Siapa Bakal Dipilih Jokowi Menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto? Ini 3 Sinyal Panglima Pilihan Presiden

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono 

JAKARTA - Sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengirimkan surat ke DPR tentang kandidat Panglima TNI yang baru.

Padahal, sesuai usia jabatan, Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun sebagai Panglima akhir bulan ini.

Pengamat militer Ridlwan Habib menilai nama Panglima TNI yang baru sudah di meja presiden Jokowi.

"Dugaan saya surat presiden akan dikirimkan pekan ini, mungkin menunggu Presiden pulang dari KTT G-20," ujar Ridlwan saat dimintai tanggapan, Senin (1/11/2021).

Presiden Jokowi dijadwalkan pulang dari rangkaian kunjungan luar negeri pada 5 November mendatang.

"Bisa juga Mensesneg mewakili Presiden mengirimkan suratnya, namun saat ini parlemen kan sedang reses masa sidang," ujar Ridlwan.

Lantas siapa yang dipilih Presiden?

Hingga saat ini, belum ada yang tahu.

Namun ada beberapa kode-kode Jokowi yang muncul sebulan terakhir.

Kode pertama, ucapan Presiden Jokowi pada ibu negara Iriana saat melihat pameran alutsista di peringatan HUT TNI 5 Oktober.

Saat itu, Jokowi menawari Iriana mencoba naik kendaraan alutsista darat dengan bercanda akan disopiri oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Kode kedua adalah kunjungan Mensesneg Pratikno di Mabes Angkatan Darat.

Dalam video yang dirilis channel Youtube resmi TNI AD pada 11 Oktober itu Pratikno tampak berkeliling markas dengan didampingi Andika.

Kode terbaru yakni saat Jokowi hendak terbang ke Roma, Italia. Tampak KSAD Jenderal Andika Perkasa ikut mengantar di tangga pesawat.

Ridlwan menyebut semua jenderal bintang empat berpeluang menjadi Panglima TNI.

"Tentu Bapak Presiden mempertimbangkan banyak faktor, termasuk masa jabatan juga," ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI itu.

Ridlwan menjelaskan semua Kepala Staf akan pensiun sebelum Pilpres 2024.

KSAD Andika Perkasa pensiun tahun depan, KSAL Yudo Margono pensiun 2023, dan KSAU pensiun pada April 2024 atau pada saat Pilpres akan dihelat.

"Kalau melihat dinamikanya memang KSAD Jenderal Andika yang paling berpeluang dipilih. Sehingga tahun depan bisa ada Panglima TNI yang baru lagi dengan masa jabatan panjang melampaui pelaksanaan Pilpres 2024," ujar Ridlwan.

Namun, semua kembali pada prerogatif Presiden Jokowi.

"Ingat pemilihan Panglima hak Presiden. Ini bukan pilkada, atau pemilihan lurah yang pakai tim sukses. Kita tunggu saja surat resmi Presiden," ujar Ridlwan.

Tak Ada yang Istimewa

Sebelumnya Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan berlebihan jika kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa melepas Presiden Joko Widodo ke Roma dinilai sebagai sinyal positif penunjukan Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, tidak ada yang istimewa dari peristiwa tersebut.

Ia mengatakan pelepasan keberangkatan Presiden ke luar negeri memang agenda protokoler kenegaraan yang lazimnya dihadiri oleh pimpinan TNI-Polri dan kepala daerah setempat.

Menurutnya, Hadi tidak hadir dan diwakili oleh Andika karena memang Hadi sedang tidak berada di Jakarta. 

Ia mengatakan Hadi menghadiri pelantikan Taruna akademi TNI, sedangkan hari ini Hadi ada agenda di Surabaya, dan Singapura.

"Jadi menurut saya agak berlebihan jika kehadiran KSAD hari ini dimaknai sebagai sinyal positif penunjukan Panglima TNI," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (29/10/2021).

Kecuali, kata dia, jika Hadi sedang di Jakarta tapi yang diminta hadir adalah Andika.

Menurutnya, apabila itu yang terjadi baru aneh dan layak ditangkap sebagai sinyal.

"Justru yang menarik bagi saya adalah ketidakhadiran KSAD diwakili oleh Wakasad dalam sejumlah agenda internal TNI yang dihadiri oleh Panglima TNI dan para kepala staf yang lain seperti di TMP Kalibata maupun kemarin di Magelang," kata Fahmi.

Punya Peluang Sama

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi tak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang istimewa.

"Hanya standar protokol kenegaraan saja, karena Panglima TNI berhalangan sedang menghadiri acara lain di Surabaya," kata Bobby lewat pesan singkat yang diterima, Sabtu (30/10/2021).

Bobby menilai kehadiran KSAD di beberapa event Presiden Jokowi, tidak perlu dijadikan spekulasi bahwa peluang menjadi Panglima TNI lebih besar dari Kepala Staf lainnya.

"Bila Pak Andika yang diusulkan bapak Presiden, saya yakin Komisi I akan 100 persen mendukung," sambung Bobby.

Namun, Politisi Golkar itu mengatakan Komisi I tetap objektif selama belum ada Surat Presiden (surpres) soal Panglima TNI ke DPR.

"Semua kepala staf memiliki peluang yang sama menjadi Panglima TNI setelah Pak Hadi pensiun," tandasnya.

Andika Dampingi Jokowi

KSAD Andika Perkasa saat melepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Roma, Italia, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20), Jumat, (29/10/2021).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Roma, Italia, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20), Jumat, (29/10/2021).

Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) pada pukul 09.15 WIB.

Dalam keterangannya sebelum lepas landas, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kunjungan ke Italia merupakan rangkaian awal kunjungan kerjanya ke tiga negara, yaitu Italia, Britania Raya, dan Persatuan Emirat Arab. 

Di Roma, Italia, Presiden Jokowi akan berpartisipasi pada KTT G20 yang digelar pada 30-31 Oktober 2021. Sedangkan di Glasgow, Britania Raya, Presiden akan berpartisipasi dalam KTT Pemimpin Dunia COP26, pada tanggal 1-2 November 2021.

Selain itu, Presiden juga akan melakukan kunjungan bilateral ke Persatuan Emirat Arab.

"Ini adalah kunjungan bilateral pertama saya di masa pandemi. Saya akan pergunakan kunjungan ini untuk memperkuat kerjasama, terutama di bidang perdagangan dan investasi," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Roma selama kurang lebih 13 jam.

Presiden diperkirakan akan tiba di Fiumicino Airport, Roma, pada pukul 17.25 Waktu Setempat (WS) dan akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Roma, Italia.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Roma, Italia, adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Sekretaris Militer Marsda TNI M Tonny Harjono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Nampak melepas keberangkatan Presiden di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.(sumber: tribunnews.com)

Ketum PKB: Jokowi Hebat, Indonesia Jadi Leader G20

Ketum PKB Muhaimin Iskandar bersama Presiden Jokowi. (doc: ant)

JAKARTA – Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya negara-negara dunia sebagai Presidensi G20 selama setahun ke depan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Presidensi G20 menjadi bukti pengakuan dan kepercayaan dunia kepada Indonesia.

