Hearing, Dihadapan Komisi I Manajemen RSUD MHAT Janji dan Komit Perbaiki Pelayanan

Ketua Komisi I DPRD Dahkir Yahya memimpin hearing bersama Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, dan BPJS Kesehatan di Sungai Penuh, Rabu (25/02).

Sungai Penuh – Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib, dan BPJS Kesehatan, Rabu (25/02). Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Dahkir Yahya, S.Pd., MM, dan dihadiri Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos., MM, anggota Komisi I, jajaran Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, serta perwakilan BPJS Kesehatan. Hearing ini merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Sorotan Persoalan Pelayanan Kesehatan

Komisi I menyoroti sejumlah persoalan utama, antara lain antrean pasien yang panjang, kendala administrasi BPJS, serta sistem rujukan dan penanganan pasien gawat darurat yang kurang optimal.

Ketua Komisi I menegaskan, “Seluruh pihak wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan pelayanan kesehatan maksimal dan profesional. Masyarakat harus menerima layanan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi, baik pasien umum maupun peserta BPJS.”

Arahan DPRD Komisi I : Sinergi dan Keadilan Layanan

Ketua DPRD Hutri Randa menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan karena administrasi atau keterbatasan fasilitas. Semua pihak harus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh,” ujarnya.

Komitmen RSUD dan Penjelasan BPJS

Manajemen RSUD menyatakan komitmen memperbaiki pelayanan, termasuk antrean, kedisiplinan tenaga kesehatan, dan sarana prasarana pendukung. Sementara itu, BPJS Kesehatan menjelaskan mekanisme pelayanan dan prosedur klaim agar kendala administrasi diminimalisir.

Dorongan Pengawasan dan Dukungan Anggaran

Komisi I mendorong Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan dan pembinaan fasilitas kesehatan agar standar pelayanan minimal terpenuhi secara konsisten.

Di akhir hearing, Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh menegaskan komitmen mengawal peningkatan kualitas layanan melalui pengawasan, evaluasi berkala, dan dukungan anggaran. Dengan langkah ini, masyarakat akan merasakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan adil.(*)

Tak Mau Kota Jadi Semrawut Saat Ramadhan dan Idul Fitri, Komisi III DPRD Gasspol Penataan Lalin dan Parkir

Tak Mau Kota Jadi Semrawut Saat Ramadhan dan Idul Fitri, Komisi III DPRD Gasspol Penataan Lalin dan Parkir.(adz/Ist)

Sungai Penuh, Merdekapost.com - Memasuki Bulan Suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja terkait.

RDP tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang berpotensi muncul akibat meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat selama Ramadhan hingga Lebaran.

Fokus utama pembahasan adalah rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan di titik-titik rawan. Komisi III menekankan pentingnya pengaturan arus kendaraan, penempatan personel di lokasi strategis, serta optimalisasi rambu dan marka jalan demi menciptakan kelancaran dan kenyamanan bagi masyarakat.

Baca Juga:

Pastikan Keamanan Beribadah, Kapolres dan Wakapolres Kerinci Kawal Safari Ramadhan 1447H

Safari Ramadan Perdana di Masjid Baiturrahman, Wako Alfin Paparkan Capaian Pembangunan dalam Satu Tahun

Selain rekayasa lalu lintas, Komisi III juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Pengelolaan parkir di titik-titik strategis dinilai perlu dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan profesional agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD tanpa membebani masyarakat.

Dalam forum tersebut, persoalan penataan Pedagang Kaki Lima (K5) di kawasan Jembatan Kerinduan turut menjadi perhatian serius. Komisi III menegaskan bahwa langkah penertiban harus dilakukan secara humanis dan solutif, dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban umum, keselamatan, serta kelancaran arus lalu lintas.

Baca Juga: OJK Pastikan Bank Jambi dalam Kondisi Baik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Tak hanya itu, Komisi III juga meminta instansi terkait segera mendata dan menertibkan kendaraan roda empat yang sudah tidak beroperasi namun terparkir di sepanjang badan jalan. Keberadaan kendaraan tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas sekaligus mengurangi estetika kota.

Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan koordinasi bersama mitra kerja agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat, serta mendukung terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan peningkatan pendapatan daerah.(Adz)

Pimpinan DPRD Hardizal Hadiri Pembukaan Pasar Ramadan di Sungai Penuh

Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal Hadiri Pembukaan Pasar Ramadan atau biasa disebut Pasar mambo di Sungai Penuh.(ist)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM – Wakil Ketua I DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menghadiri pembukaan Pasar Ramadan dan Pasar Mambo di kawasan Pasar Beringin Jaya, Kamis, (19/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan pemerintah daerah dalam menyambut Ramadan 1447 Hijriah.

Pembukaan pasar tersebut di resmikan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut ambil bagian dengan menjajakan aneka kuliner serta kebutuhan berbuka puasa.

Baca Juga:

Dandim 0417/Kerinci Bersama Forkopimda Hadiri Pembukaan Pasar Ramadhan di Bukit Tengah

Tinjau Ruang Belajar SMPN 2 Pasca Terbakar, Wako Alfin Minta PUPR Lakukan Kajian Kelayakan Konstruksi

Hardizal  atau yang krab disapa Ncu Am mengatakan keberadaan Pasar Ramadan dan Pasar Mambo tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat saat bulan puasa, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah. “Kegiatan ini memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan selama Ramadan,” kata dia.

Ia juga mengingatkan pedagang agar menjaga kualitas dan kebersihan makanan yang di jual. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Pasar Ramadan dan Pasar Mambo menjadi salah satu kegiatan yang rutin di gelar Pemerintah Kota Sungai Penuh setiap tahun dan selalu menarik minat masyarakat. Selain sebagai pusat ekonomi, kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat selama bulan Ramadan.(ADZ)

Disdik Sungai Penuh Pindah ke Kantor Baru, Kantor Lama di Rusak, Dewan Kecam Pengrusakan Aset

Disdik Kota Sungai Penuh Pindah Kantor Baru, Kantor Lama di Rusak: Maswan, Anggota DPRD Mengecam keras pengrusakan aset.(adz/mpc)

Sungai Penuh,Merdekapost.com - Kebijakan pemindahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sungai Penuh ke eks kompleks  Kantor Bupati menuai sorotan. Perpindahan tersebut dinilai terkesan dipaksakan, terlebih di tengah kondisi kantor lama di Desa Sumur Gedang yang baru selesai dibangun dan disebut masih sangat layak digunakan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kantor baru dinilai kurang memadai dari sisi fasilitas dan kelengkapan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, sejumlah fasilitas di kantor lama justru dibongkar dan dipindahkan. Padahal, gedung lama berdiri di atas lahan yang luas dengan beberapa bangunan baru yang masih dalam kondisi baik.

Akibat pembongkaran itu, gedung Disdik lama berpotensi terbengkalai dan tidak lagi difungsikan secara optimal. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait alasan mendasar pemindahan ke kantor yang dinilai lebih sempit dan minim fasilitas.

Baca Juga: 

Dandim 0417/Kerinci Tekankan kepada Anggota agar Bijak Bermedsos dan Jauhi Kegiatan Ilegal

Wako Alfin Serahkan Sembako Ramadhan dan Bantuan Renovasi Rumah Baznaz

Kepala Bidang Aset Kota Sungai Penuh, Agus, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan meski pesan telah terkirim. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum membuahkan hasil.

Sementara itu, dilansir dari media Portal Buana, Anggota DPRD Kota Sungai Penuh Komisi I, Maswan, menyampaikan keprihatinannya atas pencopotan fasilitas di kantor lama. Ia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Sangat disayangkan perbuatan oknum Dinas Pendidikan yang telah melakukan perusakan kantor dinas lama. Apa pun alasannya, tindakan tersebut tidak bisa diterima karena telah merusak aset negara,” tegas Maswan.

Baca Juga: Hukum Adat Masuk KUHP Baru, LAM Jambi-Aparat Penegak Hukum Godok Aturan Perda

Maswan mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sungai Penuh. Ia meminta agar penanganan dilakukan secara objektif dan transparan.

