Sebut Saksi dan Ahli 01 dan 03 Tidak Berkualitas, Tim Ganjar: Ketua KPU Hasyim Tidur saat Sidang, Tak Bisa Nilai Saksi Kami

Foto: Tim hukum 03 (Ganjar-Mahfud) Ronny Talapessy di sidang MK (kiri) dan Ketua KPU tettangkap kamera tertidur saat berlangsungnya sidang di MK. (dok: istimewa)

Jakarta - Ketua KPU Hasyim Asy'ari menilai saksi yang dihadirkan kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berkualitas. Tim hukum Ganjar-Mahfud menilai penilaian dari Hasyim tidak pantas.

"Saya sulit menerima pernyataan Ketua KPU Hasyim itu karena justru menyimpulkan secara sepihak tentang saksi dan ahli yang kami hadirkan. Soal berkualitas atau tidaknya semestinya diserahkan kepada majelis hakim MK, bukan oleh Ketua KPU Hasyim," kata Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

Ronny juga menyindir momen Hasyim yang sempat tertidur saat mengikuti salah satu sidang sengketa pilpres di MK. Dia menilai momen tertidur itu membuat Hasyim tidak bisa melihat keterangan saksi yang diajukan pemohon secara utuh.

Baca juga:

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

"Saya sebagai orang yang mengikuti sidang di MK menjadi bagian tim hukum Ganjar-Mahfud menilai Ketua Hasyim justru kedapatan tidur dalam persidangan, sehingga mungkin tidak mengikuti atau mendengarkan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang kami hadirkan. Berdasarkan itu, sulit rasanya Hasyim bisa menilai keterangan saksi dan ahli yang kami hadirkan karena saat bersamaan yang bersangkutan justru tidur," ujar Ronny.

Selain itu Ronny juga menyoroti sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim selama menjabat Ketua KPU. Salah satu pelanggaran yang disorot terkait kedekatan Hasyim dengan Hasnaeni atau dikenal publik dengan sebutan Wanita Emas.

Ronny menilai catatan pelanggaran tersebut membuat integritas Hasyim selaku Ketua KPU patut untuk dipertanyakan.

Baca juga:

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

"Sulit bagi saya dan mungkin publik untuk menerima bahwa Hasyim sebagai penyelenggara pemilu rupanya cacat secara moral dan integritas. Lantas, apa yang mau kita harapkan dari kualitas seorang penyelenggara pemilu seperti itu?" katanya.

Lebih lanjut Ronny mengatakan riwayat buruk yang dilakukan Hasyim tersebut menjadikannya sebagai Ketua KPU terburuk sepanjang sejarah.

"Ketua KPU Hasyim ini menjadi penyelenggara terburuk sepanjang sejarah kepemiluan kita. Tidak hanya karena profesionalisme itu, tapi yang bersangkutan sudah tidak layak menyandang dan mengemban amanat penyelenggaraan pemilu karena cacat moral dan integritas sejak awal. Apalagi mudah sekali tergelincir hanya karena godaan seorang perempuan sehingga mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Ini sungguh mengerikan," tutur Ronny.

FOTO: Momen Ketua KPU Hasyim Asy'ari tertangkap kamera tertidur saat sidang di MK. [Doc: Istimewa]

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

Foto: Jazilul Fawaid (detikcom)

Jakarta - Waketum PKB Jazilul Fawaid angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari yang menyimpulkan saksi tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak berkualitas. Jazilul mengatakan KPU tak punya tugas menilai kualitas saksi dalam sidang tersebut.

"Saya pikir bukan KPU yang punya tugas untuk menilai mensahkan orang tidak berkualitas," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut justru KPU yang tak berkualitas. Menurutnya, gugatan sengketa Pilpres muncul akibat kinerja KPU yang tak menindaklanjuti aduan terkait pendaftaran cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan permasalahan perhitungan Sirekap.

"Jangan-jangan KPU-nya yang nggak berkualitas, karena KPU nggak berkualitas lihat semua nggak berkualitas. Justru kenapa timbul gugatan? Karena KPU tidak berkualitas kok sekarang saksi yang di ini. Kalau seluruh proses kemarin dari Sirekap dan lain-lain tidak ada masalah saya yakin tidak akan timbul gugatan, kalau soal Pak Gibran misalkan segera ditindak lanjuti oleh KPU juga tidak ada gugatan," ujarnya.

Baca juga: 

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

Lebih lanjut, Jazilul menyebut kualitas KPY justru di bawah kualitas saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan level kualitas KPU di bawah para saksi yang dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Jadi sebenernya kalau dilihat kualitas antara KPU dengan saksi kemarin, KPU di bawahnya itu, jadi nggak bisa itu orang di bawahnya menilai yang level di atasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

Ketua KPU Hasyim Asy'ari. [Ist] 

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

DPRD Kota Sungai Penuh Jalin Kerjasama Publikasi Dengan Media

 

Jumpa Pers DPRD Kota Sungai Penuh. Foto: Merdekapost.com

Merdekapost.com - Sekretariat DPRD Kota Sungaipenuh Bagian Hukum dan Persidangan menggelar pertemuan jumpa pers dan Tandatangan MOU Kerjasama media tahuan anggaran 2024, bertempat di Gedung DPRD Kota Sungaipenuh, Sabtu (6/4/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 lebih awak media yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dodi Hendro staf bagian Humas dan Protokol DPRD Kota Sungaipenuh mengatakan, bahwa berdasarkan rapat dengan pimpinan dan sekwan, pihaknya sengaja mengundang awak media yang bekerjasama dengan DPRD.

“Ya, tadi merupakan kegiatan jumpa pers bersama dengan media yang sudah MOU dengan Sekretariat DPRD,” ujar Dodi.

Terkait soal jumpa  pers dengan media, Dodi juga memaparkan tekni pemberitaan kegiatan Pimpinan, dan anggota DPRD tahun 2024.

“Dengan kerjasama ini, agar kegiatan Dewan bisa terekapose dan diketahui masyarakat,” ucapnya.

Namun, terkait isu yang berkembang soal THR itu tidak benar. “Tadi bukan bagi-bagi THR, tetapi dana jumpa pers untuk media mitra DPRD yang sudah kerjasama, dana jumpa pers itu sudah tersedia di pos anggaran jumpa pers media/wartawan,” tegasnya. (064)

Gubernur Al Haris Lepas Mudik Gratis untuk Warga Jambi dan Mahasiswa di Perantauan

 

Merdekapost.com  - Jelang Idul Fitri 1445 H/2024, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH melakukan pelepasan mudik gratis untuk masyarakat Jambi dengan rute tujuan Jambi - Pulau Jawa, bertempat di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, Jum’at (05/04/2024).