“Presidensi G20 menjadi bukti pengakuan dan kepercayaan dunia kepada negara kita tercinta. Pengakuan ini saya lihat karena pak Jokowi hebat. Jadi kalau ditanya kenapa dunia percaya? Ya jawabannya cuma satu, itu berkat pak Jokowi,” katanya, Minggu, (31/10/ 21).

Baca Juga: Gus Muhaimin Ditetapkan Jadi Wakil Presiden Centrist Democrat International

Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan, kepercayaan dunia kepada Presiden Jokowi atasnama Indonesia sebagai leader G20 tersebut membangkitkan optimisme yang dibangun untuk bangkit di tengah transisi kepemimpinan.

Selain itu, dirinya tak menampik jika dirinya bersama dengan PKB juga terus mendorong optimisme dalam membangun kepercayaan dunia bagi Indonesia.

Menurutnya perjuangan Jokowi mengangkat nama baik Indonesia di dunia senafas dengan perjuangan PKB.

“PKB terus berupaya dan ikut berkontribusi menanamkan kepercayaan dunia bagi Indonesia. Banyak sekali kegiatan-kegiatan internasional yang kita lakukan, mau itu politik, ekonomi, dan lingkungan. Jadi saat Indonesia diberi amanah Presidensi G20, itu sama artinya pak Jokowi PKB banget,” tuturnya.

Dia berharap, agar momentum Presidensi G20 ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia.

Ada empat prinsip universal yang dititipkan Gus Muhaimin agar turut diperjuangkan dalam G20 nanti. Pertama, prinsip adil dan sederajat tanpa memandang suku dan agama.

Kedua, prinsip menerima dan menghormati negara bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain. Ketiga, prinsip menerima dan menghormati hukum negara sebagai tatanan yang mengikat.

“Dan prinsip yang keempat adalah Indonesia juga perlu mendorong ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, gotong royong, dan keadilan sosial. Keempat prinsip ini saya yakini bisa menjadi pintu stabilitas dunia, dan juru kuncinya adalah Indonesia melalui forum G20 nanti,” tuturnya.

Untuk diketahui, forum G20 terdiri dari 20 negara yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa.

Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.

Secara umum, G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia.(Sumber: britaind.com/editor:ald/merdekapost.com)

Presiden Berlakukan PPKM Darurat di 6 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota

Presiden RI Joko Widodo. Foto : Istimewa

Merdekapost.com – Akhirnya Presiden Jokowi berlakukan 6 provinsi dan 44 kabupaten/kota ini PPKM darurat. Provinsi yang mulai diberlakukan PPKM ini merupakan provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali.

Sesuai aturan, penerapan PPKM darurat ini akan berlaku selama 1 sampai 2 pekan. Pemberlakukan PPKM darurat ini menyusul terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam 1,5 bulan terakhir.

Hanya saja belum jelas waktu PPKM darurat ini. Kebijakan ini disebut masih dalam tahap finalisasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya,” kata Jokowi dalam sambutannya di Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

PPKM darurat yang berlaku selama 1-2 pekan ini, ujar Jokowi, hanya akan berlaku di Pulau Jawa dan Bali saja.

Alasannya, di dua pulau ini terdapat 44 kabupaten/kota dan 6 provinsi yang asessmen situasinya memiliki skor 4.

Penilaian ini didapat dari situasi penularan kasus, tingkat keterisian tempat tidur di RS, tingkat kematian akibat Covid-19, dan respons terhadap testing, tracing, serta treatment di wilayah tersebut.

“Kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO,” kata Jokowi.

Presiden pun memberi contoh kasus di Jakarta Barat, DKI Jakarta. (hza)

Jokowi Keselip Lidah Sebut Nama Provinsi, Saat Tinjau Tol Trans Sumatera

  

Presiden Joko Widodo menyalami seorang warga ketika meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung. 

Merdekapost.com - Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo meninjau Tol Trans Sumatera, ada momen unik, Presiden menyebut Provinsi Padang, meskipun yang dia maksud tentunya adalah Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota di Padang. 

Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Pekanbaru - Padang, Seksi Pekanbaru - Bangkinang, Kota Pekanbaru, Rabu (19/5). Di sela kunjungan itu, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan tanpa teks.

Menurutnya, keberadaan jalan Tol Trans Sumatera tersebut bisa menggerakkan perekonomian khususnya bagi warga sekitar. Sebab, produk-produk masyarakat bisa berpeluang bersaing dengan produk luar negeri.

“Dan produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” kata Jokowi saat peninjauan yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (19/5).

Baca Selengkapnya DISINI

Kemenristek Dilebur, Bambang Brodjonegoro Sedih Jadi Menristek Terakhir Indonesia

Menristek Bambang Brodjonegoro tak bisa membayangkan bagaimana jadinya kelak kementerian riset dan teknologi dilebur dalam naungan Kemendikbud. (ANT)

Merdekapost.com | Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro merasa lara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia mengaku bersedih lantaran nantinya Kemenristek tidak lagi berdiri sendiri.

"Secara pribadi saya juga merasa tidak enak, merasa sedih karena boleh dibilang saya jadi Menristek terakhir karena ristek-nya tidak lagi menjadi kementerian yang berdiri sendiri seperti dulu," ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi, Minggu (11/4).

Ia mengaku belum mengetahui nasib BRIN selanjutnya usai peleburan Kemenristek ke Kemendikbud. Pun demikian dengan nasib Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berbasis riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Berita Terkait: Sejarah Kemenristek: Didirikan Sukarno, Dihapus Era Jokowi

"Unfortunately itu keputusan yang sudah diambil, saya belum tahu nanti detail bagaimana, yang pasti itulah yang akan berlangsung dan saya tidak tahu nanti BRIN dengan format apa, serta apa yang akan terjadi dengan LPNK saya juga susah menebak," ujarnya.

Namun, ia mengusulkan agar para LPNK tersebut tetap eksis sebagai sebuah institusi. Hanya, statusnya berubah dari LPNK bersifat birokratis menjadi lembaga penelitian yang tidak birokratis.

"Tapi ada versi yang inginkan semua dilebur dalam BRIN, ini yang tentunya kita harus menunggu bagaimana nantinya perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui penggabungan dua kementerian itu pada rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/4).

"Apakah hasil keputusan rapat Bamus (Badan Musyawarah) pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sebagai pemimpin rapat Paripurna.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco menerangkan, keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud dan membentuk Kementerian Investasi diberikan setelah pihaknya menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Surat itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (8/4) lalu.

(Sumber:CNN Indonesia | hza | Merdekapost.com)

Sejarah Kemenristek: Didirikan Sukarno, Dihapus Era Jokowi

Kemenristek yang telah diputuskan untuk dilebur ke dalam Kemendikbud memiliki sejarah yang panjang dalam birokrasi Republik Indonesia. Presiden Soekarno. (Foto: Wikimedia)

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) resmi dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Peleburan diresmikan lewat Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (9/4).

