Merdekapost.com

Biar Mudik Lebaran Lancar dan Nyaman, Gubernur Jambi Hentikan Truk Batu Bara di Jalan Raya 13–29 Maret

JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris memastikan kendaraan angkutan batu bara tidak akan beroperasi di jalan provinsi maupun jalan nasional mulai 13 Maret 2026 atau H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin kenyamanan masyarakat di jalan raya serta memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran berjalan lancar tanpa hambatan.Berita Lokal

“Ini supaya arus mudik lancar. Masyarakat yang ingin berpergian tanpa khawatir perjalanan terganggu,” ujar Al Haris, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pembatasan operasional angkutan barang selama masa mudik Lebaran. Pembatasan itu berlaku mulai 13 hingga 29 Maret 2026.

Aturan tersebut mencakup kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandeng, kendaraan pengangkut bahan bangunan, serta mobil barang yang membawa hasil galian maupun hasil tambang.

Dengan kebijakan ini, aktivitas angkutan batu bara di wilayah Provinsi Jambi juga diimbau untuk menghentikan sementara operasionalnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Meski demikian, pemerintah masih memberikan pengecualian bagi sejumlah kendaraan angkutan barang tertentu. Kendaraan yang tetap diperbolehkan beroperasi meskipun memiliki sumbu tiga atau lebih antara lain pengangkut bahan bakar minyak (BBM), kendaraan pengangkut hewan ternak, pupuk, serta kendaraan yang membawa bantuan bencana alam. Panduan Kota & Daerah

Bacaan Lainnya:

Jelang Sahur, Polres Kerinci Ringkus Residivis Narkoba di Sungai Penuh

Rumah Mewah Wabup Rejang Lebong di Lubuk Linggau Jadi Sorotan Usai OTT KPK

Selain itu, kendaraan pengangkut kebutuhan pokok juga diperbolehkan beroperasi dengan syarat tidak mengalami kelebihan dimensi maupun muatan. Pengangkutan tersebut juga harus dilengkapi dokumen resmi berupa kontrak atau perjanjian antara pemilik barang dengan perusahaan angkutan.

Menurut Al Haris, kebijakan pembatasan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membuat waktu tempuh perjalanan para pemudik menjadi lebih efisien.

“Artinya pemerintah fokus agar arus mudik hari raya Idul Fitri ini berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan kendala nantinya,” pungkasnya.(Adz)

Gubernur Al Haris Safari Ramadhan di Sungai Penuh, Wako Alfin: Perkuat Kolaborasi Pemkot dan Pemprov

Gubernur Al Haris Safari Ramadhan di Sungai Penuh, Serahkan Bantuan Sosial dan CSR Bank Jambi. (Adz)

SUNGAI PENUH – Suasana Masjid Nurul Iman di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, tampak ramai oleh jamaah saat Gubernur Jambi Al Haris melaksanakan Safari Ramadhan, Sabtu (7/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Wali Kota Sungai Penuh Alfin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah.

Kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jambi itu berlangsung khidmat dan menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.

Selain Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Kerinci, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, para kepala OPD Provinsi Jambi, staf ahli, asisten, kepala OPD, perwakilan Kementerian Agama, Bank 9 Jambi, Majelis Ulama Indonesia, serta Badan Amil Zakat Nasional bersama para jamaah Masjid Nurul Iman.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan itu meliputi bantuan bagi penyandang disabilitas, program kepedulian stunting, serta bantuan pembangunan Masjid Nurul Iman sebesar Rp30 juta yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank 9 Jambi.

Al Haris mengatakan Safari Ramadhan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Wako Alfin terlihat akrab saat menyalami warga.(Adz)

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Alfin menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Jambi terhadap pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Ia menilai kehadiran Gubernur Jambi melalui kegiatan Safari Ramadhan menjadi bentuk dukungan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Alfin juga memaparkan sejumlah progres pembangunan yang tengah dilaksanakan di Kota Sungai Penuh, di antaranya pembangunan infrastruktur, penanganan banjir melalui normalisasi sungai, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Safari Ramadhan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Sungai Penuh,” ujar Alfin.

Selain bantuan untuk masjid, dalam kegiatan tersebut juga disalurkan bantuan kepada masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional berupa paket sembako, kursi roda bagi penyandang disabilitas, bantuan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita stunting, serta santunan bagi anak yatim dan fakir miskin. (Adz/MC.KOMINFO)

Gubernur Jambi: Rp19 M Uang Hilang dari Bank Jambi Terlacak di Kripto, Bank Permata dan Sampoerna

JAMBI - Keberadaan Rp 19 miliar dari Rp143 miliar uang Bank Jambi yang hilang, terdeteksi mengalir ke mata uang kripto.