"Hari ini saya melepas keberangkatan mudik gratis warga Provinsi Jambi menuju ke Pulau Jawa, dan ini atas ikhtiar kita bersama. Dalam program ini kita dari Pemprov Jambi menyiapkan dua bus dan sisanya partisipasi dari pihak lain," kata Gubernur Al Haris. 

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menunjukkan perhatiannya terhadap mahasiswa Jambi yang menimba ilmu di perantauan khususnya di Pulau Jawa untuk pulang ke Jambi.

Pada saat kedatangan mereka di Kota Jambi disambut langsung oleh Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Kemasyarakatan dan SDM H. Husairi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME, mewakili Gubernur Jambi, Jum’at (05/04/2024) pagi.

Kepada para mahasiswa, Husairi menyampaikan permohonan maaf Gubernur Jambi yang pada waktu bersamaan tengah keliling Provinsi Jambi mengecek kondisi dan situasi jelang Idul Fitri.

“Kami ditugasi sama Kadis kominfo karena beliau tidak sempat hadir, karena masih keliling persiapan untuk menyambut hari raya ini melihat kondisi Kota Jambi.”

"Untuk itu ditugaskan kepada kami untuk menerima adik-adik ini dan oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maaf. Dan juga selamat datang,” ujar Husairi didampingi Ariansyah.

Husairi juga menanyakan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa yang tiba di Kota Jambi. Husairi berharap semuanya diberikan kesehatan, sampai berkumpul dengan keluarga masing-masing nantinya di kampung halaman.

Dalam kesempatan tersebut Husairi juga menyampaikan titip pesan Gubernur Jambi kepada keluarga para mahasiswa.

“Beliau juga menitipkan salam hormat khusus bagi adik-adik dan juga kepada keluarga, Bapak, Ibu atau Kakak, adik di kampung,” kata Husairi.

Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Jambi Jakarta Raya (Permaja Jaya) masa bakti 2022-2024 Irpandi tampak diantara mahasiswa lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME saat dikonfirmasi mengatakan, selain pelepasan mudik gratis rute Jambi menuju Pulau Jawa, Pemprov Jambi juga melakukan penyambutan Pemudik gratis dari Pulau Jawa pulang ke Jambi. 

"Dari Jakarta menuju Jambi ada 8 bus, dengan penumpang sebanyak 328 orang, dan Jambi-Jawa 2 bus sebanyak 100 orang," ujar Ariansyah. (064)

Pemilihan BPD Simpang Jelutih Diduga Tak Sesuai Domisili

  

Merdekapost.com - Sudah diberikan beberapa pekan yang lalu terkait dengan adanya pemilihan anggota BPD Desa Simpang Jelutih,Kecamatan Batint XXIV, Kabupaten Batanghari,Propinsi Jambi.

Pada tanggal 18 maret 2024 Saudar M. Safi'i menerima surat hasil klarifikasi panitia pemilihan BPD bersama Kepala desa simpang jelutih dan pemerintah Kabupaten Batanghari, Kecamatan Batin XXIV.

Dalam hasil  klaripikasi tersebut mengatakan sah pemilihan suara BPD tersebut.

Sedangkan M. safii sebagai calon mengatakan kepada awak media ini "Saya tidak terima dengan keputusan pembentukan wilayah yang kurun waktu sesangat singkat.Didalam persaratan saya sangat kurang tepat," katanya.

"Buktinyo saya di calonkan oleh panitia di dapil dua Rt. 02 dan Rt 03 padahal sampai saat ini saya masih mengantongi KTP  yang berdomisilih di Rt 04.Sedangkan peraturan Bupati Batanghari sudah jelas bagi para calon dan pemilih haru menyesuaikan KTP,"lanjutnya. 

Ditambahkanya "makanya saya sangat tidak terima dengan semua itu dan banyak hal yang lain seperti tanda tangan ketua panitia Muhammad kholik banyak diduga dipalsu kan dan bukti ada ditangan saya.Saya bukan mengharap menang tetapi saya suda dari awal menolak  tentang wilaya pencalonan itu namun, ketua Panitia masih tetap berdasarkan kemauan dia saja, mentang-mentang jadi ketua.Padahal sisitu suda jelas mengangkangi perbup.

"Padahal jauh sebelum pemilihan sudah saya sampaikan di media sosial, pada tanggal 18 maret 2024 m safii bahwa domisili yang ditetapkan tidak benar," Jelas M.Safi'i. (Red)

Kronologi Dokter Dwi di Jambi yang Dituduh Mencuri, Dikejar-kejar Warga dan Polisi hingga Dia Tewas Kecelakaan

Dokter Dwi Fatimahyen (29) semasa hidup. Dokter muda asal Jambi itu meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal, setelah dikejar-kejar sejumlah orang yang memfitnahnya sebagai pencuri mobil.[instagram] 

SENGETI, JAMBI - Kronologi kecelakaan yang menewaskan dokter muda asal Jambi, Dwi Fatimahyen (29), dipaparkan polisi.

Polisi menegaskan Dwi Fatimahyen bukan pencuri sebagaimana dituduhkan warga.

Sebelumnya, dokter muda itu meninggal karena kecelakaan saat dikejar-kejar warga dan anggota polisi lantaran dituduh sebagai pencuri.

Peristiwa kecelakaan terjadi di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, pada Jumat (29/3) malam.

"Saya tegaskan, yang bersangkutan bukan pelaku pencurian," kata AKBP Wahyu Bram, Kapolres Muarojambi.

Bram mengatakan Dwi memang sempat mengelilingi kompleks Pondok Cipta, Mestong, Muarojambi, hingga memicu kecurigaan warga.

Saat itu Dwi mengelilingi kompleks perumahan sekira empat menit bermobil dengan kecepatan tinggi.

"Warga ini share beritanya ke grup warga kompleks, 'ada orang yang ngebut di tempat kita'," sebut Bram.

Kecurigaan warga menguat karena Dwi tidak menghentikan laju mobilnya saat diadang warga, melainkan malah terus tancap gas.

"Saat itu kondisinya gelap, kacanya juga gelap, sehingga tidak tahu bahwa di dalam mobil adalah perempuan," ujarnya.

Orang tua dari Dwi Fatimahyen, dokter muda asal Jambi yang meninggal dunia saat kecelakaan akibat dikejar-kejar warga dan polisi. (TRIBUN JAMBI/ MUARO JAMBI)

Dari situlah, warga mengejar Dwi, kemudian disusul polisi lengkap dengan sirene, toa hingga tembakan peringatan.

Pengejaran itu berlangsung sekira satu jam.

"Anggota kami sudah menggunakan toa dan meminta berhenti. Kalau warga yang ngejar dan ditakuti begal, itu masih wajar," kata Bram.

Dia mengatakan polisi yang mengejar korban menggunakan mobil polantas dilengkapi sirene.

