Merdekapost.com

Warga Penyengat Olak Gelar Rapat Strategis Bahas Polemik Stockpile Pasir CV Lintas Makmur Sejahtera

Merdekapost.com – Menindaklanjuti surat undangan resmi dari Pemerintah Desa Penyengat Olak Nomor 140/023/X/PO-JLK/2026 tertanggal 30 September 2026, masyarakat setempat bergerak cepat. Mereka menggelar rapat koordinasi internal guna mematangkan strategi dan persiapan menghadapi pertemuan desa yang akan datang.

Rapat persiapan ini menjadi momentum krusial bagi warga untuk menyatukan visi dan misi, sebelum menghadiri undangan resmi dari Kepala Desa terkait keluhan aktivitas stockpile (penimbunan) pasir yang dikelola oleh CV. Lintas Makmur Sejahtera.

Latar Belakang Keluhan

Seperti diketahui, aktivitas stockpile pasir yang berlokasi di RT.03 Desa Penyengat Olak telah menuai keluhan dari masyarakat sekitar. Isu ini menjadi perhatian serius karena diduga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi warga setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa melalui Kepala Desa Rutomi, menjadwalkan pertemuan pada Hari Kamis 1 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Strategi dan Persiapan Warga

Dalam rapat persiapan yang diinisiasi oleh masyarakat tersebut, terbentuklah beberapa poin strategi utama untuk dibawa ke meja perundingan desa esok hari.

Salah satu perwakilan warga menyatakan bahwa rapat internal ini bertujuan untuk menyusun argumentasi yang solid.

“Kami tidak ingin sekadar menyampaikan keluhan. Kami ingin datang dengan data, bukti, dan usulan solusi yang konstruktif. Rapat hari ini adalah langkah kami untuk menyamakan persepsi agar suara warga didengar secara efektif,” ujarnya.

Beberapa strategi yang disiapkan warga meliputi:

Pertamq, dokumentasi Dampak: Mengumpulkan bukti-bukti dampak aktivitas stockpile, mulai dari polusi debu, kerusakan rumah akibat kendaraan berat, hingga potensi gangguan kesehatan warga.

Kedua, penunjukan Juru Bicara: Menunjuk perwakilan yang tegas dan komunikatif untuk menyampaikan aspirasi dalam forum resmi nanti.

Ketiga, tuntutan Solusi: Merumuskan tuntutan yang jelas, apakah berupa pembatasan jam operasional, perbaikan rumah yang rusak, atau pengelolaan lingkungan yang lebih ketat sesuai regulasi yang berlaku.

Harapan Masyarakat

Masyarakat Penyengat Olak berharap pertemuan di Kantor Desa besok dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kenyamanan lingkungan hidup warga.

Dengan persiapan yang matang melalui rapat internal ini, warga Desa Penyengat Olak berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi mereka secara tertib, damai, namun tetap tegas demi kebaikan Bersama. (red)

Derita Rakyat Penyengat Olak (1) : Keluhkan Getaran, Debu dan Keretakan Rumah Akibat Aktivitas Alat Berat

Merdekapost.com — Warga RT 03, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, khususnya Juanda, mengungkapkan keluhan serius terkait dampak aktivitas alat berat dan perusahaan di sekitar permukiman mereka. Keluhan ini disampaikan langsung oleh Juanda, yang telah menetap di kawasan tersebut selama sekitar 14 tahun.

Menurut Juanda, aktivitas alat berat yang beroperasi setiap hari menimbulkan getaran, debu, dan kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan warga.

"Kami merasakan getaran terus-menerus, debu beterbangan, dan suara bising yang tidak ada hentinya," ujarnya.

Dampak yang paling dirasakan warga adalah kerusakan fisik pada rumah-rumah mereka. Dinding dan struktur bangunan mengalami keretakan akibat getaran yang terjadi secara terus-menerus.

"Rumah kami retak-retak, bukan hanya satu dua rumah, tapi hampir semua warga di sini merasakannya," tambah Juanda.

Selain kerusakan fisik, aktivitas stockpile pasir tersebut juga berdampak buruk bagi kesehatan warga, terutama anak-anak yang masih kecil. Debu dan polusi suara diduga menjadi penyebab berbagai gangguan kesehatan yang dialami warga.

