MERDEKAPOST.COM

Wako Alfin Sampaikan Pengantar Perubahan RAPBD 2025

SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Sungai Penuh dengan agenda penyampaian pengantar Walikota terhadap perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di aula kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (8/9).

Rapat paripurna pertama masa persidangan ketiga itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, S.Sos, M.H. Turut hadir jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, SE, MM, staf ahli, asisten, kepala OPD serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Alfin menyampaikan bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama DPRD telah menyepakati nota perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk kemudian dibahas lebih lanjut secara konferensif sehingga dapat disetujui dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.

“Penyampaian pengantar perubahan RAPBD ini merupakan bagian dari proses pembangunan daerah agar pelaksanaan program dapat lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Wako Alfin.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan setiap alokasi anggaran dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.(ADZ)

DPRD Kota Sungai Penuh Terima Aspirasi Mahasiswa dengan Tangan Terbuka

Merdekapost.com - Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP se-Kota Sungai Penuh dan Kerinci berlangsung damai di halaman Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Selasa (2/9/2025).

Dengan membawa poster dan spanduk, para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari pengusutan kasus meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, pembebasan massa aksi yang masih ditahan tanpa syarat, hingga desakan menghentikan segala bentuk kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan dewan, menolak kenaikan tarif pajak, serta mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S.Sos., MM, menyambut langsung aksi tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi atas sikap mahasiswa yang mampu menjaga ketertiban dan suasana kondusif selama menyampaikan aspirasi. “Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh, kami sangat mengapresiasi terciptanya suasana yang aman dan tertib.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan ke otoritas lebih tinggi, dan kami siap mengawal aspirasi ini agar benar-benar mendapat perhatian,” tegas Hutri.

Aksi damai yang berlangsung lebih dari dua jam itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berjalan tertib. Para mahasiswa memilih jalur dialogis, sementara para wakil rakyat berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat. (*)

Pembelian Mobnas Baru DPRD Sungai Penuh Tuai Pro Kontra, Aldi: Rakyat Sedang Sulit

Sungai Penuh, MERDEKAPOST - Kabar pembelian mobil dinas (mobnas) baru untuk tiga unsur pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Di satu sisi, sebagian kalangan menilai hal tersebut wajar karena telah melalui proses penganggaran pemerintah sebelumnya. Namun, tidak sedikit pula warga yang menilai kebijakan ini melukai hati rakyat, terutama ketika anggaran pelayanan publik di berbagai dinas justru dipangkas hingga 75 persen dan kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk.

Ketua LSM Semut Merah, Aldi, dengan tegas menyayangkan langkah DPRD membeli mobnas baru tersebut. Menurutnya, di tengah rakyat yang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, keputusan wakil rakyat menggunakan uang rakyat untuk fasilitas mewah justru semakin menambah kekecewaan publik.

“Kalau benar DPRD Sungai Penuh membeli mobil dinas baru untuk tiga unsur pimpinan, kita sangat kecewa. Itu jelas melukai hati rakyat kecil. Bukannya mobnas lama masih layak? Kalau memang sudah dianggarkan sebelumnya, mengapa tidak dialihkan untuk kepentingan masyarakat? Apalagi anggaran pelayanan dipangkas besar-besaran. Ironisnya, setelah dibeli pun, sampai sekarang mobil itu tidak berani dipakai. Ada apa sebenarnya?” tegas Aldi dengan nada kecewa.

Badan Wakaf Kerinci Resmi Dikukuhkan, Arzam: Siap Bekerja Keras untuk Umat

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Sungai Penuh, Emrizal, membenarkan bahwa pengadaan mobnas memang dilakukan untuk ketiga pimpinan dewan. Ia menegaskan, pembelian itu bukan keputusan baru, melainkan hasil penganggaran DPRD periode sebelumnya.

“Benar, pengadaan itu sudah dianggarkan oleh DPRD periode lalu. Bahkan, sejak bulan Ramadan kemarin sudah dilakukan serah terima kepada masing-masing pimpinan,” kata Emrizal saat dikonfirmasi Warta Satu.