Namun, mobil berjenis LCGC Ayla warna hitam itu juga tak kunjung berhenti, tetapi terus melaju dengan kecepatan tinggi.

Polisi terus berupaya untuk menghentikan mobil itu, karena dikhawatirkan dapat membahayakan pengendara lain.

Pengejaran mulai dari Simpang SPN, masuk ke Kota Jambi, sampai di Sekernan, Kabupaten Muarojambi.

"Bahkan tembakan peringatan, juga tidak mau berhenti. Sehingga saat di jalan itu, ya sudah berurusan dengan polisi.

Saat mengejar mobil itu, yang motor tadi dua motor sudah tidak ada.

Tapi kita tetap kejar karena sudah membahayakan di jalan," jelasnya.

Akhirnya, di lokasi kejadian Jalan Lintas Jambi-Riau, korban mengalami kecelakaan setelah menghindari pengendara lainnya.

"Penyebab kecelakaan itu, dia menghindari orang sehingga kecelakaan tunggal.

Karena kecepatan tinggi, fatalitasnya tinggi. Kalau dilihat lepas kendali," ujarnya.

Dia menyesalkan tindakan korban yang tidak mau berhenti saat diperingatkan polisi.

Padahal, pihaknya mengejar korban dengan mobil patroli yang notabene berstiker lengkap kepolisian.

Warga Perumahan Keluar

Warga Perumahan Pondok Cipta, Mestong, Kabupaten Muarojambi, menuturkan awal mula warga mencurigai dokter Dwi Fatimahyen (29), sebelum akhirnya dikejar warga dan polisi.

Perumahan Pondok Cipta merupakan lokasi awal peristiwa sebelum dokter Dwi tewas kecelakaan saat dikejar, lantaran dituduh warga sebagai pencuri.

Mise, warga perumahan, menuturkan peristiwa terjadi pada Jumat (29/3) sekira pukul 22.00 WIB.

Saat itu, mobil yang dikendarai dokter Dwi melaju kencang.

Warga yang penasaran dan khawatir, berupaya menghentikan laju kendaraan.

Karena jalan perumahan yang dilewati tidak mulus, rusak, banyak lubang, dan banyak permukaan menonjol.

Akan tetapi, mobil dokter Dwi tetap melajukan kencang.

"Ngebut kayak kilat. Padahal di sini ada tanggul (permukaan yang menonjol), di situ juga ada. Dihajar jalan itu. Di bawah kan menanjak juga di musala itu," kata Mise.

Awalnya, Mise mengira ada badai.

Setelah melihat ke luar rumah, ternyata suara berisik yang didengarnya berasal dari suara kendaraan yang ngebut.

Ketika keluar rumah, dia melihat sejumlah warga mengejar mobil.

Di antara mereka ada yang telanjang dada.

"Kayak badai. Tahu-tahu pas saya keluar, tidak ada badai.

Tahu-tahu, mobil yang ngebut. Warga sudah ngejar. Sepeti itu kira-kira," katanya.

Warga sempat menaruh kursi kayu panjang untuk memblokade jalan.

NAmun, kursi itu bisa dilewati Dwi.

"Ada warga menaruh kursi di jalan. Tidak terlalu ke tengah jalan.

Tetapi dielakinnya (dihindari Dwi). Pokoknya dia tidak mau tahu ada tanggul-tanggul," kata Mise.

Mobil dokter Dwi yang keluar dari perumahan, terlihat oleh sejumlah polisi saat sampai di jalan raya.

Polisi kemudian ikut mengejarnya.

"Di sini saya tidak dengar teriakan maling. Yang pasti warga ngejar sampai ke luar.

Di sana kan ada polisi juga, ikut juga mengejar. Dari ujung sana juga ke depan. Katanya ketemu polisi juga di Paal 10," kata Mise.

Dia menjelaskan, jalan di perumahan itu berbentuk huruf U, sehingga tidak tembus ke jalan lain.

Warga menduga pengendara mobil tersebut ingin mencari jalan pintas lantaran jalan raya macet imbas perbaikan jalan.

"Malam itu mungkin dia masuk ke sini karena macet untuk mencari jalan pintas.

Di sini kan buntu, tidak ada jalan keluar. Letter U jalan ini. Makanya balik lagi ke sini," jelasnya.

Satu di antara tujuan warga mengejar dan mengadang, karena ingin tahu siapa yang di dalam mobil Daihatsu Ayla berwarna hitam itu.

Kaca mobil gelap, sehingga tidak bisa terlihat.

"Warga sini yang ngejar. Karena tidak tahu siapa di mobil itu. Kalau dapat, mau tanya siapa dia? Kenapa ngebut? Apa yang dicari di sini?" katanya.

Mise bertutur, kondisi di perumahan ramai anak-anak. Kadang saat pulang tarawih, anak-anak bermain di luar.

"Tetapi untung waktu itu sepi. Jam 10-an malam," kata Mise. (fan)

[Sumber: Tribun Jambi | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com]

Lepas Peserta Mudik Gratis ke Pulau Jawa, Wo Haris: Harus Balek Lagi ke Jambi

Gubernur Jambi, Al Haris lepas ratusan peserta program mudik gratis Lebaran 2024 dari Pemerintah Provinsi Jambi tujuan Jawa Tengah,100 Pemudik Diberangkatkan dari Terminal Tipe A Alam Barajo, Kota Jambi [Ist]. 

Jambi, Merdekapost.com - Ratusan peserta program mudik gratis pada Lebaran 2024 dari Pemerintah Provinsi Jambi Jambi dengan tujuan Jawa Tengah dilepas Gubernur Jambi, Al Haris, Jumat (5/4).

Pelepasan ditandai dengan pemasangan logo stiker Angkutan Lebaran oleh gubernur bersama forkompimda di Terminal Tipe A Alam Barajo, Kota Jambi.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa menyampaikan, ada dua bus dengan 100 orang penumpang diberangkatkan untuk program tersebut.

"Ada tiga bus yang kita siapkan diantaranya dua yang diberkangkatkan ke Jawa, dengan tujuan Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Pati dan Solo. Dan satu lagi bus bantuan dari BUMN yang diberangkatkan dari Jakarta ke Jambi membawa mahasiswa," katanya.

John Eka menerangkan, angkutan lebaran terpadu ini sudah dimulai pada 3 April sampai 17 April 2024 mendatang di puncak arus balik.

"Untuk sopir sudah kita cek kesehatannya diharapkan bisa sampai dengan selamat ke daerah tujuan," ujarnya.

Sementara itu, Peserta Mudik Gratis Pemprov Jambi, Sri Lestari menyamapikan rasa senang, gembira serta terharu karena dapat mengikuti program mudik gratis.