Sebelum peleburan ini, Kemenristek punya catatan sejarah yang panjang. Kementerian ini berdiri di era pemerintahan Presiden Sukarno pada tahun 1962.

Saat pertama didirikan, lembaga negara ini bernama Kementerian Negara Urusan Riset Nasional. Tokoh kedokteran Soedjono Djoened Poesponegoro ditunjuk memimpin kementerian tersebut.

Kementerian ini sempat dihapus saat Presiden Soeharto menjabat. Namun, institusi ini kembali didirikan saat Soeharto menjalani periode kedua pemerintahan.

Saat itu, Soeharto membentuk Kementerian Negara Riset. Dia juga menunjuk ayah Prabowo Subianto, Soemitro Djojohadikoesoemo, sebagai Menteri Negara Riset.

Perkembangan Kemenristek makin pesat ketika Soeharto meminta insinyur pesawat, BJ Habibie, pulang ke Indonesia. Soeharto juga mendaulat Habibie untuk masuk ke dalam kabinet. Nama jabatan pimpinan institusi ini berubah jadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Hal itu dibuktikan dengan salinan Keppres Nomor 25 Tahun 1983. Institusi ini terus eksis setelah reformasi 1998.

Habibie--yang kemudian menjadi Presiden ketiga RI--menjadi menristek pada empat kabinet atau periode pemerintahan orde baru sejak 1978-1998. Dia tak lagi menjabat Menristek pada 1998, karena ditunjuk Soeharto jadi wakil presiden di ujung masa orde baru tersebut.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), institusi ini berganti nama menjadi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.

Hingga akhirnya, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (9/4) untuk menyetujui usulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk meleburkan Kemenristek kedalam Kemendikbud.

Wakil Ketua DPR yang menjadi pemimpin rapat paripurna pada Jumat siang tersebut, Sufmi Dasco Ahmad, menerangkan keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud dan membentuk Kementerian Investasi diberikan setelah pihaknya menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Surat itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (8/4).

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek [dan] b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco di dalam rapat paripurna.

Utak-atik Jokowi atas Kemenristek dan Kemendikbud

Sebagai catatan, langkah pemerintahan Jokowi mengutak-atik Kemenristek bukan terjadi pada tahun ini saja. Pada periode pertama kepresidenannya, 2014-2019, Jokowi mencopot Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dari Kemendikbud untuk dimasukkan sebagai bagian dari Kemenristek. Alhasil, pada Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi-Jusuf Kalla saat itu, institusi itu menjadi Kemenristekdikti dengan menterinya adalah M Nasir.

Kemudian pada periode kedua pemerintahan Jokowi, ia mencopot Dikti dari Kemenristek untuk dikembalikan di bawah Kemendikbud.

Dengan urusan pendidikan tinggi dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek kembali ke namanya semula.

Menristekdikti pada Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, 2014-2019, M Nasir. 

Pada awal kepemimpinan periode kedua Jokowi tersebut, pada 2019 silam, dia melahirkan lembaga negara baru yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pembentukan BRIN menyusul pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek.

Mantan Menteri Keuangan dan juga eks Kepala Bappenas di periode pertama pemerintahan Jokowi, Bambang Brodjonegoro, ditunjuk sebagai Menristek merangkap Kepala BRIN.

Salah satu terobosan BRIN adalah menggagas Vaksin Merah Putih untuk mengatasi pandemi Covid-19. Vaksin tersebut diklaim siap untuk digunakan massal pada 2022.

Bambang pun menjadi Menristek ke-13 RI sepanjang keberadaannya dalam struktur birokrasi Indonesia sejak merdeka.

(Sumber:CNN Indonesia | hza | Merdekapost.com)

Kembali Bikin AHY Cemas, Kubu Moeldoko Ajak 'Perang' di Pengadilan

• Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. 

MERDEKAPOST.COM - Kisruh Partai Demokrat belum akan mereka setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memutuskan menolak hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang.

Kini Demokrat Kubu Moeldoko siap untuk bertarung di pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Moeldoko Cs optimistis mereka akan menang melawan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pengadilan.

Meski permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, sebelumnya ditolak oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Muhammad Rahmad yang dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (5/4/2021).

Rahmad menyatakan jika ini adalah baru babak awal dan masih ada tahapan berikutnya yakni pertarungan di pengadilan.

Baik itu di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan di Mahkamah Agung (MA).

"Putusan Kemenkumham ini bukan akhir dari perjuangan demokrasi kami di DPP Demokrat Pimpinan Bapak Moeldoko. Ini baru babak awal, tahapan berikutnya adalah pertarungan di pengadilan."

"Apakah itu di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahkan nanti bisa sampai ke Mahkamah Agung," kata Rahmad dikutip dari Kompas TV.

Lebih lanjut Rahmad menyatakan posisi DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko dengan pimpinan AHY memiliki kewenangan yang sama untuk menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat.

Kepemilikan Demokrat Secara Legal Ada di Keputusan Inkrah MA

Menurut Rahmad saat ini ada dua Partai Demokrat, yakni Demokrat pimpinan Moeldoko dan pimpinan AHY.

Salah satunya nanti akan bisa mengklaim Partai Demokrat secara legal.

Apabila sudah ada keputusan inkrah dari MA.

"Tidak bisa kita pungkiri saat ini ada dua Partai Demokrat, satu pimpinan Bapak Moeldoko, satu pimpinan AHY."

"Dan salah satu akan bisa mengklaim kepemilikan Partai Demokrat nanti secara legal, apabila sudah ada keputusan ingkrah dari Mahkamah Agung," tegas Rahmad.

Sehingga sebelum ada keputusan inkrah terkait Partai Demokrat maka kedua belah pihak berhak untuk menggunakan simbol Partai Demokrat.

"Jadi sebelum ada keputusan Ingkrah terkait Partai Demokrat ini, jadi kedua belah pihak, termasuk seluruh kader-kader yang ada di seluruh Indonesia di pimpinan Bapak Moeldoko punya hak yang sama menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat," sambungnya.

Ajak AHY Bertarung Uji Keabsahan AD/ART 2020

Rahmad pun mengajak Demokrat pimpinan AHY untuk bertarung di pengadilan.

Untuk menentukan siapa yang sesungguhnya berhak atas Partai Demokrat.

Dilakukan melalui uji keabsahan AD/ART 2020, terkait kebenaran dan legalitasnya.

Apakah AD/ART tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Terakhir, Rahmad pun berharap agar di pengadilan nanti Demokrat pimpinan Moeldoko bisa memenangkan pertarungan ini.

"Pengadilan atau PTUN nanti memenangkan Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko sampai ke MA, yang dimenangkan adalah Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko maka yang berhak mengelola Partai Demokrat adalah Bapak Moeldoko."