Waktu istirahat warga pun terganggu. Suara bising dari alat berat yang beroperasi siang dan malam membuat warga sulit beristirahat dengan tenang.

"Mau tidur pun susah, karena suara alat itu terus berbunyi," keluh Juanda.

Melihat kondisi yang semakin memburuk, Juanda mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia meminta agar operasional perusahaan dan alat berat di sekitar permukiman warga dihentikan.

"Kami minta pemerintah menutup operasional perusahaan ini. Kami sudah tidak tahan lagi," tegasnya.

Warga Desa Penyengat Olak, khususnya Juanda, mengalami penderitaan akibat aktivitas industri dan alat berat yang menyebabkan kerusakan rumah, gangguan kesehatan, serta hilangnya kenyamanan hidup. Warga berharap pemerintah segera bertindak demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. (Red/Bersambung)

Potret Duka Penyengat Olak Catatan Keluhan Warga Usai Bencana Stockpile Pasir

Merdekapost.com – Bencana yang melanda Desa Penyengat Olak akibat stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera, meninggalkan luka mendalam bagi warganya. Dampak kerusakan dan gangguan yang dirasakan masyarakat tumpah ruang dalam sebuah diskusi bertanggal 23 September 2026. Catatan bertajuk “Dampak yang Dirasakan” menggambarkan betapa besar pukulan yang dialami warga, mulai dari rutinitas yang hancur hingga infrastruktur yang porak-poranda.

Poin pertama yang menjadi sorotan adalah hilangnya keteraturan hidup. Warga mengeluhkan waktu kerja yang menjadi tidak menentu, sementara waktu istirahat turut terganggu dan terbagi. Kondisi ini diperparah dengan adanya getaran susulan, seperti gempa, yang masih terus dirasakan. Ketidakpastian ini membuat kehidupan sehari-hari warga tidak lagi berjalan normal.

Kelompok rentan, terutama anak-anak, menjadi pihak yang paling terdampak. Catatan tersebut menyebutkan anak-anak terganggu saat sedang demam, bahkan terhirup udara kotor akibat debu yang beterbangan. Penderitaan ini menjadi kekhawatiran mendalam bagi para orang tua yang berjuang melindungi buah hati mereka di tengah situasi yang serba tidak menentu.

Kerusakan fisik bangunan menjadi bagian terpanjang dalam daftar keluhan warga. Fasilitas ibadah seperti masjid mengalami genteng bocor, kipas ekspator yang mati, serta banyak lampu yang padam. Rumah-rumah warga pun tidak luput dari kerusakan; banyak yang mengalami retak pada dinding, bahkan tiang-tiang penyangga rumah dilaporkan retak, memicu kekhawatiran akan keselamatan jiwa.

Selain bangunan, lingkungan sekitar juga mengalami kerusakan parah. Pohon-pohon besar seperti kelapa, bambu, dan jambu malta banyak yang tumbang. Banyak pasir dan tanah yang menutupi sisi kiri dan kanan jalan, membuat akses transportasi lumpuh. “Jalan lintas jadi macet,” menggambarkan betapa terhambatnya mobilitas akibat material yang berserakan.

Sektor ekonomi juga ikut terpuruk. Para pedagang pinggir jalan terpaksa memandang dampak yang menimpa dagangan mereka. Sementara itu, sejumlah alat elektronik milik warga banyak yang rusak. warga menyebutkan akibat gedung takut/kapal, tanah terbis, longsor, pipa, dan pohon jambu malta yang roboh turut memperparah kondisi lingkungan.

Di tengah kesulitan yang bertumpuk, warga menyoroti satu hal yang dinilai krusial: kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Pada poin terakhir, warga menuliskan dengan tegas, “Tidak ada sosialisasi ke warga.” Keluhan ini menjadi cerminan bahwa selain bantuan fisik, warga juga sangat membutuhkan informasi yang jelas dan pendampingan psikologis agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah ini.