"Saya sudah 3 tahun tidak pulang, orang tua daya sudah kangen. Saya mudik ke Solo tahun ini," katanya. Sri mengakui baru pertama mengikuti program mudik gratis dari pemerintah. Dia pun mendapat informasi ini dari keluarganya.

"Allhamdullilah program mudik gratis memang ada dan saya lengkapi persyaratannya," pungkasnya.

Harus Balik ke Jambi

GUBERNUR Al Haris mengatakan dengan mudik gratis itu Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada warga yang ingin pulang ke kampung halamannya.

"Warga Jambi tidak susah mencari kendaraan untuk pulang. Karena kita tahu mendekati lebaran kendaraan sulit, bus penuh, pesawat apalagi jumlahnya terbatas. Karena itu kita menyiapkan bus untuk mudik meskipun hanya bisa dua bus," kata Al Haris usai melepas keberangkatan peserta Mudik Gratis di Terminal Tipe A Alam Barajo, Jumat (5/4).

Gubernur berpesan, peserta mudik gratis agar bergembira bisa ke kampung halaman selama lebaran.

"Berkumpul bersama keluarga dan setelah itu kembali lagi ke Jambi karena bapak ibu warga Jambi. Tapi yang penting bahagia bersama keluarga. Agar lebaran kali ini bersama sama kita menikmatinya," ucapnya.

Selain menyediakan keberangkatan dari Jambi ke Pulau Jawa, Gubernur Al Haris juga menyiapkan bus dari Jakarta ke Jambi untuk mahasiswa agar bisa balik kampung ke Provinsi Jambi.

"Saya juga subsidi ada dua bus dari Jogja pulang ke Jambi untuk mahasiswa. Dan juga ada bus partisipasi dari BUMN. 1 dari Jakarta ke Jambi dan dua dari Jogja ke Jambi.(*)

[Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com]

Gawat! KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Saksi Ahli 02 di MK, Ali Fikri: Sudah Gelar Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, saksi ahli Prabowo-Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK). 

MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, saksi ahli Prabowo-Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu sebelumnya memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024.

Saat dia memberikan pendapatnya itu mendapat protes dari peserta sidang yakni Bambang Widjojanto (BW), anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin.

Adapun Sprindik baru tersebut diterbitkan untuk Eddy Hiariej terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi sewaktu menjabat Wamenkumham.

Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penerbitan Sprindik baru bagi Eddy Hiariej akan segera dilakukan setelah proses gelar perkara.

"Beberapa waktu lalu gelar perkara sudah dilakukan dan forum sepakat untuk diterbitkan surat perintah penyidikan baru dengan segera," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (5/4/2024).

Ali menegaskan, terkait gugurnya status tersangka terhadap Eddy Hiariej usai dikabulkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan bahwa persidangan saat itu hanya menguji keabsahan syarat formil saja.

Namun, soal substansi materi penyidikan perkara sama sekali belum pernah diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Untuk itu kami pastikan, KPK lanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenkumham dimaksud. Perkembangan akan disampaikan," tutur Ali Fikri.

Sebelumnya, kehadiran Eddy Hiariej di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Kamis (4/4/2024) diprotes.

Anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto (BW) memprotes kehadiran Eddy Hiariej sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Mantan Ketua KPK itu mengaku keberatan dengan kehadiran Eddy Hiariej sebagai ahli lantaran sempat menyandang status tersangka korupsi.

Meski status tersangka Eddy sudah dicabut, kasus dugaan korupsi yang sempat menjeratnya masih berjalan hingga kini.

"Majelis karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Prof Hiariej akan memberikan penjelasan, nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Ini sebagai konsistensi dari sikap saya," ujar BW dalam persidangan.

Eddy sempat memberikan respons terkait sikap Bambang itu.

Dia menegaskan bahwa status tersangka kasus dugaan korupsi yang menjeratnya telah dicabut. Karena itu, Eddy membantah alasan Bambang walk out dari ruang sidang.(*)

Sudah Lebaran Jum'at Kemarin, Ini Kisah Jamaah Masjid Aolia

Jemaah Masjid Aolia telah melaksanakan shalat Idulfitri 1 Syawal pada Jumat (5/4) kemarin, atau lima hari lebih awal dari lebaran umat Islam lainnya yang diprediksi jatuh pada 10 April 2024. (Doc: Istimewa)

Yogyakarta, Merdekapost.com - Jemaah Masjid Aolia telah melaksanakan salat Idulfitri 1 Syawal pada Jumat (5/4), atau lima hari lebih awal dari lebaran umat Islam lainnya yang diprediksi jatuh pada 10 April 2024.

Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Pemimpin Jemaah Masjid Aolia, Raden Ibnu Hajar Pranolo alias Mbah Benu menyebut dirinya dan para pengikutnya adalah penganut Tarekat Syattariyah.

"Kalau saya dari Tarekat Syattariyah, mursyid Tarekat Syattariyah," kata Mbah Benu di kediamannya, Dusun Panggang III, Giriharjo.

Mbah Benu menyebut penganut Tarekat Syattariyah di berbagai daerah juga telah melaksanakan salat Idulfitri hari ini seperti halnya jemaah Masjid Aolia.

Meski tak hafal jumlahnya, ia mengklaim pengikutnya tersebar hingga Kalimantan, Sulawesi, Papua bahkan luar negeri.

Mbah Benu yang telah menginjak usia 82 tahun menjelaskan penentuan 1 Syawal versi mereka didasarkan pada laku spiritual dan keyakinannya di mana malam 30 ramadan jatuh pada Kamis (4/4).

"Allah Ta' alla ngendika (berkata) 1 syawalnya tanggal 5 (April), Jumat," katanya.

Mbah Benu tetap menghormati masyarakat yang tak berlebaran hari ini maupun mereka yang tidak percaya takdir Jamaah Masjid Aolia.

"Yang percaya ya kami perlakukan baik, yang tidak percaya ya kami perlakukan baik. Kita semua ini bersaudara," ujarnya.

Pemimpin Jamaah Masjid Aolia, Raden Ibnu Hajar Pranolo alias Mbah Benu menyebut dirinya adalah penganut Tarekat Syattariyah.

Kemenag soal Jemaah Aolia Lebaran Hari Jum'at: Mereka Punya Dalil Sendiri

Sementara itu Daud, putra kelima Mbah Benu, mengatakan sang ayah bukanlah asli kelahiran Panggang atau daerah Gunungkidul lainnya, melainkan berasal dari Purworejo, Jawa Tengah.

Kata Daud, ayahnya itu kali pertama menginjakkan kaki di Bumi Handayani kisaran tahun 1970-an dan seketika memulai perjalanan dakwahnya. Menurutnya, Jamaah Masjid Aolia tidak langsung berdiri.

"Babat alas dulu. Karena, maaf dulu masih ada masyarakat yang belum tahu Islam itu apa. Lalu mulai membangun masjid (Aolia)," kata Daud.

