MERDEKAPOST.COM

Buntut dari Ucapan Kasar Viral, Golkar Copot Fahruddin dari Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh

Buntut dari Ucapan Kasar dan meghina para pekerja bangunan yang Viral, Pimpinan Golkar Kota Sungai Penuh Mencopot Fahruddin, S.Pd dari Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com – DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh akhirnya mengambil langkah tegas terhadap kadernya, Fahruddin, S.Pd, buntut dari video viral yang menampilkan ucapannya bernada kasar kepada para pekerja saat pembongkaran Pasar Beringin Jaya pada 15 Oktober 2025 lalu.

Ketua DPD Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azami, memastikan bahwa partai telah menjatuhkan Surat Peringatan Kedua (SP2) sekaligus mencopot Fahruddin dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh.

“Mulai hari ini, Selasa (21/10/2025), partai sudah memberikan surat peringatan ke-2 kepada Fahruddin karena melanggar kode etik dan peraturan organisasi. Saya juga sudah menginstruksikan Fraksi Golkar agar mencopot yang bersangkutan dari jabatan Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, dan itu sudah dilakukan per hari ini,” tegas Fikar Azami.

Langkah ini menunjukkan sikap tegas Golkar dalam menegakkan disiplin dan menjaga marwah partai di tengah sorotan publik. “Kami tidak mentolerir tindakan yang bisa mencoreng citra partai maupun lembaga legislatif,” tambah Fikar.

Saat ditanya mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, Fikar mengatakan, "Terkait itu nanti berproses di DPRD," jawabnya

Kasus Fahruddin sebelumnya menjadi perhatian publik setelah potongan video dirinya tersebar luas di media sosial.

Dalam video itu, Fahruddin terdengar melontarkan kata-kata tidak pantas kepada pekerja proyek pembongkaran pasar. Meski belakangan ia telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka, partai tetap menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan etika politik yang harus dijaga oleh seorang wakil rakyat.

Langkah cepat DPD Golkar ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan yang menilai partai harus menjadi contoh dalam menegakkan kedisiplinan dan menjaga perilaku kadernya di ruang publik.(adz)

Akibat Prilaku Kadernya yang Tak Beretika, Golkar Sungai Penuh Tuai Sorotan Tajam

Buntut dari Prilaku Tak Beretika 'Dewan' Golkar, Hina Pekerja Bangunan dengan sebutan binatang, DPD Golkar Sungai Penuh Akan Panggil Anggota DPRD Fahrudin.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com - Perilaku tidak pantas kembali dipertontonkan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Fraksi Partai Golkar, Fahrudin. Dalam sebuah inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembongkaran Pasar Beringin, Fahrudin diduga melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan kepada para pekerja bangunan dengan menyebut nama hewan.

Ucapan tersebut sontak menimbulkan kegaduhan dan menuai kecaman luas dari masyarakat.

Insiden bermula ketika rombongan Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh melakukan peninjauan ke area proyek pembongkaran pasar. Di tengah kegiatan tersebut, Fahrudin yang terlihat emosional tiba-tiba mendekati para pekerja dan mengucapkan kata-kata tidak pantas dengan nada tinggi. Tindakan itu dinilai tidak hanya melukai perasaan para pekerja, tetapi juga mencoreng citra lembaga legislatif.

Gelombang kritik pun langsung bermunculan, baik dari kalangan masyarakat maupun di media sosial. Banyak warga menilai perilaku Fahrudin tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung masyarakat kecil. Sejumlah komentar di dunia maya bahkan mendesak agar Partai Golkar memberikan sanksi tegas, pemecatan terhadap yang bersangkutan.

Menanggapi derasnya sorotan publik, Ketua DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azmi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata terhadap perilaku kadernya. Ia menegaskan bahwa partai akan mengambil langkah tegas sesuai mekanisme organisasi.

