 |
| Rencana Aksi Unjuk Rasa yang bakal dilaksanakan oleh Gabungan LSM di Sungai Penuh, Murni atau Ada Kepentingan Kelompok?. (ist) |
Sungai Penuh, Merdekapost - Rencana Aksi unjuk rasa yang akan di laksanakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 besok yang berlokasi di Kantor Kejari Sungai Penuh menuai pro kontra.
Aksi unjuk rasa yang bakal dilakukan oleh Gabungan LSM yang didalam surat pemberitahuannya ke Kapolres Kerinci menyebutkan bahwa isu atau persoalan yang dimunculkan adalah tentang dugaan Korupsi, Nepotisme pengelolaan ADD/DD Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh TA 2021 - 2024.
Dilain pihak, Rencana aksi ini Membuat Ketua LSM Tamperak DPW Provinsi Jambi Fahrul Rozi merasa geram. Karna menurutnya hal ini terlalu membesar-besarkan masalah dan Dia juga mengatakan "Premanisme Berkedok LSM terlalu banyak bergentayangan di Kota Sungai Penuh yang selalu mengancam bagi Pemerintah dengan caranya masing masing' Ujar Wo Rozi Senin (9/06/2025).
Lanjutnya, ”Unjuk rasa yang bakal digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Juni 2025 menjadi bukti nyata bagaimana Premanisme berkedok LSM semakin berani menekan jalannya roda pemerintah baik Kota Sungai Penuh maupun di kabupaten Kerinci.”Ungkap Ketua LSM Temperak.
Alih-alih memperjuangkan kepentingan masyarakat, aksi ini dibungkus dengan narasi perjuangan transparansi, padahal tujuan utamanya adalah memaksakan kepentingan pribadi untuk merebut proyek PJU desa”. jelas Rozi
Kezhaliman yang Dibungkus dengan Dalih Perjuangan, Awalnya aksi ini dipicu oleh keinginan pihak tertentu untuk mendapatkan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) desa. Setelah permintaan proyek tersebut ditolak oleh kepala desa, mereka beralih ke tuntutan pemeriksaan anggaran Dana Desa selama empat tahun terakhir.”tegas Wo Rozi
Ketika di konfirmasikan melalui WhatsApp (WA) Kepala Inspektorat kota Sungai Penuh, Wira Utama, S.Sos.M.Ap Mengatakan dengan singkat, ”saya no coment tentang masalah ini".
Rozi menambahkan “Namun di balik tuntutan tersebut, ada kezhaliman yang lebih besar yakni memanfaatkan solidaritas dan idealisme aktivis serta Oknum wartawan untuk kepentingan pribadi.
Aktivis dan Wartawan yang Diperalat Demi Ambisi Pribadi Oknum Alih-alih melakukan investigasi dan memahami regulasi proyek desa, sejumlah aktivis dan Oknum wartawan tanpa berpikir panjang langsung terlibat dalam aksi demonstrasi, mengira mereka sedang membela transparansi.
Padahal kenyataannya Aktivis ikut menyuarakan tekanan meski tidak memahami bahwa proyek PJU harus dikelola secara swakelola sesuai regulasi.”ujar Rozi
Ketua DPW Temperak menambahkan, ”Jika pola ini terus dibiarkan maka desa-desa akan semakin sulit berkembang, karena proyek-proyek publik hanya akan menjadi arena perebutan keuntungan segelintir orang, sementara masyarakat tetap menjadi korban dari manipulasi kepentingan.”tutup Wo Rozi.
Penjelasan Kades Pelayang Raya
Sementara itu, Ketika di konfirmasikan wartawan ke Kades Pelayang Raya (Supriadi) mengatakan,”Bahwa Oknum wartawan menyebarkan tuduhan tanpa verifikasi, menjadi alat bagi pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek Desa. Jadi Masyarakat semakin bingung, sebab opini yang terbentuk seolah-olah kepala desa bermasalah, padahal Dirinya justru berusaha melindungi Desa dari penyimpangan anggaran.“Kata Supriadi
Jika Kepala Desa akhirnya menyerah karena tekanan dan memberikan proyek kepada kelompok ini, potensi temuan besar akan sepenuhnya ditanggung oleh desa, sementara pihak yang bermain di balik layar akan menikmati keuntungan tanpa rEeiko hukum.
“Dampak Unjuk Rasa adalah Gangguan terhadap kenyamanan pemerintahan desa, karena kepala desa harus menghadapi tekanan yang tidak berdasar".
Pembangunan desa terhambat, karena energi, Fokus dan konsentrasi habis menghadapi serangan-Serangan mengganggu proyek yang sudah dirancang.”tutur Kades Pelayang Raya.
Lanjutnya, Potensi penyelidikan lebih lanjut, karena aksi ini bisa membuka dugaan adanya kepentingan tersembunyi dalam pengelolaan proyek PJU desa.
“Kesimpulan unjuk rasa ini tidak lebih dari upaya memanfaatkan publik demi ambisi kelompok tertentu. Dengan menggiring aktivis dan Oknum wartawan yang kurang memahami inti persoalan, mereka berhasil mengemas kepentingan pribadi menjadi isu yang seolah-olah berjuang untuk rakyat'. Tegas Kades.
"Pada akhirnya Kepala desa yang berusaha menjalankan aturan dengan benar justru dipaksa menghadapi serangan bertubi-tubi sementara pihak yang bermain di balik layar tetap bebas melanjutkan manuver mereka tanpa resiko hukum.”tutup Supriadi.*
(Red/Tim/Kai)
