratis rute Jambi menuju Pulau Jawa, Pemprov Jambi juga melakukan penyambutan Pemudik gratis dari Pulau Jawa pulang ke Jambi.

"Dari Jakarta menuju Jambi ada 8 bus, dengan penumpang sebanyak 328 orang, dan Jambi-Jawa 2 bus sebanyak 100 orang," ujar Ariansyah. (*)

Wagub Abdullah Sani: Ramadhan Bulan Penuh Keberkahan

Merdekapost.com - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menghadiri acara Malam Peringatan Nuzulul Qur’an Ramadhan 1445 H sekaligus menjadi Penceramah yang berlangsung di Masjid Baiturrahman, Dusun Rejosari, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rabu (03/04/2024) malam.

Wagub Sani mengatakan, kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan upaya dalam mempererat silaturahim. “Safari ini momentum dalam mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, karena silaturahmi membuka rahmat dan pertolongan Allah SWT,” ujarnya.

Dalam tausiyah yang disampaikannya, Wagub Sani menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa mengejar keberkahan di bulan yang suci ini. “Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkahan, segala amal ibadah Allah lipat gandakan pahalanya dan semoga do’a kita semua diijabah oleh Allah SWT,” ucap Wagub Jambi tersebut.

Orang nomor dua di Provinsi Jambi itu juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri. “Dalam bulan yang penuh rahmat ini, saya mengajak masyarakat yang hadir untuk memperbaiki diri serta meningkatkan keimanan dan juga ketaqwaan kepada Gusti Allah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pandan Sejahtera Purwadi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pemprov Jambi ditengah masyarakat. “Terima kasih Bapak Wakil Gubernur telah hadir ditengah-tengah masyarakat Desa Pandan Sejahtera, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan saya ungkapkan didepan masyarakat desa bahwasanya kita harus mendukung orang yang sudah jelas berbuat untuk kita,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Wagub Abdullah Sani juga menyerahkan Hibah Bantuan Pembangunan Masjid Baiturrahman senilai 15 Juta Rupiah, Bantuan CSR Bank 9 Jambi senilai 15 Juta Rupiah, dan Bantuan Baznas Provinsi Jambi untuk 65 orang masyarakat yang berhak menerima.

Kapolres Bersama IWO Kerinci -Sungai Penuh Berbagi Takjil dan Buka Bersama

Merdekapost.com - Berbagi keberkahan di Bulan Suci Ramadan 1445/2024 Polres kerinci Bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan Gerakan Bagi-bagi Takjil gratis kepada masyarakat yang melewati jalan Soekarno Hatta atau di depan SPBU 24.371.20 Pelayang Raya kota Sungaipenuh, Senin (1/4/2024).

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Kerinci AKBP. M. Mujib. SH. SIK, Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP. Very Prasetyawan.SH., MH, Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh Riko Pirmando beserta jajaran pengurus dan anggota.

Setelah membagikan takjil kepada masyarakat, anggota IWO melaksanakan buka puasa bersama Kapolres, Kasat Reskrim dan jajaran-nya.

“Kegitan Ini bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci ramadhan ini serta wujud kepedulian PD -IWO kerinci-sungai penuh bersama Polres Kerinci terhadap masyarakat yang sedang menjalani ibadah puasa ramadhan 1445 H / 2024 H,” ujar Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh, Riko Pirmando yang sebagai CEO media indojatipos.com.

Dikesempatan yang sama, Kapolres Kerinci AKBP M Mujib juga mengajak masyarakat setempat agar selalu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kondusif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

“Kami mengajak masyarakat agar berperan aktif untuk bersama menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa dengan baik," kata AKBP M Mujib.