“Permasalahan ini sudah kami tindaklanjuti. Besok, Senin, yang bersangkutan akan dipanggil oleh pimpinan fraksi dan pengurus DPD Partai Golkar untuk dimintai keterangan serta klarifikasi. Hari ini juga, partai akan mengeluarkan surat peringatan resmi kepada yang bersangkutan,” tegas Fikar Azmi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (18/10).

Fikar menambahkan, Partai Golkar berkomitmen menjaga marwah, integritas, dan moral kadernya, terutama mereka yang duduk sebagai wakil rakyat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang menimbulkan keresahan publik tersebut.

“Kami atas nama Partai Golkar Kota Sungai Penuh menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para pekerja yang tersinggung atas ucapan tersebut. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Fahrudin belum memberikan keterangan resmi maupun permintaan maaf secara terbuka. Namun, desakan publik agar dirinya segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kian menguat dari berbagai kalangan mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga masyarakat umum.(Red)

Serap Aspirasi Masyarakat, Hardizal Gelar Reses di Talang Lindung

Serap Aspirasi Masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal melaksanakan Reses di desa Talang Lindung.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com — Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardizal, S.Sos., M.H, melaksanakan kegiatan Reses masa sidang tahun 2025 di Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai bungkal, pada akhir pekan ini. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh keakraban dan antusiasme masyarakat. Minggu 19/10/2025

Turut hadir dalam kesempatan itu sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Desa Talang Lindung, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta para pelaku UMKM setempat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi nyata antara wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daerah.

Dengan mengusung tema “Menjemput Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Masukan Dalam Menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah”, kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan. Melalui forum tersebut, warga dapat berdialog terbuka dengan wakilnya di DPRD tanpa sekat dan jarak.

Dalam sambutannya, Hardizal menegaskan bahwa kegiatan reses bukan hanya sekadar agenda rutin atau seremonial semata, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik seorang wakil rakyat terhadap konstituennya.

“Reses ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung dari masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan dalam rapat pembahasan bersama pemerintah daerah. Pembangunan harus berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Hardizal di hadapan warga yang hadir.

Hardizal juga menambahkan, DPRD memiliki fungsi strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah daerah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat bawah. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan lembaga legislatif agar arah pembangunan tidak salah sasaran.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya berhenti di atas kertas. Setiap usulan dari masyarakat, baik terkait infrastruktur, pertanian, maupun ekonomi kerakyatan, akan menjadi dasar bagi kami dalam penyusunan kebijakan anggaran dan program prioritas daerah.

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang lahir dari aspirasi rakyat. Karena itu, kami akan terus hadir mendengarkan dan memastikan suara masyarakat sampai ke meja kebijakan,” tutupnya.

Kegiatan reses ini diakhiri dengan sesi dialog terbuka, di mana masyarakat secara langsung menyampaikan harapan dan kritik konstruktif kepada wakil rakyat mereka. Hardizal menutup kegiatan dengan komitmen untuk terus memperjuangkan setiap suara masyarakat yang disampaikan, agar dapat terakomodasi dalam program pembangunan Kota Sungai Penuh tahun mendatang.

Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kota Sungai Penuh kembali menegaskan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Kehadiran Hardizal di tengah masyarakat Desa Talang Lindung menjadi bukti nyata bahwa wakil rakyat tidak hanya bekerja di gedung parlemen, tetapi juga turun langsung ke lapangan demi memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.(ali)

Anggaran Publikasi Dipangkas Habis, DPRD Kota Sungai Penuh Tuai Kritik Pedas Sejumlah Media

Anggaran Publikasi Dipangkas Habis, DPRD Kota Sungai Penuh Tuai Kritik Pedas Sejumlah Media.(adz)

SUNGAI PENUH | MERDEKAPOST - Sejumlah pegiat media baik dalam daerah maupun luar daerah, sangat menyesalkan sikap Ketua, unsur pimpinan, Banggar dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, terkait anggaran publikasi media yang di pangkas habis. Sabtu (18/10/1015).

Pasalnya, Semula anggaran tersedia, namun tiba-tiba tahun 2025 ini raib, tanpa keterangan jelas dari pihak DPRD Kota Sungai Penuh.