Selain itu, sebagian uang Bank Jambi yang hilang juga terdeteksi berada di Bank Permata dan Sampoerna.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan sebagian dana nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi yang dibobol peretas (hacker) telah terdeteksi keberadaannya.

"Itu terdeteksi ada Rp 19 miliar di crypto, kemudian ada juga ke Bank Permata dan Sampoerna," ujar Al Haris saat diwawancarai wartawan, Senin (9/3/2026) malam.

Pemerintah Provinsi Jambi telah meminta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera melakukan upaya penarikan kembali dana tersebut agar kerugian nasabah dapat diminimalisasi.

Sementara itu, hingga kini Polda Jambi terus melakukan pendalaman atas kasus peretasan yang telah menguras saldo lebih dari 6.000 rekening nasabah ini.

Total uang yang hilang dari 6.000 rekening itu mencapai Rp143 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Dalam tahap komunikasi dengan Bareskrim Polri," kata Taufik.

Sudah Dua Pekan

Dua pekan setelah sistem Bank Jambi gangguan, hingga hari ini, Selasa (10/3/2026) sistem layanan ATM dan m-banking belum juga diaktifkan lagi.

Nasabah Bank Jambi yang didominasi aparatur sipil negara (ASN) di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, masih harus antri di teller untuk melakukan transaksi seperti penarikan.

Gaji ASN di Jambi mayoritas menggunakan layanan Bank Jambi.

Ditambah lagi, sata ini sudha mendekati hari raya Idulfitri.

Nasabah Bank Jambi mencurahkan isi hatinya di media sosial, terutama yang berada di wilayah kabupaten kota yang memiliki sedikit kantor cabang Bank Jambi.

Dilihat Tribunjambi.com di media sosial, nasabah bernama Wilda Oktafia mengaku tidak sanggup lagi untuk mengantri.

"ATM & M-Banking BANK JAMBI, hingga hari ini masih belum bisa di Akses..

Yook Bank JAMBI,, mohon dipercepat,,!! kami dak telok (tidak sanggup, red) lagi nak ngantri di Teller

sampai sekarang belum ada konfirmasi yang pasti dari pihak BANK JAMBI..!!

sampai kapan ini akan berlalu," tulis alun Wilda Oktafia di grup Facebook Rakyat Jambi.

Hal serupa juga diungkapkan akun Facebook Arni Safitra.

"Lambatnya proses perbaikan akses BANK 9 JAMBI. Sampai hari ini ATM dan MBaking belum bisa diakses.

Yuk bank Jambi, mohon di percepat kami dak sanggup ngantri lagi di teller," tulisnya.

Dikutip dari laman bankjambi.co.id, Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jambi atau yang kerap disebut Bank Jambi itu memiliki 55 kantor cabang, baik kantor cabang utama maupun kantor cabang pembangtu dan penghubung.

Di satu kabupaten, Bank Jambi hanya memiliki 4-6 kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

Update Penyelidikan Polisi

Kasus peretasan yang dialami Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi hingga hilangnya saldo nasabah masih diperiksa oleh tim penyidik Polda Jambi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi Kombes Pol Nurmandia mengatakan bahwa saat ini setidaknya ada 15 orang yang telah dipanggil sebagai saksi.

Saksi-saksi tersebut mulai dari Direktur hingga staf dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Bank Jambi.

"Sejauh ini mereka sudah buat laporan dan kita lakukan penyelidikan," sebutnya.

Dari laporan yang disampaikan ke Polda Jambi, diketahui setidaknya kerugian yang dialami Bank Jambi mencapai Rp143 miliar.

"Hasil laporan mereka nasabahnya 6.000-an dengan kerugian Rp143 miliar. Sambil berjalan ya, kita pastikan lagi," jelas Taufik.

Dia mengatakan terkait dengan peretasan ini, pihak Polda Jambi masih menunggu hasil dari digital forensik yang saat ini tengah dilakukan.

Tak sampai di sana, Taufik juga mengatakan pihaknya berencana untuk melibatkan Mabes Polri untuk penanganan kasus ini.

"Yang jelas kita bersama-sama OJK, regulator untuk menangani kasus ini," jelasnya.

