.png "Aset Pemkab Merangin Dipakai Bank Jambi Sejak 2011 Tanpa Perjanjian Sewa, Penyertaan Modal Rp47,5 Miliar Jadi Sorotan")
.png) |
| Aset Pemkab Merangin Dipakai Bank Jambi Sejak 2011 Tanpa Perjanjian Sewa, Penyertaan Modal Rp47,5 Miliar Jadi Sorotan |
Merdekapost.com | Merangin - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat lima bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin yang dimanfaatkan pihak lain tanpa perjanjian. Salah satunya adalah tanah milik Pemkab Merangin seluas 1.541 meter persegi di kawasan Pasar Bawah Bangko yang dimanfaatkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Bangko.
Dalam LHP tersebut, BPK mencatat bahwa tanah itu merupakan aset milik Pemkab Merangin yang telah dimanfaatkan Bank Jambi sejak 2011 tanpa disertai perjanjian sewa. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola barang milik daerah. Bagaimana sebuah aset pemerintah dapat dimanfaatkan selama bertahun-tahun tanpa perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara pemilik aset dan pihak yang memanfaatkannya?
Persoalan ini bukan hanya menyangkut pembayaran sewa, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, tertib administrasi, pengawasan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kekayaan milik masyarakat.
Di sisi lain, pihak Bank Jambi menyampaikan bahwa bank tidak dapat melakukan pembayaran sewa karena tidak terdapat perjanjian sewa atas tanah tersebut. Pernyataan ini perlu dilihat secara objektif. Ketiadaan perjanjian memang menjadi persoalan yang perlu ditelusuri, tetapi pemerintah daerah juga perlu menjelaskan bagaimana aset tersebut dikelola dan diawasi selama bertahun-tahun.
Oleh karena itu, persoalan ini tidak tepat jika langsung disimpulkan bahwa Bank Jambi pasti memiliki kewajiban membayar sewa selama 15 tahun. Namun, ketiadaan perjanjian juga tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan penelusuran terhadap riwayat pemanfaatan aset sejak 2011.
Pemkab Merangin Perlu Membuka Riwayat Aset Sejak 2011
Langkah Pemkab Merangin yang meminta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melakukan penilaian terhadap tanah tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian yang perlu ditindaklanjuti. Namun, penilaian nilai aset saja belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang muncul dari temuan BPK.
Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan penelusuran dokumen secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanah seluas 1.541 meter persegi tersebut dicatat dalam administrasi barang milik daerah, sejak kapan pemanfaatannya berlangsung, apa dasar penggunaan tanah ketika Bank Jambi mulai memanfaatkannya, dan apakah pernah terdapat dokumen persetujuan, surat-menyurat, atau bentuk kerja sama lain.
Penelusuran juga perlu mencakup dokumen selama periode pemanfaatan, termasuk kemungkinan adanya perubahan status administrasi atau kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut.
Langkah ini penting agar penyelesaian masalah tidak hanya berfokus pada keadaan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan seluruh fakta administratif dan hukum yang relevan sejak awal pemanfaatan.
Perlu ditegaskan bahwa pencatatan BPK mengenai pemanfaatan aset sejak 2011 tanpa perjanjian sewa tidak dengan sendirinya membuktikan adanya utang sewa untuk seluruh periode tersebut. Penentuan kewajiban pembayaran harus didasarkan pada dokumen, fakta yang terverifikasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, hasil inventarisasi harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar memenuhi tindak lanjut pemeriksaan secara administratif.
Dasar Hukum Menuntut Tertib Pengelolaan Aset Daerah
Persoalan pemanfaatan tanah milik Pemkab Merangin oleh Bank Jambi perlu dilihat dalam kerangka hukum pengelolaan barang milik daerah. Hal ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga status, pencatatan, dan pemanfaatan aset yang menjadi kekayaan daerah.
Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 44 menegaskan kewajiban pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang untuk mengelola serta menatausahakan barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Pasal 49 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban sertifikasi tanah milik negara atau daerah atas nama pemerintah yang bersangkutan. Ketentuan ini memperkuat pentingnya kepastian status kepemilikan dan tertib administrasi aset daerah.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur mekanisme pemanfaatan barang milik daerah. Pasal 27 menyebutkan sejumlah bentuk pemanfaatan, termasuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerja sama penyediaan infrastruktur. Ketentuan mengenai sewa juga diatur dalam pasal-pasal berikutnya sesuai dengan bentuk dan mekanisme pemanfaatannya.
Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan barang milik daerah, termasuk pemanfaatan, penentuan besaran sewa, penilaian, dan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah.
Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Merangin perlu menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangannya, termasuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK.
Penerapan seluruh ketentuan tersebut harus memperhatikan waktu berlakunya masing-masing peraturan. Mengingat pemanfaatan tanah disebut telah berlangsung sejak 2011, penentuan hak dan kewajiban untuk periode sebelumnya harus didasarkan pada aturan yang berlaku saat itu, dokumen yang tersedia, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menjelaskan dasar pemanfaatan tanah, status administrasinya, serta langkah hukum yang diperlukan untuk menertibkan pemanfaatan aset tersebut. Tujuannya bukan untuk langsung menyalahkan salah satu pihak, melainkan memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Penyertaan Modal Rp47,5 Miliar Perlu Disertai Transparansi
Persoalan ini semakin relevan karena Pemkab Merangin pada saat yang sama mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp47,5 miliar kepada Bank Jambi. Rencana tersebut perlu dibahas secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar kebijakan, manfaat yang diharapkan, serta pertimbangan pemerintah daerah dalam menggunakan keuangan daerah.