Doni Efendi, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, ketika dimintai tanggapannya menyatakan bahwa, iya dengar... dengar masalah efesiensi, namun Dirinya juga menyesali sikap DPRD Kota Sungai Penuh, sebab efesiensi bukanlah suatu alasan yang tepat memangkas habis anggaran publikasi media, sebab masyarakat kota Sungai penuh juga butuh informasi kinerja DPRD bagi rakyat.

“Efesiensi alasan pemangkasan habis anggaran media bukanlah sikap yang tepat pihak DPRD Kota Sungai Penuh, sebab masyarakat butuh informasi kinerja dari wakil-wakil mereka (Dewan__red), dengan pemangkasan anggaran media, berarti pihak DPRD telah mematikan saluran informasi, ” Sebutnya.

Selain itu ia juga membahas apa itu efesiensi, adalah memaksimalkan pengunaan anggaran bukan menghilangkan sepenuhnya anggaran yang dinilai masih bermanfaat bagi rakyat.

“Bila DPRD Kota Sungai Penuh sudah memutuskan bahwa informasi publik bagi rakyat tidak penting, maka hal itu sudah mematikan saluran informasi publik dan juga ditinjau dari efesiensi, Efisiensi anggaran adalah upaya untuk memaksimalkan hasil dengan menggunakan sumber daya finansial seminimal mungkin, dengan tujuan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan dana secara optimal untuk program prioritas".

"Hal ini dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menghindari duplikasi program, dan memastikan dana digunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Berarti dari mana pikiran DPRD bahwa publikasi informasi adalah pemborosan dan tidak perlu”tegasnya lagi.

Doni juga menyatakan bahwa pokir dan reses anggota DPRD juga tidak penting penting amat.

“Bilamana mereka berpikir demikian kita juga berpikir selaku kontrol sosial pengawasan kinerja anggota DPRD Kota Sungai Penuh, pokir dan reses juga tidak penting penting amat, kita belum pernah dengar adanya reses yang dilaksanakan pihak anggota DPRD kota Sungai penuh, kemudian juga, pokok pikiran (pokir) itu sudah terwakili dari desa desa yang ada, apa yang di butuhkan masyarakat sudah ada dalam rencana pembangunan yang diajukan desa ke Pemkot dan DPRD” Tegasnya lagi. (Red)

Wako Alfin Sampaikan Pengantar Perubahan RAPBD 2025

SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Sungai Penuh dengan agenda penyampaian pengantar Walikota terhadap perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di aula kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (8/9).

Rapat paripurna pertama masa persidangan ketiga itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, S.Sos, M.H. Turut hadir jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, SE, MM, staf ahli, asisten, kepala OPD serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Alfin menyampaikan bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama DPRD telah menyepakati nota perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk kemudian dibahas lebih lanjut secara konferensif sehingga dapat disetujui dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.

“Penyampaian pengantar perubahan RAPBD ini merupakan bagian dari proses pembangunan daerah agar pelaksanaan program dapat lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Wako Alfin.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan setiap alokasi anggaran dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.(ADZ)

DPRD Kota Sungai Penuh Terima Aspirasi Mahasiswa dengan Tangan Terbuka

Merdekapost.com - Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP se-Kota Sungai Penuh dan Kerinci berlangsung damai di halaman Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Selasa (2/9/2025).

Dengan membawa poster dan spanduk, para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari pengusutan kasus meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, pembebasan massa aksi yang masih ditahan tanpa syarat, hingga desakan menghentikan segala bentuk kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan dewan, menolak kenaikan tarif pajak, serta mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S.Sos., MM, menyambut langsung aksi tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi atas sikap mahasiswa yang mampu menjaga ketertiban dan suasana kondusif selama menyampaikan aspirasi. “Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh, kami sangat mengapresiasi terciptanya suasana yang aman dan tertib.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan ke otoritas lebih tinggi, dan kami siap mengawal aspirasi ini agar benar-benar mendapat perhatian,” tegas Hutri.