Peretasan sistem jaringan Bank Jambi terjadi pada Minggu (22/2/2026), namun hingga kini layanan ATM dan m-banking belum juga diaktifkan.(*)

(Adz/Sumer: Tribunnews.com))

Bukan Isapan Jempol Belaka, Al Haris: Pemprov Jambi Bantu Rp3 Miliar untuk TPA di Sungai Penuh

MASALAH SAMPAH: Pemprov Jambi Bantu Rp3 Miliar untuk Pembangunan TPA di Sungai Penuh.(MPC)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan bantuan sebesar Rp3 Miliar kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Al Haris bersama Wali Kota Alfin meninjau langsung lokasi pembangunan TPA di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Sabtu (7/2/2026). Peninjauan itu juga di hadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Al Haris mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah provinsi dalam membantu pemerintah kota mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Viral! Desa Berjo Bagi-bagi THR Total Rp723 Juta, Tiap KK Terima Rp 500 Ribu, Sumbernya?

“Sampah sudah menjadi persoalan serius di Kota Sungai Penuh. Karena itu pemerintah provinsi berupaya membantu mencarikan solusi dengan pembangunan TPA ini,” kata Al Haris.

Selain bantuan anggaran pembangunan, pemerintah provinsi juga memberikan izin penggunaan lahan kawasan hutan produksi seluas 4,3 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas TPA tersebut.

Menurut Al Haris, persoalan pengelolaan sampah perlu di tangani secara serius karena berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Anggaran pembangunan TPA sudah di alokasikan melalui Dinas PUTR Provinsi Jambi sebesar Rp3 miliar, di tambah izin penggunaan lahan sekitar 4,3 hektare,” ujarnya.

Dukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Kadishub Kerinci Pimpin Personil Gotong Royong di Kayu Aro

Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi dalam membantu penanganan persoalan sampah di daerahnya.

Menurut dia, bantuan tersebut di harapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas pembuangan akhir sehingga pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh dapat berjalan lebih optimal.

“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah provinsi. Bantuan ini sangat membantu dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi dilema di Sungai Penuh,” kata Alfin.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pembangunan TPA tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.(Adz)

Gubernur dan Wako Alfin Tebar Benih Ikan di Sungai Batang Merao

SUNGAIPENUH - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris bersama Walikota, Alfin, S.H melaksanakan kegiatan penebaran benih ikan (Restocking) di perairan umum wilayah Sungai Penuh, Sabtu (7/3/2026).

Penebaran benih ikan yang dipusatkan di Sungai Batang Merao, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan populasi ikan di perairan Kota Sungai Penuh.

Usai kegiatan penebaran benih ikan, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa program restocking merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di daerah

“Dengan adanya restocking ini kita berharap populasi ikan di perairan Kota Sungai Penuh tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat terus memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Walikota Sungai Penuh Alfin, SH menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap upaya pelestarian sumber daya perikanan di daerahnya. Menurutnya, program ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga ekosistem perairan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujarnya.(Red)

Bupati dan Wabup Kerinci Dampingi Gubernur Al Haris Safari Ramadan di Lempur

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Al-Falah, Desa Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Kamis (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Dalam kegiatan tersebut, Al Haris hadir bersama jajaran pemerintah provinsi dan disambut oleh Monadi serta Wakil Bupati Kerinci H. Murison. Turut hadir pula sejumlah unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala daerah di wilayah sekitar.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin juga tampak mengikuti rangkaian kegiatan Safari Ramadhan bersama para pejabat daerah lainnya.

Gubernur Jambi Al haris serahkan sejumlah bantuan sosial lainnya, di antaranya amplop zakat dan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.(Ist)

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.

Selain bantuan CSR, pemerintah juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mobilitas mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam kegiatan yang sama, sejumlah bantuan sosial lainnya juga disalurkan kepada masyarakat, di antaranya amplop zakat dan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Bupati Monadi menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat Kerinci melalui kegiatan Safari Ramadhan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Safari Ramadhan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat,” ujar Monadi.