Tambahnya, Saya meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti membunyikan suara musik secara berlebihan, menyalakan petasan dan kebut-kebutan di jalan, balap liar atau menggunakan knalpot brong(Rising)

Polres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan apabila ingin meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

Selain, Kapolres Kerinci juga memastikan kedatangan Presiden Jokowi ke Sakti Alam Kerinci pada Rabu (3/4/2024). Kedatangan RI 1 itu dalam rangka kunjungan kerja dan peresmian jalan dan meninjau sejumlah pasar di Kerinci dan Sungaipenuh. (Red)

Sekjen PBNU Gus Ipul Imbau PKB Tak Banyak Bermanuver Sikapi Hasil Pilpres, Cak Imin; Terus Bekerja, Jaga Suara Rakyat

Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. (doc/ist)

Merdekapost.com, Surabaya - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf meminta Partai Kebangkitan Bangsa tak banyak bermanuver. Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Ipul ini, manuver yang dilakukan PKB akan sia-sia.

"KPU sudah mengumumkan pemenangnya (pilpres), ya sudah akui aja itu dan berikan ucapan selamat," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini kepada media di Jakarta seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 31 Maret 2024.

Gus Ipul mengingatkan bahwa PKB ada karena jasa ulama NU. Jika pada saat perolehan suara PKB naik, itu bukan hanya kerja pengurusnya, melainkan juga kerja dari para ustad-ustad kampung, kiai-kiai yang juga ikut berjuang agar PKB tetap eksis.

"Jangan sampai diklaim apa yang ada saat ini itu hanya kerja ketua umumnya saja, tapi adalah hasil kerja kolektif pengurus NU daerah," ujar mantan wakil gubernur Jawa Timur dua periode ini.

PKB memang masih mempersoalkan hasil pemilu presiden yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitisi. Gugatan tersebut masih berproses.

Sementara itu di DPR, Fraksi PKB juga masih berupaya mengegolkan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024. Sampai saat ini hanya tinggal PKB, PDIP dan PKS yang masih kencang menyuarakan hak angket.

Imbauan Gus Ipul agar PKB segera mengakui hasil pilpres sebenarnya bukan kali ini saja. Pada Ahad, 18 Februari 2024 Gus Ipul juga meminta agar PKB kembali ke jalan yang dia sebut benar sesuai dengan arahan NU. “Kembalilah ke jalan yang benar yakni jalan yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara.

Keponakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengklaim para elit PKB tidak pernah mendengarkan para ulama dan kiai NU untuk menentukan arah politik. “PKB salah mengambil jalan sehingga menimbulkan langkah yang membingungkan ulama, kiai, juga membingungkan warga NU. Bisa dilihat hasil pemilu ini. Jadi, segeralah kembali ke pangkuan NU,” kata dia.

Gus Ipul pun mengingatkan PKB agar menerima apapun hasil pemilu. “PBNU sudah menerima dan marilah kita sama-sama menghormati hasil pemilu. Kalau PKB mengaku partainya NU, ya mari bersama PBNU menyejukkan suasana,” ujarnya.

Pernyataan Gus Ipul itu pun ditanggapi Cak Imin. Menurut Muhaimin, pendukungnya lebih baik terus bekerja untuk menjaga suara rakyat. Ketua Umum PKB itu bahkan menyebut orang yang bernama Saipul sebagai seorang makelar yang mengatasnamakan NU.

“Selamat pagi para pejuang perubahan! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar,” kata Muhaimin melalui cuitannya di akun twitter @cakimiNOW pada Senin, 19 Februari 2024.

Beberapa jam kemudian Gus Ipul pun angkat bicara merespon cuitan Cak Imin. "Saya enggak tahu maksudnya apa makelar itu. Saya bingung juga dimaksud makelar, tapi makelar itu mungkin sama dengan konsultan gitu ya," kata Gus Ipul usai menghadiri serah terima jabatan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Gedung Grahadi Surabaya, Senin 19 Februari 2024.

Gus Ipul juga menyangkal bahwa cuitan Cak Imin tentang makelar ada hubungannya dengan pernyataannya beberapa waktu lalu, yakni meminta PKB kembali ke 'jalan yang benar' sesuai dengan NU. Gus Ipul pun tak merasa jadi makelar.