Daud menyebut sejak jemaah Masjid Aolia berdiri hingga detik ini tidak pernah terjadi gesekan dengan masyarakat sekitar, khususnya, di Panggang.

"Kita sebut aja 60 persen warga Gunungkidul sudah paham semua (dengan Jamaah Masjid Aolia). Ketika awal bapak buka seperti ini kan identik dengan sebutan kiai nyeleneh," ujarnya.

Pemimpin Jemaah Masjid Aolia, Raden Ibnu Hajar Pranolo alias Mbah Benu. (Doc : Ist) 

Jamaah Masjid Aolia juga memiliki pondok pesantren. Hanya saja, kata Daud, para santrinya adalah 'santri kalong' karena mereka mengaji di pondok, tapi tidak menetap di sana. Aktivitas rutinnya adalah manaqipan.

"Yang santri lama di sini biasanya sama bapak (Mbah Benu) suruh pulang, di daerahnya disuruh buka sendiri tapi tetap kita yang backup," katanya.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Wilayah Kemenag DIY Jauhar Mustofa juga menyebut Jamaah Masjid Aolia memiliki tata cara beribadah mirip NU. Perbedaannya cuma pada cara penanggalan bulan ramadan dan syawal.

"Cuma dalam hal ini (puasa dan lebaran) mereka berbeda," katanya.

"Mereka punya prinsip memulai puasa dan lebaran, juga punya dalil sendiri yang diyakini oleh Pak Ibnu dan para pengikutnya. Kita tidak bisa memaksakan aturan yang dipakai pemerintah, tidak bisa meskipun tahun ini agak mencolok karena bedanya lima hari. Biasanya kan satu dua hari dengan Aolia," sambungnya.

Sejauh ini warga Muhammadiyah akan melaksanakan Lebaran Idulfitri pada Rabu 10 April. Sementara pemerintah dan warga NU belum menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada tanggal berapa dalam penanggalan masehi.

[ ADZ  | CNN Indonesia ]

Alvia Santoni Resmi Daftar di PKS Sebagai Bacalon Walikota Sungai Penuh

Wakil Walikota Sungai Penuh Dr Alvia Santoni secara resmi mendaftar untuk memperebutkan rekomendasi PKS sebagai tiket untuk maju Pilkada serentak 27 November nanti. Berkas Pendaftaran Antos diserahkan oleh Edwar (Ketua OKK PPP Kota Sungai Penuh) yang didampingi oleh Anser. [Doc: istimewa]

“Rekomendasi PKS sangat diperlukan, dan semoga Allah SWT menyatukan PKS dan PPP untuk bertarung di Pilkada serentak Kota Sungai Penuh”

Merdekapost.com, Sungai Penuh - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka penjaringan bakal calon Walikota Sungai Penuh. 

Wakil Walikota Sungai Penuh Dr Alvia Santoni secara resmi mendaftar untuk memperebutkan rekomendasi PKS sebagai tiket untuk maju Pilkada serentak 27 November nanti.

Berkas Pendaftaran Antos diserahkan oleh Edwar (Ketua OKK PPP Kota Sungai Penuh) yang didampingi oleh Anser (adiknya).

Antos mendaftar di PKS sebagai Calon Walikota Sungai Penuh, ini membuktikan keseriusan Wakil Walikota Sungai Penuh Alvia Santoni untuk bertarung memperebutkan kursi walikota sungai penuh untuk periode 2024-2029. 

“Tadi kami bersama Anser daftar ke PKS untuk ketua DPC PPP Antos maju sebagai calon Walikota Sungai Penuh,”kata Edwar Ketua OKK DPC PPP Kota Sungai Penuh.

Baca Juga:

Pastikan Kembali Maju di Sungai Penuh, Ahmadi Zubir Mendaftar di PKS 

Alvia Santoni yang saat ini merupakan Ketua DPC PPP Kota Sungai Penuh, membenarkan sudah mendaftarkan diri sebagai calon Walikota Sungai Penuh.

Dikatakannya, “Pendaftaran di PKS tadi Diwakili Ketua OKK DPC PPP Edwar dan adik kami Anser, kita mendaftar sebagai calon Walikota Sungai Penuh ke PKS,”kata Antos, Jum’at (5/4/2024).

Antos mengaku sudah resmi mendaftar di Kantor DPC PKS Kota Sungai Penuh, memutuskan maju di Pilwalko karena akan terus ingin mengabdi untuk wilayah yang dicintainya.

“Rencananya maju sebagai calon Walikota Sungai Penuh, rekomendasi PKS sangat diperlukan dan diharapkan PKS merestui perjuangan untuk maju nanti, dan semoga Allah SWT menyatukan PKS dan PPP untuk bertarung di Pilkada serentak nanti,” Pungkas Antos.(*)

[ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com ]

Safari Jum'at di Masjid Raya Sungai Penuh, Wako: Program Prioritas Perbaikan Pasar Beringin dan MKS

Wali Kota Sungai Penuh memberikan bantuan pembangunan masjid Raya Sungai Penuh yang bersumber dari Dana CSR BANK Jambi kepada pengurus masjid. [doc: adv | hms]

Merdekapost.com, Sungai Penuh - Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, M.M dan bersama tim safari Ramadhan sholat jum'at di Masjid Raya Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh. Jum'at. (5/4) 

Tujuan dilaksanakan safari Ramadhan guna menjalin silaturahmi antara umat, ulama dan umara,untuk bersinergi dalam membangun Kota Sungai Penuh yang Maju dan Berkeadilan. 

Wako Ahmadi dalam sambutannya menyampaikan, "di momentum yang mulia ini selain dari pelaksanaan sholat Jum'at kami juga menyampaikan beberapa program unggulan Kota Sungai Penuh yang sedang berjalan maupun yang akan kita program kedepannya termasuk di Pusat Kota Sungai Penuh diantaranya Perbaikan Pasar beringin dan MKS." Ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Sungai Penuh memberikan bantuan pembangunan masjid Raya Sungai Penuh yang bersumber dari Dana CSR BANK Jambi sebesar Rp. 10.000.000., dan juga secara pribadi Walikota Sungai Penuh. [adv | hms]

Pastikan Kembali Maju di Sungai Penuh, Ahmadi Zubir Mendaftar di PKS

Ahmadi Zubir mendaftar sebagai Bacawako Sungai Penuh di DPD PKS yang langsung diterima oleh ketua DPD PKS Fery Satria S.T. [Foto: adz | Merdekapost.com]

Merdekapost.com, Sungai Penuh - Drs Ahmadi Zubir resmi mendaftarkan diri di PKS Kota Sungai Penuh untuk kembali diusung mencalonkan diri sebagai Bacawako Sungai Penuh, Jumat (5/4/2024). 