Gubernur Jambi menyerahkan bantuan CSR melalui Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.(Ist)

Dalam kegiatan yang sama, sejumlah bantuan sosial lainnya juga disalurkan kepada masyarakat, di antaranya amplop zakat dan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

“Safari Ramadhan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat,” ujar Monadi. (Adz)

Sidang Korupsi DAK Jambi: Eks Kadisdik Varial Akui Terima Uang, Bantah Koper Rp1 Miliar

JAMBI – Sidang kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 kembali memanas. Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Varial Adi Putra, hadir sebagai saksi kunci di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis, 5 Maret 2026.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Varial yang kini juga menyandang status tersangka dalam kasus yang sama, mengakui adanya aliran dana dari terdakwa Rudi Wage ke kantong pribadinya. Namun, ia dengan tegas menampik tudingan mengenai penerimaan uang dalam jumlah fantastis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar Vahrial terkait bukti transaksi keuangan antara dirinya dan Rudi Wage. Vahrial akhirnya mengakui telah menerima transfer sebanyak tiga kali dengan rincian mulai dari Rp 40 Juta (dari rekening Rudi Wage), Rp 25 Juta (dari rekening Rudi Wage), dan Rp 15 Juta (dari rekening istri Rudi Wage).

Jaksa awalnya menanyakan terkait pertemuan Varial bersama Rudi Wage di beberapa tempat, baik di Jakarta, Bandung maupun di salah satu hotel di Jambi.

Varial Sebut Tak Kenal Rudi Wage, Transfer itu Piutang

Tak lupa jaksa menanyakan apakah Varial mengenal Rudi Wage dan beberapa terdakwa lainya, namun Varial menolak kenal, ia mengaku mengenali Rudi Wage melalui Bukri.

Kemudian, jaksa beranjak kepada aliran dana, yang mana terlihat dari rekening Rudi Wage dan istrinya sebanyak Rp 80 Juta.

“Transfer pertama dari Rudi Wage Rp 40, kemudian Rp 25 dan 15 juta dari rekening Istri Rudi Wage, tolong jelaskan apakah ini uang permintaan,” kata Jaksa kepada Vahrial.

Kemudian Varial menolak mengatakan uang tersebut adalah permintaan, ia mengatakan uang tersebut adalah piutang dirinya terhadap Rudi Wage saat dirinya berada di Bandung.

“Ya benar, Itu hutang Rudi Wage,” kata Varial menjawaban jaksa.

Rudi Wage Bantah Pinjam Uang ke Kadis

Kemudian diakhir Persidangan, majelis hakim menanyakan langsung kepada Rudi Wage, terkait pernyataan Varial.

Namun Rudi Wage pun membantah pernyataan Varial, ia mengatakan tidak mungkin dirinya meminjam kepada kadis.

“Siapa yang berani (Meminjam). Itu permintaan (dari Dana DAK,red),” kata Rudi. Sontak Varial pun hanya ternyiyir dalam persidangan.

Varial Bantah Terima uang 1 Milyar dalam Koper

Tensi persidangan meningkat saat JPU mempertanyakan dugaan penerimaan uang tunai dalam jumlah besar yang tidak tercatat dalam transaksi bank.

"Apakah saksi menerima koper berisi uang Rp 1 miliar dari Rudi Wage?" tanya JPU dengan nada tegas.

"Tidak ada," jawab Varial singkat.

Ia juga membantah telah menerima uang sebesar Rp 150 juta lainnya yang dituduhkan oleh jaksa.

Terkait pertemuan intensif dengan Rudi Wage di rumah pribadi maupun kafe-kafe di Jambi, Varial tidak menampiknya. Namun, ia mengklaim pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa tanpa membahas teknis proyek.

Ironisnya, Varial mengaku kecolongan terkait barang-barang proyek yang tidak sesuai spesifikasi dan adanya keterlambatan pembayaran yang menjadi temuan BPK. "Saya tidak tahu adanya masalah. Tidak pernah dilaporkan ke saya. Tahunya pas ada laporan BPK," ujarnya.

Salah satu poin krusial yang diakui Varial adalah pengalihan anggaran DAK yang seharusnya langsung disalurkan, namun justru disimpan terlebih dahulu di Tabungan Tapera.

Varial mengonfirmasi praktik tersebut meski ia sadar hal itu menyalahi aturan. "Seharusnya tidak boleh (disimpan di Tapera)," akunya di depan jaksa.

Kasus yang menjerat Disdik Provinsi Jambi ini bermula dari pengadaan alat praktik SMK tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 62,1 miliar. Jaksa mengendus adanya modus administratif melalui e-katalog dan kebijakan TKDN yang hanya dijadikan kedok.