"Saya enggak ngerti maksudnya apa makelar, tapi lihat pernyataan saya baik-baik ya," ucap Wali Kota Pasuruan itu.

Pengamat politik yang juga Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Kacung Marijan menilai biasa saja perbedaan pendapat antara Gus Ipul dan Cak Imin. Menurut Kacung beda pendapat di kalangan elite NU akan reda dengan sendirinya seiring meredanya kegiatan politik tersebut.

Ia mencontohkan pada Muktamar NU misalnya, betapapun persaingan mendukung kandidat ketua umum keras, namun semua bisa diselesaikan dengan damai setelah perhelatan itu selesai. "Kan sering kita dengar bahwa di muktamar itu setelah gegeran lalu ger-geran," kata Kacung saat dihubungi.

Begitu juga perselisihan antara Gus Ipul dan Cak Imin, Kacung yakin bisa diselesaikan dengan dewasa. Apalagi antara Gus Ipul dan Cak Imin masih terhitung saudara dan sama-sama darah biru NU. "Lha wong mereka berdua itu masih saudara dekat, pasti nanti bisa selesai," kata Kacung.(*)

[Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com || sumber: tempo.co.id]

Faisal Basri di MK: Bansos itu Kewajiban Negara, Bukan Belas Kasihan

Saat sidang MK, Faisal Basri sindir bansos merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara, bukan belas kasihan ke rakyat. (Foto : CNN Indonesia)

Saat sidang MK, Faisal Basri sindir bansos merupakan kewajiban yang harus ditunaikan negara, bukan belas kasihan ke rakyat

***

Jakarta - Pakar Ekonomi yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) itu merupakan kewajiban negara. Ia menegaskan bansos bukan bentuk dari belas kasihan atau murah hati.

Pernyataan tersebut diutarakan Faisal menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran saat sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Senin (1/3).

Sebelumnya, Otto menyoroti penyaluran bansos merupakan persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Ia kemudian mempertanyakan apakah ada yang salah jika pemerintah melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos jelang Pilpres 2024.

"Lantas apakah ada yang salah jika pemerintah melakukan hal tersebut. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah jika melakukan undang-undang dan menyalurkan bansos ini?" tanyanya.

Faisal kemudian menjawab pertanyaan tim Prabowo dengan mengulas bagaimana sifat bansos sebagai bentuk perlindungan sosial yang tentunya menjadi kewajiban negara.

"Kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurahhatian. enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial." tegas Faisal.

Lihat Juga :

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah varian bansosnya yang semakin banyak. DPR tentunya menyetujui usulan untuk pengadaan bansos. Namun ketika di tengah jalan para menteri menyebutkan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo pribadi, DPR tentu tidak akan menyetujuinya.

"Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR? Tentu. Tapi tambah di tengah jalan, tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri, dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, enggak disepakati oleh DPR. Impor disuruh 3 juta? Tidak persetujuan DPR." pungkasnya.

"Eh saya rasa, jelas, tidak perlu dipermasalahkan, ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyat. Ya membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada el nino, dan semuanya. Ada indikatornya." tutup Faisal Basri.(*)

[ adz/merdekapost.com/CNN ]

PDIP Akan Gugat Proses Pemilu 2024 ke PTUN

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Doc/Ist).

Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan partainya berencana melayangkan gugatan terkait Pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Djarot menegaskan isi gugatannya bukan membatalkan hasil Pemilu 2024, melainkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

"Iya untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil, begitu, tidak. Tetapi upaya hukum untuk menunjukan bahwa pernah terjadi proses penyimpangan secara substansial sejak putusan MK 90," kata Djarot dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Djarot membeberkan dugaan penyimpangan yang terjadi mulai dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tentang Syarat Usia Capres-Cawapres hingga pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima berkas pendaftaran paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat salam memenangkan paslon tertentu," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap melalui gugatan ini, berbagai penyimpangan tak terjadi dalam gelaran Pilkada 2024 mendatang. Meski begitu, Djarot menyebut waktu mengajukan gugatan masih dibahas oleh partainya.