Diskusi kelompok menjadi bukti otentik betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi warga Desa Penyengat Olak akibat operasi stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera itu. Diperlukan respons cepat dan menyeluruh dari berbagai pihak, tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga untuk memulihkan semangat dan kehidupan sosial masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana disebabkan stockpile pasir tersebut.(red)

Sumber: Jambiseru.com

MINAL FAJRI, PUTRA DAERAH MERANGIN: KRITIK BOLEH TAJAM, TAPI JANGAN KEHILANGAN MORAL

Merdeka post.com | Jambi - Melihat dinamika kritik terbaru terhadap Gubernur Jambi, Minal Fajri, putra daerah Merangin, turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi dan tidak boleh dilarang. Namun, kritik harus tetap berpijak pada data, argumentasi, etika, serta niat untuk memperbaiki keadaan.

“Berbeda pendapat itu biasa. Mengkritik pemerintah juga hak setiap warga negara. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi ejekan, penghinaan, atau serangan pribadi yang justru menghilangkan substansi persoalan,” tegas Minal Fajri.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kritik yang mencerdaskan, bukan sekadar meramaikan perdebatan. Jika ada kebijakan Gubernur Jambi yang dianggap keliru, maka sampaikan dengan fakta, tunjukkan letak persoalannya, dan berikan solusi.

Begitu pula sebaliknya, pemerintah harus terbuka terhadap kritik. Kritik yang disampaikan dengan niat membangun seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman.

“Jangan ukur kritik dari siapa yang menyampaikan, tetapi lihat apa yang dikritik dan apakah kritik itu benar. Jangan pula karena berbeda pilihan atau pandangan, kemudian moral kita ikut hilang.”

Minal Fajri menilai, ruang demokrasi akan sehat apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga etika. Pemerintah membutuhkan kritik untuk berbenah, sementara masyarakat membutuhkan pemerintah yang mau mendengar.

Pada akhirnya, kritik boleh keras, tetapi harus berkelas. Berbeda pandangan boleh, tetapi jangan saling merendahkan.

Karena membangun Jambi bukan dengan ejekan, melainkan dengan gagasan, keberanian menyampaikan kebenaran, dan moral dalam perjuangan.(*)

Refleksi Moral: Antara Kritik Membangun Dan Ejekan Kotor

Merdekapost.com | Jambi — Mengkritik pemerintah bukanlah sebuah dosa. Justru kritik yang lahir dari data, argumentasi, dan kepedulian merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik menjadi sehat ketika disampaikan dengan niat memperbaiki, bukan sekadar menjatuhkan.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mendengar kritik, mengevaluasi kekurangan, membuka ruang dialog, dan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jambi, ikhtiar dan kerja Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi patut mendapatkan apresiasi. Tentu tidak semua kebijakan dapat berjalan sempurna dan masih terdapat berbagai persoalan yang harus dibenahi. Namun, keberanian untuk bekerja, mengambil keputusan, serta menghadapi berbagai tantangan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin.

Karena itu, kritik dan ejekan harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. Kritik menyampaikan masalah sekaligus menawarkan arah perbaikan. Sementara ejekan yang tidak berbasis fakta hanya akan memperkeruh ruang publik dan menjauhkan masyarakat dari substansi persoalan.

Kita membutuhkan budaya politik yang dewasa: boleh berbeda pandangan, boleh mengkritik, bahkan boleh menolak kebijakan, tetapi tetap menjunjung etika, data, dan martabat.

Jambi tidak membutuhkan kegaduhan yang tidak produktif. Jambi membutuhkan kritik yang berani, argumentatif, dan konstruktif agar setiap kebijakan pemerintah dapat terus diawasi sekaligus diperbaiki.

Kritik tetap diperlukan. Pemerintah tetap harus diawasi. Tetapi etika jangan pernah ditinggalkan.

Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan Jambi terus bergerak maju dan kepentingan masyarakat menjadi yang utama. (*)

Bantu Lindungi Warga dari Kabut Asap, PT SAS Distribusikan 8.000 Masker di Batang Hari

Merdekapost.com – Warga Kabupaten Batang Hari mulai menerima bantuan ribuan masker dari PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) sebagai upaya menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Total 8.000 masker telah didistribusikan PT SAS untuk Kabupaten Batang Hari. Sebanyak 3.000 dibagikan perusahaan ke beberapa desa di Kecamatan Bajubang dan 5.000 masker melalui Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten.

Penyerahan secara simbolis 5.000 masker dilakukan manajemen PT SAS di Kantor DLH Batang Hari, bersamaan dengan rapat penanganan dampak bencana asap akibat karhutla.