Kebijakan pembelian mobnas baru ini dipastikan akan terus menjadi sorotan publik. Di satu sisi, DPRD berdalih hanya melaksanakan penganggaran lama, sementara di sisi lain, masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit.(*)

Wako Sungai Penuh Alfin Pastikan Pasar Beringin Jaya Dibangun 2025, Total Dana Capai Rp55 Miliar

Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Edia Putra, ST.(Ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, memastikan pembangunan Pasar Beringin Jaya segera direalisasikan. Proyek strategis ini akan menelan anggaran Rp55 miliar yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Meski menghadapi keterbatasan keuangan daerah, Wako Alfin terus melakukan lobi ke pemerintah pusat. Usaha tersebut membuahkan hasil setelah pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Edia Putra, ST, yang mengonfirmasi bahwa pembangunan Pasar Beringin Jaya masuk dalam program multi-year.

“Untuk tahun 2025 dialokasikan anggaran awal sebesar Rp11 miliar. Proses pembangunan saat ini sudah memasuki tahap tender,” ungkap Wako Alfin, Rabu (3/9/2025).

Ia menjelaskan, proyek ini bukan hanya untuk menghadirkan infrastruktur modern, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. “Pembangunan Pasar Beringin Jaya akan meningkatkan kenyamanan pedagang dan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Pembangunan pasar tersebut dilaksanakan langsung oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi sebagai bagian dari penguatan prasarana nasional di sektor perdagangan rakyat.

Dengan proyek ini, Pemkot Sungai Penuh berharap wajah kota menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman, sekaligus menjadikan Pasar Beringin Jaya pusat aktivitas ekonomi yang modern. (adz)

Upaya Serius Ciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Wawako Azhar Hadiri Rakor di Kendari

Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah menghadiri acara pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan iklim investasi dan pemantapan Asta Cita penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kendari, Sulteng. (doc/ist)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST – Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah menghadiri acara pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan iklim investasi dan pemantapan Asta Cita penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8).

Rakornas ini di ikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia dengan tujuan memperkuat pemahaman, sinergi, serta pengawasan terhadap pembentukan produk hukum.

Wakil Walikota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya serius dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Produk hukum daerah yang tepat, jelas, dan sesuai regulasi merupakan landasan penting bagi jalannya pembangunan serta masuknya investasi di daerah. Melalui forum ini, kita mendapat arahan langsung dari Kemendagri terkait pembinaan dan pengawasan yang harus di jalankan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pilihan Redaksi:

Viral di Medsos! Angin Puting Beliung dan Hujan Terjang desa Bumbun Duri Kayu Aro

Selain itu, Rakornas juga menjadi sarana bagi daerah untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi, serta memastikan agar setiap kebijakan hukum yang lahir di tingkat daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola produk hukum daerah, sejalan dengan visi misi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.(*adv/adz)

BSSN Serahkan Registrasi, Sungai Penuh Resmi Miliki Tim Tanggap Insiden Siber

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menerima Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber dari BSSN di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (25/8/2025).(doc.istimewa)

JAMBI, Merdekapost – Wawako Sungai Penuh, Azhar Hamzah menghadiri penyerahan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber untuk pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Acara berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 25 Agustus 2025.

Kegiatan ini menjadi momen pemberian penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Penghargaan diberikan atas dukungan dan kontribusi mereka dalam memperkuat sistem keamanan siber di daerah.

Komjen Pol. A. Rachman Wibowo, S.K.I menyerahkan surat tanda registrasi langsung kepada Wakil Walikota Sungai Penuh, Azhar Hamzah.

Kini, Kota Sungai Penuh resmi memiliki tim tanggap insiden siber. Tim ini diakui secara nasional dan terintegrasi dalam jaringan keamanan siber pemerintah.