"Jadi ke PTUN dalam rangka mencari keadilan dan supaya pelaksanaan pemilu, kelemahan-kelemahan yang terjadi yang kita rasakan, kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024," ucapnya.

"Ini sebagai bagian koreksi kita. Jadi itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN," sambungnya.

Baca juga:

Djarot mempersilahkan jika ada partai lain yang mengikuti jejak PDIP mengajukan gugatan serupa ke PTUN. "Kita sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN. Kalau partai lain kita serahkan pada partai yang bersangkutan," imbuhnya.(*)

[adz/merdekapost.com/detik.com]

Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Foto : Hakim Suhartoyo saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (01/04/2024). [Doc/mahkamah konstitusi)

Merdekapost.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Diawal sidang, dilakukan pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Timnas Amin antara lain:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muh Fauzi

3. Anies Priyo Ashari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Ahmad Huseiri

7. Mei Suci Rahayu

8. Surtono

9. Dr Arif Parta Widjaya

10. Amrin Harun (melalui zoom)

11. Admin Arman

Kemudian terdapat 7 ahli tang dihadirkan oleh Timnas Amin, antara lain:

1. Bambang Eka

2. Faisal Basri

3. Prof Ridwan

4. Fritz Adrison

5. Yudi Prayudi

6. Prof. Johan

7. Antoni Budiwan

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya," ucap para ahli.(*)

(adz/merdekapost.com/detik.com/mk)

Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu

Foto: Sidang MK Senin, 01/04/2024. [Doc Istimewa]

Jakarta - Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, melayangkan protes ketika pertanyaannya tidak dijawab oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, selaku ahli dari tim hukum Anies-Muhaimin.

Hotman Paris meminta ahli tersebut untuk tidak hanya sekedar omon-omon saja.

Hal itu disampaikan Hotman selaku kuasa hukum pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Hotman mulanya memberikan pertanyaan kepada ahli terkait hubungannya Presiden Jokowi yang melanggar UU tentang korupsi dan APBN dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang.

"Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya benar tuduhan anda, (soal) Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran UU APBN, Jokowi melanggar (karena) tidak minta persetujuan DPR. Karena itu pemohon meminta Pemilu dibatalkan dan diulang," ujar Hotman.

"Pertanyaannya, apakah MK berwenang dalam putusannya menyatakan, oleh karena Jokowi melanggar UU korupsi, melanggar UU APBN, melanggar UU bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang? Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri. Boleh nggak MK menyatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu?" tanya Hotman.

Setelah itu, pihak KPU selaku termohon juga menyampaikan pertanyaannya ke ahli. Anthony pun menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan.

Anthony lalu merasa jawaban yang diberikannya sudah cukup. Kemudian, Hotman melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab oleh Anthony.

"Majelis, tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlihan beliau?" protes Hotman.

Ketua MK Suhartoyo pun meminta Hotman Paris untuk tidak terlalu bersemangat. Dia lalu menanyakan kepada ahli bersedia atau tidak untuk menjawab.

"Iya, tidak usah terlalu semangat, bapak (ahli) mau jawab tidak?" tanya Suhartoyo.

"Saya serahkan, karena keputusannya ada di Mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada Mahkamah. Bukan wewenang saya," jawab Anthony.

Suhartoyo mengatakan ahli pun tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab. Hal itu, lantas membuat Hotman kembali melayangkan protes.

"Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli (yang) menerangkan," kata Hotman.

"Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab, diserahkan kepada Mahkamah," jawab Suhartoyo.

Menurutnya, seharusnya ahli dapat lebih menjelaskan terkait pertanyaan yang dia ajukan. Hotman pun meminta ahli untuk tidak hanya sekedar berbicara saja.

"Iya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon," ujar Hotman.