Kepala DLH Batang Hari, Billy Akzaiman, S.IP., mengucapkan terima kasih kepada PT SAS dari NBT Coal Group yang telah memberi kontribusi nyata bagi warga Batang Hari di tengah kondisi kabut asap.

Dalam kesempatan ini PT SAS juga menyerahkan bantuan Tumbler atau botol minuman. Sejalan dengan prinsip PT SAS, Pemkab Batanghari ternyata juga tengah menggalakkan program mengurangi sampah plastik sekali pakai.

Sementara itu, Direktur PT SAS Kameswara Helly mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak menurunnya kualitas udara.

“Pembagian masker ini kami harapkan dapat membantu mengurangi beban masyarakat, terutama dalam melindungi diri dari paparan kabut asap saat beraktivitas. Kami ingin bantuan ini bisa langsung dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” ujar Kameswara Helly.

Menurutnya, pembagian masker menjadi salah satu langkah yang dilakukan perusahaan untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan dampak karhutla, khususnya terhadap kesehatan masyarakat.

*Kerja Sama dengan Yonif 142/KJ dan Pemuda Pancasila*

Sebelumnya, PT SAS juga telah membagikan masker kepada masyarakat di Kota Jambi dan Muaro Jambi sejak 26 Agustus 2026.

Pada tahap awal tersebut, pembagian masker di Kota Jambi turut berkolaborasi dengan Batalyon Infanteri (Yonif) 142/Ksatria Jaya yang juga tengah melakukan kegiatan sosial membantu masyarakat terdampak kabut asap.

PT SAS juga bekerja sama dengan MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Adri, SH, Ketua MPW PP Jambi, di sela-sela kegiatan pembagian masker, Sabtu (29/8/2026), mengatakan organisasi dan masyarakat yang selama ini merasa sebagai pihak yang peduli lingkungan harus bersama-sama melakukan hal-hal riil untuk membantu masyarakat dan lingkungan.

“Jangan hanya bisa bicara dan demo, mari kita membangun Jambi bersama-sama,” tegas Adri.

Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan konkret. Organisasi, perusahaan, komunitas maupun masyarakat memiliki peran masing-masing untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Hingga saat ini, secara keseluruhan, PT SAS telah menyiapkan lebih dari 10.000 masker untuk disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak kabut asap di Provinsi Jambi, meliputi Kota Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, hingga Kabupaten Sarolangun.

Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. (*)

Saat Sidak OPD, Bupati Merangin M Syukur Temukan Dugaan Manipulasi Absensi: Ini Kebiasaan!

MANIPULASI ABSENSI - Bupati Merangin M Syukur melakukan sidak di Dinas PPKB dan Dinas Perikanan pada Selasa (1/9/2026) untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kedisiplinan ASN. Bupati menemukan lebih dari 60 persen pegawai Dinas Perikanan tidak berada di kantor serta adanya dugaan manipulasi absensi.(Ist)

"Ini kebiasaan, budaya ini, sudah tanda tangan dari pagi. Jam dua sampai sore sudah tanda tangan. Nah, kalau hari ini wajar saya tengok hampir 60 persen siang itu sudah hilang semua."

M Syukur - Bupati Merangin

BANGKO, MERDEKAPOST.COM - Bupati Merangin M Syukur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Merangin, Selasa (1/9/2026)..

Dua OPD yang menjadi sasaran sidak tersebut yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) serta Dinas Perikanan Merangin.

Sidak dilakukan Bupati M Syukur sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai rendahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Merangin.

Saat tiba di Kantor Dinas PPKB, M Syukur langsung disambut Kepala Dinas PPKB, Sony Propesma.

Bupati kemudian memeriksa daftar absensi pegawai di kantor tersebut.

Hasilnya, seluruh pegawai Dinas PPKB tercatat hadir dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Namun, kondisi berbeda ditemukan M Syukur ketika melanjutkan sidak ke Kantor Dinas Perikanan Merangin.

Suasana kantor terlihat sepi setelah jam istirahat makan siang.

Lebih dari 60 persen pegawai disebut tidak berada di tempat kerja.

Bahkan, Bupati tidak menemukan Kepala Dinas Perikanan maupun Sekretaris Dinas di kantor saat sidak berlangsung.