Ahmadi Zubir nampak hadir didampingi sejumlah orang kepercayaannya ke kantor PKS Sungai Penuh. 

Kehadiran Ahmadi dan Rombongan disambut langsung oleh Ketua DPD PKS Kota Sungai Penuh Fery Satria, dan para Petinggi Partai PKS lainnya.

Ahmadi Zubir mengatakan siap berjuang bersama PKS untuk memajukan kota Sungai Penuh. 

"Tentu kita berharap PKS bisa ikut mengusung kita nantinya dan berjuang bersama untuk memajukan Kota Sungai Penuh, " jelasnya. 

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Sungai Penuh Fery Satria mengatakan hari ini dirinya bersama jajaran pengurus PKS yang lain di kantor DPD PKS Kota Sungai Penuh menerima pendaftaran Bacawako atas nama Ahmadi Zubir.

"Sebelum Jum'at, Pak Ahmadi mendaftar di PKS untuk mencalonkan kembali menjadi Walikota Sungai Penuh, dengan melewati tahap-tahap yang sudah disiapkan PKS meliputi pendaftaran, survei dan pendalaman hasil survei," ujarnya.

Usai mendaftarkan diri sebagai Bacawako Sungai Penuh di PKS, Ahmadi Zubir bersama Ketua DPD PKS Kota Sungai Penuh langsung bergegas menunaikan sholat Jumat di Masjid Raya Sungai Penuh.

Diketahui Pendaftaran Bakal Calon Walikota Kota Sungai Penuh yaitu untuk persyaratan tahapan Pilwako/Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Untuk mendaftarkan sebagai Cawako ke KPU, minimal di dukung oleh partai politik atau gabungan parpol dengan jumlah 5 kursi di DPRD Sungai Penuh. (hza)

Komunitas Trail TAMBAT Batanghari Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan

 

Bukber dan Bakti Sosial Komunitas Trail TAMBAT Batanghari.

Merdekapost.com - Bukan hanya untuk uji adrenalin dengan memacu motor trail di jalan belumpur yang begitu ekstrem, para pencinta trail yang tergabung dalam Trail Adventure Modifikasi Batanghari (TAMBAT) juga memiliki kepedulian sosial dimana pada bulan Ramadhan ini mereka juga melakukan kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan dalam wilayah Muara Bulian, Kabupaten Batanghari,Jambi.Jum'at (05/04/2024).

Adapun bakti sosial ini dalam bentuk pembagian paket sembako, bingkisan dan amplop yang berisi uang.

Menurut Rikki Jaya Pratama selaku Ketua menuturkan, Acara adventure bagi-bagi sembako tersebut dilakukan atas dasar kepedulian TAMBAT kepada para fakir miskin dan anak yatim-piatu.

“Kami melakukan bakti sosial ini, semata mata karena kami peduli terhadap sesama yang kurang mampu dan juga anak yatim piatu, dan kegiatan ini sudah masuk pada tahun ke 9 semenjak berdirinya komunitas TAMBAT ini," Ujarnya.

Tambahnya, Selain kita menyalurkan hobi nge-trail kita juga bagi bagi sembako, itung -itung beramal untuk fakir miskin,” Ujar Rikki sembari tersenyum.

Iring-iringan adventure bagi-bagi sembako tersebut start dari alun - alun Garuda Muara Bulian dan finish di Panti Asuhan Dharma Ibu. 

Ada pun acara yang diikuti seluruh anggota TAMBAT, dan ditutup dengan berbuka puasa bersama. (Red)

Kapolres Bersama IWO Kerinci -Sungai Penuh Berbagi Takjil dan Buka Bersama

 

Merdekapost.com - Berbagi keberkahan di Bulan Suci Ramadan 1445/2024 Polres kerinci Bersama Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan Gerakan Bagi-bagi Takjil gratis kepada masyarakat yang melewati jalan Soekarno Hatta atau di depan SPBU 24.371.20 Pelayang Raya kota Sungaipenuh, Senin (1/4/2024).

Kegiatan ini dihadiri Kapolres Kerinci AKBP. M. Mujib. SH. SIK, Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP. Very Prasetyawan.SH., MH, Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh Riko Pirmando beserta jajaran pengurus dan anggota.

Setelah membagikan takjil kepada masyarakat, anggota IWO melaksanakan buka puasa bersama Kapolres, Kasat Reskrim dan jajaran-nya.

“Kegitan Ini bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci ramadhan ini serta wujud kepedulian PD -IWO kerinci-sungai penuh bersama Polres Kerinci terhadap masyarakat yang sedang menjalani ibadah puasa ramadhan 1445 H / 2024 H,” ujar Ketua PD IWO Kerinci-Sungaipenuh, Riko Pirmando yang sebagai CEO media indojatipos.com.

Dikesempatan yang sama, Kapolres Kerinci AKBP M Mujib juga mengajak masyarakat setempat agar selalu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kondusif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

“Kami mengajak masyarakat agar berperan aktif untuk bersama menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa dengan baik," kata AKBP M Mujib.

 Tambahnya, Saya meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti membunyikan suara musik secara berlebihan, menyalakan petasan dan kebut-kebutan di jalan, balap liar atau menggunakan knalpot brong(Rising)

Polres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan apabila ingin meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

Selain, Kapolres Kerinci juga memastikan kedatangan Presiden Jokowi ke Sakti Alam Kerinci pada Rabu (3/4/2024). Kedatangan RI 1 itu dalam rangka kunjungan kerja dan peresmian  jalan dan meninjau sejumlah pasar di Kerinci dan Sungaipenuh. (Red)

Sekjen PBNU Gus Ipul Imbau PKB Tak Banyak Bermanuver Sikapi Hasil Pilpres, Cak Imin; Terus Bekerja, Jaga Suara Rakyat

Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. (doc/ist)

Merdekapost.com, Surabaya - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf  meminta Partai Kebangkitan Bangsa tak banyak bermanuver. Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Ipul ini, manuver yang dilakukan PKB akan sia-sia. 

"KPU sudah mengumumkan pemenangnya (pilpres), ya sudah akui aja itu dan berikan ucapan selamat," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini kepada media di Jakarta seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 31 Maret 2024.

Gus Ipul mengingatkan bahwa PKB ada karena jasa ulama NU. Jika pada saat perolehan suara PKB naik, itu bukan hanya kerja pengurusnya, melainkan juga kerja dari para ustad-ustad kampung, kiai-kiai yang juga ikut berjuang agar PKB tetap eksis.

"Jangan sampai diklaim apa yang ada saat ini itu hanya kerja ketua umumnya saja, tapi adalah hasil kerja kolektif pengurus NU daerah," ujar mantan wakil gubernur Jawa Timur dua periode ini.

PKB memang masih mempersoalkan hasil pemilu presiden yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitisi. Gugatan tersebut masih berproses.