"Anda tidak bisa memaksakan seperti itu, terima kasih ya," ujar Suhartoyo.(*)

(adz/detik.com/mk/merdekapost.com)

Wagub Sani Ajak Masyarakat Terus Bersinergi Bangun Jambi

Merdekapost.com - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I yang juga sebagai Ketua PW-IKA PMII Provinsi Jambi mengajak semua komponen masyarakat untuk terus berinergi, bersatu padu membangun negeri Jambi dari segala bidang. Ajakan tersebut disampaikan Wagub saat melakukan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW- IKA-PMII), bertempat di Masjid Darussalam SK.4 Kanan Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Senin (01/04/2024) malam.

Safari Ramadhan ini diawali dengan berbuka puasa bersama dirumah Bapak Sisran, salah satu tokoh agama/tokoh masyarakat Kecamatan Dendang yang juga merupakan pengurus IKA-PMII Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian dilanjutkan dengan sholat Magrib dan Isya serta terawih berjamaah di Masjid Darussalam.

Wagub Sani mengatakan, kegiatan Safari Ramadhan dilaksanakan sebagai ajang merajut silaturahmi, membangun keakraban, kekompakan serta memperkuat persatuan umat. "Safari Ramadhan merupakan momentum penting dalam meningkatkan kebersamaan antar umat muslim dan ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Ramadhan ini menjadi momentum bagi kami pemerintah provinsi untuk bersilaturahmi dan menyapa umat lebih dekat," ujar Wagub Sani.

"Silaturahmi adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah SWT. Dengan terhubungnya silaturahim, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Semoga kita bisa meraih surga-Nya dengan membina silaturahim antar sesama. Selain itu, kami sebagai penyelenggara pemerintah mohon dido’akan agar mendapat kemudahan dalam membangun Jambi kedepannya untuk mensejahterakan masyarakat,” lanjut Wagub Sani.

"Semua komponen masyarakat harus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota dan Provinsi. Keberhasilan pembangunan merupakan sukses bersama yang dirasakan masyarakat Provinsi Jambi jika kita bersatu, bahkan bangsa Indonesia akan lebih maju,” sambung Wagub Sani.

Wagub Sani menuturkan, perangkat daerah adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan. "Untuk itu perlu saling bersinergi bersama masyarakat, organisasi kemasyarakatan, guna membantu kepala daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan sehingga visi misi yang digagas oleh gubernur bisa tercapai,” tutur Wagub Sani.

Wagub Sani juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berusaha membangun pendidikan agama bagi generasi muda, sehingga keberadaan generasi muda suatu investasi yang sangat berharga untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

"Pembangunan SDM berkualitas menjadi mutlak dilakukan menyongsong periode puncak bonus demografi, harus dapat dimanfaatkan untuk mengangkat perekonomian masyarakat,” ucap Wagub Sani.

“Mohon do’a restunya, mudah-mudahan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kecamatan dan seterusnya diberikan kemudahan dan kelancaran didalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk bagaimana berupaya mensejahterakan masyarakat,” pungkas Wagub Sani.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sani juga menyerahkan bantuan pembangunan masjid melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank 9 Jambi dan BAZNAS Provinsi Jambi, dengan bantuan uang sebesar Rp. 15.000.000 untuk Masjid Darussalam SK.4 Kanan Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterima langsung secara simbolis oleh pengurus Masjid Darussalam, serta menyerahkan bantuan sembako untuk kaum dhuafa setempat. (*)

Wagub Sani Ikuti Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 2024

Merdekapost.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I bersama tim satgas pangan dan tim pengendalian inflasi daerah mengikuti Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 2024 melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) secara Virtual melalui Video Conference dari Gedung Bulog Cimahi Selatan Jawa Barat. Wagub Sani dan rombongan mengikuti dari Pendopo Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Senin (01/04/2024).

Usai mengikuti Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 2024, Wagub Sani langsung membuka secara resmi Stand Gerakan Pangan Murah dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Saya sangat mengapresiasi dilaksanakannya Gerakan Pangan Murah ini, yang merupakan upaya untuk untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, terutama jelang Idul Fitri, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni dengan menyediakan pangan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar," ujar Wagub Sani.