Azhar Hamzah mengapresiasi dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menekankan bahwa tim tanggap insiden siber akan memperkuat perlindungan data dan informasi pemerintahan. Tim ini juga memberi rasa aman bagi masyarakat di era digital.

“Di tengah perkembangan teknologi informasi yang cepat, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak. Tim tanggap insiden akan membantu kita mengantisipasi seluruh potensi ancaman siber secara cepat dan tepat,” ujarnya.(*adv/ali)

Walikota Alfin Cek Kondisi Jalan, Jembatan dan Akses Transportasi Penting di Kota Sungai penuh

Walikota Sungai penuh Alfin SH, dan Rombongan tinjau Akses jalan yang rusak dan melihat kondisi Jembatan Kerinduan. (ist/mpc)

SUNGAI PENUH, MP.Com – Walikota Alfin,SH bersama Wakil WaliKota Azhar Hamzah, turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi jalan di daerah Tanjung dan jembatan Kerinduan yang menjadi icon kota Sungai Penuh Selasa 25 Maret 2025.

Meskipun dalam kondisi menjalankan ibadah puasa dan cuaca sangat terik, Walikota beserta rombongan tetap turun melihat langsung kondisi jalan yang rusak.

“Alhamdulillah siang ini kita bisa turun bersama Pak Wawako Azhar Hamzah, Sekda Alfian, Ketua DPRD Kota Sungai beserta anggota, kita ingin melihat langsung kondisi jalan yang rusak yang selama ini menjadi keluhan warga, ini juga dalam upaya perencanaan perbaikan infrastruktur yang akan dilakukan oleh Pemerintah”,ujar Alfin (25/3)

Perintahkan OPD Kumpulkan Mobnas, Wako Alfin: Senin Sudah Terkumpul Semua

Alfin menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah konkrit untuk memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan parah.

"Kami memahami keluhan masyarakat terkait kondisi jalan ini. Oleh karena itu, kami akan mengupayakan perbaikan agar akses transportasi bisa semakin lancar,” ujar Wako Alfin.

Seru, Ngabuburit di Atas Udara Bukit Gedang Adat Pendung Semurup

Terkait Jembatan Kerinduan, Alfin menekankan pentingnya pemeliharaan jembatan ini, selain sebagai icon kota Sungai Penuh,juga merupakan sarana vital sebagai penghubung masyarakat dari Kabupaten Kerinci dari daerah hilir yang ingin ke kota Sungai penuh

“Kita pastikan jalan maupun jembatan Kerinduan agar tetap aman dan nyaman bagi pengguna, kondisinya tetap baik agar tidak membahayakan masyarakat,” Ucap Wako Alfin.

Kunjungan dan turun langsung melihat kondisi jalan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.(adz)

Wali Kota Sungai Penuh Sidak Kendaraan Dinas, Banyak Pejabat Nunggak Pajak Mobnas!

Wali Kota Sungai Penuh Alfin dan Wawako Azhar Hamzah Sidak Kendaraan Dinas, ternyata ditemukan Banyak Pejabat yang menunggak Pajak Mobnas. (ist)

MERDEKAPOST, SUNGAIPENUH - Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH dan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pengecekan yang berlangsung di Lapangan Kantor Wali Kota, Senin (24/3), bertujuan memastikan kondisi kendaraan serta kelengkapan surat-suratnya.

Dalam sidak tersebut, ditemukan sejumlah kendaraan dinas yang mati pajak serta beberapa mobil dinas yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Ratusan kendaraan dinas Pemerintah Kota Sungaipenuh menunggak pajak. Ini terungkap, setelah Walikota Sungaipenuh Alfin, SH dan Wawako Azhar Hamzah mengecek kendaraan dinas tersebut.

Hal ini membuat Wako Alfin kaget, Rencana awalnya ingin transparan dan menyelamatkan aset daerah dengan memasang logo Pemkot Sungaipenuh. Namun Faktanya, setelah dicek kelengkapan surat kendaraan bermotor, banyak yang nunggak pajak.