Aksi damai yang berlangsung lebih dari dua jam itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berjalan tertib. Para mahasiswa memilih jalur dialogis, sementara para wakil rakyat berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat. (*)

Pembelian Mobnas Baru DPRD Sungai Penuh Tuai Pro Kontra, Aldi: Rakyat Sedang Sulit

Sungai Penuh, MERDEKAPOST - Kabar pembelian mobil dinas (mobnas) baru untuk tiga unsur pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Di satu sisi, sebagian kalangan menilai hal tersebut wajar karena telah melalui proses penganggaran pemerintah sebelumnya. Namun, tidak sedikit pula warga yang menilai kebijakan ini melukai hati rakyat, terutama ketika anggaran pelayanan publik di berbagai dinas justru dipangkas hingga 75 persen dan kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk.

Ketua LSM Semut Merah, Aldi, dengan tegas menyayangkan langkah DPRD membeli mobnas baru tersebut. Menurutnya, di tengah rakyat yang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, keputusan wakil rakyat menggunakan uang rakyat untuk fasilitas mewah justru semakin menambah kekecewaan publik.

“Kalau benar DPRD Sungai Penuh membeli mobil dinas baru untuk tiga unsur pimpinan, kita sangat kecewa. Itu jelas melukai hati rakyat kecil. Bukannya mobnas lama masih layak? Kalau memang sudah dianggarkan sebelumnya, mengapa tidak dialihkan untuk kepentingan masyarakat? Apalagi anggaran pelayanan dipangkas besar-besaran. Ironisnya, setelah dibeli pun, sampai sekarang mobil itu tidak berani dipakai. Ada apa sebenarnya?” tegas Aldi dengan nada kecewa.

Badan Wakaf Kerinci Resmi Dikukuhkan, Arzam: Siap Bekerja Keras untuk Umat

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Sungai Penuh, Emrizal, membenarkan bahwa pengadaan mobnas memang dilakukan untuk ketiga pimpinan dewan. Ia menegaskan, pembelian itu bukan keputusan baru, melainkan hasil penganggaran DPRD periode sebelumnya.

“Benar, pengadaan itu sudah dianggarkan oleh DPRD periode lalu. Bahkan, sejak bulan Ramadan kemarin sudah dilakukan serah terima kepada masing-masing pimpinan,” kata Emrizal saat dikonfirmasi Warta Satu.

Kebijakan pembelian mobnas baru ini dipastikan akan terus menjadi sorotan publik. Di satu sisi, DPRD berdalih hanya melaksanakan penganggaran lama, sementara di sisi lain, masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit.(*)

Wako Sungai Penuh Alfin Pastikan Pasar Beringin Jaya Dibangun 2025, Total Dana Capai Rp55 Miliar

Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Edia Putra, ST.(Ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, memastikan pembangunan Pasar Beringin Jaya segera direalisasikan. Proyek strategis ini akan menelan anggaran Rp55 miliar yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Meski menghadapi keterbatasan keuangan daerah, Wako Alfin terus melakukan lobi ke pemerintah pusat. Usaha tersebut membuahkan hasil setelah pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Edia Putra, ST, yang mengonfirmasi bahwa pembangunan Pasar Beringin Jaya masuk dalam program multi-year.

“Untuk tahun 2025 dialokasikan anggaran awal sebesar Rp11 miliar. Proses pembangunan saat ini sudah memasuki tahap tender,” ungkap Wako Alfin, Rabu (3/9/2025).

Ia menjelaskan, proyek ini bukan hanya untuk menghadirkan infrastruktur modern, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. “Pembangunan Pasar Beringin Jaya akan meningkatkan kenyamanan pedagang dan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Pembangunan pasar tersebut dilaksanakan langsung oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi sebagai bagian dari penguatan prasarana nasional di sektor perdagangan rakyat.

Dengan proyek ini, Pemkot Sungai Penuh berharap wajah kota menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman, sekaligus menjadikan Pasar Beringin Jaya pusat aktivitas ekonomi yang modern. (adz)