"Jadi perjuangan ini masih panjang, belum final dan masih belum selesai. Tentu kita berharap nanti di pengadilan Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko akan memenangkan pertarungan ini," pungkasnya.(adz/Tribunnews.com)

BERITA MERDEKAPOST.COM LAINNYA:

• Opini Musri Nauli: Jejak Belanda di Jambi
  
• Masih Dalam Nuansa Paskah, TNI Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Perbatasan
  
• TNI Kenalkan Perangkat Lunak Komputer Kepada Anak-anak Perbatasan Papua
  
• Kapolda Jambi : Pelaku Politik Uang Kita Tangkap, Langsung Ekspose Media
  

Jokowi Beri Peluang Urus SIM Orang Miskin Gratis

Presiden Jokowi membuka ruang biaya penerbitan SIM gratis bagi masyarakat miskin. (CNN Indonesia).

Jakarta | Merdekapost.com -  Presiden Jokowi membuka ruang biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat miskin gratis. Ruang tertuang dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian RI.

Dalam Pasal 1 pp yang diteken Jokowi pada 21 Desember lalu itu, ia mengatur ada 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI.

Jenis PNBP itu antara lain, 

1. Pengujian untuk penerbitan SIM baru

2. Penerbitan perpanjangan SIM

3. Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi

4. Penerbitan STNK

5. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor

6. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor

7. Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor

8. Penerbitan BPKB

9. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah

10. Penerbitan SKCK

Nah, ruang biaya SIM gratis tertuang dalam Pasal 7. Dalam pasal itu dijelaskan tarif atau jenis PNBP yang diatur dalam Pasal 1 bisa ditetapkan sampai dengan Rp0 atau 0 persen.

"Dengan pertimbangan tertentu, tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0 atau 0 persen," kata pp tersebut seperti dikutip Kamis (31/12).

Dalam Penjelasan Pasal 7 dijelaskan 'pertimbangan tertentu' antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tak mampu, mahasiswa/ pelajar, dan UMKM.

Aturan itu menambahkan layanan yang mendapatkan prioritas gratis yakni penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Nantinya, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan layanan gratis diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, "Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp0 atau 0 persen harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan," imbuh aturan itu. (*)

(merdekapost.com | CNNIndonesia)

Prabowo-Sandi Mantap Dukung Jokowi, PKS Tetap Jadi Oposisi

PHOTO: Ilustrasi

MERDEKAPOST.COM - Berbeda dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kini menjadi bagian pemerintahan Jokowi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap menjadi oposisi pemerintah. Namun, oposisi ala PKS tidak asal beda.

"Insya Allah PKS tetap dalam jadi oposisi. Tapi kita nggak sembarangan oposisi asal beda," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu seusai Muswil PKS secara daring, Minggu (27/12/2020).

Oposisi yang dimaksud pihaknya adalah mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. "Kalau memang program pemerintah baik dan positif ya kita dukung," ucapnya.

Baca Juga: 

Jenderal Ini Disebut Calon Kuat Kapolri Pengganti Idham Aziz, Ini Track Recordnya

Menag Tegaskan Tidak Akui Keberadaan FPI, Yaqut: Ormas Itu Tidak Ada, Tidak Terdaftar!

Namun sebaliknya, sambung Syaikhu, jika program itu membawa kesengsaraan rakyat, partainya akan mengkritik secara konstruktif. "Kalau merugikan dan membawa kesengsaraan tentu kita kritisi secara konstruktif," tegasnya.

Muswil yang digelar secara daring dan serentak itu dihadiri lebih dari 1.000 peserta via zoom. Kemudian sebanyak 35 ribu penonton Youtube, dan Facebook sebanyak 24 ribu. 

"Ini menunjukkan antusiasme kader dan simpatisan yang memang tinggi," pungkasnya.(*)

Presiden Lantik 6 Menteri Baru dan 5 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020) pukul 09.30 WIB. 

JAKARTA | Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan lima wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020) pukul 09.30 WIB.

Dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, diberi tanggung jawab sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, mendapat amanah sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, ditugaskan sebagai Menteri Kesehatan (Menkes).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, diangkat sebagai Menteri Agama.

Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, diberi tanggung jawab sebagai Menteri Perdagangan.

Baca juga:  BREAKING NEWS: Yaqut Cholil Qoumas Gantikan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama

Selain menteri, Jokowi juga melantik lima wakil menteri baru

Jokowi mengangkat Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Lalu, Edward Komar Syarief dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Menteri Kesehatan dijabat oleh Dante Saksono Harbuwono.

Sementara Harfiq Hasnul Qalbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Dan selanjutnya Pahala Nugraha Mansyuri ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN.

Setelah melantik, Jokowi mengucapkan selamat pada menteri dan wakil menteri terpilih.

Dalam prosesi pelantikan, protokol kesehatan diterapkan secara ketat dengan menjaga jarak.

Selain itu, juga meminimalisasi kontak fisik dalam bentuk apapun antara Presiden Jokowi dan menteri, seperti tidak ada jabat tangan.

Janji Menteri Baru Jokowi

Setelah diperkenalkan Jokowi di hadapan awak media, keenam menteri baru tersebut mengungkapkan janji mereka di masa kerjanya mendatang.

Berikut ini janji-janji para menteri baru Jokowi:

1. Tri Rismaharini

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan yang juga Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini hadir memberi selamat kepada pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji yang unggul dalam hasil quick count atau hitung cepat pada Pilkada Surabaya 2020, di Kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jalan Setail, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/12/2020). Surya/Ahmad Zaimul Haq (TRIBUN.COM)

Dipercaya menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara, Tri Rismaharini mengatakan ia telah menyiapkan sejumlah program.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Risma akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan perbaikan data penerima bansos.

Kerja sama itu dilakukan dalam rangka memanfaatkan data kependudukan dan perguruan tinggi di tiap wilayah.

Kemudian, program selanjutnya adalah berkaitan dengan pemberdayaan manusia.

Risma berjanji akan memberi perhatian ekstra pada fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, hingga anak jalanan.

"Sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi mereka bisa melakukan segala sesuatu, termasuk yang sudah kami lakukan sebelumnya adalah bagaimana meskipun mereka disabilitas namun mereka bisa berguna dan bermanfaat," tuturnya, Selasa (22/12/2020).

Lebih lanjut, Risma mengungkapkan ia juga bakal melakukan pemberdayaan terhadap kaum ibu dengan melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perindustrian.

Terakhir, Risma berjanji akan memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua anak di Indonesia.

"Karena itu kami juga akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana mengelola kesehatan yang kita berikan, bisa mempunyai hak untuk warga memang yang penyandang permasalahan sosial itu yang harus kita tangani secara bersama-sama," pungkasnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperkenalan Presiden Jokowi (YouTube/ Sekretariat Presiden)

2. Yaqut Cholil Qoumas

Hal pertama yang ingin dilakukan Yaqut Cholil Qoumas setelah resmi dilantik sebagai Menteri Agama adalah menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi.