Sementara itu di DPR, Fraksi PKB juga masih berupaya mengegolkan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024. Sampai saat ini hanya tinggal PKB, PDIP dan PKS yang masih kencang menyuarakan hak angket.

Imbauan Gus Ipul agar PKB segera mengakui hasil pilpres sebenarnya bukan kali ini saja. Pada Ahad, 18 Februari 2024 Gus Ipul juga meminta agar PKB kembali ke jalan yang dia sebut benar sesuai dengan arahan NU. “Kembalilah ke jalan yang benar yakni jalan yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara.

Keponakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengklaim para elit PKB tidak pernah mendengarkan para ulama dan kiai NU untuk menentukan arah politik. “PKB salah mengambil jalan sehingga menimbulkan langkah yang membingungkan ulama, kiai, juga membingungkan warga NU. Bisa dilihat hasil pemilu ini. Jadi, segeralah kembali ke pangkuan NU,” kata dia.

Gus Ipul pun mengingatkan PKB agar menerima apapun hasil pemilu. “PBNU sudah menerima dan marilah kita sama-sama menghormati hasil pemilu. Kalau PKB mengaku partainya NU, ya mari bersama PBNU menyejukkan suasana,” ujarnya.

Pernyataan Gus Ipul itu pun ditanggapi Cak Imin. Menurut Muhaimin, pendukungnya lebih baik terus bekerja untuk menjaga suara rakyat. Ketua Umum PKB itu bahkan menyebut orang yang bernama Saipul sebagai seorang makelar yang mengatasnamakan NU.

“Selamat pagi para pejuang perubahan! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar,” kata Muhaimin melalui cuitannya di akun twitter @cakimiNOW pada Senin, 19 Februari 2024.

Beberapa jam kemudian Gus Ipul pun angkat bicara merespon cuitan Cak Imin. "Saya enggak tahu maksudnya apa makelar itu. Saya bingung juga dimaksud makelar, tapi makelar itu mungkin sama dengan konsultan gitu ya," kata Gus Ipul usai menghadiri serah terima jabatan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Gedung Grahadi Surabaya, Senin 19 Februari 2024.

Gus Ipul juga menyangkal bahwa cuitan Cak Imin tentang makelar ada hubungannya dengan pernyataannya beberapa waktu lalu, yakni meminta PKB kembali ke 'jalan yang benar' sesuai dengan NU. Gus Ipul pun tak merasa jadi makelar.

"Saya enggak ngerti maksudnya apa makelar, tapi lihat pernyataan saya baik-baik ya," ucap Wali Kota Pasuruan itu.

Pengamat politik yang juga Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Kacung Marijan menilai biasa saja perbedaan pendapat antara Gus Ipul dan Cak Imin. Menurut Kacung beda pendapat di kalangan elite NU akan reda dengan sendirinya seiring meredanya kegiatan politik tersebut.

Ia mencontohkan pada Muktamar NU misalnya, betapapun persaingan mendukung kandidat ketua umum keras, namun semua bisa diselesaikan dengan damai setelah perhelatan itu selesai. "Kan sering kita dengar bahwa di muktamar itu setelah gegeran lalu ger-geran," kata Kacung saat dihubungi.

Begitu juga perselisihan antara Gus Ipul dan Cak Imin, Kacung yakin bisa diselesaikan dengan dewasa. Apalagi antara Gus Ipul dan Cak Imin masih terhitung saudara dan sama-sama darah biru NU. "Lha wong mereka berdua itu masih saudara dekat, pasti nanti bisa selesai," kata Kacung.(*)

[Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com || sumber: tempo.co.id]

Faisal Basri di MK: Bansos itu Kewajiban Negara, Bukan Belas Kasihan

Saat sidang MK, Faisal Basri sindir bansos merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara, bukan belas kasihan ke rakyat. (Foto : CNN Indonesia)

Saat sidang MK, Faisal Basri sindir bansos merupakan kewajiban yang harus ditunaikan negara, bukan belas kasihan ke rakyat

***

Jakarta - Pakar Ekonomi yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) itu merupakan kewajiban negara. Ia menegaskan bansos bukan bentuk dari belas kasihan atau murah hati. 

Pernyataan tersebut diutarakan Faisal menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran saat sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Senin (1/3).

Sebelumnya, Otto menyoroti penyaluran bansos merupakan persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Ia kemudian mempertanyakan apakah ada yang salah jika pemerintah melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos jelang Pilpres 2024.

"Lantas apakah ada yang salah jika pemerintah melakukan hal tersebut. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah jika melakukan undang-undang dan menyalurkan bansos ini?" tanyanya.

Faisal kemudian menjawab pertanyaan tim Prabowo dengan mengulas bagaimana sifat bansos sebagai bentuk perlindungan sosial yang tentunya menjadi kewajiban negara.

"Kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurahhatian. enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial." tegas Faisal.

Lihat Juga :

• PDIP Akan Gugat Proses Pemilu 2024 ke PTUN
• Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu
• Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah varian bansosnya yang semakin banyak. DPR tentunya menyetujui usulan untuk pengadaan bansos. Namun ketika di tengah jalan para menteri menyebutkan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo pribadi, DPR tentu tidak akan menyetujuinya.

"Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR? Tentu. Tapi tambah di tengah jalan, tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri, dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, enggak disepakati oleh DPR. Impor disuruh 3 juta? Tidak persetujuan DPR." pungkasnya.

"Eh saya rasa, jelas, tidak perlu dipermasalahkan, ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyat. Ya membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada el nino, dan semuanya. Ada indikatornya." tutup Faisal Basri.(*)

[ adz/merdekapost.com/CNN ]

PDIP Akan Gugat Proses Pemilu 2024 ke PTUN

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Doc/Ist).

Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan partainya berencana melayangkan gugatan terkait Pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Djarot menegaskan isi gugatannya bukan membatalkan hasil Pemilu 2024, melainkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

"Iya untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil, begitu, tidak. Tetapi upaya hukum untuk menunjukan bahwa pernah terjadi proses penyimpangan secara substansial sejak putusan MK 90," kata Djarot dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Baca juga:

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Djarot membeberkan dugaan penyimpangan yang terjadi mulai dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tentang Syarat Usia Capres-Cawapres hingga pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima berkas pendaftaran paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat salam memenangkan paslon tertentu," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap melalui gugatan ini, berbagai penyimpangan tak terjadi dalam gelaran Pilkada 2024 mendatang. Meski begitu, Djarot menyebut waktu mengajukan gugatan masih dibahas oleh partainya.

"Jadi ke PTUN dalam rangka mencari keadilan dan supaya pelaksanaan pemilu, kelemahan-kelemahan yang terjadi yang kita rasakan, kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024," ucapnya.