Wagub Sani menjelaskan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi kebiasaan bahwa permintaan masyarakat/publik terhadap pangan jauh lebih banyak, yang menyebabkan kenaikan harga pangan berpengaruh besar terhadap produktivitas pertanian pangan. "Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bekerja sama dan bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak terkait, baik instansi pemerintahan maupun swasta, berupaya untuk menyediakan pangan dengan harga yang lebih murah, dan menjadi gerakan serentak secara nasional se-Indonesia," jelas Wagub Sani.

Dikatakan Wagub Sani, Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi daerah dan nasional. "Kita berupaya secara maksimal dan berharap agar inflasi tetap terkendali, yang hanya bisa terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang baik kita semua," kata Wagub Sani.

Pada kesempatan tersebut Wagub Sani juga mengimbau dan mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk berbelanja secara bijak, berbelanja sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, tidak perlu menimbun. “Yakinlah bahwa kesediaan pangan kita cukup untuk mempersiapkan diri supaya lebih tenang untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri serta silaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1445 H/2024 M,” pungkas Wagub Sani.

Lantik Pj. Bupati Tebo, Gubernur Al Haris Tekankan Jaga dan Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos,MH secara resmi melantik Varial Adhi Putra sebagai Pj. Bupati Tebo, bertempat di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (01/04/2024). Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pelantikan Ketua Pj. TP PKK Kabupaten Tebo. Turut hadir pada pelantikan ini Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, para unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para pejabat OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Tebo serta pelantikan Penjabat Ketua TP-PKK dan Dekranasda Kabupaten Tebo yang baru saja resmi dilantik.

“Saya berharap agar saudara Penjabat Bupati Tebo bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan, demi meningkatkan kemajuan daerah dan kualitas pelayanan publik, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harap Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menegaskan untuk mengawal pelaksanaan Pilkada baik pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati. “Harapan saya yang petama tentu segala proses pembangunan, pemerintahan, sosial di Tebo berlangsung sebagaimana biasanya. Hal kedua saya sampaikan juga tahun 2024 ini adalah tahun politik dan ini perlu disikapi. Pj.Bupati harus mengawal dan proses pemilihan Gubernur , Bupati 2024 di Tebo berjalan kondusif, aman dan tertib,” katanya.

Gubernur Al Haris juga menegaskan kepada Pj. Bupati Tebo yang baru dilantik untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024. “Saya minta beliau untuk benar-benar netralitas, saya minta Pj. Bupati untuk mengajak ASN dan seluruh pejabat di Tebo untuk menjaga netralitas sebagai ASN Pemprov yang ditugasi Penjabat Bupati Tebo,” ucapnya.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penjabat Bupati Kabupaten Tebo yang sebelumnya dijabat oleh Aspan. “Saya terima kasih banyak kepada pak Aspan dan ibu yang telah mengabdi dan berkarya. Dan tentunya yang akan diteruskan nanti oleh Penjabat yang baru nantinya, selamat bertugas pada Penjabat Bupati yang baru,” pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris usai melantik Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Tebo menyatakan bahwa peran dari Pj. Ketua TP-PKK ini sama dengan peranan dari Ketua TP-PKK yang definitif. “Tentu saja masing-masing jabatan ini ada prioritas program, seperti PKK prioritas programnya adalah revitalisasi dasawisma, reaktivasi Posyandu, penanganan dampak covid walaupun sudah menurun tetapi harus tetap dipantau, andai masih ada, kemudian juga peranan sebagai Ketua Dekranasda bagaimana membina para pengrajin seni dan budaya, menggali potensi yang ada didaerah dan meningkatkan rasa bangga dengan buatan negeri sendiri,” ujar Hj.Hesti Haris.