Berdasarkan perhitungan, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 21,8 miliar, dengan PT TDI sebagai penyedia yang menyumbang angka kerugian terbesar. (Red)

DPP MAPPAN Kembali Demo di KPK, Desak Pemeriksaan Direksi Bank Jambi hingga Gubernur‎

MAPPAN Kembali Demo KPK, Desak Pemeriksaan Direksi Bank Jambi hingga Gubernur‎.(FOTO; ILUSTRASI)

‎Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat LSM Masyarakat Pemantau Peduli Anggaran Negara (DPP LSM MAPPAN) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (5/3/2026).

‎‎Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang menuntut pengusutan dugaan penerimaan bonus ganda oleh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi), Khairul Suhairi.

‎‎Massa aksi menilai laporan yang sebelumnya mereka sampaikan belum menunjukkan perkembangan berarti. Karena itu, mereka kembali mendatangi KPK untuk mendesak agar lembaga antirasuah segera melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran dana bonus direksi Bank Jambi tahun buku 2024.

‎Sekretaris Jenderal DPP LSM MAPPAN, Hadi Prabowo, menyatakan dugaan tersebut merujuk pada dokumen resmi laporan keuangan Bank Jambi tahun 2024. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Dirut Bank Jambi, Khairul Suhairi, diduga merangkap tiga jabatan strategis sekaligus, yakni Direktur Utama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional, serta Plt Direktur Pemasaran dan Syariah.

‎‎”Dari laporan keuangan yang sama, total remunerasi direksi mencapai Rp14,47 miliar dengan total bonus sekitar Rp12,34 miliar untuk empat orang direksi. Kami menduga terdapat penerimaan bonus ganda akibat rangkap jabatan tersebut,” ujar Hadi Prabowo dalam orasinya.

‎‎Menurutnya, praktik rangkap jabatan yang berpotensi menghasilkan bonus berlapis itu dinilai melukai rasa keadilan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Ia juga menilai praktik tersebut berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan BUMD.

‎‎Koordinator lapangan aksi, Rukman, dalam orasinya turut mendesak KPK memanggil sejumlah pihak yang dianggap terkait dalam proses penetapan dan pembayaran bonus direksi Bank Jambi tahun 2024.

‎‎“Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh jajaran direksi, dewan komisaris, serta pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang terlibat dalam proses penetapan bonus tersebut,” katanya.

‎‎Selain itu, massa aksi juga meminta KPK melakukan penyitaan atau pembekuan dana bonus direksi Bank Jambi ‎hingga proses pemeriksaan selesai dilakukan.

‎‎Di sisi lain, sorotan terhadap Dirut Bank Jambi juga muncul dari laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diumumkan melalui sistem resmi KPK. Berdasarkan data tersebut, kekayaan Khairul Suhairi tercatat meningkat signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024.

‎‎Pada 2021, total kekayaan bersihnya tercatat sekitar Rp2,06 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp3,57 miliar pada 2022, melonjak menjadi Rp8,23 miliar pada 2023, dan kembali naik menjadi Rp10,13 miliar pada 2024.

‎‎Lonjakan terbesar terjadi pada periode 2022–2023 dengan peningkatan sekitar Rp4,66 miliar dalam satu tahun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pos kas dan setara kas yang meningkat dari Rp1,28 miliar pada 2022 menjadi Rp5,78 miliar pada 2023.

‎‎Selain itu masalah terkini Bank Jambi yakni insiden siber yang bikin saldo kurang lebih 6000 nasabah terkuras, dengan total nilai Rp 143 Milliar. Juga disuarakan di KPK.

Bacaan Lainnya:

Bukber dengan Media, Bupati M Syukur: Pers Pilar Demokrasi dan Tanpa Media Roda Pemerintahan Tak akan Seimbang

Bupati Hurmin Lantik Ratusan Pejabat Pemkab Sarolangun

‎‎Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo menyoroti lemahnya sistem keamanan digital Bank Jambi yang berakibat pada raibnya saldo sejumlah nasabah dengan nominal Rp 17 hingga Rp 24 juta. Hal itu kemudian diperparah lagi, dengan lumpuhnya sistem Bank Jambi dari 22 Februari lalu hingga kini.

‎‎”Berdasarkan data audit BPK bahwa terdapat Rp 58 miliar anggaran yang digelontorkan oleh Bank Jambi untuk pemeliharaan dan pembelian software hardware. Tapi apa hasilnya, sistemnya jebol, duit nasabah hilang,” ujar Hadi Prabowo, dalam orasinya.

‎‎Atas sekian banyak persoala di tubuh Bank Jambi tersebut, LSM MAPPAN menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari KPK. Bahkan mereka menyatakan siap kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.(Adz/ Sumber: Benuanews.com)