Ia tak ingin agama dijadikan alat politik, namun bisa menjadi inspirasi dengan membawa nilai kebaikan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara.

Mengutip Kompas.com, Yaqut juga berjanji akan meningkatkan ukhuwah islamiah.

Janji tersebut, ujar Yaqut, ia paparkan karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.

Ia menilai negara akan damai jika sesama Muslim memiliki persatuan.

Disisi lain, ia juga ingin meningkatkan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama warga.

Yaqut menegaskan tidak ada satu kelompok atau satu agamapun yang berhak mengklaim kepemilikan tunggal negara Indonesia.

"Semua berhak memiliki negara ini," katanya, Selasa (22/12/2020).

Lalu, Yaqut menuturkan, ia ingin meningkatkan ukhuwah basyariah atau persatuan sesama manusia.

Yang terakhir, janji Yaqut adalah meningkatkan pendidikan seluruh agama, termasuk mendorong kemandirian pondok pesantren.

Yaqut ingin pondok pesantren melahirkan kader-kader terbaik bangsa yang bisa memberikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia.

3. Muhammad Lutfi

Muhammad Lutfi saat menjabat Menteri Perdagangan di pameran Indonesia International Motor Show 2014, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta , Kamis (18/9/2014). (KOMPAS.COM )

Menjadi Menteri Perdagangan kedua kalinya, Muhammad Lutfi berjanji akan transparansi dalam hal proses ekspor dan impor.

Ia mengibaratkan Menteri Perdagangan sebagai wasit tinju, di mana pembeli dan penjual adalah petinjunya, sementara rakyat sebagai penonton.

Lutfi menyebutkan, jika perannya sebagai wasit tak maksimal, petinju dan penonton akan melihat kecurangan dan kekurangan.

Ia juga berjanji akan memastikan ekonomi Indonesia berjalan baik dan efisien.

“Mendag itu kalau dianalogikan sama seperti wasit tinju. Pembeli penjual adalah petinjunya dan rakyat Indonesia adalah penontonnya."

"Ketika wasit tidak melakukan sesuatu dengan hal yang semestinya, penonton dan petinju ini akan melihat kecurangan atau kekurangan,” tutur Lutfi, Selasa (22/12/2020), dilansir Kompas.com.

"Oleh sebab itu saya akan transparan, Kemendag akan pastikan ekonomi Indonesia berjalan baik dan efisien," pungkasnya.

4. Sakti Wahyu Trenggono

Sakti Wahyu Trenggono siap menjalankan amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipercayakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kabinet Indonesia Maju. (Sekretariat Presiden)

Menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan belajar cepat untuk mengetahui isu-isu utama.

Ia mengaku ingin segera bekerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dikutip dari Kompas.com, ia berjanji akan memberikan solusi tepat untuk kemajuan sektor kelautan Indonesia.

"Saya bukan orang yang pandai beretorika, saya hanya ingin segera bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan sektor bahari,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12/2020).

Karena itu, Trenggono memohon doa dari masyarakat agar nantinya bisa amanah menjabat sebagai menteri.

“Saya mohon doa dari semua lapisan masyarakat agar bisa amanah dan berkontribusi positif nantinya bagi sektor kelautan dan perikanan nasional sesuai visi dan misi bapak Presiden," katanya.

(Sumber: Kompas.com)

TERUNGKAP! Siapa Sebenarnya yang Mendorong Prabowo Subianto Menjadi Menteri Pertahanan

Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi - Saat itu pilihannya ada dua yakni menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah yang dipimpin oleh rivalnya kala Pilpres 2019. 

MERDEKAPOST.COM - Terungkap siapa sebenarnya yang kali pertama mengusulkan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Yang mengusulkan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan adalah politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.

Baca juga: Cabup Indramayu Positif Covid-19, Satgas Lacak Tim Sukses

Fadli Zon mengungkap dirinyalah yang mengusulkan mantan calon presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) kabinet pemerintahan Jokowi.

Hal itu terjadi ketika Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah Presiden Jokowi-Maruf Amin seusai pemilihan presiden 2019.

Baca juga: Anies Perpanjang PSBB Transisi Hingga 6 Desember

“Saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo menjadi Menhan. Bahkan yang pertama saya mengusulkan waktu itu,” ujar mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam bincang-bincangnya bersama Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah dan Karni Ilyas, seperti dikutip Tribunnews.com dari Channel Youtube Karni Ilyas Club, pada Minggu (22/11/2020).

Saat itu, kata Fadli Zon kepada Prabowo, pilihannya ada dua yakni menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah yang dipimpin oleh rivalnya kala Pilpres 2019.

Dan saat itu memutuskan masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, karena Prabowo tidak ingin terjadi perpecahan yang semakin dalam.

“Saya katakan kepada Pak Prabowo, oposisi sangat bagus saya bilang untuk modal politik 2024. Tapi kalau koalisi ya kita melihat situasi pada waktu itu dan Pak Prabowo juga tidak ingin ada perpecahan yang semakin dalam,” jelas Fadli Zon.

Awalnya, dia menjelaskan, Prabowo ingin menunjuk ahli-ahli di berbagai bidang untuk dijadikan kandidat yang akan duduk di Kabinet.

Namun Fadli Zon mendorong agar Prabowo lah yang duduk di kursi menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Kursi menteri yang tepat untuk Prabowo adalah Menhan.

Baca Juga: Mengagumi Keindahan Perkemahan Tirai Embun Kayu Aro, Al Haris : Ini Luar Biasa

“Yang saya tahu itu, beliau sudah mau nunjuk ahli-ahli lah di berbagai bidang yang dijadikan semacam kandidat Menteri. Tetapi kemudian yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo, satu-satunya posisi yang paling pas itu adalah Menteri Pertahanan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra memperoleh dua kursi Menteri dalam Kabinet di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Prabowo duduk menjadi Menhan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Sumber: tribunjambi.com |Editor: Ari Anggara | Merdekapost.com

Poin-poin Instruksi Terbaru Jokowi soal Evaluasi Daerah PSBB dan Non-PSBB

Presiden Joko Widodo

Jakarta, Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi memberikan instruksi dan pesan.

Hasil evaluasi PSBB ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, pada Selasa 12 Mei 2020.

Jokowi antara lain menyampaikan hasil penerapan sebelum dan sesudah PSBB di tiap daerah berbeda-beda.

Jokowi ingin agar manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi.

Selain itu, Jokowi berpesan agar wacana relaksasi PSBB harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.

Berikut poin-poin instruksi terbaru Jokowi soal evaluasi PSBB dan wanti-wanti pelonggaran: Hasil Sebelum-Sesudah PSBB di Daerah Berbeda

Jokowi mengatakan hasil sebelum dan sesudah dilaksanakannya PSBB di setiap daerah berbeda-beda terkait tren kasus virus Corona.

"Berdasarkan data kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Ini karena pelaksanaannya dengan efektivitas yang berbeda-beda," kata Jokowi.


PSBB sudah dilaksanakan di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota di Indonesia. Setiap daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelum melaksanakan PSBB.