“Saya sudah melaporkan hal ini ke Sekda. Jangan sampai masyarakat setempat yang dijadikan kambing hitam. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Kebijakan relokasi kantor ini juga memunculkan tanda tanya publik. Pasalnya, tidak hanya Disdik yang dipindahkan dari wilayah barat kota ke pusat kota, tetapi juga Dinas Pariwisata yang sebelumnya berada di tengah kota justru dipindah ke wilayah Tanah Kampung di ujung timur Kota Sungai Penuh.

Bacaan Lainnya: Jalan Provinsi Dikerok Tanpa Kejelasan, Warga Terancam Kecelakaan

Berdasarkan video yang beredar di masyarakat, terlihat sejumlah fasilitas di kantor lama dibongkar, mulai dari pintu, stop kontak, instalasi lampu hingga perlengkapan lainnya.

Untuk di ketahui, berdasarkan informasi masyarakat desa Sumur Gedang, tanah yang didirikan bangunan untuk kantor Disdik Sungai Penuh itu adalah tanah hibah dari masyarakat setempat guna untuk memajukan pendidikan termasuk untuk kantor Disdik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait alasan relokasi, kondisi kantor baru, maupun status pemanfaatan gedung lama. Publik kini menanti penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Sungai Penuh guna memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.(*)

Perwakilan PPPK Paruh Waktu Ngadu ke DPRD Sungai Penuh Keluhkan Nominal Insentif yang Tak Sebanding

Perwakilan PPPK Paruh Waktu Ngadu ke DPRD Sungai Penuh Keluhkan Nominal Insentif yang Bakal Mereka Terima.(ist)

SUNGAI PENUH - DPRD Kota Sungai Penuh menerima kunjungan perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kota Sungai Penuh, terkait penyampaian keluhan mengenai nominal insentif yang diterima, bertempat di Aula DPRD Kota Sungai Penuh, Kamis (15/01).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos.,MM didampingi Wakil Ketua I DPRD Hardizal, S.Sos.,MH dan Anggota DPRD Hadir, SE. Dalam pertemuan itu, perwakilan PPPK Paruh Waktu menyampaikan aspirasi dan harapan agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali besaran insentif yang dinilai belum sebanding dengan beban dan tanggung jawab kerja yang dijalankan.

Baca Juga: 

SK PPPK Paruh Waktu Tidak Mencantumkan Gaji, Begini Penjelasan Pemkot Sungai Penuh

Advokat Irawadi Uska S.H,M.H Berhasil Bebaskan Kliennya Robiyatul Addawiyah dari Segala Tuntutan Hukum

Walikota Alfin Hadir di Swarna Bhumi Beri Semangat PS Sungai Penuh pada Gubernur Cup 2026  

Perwakilan PPPK Paruh Waktu juga menjelaskan bahwa insentif yang diterima saat ini masih jauh dari harapan, sehingga berdampak pada kesejahteraan pegawai. Oleh karena itu, mereka berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah melalui DPRD sebagai wakil rakyat.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Sungai Penuh menyatakan akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. DPRD berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, khususnya perangkat daerah terkait, guna mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga:

Viral, Video Guru Dikeroyok Siswa di Tanjabtim, Dunia Pendidikan Tercoreng  

Begini Respon Gubernur Al Haris Soal Perkelahian Guru vs Murid SMKN 3 Tanjab Timur

DPRD juga menegaskan bahwa aspirasi PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari kepedulian bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan aparatur. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, tertib, dan penuh keterbukaan.

Diharapkan, melalui pertemuan ini, dapat ditemukan langkah konkret yang memberikan kepastian dan keadilan bagi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.(red)

DPRD Kota Sungai Penuh Gelar Paripurna Penyampaian Pengantar Ranperda Tentang APBD Tahun 2026

    

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh menggelar Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026,Kamis (13/11/2025).

Sidang berlangsung di Gedung DPRD Kota Sungai Penuh dengan suasana khidmat dan tertib.

Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S.Sos, MH, didampingi Wakil Ketua DPRD, Hardizal, S.Sos, MH, dan Amrizal, Turut hadir Sekretaris Daerah Alpian, SE, MM, unsur Forkopimda, para Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, serta tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa mengatakan bahwa, penyusunan RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.