Penyertaan modal dan pemanfaatan aset daerah merupakan dua persoalan yang berbeda secara hukum. Temuan mengenai tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa penyertaan modal kepada Bank Jambi tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, rencana penyertaan modal juga tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan pemanfaatan aset.
Keduanya tetap berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Ketika pemerintah daerah berencana mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk penyertaan modal, transparansi terhadap pengelolaan aset daerah patut menjadi perhatian.
Oleh karena itu, Pemkab Merangin perlu menjelaskan dasar hukum penyertaan modal, tujuan investasi, manfaat yang diharapkan bagi daerah, serta langkah konkret dalam menyelesaikan temuan BPK mengenai tanah tersebut.
Jika penyertaan modal dilakukan dalam bentuk uang daerah kepada Bank Jambi, mekanismenya harus dibedakan dari persoalan pemanfaatan tanah. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi harus sama-sama dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tuntutan agar persoalan aset diselesaikan sebelum atau bersamaan dengan pembahasan penyertaan modal bukan berarti secara otomatis melarang penambahan modal. Tuntutan tersebut merupakan dorongan agar pemerintah daerah memastikan pengelolaan aset dan keuangan daerah berjalan sesuai hukum serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
DPRD Merangin Perlu Menjalankan Fungsi Pengawasan
DPRD Kabupaten Merangin memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam persoalan ini, DPRD perlu meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai tindak lanjut temuan BPK, hasil penilaian KPKNL apabila telah tersedia, status pencatatan tanah seluas 1.541 meter persegi tersebut, serta dasar pemanfaatannya oleh Bank Jambi sejak 2011.
Selain itu, DPRD perlu memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai langkah penyelesaian yang terukur. Langkah tersebut dapat mencakup penertiban administrasi aset, penetapan dasar hukum pemanfaatan tanah untuk masa mendatang, dan penentuan tindak lanjut apabila hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan adanya hak atau kewajiban yang perlu diselesaikan.
Pengawasan tidak seharusnya berhenti pada penyampaian surat, permintaan penilaian, atau pemenuhan dokumen administratif. Harus ada kejelasan mengenai hasil yang ingin dicapai dan langkah yang akan dilakukan untuk memastikan aset daerah dikelola secara tertib.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penyelesaian persoalan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik dan dokumen yang dikecualikan.
Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Penilaian, tetapi Kepastian Hukum
Dalam pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, pencatatan administrasi, dan penetapan dasar pemanfaatan merupakan bagian yang saling berkaitan, tetapi tidak dapat saling menggantikan.
Hasil penilaian KPKNL dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan nilai aset atau kepentingan ekonomi yang relevan. Namun, hasil tersebut tidak dengan sendirinya menjawab apakah terdapat kewajiban pembayaran untuk masa lalu, bagaimana status pemanfaatan sebelumnya, atau mekanisme hukum yang tepat untuk digunakan selanjutnya.
Karena itu, Pemkab Merangin perlu menjelaskan secara terbuka tahapan penyelesaian yang ditempuh. Pertama, melakukan inventarisasi dan penelusuran dokumen sejak awal pemanfaatan pada 2011. Kedua, memastikan status hukum dan pencatatan aset dalam administrasi barang milik daerah. Ketiga, menindaklanjuti hasil penilaian sesuai tujuan dan ruang lingkupnya. Keempat, menetapkan mekanisme pemanfaatan tanah ke depan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelima, menjelaskan hasil tindak lanjut temuan BPK kepada pihak yang berwenang dan masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Apabila penelusuran menemukan adanya hak atau kewajiban yang belum diselesaikan, pemerintah perlu menentukan langkah penyelesaian berdasarkan dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan dasar yang cukup untuk menetapkan kewajiban tertentu, keputusan tersebut juga harus disertai penjelasan yang jelas.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini tidak boleh didasarkan pada dugaan, tetapi harus mengacu pada fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan pemanfaatan tanah milik Pemkab Merangin oleh Bank Jambi sejak 2011 tanpa perjanjian sewa menunjukkan pentingnya tertib administrasi dan pengawasan terhadap barang milik daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki tercatat dengan baik, mempunyai status hukum yang jelas, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat yang sama, usulan penyertaan modal sebesar Rp47,5 miliar kepada Bank Jambi perlu dibahas secara transparan dan berdasarkan prosedur yang berlaku. Persoalan pemanfaatan tanah dan penyertaan modal harus ditangani melalui mekanisme hukum masing-masing, tanpa mengabaikan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Merangin tidak perlu terburu-buru menyimpulkan adanya kewajiban sewa selama 15 tahun. Namun, pemerintah juga tidak seharusnya membiarkan riwayat pemanfaatan aset tersebut tanpa penjelasan dan penyelesaian yang memadai.
Keberhasilan menindaklanjuti LHP BPK tidak cukup diukur dari adanya proses penilaian atau surat-menyurat. Hal yang lebih penting adalah kepastian status aset, tertib administrasi, kejelasan dasar pemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan keuangan daerah.
Sebelum keputusan penyertaan modal Rp47,5 miliar ditetapkan, Pemkab Merangin perlu memastikan bahwa persoalan pemanfaatan tanah tersebut telah ditangani secara serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai pembahasan mengenai penambahan modal berjalan lebih cepat daripada penyelesaian persoalan tata kelola aset daerah yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sebab, menjaga keuangan daerah bukan hanya soal ke mana uang baru akan dialokasikan, tetapi juga tentang bagaimana aset yang sudah dimiliki dikelola, diawasi, dan dilindungi agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
Catatan: Nomor pasal dan penerapan peraturan perlu diverifikasi kembali melalui sumber resmi, terutama untuk memastikan ketepatan dasar hukum yang berlaku pada periode pemanfaatan tanah sejak 2011. (Tim)
.jpeg)
.jpeg)