"Kita tahu bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Dan juga provinsi atau kota/kabupaten yang belum melaksanakan PSBB, tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil," ujar Jokowi.

Tidak semua daerah melaksanakan PSBB. Ada yang memakai cara lain, namun menurut Jokowi, kebijakan tersebut juga berhasil menekan angka kasus virus Corona. Untuk itu, Jokowi ingin mengevaluasi daerah yang melaksanakan dan tidak melaksanakan PSBB.

"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melaksanakan PSBB atau tidak," ucapnya.

Manajemen Pengendalian PSBB Harus Aglomerasi

Jokowi meminta manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi. Jokowi ingin pengendalian PSBB tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.
"Mengenai manajemen pengendalian PSBB juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya menjadi terpadu," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan manajemen PSBB yang terhubung seperti di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jbodetabek). Keterhubungan antardaerah itu menurutnya bisa mengatur mobilitas masyarakat menjadi lebih baik.

"Misalnya seperti yang dilakukan di Jabodetabek, ini saling kait-mengait, sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memastikan pengendalian virus Corona di 5 provinsi di Pulau Jawa dilakukan secara efektif. Pasalnya, berdasarkan data, mayoritas kasus positif dan angka kematian tertinggi ada di Pulau Jawa.

"Berdasarkan data Gugus Tugas, 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa.

Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Jawa. Untuk itu saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian COVID di 5 provinsi Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif, terutama dalam waktu 2 minggu ke depan," tegas Jokowi.

Gugus Tugas Fokus di Jawa Kasus Positif dan Kematian Tertinggi

Jokowi menyebut 70 persen kasus positif virus Corona tertinggi ada di Pulau Jawa. Begitu juga dengan angka kematian yang menunjukkan 80 persen di Pulau Jawa.

"Berdasarkan data gugus tugas 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa , kemudian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Jawa," kata Jokowi.

Jokowi meminta gugus tugas fokus untuk menekan penyebaran corona di Pulau Jawa. Paling tidak menurutnya dalam dua pekan ke depan menjelang lebaran.

"Untuk itu saya meminta gugus tugas untuk memastikan pengendalian COVID-19 di lima provinsi Pulau Jawa itu betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam satu dua minggu ke depan ini," ujarnya.

"Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," sambung Jokowi.


10 Provinsi Positif Corona Terbanyak, 3 Terapkan PSBB

Jokowi menjabarkan peta kasus Corona di RI berdasarkan wilayah yang menerapkan kebijakan PSBB. Jokowi mengatakan dari 10 provinsi dengan kasus Corona terbanyak, hanya 3 yang memberlakukan PSBB.
"Dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB," kata Jokowi.

Oleh karena itu ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun non-PSBB, karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan mode kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujar Jokowi.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap provinsi hingga kabupaten/kota yang tidak memberlakukan PSBB. Menurut Jokowi, harus ada perbandingan antar daerah yang menjalankan PSBB dan yang tidak.

Jokowi juga menyampaikan sejumlah daerah ada yang mengalami penurunan secara konsisten namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tapi tidak menentu.

"Ada daerah yang penambahan kasusnya mengalami penurunan secara gardual, konsisten namun tidak drastis. Tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun, tapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif," ucapnya.

Ada Daerah Penambahan Corona Tetap Meski PSBB

Jokowi kembali melakukan evaluasi terhadap aturan PSBB. Jokowi menyebut hasil PSBB di setiap daerah bervariasi.

"Berdasarkan data kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Ini karena memang pelaksanaanya juga dengan efektifitas yang berbeda-beda," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan sejumlah daerah ada yang mengalami penurunan secara konsisten namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tapi tidak menentu

"Ada daerah yang penambahan kasusnya mengalami penurunan secara gradual, konsisten namun tidak drastis. Tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun, tapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif," ucapnya.

Tak hanya itu, Jokowi mengatakan ada juga beberapa daerah yang memiliki penambahan kasus terus menerus meskipun sudah menetapkan peraturan PSBB. Jokowi meminta jajarannya fokus pada daerah seperti ini.

"Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Ini juga hal-hal seperti ini perlu digaris bawahi ada apa, kenapa," tegas Jokowi.

Pelonggaran PSBB Harus Hati-hati

Jokowi meminta pelonggaran PSBB dilakukan dengan hati-hati.
"Pelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati. Tidak dilakukan secara tergesa-gesa," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, keputusan pelonggaran PSBB harus dipikirkan dan dipertimbangkan matang. Keputusan harus didasarkan pada data-data faktual di lapangan.

"Semua didasarkan pada data lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengemukakan pemerintah sedang memikirkan relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB. Pemerintah menilai bila masyarakat terlalu dikekang dapat menimbulkan stres yang akhirnya berdampak menurunkan imunitas serta membuat tubuh menjadi lemah.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja, dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya, @mohmahfudmd, Sabtu (2/5).

Pelonggaran-pelonggaran aktivitas pada relaksasi PSBB itu seperti mengizinkan rumah makan untuk buka, namun dengan menerapkan protokol tertentu. Menurutnya, imunitas masyarakat bisa menurun jika masyarakat merasa stress karena dikekang dengan aturan PSBB.

Evaluasi Daerah PSBB Bandingkan dengan Non-PSBB

Jokowi meminta dilakukannya evaluasi terhadap daerah yang tidak memberlakukan PSBB. Sebab, 7 dari 3 provinsi dengan kasus positif virus Corona (COVID-19) terbanyak merupakan daerah non-PSBB.

"Karena itu, kita juga evaluasi, baik provinsi kabupaten kota yang tidak memperlakukan PSBB, tetapi juga menjalankan kebijakanphysical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan daerah yang non-PSBB dan yang memberlakukan PSBB harus diperbandingkan. Mengingat, kebijakan yang diterapkan memang disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"Oleh sebab itu, ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan selama ini ada juga daerah yang berhasil menekan laju penyebaran virus Corona meski tak menerapkan PSBB. Namun, Jokowi tak menjelaskan detail mengenai hal itu.

"Kita tahu bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Dan juga provinsi atau kota/kabupaten yang belum melaksanakan PSBB, tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil," pungkas Jokowi.

Sumber : Detik.com | Penulis: Ari | editor : Herizaldi | Merdekapost.com

Prabowo: Saya Bersaksi Jokowi Bekerja Demi Kepentingan Rakyat

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (belakang) saat diperkenalkan Presiden RI Joko Widodo (bawah kiri) bersama jajaran menteri lain di Kabinet Indonesia Maju, Jakarta, 23 Oktober 2019. (AP Photo/Dita Alangkara)

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Demikian kesaksian itu disampaikan Prabowo dalam Taklimat Ketua Partai Gerindra kepada Seluruh Relawan dan Kader melalui akun Facebook dan Twitter yang diunggah, Rabu (22/4) malam.

"Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," ujar Prabowo dalam video itu.