Tentu saja Kondisi ini membuat Wako naik pitam. Sejumlah Kepala dinas, sekretaris dan kabid diwarning. Malah dicecar detail, alasan nunggak pajak.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin dan Wawako Azhar Hamzah Sidak Kendaraan Dinas, dan memasang stiker logo Pemkab Sungai Penuh di setiap Mobnas.(ist)

Tragisnya lagi, dihadapan Walikota masih ada pejabat yang berani berkilah dan berbohong. Beralasan STNK hilang. Faktanya setelah dicek, mereka belum bayar pajak. Malah, mobil dinas Perpustakaan nunggak pajak hingga Rp 8 juta. Mobil sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata jenis Kijang Innova BH 1229 R nunggak pajak Rp 4,6juta.

Kondisi ini membuat Ketua DPRD Hutri Randa dan Wakil Walikota Azhar Hamzah yang ikut mengecek kondisi mobil dinas geleng-geleng kepala. Sekda Alpian pun tak menyangka banyaknya pejabat yang membandel.

Tidak sekedar nunggak pajak. Kondisi kendaraan dinas tidak terawat dengan baik. Ada ban gundul, jarang ganti oli, juga ditemukan mobil dalam kondisi ringsek. Malah banyak yang beralasan mobil rusak dan saat ini dalam perbaikan di bengkel.

“Kami baru mengetahui dan baru menerima datanya. Saya, sebagai walikota, meminta maaf atas tunggakan pajak kendaraan dinas ini, dan kami akan segera menyelesaikannya,” kata Alfin.

Keseriusan Walikota untuk mengetahui banyaknya pejabat bandel nunggak pajak, langsung menghubungi Kepala Tata Usaha Samsat Kerinci Hartati, SH melalui video call. Dalam data terungkap ratusan kendaraan dinas Pemkot Sungaipenuh nunggak pajak. Jumlahnya mencapai hampir satu miliar.

Mendapatkan kabar ini Walikota segera membentuk Satgas. Dia ingin menuntaskan persoalan kendaraan dinas dan menyelesaikan tunggakan pajak.

“Saya ingin cepat. Tim ini harus segera turun dan melacak keberadaan aset daerah. Saya ingin dimasa pemerintahan kami dan Pak Azhar masalah aset daerah tuntas dan semua kendaraan dinas sudah membayar tunggakan pajak, ” tegas Alfin.

Walikota mengatakan tidak mengetahui penyebab adanya tunggakan pajak yang terjadi sebelum dia menjabat.

“Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat tentang taat pajak. Semua (tunggakan) akan segera diselesaikan hingga tuntas,” ucapnya.

Alfin paham betul primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Apalagi saat ini berlaku pajak opsen yang langsung masuk ke kas daerah.

“Kita harus adil. Warga membayar pajak, maka kita harus memberikan contoh. Akan kita tuntaskan semuanya, harus,” imbuhnya.

Sebelumnya, tercatat sebanyak 1.263 kendaraan dinas yang digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Sungaipenuh menunggak pajak.

Ribuan kendaraan tersebut, yang terdiri dari motor, mobil, truk, dan bus, tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) dengan pelat merah.

Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menambahkan bahwa Pemkot Sungai Penuh akan memasang logo dengan kode tertentu pada kendaraan dinas.

Hal ini bertujuan agar kendaraan lebih mudah dikenali dan diawasi penggunaannya.

“Dengan adanya logo ini, masyarakat juga bisa ikut mengawasi kendaraan dinas. Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola aset daerah,” jelas Azhar.

Langkah tegas Pemkot Sungai Penuh ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai sebagai upaya nyata dalam menjaga aset daerah dan memastikan kendaraan dinas digunakan sesuai aturan.

Ke depan, pemeriksaan serupa akan dilakukan secara berkala, dan kendaraan dinas yang tidak memasang logo resmi akan dievaluasi.(adz)