5 Pejabat Eselon II Pemprov Jambi Dilantik Malam ini, Putra Kerinci Nasrul Dilantik sebagai Kadis Perkim

5 Pejabat Eselon II Pemprov Jambi Dilantik Gubernur Al Haris Malam ini, Bertemapt di Rumah Dinas Gubernur Jambi.(Adz) 

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Gubernur Jambi Al Haris dijadwalkan melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) Pemerintah Provinsi Jambi pada Kamis (16/7/2026) malam di rumah dinas gubernur. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi terbuka jabatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Salah satu pejabat yang menjadi perhatian masyarakat adalah Nasrul, putra Kabupaten Kerinci, yang akan resmi mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Jambi. Kepercayaan yang diberikan kepada Nasrul dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kerinci karena salah satu putra daerah dipercaya menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Baca Juga:

Dampingi Wapres Gibran, Gubernur Al Haris Perjuangkan MRI Baru dan Tambahan Dokter Spesialis RSUD Raden Mattaher

Tertunda, Ini Daftar 5 Pejabat di Pemprov Jambi yang akan Dilantik Gubernur Al Haris

Pelantikan lima pejabat tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi. Namun, agenda itu ditunda karena Gubernur Al Haris mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Jambi. Setelah agenda kenegaraan selesai, pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam.

Kelima pejabat yang akan dilantik merupakan peserta dengan nilai terbaik dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan definitif ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain Nasrul, pejabat lain yang akan dilantik adalah M. Umar sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bustanul Arifin sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, drg. Iwan Hendrawan sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, serta Atma Jaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi.

5 Pejabat Eselon II Pemprov Jambi yang dilantik.(Adz)

Pelantikan ini menandai berakhirnya proses seleksi terbuka yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Dengan hadirnya pejabat definitif, diharapkan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Bagi masyarakat Kerinci, pelantikan Nasrul menjadi momentum yang membanggakan. Kehadirannya sebagai kepala dinas di tingkat provinsi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota di Jambi.

Masyarakat kini menantikan langkah awal para pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di instansi masing-masing. Gubernur Al Haris juga diharapkan memberikan arahan agar seluruh pejabat bekerja secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar 5 Pejabat yang Dilantik:

• M. Umar – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
• Nasrul – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi.
• Bustanul Arifin – Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi.
• drg. Iwan Hendrawan – Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi.
• Atma Jaya – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi.(Red) 

Batas Akhir Pengajuan 20 Agustus 2025, Bagaimana Nasib Para Honorer PPPK R4 Sungai Penuh?

Permen-PANRB Terbaru, Instansi Pusat dan Daerah Harus Segera Usulkan PPPK Paruh Waktu, Batas Akhir 20 Agustus 2025.(mpc/ist)

SUNGAI PENUH – Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Republik Indonesia Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025, seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah diminta segera mengusulkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Batas waktu pengusulan kebutuhan oleh instansi, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, ditetapkan mulai 7 hingga 20 Agustus 2025.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam suratnya menjelaskan bahwa pengadaan PPPK Paruh Waktu ini mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi sebelumnya namun belum lulus, serta pegawai aktif yang memenuhi persyaratan, untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Baca juga: 

Pelantikan PJ Sekda Mula P. Rambe Oleh Bupati Muhammad Fadhil Arief

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN.

Adapun kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu terdiri atas:

1.Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai

non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024

namun tidak lulus;

2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai

non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun

anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Baca Juga:

Batang Hari dan Sarolangun Resmi Jalin Kerjasama Strategis

3. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran

2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Selanjutnya rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu diusulkan oleh PPK dengan ketentuan urutan prioritas adalah Non-ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja. Selain itu Non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN yang aktif bekerja paling sedikit dua tahun juga bisa diusulkan.

Seluruh proses pengusulan dilakukan secara elektronik melalui layanan BKN. Menteri PANRB akan menetapkan rincian kebutuhan berdasarkan usulan instansi, dilanjutkan dengan penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Monadi Tutup Turnamen Badminton Bupati Cup, Forum Kapus Tampil Sebagai Juara

Jadwal lengkap tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut:

7–20 Agustus 2025: Usulan kebutuhan oleh instansi

21–30 Agustus 2025: Penetapan kebutuhan oleh Menteri PANRB

22 Agustus–1 September 2025: Pengumuman alokasi kebutuhan

23 Agustus–15 September 2025: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu

23 Agustus–20 September 2025: Usul penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu

23–30 September 2025: Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu

Baca Juga:

Gelar Aksi Damai, Nasib Honerer R4 Sungai Penuh di Tangan Wako Alfin

Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua minggu, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui BKPSDM diharapkan segera menindaklanjuti surat ini dengan menyiapkan data, dokumen, dan usulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan, agar seluruh tahapan dapat berjalan tepat waktu.