Baca Juga: Awas, Bom Waktu Klaster Gowa: Penyebaran Corona Meluas di Jambi, Sudah 13 Orang Positif

Prabowo menyatakan hal ini terkait keputusannya untuk bergabung ke pemerintahan usah Pilpres 2019. Prabowo kalah dari Jokowi di Pilpres sebelum akhirnya memilih menjadi bagian dari kabinet dengan menjadi Menteri Pertahanan.

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, Prabowo mengaku melihat dari dekat cara Jokowi mengambil berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan negara. Menurutnya, dalam mengambil keputusan Jokowi selalu mengutamakan rakyat miskin dan lemah.

"Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau. Dan yang selalu menjadi dasar pengambilan keputusan beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan yang paling lemah," kata Prabowo.

Meski sempat berlawanan dengan Jokowi dalam dua kali Pilpres, Prabowo menegaskan lawan politik bukan musuh melainkan masih saudara. Ia mengingatkan apapun permasalahan di Indonesia saat ini tak boleh ada perpecahan yang terjadi.

"Saya tidak mau merupakan bagian dari perpecahan itu. Berapa pun ongkos yang harus kita bayar, betapapun sedihnya perasaan kita harus kita kesampingkan demi kepentingan yang lebih besar. Untuk itu kita sekarang bekerja sama dengan Presiden RI Bapak Jokowi," ucap Prabowo.

Baca Juga: Malu Dilabeli 'Rumah Miskin', 5 Rumah di Siulak Kecil Hilir Mundur dari PKH

Saat ini diketahui, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tengah mendapat tekanan terkait upaya menangani pandemi virus corona (Covid-19). Berbagai upaya yang dilakukan Jokowi dan jajarannya dikritisi, dari mulai cara menanggapi wabah corona pada Januari-awal Maret 2020 hingga terakhir soal Perppu 1/2020 yang kini sedang digugat di MK, serta program pelatihan daring dalam kartu prakerja untuk terdampak Covid-19.

"Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau ada masyarakat yang kecewa saya kira itu wajar. Setiap pekerjaan ada nilai. Setiap keputusan ada risiko," ujar Jokowi saat ditanya mengenai kinerja menterinya menanggulangi corona, terutama Menkes Terawan Agus Putranto, dalam acara Mata Najwa yang disiarkan stasiun televisi Trans7, Rabu malam lalu. (ald)

Sumber: CNNIndonesia | Editor: HZA | Merdekapost.com

Teken Keppres Corona Bencana Nasional, Jokowi: Kebijakan Daerah Harus Sesuai Pusat

Presiden Jokowi (Muchlis Jr/Biro Pers Setpres)

Jakarta, Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Jokowi menetapkan virus Corona sebagai bencana nasional.

"Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional," kata Jokowi dalam Keppres Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang dikutip detikcom, Senin (13/4/2020).

Keppres itu ditandatangani hari ini di Jakarta. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

"Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Jokowi.

"Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat," ucap Jokowi.

Sumber: Detik.com 
editor: HZA | Merdekapost.com

Mendagri Instruksikan Seluruh Pemda Berikan Hibah atau Bansos

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hibah atau bantuan sosial (Bansos). (doc/ist)

JAKARTA, Merdekapost.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hibah atau bantuan sosial (Bansos). Hibah dan Bansos di masa pandemi Covid-19 ini sasarannya adalah masyarakat di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat.

"Pemberian hibah atau bansos sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah," kata Menteri Tito, di Jakarta dalam acara Rakor Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah bersama Mendes PDTT, Mensos, dan Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia melalui video conference yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis (9/4/2020) kemarin.

Masih soal Hibah dan Bansos, Tito meminta pola penyaluran bantuannya harus sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Ia juga minta, dibuat  kanal pengaduan bagi masyarakat. Kanal tersebut harus tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat.

"Lakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian selama masa pandemi," kata Tito.

Selain Hibah dan Bansos yang diberikan Pemda, lanjut Tito, bantuan juga diberikan untuk masyarakat yang terdampak selama masa pandemi diberikan Pemerinta Pusat. Pemerintah Pusat telah menyiapkan program jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah juga memutuskan untuk menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari tadinya 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.

"Tidak hanya itu, Keluarga Penerima Manfaat program sembako juga naik, dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga" katanya.

Sementara itu untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek yang terdampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah juga kata Tito, telah menyiapkan skema program jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman ini akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Warga penerima BLT, akan diberikan dana bantuan sebesar Rp 600 ribu. Dana BLT ini akan diberikan selama 3 bulan.

"Akan dilakukan pemberian BLT di wilayah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan," ujarnya.

Bantuan lainnya untuk meringankan beban masyarakat, kata Tito, adalah keringanan pembayaran listrik. Pemerintah sepakat untuk menggratiskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan listrik 450 VA selama tiga bulan.  Selain itu, 7 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA akan diberikan diskon sebesar 50 persen. Diskon listrik ini akan diberikan selama 3 bulan.

"Program jaring pengaman sosial lainnya berupa Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang. Bahkan anggaran untuk program ini telah dinaikkan menjadi 20 triliun. Pemerintah juga menyiapkan 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Program jaring pengaman sosial selama masa pandemi Covid-19 lainnya adalah keringanan pembayaran kredit. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah landasan hukum bagi pemberian BLT," ujar Tito.)*

Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com

Website Eror, Pendaftaran Kartu Pra Kerja Diundur

Ilustrasi Kartu Pra Kerja

Jakarta, Merdekapost.com - Project Management Office (PMO) program Kartu Pra Kerja memastikan pendaftaran program dimundurkan menjadi tanggal 11 April 2020 dari yang semula dijadwalkan hari ini Kamis (9/4).

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan keputusan tersebut demi memastikan situs www.prakerja.go.id handal dan aman.

"Kami tidak ingin nantinya ada pendaftar yang kecewa karena kendala teknis. Kami saat ini juga aktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintahan tentang perubahan jadwal ini," ujar Panji dalam dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Kendati terdapat perubahan tanggal, Panji menegaskan pembukaan pendaftaran yang mundur ke 11 April masih sesuai rencana awal yakni beroperasi secara menyeluruh pada minggu kedua April.

Baca Juga: Dear Korban PHK, Ini Kabar Baiknya, Kartu Pra Kerja Diluncurkan Hari Ini

"Sesuai dengan arahan Pak Presiden Joko Widodo, program Kartu Prakerja ini akan menjadi program bantuan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat pandemik COVID-19," jelasnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk menyiapkan informasi seperti data diri, NIK, no HP, email dan sebagainya agar dapat sukses mendaftar di situs resmi tanggal 11 April nanti," tambahnya.

Baca Juga: Mau Tau, Begini Cara Daftar Kartu Pra Kerja

Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dengan jumlah tersebut maka akan ada kuota 164.872 orang setiap minggunya yang bisa ikut program Kartu Pra Kerja. (ald/detik.com)

Dear Korban PHK, Ini Kabar Baiknya, Kartu Pra Kerja Diluncurkan Hari Ini

Foto: Ilustrasi Kartu Pra Kerja (ilustrasi/detik.com)

Jakarta, Merdekapost.com - Pemerintah menyiapkan program Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang terdampak virus Corona, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka yang kesulitan mencari kerja. Program ini rencananya diluncurkan Kamis (9/4/2020).