Adison Fraksi PKS: Jabatan Segera Berakhir, Tetap Jalankan Tugas Anggota DPRD Batanghari

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari, Propinsi Jambi periode 2019-2024 akan segera berakhir masa jabatan pada bulan Agustus yang mendatang

Adison anggota DPRD Batanghari dapil I saat diminta keterangan oleh team media ini dikediaman pribadinya Selasa (01/04/2024) ,

Saat ditanya terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan para anggota DPRD Batanghari yang tinggal hitungan bulan lagi Edison mengatakan,Ya memang benar masa jabatan kami akan berakhir pada Agustus mendatang, namun kami selaku anggota DPRD Batanghari haruq tetap menjalankan tugas dan fungsi seperti biasanya karena ini tanggung jawab kami sebagai angota DPRD yang masih aktif, walaupun masah jabatan kami tingal sebebtar lagi tapi tugas kami masih ada,"Katanya.

folitisi dari partai PKS ini juga menuturkan, Sebelum masa jabatannya berakhir tidak menyurutkan tugas kami sebagai anggota dewan dan saya juga selaku anggota dewan terus memperjuangkan hak masyarakat kabupaten Batanghari, khususnya Muara Bulian dan Maro Sebo Ilir,"Ucap Adison. (*)

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Foto: Sidang MK pada Senin (1/4/2024)-(ist)

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan apa masalahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Mulanya, Ahli Ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Vid mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya.

Vid mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di Pemilu 2019 berhubungan dengan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dalam meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024.

"Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo," jelas dia.

Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo. Sebab, menurutnya, pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh.

"Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril.

"Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia.

Vid pun mengatakan jika kunjungan Jokowi jelas berdampak kepada suara Prabowo. Dia kemudian membandingkan Pemilu 2014 yang tidak diikuti oleh petahana.

"Jadi ketika kita melihat bahwa SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014 tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta, tapi itu tidak bisa menegasikan anecdotal evidence, tidak bisa menegasikan efek dari petahana ya," ujarnya.

Vid mengatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 merupakan refleksi dari suara Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, suara Prabowo saat 2019 jauh berbeda dengan suara di Pemilu 2024.

"Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi ada unsur fanatisme," katanya.

(adz/detik.com/mahkamah konstitusi)

Ini Profil Lengkap Varial Adhi Putra yang dilantik Jadi Pj Bupati Tebo

Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat Bupati Tebo pada Senin, 1 April 2024. [doc : adz | Istimewa]

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat Bupati Tebo pada Senin, 1 April 2024

Varial saat ini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jambi.

Varial sarat pengalaman yang pernah menduduki jabatan dari eselon IV hingga beberapa kali eselon II alias Kepala OPD.

Tercatat Varial sebelumnya menduduki berbagai jabatan sebelum jadi Kadis LH.

Awal pengabdiannya, Varial berkarier di Pemkab Muaro Jambi seperti menjadi Kasi perencanaan bidang bina marga Dinas PUPR Muaro Jambi, lalu seelah itu dia dipercaya menjadi Kasi pertambangan dan energi pada Bappeda Provinsi Jambi.

Kemudian kembali ke Dinas PUPR Muaro Jambi sebagai Kabid Bina Marga dan beberapa saat kemudian menjabat sebagai Sekretaris Dinas.

Puncaknya di Dinas PUPR Muaro Jambi ia menjadi Kepala Dinas, sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Dishub Provinsi Jambi pada Agustus 2017.

Lalu pada zaman Gubernur Zumi Zola hingga Fachrori Umar ia dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada masa Gubernur Al Haris ia didapuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Hingga saat ini ia menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Harta Kekayaan

Disisi lain, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Varial tercatat memiliki total harta kekayaan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.194.886.767.

Kekayaan Varial paling besar disumbang dari tanah dan bangunan terdiri dari 7 bidang di tiga daerah, di antaranya Kota Palembang, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Total nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Varial senilai Rp3.677.586.767.

Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp505.000.000, selanjutnya kas dan setara kas senilai Rp 12.300.000. Dalam LHKPN, Varial tercatat tidak memiliki hutang.