“Semoga Penyusunan APBD dirancang dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, serta kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga terus berupaya memastikan agar setiap program memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Hutri Randa.

Sementara itu, Wakil Walikota Azhar Hamzah juga mengatakan, bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan.

Lebih lanjut, Wawako Azhar memaparkan gambaran umum Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara komprehensif.

“Kami berharap proses pembahasan hingga penetapan APBD dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan, sehingga hasilnya benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (*)

Wakil Ketua DPRD Sungai Penuh Hadiri Upacara Hari Pahlawan 10 November 2025

  

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Amrizal menghadiri upacara Hari Pahlawan 2025 yang digelar Pemerintah Kota Sungai Penuh, Senin (10/11/2025).

Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Walikota Sungai Penuh, dihadiri Walikota, Alfin, SH, Wawako, Azhar Hamzah, Pimpinan DPRD, Para Forkompinda, Sekda Alpian, TNI/Polri para Kepala Perangkat Daerah, BUMN/BUMD dan Aparatur Sipil Negara(ASN).

Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Amrizal mengatakan, ada tiga hal utama yang dapat diteladani dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran dalam berjuang dan membangun kebersamaan di tengah keterbatasan. 

“Para pahlawan sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, dan sabar menunggu momentum. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, ujarnya. 

Kedua semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa, pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan.

"Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar membangun dan melanjutkan pengabdian. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggakan" tegasnya.

 

Ketiga pandangan jauh kedepan, pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai.

"Darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam , menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan," pungkasnya.

Di momentum Peringatan Hari Pahlawan ini, Pemkot Sungai Penuh memberikan Penghargaan kepada, Dandim 0417 Kerinci, atas terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 126 di Desa Sungai Jernih. Pemkot juga memberikan penghargaan kepada Kapolres Kerinci, juara I Kompolnas Award, Polres tipe B se Indonesia dan penghargaan mengungkapkan tindak pidana pencucian uang dengan predikat crimy tindak pidana narkotika serta menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian Hydrotiller kepada kelompok tani. (*)

Wakil Ketua DPRD Sungai Penuh Hadiri Upacara Ziarah Nasional Peringatan Hari Pahlawan 2025

   

Merdekapost.com- Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Amrizal Menghadiri Upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2025. Upacara berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Semumu dan Makam Depati Parbo, Kabupaten Kerinci, Senin (10/11/2025).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0417/Kerinci Letkol Inf. Eko Budiarto, SH, MH. Diikuti oleh  Bupati Kerinci, Wakil Bupati Kerinci, Forkopimda,Sekretaris Daerah, Asisten, pejabat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta pasukan gabungan TNI/Polri, ASN, Satpol PP, dan tamu undangan lainnya. 

Usai pelaksanaan di TMP Semumu, kegiatan dilanjutkan dengan upacara di Makam Depati Parbo yang terletak di Desa Lolo Kecil, Kecamatan Gunung Raya. Upacara di lokasi ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, SE dan turut dihadiri oleh Rombongan dan Ketua TP-PKK Kota Sungai Penuh, Ny. Sri Kartini Alfin, S.Kep, Ns, Ketua TP-PKK Kabupaten Kerinci, serta Ketua Persit KCK Cabang Dandim 0417/Kerinci.

Upacara berlangsung dengan penuh penghormatan. Para peserta melaksanakan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa, khususnya pahlawan asal Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan kemudian ditutup dengan penghormatan terakhir, doa bersama, dan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan.

Selepas upacara ziarah, rombongan melanjutkan kegiatan ke rumah peninggalan Depati Parbo untuk berdoa bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Amrizal menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan meneladani perjuangan para pahlawan.

“Kita berharap melalui ziarah nasional ini, kita semua dapat terus mengingat dan menghargai jasa-jasa para pahlawan serta mengimplementasikan semangat perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Amrizal.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya menjadikan Depati Parbo sebagai Pahlawan Nasional, yang saat ini tengah dalam proses pengumpulan bukti-bukti otentik oleh pihak keluarga. (*)