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani dalam teleconference, Rabu (8/4/2020).

"Rencananya sih Kamis akan di-launching dirilis PMO dan Menko Perekonomian sehingga detailnya temen-temen bisa diskusikan temen-temen PMO dan Menko Perekonomian," katanya.

Dia mengatakan, program Kartu Pra Kerja ini dimodifikasi untuk menghadapi dampak virus Corona. Anggarannya pun dinaikkan menjadi Rp 20 triliun.

"Diputuskan pemerintah anggaran kartu Pra Kerja awalnya di APBN Rp 10 triliun ditambah Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Skemanya diubah pemerintah betul-betul menangani COVID untuk mereka mengalami PHK dan sektor informal yang kesulitan oleh dampak COVID, maka akan ada 5,6 juta peserta yang dibantu oleh program Kartu Pra Kerja," paparnya.

Adapun bantuan yang diterima dalam program ini senilai Rp 3,55 juta yang terdiri dari biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan (Rp 2,4 juta) dan survei Rp 50 ribu sebanyak 3 kali (Rp 150 ribu).

Sementara penerima manfaatnya yakni, pencari kerja, pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro dan kecil, serta berusia minimal 18 tahun.

"Penerima manfaat pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal pelaku usaha yang terdampak COVID minimal usia 18 tahun," ujarnya. (ald/detik.com)

Ali, Penghina Presiden Jokowi, Ternyata Pemain Lama

Bareskrim rilis penangkapan pelaku penghinaan Presiden Joko Widodo oleh Bareskrim Polri. Foto: Humas Polri

JAKARTA - Ali Baharsyah alias AL harus berurusan dengan polisi, karena sering menghina Presiden Jokowi di media sosial.

Terbaru, Ali menghina Presiden Jokowi dengan perkataan kasar. Hinaan dilontarkan karena kebijakan Jokowi yang dinilai tak tepat dalam menghadapi pandemi virus corona di Indonesia.

“Pelaku memposting perkataan dan video yang mengandung unsur penghinaan terhadap penguasa,” ujar Kepala Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji kepada wartawan, Senin (6/4).

Himawan menuturkan, Ali ditangkap pada 3 April 2020 di Cipinang, Jakarta Timur. Selain Ali, ada tiga rekan yang juga diamankan dan kini diperiksa sebagai saksi. Ketiga orang rekannya itu berinisial HAS (39), KH (24), dan AAP (20).

“Ketiganya ikut diamankan karena berada di lokasi penangkapan. Kemudian, kami juga menyita akun Facebook, Instagram, YouTube atas nama pelaku (Ali),” sambung Himawan.

Mantan Kapolres Kotawaringin Timur itu menambahkan, selain itu pihaknya juga menyita barang bukti puluhan file video porno, telepon genggam, laptop, kamera, dan 104 keping DVD.

Baca Juga: Sering Sebarkan Paham Khilafah, Penghina Jokowi Ini Ternyata Kolektor Film Cabul

Dalam aksinya, Ali sering menghina Presiden Jokowi dan mendorong ideologi khilafah ke sejumlah tempat dan disebar melalui media sosial. Tindakan penghinaan ini sudah dilakukan Ali sejak 2018 hingga saat ini.

Ali Baharsyah (Foto: twitter)

"Dia ini pemain lama sering mengkampanyekan ideologinya itu (khilafah) dan menghina penguasa melalui akun media sosial,” tambah Himawan.(ald/jpnn)

Jokowi Tegaskan, Hanya Napi Pidana Umum yang Dibebaskan Terkait Corona, Koruptor Tidak!

Presiden Jokowi

Jakarta, Merdekapost.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membebaskan narapidana tindak pidana umum (tipidum) untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 di lapas. Sedangkan untuk napi kasus korupsi, Jokowi tidak pernah membicarakannya dalam rapat.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi dalam PP 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Senin (6/4/2020).

Jokowi mengatakan, overkapasitas lapas menjadi salah satu faktor pemerintah ingin membebaskan napi tipidum. Namun itu ada syaratnya.

"Kita juga minggu lalu saya menyetujui, ini juga agar ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita yang overkapasitas. Sehingga sangat berisiko mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya, ada kriterianya, dan pengawasannya," ujar Jokowi.

Jokowi berkaca dari negara-negara lain yang membebaskan napi untuk mencegah penyebaran virus corona. Seperti di Iran dan Brasil yang membebaskan puluhan ribu napi.

"Seperti di negara-negara lain, seperti di Iran membebaskan 95 ribu napi, di Brasil 34 ribu napi, di negara-negara lainnya melakukan hal yang sama," ucapnya.

Sebelumnya, isu pembebasan napi koruptor berusia di atas 60 tahun saat wabah Corona mengemuka ketika Menkum HAM Yasonna Laoly hadir dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu, 1 April 2020. Awalnya, Yasonna menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengambil langkah pencegahan virus Corona di lapas yang overkapasitas.

Setidaknya ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan itu hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak.

Yasonna Laoly meluruskan dan membantah dirinya ingin membebaskan napi koruptor. Dia mengatakan, membebaskan napi koruptor harus melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," kata Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2020).

Politikus PDIP itu menyebut pembahasan revisi PP Nomor 99 tahun 2012 belum dilakukan. Menurutnya, itu baru usulan dan bisa saja tidak setuju disetujui Jokowi.

(ald/detik.com)

Jokowi Beri Keringanan Tarif Listrik, 450 VA Gratis 3 Bulan, 900 VA Diskon 50%

Jakarta, Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan 6 stimulus untuk menopang kondisi ekonomi rakyat yang terdampak  pandemi corona. Salah satunya di sektor kelistrikan.

Jokowi mengatakan pemberian keringanan untuk dua jenis pelanggan listrik, yakni pelanggan 450 VA yang masuk dalam kategori tidak mampu. Lainnya adalah pelanggan listrik 900 VA.

Untuk 450 VA, terdapat 24 juta pelanggan yang akan nikmati keringanan tarif ini. "Ini akan gratis selama 3 bulan ke depan. Mulai dari April, Mei, Juni 2020," ujar Jokowi di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

Kemudian, keringanan juga akan diberikan kepada pelanggan listrik 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan. Keringanan berupa potongan tarif listrik. "Diskon 50% , artinya hanya bayar separuh untuk April, Mei, dan Juni," jelasnya.

Soal keringanan tarif ini sebelumnya juga telah didorong oleh sejumlah anggota DPR RI. Di antaranya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Selain memberikan insentif tarif listrik, Jokowi juga memberikan stimulus lain bagi warga kurang mampu seperti kartu sembako, kartu pra-kerja, dan lainnya. (ald/CNN)