Diberitakan sebelumnya, ratusan tenaga honorer kategori R4 menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Jumat (8/8). Dalam aksi yang berlangsung tertib ini, para tenaga honorer menuntut agar segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan menolak kebijakan dirumahkan tanpa kejelasan.(*red)

RPJMD Kerinci 2025–2030 Dibahas, Bupati Monadi Dorong Solusi Permasalahan Masyarakat

RPJMD Kerinci 2025–2030 Dibahas, Bupati Monadi Dorong Solusi Permasalahan Masyarakat.(adv)

MERDEKAPOST.COM– Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030 pada Kamis pagi (10/7/2025) di Ruang Pola, Lantai II, Kantor Bupati Kerinci.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kerinci, Monadi, didampingi Wakil Bupati Murison. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Monadi menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Berita Lainnya:

Pimpinan Baleg DPR Ajak Semua Fraksi Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah. (ist)

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengajak semua fraksi partai mendorong agar pemerintah mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran daerah.

Doli menilai moratorium pemekaran daerah harus segera dicabut pada periode ini. Menurut dia, hal itu menjadi kunci pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Saya mendorong bahwa Bapak-bapak dari semua fraksi, saya kira, semua fraksi harus buka moratorium. Periode ini harus ada pemekaran. Karena tidak mungkin lagi, tidak ada pemekaran itu tidak mungkin," kata Doli dalam rapat Baleg DPR di Senayan, Senin (28/10).

Doli mengungkapkan saat ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri sejak moratorium. Dia mengatakan telah memperjuangkan pencabutan moratorium dalam lima tahun terakhir saat bertugas di Komisi II DPR.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk melebihi Sumatera Barat dan DI Yogyakarta, Bogor hingga kini masih menjadi kabupaten.

"Makanya tolong sampaikan kepada pimpinan fraksi kita masing-masing, ketua umum parpol kita masing-masing supaya pemerintahan cabut moratorium itu," tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan Doli sekaligus merespons anggota Baleg Fraksi PKS Achmad Ru'yat. Dalam rapat, Ru'yat mendorong agar Kabupaten Bogor segera dimekarkan.

Ru'yat membandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah Jawa Barat yang melebihi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi memiliki lebih sedikit kabupaten kota.

kabupaten/kota. Jumlah itu lebih sedikit dibanding Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta yang memiliki 38 kabupaten/kota. Demikian dengan Jawa Timur yang memiliki sekitar 40 juta penduduk.

"Sehingga kami mohon, karena di Komisi II tidak muncul, dari Baleg ini, saya sebagai anggota Baleg mengusulkan menjadi usulan Baleg untuk diperjuangkan pemekaran Bogor Barat dan Timur supaya tentu percepatan pembangunan," katanya.(*)

(Sumber: CNN Indonesia)

Setelah Empat Tahun Empat Bulan, Kepala Desa Pentagen Resmi dilantik di Kantor Bupati Kerinci

Pelantikan Kepala Desa Pendung Talang Genting Oleh Pj. Bupati Kerinci Asraf, S.Pt, M.Si

Merdekapost.com | Kerinci, 27 Juni 2024 - Hari ini, di Kantor Bupati Kerinci, telah dilaksanakan acara pelantikan kepala desa  Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci. Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Bupati Kerinci, Asraf, S.Pt, M.Si, Kepala Dinas PMD Kerinci Syahril Hayadi beserta jajaran pejabat pemerintah daerah, dan Ketua BPD serta tokoh masyarakat Desa Pentagen, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kerinci menekankan pentingnya peran kepala desa dalam pembangunan daerah.

"Kepala desa adalah ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat. Kami berharap, dengan dilantiknya kepala desa Pentagen yang baru ini, akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan kabupaten untuk membangun desa yang lebih maju dan sejahtera," ujar Asraf.

Kepala desa yang dilantik adalah hasil dari pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 lalu.  Diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen untuk memajukan Desa Pentagen. Bupati juga berpesan agar  Desa Pentagen senantiasa menjaga integritas dan transparansi dalam mengelola anggaran desa dan membawa kemajuan desa ke kancah nasional maupun internasional.

Penyerahan Surat Keputusan Kepala Desa Pendung Talang Genting

Kepala desa yang dilantik, Bapak Usman Desa Pendung Talang Genting, mengungkapkan rasa syukur dan tekadnya untuk membawa perubahan positif dan kemajuan di desanya. 

"Pelantikan ini adalah dari perjuangan bersama untuk membangun desa yang lebih baik. Kami akan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memastikan program-program pemerintah desa berjalan dengan baik," kata Usman.

Acara pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan sesi foto bersama. Suasana penuh haru dan semangat tampak menyelimuti  kepala desa yang baru saja dilantik, yang kini siap mengemban tugas mulia untuk memajukan desa Pentagen.

Sebelumnya sekdes Hatim, juga menyampaikan kepada Ketua BPD Pentagen,Pj Kepala Desa Pentagen Sukani sudah berakahir sejak 6 Juni 2024 yang lalu, Maka hatim tidak bertanggungjawab tentang administrasi di desa.

"Berhubung Pentagen sekarang kosong tampa kades, tidak ada pjs kades nya mulai dari tgl 6 Juni sampai sekarang 24 Juni, maka saya Hatim Sekdes Pentagen tidak akan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan lainnya", Ujar Hatim (rdp)

Ulah Perbup, Ribuan Perangkat Desa Kabupaten Kerinci Belum Gajian

Ilustrasi Perangkat Desa belum Gajian

MERDEKAPOST.COM - Sudah memasuki pertengahan ramadhan, lebih 4 ribu Perangkat Desa, BPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi belum menerima penghasilan tetap (Siltap) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Akibatnya, mereka pun resah karena lebaran Idul Fitri semakin dekat.