"Ini sebagai bagian koreksi kita. Jadi itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN," sambungnya.

Baca juga: 

• Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu
• Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK
  

Djarot mempersilahkan jika ada partai lain yang mengikuti jejak PDIP mengajukan gugatan serupa ke PTUN. "Kita sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN. Kalau partai lain kita serahkan pada partai yang bersangkutan," imbuhnya.(*)

[adz/merdekapost.com/detik.com]

Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Foto : Hakim Suhartoyo saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (01/04/2024). [Doc/mahkamah konstitusi)

Merdekapost.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Baca Juga: 

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Diawal sidang, dilakukan pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Timnas Amin antara lain:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muh Fauzi

3. Anies Priyo Ashari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Ahmad Huseiri

7. Mei Suci Rahayu

8. Surtono

9. Dr Arif Parta Widjaya

10. Amrin Harun (melalui zoom)

11. Admin Arman

Baca juga:

Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu

Kemudian terdapat 7 ahli tang dihadirkan oleh Timnas Amin, antara lain:

1. Bambang Eka

2. Faisal Basri

3. Prof Ridwan

4. Fritz Adrison

5. Yudi Prayudi

6. Prof. Johan

7. Antoni Budiwan

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya," ucap para ahli.(*)

(adz/merdekapost.com/detik.com/mk)

Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu

Foto: Sidang MK Senin, 01/04/2024. [Doc Istimewa]

Jakarta - Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, melayangkan protes ketika pertanyaannya tidak dijawab oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, selaku ahli dari tim hukum Anies-Muhaimin. 

Hotman Paris meminta ahli tersebut untuk tidak hanya sekedar omon-omon saja.

Hal itu disampaikan Hotman selaku kuasa hukum pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Hotman mulanya memberikan pertanyaan kepada ahli terkait hubungannya Presiden Jokowi yang melanggar UU tentang korupsi dan APBN dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang.

"Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya benar tuduhan anda, (soal) Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran UU APBN, Jokowi melanggar (karena) tidak minta persetujuan DPR. Karena itu pemohon meminta Pemilu dibatalkan dan diulang," ujar Hotman.

Baca juga:

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

"Pertanyaannya, apakah MK berwenang dalam putusannya menyatakan, oleh karena Jokowi melanggar UU korupsi, melanggar UU APBN, melanggar UU bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang? Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri. Boleh nggak MK menyatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu?" tanya Hotman.

Setelah itu, pihak KPU selaku termohon juga menyampaikan pertanyaannya ke ahli. Anthony pun menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan.

Anthony lalu merasa jawaban yang diberikannya sudah cukup. Kemudian, Hotman melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab oleh Anthony.

"Majelis, tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlihan beliau?" protes Hotman.

Ketua MK Suhartoyo pun meminta Hotman Paris untuk tidak terlalu bersemangat. Dia lalu menanyakan kepada ahli bersedia atau tidak untuk menjawab.

"Iya, tidak usah terlalu semangat, bapak (ahli) mau jawab tidak?" tanya Suhartoyo.

"Saya serahkan, karena keputusannya ada di Mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada Mahkamah. Bukan wewenang saya," jawab Anthony.

Suhartoyo mengatakan ahli pun tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab. Hal itu, lantas membuat Hotman kembali melayangkan protes.

"Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli (yang) menerangkan," kata Hotman.

"Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab, diserahkan kepada Mahkamah," jawab Suhartoyo.

Menurutnya, seharusnya ahli dapat lebih menjelaskan terkait pertanyaan yang dia ajukan. Hotman pun meminta ahli untuk tidak hanya sekedar berbicara saja.

"Iya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon," ujar Hotman.

"Anda tidak bisa memaksakan seperti itu, terima kasih ya," ujar Suhartoyo.(*)

(adz/detik.com/mk/merdekapost.com)

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Foto: Sidang MK pada Senin (1/4/2024)-(ist)

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan apa masalahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Mulanya, Ahli Ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Vid mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya.

Vid mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di Pemilu 2019 berhubungan dengan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dalam meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024.

"Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo," jelas dia.

Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo. Sebab, menurutnya, pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh.

"Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril.

"Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia.

Vid pun mengatakan jika kunjungan Jokowi jelas berdampak kepada suara Prabowo. Dia kemudian membandingkan Pemilu 2014 yang tidak diikuti oleh petahana.

"Jadi ketika kita melihat bahwa SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014 tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta, tapi itu tidak bisa menegasikan anecdotal evidence, tidak bisa menegasikan efek dari petahana ya," ujarnya.

Vid mengatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 merupakan refleksi dari suara Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, suara Prabowo saat 2019 jauh berbeda dengan suara di Pemilu 2024.

"Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi ada unsur fanatisme," katanya.

(adz/detik.com/mahkamah konstitusi)

Ini Profil Lengkap Varial Adhi Putra yang dilantik Jadi Pj Bupati Tebo

Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat Bupati Tebo pada Senin, 1 April 2024. [doc : adz | Istimewa]

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris melantik Varial Adhi Putra sebagai Penjabat Bupati Tebo pada Senin, 1 April 2024

Varial saat ini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jambi.

Varial sarat pengalaman yang pernah menduduki jabatan dari eselon IV hingga beberapa kali eselon II alias Kepala OPD.

Tercatat Varial sebelumnya menduduki berbagai jabatan sebelum jadi Kadis LH.

Awal pengabdiannya, Varial berkarier di Pemkab Muaro Jambi seperti menjadi Kasi perencanaan bidang bina marga Dinas PUPR Muaro Jambi, lalu seelah itu dia dipercaya menjadi Kasi pertambangan dan energi pada Bappeda Provinsi Jambi.

Kemudian kembali ke Dinas PUPR Muaro Jambi sebagai Kabid Bina Marga dan beberapa saat kemudian menjabat sebagai Sekretaris Dinas.

BACA JUGA: BREAKING NEWS! Sah, Gubernur Jambi Lantik Varial Adhi Putra jadi Pj Bupati Tebo

Puncaknya di Dinas PUPR Muaro Jambi ia menjadi Kepala Dinas, sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Dishub Provinsi Jambi pada Agustus 2017.

Lalu pada zaman Gubernur Zumi Zola hingga Fachrori Umar ia dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada masa Gubernur Al Haris ia didapuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Hingga saat ini ia menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 

Harta Kekayaan

Disisi lain, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Varial tercatat memiliki total harta kekayaan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.194.886.767.

Kekayaan Varial paling besar disumbang dari tanah dan bangunan terdiri dari 7 bidang di tiga daerah, di antaranya Kota Palembang, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Total nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Varial senilai Rp3.677.586.767.

Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp505.000.000, selanjutnya kas dan setara kas senilai Rp 12.300.000. Dalam LHKPN, Varial tercatat tidak memiliki hutang.