M Syukur kemudian melakukan pemeriksaan silang terhadap dokumen absensi harian 23 pegawai PNS.

Dari pemeriksaan tersebut, ia menemukan dugaan manipulasi data kehadiran yang dilakukan secara sistematis.

Sejumlah pegawai diketahui sudah membubuhkan tanda tangan untuk absensi sore pada pagi hari.

Kondisi tersebut diduga membuat mereka tidak kembali ke kantor setelah selesai istirahat makan siang.

Selain itu, ditemukan pula dugaan rekayasa absensi berupa keterangan hadir yang tidak disertai tanda tangan pegawai.

"Ini kebiasaan budaya ini, sudah tanda tangan dari pagi. Jam dua sampai sore sudah tanda tangan. Nah, kalau hari ini wajar saya tengok hampir 60 persen siang itu sudah hilang semua," tegas M Syukur.

Bupati Merangin menyayangkan kondisi tersebut.

Terlebih, Kantor Dinas Perikanan berada di pusat kota dan memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau pegawai kerjanya begini, siapa yang mau melayani masyarakat?

"Saya datang ke sini membuktikan laporan masyarakat bahwa kantor ini kalau siang kosong. Bahkan pagi juga banyak yang tidak hadir, baru datang jam 10 atau jam 11," ungkap M Syukur.

Atas temuan tersebut, M Syukur meminta pegawai yang terbukti bolos dan melakukan manipulasi absensi segera diberikan sanksi administratif.

Sanksi yang diperintahkan berupa surat teguran tertulis kepada pegawai yang melanggar disiplin.

M Syukur juga meminta jajaran pimpinan Dinas Perikanan segera memperbaiki pengawasan internal serta menghentikan praktik penandatanganan absensi secara ganda.

Ia menegaskan akan kembali melakukan sidak secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedisiplinan ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Merangin.

(eDITOR: Aldie prasetyo | Source: Tribunjambi.com)

Rakerwil I Tani Merdeka Provinsi Jambi: Satgas Pertegas Pengawasan Program Pertanian dan MBG

Don Muzakir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia

Merdekapost.com | Jambi - Satuan Tugas (SATGAS) Tani Merdeka Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pertanian agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) I Tani Merdeka Provinsi Jambi, yang menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan peran organisasi dalam mengawal berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan petani dan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri dan diisi dengan diskusi bersama Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Dalam forum itu, berbagai hal strategis terkait penguatan organisasi, pengawasan program pertanian, serta keterlibatan Tani Merdeka dalam mengawal program pemerintah menjadi bagian dari pembahasan.

SATGAS Tani Merdeka Provinsi Jambi menilai pengawasan terhadap program pertanian merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap program yang ditujukan kepada petani benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga mencakup proses penyaluran bantuan, ketepatan penerima manfaat, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, juga menekankan agar seluruh jajaran Tani Merdeka di Provinsi Jambi turut mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Don Muzakir meminta jajaran Tani Merdeka untuk aktif melakukan pemantauan di lapangan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara objektif dengan berpedoman pada fakta dan data, bukan berdasarkan asumsi.

Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan dugaan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, maka harus ditempuh mekanisme pengaduan yang tepat melalui pihak atau instansi yang berwenang.

“Kalau ada kegiatan yang menyalahi aturan, laporkan segera,” tegas Don Muzakir.

Arahan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam RAKERWIL I Tani Merdeka Provinsi Jambi. Seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawalan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan koordinasi serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

SATGAS Tani Merdeka Provinsi Jambi menyatakan siap menjalankan amanah tersebut melalui pengawasan yang konstruktif dan berbasis data. Pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kontrol sosial, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong perbaikan pelaksanaan program pemerintah.

Dengan adanya pengawalan tersebut, berbagai program yang menyentuh kepentingan petani dan masyarakat diharapkan dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

RAKERWIL I Tani Merdeka Provinsi Jambi pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan langkah seluruh jajaran, serta meningkatkan kontribusi Tani Merdeka dalam mengawal program-program pemerintah, khususnya di bidang pertanian dan program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tani Merdeka Provinsi Jambi menegaskan, pengawasan bukan sekadar mengkritisi pelaksanaan program, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (kai)