"Kalau ditotal, perangkat desa mulai dari sekdes, kaur, kasi sampai kepala dusun, ditambah Kades dan BPD se-Kabupaten Kerinci ini jumlahnya 4 ribu lebih. Sampai sekarang Siltap belum cair untuk Januari sampai Maret 2024," kata Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kerinci, Aswardi saat dihubungi, Rabu (27/3/2024).

PPDI menyayangkan hal ini yang terjadi setiap tahun, sementara siltap tersebut sangat diharapkan untuk kebutuhan persiapan lebaran.

"Hak ribuan perangkat desa ini yang harusnya sudah diterima tapi sampai hari ini belum juga dibayarkan. Padahal sebentar lagi mau lebaran," ujarnya.

Terkait hal ini PPDI Kabupaten Kerinci siap aksi turun ke jalan untuk bersuara, bila seminggu sebelum lebaran siltap mereka belum di bayar.

"Kami dari Pengurus PPDI Kerinci sudah menyepakati, akan turun aksi ke jalan kalau satu minggu sebelum lebaran siltap belum juga cair," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci Syahril Hayadi pun memberi komentar,  akan mengupayakan sebelum lebaran siltap perangkat desa akan segera di cairkan.

”Insya allah sebelum lebaran akan segera kita cairkan, karena kita masih dalam proses perbup, mohon doa nya,” ujarnya Syahril Hayadi,

Aswardi menyampaikan, hampir setiap tahun kejadian serupa ini di alami oleh perangkat desa kerinci, dengan alasan dalam proses perbup.

”kalau setiap tahunya kendalanya hanya perbup, seharusnya jauh – jauh hari perbup sudah disiapkan supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi di tahun berikutnya,” ujar aswardi. (rdp)

Harga BBM Bersubsidi Resmi Naik

 

Ilustrasi Petugas SPBU. Foto: Ist

Merdekapost.com - Akhirnya secara resmi pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi terhitung Sabtu 3 September 2022. Dengan kenaikan tersebut, harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650, naik menjadi Rp 10 ribu per liternya. 

Selain Pertalite, kenaikan juga terjadi pada BBM jenis Solar. Jika sebelumnya harga Solar hanya Rp 5.150 per liternya, saat ini naik menjadi Rp 6.800 per liternya. 

Adanya kenaikan BBM Bersubsidi tersebut diumumkan langsung oleh Menteri, Arifin Tasrif dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu. Keputusan ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga.

"Jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin dikutip dari Antara.

Berikut adalah daftar lengkap kenaikan harga BBM hari ini.

Pertalite harga sebelumnya Rp7.650, sekarang naik menjadi Rp10 ribu per liter

Solar awalnya harga Rp5.150, kini naik menjadi Rp6.800 per liter.

BBM non-subsidi

Pertamax sebelumnya harganya Rp12.500, kini naik menjadi Rp14.500 per liter.

Dalam keterangan persnya, pemerintah memilih mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial. Hal tersebut berimbas pada naiknya harga BBM.

Dia mengatakan subsidi dan kompensasi energi saat ini mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022. Rinciannya subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Besaran subsidi dan kompensasi energi, kata dia, sudah dinaikan tiga kali lipat di APBN 2022. (Red)

sumber : Jambiseru.com

Kantor Damkar Kerinci di Tanjung Tanah Terbiarkan, Suhardiman:"Sapi yang Ngantor Disini"

Beginilah Kondisi Kantor Damkar Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Desa Simpang Empat Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci yang terbiarkan. (ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Kondisi Kantor Damkar Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Desa Simpang Empat Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci terbiarkan. 

Pantauan Merdekapost, kondisi kantor yang dibangun oleh Pemda Kerinci dengan dana Milyaran Rupiah itu terbengkalai tak terurus.

Halaman Kantor terlihat sudah semak ditumbuhi rumput-rumput liar dan kalau malam suasana dikantor ini malah menjadi menyeramkan

Video

Salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Tanah Suhardiman, kepada media ini menyebutkan, Kondisi memprihatinkan seperti ini sudah lama terjadi, dari hari kehari kita melihat hanya sapi yang rajin masuk kantor" ujarnya sambil tersenyum.

Kantor Damkar yang berubah fungsi menjadi kandang ternak. (ist)

"Entah apa maksud pemerintah membangun Kantor Damkar ini disini, tidak berpenghuni, tidak difungsikan, tidak ada fasilitasnya dan terkesan mubazir saja uang negara Milyaran Rupiah untuk membangunnya". 

Video Penampakan Kondisi Kantor Damkar di Tanjung Tanah

"Sejak dari awal dibangun dulu kami tidak pernah melihat ada aktifitas atau kegiatan pihak terkait di kantor ini, sebagai warga disini kami merasa sangat prihatin" Pungkas Suhardiman.(adz)